Xcloud.id

Tag: Jhon Sitorus

  • Kaesang Dipastikan Jadi Ketum PSI Lagi, Jhon Sitorus: Partai Ini Hanya Sekelas Ormas Kabupaten

    Kaesang Dipastikan Jadi Ketum PSI Lagi, Jhon Sitorus: Partai Ini Hanya Sekelas Ormas Kabupaten

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, melontarkan kritik tajam terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait proses pemilihan ketua umum partai tersebut.

    Jhon menuding bahwa hasil pemilihan ketua umum PSI sudah dapat ditebak, Kaesang Pangarep akan kembali terpilih.

    Dikatakan Jhon, kehadiran dua nama lain yang disebut-sebut ikut dalam kontestasi pemilihan ketum, Bro Ron dan Mulyono, hanyalah formalitas belaka.

    “Jelas sudah pasti Kaesang akan terpilih lagi sebagai ketum PSI. Bro Ron dan Mulyono hanya pajangan aja agar seolah-olah PSI terlihat demokratis,” kata Jhon di X @jhonsitorus_19 (25/6/2025).

    Tak hanya itu, Jhon bahkan menyamakan PSI dengan organisasi masyarakat (ormas) tingkat daerah.

    Ia menyebut partai yang kini diketuai putra bungsu mantan Presiden Jokowi itu tak memiliki kualitas layaknya partai politik nasional yang sesungguhnya.

    “Partai ini hanya sekelas ormas kabupaten, tidak lebih,” tandasnya.

    Seperti diketahui, masa kepemimpinan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI akan segera berakhir, dan partai tersebut disebut tengah bersiap menggelar proses pemilihan ketua umum baru.

    Hingga kini, belum ada pengumuman resmi dari internal PSI terkait mekanisme atau jadwal pasti pemilihan tersebut.

    Namun, spekulasi bahwa Kaesang akan kembali duduk di posisi tertinggi partai semakin menguat, terlebih dengan pernyataan sejumlah kader yang menyatakan dukungan penuh terhadapnya.

    (Muhsin/fajar)

  • Prabowo Kembalikan 4 Pulau ke Aceh, Jhon Sitorus: Jangan Hidupkan Lagi Gejolak Masa Lalu

    Prabowo Kembalikan 4 Pulau ke Aceh, Jhon Sitorus: Jangan Hidupkan Lagi Gejolak Masa Lalu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tidak sedikit yang menyebut keputusan Presiden Prabowo Subianto dengan mengembalikan empat pulau ke Aceh sangat tepat.

    Apalagi, belum lama ini dua tokoh besar yang terlibat dalam proses perdamaian di Aceh, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) telah turun gunung.

    “Keputusan Prabowo sudah sangat tepat, 4 Pulau Aceh kembali ke pangkuan Serambi Mekkah,” ujar Jhon Sitorus di X @jhonsitorus_19 (17/6/2025).

    Melihat foto beredar yang memperlihatkan Prabowo dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf sangat akrab, Jhon mengungkapkan harapannya.

    “Semoga persahabatan Prabowo-Muzakir Manaf terjalin selamanya untuk Indonesia yang seutuhnya,” imbuhnya.

    Merasa bahwa proses perdamaian pada 2001 hingga 2005 lalu penuh perjuangan, Jhon bilang bahwa pemerintah tidak boleh membuat kesalahan lagi.

    “Jangan hidupkan lagi hantu gejolak masa lalu. Indonesia hanya bisa maju jika kita tidak saling mengusik,” tandasnya.

    Sebelumnya, Perseteruan administratif antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara mengenai empat pulau yang diperebutkan akhirnya mencapai penyelesaian.

    Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menetapkan bahwa keempat pulau tersebut secara resmi masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh.

    Adapun pulau-pulau yang dimaksud yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

    Keempatnya sebelumnya tercatat dalam administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, meskipun secara historis pernah dikelola oleh Kabupaten Aceh Singkil.

    Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).

  • Kembalikan 4 Pulau ke Aceh, Jhon Sitorus: Tanda Prabowo Tak Mau Didikte Geng Solo

    Kembalikan 4 Pulau ke Aceh, Jhon Sitorus: Tanda Prabowo Tak Mau Didikte Geng Solo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, secara resmi mengembalikan status empat pulau yang sempat dipindahkan dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara.

    Keputusan ini dinilai sebagai langkah politik besar yang mencerminkan arah kebijakan mandiri Prabowo di tengah tekanan berbagai pihak.

    Pegiat media sosial Jhon Sitorus turut menanggapi keputusan tersebut.

    Ia menyebut bahwa langkah Presiden Prabowo merupakan sinyal kuat bahwa sang presiden tidak ingin tunduk pada tekanan dari kelompok tertentu.

    “Presiden Prabowo RESMI kembalikan 4 Pulau ke Aceh. Ini sebuah keputusan politik yang cukup besar dan signifikan di era Prabowo,” kata Jhon kepada fajar.co.id, Selasa (17/6/2025).

    Ia juga menyebut bahwa keputusan ini secara tidak langsung membatalkan Kepmen 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang sebelumnya memicu polemik karena dinilai merugikan Aceh.

    “Ini sekaligus menegaskan kalo Prabowo tak ingin DIDIKTE oleh geng Solo. Kepmen 300.2.2-2138 Tahun 2025 batal dan hanya jadi sampah,” lanjutnya.

    Meski menyambut positif keputusan tersebut, Jhon mengingatkan publik untuk tetap mengawasi agar tidak ada kepentingan tersembunyi dalam kebijakan ini.

    “Tapi kita tetap kawal, semoga tidak ada embel-embel,” tandasnya.

    Lebih lanjut, Jhon menyindir pihak-pihak yang sebelumnya diduga berada di balik upaya pemindahan, termasuk pertemuan dengan tokoh politik senior.

    “Silakan Bobby Nasution cs gigit jari. Pertemuan dengan Luhut jadi pepesan kosong belaka,” pungkasnya.

    Sebelumnya, perselisihan batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara terkait sengketa 4 pulau menemui titik temu.

  • Pesan SBY Jelas, Jangan Ganggu Aceh dan Kembalikan 4 Pulau Tersebut ke Tuannya

    Pesan SBY Jelas, Jangan Ganggu Aceh dan Kembalikan 4 Pulau Tersebut ke Tuannya

    GELORA.CO – Pesan politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelas terhadap empat pulau, yang kini disengketakan dua provinsi.

    “Secara langsung SBY minta jangan ganggu Aceh dan kembalikan 4 pulau tersebut ke tuannya, Aceh.”

    Demikian twet dari akun X Jhon Sitorus, dikutip Minggu (15/6).

    Menurut mantan Presiden RI ke-6 ini pun meminta agar Presiden Prabowo bisa berpikir dan bertindak sebagai bapak bangsa.

    “Presiden Prabowo harus benar-benar berpikir sebagai bapak bangsa dan bertindaklah bijak.”

    “Lepaskan diri dari bayang-bayang Mulyono, pecat Menteri yang mencoreng wajah kabinet.”

    “SBY dan pak JK sudah susah payah mendamaikan Aceh, lalu generasi masa kini mau merusak warisan baik itu?”

    “Terimakasih pak SBY atas pandangan2 baiknya.”

    Pesan pak SBY Jelas :

    Secara langsung, jangan ganggu Aceh dan kembalikan 4 pulau tersebut ke tuannya, Aceh.

    Pesan politik, Presiden Prabowo harus benar2 berpikir sebagai bapak bangsa dan bertindaklah bijak. Lepaskan diri dari bayang-bayang Mulyono, Pecat Menteri yang mencoreng… pic.twitter.com/UvCiueiGyC

    — Jhon Sitorus (@jhonsitorus_19) June 15, 2025

    Sementara itu Presiden Prabowo Subianto akan turun tangan selesaikan keributan, akibat empat pulau milik Aceh dipindahkan ke Sumut oleh Mendagri.

    Prabowo Subianto dipastikan akan turun tangan langsung dalam menyelesaikan sengketa pemindahan empat pulau yang, sebelumnya masuk wilayah administrasi Aceh, namun kini tercatat sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    Kepastian tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, pada Sabtu (14/6).

    Ia menyatakan bahwa Presiden telah merespons cepat polemik tersebut, dan mengambil alih proses penyelesaiannya secara langsung.

    “Saya sudah berkomunikasi langsung dengan Presiden. Beliau menyampaikan bahwa akan menyelesaikan persoalan ini secara langsung, dan keputusan resmi akan diumumkan dalam waktu dekat,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan.

    Keempat pulau yang menjadi sengketa adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

    Dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, pulau-pulau tersebut kini tercatat sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

    Namun, masyarakat dan sejumlah tokoh Aceh mengklaim pulau-pulau itu secara historis, geografis, dan administratif merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.

    Sengketa ini memicu penolakan luas di Aceh, termasuk dari unsur Pemerintah Daerah, DPR Aceh, hingga tokoh masyarakat.

    Bahkan sejumlah organisasi masyarakat sipil menyebutkan, bahwa keputusan tersebut mengancam integritas wilayah Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

    Presiden Prabowo disebut akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Menteri Dalam Negeri dan pemerintah daerah dari kedua provinsi, guna mencari solusi terbaik.

    Menurut Prof Dr Ir Sufmi Dasco Ahmad SH, MH, Presiden menargetkan agar polemik ini tidak berlarut-larut dan akan segera diambil langkah final pekan depan.

    “Presiden ingin ada kejelasan hukum dan administratif yang adil dan bisa diterima semua pihak,” ujar Sufmi Dasco

    Langkah Presiden ini diharapkan dapat meredam ketegangan antarwilayah dan memastikan, tidak ada pelanggaran terhadap kewenangan otonomi daerah, terutama yang bersifat kekhususan seperti Aceh.

    Keputusan resmi dari Presiden dijadwalkan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.***

  • Kader PSI Sebut Jokowi Layak Jadi Nabi, Muhammadiyah: Ini Sesat dan Menyesatkan

    Kader PSI Sebut Jokowi Layak Jadi Nabi, Muhammadiyah: Ini Sesat dan Menyesatkan

    “Sekarang ini yang banyak masalahnya, ijazah (diduga palsu, red) menjadi masalah, janji-janjinya kepada rakyat Indonesia. Dan sepertinya banyaklah yang kita soroti sebagai rakyat,” Said menuturkan.

    Tambahnya, bukan hanya disesalkan, pernyataan Dedy disebut sesat dan menyesatkan.

    “Seharusnya pak Jokowi juga kalau paham agama hendaknya mengatakan janganlah saya dianggap sebagai nabi. Karena nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Kalau menyakini itu, tentunya beliau sangat riskan dan malu,” kuncinya.

    Sebelumnya diberitakan, Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi, Dedy Nur, membalas pernyataan Jhon Sitorus yang mengkritik keras setelah dia memuji habis mantan Presiden Jokowi.

    Pada kolom komentar cuitan Jhon, Dedy mengatakan bahwa apa yang disebutnya tentang Jokowi memenuhi syarat menjadi nabi tidak berlebihan.

    “Ngga ada yang berlebihan dalam ruang idea bro Jhon Sitorus,” kata Dedy, @DedynurPalakka (10/6/2025).

    Dikatakan anak buah Kaesang Pangarep ini, orang selain Jokowi juga bisa menjadi nabi. Tidak terkecuali Jhon Sitorus.

    “Kalau saya menulis bahwa Jhon juga bisa jadi nabi baru apa yang saya langgar, ini pikiran bebas saya saja,” timpalnya.

    Dedy bilang, apa yang dia katakan soal Jokowi tidak perlu diperdebatkan. Sebab, baginya Presiden dua periode itu memang sudah mendapat tempat di hati rakyat.

    “Cuman reaksi Jhon dkk ternyata lumayan bersemangat, jadi mari kita lanjutkan narasi ini sampai benar-benar kejadian,” tandasnya.

    Lebih lanjut, Dedy menuturkan bahwa selama ini Jokowi kerap dijuluki Fir’aun. Dan, tidak pernah ada yang mempermasalahkan hal tersebut.

  • Tuhan Disebut Angan-angan hingga Jokowi Dicap Layak Jadi Nabi oleh Kader PSI, Ferdinand Hutahaean: Wuidihhhhhh

    Tuhan Disebut Angan-angan hingga Jokowi Dicap Layak Jadi Nabi oleh Kader PSI, Ferdinand Hutahaean: Wuidihhhhhh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, turut bereaksi terhadap pernyataan kontroversial kader PSI, Dedy Nur yang menyebut Tuhan umat Muslim hanya sebatas angan-angan.

    Bukan hanya itu, Dedy juga bahkan menyatakan Presiden ke-7, Indonesia, Jokowi, layak menjadi nabi.

    “Wuidihhhhhh, izin bertanya, benarkah yang disampaikan oleh kader PSI, Dedy Nur ini soal Tuhan orang Muslim?,” kata Ferdinand di X @ferdinand_mpu (12/6/2025).

    Ia kemudian meminta klarifikasi dan masukan dari tokoh agama, termasuk Ustaz Cholil Nafis dan Ustaz Hilmi Firdausi.

    “Ada yang bisa beri pencerahan? Mungkin Bapak Ustaz Cholil Nafis dan Hilmi Firdausi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi, Dedy Nur, membalas pernyataan Jhon Sitorus yang menyerang dirinya setelah memuji habis mantan Presiden Jokowi.

    Pada kolom komentar cuitan Jhon, Dedy mengatakan bahwa apa yang disebutnya tentang Jokowi memenuhi syarat menjadi nabi tidak berlebihan.

    “Ngga ada yang berlebihan dalam ruang idea bro Jhon Sitorus,” kata Dedy, @DedynurPalakka (10/6/2025).

    Dikatakan anak buah Kaesang Pangarep ini, orang selain Jokowi juga bisa menjadi nabi. Tidak terkecuali Jhon Sitorus.

    “Kalau saya menulis bahwa Jhon juga bisa jadi nabi baru apa yang saya langgar, ini pikiran bebas saya saja,” timpalnya.

    Dedy bilang, apa yang dia katakan soal Jokowi tidak perlu diperdebatkan. Sebab, baginya Presiden dua periode itu memang sudah mendapat tempat di hati rakyat.

    “Cuman reaksi Jhon dkk ternyata lumayan bersemangat, jadi mari kita lanjutkan narasi ini sampai benar-benar kejadian,” tandasnya.

  • Kader PSI Dedy Nur Palakka Sebut Jokowi Layak Jadi Nabi, Jhon Sitorus: Lalu Siapa Tuhan Kalian?

    Kader PSI Dedy Nur Palakka Sebut Jokowi Layak Jadi Nabi, Jhon Sitorus: Lalu Siapa Tuhan Kalian?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Silidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palakka menyebut Presiden ke-7 Jokowi layak disebut nabi. Pernyataan ini menuai protes dari berbagai pihak.

    Salah satunya dari Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus. Jhon dan Deddy terlibat perdebatan di media sosial X.

    Usai Deddy menyebut Jokowi layak disebut nabi politik, Jhon membantahnya bahwa Jokowi tak pernah menerima wahyu. Ia pun meminta Deddy menunjukkan bukti bahwa Jokowi layak dikatakan nabi.

    Ada tiga argumentasi Deddy menjawab bantahan Jhon. Salah pertama, mengatakan memang nabi orang yang menerima wahyu jika diartikan secara bahasa. Tapi berbeda dalam konteks filsafat.

    “Namun, dalam perbincangan filsafat, sastra, dan tafsir sosial, kata nabi juga sering digunakan secara kiasan atau simbolik,” tulis Deddy.

    “Tidak ada satu pun manusia yang mengatakan Jokowi memiliki sifat kenabian, kecuali Anda sendiri.”

    Kedua, Deddy membantah argumentasi Jhon yang menyebut hanya dirinya yang menjuluki Jokowi sebagai nabi. Menurutnya, tidak perlu banyak orang untuk mengawali pemikiran.

    “Dulu orang menganggap Nelson Mandela pengacau, sebelum akhirnya disebut pembawa cahaya rekonsiliasi. Mahatma Gandhi dulu dianggap aneh dengan strategi ahimsa, sebelum dunia menyebutnya nabi tanpa senjata,” ujar Deddy.

    Ketiga, Deddy menjawab argumentasi bahwa Jokowi adalah nabi umat agama apa. Baginya, bagi bukan hanya milik satu agama.

    “Faktanya, hampir semua peradaban punya tokoh ‘kenabian’ — dalam pengertian pembawa nilai luhur, kebijaksanaan, dan pencerahan,” terang Deddy.

  • Balas Pernyataan Jhon Sitorus, Kader PSI: Tidak Berlebihan Jika Jokowi Disebut Layak Jadi Nabi

    Balas Pernyataan Jhon Sitorus, Kader PSI: Tidak Berlebihan Jika Jokowi Disebut Layak Jadi Nabi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi, Dedy Nur, membalas pernyataan Jhon Sitorus yang menyerang dirinya setelah memuji habis mantan Presiden Jokowi.

    Pada kolom komentar cuitan Jhon, Dedy mengatakan bahwa apa yang disebutnya tentang Jokowi memenuhi syarat menjadi nabi tidak berlebihan.

    “Ngga ada yang berlebihan dalam ruang idea bro Jhon Sitorus,” kata Dedy, @DedynurPalakka (10/6/2025).

    Dikatakan anak buah Kaesang Pangarep ini, orang selain Jokowi juga bisa menjadi nabi. Tidak terkecuali Jhon Sitorus.

    “Kalau saya menulis bahwa Jhon juga bisa jadi nabi baru apa yang saya langgar, ini pikiran bebas saya saja,” timpalnya.

    Dedy bilang, apa yang dia katakan soal Jokowi tidak perlu diperdebatkan. Sebab, baginya Presiden dua periode itu memang sudah mendapat tempat di hati rakyat.

    “Cuman reaksi Jhon dkk ternyata lumayan bersemangat, jadi mari kita lanjutkan narasi ini sampai benar-benar kejadian,” tandasnya.

    Sebelumnya, Pegiat Medsos, Jhon Sitorus, menilai pernyataan itu sangat berlebihan dan berpotensi menimbulkan kontroversi.

    “Hati-hati kalo bicara soal Nabi bro Dedy,” ujar Jhon di X @jhonsitorus_19 (10/6/2025).

    Ia mempertanyakan maksud Dedy dalam menyebut Jokowi sebagai nabi.

    Bagi Jhon, perlu dijelaskan secara spesifik umat agama mana yang dimaksud agar tidak menimbulkan salah tafsir di publik.

    “Jokowi jadi Nabi umat agama mana yang kau maksud? Harus diperjelas agar tidak menimbulkan polemik,” lanjutnya.

    Jhon menyatakan bahwa ia memahami semangat loyalitas Dedy terhadap Jokowi, namun menyamakan presiden dengan nabi bukanlah pernyataan yang tepat.

  • Kabinet Prabowo Disebut Saling Lempar Batu, Jhon Sitorus: Tidak Ada yang Bertanggungjawab soal Raja Ampat

    Kabinet Prabowo Disebut Saling Lempar Batu, Jhon Sitorus: Tidak Ada yang Bertanggungjawab soal Raja Ampat

    “Kenapa nunggu viral dulu baru bertindak seolah-olah jadi pahlawan? Atau jangan-jangan mereka baru bicara setelah ketahuan?,” cetusnya.

    “Shame on you!,” tandasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti potensi benturan antara ekspansi industri tambang nikel dan upaya pelestarian ekosistem pariwisata di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Ia beranggapan, kawasan yang terkenal dengan keindahan alamnya ini memerlukan perhatian khusus agar tidak tergerus ambisi industri ekstraktif.

    Dalam kunjungan reses Komisi VII DPR RI ke Kota Sorong, Evita menekankan bahwa sejumlah persoalan mendesak, termasuk lonjakan aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, perlu segera ditindaklanjuti.

    Isu ini bahkan menjadi sorotan serius dari berbagai pihak, termasuk Greenpeace.

    “Banyak pekerjaan rumah yang harus kita tindak lanjuti. Salah satunya adalah pembangunan industri pertambangan nikel di Raja Ampat. Kita tahu ini sudah marak, diviralkan oleh Greenpeace, dan saya datang ke beberapa tempat yang juga didemo. Semua pihak punya keinginan yang sama, kelestarian dan keberlanjutan daerah wisata yang luar biasa kaya,” kata Evita.

    Ia mengaku terkesan dengan potensi Raja Ampat yang melampaui panorama lautnya saja, melainkan mencakup juga hutan, sungai, dan ekosistem alam yang menjadi satu kesatuan daya tarik wisata kelas dunia.

    Menurutnya, keberlangsungan sektor pariwisata tidak boleh dikompromikan demi kepentingan industri tambang.

    “Ekosistem dari perkembangan pariwisata ini tidak boleh terganggu karena adanya usaha-usaha yang mengancam keberlanjutan kawasan ini. Kita akan membicarakan hal ini di DPR RI, mencari solusi terbaik,” ucapnya.

  • Jokowi Sebut Usul Pemakzulan Gibran Dilakukan Sesuai Ketatanegaraan, Jhon Sitorus: Saya Setuju

    Jokowi Sebut Usul Pemakzulan Gibran Dilakukan Sesuai Ketatanegaraan, Jhon Sitorus: Saya Setuju

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden ke-7 Jokowi menyebut usulan pemakzulan anaknya, Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden RI dilakukan secara sistem ketatanegaraan.

    Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus menanggapinya. Ia mengaku setuju.

    “Betul, saya setuju dengan pak Jokowi. Pemakzulan Wapres ya diproses sesuai sistem ketatanegaraan,” kata Jhon dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (7/6/2025).

    Ia mengungkapkan pemakzulan tersebut sah dilakukan. Sesuai dengan konstitusi.

    “Konstitusi kita memperbolehkan pemakzulan (impeachment) sesuai pasal 7A UUD 1945 artinya sah dan konstitusional, bukan makar atau kudeta,” ujarnya.

    “Nah, prosesnya bagaimana? Kita ikuti saja. Sesuai pasal 7B ayat 1 UUD 1945, DPR mengajukan ke MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan ke MK,” tambahnya.

    Jhon mengagajan pemakzulan tak perlu mengotak-atik aturan. Apalagi mengubah konstitusi.

    “Untuk pemakzulan Wapres kita tidak perlu mengutak atik Undang-Undang kok, tidak perlu mengubah konstitusi dulu. Syaratnya sudah ada, sudah cukup dan layak untuk diajukan ke MPR,” terangnya.

    Sebelumnya, Jokowi merespons isu pemakzulan yang beredar terkait putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres).

    Isu pemakzulan ini muncul setelah DPR RI dan MPR RI menerima surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

    Jokowi menyatakan bahwa surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang normal.

    “Bahwa ada yang menyurati seperti itu, ini adalah dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu,” kata Jokowi dengan tenang saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (6/6/2025).