Xcloud.id

Tag: Jhon Sitorus

  • Kader PSI Dedy Nur Palakka Sebut Jokowi Layak Jadi Nabi, Jhon Sitorus: Lalu Siapa Tuhan Kalian?

    Kader PSI Dedy Nur Palakka Sebut Jokowi Layak Jadi Nabi, Jhon Sitorus: Lalu Siapa Tuhan Kalian?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Silidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palakka menyebut Presiden ke-7 Jokowi layak disebut nabi. Pernyataan ini menuai protes dari berbagai pihak.

    Salah satunya dari Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus. Jhon dan Deddy terlibat perdebatan di media sosial X.

    Usai Deddy menyebut Jokowi layak disebut nabi politik, Jhon membantahnya bahwa Jokowi tak pernah menerima wahyu. Ia pun meminta Deddy menunjukkan bukti bahwa Jokowi layak dikatakan nabi.

    Ada tiga argumentasi Deddy menjawab bantahan Jhon. Salah pertama, mengatakan memang nabi orang yang menerima wahyu jika diartikan secara bahasa. Tapi berbeda dalam konteks filsafat.

    “Namun, dalam perbincangan filsafat, sastra, dan tafsir sosial, kata nabi juga sering digunakan secara kiasan atau simbolik,” tulis Deddy.

    “Tidak ada satu pun manusia yang mengatakan Jokowi memiliki sifat kenabian, kecuali Anda sendiri.”

    Kedua, Deddy membantah argumentasi Jhon yang menyebut hanya dirinya yang menjuluki Jokowi sebagai nabi. Menurutnya, tidak perlu banyak orang untuk mengawali pemikiran.

    “Dulu orang menganggap Nelson Mandela pengacau, sebelum akhirnya disebut pembawa cahaya rekonsiliasi. Mahatma Gandhi dulu dianggap aneh dengan strategi ahimsa, sebelum dunia menyebutnya nabi tanpa senjata,” ujar Deddy.

    Ketiga, Deddy menjawab argumentasi bahwa Jokowi adalah nabi umat agama apa. Baginya, bagi bukan hanya milik satu agama.

    “Faktanya, hampir semua peradaban punya tokoh ‘kenabian’ — dalam pengertian pembawa nilai luhur, kebijaksanaan, dan pencerahan,” terang Deddy.

  • Balas Pernyataan Jhon Sitorus, Kader PSI: Tidak Berlebihan Jika Jokowi Disebut Layak Jadi Nabi

    Balas Pernyataan Jhon Sitorus, Kader PSI: Tidak Berlebihan Jika Jokowi Disebut Layak Jadi Nabi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi, Dedy Nur, membalas pernyataan Jhon Sitorus yang menyerang dirinya setelah memuji habis mantan Presiden Jokowi.

    Pada kolom komentar cuitan Jhon, Dedy mengatakan bahwa apa yang disebutnya tentang Jokowi memenuhi syarat menjadi nabi tidak berlebihan.

    “Ngga ada yang berlebihan dalam ruang idea bro Jhon Sitorus,” kata Dedy, @DedynurPalakka (10/6/2025).

    Dikatakan anak buah Kaesang Pangarep ini, orang selain Jokowi juga bisa menjadi nabi. Tidak terkecuali Jhon Sitorus.

    “Kalau saya menulis bahwa Jhon juga bisa jadi nabi baru apa yang saya langgar, ini pikiran bebas saya saja,” timpalnya.

    Dedy bilang, apa yang dia katakan soal Jokowi tidak perlu diperdebatkan. Sebab, baginya Presiden dua periode itu memang sudah mendapat tempat di hati rakyat.

    “Cuman reaksi Jhon dkk ternyata lumayan bersemangat, jadi mari kita lanjutkan narasi ini sampai benar-benar kejadian,” tandasnya.

    Sebelumnya, Pegiat Medsos, Jhon Sitorus, menilai pernyataan itu sangat berlebihan dan berpotensi menimbulkan kontroversi.

    “Hati-hati kalo bicara soal Nabi bro Dedy,” ujar Jhon di X @jhonsitorus_19 (10/6/2025).

    Ia mempertanyakan maksud Dedy dalam menyebut Jokowi sebagai nabi.

    Bagi Jhon, perlu dijelaskan secara spesifik umat agama mana yang dimaksud agar tidak menimbulkan salah tafsir di publik.

    “Jokowi jadi Nabi umat agama mana yang kau maksud? Harus diperjelas agar tidak menimbulkan polemik,” lanjutnya.

    Jhon menyatakan bahwa ia memahami semangat loyalitas Dedy terhadap Jokowi, namun menyamakan presiden dengan nabi bukanlah pernyataan yang tepat.

  • Kabinet Prabowo Disebut Saling Lempar Batu, Jhon Sitorus: Tidak Ada yang Bertanggungjawab soal Raja Ampat

    Kabinet Prabowo Disebut Saling Lempar Batu, Jhon Sitorus: Tidak Ada yang Bertanggungjawab soal Raja Ampat

    “Kenapa nunggu viral dulu baru bertindak seolah-olah jadi pahlawan? Atau jangan-jangan mereka baru bicara setelah ketahuan?,” cetusnya.

    “Shame on you!,” tandasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti potensi benturan antara ekspansi industri tambang nikel dan upaya pelestarian ekosistem pariwisata di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Ia beranggapan, kawasan yang terkenal dengan keindahan alamnya ini memerlukan perhatian khusus agar tidak tergerus ambisi industri ekstraktif.

    Dalam kunjungan reses Komisi VII DPR RI ke Kota Sorong, Evita menekankan bahwa sejumlah persoalan mendesak, termasuk lonjakan aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, perlu segera ditindaklanjuti.

    Isu ini bahkan menjadi sorotan serius dari berbagai pihak, termasuk Greenpeace.

    “Banyak pekerjaan rumah yang harus kita tindak lanjuti. Salah satunya adalah pembangunan industri pertambangan nikel di Raja Ampat. Kita tahu ini sudah marak, diviralkan oleh Greenpeace, dan saya datang ke beberapa tempat yang juga didemo. Semua pihak punya keinginan yang sama, kelestarian dan keberlanjutan daerah wisata yang luar biasa kaya,” kata Evita.

    Ia mengaku terkesan dengan potensi Raja Ampat yang melampaui panorama lautnya saja, melainkan mencakup juga hutan, sungai, dan ekosistem alam yang menjadi satu kesatuan daya tarik wisata kelas dunia.

    Menurutnya, keberlangsungan sektor pariwisata tidak boleh dikompromikan demi kepentingan industri tambang.

    “Ekosistem dari perkembangan pariwisata ini tidak boleh terganggu karena adanya usaha-usaha yang mengancam keberlanjutan kawasan ini. Kita akan membicarakan hal ini di DPR RI, mencari solusi terbaik,” ucapnya.

  • Jokowi Sebut Usul Pemakzulan Gibran Dilakukan Sesuai Ketatanegaraan, Jhon Sitorus: Saya Setuju

    Jokowi Sebut Usul Pemakzulan Gibran Dilakukan Sesuai Ketatanegaraan, Jhon Sitorus: Saya Setuju

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden ke-7 Jokowi menyebut usulan pemakzulan anaknya, Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden RI dilakukan secara sistem ketatanegaraan.

    Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus menanggapinya. Ia mengaku setuju.

    “Betul, saya setuju dengan pak Jokowi. Pemakzulan Wapres ya diproses sesuai sistem ketatanegaraan,” kata Jhon dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (7/6/2025).

    Ia mengungkapkan pemakzulan tersebut sah dilakukan. Sesuai dengan konstitusi.

    “Konstitusi kita memperbolehkan pemakzulan (impeachment) sesuai pasal 7A UUD 1945 artinya sah dan konstitusional, bukan makar atau kudeta,” ujarnya.

    “Nah, prosesnya bagaimana? Kita ikuti saja. Sesuai pasal 7B ayat 1 UUD 1945, DPR mengajukan ke MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan ke MK,” tambahnya.

    Jhon mengagajan pemakzulan tak perlu mengotak-atik aturan. Apalagi mengubah konstitusi.

    “Untuk pemakzulan Wapres kita tidak perlu mengutak atik Undang-Undang kok, tidak perlu mengubah konstitusi dulu. Syaratnya sudah ada, sudah cukup dan layak untuk diajukan ke MPR,” terangnya.

    Sebelumnya, Jokowi merespons isu pemakzulan yang beredar terkait putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres).

    Isu pemakzulan ini muncul setelah DPR RI dan MPR RI menerima surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

    Jokowi menyatakan bahwa surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang normal.

    “Bahwa ada yang menyurati seperti itu, ini adalah dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu,” kata Jokowi dengan tenang saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (6/6/2025).

  • Jokowi Sebut Usul Pemakzulan Gibran Dilakukan Sesuai Ketatanegaraan, Jhon Sitorus: Saya Setuju

    Komentari Kawasan Raja Ampat, Jhon Sitorus: Ganjar Dukung Hilirisasi tapi Bukan yang Merusak

    Lebih tepatnya, Ganjar mendahulukan dampak lingkungan sedangkan lainnya mengutamakan industrialisasi.

    “Maaf, ini yang membedakan Ganjar Pranowo dengan yang lain. Yang lain fokus di industrialisasi, Ganjar tetap mendahulukan dampak lingkungan,” kata Jhon.

    Sebagai penutup, Jhon menegaskan bahwa hilirisasi bukan tentang meningkatkan nilai tetapi terkait kerusakan lingkungan.

    “Hilirisasi itu soal meningkatkan value, tapi soal kerusakan lingkungan, Ganjar selalu terdepan untuk melawan,” tutupnya.

    Kesaksian yang disampaikan oleh Jhon Sitorus juga dikaitkan dengan pemberitaan Desember 2023, silam.

    Dimana menyebut bahwa Calon presiden 2024, yang kala itu Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan hilirisasi.

    Dalam komitmen yang disampaikan, Ganjar akan berjuang meningkatkan proses ke tingkat yang lebih tinggi, yakni industrialisasi.

    Hal itu disampaikan Ganjar di hadapan ribuan masyarakat yang hadir di Sriti Convention Hall, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (4/12/2023).

    Lokasi yang merupakan daerah penghasil Nikel terbesar di Indonesia itu, Ganjar menegaskan bahwa hilirisasi harus dilanjutkan.

    “Kalau bicara Sulawesi Tengah, potensi sumber daya alamnya luar biasa. Nikel dan sumber daya mineral lainnya melimpah. Negara sudah melakukan hilirisasi, maka kita harus melanjutkan dan meningkatkan sampai ke proses tertinggi yakni industrialisasi,” ucap Ganjar.

    Meski begitu, hal yang tak boleh dilupakan dalam melanjutkan program hilirisasi adalah penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

    Sebab, hanya dengan SDM unggul, maka potensi SDM yang besar di Indonesia termasuk Sulteng bisa dikelola dengan baik.

  • Isu Pemakzulan Wakil Presiden, Pegiat Medsos: Saatnya Indonesia Tiru Filipina

    Isu Pemakzulan Wakil Presiden, Pegiat Medsos: Saatnya Indonesia Tiru Filipina

    GELORA.CO –  Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin memanas setiap harinya.

    Terbaru, surat resmi dari sejumlah purnawirawan TNI yang meminta pemakzulan Gibran sudah diterima oleh DPR dan MPR RI.

    Pegiat media sosial, Jhon Sitorus pun turut menanggapi kabar ini melalui akun X pribadinya.

    “Akhirnya surat pemakzulan (Impeachment) Wapres Gibran diterima oleh DPR dan MPR RI,” katanya seperti dilansir Poskota dari akun X @jhonsitorus_19 pada Rabu, 4 Juni 2025.

    Ia mengatakan bahwa negara Filipina sudah melakukan pemakzulan Wapres dan saatnya Indonesia melakukan hal yang sama demi masa depan.

    “Filipina sudah melakukan pemakzulan Wakil Presiden, saatnya Indonesia melakukan hal yang sama demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” tuturnya.

    Jhon menjelaskan bahwa pemakzulan bukanlah pelanggaran konstitusi.

    “Pemakzulan bukan sesuatu yang melanggar konstitusi, pemakzulan diatur dalam konstitusi kita (walau memakan proses yang cukup lama),” terangnya.

    Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Indonesia harus dipimpin oleh figure yang benar-benar bisa memberikan gagasan.

    “Bangsa kita harus dipimpin oleh figur yang benar2 bisa memberi gagasan dan menjadi wajah Indonesia di masa depan, bukan hanya sekadar bagi2 susu atau bagi2 skincare,” pungkasnya.

    Isu pemakzulan Gibran

    Belakangan ini, muncul isu pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan oleh sejumlah purnawirawan TNI.

    Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan delapan tuntutan, salah satunya mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Baca Juga: Desakan Purnawirawan TNI Memakzulkan Wapres Gibran Rakabuming Raka Terus Berlanjut, Nama Try Sutrisno Kembali Menjadi Sorotan

    Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa usulan tersebut merupakan bagian dari aspirasi dalam negara demokrasi. Ia menekankan bahwa proses pemakzulan harus melalui prosedur konstitusional yang melibatkan MPR dan MK

  • Polemik Pemakzulan Wapres Gibran, Pegiat Medsos: Presiden Prabowo Tidak Menolak

    Polemik Pemakzulan Wapres Gibran, Pegiat Medsos: Presiden Prabowo Tidak Menolak

    GELORA.CO – Polemik pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seakan makin memanas setiap harinya.

    Pegiat media sosial, Jhon Sitorus juga turut membuka suara terkait hal ini. Jhon Sitorus mengatakan bahwa ada hal-hal menarik terkait pemakzulan Gibran.

    Hal tersebut disampaikan Jhon Sitorus melalui akun X pribadi @jhonsitorus_19 seperti dilansir Poskota pada Kamis, 5 Juni 2025.

    Hal menarik pertama, katanya, adalah Presiden Prabowo tidak menolak usulan tersebut.

    “Yang menarik dari usulan pemakzulan Wapres Gibran adalah : 1. Presiden tidak menolak usulan dari para Purnawirawan TNI dan akan mempelajari dengan saksama, sebagaimana disampaikan oleh Wiranto lewat media nasional,” katanya.

    Selanjutnya, pihak DPR dan MPR RI juga tidak menolak surat pemakzulan Gibran.

    “2. DPR dan MPR juga tidak menolak surat usulan pemakzulan Wapres Gibran,” sambungnya.

    Jhon menyimpulkan bahwa, baik dari eksekutif maupun legislatif, setidaknya kompak soal pemakzulan Gibran.

    “Ini artinya, baik eksekutif maupun legislatif setidaknya kompak untuk tidak menolak usulan pemakzulan Wapres Gibran dari para Purnawirawan,” jelas Jhon.

    Namun, usulan tersebut akan dijalankan atau tidak, belum diketahui secara pasti.

    “Bahwa apakah usulan itu diterima lalu dieksekusi? Itu lain hal,” pungkasnya.

  • Akun Gibran Kepergok Ikuti Akun Judol di Instagram, Jhon Sitorus: Inikah Wapres Terbaik yang Dimaksud PSI?

    Akun Gibran Kepergok Ikuti Akun Judol di Instagram, Jhon Sitorus: Inikah Wapres Terbaik yang Dimaksud PSI?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, ikut angkat suara terkait viralnya tangkapan layar yang menunjukkan akun Instagram milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diduga mengikuti sejumlah akun yang memuat konten judi online (judol).

    Jhon menyampaikan kritik tajam yang dibumbui satire, menyinggung bagaimana Gibran sempat dielu-elukan sebagai wakil presiden terbaik sepanjang masa oleh kalangan tertentu.

    “Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tepergok follow akun judi online (Judol),” ujar Jhon di X @jhonsitorus_19 (4/6/2025).

    Dengan nada menyindir, Jhon mempertanyakan klaim yang menyebut Gibran sebagai sosok wapres terbaik, bahkan membandingkannya dengan Bung Hatta, tokoh proklamator sekaligus wakil presiden pertama RI.

    “Inikah yang dimaksud Wapres terbaik sepanjang masa oleh PSI dan Ade Armando?” lanjut Jhon.

    “Pantas Bung Hatta kalah jauh, wong Judi Online gak ada tahun ’45,” tambahnya.

    Tidak berhenti di situ, Jhon memberikan kritik atas standar moral dan etika yang disebutnya mulai melenceng dari harapan publik.

    “Kalo standarnya begini, saya bisa terima dengan sangat ikhlas dan tulus,” kuncinya.

    Sebelumnya, jagat media sosial diramaikan oleh tangkapan layar yang menunjukkan akun Instagram resmi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diduga mengikuti akun-akun yang memuat konten judi online.

    Temuan ini pertama kali disebarluaskan oleh akun X @ReimuCXre dan langsung menyita perhatian publik.

    “this is our vice president official account bro @BudiBukanIntel @sugondese6666 im dying of irony bruh,” tulis akun tersebut sembari menyertakan bukti tangkapan layar dari akun Instagram @gibran_rakabuming.

  • Adhie M Massardi Semprot Raja Juli Antoni dan Kader PSI: Bancakan Dana FOLU adalah Pikiran Sesat

    Adhie M Massardi Semprot Raja Juli Antoni dan Kader PSI: Bancakan Dana FOLU adalah Pikiran Sesat

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang juga menjabat sebagai Penanggung Jawab/Pengarah, menerima gaji bulanan sebesar Rp50 juta.

    “Penanggung jawabnya (Raja Juli Antoni) ternyata masih mendapat gaji bulanan Rp 50 juta,” sebutnya.

    Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab mendapatkan Rp40 juta, Dewan Penasihat Ahli Rp25 juta, dan Ketua Pelaksana Rp30 juta.

    “Masing-masing ketua bidang digaji RP 30 juta, anggota Rp 20 Juta dan stafnya Rp 7 juta,” Jhon menuturkan.

    Jhon Sitorus menyinggung bahwa kebijakan ini bertolak belakang dengan prinsip efisiensi anggaran.

    Sementara dugaan keterlibatan kader PSI dalam tim ini semakin memperkuat kritik soal nepotisme di pemerintahan.

    “Hidup Efesiensi, Makmur Kroni-kroni, Mingkem PSI,” tandasnya.

    Diketahui, struktur organisasi Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di Kemhut tengah menjadi sorotan.

    Sejumlah pihak mempertanyakan komposisi tim yang diduga mayoritas diisi oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Dalam dokumen yang beredar, tercantum nama-nama anggota tim FOLU Kemhut beserta besaran honor yang mereka terima setiap bulan.

    Posisi Penanggung Jawab/Pengarah dalam struktur ini dijabat langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang juga merupakan politikus PSI.

    Adapun honorarium untuk posisi tersebut mencapai Rp50 juta per bulan.

    Yang menjadi perhatian, beberapa nama dalam struktur organisasi ini diduga merupakan kader PSI.

    Di antaranya, Staf Bidang Kesekretariatan, Romilla Sari dan Endika Fitra Wijaya.

    Pada posisi anggota Ketua Bidang Peningkatan Cadangan Karbon ada nama Sigit Widodo. Sementara untuk staf Kesekretariatan Bidang, Rama Hadi Prasetyo.

  • Tak Diperiksa, Kejagung Bantah Keterlibatan Erick Thohir di Kasus Pertamina, Loyalis Ahok Geram: Layak Dilempar Telur Busuk

    Tak Diperiksa, Kejagung Bantah Keterlibatan Erick Thohir di Kasus Pertamina, Loyalis Ahok Geram: Layak Dilempar Telur Busuk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Jhon Sitorus kembali melontarkan kritik tajam terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan mega korupsi di Pertamina Patra Niaga yang disebut mencapai Rp1.000 triliun.

    Ia menilai Kejagung tidak serius dalam menangani kasus ini dan justru terkesan menutupi pihak-pihak yang seharusnya diperiksa.

    “Korupsi Pertamina, Aroma telur busuk di Kejagung. Wajar jika publik menilai Kejagung tidak serius menuntaskan korupsi Pertamina Rp 1.000 Triliun ini,” ujar Jhon di X @JhonSitorus_18 (6/3/2025).

    Jhon menyoroti sikap Kejagung yang awalnya menyatakan kemungkinan memanggil Menteri BUMN Erick Thohir, namun belakangan justru bertemu secara diam-diam hingga larut malam.

    “Awalnya Kejagung menyatakan berpeluang akan memanggil Erick Thohir, ternyata malah bertemu diam-diam hingga larut malam,” cetusnya.

    Selain itu, Kejagung juga menggelar rapat tertutup dengan Komisi III DPR RI, padahal perhatian publik sedang tertuju pada perkembangan kasus ini.

    “Lalu kemarin rapat tertutup dengan komisi III DPR RI, padahal atensi publik sedang ramai-ramainya,” Jhon menuturkan.

    “Saya menduga banyak yang ditutupi, setidaknya soal bohir besar yang disebut-sebut belakangan ini,” tambahnya.

    Yang lebih mengejutkan, kata Jhon, Kejagung justru seolah menjadi juru bicara Erick Thohir dengan menyatakan bahwa mantan Presiden Inter Milan itu tidak terlibat.

    “Yang mengejutkan, Kejagung seolah menjadi juru bicara Erick Thohir sendiri dengan menyatakan Erick tidak terlibat,” imbuh loyalis Ahok ini.