Xcloud.id

Tag: Jhon Sitorus

  • Komentari Kawasan Raja Ampat, Jhon Sitorus: Ganjar Dukung Hilirisasi tapi Bukan yang Merusak

    Komentari Kawasan Raja Ampat, Jhon Sitorus: Ganjar Dukung Hilirisasi tapi Bukan yang Merusak

    Lebih tepatnya, Ganjar mendahulukan dampak lingkungan sedangkan lainnya mengutamakan industrialisasi.

    “Maaf, ini yang membedakan Ganjar Pranowo dengan yang lain. Yang lain fokus di industrialisasi, Ganjar tetap mendahulukan dampak lingkungan,” kata Jhon.

    Sebagai penutup, Jhon menegaskan bahwa hilirisasi bukan tentang meningkatkan nilai tetapi terkait kerusakan lingkungan.

    “Hilirisasi itu soal meningkatkan value, tapi soal kerusakan lingkungan, Ganjar selalu terdepan untuk melawan,” tutupnya.

    Kesaksian yang disampaikan oleh Jhon Sitorus juga dikaitkan dengan pemberitaan Desember 2023, silam.

    Dimana menyebut bahwa Calon presiden 2024, yang kala itu Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan hilirisasi.

    Dalam komitmen yang disampaikan, Ganjar akan berjuang meningkatkan proses ke tingkat yang lebih tinggi, yakni industrialisasi.

    Hal itu disampaikan Ganjar di hadapan ribuan masyarakat yang hadir di Sriti Convention Hall, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (4/12/2023).

    Lokasi yang merupakan daerah penghasil Nikel terbesar di Indonesia itu, Ganjar menegaskan bahwa hilirisasi harus dilanjutkan.

    “Kalau bicara Sulawesi Tengah, potensi sumber daya alamnya luar biasa. Nikel dan sumber daya mineral lainnya melimpah. Negara sudah melakukan hilirisasi, maka kita harus melanjutkan dan meningkatkan sampai ke proses tertinggi yakni industrialisasi,” ucap Ganjar.

    Meski begitu, hal yang tak boleh dilupakan dalam melanjutkan program hilirisasi adalah penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

    Sebab, hanya dengan SDM unggul, maka potensi SDM yang besar di Indonesia termasuk Sulteng bisa dikelola dengan baik.

  • Isu Pemakzulan Wakil Presiden, Pegiat Medsos: Saatnya Indonesia Tiru Filipina

    Isu Pemakzulan Wakil Presiden, Pegiat Medsos: Saatnya Indonesia Tiru Filipina

    GELORA.CO –  Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin memanas setiap harinya.

    Terbaru, surat resmi dari sejumlah purnawirawan TNI yang meminta pemakzulan Gibran sudah diterima oleh DPR dan MPR RI.

    Pegiat media sosial, Jhon Sitorus pun turut menanggapi kabar ini melalui akun X pribadinya.

    “Akhirnya surat pemakzulan (Impeachment) Wapres Gibran diterima oleh DPR dan MPR RI,” katanya seperti dilansir Poskota dari akun X @jhonsitorus_19 pada Rabu, 4 Juni 2025.

    Ia mengatakan bahwa negara Filipina sudah melakukan pemakzulan Wapres dan saatnya Indonesia melakukan hal yang sama demi masa depan.

    “Filipina sudah melakukan pemakzulan Wakil Presiden, saatnya Indonesia melakukan hal yang sama demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” tuturnya.

    Jhon menjelaskan bahwa pemakzulan bukanlah pelanggaran konstitusi.

    “Pemakzulan bukan sesuatu yang melanggar konstitusi, pemakzulan diatur dalam konstitusi kita (walau memakan proses yang cukup lama),” terangnya.

    Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Indonesia harus dipimpin oleh figure yang benar-benar bisa memberikan gagasan.

    “Bangsa kita harus dipimpin oleh figur yang benar2 bisa memberi gagasan dan menjadi wajah Indonesia di masa depan, bukan hanya sekadar bagi2 susu atau bagi2 skincare,” pungkasnya.

    Isu pemakzulan Gibran

    Belakangan ini, muncul isu pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan oleh sejumlah purnawirawan TNI.

    Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan delapan tuntutan, salah satunya mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Baca Juga: Desakan Purnawirawan TNI Memakzulkan Wapres Gibran Rakabuming Raka Terus Berlanjut, Nama Try Sutrisno Kembali Menjadi Sorotan

    Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa usulan tersebut merupakan bagian dari aspirasi dalam negara demokrasi. Ia menekankan bahwa proses pemakzulan harus melalui prosedur konstitusional yang melibatkan MPR dan MK

  • Polemik Pemakzulan Wapres Gibran, Pegiat Medsos: Presiden Prabowo Tidak Menolak

    Polemik Pemakzulan Wapres Gibran, Pegiat Medsos: Presiden Prabowo Tidak Menolak

    GELORA.CO – Polemik pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seakan makin memanas setiap harinya.

    Pegiat media sosial, Jhon Sitorus juga turut membuka suara terkait hal ini. Jhon Sitorus mengatakan bahwa ada hal-hal menarik terkait pemakzulan Gibran.

    Hal tersebut disampaikan Jhon Sitorus melalui akun X pribadi @jhonsitorus_19 seperti dilansir Poskota pada Kamis, 5 Juni 2025.

    Hal menarik pertama, katanya, adalah Presiden Prabowo tidak menolak usulan tersebut.

    “Yang menarik dari usulan pemakzulan Wapres Gibran adalah : 1. Presiden tidak menolak usulan dari para Purnawirawan TNI dan akan mempelajari dengan saksama, sebagaimana disampaikan oleh Wiranto lewat media nasional,” katanya.

    Selanjutnya, pihak DPR dan MPR RI juga tidak menolak surat pemakzulan Gibran.

    “2. DPR dan MPR juga tidak menolak surat usulan pemakzulan Wapres Gibran,” sambungnya.

    Jhon menyimpulkan bahwa, baik dari eksekutif maupun legislatif, setidaknya kompak soal pemakzulan Gibran.

    “Ini artinya, baik eksekutif maupun legislatif setidaknya kompak untuk tidak menolak usulan pemakzulan Wapres Gibran dari para Purnawirawan,” jelas Jhon.

    Namun, usulan tersebut akan dijalankan atau tidak, belum diketahui secara pasti.

    “Bahwa apakah usulan itu diterima lalu dieksekusi? Itu lain hal,” pungkasnya.

  • Akun Gibran Kepergok Ikuti Akun Judol di Instagram, Jhon Sitorus: Inikah Wapres Terbaik yang Dimaksud PSI?

    Akun Gibran Kepergok Ikuti Akun Judol di Instagram, Jhon Sitorus: Inikah Wapres Terbaik yang Dimaksud PSI?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, ikut angkat suara terkait viralnya tangkapan layar yang menunjukkan akun Instagram milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diduga mengikuti sejumlah akun yang memuat konten judi online (judol).

    Jhon menyampaikan kritik tajam yang dibumbui satire, menyinggung bagaimana Gibran sempat dielu-elukan sebagai wakil presiden terbaik sepanjang masa oleh kalangan tertentu.

    “Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tepergok follow akun judi online (Judol),” ujar Jhon di X @jhonsitorus_19 (4/6/2025).

    Dengan nada menyindir, Jhon mempertanyakan klaim yang menyebut Gibran sebagai sosok wapres terbaik, bahkan membandingkannya dengan Bung Hatta, tokoh proklamator sekaligus wakil presiden pertama RI.

    “Inikah yang dimaksud Wapres terbaik sepanjang masa oleh PSI dan Ade Armando?” lanjut Jhon.

    “Pantas Bung Hatta kalah jauh, wong Judi Online gak ada tahun ’45,” tambahnya.

    Tidak berhenti di situ, Jhon memberikan kritik atas standar moral dan etika yang disebutnya mulai melenceng dari harapan publik.

    “Kalo standarnya begini, saya bisa terima dengan sangat ikhlas dan tulus,” kuncinya.

    Sebelumnya, jagat media sosial diramaikan oleh tangkapan layar yang menunjukkan akun Instagram resmi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diduga mengikuti akun-akun yang memuat konten judi online.

    Temuan ini pertama kali disebarluaskan oleh akun X @ReimuCXre dan langsung menyita perhatian publik.

    “this is our vice president official account bro @BudiBukanIntel @sugondese6666 im dying of irony bruh,” tulis akun tersebut sembari menyertakan bukti tangkapan layar dari akun Instagram @gibran_rakabuming.

  • Adhie M Massardi Semprot Raja Juli Antoni dan Kader PSI: Bancakan Dana FOLU adalah Pikiran Sesat

    Adhie M Massardi Semprot Raja Juli Antoni dan Kader PSI: Bancakan Dana FOLU adalah Pikiran Sesat

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang juga menjabat sebagai Penanggung Jawab/Pengarah, menerima gaji bulanan sebesar Rp50 juta.

    “Penanggung jawabnya (Raja Juli Antoni) ternyata masih mendapat gaji bulanan Rp 50 juta,” sebutnya.

    Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab mendapatkan Rp40 juta, Dewan Penasihat Ahli Rp25 juta, dan Ketua Pelaksana Rp30 juta.

    “Masing-masing ketua bidang digaji RP 30 juta, anggota Rp 20 Juta dan stafnya Rp 7 juta,” Jhon menuturkan.

    Jhon Sitorus menyinggung bahwa kebijakan ini bertolak belakang dengan prinsip efisiensi anggaran.

    Sementara dugaan keterlibatan kader PSI dalam tim ini semakin memperkuat kritik soal nepotisme di pemerintahan.

    “Hidup Efesiensi, Makmur Kroni-kroni, Mingkem PSI,” tandasnya.

    Diketahui, struktur organisasi Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di Kemhut tengah menjadi sorotan.

    Sejumlah pihak mempertanyakan komposisi tim yang diduga mayoritas diisi oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Dalam dokumen yang beredar, tercantum nama-nama anggota tim FOLU Kemhut beserta besaran honor yang mereka terima setiap bulan.

    Posisi Penanggung Jawab/Pengarah dalam struktur ini dijabat langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang juga merupakan politikus PSI.

    Adapun honorarium untuk posisi tersebut mencapai Rp50 juta per bulan.

    Yang menjadi perhatian, beberapa nama dalam struktur organisasi ini diduga merupakan kader PSI.

    Di antaranya, Staf Bidang Kesekretariatan, Romilla Sari dan Endika Fitra Wijaya.

    Pada posisi anggota Ketua Bidang Peningkatan Cadangan Karbon ada nama Sigit Widodo. Sementara untuk staf Kesekretariatan Bidang, Rama Hadi Prasetyo.

  • Tak Diperiksa, Kejagung Bantah Keterlibatan Erick Thohir di Kasus Pertamina, Loyalis Ahok Geram: Layak Dilempar Telur Busuk

    Tak Diperiksa, Kejagung Bantah Keterlibatan Erick Thohir di Kasus Pertamina, Loyalis Ahok Geram: Layak Dilempar Telur Busuk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Jhon Sitorus kembali melontarkan kritik tajam terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan mega korupsi di Pertamina Patra Niaga yang disebut mencapai Rp1.000 triliun.

    Ia menilai Kejagung tidak serius dalam menangani kasus ini dan justru terkesan menutupi pihak-pihak yang seharusnya diperiksa.

    “Korupsi Pertamina, Aroma telur busuk di Kejagung. Wajar jika publik menilai Kejagung tidak serius menuntaskan korupsi Pertamina Rp 1.000 Triliun ini,” ujar Jhon di X @JhonSitorus_18 (6/3/2025).

    Jhon menyoroti sikap Kejagung yang awalnya menyatakan kemungkinan memanggil Menteri BUMN Erick Thohir, namun belakangan justru bertemu secara diam-diam hingga larut malam.

    “Awalnya Kejagung menyatakan berpeluang akan memanggil Erick Thohir, ternyata malah bertemu diam-diam hingga larut malam,” cetusnya.

    Selain itu, Kejagung juga menggelar rapat tertutup dengan Komisi III DPR RI, padahal perhatian publik sedang tertuju pada perkembangan kasus ini.

    “Lalu kemarin rapat tertutup dengan komisi III DPR RI, padahal atensi publik sedang ramai-ramainya,” Jhon menuturkan.

    “Saya menduga banyak yang ditutupi, setidaknya soal bohir besar yang disebut-sebut belakangan ini,” tambahnya.

    Yang lebih mengejutkan, kata Jhon, Kejagung justru seolah menjadi juru bicara Erick Thohir dengan menyatakan bahwa mantan Presiden Inter Milan itu tidak terlibat.

    “Yang mengejutkan, Kejagung seolah menjadi juru bicara Erick Thohir sendiri dengan menyatakan Erick tidak terlibat,” imbuh loyalis Ahok ini.

  • Komentari Kawasan Raja Ampat, Jhon Sitorus: Ganjar Dukung Hilirisasi tapi Bukan yang Merusak

    Jhon Sitorus: Jika RUU TNI-Polri-Kejaksaan Sampai Goal, Siap-siap Menyambut Orde Baru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerhati sosial dan politik, Jhon Sitorus kembali mengkritik Revisi UU TNI, UU POLRI dan UU Kejaksaan yang makin ramai ditolak.

    Dia menjelaskan beberapa poin penting dalam UU itu. Pertama soal Dwi Fungsi ABRI, TNI sebagai militer sekaligus pejabat Sipil.

    Kedua Jaksa tidak bisa ditangkap meskipun melakukan tindak pidana kecuali ada izin dari Jaksa Agung.

    Ketiga kekuasaan Kejaksaan makin Powerful, jalannya pengadilan bisa diintervensi oleh Kejagung.

    Keempat, TNI akan berbisnis, berpotensi melahirkan konflik horizontal. 

    Kelima, hak-hak sipil semakin tergerus, Kekuasaan TNI dan POLRI semakin tak terkendali.

    Kemudian, Polri diperbolehkan melakukan penyadapan tanpa izin dari pengadilan sehingga mekanisme kontrolnya jadi hilang.

    “Wewenang Intelijen di Kejaksaan dan POLRI akan menabrak kewenangan BIN,” tuturnya dikutip akun X pribadinya, Rabu, (5/3/2025).

    Dia berharap agar Revisi UU ini terus dikawal apalagi sudah masuk ke Prolegnas DPR RI sementara UU Perampasan Aset Koruptor tidak dibahas sama sekali.

    “Jika ini Revisi UU TNI-Polri-Kejaksaan sampai goal, siap-siap menyambut Orde Baru,” tandasnya. (*)

  • Jhon Sitorus Sindir Budaya Korupsi di Indonesia: Kasus Pertamina Belum Selesai, LPEI Terbongkar

    Jhon Sitorus Sindir Budaya Korupsi di Indonesia: Kasus Pertamina Belum Selesai, LPEI Terbongkar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Jhon Sitorus kembali menyoroti maraknya kasus korupsi di Indonesia yang seakan tidak ada habisnya.

    Kali ini, ia menyinggung dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang menyeret lima tersangka dengan total kerugian negara mencapai Rp 11,7 triliun.

    “Hampir tidak ada berita baik di Indonesia yang bisa dibanggakan,” ujar Jhon di X @JhonSitorus_18 (3/3/2025).

    Jhon menyoroti bagaimana kasus-kasus besar terus bermunculan, termasuk dugaan korupsi di Pertamina yang mencapai Rp 1.000 triliun dan hingga kini belum tuntas.

    “Kasus korupsi pertamina 1.000 Triliun belum selesai, hari ini KPK mengumumkan 5 tersangka kasus LPEI dengan kerugian negara Rp 11,7 Triliun,” cetusnya.

    Kasus dugaan korupsi di LPEI ini memang sudah dalam penyelidikan sejak 2024, tetapi baru tahun ini KPK resmi meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan.

    Dengan skandal besar yang terus terungkap, Jhon menyinggung kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia.

    Ia juga menaruh perhatiannya terhadap berbagai kasus dengan nilai fantastis terus bermunculan, tetapi penyelesaiannya berjalan lambat.

    “Kasus ini memang sudah lama penyelidikannya sejak tahun 2024 yang lalu dan baru tahun ini ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kuncinya.

    Sebelumnya, KPK resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

    Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil pada 20 Februari 2025.

  • Ahok Senang Jika Dipanggil Kejagung Soal Pertamina, Jhon Sitorus Ungkit Saat Jadi Saksi Kasus Suap Reklamasi oleh Sanusi

    Ahok Senang Jika Dipanggil Kejagung Soal Pertamina, Jhon Sitorus Ungkit Saat Jadi Saksi Kasus Suap Reklamasi oleh Sanusi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus mendukung jika Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai Mega korupsi yang terjadi di Pertamina Patra Niaga.

    Sebagai mantan Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Ahok dinilai memiliki pengetahuan luas terkait apa yang selama ini terjadi di Pertamina.

    “Saya juga senang jika Ahok diperiksa oleh Kejaksaan Agung, apalagi kalau pemeriksaannya secara terbuka,” ujar Jhon di X @JhonSitorus18 (1/3/2025).

    Dikatakan Jhon, dirinya mengingat ketika Ahok dipanggil menjadi saksi di sidang kasus suap Reklamasi oleh mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi.

    Saat itu, Sanusi didakwa menerima suap Rp2 miliar terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai zonasi pesisir untuk proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

    “Kita disuguhkan dengan tontonan gratis dan penuh daging soal ilmu hukum dan logika di depan pengadilan,” terangnya.

    Jhon menuturkan bahwa Ahok paham mengenai detil soal apa yang dia kerjakan dalam ranah komisaris Pertamina.

    “Yang jelas, Ahok tidak pernah lari atau mangkir. Ahok selalu hadir dengan tegak kepala,” tandasnya.

    Terpisah, Elite Partai Demokrat, Andi Arief, menyoroti polemik dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga dan mempertanyakan kinerja Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

    Andi Arief menyinggung pembangunan kilang minyak yang sudah lama menjadi isu publik.

    Ia mempertanyakan berapa banyak kilang yang telah dibangun selama Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

  • Ahok Bilang Petral Dibubarkan 2015 Tapi Orangnya Jadi Dirut Pertamina Patra Niaga, Jhon Sitorus: Bongkar Habis

    Ahok Bilang Petral Dibubarkan 2015 Tapi Orangnya Jadi Dirut Pertamina Patra Niaga, Jhon Sitorus: Bongkar Habis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus dugaan korupsi di Pertamina terus menjadi perbincangan publik. Apalagi setelah kasus korupsi ini disebut menjadi skandal terbesar dalam sejarah Indonesia mengalahkan PT Timah.

    Dalam dugaan korupsi ini, Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara Rp193,7 Triliun. Itu berlangsung selama periode 2018-2023 atau lima tahun dengan kerugian negara ditaksir Rp968,5 Triliun atau Rp1.000 Triliun atau 1 kuadraliun. 

    Di tengah kasus ini, ramai desakan untuk memanggil mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

    Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina terhitung pada 25 November 2019 hingga 2 Februari 2024, menggantikan Tanri Abeng kala itu. 

    Dalam keterangan terbarunya Ahok mengungkit soal pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) sejak 2015 silam. 

    Pembubarannya kala itu dilakukan karena Petral disinyalir telah menjadi sarang bagi mafia bisnis migas.

    Petral awalnya didirikan untuk ekspor minyak ke Amerika dan sebagai negara pengekspor perlu ada di pasar untuk memperlancar bisnis. 

    Sesuai perkembangan bisnis minyak, Petral pindah ke Hongkong. Namun, sejalan dengan perkembangan sekarang konsumsi lebih besar dari produksi maka Petral digunakan untuk mengimpor.

    “Lalu pertanyaan saya, Petral dibubarkan, tapi kenapa orang Petral jadi Dirut Patria Niaga. Nah jangan tanya kepada saya. Anda tanya kepada Menteri BUMN gitu loh,” kata Ahok dikutip Narasi Newsroom, Sabtu, (1/3/2025). 

    Ahok mengaku ada permainan hingga bekas Dirut Patra Niaga dipecat. “Kalau saya curiga ini ada permainan, bekas dirut Patra Niaga dipecat,” ujarnya.