Xcloud.id

Tag: Jhon Sitorus

  • Drama Gas Elpiji 3 Kg Dibuat Pemerintah, Jhon Sitorus Heran Pelakunya Diskenariokan Jadi Pahlawan

    Drama Gas Elpiji 3 Kg Dibuat Pemerintah, Jhon Sitorus Heran Pelakunya Diskenariokan Jadi Pahlawan

    “Lagi-lagi, 58 persen dibohongi!,” tandasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, angkat suara terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengaktifkan kembali pengecer gas elpiji 3 kg.

    Presiden juga menekankan pentingnya penertiban pengecer yang beralih menjadi agen sub pangkalan secara parsial, serta pengelolaan administrasi yang tepat.

    “Presiden Prabowo telah memberikan instruksi kepada Menteri ESDM untuk memfasilitasi pengecer dalam menjalankan kembali usaha mereka,” ujar Dasco di X @bang_dasco (4/2/2025).

    Kata Dasco, tujuannya adalah agar harga gas elpiji yang dijual ke masyarakat tidak menjadi terlalu mahal.

    Dasco menambahkan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan kestabilan pasokan gas elpiji di pasar dan melindungi daya beli masyarakat.

    “Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa proses transisi pengecer menjadi agen sub pangkalan dapat berjalan lancar tanpa memberatkan pihak terkait,” imbuhnya.

    Ada pun, Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mendukung larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram (kg).

    Dia mengatakan para pengecer nantinya dapat mendaftar menjadi agen resmi untuk menjual “gas melon” tersebut.

    “Kementerian ESDM justru mendorong para pengecer ini mendaftar menjadi agen resmi,” kata Hasan kepada wartawan, Senin (3/2/2025).

    Dia menilai aturan ini membuat para pengecer memiliki posisi formal dalam menjual gas LPG 3 kg. Dengan begitu, kata Hasan, pendistribusian LPG 3 kg dapat tepat sasaran.

  • Pengecer LPG 3 Kg Kembali Diaktifkan, Dasco Bilang Kebijakan Bahlil Bukan dari Presiden, Loyalis Ganjar Beri Sentilan

    Pengecer LPG 3 Kg Kembali Diaktifkan, Dasco Bilang Kebijakan Bahlil Bukan dari Presiden, Loyalis Ganjar Beri Sentilan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 Kg.

    Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Pengaktifan kembali itu dilakukan sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial.

    “Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar pengecer bisa jualan kembali sampai kemudian pengecer itu dijadikan sub pangkalan,” kata Ketua DPP Harian Partai Gerindra itu, Selasa, (4/2/2025).

    Dasco menegaskan bahwa kebijakan yang melarang pengecer berjualan bukan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Merespons hal tersebut, pemerhati sosial dan politik, Jhon Sitorus menyentil Presiden Prabowo sebagai pahlawan kesiangan.

    “Sudah saya duga, akan muncul pahlawan kesiangan dan tiba-tiba saja Prabowo meminta untuk mengaktifkan lagi pengecer gas LPG 3 Kg,” ungkap Jhon.

    Dia mengungkit soal kematian Yonih Binti Saman (68), seorang nenek yang merupakan warga Pamulang Barat, Kota Tangerang Selatan.

    Yonih meninggal dunia diduga kelelahan usai berburu dan mengantre tabung gas Elpiji 3 kg di kawasan Pamulang, Senin (3/2/2025).

    ”Responnya mahal, tunggu rakyat terbunuh dulu, tunggu UMKM meringis, tunggu dapur-dapur pada basi, tunggu perut rakyat keroncongan. Prabowo dan Bahlil sama aja, ga ada bedanya,” ujarnya.

    Jhon juga menyoroti soal pernyataan Dasco soal kebijakan terkait LPG 3 Kg itu bukan kebijakan presiden.

    “Terlalu aneh kalau seorang menteri bertindak tanpa instruksi presiden. Tidak ada visi misi Menteri, yang ada visi misi Presiden. Besok-besok, keluar lagi survei. Begitu terus, entah sektor apa lagi yang diusik besok,” tandas Loyalis Ganjar ini. (*)

  • Sentil Para Pembela Pagar Laut, Jhon Sitorus: Tiba-tiba Semua Jadi Ahli Abrasi, Tapi Gak Kampanye Penanaman Mangrove

    Sentil Para Pembela Pagar Laut, Jhon Sitorus: Tiba-tiba Semua Jadi Ahli Abrasi, Tapi Gak Kampanye Penanaman Mangrove

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pembela Konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan mendapat sentilan dari pemerhati sosial dan politik, Jhon Sitorus.

    Hal itu masih terkait dengan polemik pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

    Pasalnya, area pagar laut diklaim sebagai daratan dan empang yang terkena abrasi.

    “Tiba-tiba semua jadi ahli ‘Abrasi’,” kata Jhon Sitorus dalam akun X, pribadinya, Jumat, (31/1/2025).

    Namun kata dia, pengikut Aguan sama sekali tak mengkampanyekan penanaman mangrove untuk mencegah abrasi.

    “Tapi sama sekali ga kampanye penanaman Mangrove. Kocak banget budak-budak Khong Guan wkwkwk,” tandasnya.

    Sebelumnya, Konsultan Hukum Agung Sedayu Group, Muannas Alaidid menegaskan, sertifikat yang terbit di Kohod itu baik HGB dan SHM dulunya adalah daratan, tambak rakyat yang terabrasi dan belum ditetapkan tanah musnah.

    Kader PSI menyebut, banyak yang belum terdaftar ratusan bahkan ribuan girik tahun 80an belum disertifikatkan karena soal biaya.

    Lebih lanjut dia juga menegaskan bahwa pagar laut itu sudah ada bertahun-tahun bahkan puluhan tahun dibuat warga pemilik tambak dari hasil swadaya penahan abrasi dan rob agar tanah mereka tidak hilang.

    “Jagan mau dipolitisasi isu pagar laut pakai pengamat abal-abal atau dikomentarin politisi pembenci dan konten hoaks seolah pagar baru dibuat,” jelas Muannas.

    Sebelumnya, Kepala Desa Kohod, Arsin juga mengklaim lahan pagar laut dulunya adalah daratan yang menjadi empang lalu abrasi. (*)

  • Daripada Defensif, AHY Diminta Buka Suara Atas Perintah Siapa Terbitkan 243 Sertifikat HGB Laut Selama Jabat Menteri ATR

    Daripada Defensif, AHY Diminta Buka Suara Atas Perintah Siapa Terbitkan 243 Sertifikat HGB Laut Selama Jabat Menteri ATR

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus dicecar. Terkait keterlibatannya dalam sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut.

    Hal tersebut, menyusul ditemukannya 243 sertifikat HGB yang terbit. Selama AHY menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    “243 SHGB Pagar laut terbit di era AHY sebagai menteri ATR/BPN,” kata Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus dikutip dari unggahannya di X, Rabu (29/1/2025).

    Jhon meminta Demokrat tidak perlu defensif terkait hal tersebut. It diungkapkan Jhon menanggapi sejumlah kader Demokrat yang bereaksi atas dihubungkannya AHY dengan sertifikat HGB di atas laut.

    “Baiknya Demokrat ga perlu terlalu defensif, ga usah tutup-tutupi fakta,” terangnya.

    Ketimbang defensif, Jhon meminta AHY koperatif. Membuka atas perintah siapa sertifikat tersebut terbit.

    “Mending buka aja kalo itu atas perintah siapa dan kepentingan siapa. Itu baru namanya GEBUK MAFIA TANAH, bukan peluk mafia tanah,” pungkasnya.

    “Kecuali itu memang atas perintah dan kepentingan AHY sendiri, ya silakan gigit jari sambil makan ulat dan serangga,” tambahnya.

    Kabar ini mencuat melalui unggahan seorang pegiat media sosial, Bang Nalar, yang menyebut dokumen tersebut mengindikasikan keterlibatan di era kepemimpinan AHY.

    “Update terbaru! Berdasarkan dokumen yang diterima, setidaknya ada 243 SHGB diterbitkan saat Agus Harimurti Yudhoyono menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada tahun 2024,” tulisnya di X @PaltiWest2024 (26/1/2025).

  • Usai PDIP, Hubungan Jokowi dengan Partai Demokrat Bakal Retak?

    Usai PDIP, Hubungan Jokowi dengan Partai Demokrat Bakal Retak?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah PDI Perjuangan, hubungan Presiden ke-7, Joko Widodo dengan Partai Demokrat terancam retak.

    Hal itu berkaitan dengan polemik penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

    Kabarnya, 243 SHGB diterbitkan saat Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 2024.

    Penerbitan SHGB paling awal dilakukan pada 14 Maret 2024. Adapun SHBG paling akhir dikeluarkan pada 11 September 2024.

    Namun, AHY sendiri mengaku tak tahu menahu soal penerbitan SHGB di sana. Partai Demokrat juga telah membantah penerbitan SHGB yang membuat polemik pagar laut di Tangerang makin memanas.

    Pemerhati Sosial dan Politik, Jhon Sitorus memberikan sentilan. Menurutnya, AHY yang dilantik Jokowi di akhir periode ternyata memiliki niat terselebung.

    “Ada hati yang berbunga-bunga setelah dapat jabatan. Ada hati yang tertawa setelah mangsa masuk perangkap. Ngoahahahahaha,” kata Jhon Sitorus dalam akun X, pribadinya, Senin, (27/1/2025).

    AHY menjabat sebagai Menteri ATR/BPN sejak 21 Februari 2024 hingga 20 Oktober 2024 lalu.

    Jhon Sitorus mengakui permainan Jokowi yang disebutnya menjadikan AHY sebagai tumbal.

    “Ngeri juga cara mainnya Jokowi, bahkan AHY juga ditumbal 😂.Kirain pelantikan AHY sebagai menteri ATR/BPN itu beneren tulus untuk melantik orang-orang terbaik. Ternyata Jokowi butuh tumbal yang harus dikorbankan di masa depan. Apalagi, AHY ngaku tidak tahu soal SHGB Pagar Laut 😂Gimana Demokrat? Keberlanjutan ora?,” tandasnya. (*)

  • Teddy Itu Mayor Berkedok Jenderal Bintang 4 – FAJAR

    Teddy Itu Mayor Berkedok Jenderal Bintang 4 – FAJAR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerhati sosial dan politik Jhon Sitorus menyoroti Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya.

    Dia menyebut Mayor Teddy berani terlihat songong di depan Jenderal Bintang 4 meski Teddy masih seorang mayor.

    “Kenapa Teddy berani terlihat ‘agak songong’ didepan Panglima TNI (Jenderal bintang 4) padahal pangkatnya masih Mayor?,” kata Jhon Sitorus dalam akun X, pribadinya, Jumat, (24/1/2025).

    Menurutnya, Mayor Teddy menganggap dirinya sekelas menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto.

    Bahkan dia menyebut Teddy sebagai Mayor berkedok jenderal bintang 4.

    “Ya seperti dugaan saya dulu, dia dianggap sekelas Menteri di Kabinet Prabowo dan Sekretaris Kabinet itu setara menteri walau kadang dilapangan kerjaannya kayak Ajudan. Jadi, kalian ga usah pusing. Menteri itu setara Bintang 4. Teddy itu Mayor berkedok Jenderal bintang 4 hahaahaaha,” tandasnya.

    Dalam postingannya itu, Jhon mengunggah video kebersamaan Mayor Teddy dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Nampak Jenderal Agus tengah berdiri lalu Mayor Teddy lewat di depan Jenderal Agus tanpa hormat. Bahkan di samping Jenderal Agus ada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, yang keduanya merupakan perwira tinggi (pati) TNI.

    Momen itu Presiden Prabowo Subianto selesai menyampaikan pidato pelepasan keberangkatannya ke India.

    Kala itu Prabowo memberikan instruksi kepada Mayor Teddy untuk merapikan catatan. Menjalankan tugas tersebut, Mayor Teddy berjalan lebih dulu, mendahului sejumlah pejabat lain. (*)

  • Hadi Tjahjanto Tak Tahu Polemik Pagar Laut dan PSI Tiba-tiba Bungkam, Raja Juli Dicurigai

    Hadi Tjahjanto Tak Tahu Polemik Pagar Laut dan PSI Tiba-tiba Bungkam, Raja Juli Dicurigai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Raja Juli Antoni mendapat sorotan atas polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

    Pemerhati sosial dan politik, Jhon Sitorus menyebut mustahil jika Hadi dan Raja Juli tak tahu soal sertifikasi pagar laut itu.

    “Rasanya, mustahil bagi Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni tidak tahu soal sertifikat pagar laut yang terbit di era mereka saat menjabat sebagai Menteri/Wakil Menteri ATR/BPN,” kata Jhon dalam akun X, pribadinya, Kamis, (23/1/2025).

    “Itu logika akal sehat kita, andai sistem organisasi di ATR/BPN berjalan dengan baik dan transparan,” tambahnya.

    Apalagi Hadi Tjahjanto kata dia mestinya lebih tergaransi, karena merupakan mantan Panglima TNI yang apa-apa harus teradministrasi dengan baik.

    “Anggaplah Hadi Tjahjanto benar-benar tidak tahu sama sekali soal sertifikat pagar laut itu. Lalu siapa otoritas yang memberikan kepada pengembang? Jawaban paling memungkinkan adalah presiden saat itu, Jokowi,” ujarnya.

    Namun kata dia, kendali kekuasaan tertinggi ada pada presiden, bisa melakukan apapun tanpa sepengetahuan menteri-menterinya.

    Bahkan Jhon menyebut presiden bisa langsung mengintervensi kepala desa tanpa sepengetahuan menteri ATR/BPN.

    Jawaban terakhir lanjut dia, bisa jadi Raja Juli yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri ATR mengambil alih peran Hadi lewat perintah presiden atau insiatif sendiri.

    Apalagi, partai PSI sama sekali bisu alias diam soal kasus pagar laut. Seperti diketahui, Raja Juli merupakan Sekjen PSI.

  • Ngonten di Lokasi Kebakaran AS, Uya Kuya Memalukan Indonesia

    Ngonten di Lokasi Kebakaran AS, Uya Kuya Memalukan Indonesia

    GELORA.CO – Anggota DPR RI Uya Kuya menjadi buah bibir di masa reses. Alih-alih menyerap aspirasi, Uya justru terlihat liburan ke Amerika Serikat.

    Uya dan keluarga tampak bermain Salju di Lake Tahoe. Bahkan legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga membuat konten dengan putrinya, Cinta Kuya.

    Teranyar, Uya Kuya menjadi sorotan karena membuat konten di depan puing-puing rumah korban kebakaran diKebakaran AS. Aksi ini dikritik pemilik rumah, yang merasa sikap Uya tidak peka terhadap musibah yang dialaminya.

    Warganet di Tanah Air pun ikutan geram atas kelakuan Uya Kuya tersebut. 

    Salah satunya pegiat media sosial Jhon Sitorus  yang menyentil kelakuan Uya Kuya lewat akun X miliknya.

    “Wajah MEMALUKAN anggota DPR RI kita lagi-lagi MENCORENG nama Indonesia di mata dunia,” kata Jhon seperti dikutip redaksi, Minggu 19 Januari 2025.

    Dalam video yang beredar, Uya Kuya bersama istrinya Astrid Kuya, Cinta Kuya dan dua orang lainnya mengadakan wawancara di depan sebuah rumah yang telah hancur akibat kebakaran.

    Pemilik rumah yang masih berduka atas kebakaran tersebut, menyatakan bahwa tindakan Uya Kuya dan rombongan tidak menghormati penderitaan keluarganya.

    “Uya Kuya, anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PAN serta istrinya yang juga anggota DPRD DKI sedang NGONTEN didepan lokasi kebakaran. Gue MALU punya wakil rakyat macam begini!” semprot Jhon Sitorus.

    Diketahui, masa reses pertama tahun sidang 2024-2025 berlangsung sejak 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025.

  • Pagar Laut 30 Km Dibongkar TNI AL Bersama Masyarakat Dipimpin Korps Marinir, Jhon Sitorus: Terjawab Sudah

    Pagar Laut 30 Km Dibongkar TNI AL Bersama Masyarakat Dipimpin Korps Marinir, Jhon Sitorus: Terjawab Sudah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta Brigadir Jenderal (Mar) Harry Indarto memimpin pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 Kilometer di Pantai Utara, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, (18/1/2025). 

    Pembongkaran pagar laut misterius itu sesuai instruksi Presiden RI Prabowo Subianto. Sekitar 600 orang dikerahkan untuk melalukan pembongkaran. 

    “Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya, bagi para nelayan yang akan melaut,” kata Brigjen Harry Indarto.

    Merespons hal tersebut, Pemerhati Sosial dan Politik, Jhon Sitorus mengaku lega setelah sekian lama pagar itu berpolemik.

    “Akhirnya Pagar Laut Tangerang dibongkar oleh TNI AL bersama warga,” kata Jhon dalam akun X, pribadinya.

    Dikatakan bahwa dengan demikian, teka teki terkait pagar itu telah terjawab bahwa bukan swadaya.

    “Terjawab sudah, pagar laut ini bukanlah swadaya. Andai pagar laut itu swadaya masyarakat, harusnya mereka protes kepada TNI AL,” ujarnya. 

    Lebih lanjut dia memuji Brigjen Harry Indarto yang telah memimpin pembongkaran pagar itu 

    “Hidup TNI AL, Hidup Rakyat, Hidup NKRI…! Bukan kaleng-kaleng…yang turun adalah Korps Marinir. Mana warga Swadaya???,” tambahnya. (*) 

  • Said Didu ke Menteri Meutya: Janganlah Kami Semua Dianggap Bodoh

    Said Didu ke Menteri Meutya: Janganlah Kami Semua Dianggap Bodoh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyoroti Menteri Komdigi Meutya Hafid soal pelantikan Rudi Susanto alias Rudi Valinka, buzzer Jokowi jadi staf khusus.

    Pasalnya, Menteri Meutya mengaku tak tahu menahu ihwal buzzer Jokowi tersebut.

    “Ibu Menteri @meutya_hafid yth, alasannya kurang masuk akal. Pengangkatan eselon I itu melalu berbagai tahapan seleksi. Janganlah kami semua dianggap bodoh,” kata Said Didu dalam akun X, pribadinya, Selasa, (14/1/2025).

    Said Didu juga menyentil Jokowi yang menempatkan orang-orangnya hingga ke eselon paling bawah.

    “Kirain Jokowi hanya menempatkan orangnya di jabatan Menteri dan wakil Menteri – ternyata sampai ke Eselon bawah. Tidak ada bedanya dengan 3 Periode,” tambah pria kelahiran Pinrang Sulsel ini.

    Sementara itu, Pegiat Media Sosial, Jhon Sitorus juga menyampaikannya hal serupa. Menurutnya, pejabat setingkat menteri tidak mengenal pejabat yang dilantiknya tidak lah etis.

    “Seorang Menteri Prabowo, Meutya Hafid bahkan gak tau siapa yang dilantiknya sendiri. Apakah Rudi Sutanto ini orang titipan? Titipan siapa? Mengapa seorang Menteri tidak tahu latar belakang pejabatnya sendiri? Mau dibawa kemana negara ini jika pejabat-pejabatnya diisi oleh manusia titipan dan diangkat tanpa tes kelayakan?,” ungkap Jhon.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sendiri mengaku tak tahu menahu soal Rudi yang dikenal sebagai salah satu buzzer Jokowi.

    “Rudi Sutanto yang saya kenal ya Rudi Sutanto. Jadi saya tidak mau berspekulasi mengenai siapa Rudi Sutanto,” kata Meutya Hafid. (*)