Xcloud.id

Tag: Jhon Sitorus

  • IKN Diklaim Dapat 7.300 Pengunjung Saat Libur Natal, Fedi Nuril: Tapi Kenapa Foto Keramaiannya Tidak Di-Post

    IKN Diklaim Dapat 7.300 Pengunjung Saat Libur Natal, Fedi Nuril: Tapi Kenapa Foto Keramaiannya Tidak Di-Post

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pariwisata mengklaim bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) dikunjungi 7.300 orang dalam dua hari saat libur natal.

    “Libur Natal kemarin, IKN jadi tujuan wisata populer banget! 7.300 orang datang dalam 2 hari, lho!,” tulis Kementerian Pariwisata dalam akun X, resminya, Minggu, (5/1/2025).

    Rinciannya 2.500 orang berkunjung pada 25 Desember dan 4.800 saat 26 Desember.

    Dalam unggahan itu, Kementerian Pariwisata membagi tips mudah berkunjung ke IKN dengan aplikasi.

    “Tapi, gimana sih cara seru dan aman buat berkunjung ke Ibu Kota Nusantara? Simak tips, info fasilitas kece, dan tentu aja aplikasi yang wajib kamu download di sini!📱Penasaran? Cek info lengkapnya di postingan Mimin, dan siap-siap rencanain trip ke IKN!,” tambahnya.

    Hanya saja, postingan Kementerian Pariwisata tersebut menarik perhatian publik. Salah satunya Aktor Fedi Nuril.

    Dia menyoroti semua foto yang diunggah Kementerian Pariwisata tak ada yang menunjukkan keramaian pengunjung tersebut.

    “7.300 orang dalam dua hari, tapi kenapa foto keramaiannya tidak di-post?,” respon Fedi Nuril di akun pribadinya.

    Sementara itu, pemerhati sosial dan politik, Jhon Sitorus juga ikut berkomentar.

    “Ramai kok, tapi hanya orang-orang tertentu dengan kemampuan tertentu yang bisa melihat,” celoteh Jhon Sitorus.

    Sebelumnya, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha OIKN Lazuardi Nasution membeberkan pengunjung menikmati fasilitas dalam rangkaian Nusantara City Tours. Sebut saja Plaza Seremoni, Techno House, Visitor Center, hingga Taman Kusuma Bangsa.

  • Jhon Sitorus: Tak Perlu Berterima Kasih ke Pemerintah, yang Keren Ketika PPN Diturunkan

    Jhon Sitorus: Tak Perlu Berterima Kasih ke Pemerintah, yang Keren Ketika PPN Diturunkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Di luar daripada itu masih tetap menggunakan PPN 11 persen yang berlaku sejak tahun 2022.

    Pemerhati Sosial dan Politik, Jhon Sitorus menyampaikan, publik tidak perlu takjub apalagi berterima kasih atas langkah Prabowo yang tiba-tiba membatalkan PPN 12 persen untuk bahan pokok di akhir tahun 2024. Pasalnya kata dia, apa yang dilakukan Prabowo memang sudah menjadi kewajibannya sebagai pemerintah.

    “Bodohnya kita adalah, kita seolah-olah takjub, berterimakasih karena sedang disuguhkan aksi heroik oleh penguasa membuat wacana PPN 12%, lalu se-Indonesia marah. Ketika di akhir tahun, mengubah wacana PPN 12% batal untuk bahan pokok. Lalu pembatalan itu diumumkan, seolah-olah mereka adalah pahlawan dan kita harus berterimakasih,” kata Jhon dalam akun X, Kamis, (2/01/2025).

    Menurutnya yang keren adalah ketika kebijakan PPN itu bisa diturunkan oleh pemerintah. Jika sekadar diberlakukan untuk barang dan jasa mewah kata dia tidak akan merubah apa-apa terhadap nasib rakyat. Dia pun memberikan sindiran keras kepada pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

    “Padahal, mereka tidak melakukan apa-apa. Ini ibarat mau berak, tapi ga jadi karena mulesnya cuma karena masuk angin. Yang keren adalah kalau PPN diturunkan, lagipula itu tugas mereka sebagai penyelenggara negara. Ga perlu berterimakasih, gak perlu berkagum- kepada sesuatu yang batal, toh tidak merubah apa-apa buat nasib kita Lihat saja nanti, akan muncul lembaga survey karena efek pembatalan ini Mainan politisi bermental pengemis,” imbuhnya.

  • Anies dan Ahok Siapkan Kejutan, Pengamat: Mereka Sama-sama sebagai Korban Ketamakan

    Anies dan Ahok Siapkan Kejutan, Pengamat: Mereka Sama-sama sebagai Korban Ketamakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan antara para Mantan Gubernur DKI Jakarta yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Anies Baswedan dalam rangka perayaan malam tahun baru 2025 di Pemprov DKI Jakarta menyita perhatian publik.

    Keduanya nampak duduk bersebelahan dan sempat saling berbisik. Mereka juga sempat berpose bersama. Keduanya juga sama-sama mengenakan setelan batik.

    Kedekatan keduanya pun terabadikan. Tak sedikit yang mengapresiasi kehangatan pertemuan tersebut.

    Diketahui, pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, Ahok dan Anies berlawanan. Ahok berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat dan Anies dengan Sandiaga Uno.

    Pemerhati Sosial dan Politik, Jhon Sitorus menyebut pertemuan keduanya jadi momen langka dan bersejarah.

    “Momen langka dan bersejarah. Ketika Ahok dan Anies Baswedan 1 frame dalam acara tahun baru Pemprov Jakarta. Kita harus mengesampingkan ego, karena lawan kita adalah raksasa yang tamak kekuasaan,” kata Jhon dalam Akun X-pribadinya, Selasa, (31/12/2024).

    Sementara itu, Pakar Komunikasi Universitas Airlangga, Prof Henry Subiakto menyebut Ahok dan Anies sama-sama sebagai korban ketamakan.

    “Saya salut dengan tokoh-tokoh yang pernah bersaing bahkan berkonflik tatkala berpolitik di ibu kota. Namun di malam Tahun Baru 2025 tokoh tokoh itu bisa ‘bersatu’ berkumpul bersama,” ungkap Prof Henri.

    “Seolah mereka ingin menyampaikan pesan bahwa mereka semua itu adalah sama-sama sebagai korban ketamakan tokoh yang ingin mengcengkeram kekuasaan dengan politisasi untuk kepentingan diri dan keluarganya. Selamat tahun Baru dengan Kesadaran Politik Yang Baru pula,” tambahnya.

  • Jokowi Masuk Finalis Pemimpin Paling Korup Sedunia, Jhon Sitorus: Indonesia Kembali Tercoreng

    Jokowi Masuk Finalis Pemimpin Paling Korup Sedunia, Jhon Sitorus: Indonesia Kembali Tercoreng

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali jadi perbincangan publik. Itu setelah Presiden ke-7 RI tersebut masuk ke dalam daftar finalis pemimpin dunia paling korup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Terkait hal itu pemerhati sosial politik, Jhon Sitorus, turut prihatin dan menyebut nama Indonesia kembali tercoreng di mata dunia.

    “Indonesia kembali TERCORENG di dunia Internasional karena Jokowi masuk daftar tokoh TERKORUP 2024,” kata Jhon Sitorus melalui cuitannya di media sosial X, dikutip Selasa (31/12/2024).

    “Wajah lugu ternyata hanya bisa membohongi rakyatnya sendiri, tapi tidak untuk lembaga OCCRP dan negara asing. Baik bukan berarti benar. Sering bagi-bagi bansos, bukan berarti benar,” tandasnya.

    OCCRP sendiri diketahui merupakan lembaga independent yang berfokus pada jurnalisme investigasi terbesar di dunia.

    Lembaga ini merilis sederet finalis yang masuk ke dalam Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

    Presiden Suriah Bashar Al Assad yang telah digulingkan baru-baru ini menjadi pemenang Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption. Namun, terdapat tokoh dunia lain yang juga masuk kategori tersebut, salah satunya Jokowi.

    Selain Jokowi, pemimpin dunia lainnya yang juga masuk nominasi pemimpin terkorup di antaranya, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan pengusaha asal India Gautam Adani.

    “Kami meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Para finalis yang memperoleh suara terbanyak tahun ini adalah: Presiden Kenya William Ruto, Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, Pengusaha India Gautam Adani,” demikian laporan OCCRP, dikutip Selasa (31/12).

  • Loyalis PDIP: Ada Apa dengan Gerindra, Kok Terlalu Sopan kepada Koruptor

    Loyalis PDIP: Ada Apa dengan Gerindra, Kok Terlalu Sopan kepada Koruptor

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana pemberian pengampunan koruptor melalui mekanisme denda damai ramai dikritik publik. 

    Salah satunya dari Pemerhati Sosial dan Politik, Jhon Sitorus. 

    Dia memberikan sentilan keras kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang sama-sama berasal dari Partai Gerindra. 

    Dia menyebut para elit Partai Gerindra tersebut yang paling ngotot mengampuni para koruptor.

    “Presidennya dari Gerindra, Menkumhamnya juga dari Gerindra, yang paling ngotot mengampuni koruptor juga anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Habiburokhman,” kata Jhon Sitorus dalam akun X, Sabtu, (28/12/2024). 

    “Ada apa dengan partai ini? Kok terlalu sopan kepada koruptor,” lanjutnya. 

    Dia mempertanyakan alasan pemerintah ingin mengampuni para koruptor. “Kenapa koruptor harus diampuni dengan cukup mengembalikan uang negara yang dikorupsi saja?,” ujarnya. 

    Diketahui, denda damai sebagai upaya penghentian perkara di luar pengadilan sebagaimana yang disetujui oleh Jaksa Agung. 

    Dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Kejaksaan, pe4nggunaan denda damai untuk pengampunan koruptor sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Kejaksaan yang terbaru hanya berlaku untuk perkara tindak pidana ekonomi. (selfi/fajar) 

  • Habiburokhman Sebut Mahfud MD Orang Gagal, Jhon Sitorus: Bicara Ngegas Andalkan Mata Melotot

    Habiburokhman Sebut Mahfud MD Orang Gagal, Jhon Sitorus: Bicara Ngegas Andalkan Mata Melotot

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi III, Habiburokhman menyebut Mantan Menkopolhukam Mahfud MD merupakan orang gagal.

    “Mahfud MD ini orang gagal. Dia sendiri menilai dia gagal sebagai Menkopolhukam selama lima tahun dengan memberikan skor lima dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD,” kata Habiburokhman, dalam jumpa pers di ruangan rapat Komisi III, Jumat, (27/12/2024).

    Hal itu berkaitan dengan kritikan Mahfud soal ide pengampunan terhadap koruptor.

    Habiburokhman menyebut Prabowo tidak mungkin menginstruksikan untuk mengabaikan peraturan perundang-undangan. Intinya kata dia adalah semua protokol hukum memang ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Itu stressingnya.

    “Jadi jangan diperdebatkan. Kalau pengadilan negara bagaimana orang dihukum. Nggak gitu. Kita ini memperdebatkan hal yang remeh temeh tapi melupakan hal yang paling substansi dalam pemberantasan korupsi,” tuturnya.

    Politisi Partai Gerindra ini meminta Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu untuk tidak menghasut publik.

    “Tinggal saja aparatur negara, kepolisian, kejaksaan, KPK, menterjemahkan arahan Pak Prabowo itu sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Pak Mahfud jangan menghasut bahwa Pak Prabowo mengajarkan melanggar hukum dan sebagainya,” tambahnya.

    Merespon hal tersebut, Pemerhati Sosial dan Politik, Jhon Sitorus memberikan sindiran keras kepada Habiburokhman atas pernyataan tersebut.

    “Ketika tong kosong berbunyi, inilah hasilnya. Seorang Guru Besar, Pakar Hukum Tata Negara sekelas prof Mahfud MD aja dibilang gagal sama orang ini,” kata Jhon Sitorus dalam akun X.

  • Kasus Penembakan Gamma, Atasan Aipda Robig Disebut Harus Tanggung Jawab, Bukan Sekadar Minta Maaf

    Kasus Penembakan Gamma, Atasan Aipda Robig Disebut Harus Tanggung Jawab, Bukan Sekadar Minta Maaf

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Jhon Sitorus kembali angkat bicara mengenai kasus penembakan Gamma yang melibatkan Aipda Robig dari Polresta Semarang.

    Jhon menegaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat (Waskat), dua atasan langsung Aipda Robiq wajib dimintai pertanggungjawaban dan diberi sanksi.

    “Dua Pimpinan keatas Aipda Robiq harus dimintai pertanggungjawaban dan diberi sanksi. Tidak selesai dengan minta maaf saja,” ujar Jhon dalam keterangannya di aplikasi X @JhonSitorus18 (18/12/2024).

    Menurut Jhon, pertanggungjawaban tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan permintaan maaf, melainkan harus melalui evaluasi yang mendalam.

    “Ini artinya, setidak-tidaknya dua Atasan Aipda Robig keatas yaitu, Kasatres Narkoba Polresta Semarang dan Kapolresta Semarang, Irwan Anwar,” sebutnya.

    Jhon menambahkan, jika ditemukan adanya rekayasa atau upaya pengaburan fakta terkait kasus ini, lingkaran tanggung jawab bisa melebar hingga ke Kapolda Jawa Tengah, Ribut Hari Wibowo.

    “Perkap Waskat ini bisa semakin melebar jika ternyata Kapolrestabes Semarang terbukti secara sah dan sengaja melakukan rekayasa kasus penembakan Gamma atau pengaburan Fakta,” ucapnya.

    “Dua atasan melekat di atasnya, wajib dievaluasi salah satunya Kapolda Jawa Tengah, Ribut Hari Wibowo,” sambung dia.

    Ia juga menekankan bahwa penanganan kasus ini sudah seharusnya ditangani langsung oleh Mabes Polri, bukan hanya Polda Jawa Tengah.

    “Maka kasus penembakan Gamma ini sudah seharusnya ditangani serius oleh Polri, bukan Polda Jawa Tengah lagi,” cetusnya.

  • Jadi Penyebab Ahok Keluar dari Gerindra, Kini Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Muncul Lagi di Era Prabowo

    Jadi Penyebab Ahok Keluar dari Gerindra, Kini Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Muncul Lagi di Era Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pada September 2014, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok secara resmi keluar dari Partai Gerindra.

    Langkah tersebut diambil Ahok sebagai bentuk ketidaksetujuannya terhadap sikap partai terkait mekanisme pemilihan kepala daerah.

    Saat itu, Gerindra mendorong pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

    Hal itu diungkapkan pemerhati sosial politik, Jhon Sitorus, saat merespons wacana pemilihan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Bukan lagi pemilihan langsung oleh masyarakat.

    Menurut Jhon Sitorus, mekanisme pemilihan melalui DPRD berpotensi merugikan demokrasi karena menghilangkan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkompetisi secara adil.

    Ia menilai, pemilihan langsung membuka peluang bagi figur-figur non-elit politik seperti Ahok, Tri Rismaharini, Hendrar Prihadi, Joko Widodo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil untuk bertarung dan menjadi kepala daerah.

    “Pemilihan melalui DPRD hanya akan menguntungkan mereka yang berasal dari ‘darah biru’ politik. Sedangkan pemilihan langsung memberikan kesempatan kepada semua orang, termasuk yang tidak memiliki latar belakang keluarga atau koneksi politik,” ujar Jhon Sitorus.

    Namun kini, usulan serupa kembali mencuat. Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk menghidupkan wacana tersebut.

    Hal ini memicu kontroversi di kalangan masyarakat dan pengamat politik, yang mempertanyakan arah reformasi demokrasi di Indonesia.

  • 2 Orang Paling Bersalah di Balik Tumbangnya Ridwan Kamil di Jakarta

    2 Orang Paling Bersalah di Balik Tumbangnya Ridwan Kamil di Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kekalahan Ridwan Kamil (RK) dan Suswono dalam Pilkada Jakarta memicu perbincangan panas di media sosial (Medsos).

    Pegiat Medsos Jhon Sitorus blak-blakan menyebut dua nama yang dianggap bertanggung jawab atas hasil buruk ini, mantan Presiden Jokowi dan politisi Maruarar Sirait.

    “2 orang kontributor terbesar penyebab kekalahan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub Jakarta, Jokowi dan Maruarar Sirait,” ujar Jhon dalam keterangannya di aplikasi X @JhonSitorus18 (12/12/2024).

    Dikatakan Jhon, dukungan Jokowi justru menjadi beban bagi RK. Alasannya, banyak warga Jakarta, yang dikenal kritis dalam politik, memandang Jokowi sebagai musuh demokrasi.

    “Jokowi, musuh Demokrasi di benak orang-orang Jakarta yang mayoritas melek politik,” sebutnya.

    Diungkapkan Jhon, pada Pilpres 2024 belum lama ini, suara Prabowo-Gibran hanya 41,64 persen di Jakarta. Sementara suara Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta hanya 39,4 persen.

    “Baik Prabowo dan Ridwan Kamil sama-sama diendorse Jokowi,” ucapnya.

    Ia menambahkan, pemilih Anies Baswedan yang sebelumnya mendominasi Jakarta sebagian besar kini beralih mendukung Pramono Anung.

    “Suara Anies di Pilres sebagian besar bermigrasi ke Pramono. Pemilih Anies, sudah pasti tidak akan memilih calon yang didukung Jokowi,” Jhon menuturkan.

    Selain itu, kata Jhon, Maruarar Sirait dinilai sebagai faktor lain yang turut memicu kekalahan.

    Kampanye bertema SARA yang dilakukan Maruarar, khususnya membawa isu dukungan umat Kristen terhadap Ridwan Kamil, dinilai tidak efektif.

  • MIftah Mundur dari Kabinet Prabowo, Jhon Sitrus: Rakyat Menang, Kesombongan Tenggelam

    MIftah Mundur dari Kabinet Prabowo, Jhon Sitrus: Rakyat Menang, Kesombongan Tenggelam

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pendakwah Miftah Maulana Habiburahman menyatakan pengunduran dirinya dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Itu dianggap sebagai kemenangan rakyat.

    Hal tersebut ditanggapi Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus. “Miftah Maulana resmi mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” kata Jhon dikutip dari unggahannya d X, Jumat (6/12/2024).

    Menurut Jhon, mundurnya Miftah tak lepas dari suara warganet selama ini. Karena masif mendesak Miftah dicopot dari jabatannya.

    “Terimakasih kawan-kawan Netizen yang kompak bersuara,” ucapnya.

    Mundurnya Miftah dianggap jadi kemenangan bagi rakyat. Terkhusus pada penjual es teh Sunhaji, dan dalang senior, Yati.

    Dua nama yang disebut Jhon itu diketahui sosok yang dinilai dihina Miftah di video-videonya yang viral.

    “Rakyat Indonesia menang, Pak Sunhaji Menang, Ibu Yati menang, kesombongan tenggelam,” pungkasnya.

    Pengunduran Miftah sendiri diumumkan pada Jumat (6/12/2024). Berlangsung di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji yang ia asuh di Sleman, DI Yogyakarta.

    “Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam… Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” kata Miftah dalam jumpa pers tersebut.

    Ia mengaku keputusan tersebut diambil secara independen. Tanpa paksaan pihak manapun.