Xcloud.id

Tag: Jhon Sitorus

  • Saat Banyak yang Pergi, Ganjar dan Adian Tetap Berdiri untuk Hasto

    Saat Banyak yang Pergi, Ganjar dan Adian Tetap Berdiri untuk Hasto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di sela-sela putusan vonis yang diterima Sekjend PDIP, Hasto Kristiyanto, ada ikatan persaudaraan yang tidak pernah putus.

    Hal itu diungkap Pegiat Media Sosial, Jhon Sitorus, yang juga mengikuti agenda persidangan.

    Dikatakan Jhon, sepanjang persidangan yang dilalui Hasto, Ganjar Pranowo hingga Adian Napitupulu selalu hadir memberikan dukungan.

    “Sepanjang Sidang Pak Hasto, Ganjar Pranowo dan Adian Napitupulu selalu mendampingi dan memberikan dukungan secara langsung,” kata Jhon di X @jhonsitorus_19 (26/7/2025).

    Berkaca dari rasa saling memiliki di antara mereka, Jhon mengaku mendapat pelajaran yang sangat berarti.

    “Dari mereka saya belajar, sahabat sejati tak akan meninggalkanmu dalam situasi terpuruk sekalipun,” sebutnya.

    Jhon bilang, di saat-saat seperti itu justru biasanya menjadi momen yang tepat memilah antara lawan dan lawan.

    “Siapa yang berdiri mendukung, siapa yang tepuk tangan lalu berpesta,” Jhon menuturkan.

    Menurut Jhon, orang-orang seperti Adian hingga Ganjar yang menjunjung tinggi idealismenya sangat mahal harganya.

    “Bahkan tak ternilai. Mereka kokoh pada sikapnya, menolak untuk lembek apalagi sekadar akomodatif terhadap rayuan jabatan dan materi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat akhirnya menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Jumat (25/7/2025).

    Vonis tersebut terkait suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI dan perintangan penyidikan yang melibatkan Harun Masiku.

  • Jhon Sitorus Bandingkan Logo PSI dengan PDIP, Dedy Nur Palakka: Gajah Lebih Demokratis daripada Banteng

    Jhon Sitorus Bandingkan Logo PSI dengan PDIP, Dedy Nur Palakka: Gajah Lebih Demokratis daripada Banteng

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PSI, Dedy Nur Palakka membalas keras pernyataan dari Pegiat Media Sosial, John Sitorus yang menyindir terkait Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Dedy Nur Palakka membalas dari John Sitorus ini setelah pernyataannya yang menyinggung soal logo baru PSI dengan PDIP yang memiliki logo bergambar Banteng.

    “Banteng sering dianggap remeh oleh Gajah, tapi sejatinya Banteng jauh lebih bernyali dari Gajah,” tulisnya dalam akun X pribadinya, Selasa, (22/7/2025).

    Ketika digeruduk kata Jhon, Gajah akan lari terkencing-kencing. Gajah akan cari perlindungan diantara teman-temannya, sedangkan Banteng hanya sendirian

    “Jangankan dengan Banteng, dengan semutpun Gajah sampai menangis. Mereka-mereka yang sedang melahirkan Gajah dengan maksud untuk menggeruduk Banteng, siap-siap untuk digeruduk sampai terjungkal,” lanjut John Sitorus.

    Merespon pernyataan tersebut, Dedy Nur juga membalas pernyataan ini dengan sindiran yang lebih menohok.

    Ia menyebut gajah dalam hal ini PSI lebih baik dari segi pemilihan Ketua Umum dibandingkan dengan PDIP

    “Gajah 🐘 lebih demokratis dalam pemilihan Ketumnya,” tulisnya dikutip Selasa (22/7/2025).

    “Sementara banteng 🐃 ada nama demokrasinya, tapi faktanya kosong” ujarnya.

    Dedy Nur memyebut pernyataannya ini adalah fakta bukan omong kosong seperti yang disampaikan oleh John Sitorus.

    “Jadi yang dilihat itu fakta, bukan omon-omon tapi kosong. Merdeka 3 X 🤟🇮🇩,” terangnya.

    Diketahui, PSI mengganti simbol lama—kepalan tangan memegang mawar merah—dengan gambar seekor gajah berwarna merah dan hitam.

  • Novi Helmy Hanya 5 Bulan Jabat Dirut Bulog, Jhon Sitorus: TNI Urus Militer Saja, Sipil Urus Sipil

    Novi Helmy Hanya 5 Bulan Jabat Dirut Bulog, Jhon Sitorus: TNI Urus Militer Saja, Sipil Urus Sipil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pergantian pucuk pimpinan di Perum Bulog kembali menjadi sorotan publik. Setelah hanya lima bulan menjabat, Novi Helmy Prasetya resmi dicopot dari posisi Direktur Utama Bulog dan kembali ke institusi TNI.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, posisi yang ditinggalkannya kini diisi oleh Prihasto Setyanto.

    Menanggapi hal ini, pegiat media sosial Jhon Sitorus ikut angkat bicara. Ia menyentil soal marwah TNI yang menurutnya justru bisa dipertaruhkan dalam kasus seperti ini.

    “Makanya jangan sensitif kalo dikritik. Rakyat itu cinta TNI. TNI adalah anak kandung rakyat,” kata Jhon kepada fajar.co.id, Sabtu (4/7/2025).

    Jhon mengatakan, lembaga yang dicintai rakyat seperti TNI semestinya tidak dipermainkan dalam urusan seperti ini.

    “Bagaimana marwah lembaga yang dicintai rakyat malah seolah dipermainkan?” lanjutnya.

    Ia menegaskan, sebaiknya masing-masing pihak fokus pada ranah yang menjadi tugas utamanya.

    “Sudahlah, TNI ngurusin urusan militer, sipil ngurusin urusan sipil,” tegasnya.

    Jhon bilang, urusan pangan sebaiknya memang diserahkan pada ahlinya, bukan kepada militer.

    “Serahkan Bulog pada ahlinya, jangan dipaksakan TNI ber dwi-fungsi,” kuncinya.

    Sebelumnya, perombakan kembali terjadi di tubuh Perum Bulog. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, secara resmi mencopot Letnan Jenderal (Letjen) TNI Novi Helmy Prasetya dari jabatannya sebagai Direktur Utama Bulog.

    Perubahan jabatan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-179/MBU/06/2025 yang diteken pada 30 Juni 2025.

  • Mahasiswa Tuntut Kapolri Dicopot, Jhon Sitorus: Dia adalah Warisan Jokowi

    Mahasiswa Tuntut Kapolri Dicopot, Jhon Sitorus: Dia adalah Warisan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos, Jhon Sitorus, merespons aksi unjuk rasa mahasiswa kota Makassar pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79, Selasa (1/7/2025) kemarin.

    Seperti diketahui, dalam aksi yang digelar di Jalan AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, mahasiswa dengan tegas meminta Presiden Prabowo Subianto agar mencopot Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    “Melihat apa yang terjadi di tubuh polri, sudah seharusnya Listyo Sigit diganti saja apalagi sudah empat tahun menjabat sebagai Kapolri,” ujar Jhon kepada fajar.co.id, Rabu (3/7/2025).

    Dikatakan Jhon, pergantian pimpinan dilakukan untuk menerapkan asas merit system agar menghadirkan kebaharuan di tubuh Polri.

    “Secara politis, bagi Prabowo keberadaan Listyo Sigit tak sepenuhnya bisa dipercaya karena dia adalah warisan Jokowi yang dekat dengan geng Solo,” sebutnya.

    Blak-blakan, Jhon mengungkapkan bahwa Listyo terkesan melindungi kepentingan Jokowi. Salah satunya mengenai dugaan ijazah palsu.

    “Listyo masih seolah-olah melindungi kepentingan dan nama baik Solo, salah satunya Soal ijazah Palsu,” sesalnya.

    Ia menuturkan bahwa Polri seharusnya mengikuti mekanisme peradilan bukan memberi putusan seolah-olah menjadi pengadilan.

    “Ada proses yang dihilangkan sehingga menghilangkan prinsip keadilan, transparansi dan benturan kepentingan di sana,” cetusnya.

    Bukan hanya itu, kata Jhon, melihat Pakar Telematika Roy Suryo dkk yang gencar mencari keaslian ijazah Jokowi, ia menduga ada upaya kriminalisasi yang dilakukan.

    “Upaya-upaya kriminalisasi terhadap sekelompok orang dan aksi para mahasiswa, terlalu banyak yang bisa dianggap janggal dan diluar prosedur kepolisian pada umumnya,” Jhon menuturkan.

  • Kaesang Dipastikan Jadi Ketum PSI Lagi, Jhon Sitorus: Partai Ini Hanya Sekelas Ormas Kabupaten

    Kaesang Dipastikan Jadi Ketum PSI Lagi, Jhon Sitorus: Partai Ini Hanya Sekelas Ormas Kabupaten

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, melontarkan kritik tajam terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait proses pemilihan ketua umum partai tersebut.

    Jhon menuding bahwa hasil pemilihan ketua umum PSI sudah dapat ditebak, Kaesang Pangarep akan kembali terpilih.

    Dikatakan Jhon, kehadiran dua nama lain yang disebut-sebut ikut dalam kontestasi pemilihan ketum, Bro Ron dan Mulyono, hanyalah formalitas belaka.

    “Jelas sudah pasti Kaesang akan terpilih lagi sebagai ketum PSI. Bro Ron dan Mulyono hanya pajangan aja agar seolah-olah PSI terlihat demokratis,” kata Jhon di X @jhonsitorus_19 (25/6/2025).

    Tak hanya itu, Jhon bahkan menyamakan PSI dengan organisasi masyarakat (ormas) tingkat daerah.

    Ia menyebut partai yang kini diketuai putra bungsu mantan Presiden Jokowi itu tak memiliki kualitas layaknya partai politik nasional yang sesungguhnya.

    “Partai ini hanya sekelas ormas kabupaten, tidak lebih,” tandasnya.

    Seperti diketahui, masa kepemimpinan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI akan segera berakhir, dan partai tersebut disebut tengah bersiap menggelar proses pemilihan ketua umum baru.

    Hingga kini, belum ada pengumuman resmi dari internal PSI terkait mekanisme atau jadwal pasti pemilihan tersebut.

    Namun, spekulasi bahwa Kaesang akan kembali duduk di posisi tertinggi partai semakin menguat, terlebih dengan pernyataan sejumlah kader yang menyatakan dukungan penuh terhadapnya.

    (Muhsin/fajar)

  • Prabowo Kembalikan 4 Pulau ke Aceh, Jhon Sitorus: Jangan Hidupkan Lagi Gejolak Masa Lalu

    Prabowo Kembalikan 4 Pulau ke Aceh, Jhon Sitorus: Jangan Hidupkan Lagi Gejolak Masa Lalu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tidak sedikit yang menyebut keputusan Presiden Prabowo Subianto dengan mengembalikan empat pulau ke Aceh sangat tepat.

    Apalagi, belum lama ini dua tokoh besar yang terlibat dalam proses perdamaian di Aceh, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) telah turun gunung.

    “Keputusan Prabowo sudah sangat tepat, 4 Pulau Aceh kembali ke pangkuan Serambi Mekkah,” ujar Jhon Sitorus di X @jhonsitorus_19 (17/6/2025).

    Melihat foto beredar yang memperlihatkan Prabowo dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf sangat akrab, Jhon mengungkapkan harapannya.

    “Semoga persahabatan Prabowo-Muzakir Manaf terjalin selamanya untuk Indonesia yang seutuhnya,” imbuhnya.

    Merasa bahwa proses perdamaian pada 2001 hingga 2005 lalu penuh perjuangan, Jhon bilang bahwa pemerintah tidak boleh membuat kesalahan lagi.

    “Jangan hidupkan lagi hantu gejolak masa lalu. Indonesia hanya bisa maju jika kita tidak saling mengusik,” tandasnya.

    Sebelumnya, Perseteruan administratif antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara mengenai empat pulau yang diperebutkan akhirnya mencapai penyelesaian.

    Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menetapkan bahwa keempat pulau tersebut secara resmi masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh.

    Adapun pulau-pulau yang dimaksud yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

    Keempatnya sebelumnya tercatat dalam administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, meskipun secara historis pernah dikelola oleh Kabupaten Aceh Singkil.

    Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).

  • Kembalikan 4 Pulau ke Aceh, Jhon Sitorus: Tanda Prabowo Tak Mau Didikte Geng Solo

    Kembalikan 4 Pulau ke Aceh, Jhon Sitorus: Tanda Prabowo Tak Mau Didikte Geng Solo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, secara resmi mengembalikan status empat pulau yang sempat dipindahkan dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara.

    Keputusan ini dinilai sebagai langkah politik besar yang mencerminkan arah kebijakan mandiri Prabowo di tengah tekanan berbagai pihak.

    Pegiat media sosial Jhon Sitorus turut menanggapi keputusan tersebut.

    Ia menyebut bahwa langkah Presiden Prabowo merupakan sinyal kuat bahwa sang presiden tidak ingin tunduk pada tekanan dari kelompok tertentu.

    “Presiden Prabowo RESMI kembalikan 4 Pulau ke Aceh. Ini sebuah keputusan politik yang cukup besar dan signifikan di era Prabowo,” kata Jhon kepada fajar.co.id, Selasa (17/6/2025).

    Ia juga menyebut bahwa keputusan ini secara tidak langsung membatalkan Kepmen 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang sebelumnya memicu polemik karena dinilai merugikan Aceh.

    “Ini sekaligus menegaskan kalo Prabowo tak ingin DIDIKTE oleh geng Solo. Kepmen 300.2.2-2138 Tahun 2025 batal dan hanya jadi sampah,” lanjutnya.

    Meski menyambut positif keputusan tersebut, Jhon mengingatkan publik untuk tetap mengawasi agar tidak ada kepentingan tersembunyi dalam kebijakan ini.

    “Tapi kita tetap kawal, semoga tidak ada embel-embel,” tandasnya.

    Lebih lanjut, Jhon menyindir pihak-pihak yang sebelumnya diduga berada di balik upaya pemindahan, termasuk pertemuan dengan tokoh politik senior.

    “Silakan Bobby Nasution cs gigit jari. Pertemuan dengan Luhut jadi pepesan kosong belaka,” pungkasnya.

    Sebelumnya, perselisihan batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara terkait sengketa 4 pulau menemui titik temu.

  • Pesan SBY Jelas, Jangan Ganggu Aceh dan Kembalikan 4 Pulau Tersebut ke Tuannya

    Pesan SBY Jelas, Jangan Ganggu Aceh dan Kembalikan 4 Pulau Tersebut ke Tuannya

    GELORA.CO – Pesan politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelas terhadap empat pulau, yang kini disengketakan dua provinsi.

    “Secara langsung SBY minta jangan ganggu Aceh dan kembalikan 4 pulau tersebut ke tuannya, Aceh.”

    Demikian twet dari akun X Jhon Sitorus, dikutip Minggu (15/6).

    Menurut mantan Presiden RI ke-6 ini pun meminta agar Presiden Prabowo bisa berpikir dan bertindak sebagai bapak bangsa.

    “Presiden Prabowo harus benar-benar berpikir sebagai bapak bangsa dan bertindaklah bijak.”

    “Lepaskan diri dari bayang-bayang Mulyono, pecat Menteri yang mencoreng wajah kabinet.”

    “SBY dan pak JK sudah susah payah mendamaikan Aceh, lalu generasi masa kini mau merusak warisan baik itu?”

    “Terimakasih pak SBY atas pandangan2 baiknya.”

    Pesan pak SBY Jelas :

    Secara langsung, jangan ganggu Aceh dan kembalikan 4 pulau tersebut ke tuannya, Aceh.

    Pesan politik, Presiden Prabowo harus benar2 berpikir sebagai bapak bangsa dan bertindaklah bijak. Lepaskan diri dari bayang-bayang Mulyono, Pecat Menteri yang mencoreng… pic.twitter.com/UvCiueiGyC

    — Jhon Sitorus (@jhonsitorus_19) June 15, 2025

    Sementara itu Presiden Prabowo Subianto akan turun tangan selesaikan keributan, akibat empat pulau milik Aceh dipindahkan ke Sumut oleh Mendagri.

    Prabowo Subianto dipastikan akan turun tangan langsung dalam menyelesaikan sengketa pemindahan empat pulau yang, sebelumnya masuk wilayah administrasi Aceh, namun kini tercatat sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    Kepastian tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, pada Sabtu (14/6).

    Ia menyatakan bahwa Presiden telah merespons cepat polemik tersebut, dan mengambil alih proses penyelesaiannya secara langsung.

    “Saya sudah berkomunikasi langsung dengan Presiden. Beliau menyampaikan bahwa akan menyelesaikan persoalan ini secara langsung, dan keputusan resmi akan diumumkan dalam waktu dekat,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan.

    Keempat pulau yang menjadi sengketa adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

    Dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, pulau-pulau tersebut kini tercatat sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

    Namun, masyarakat dan sejumlah tokoh Aceh mengklaim pulau-pulau itu secara historis, geografis, dan administratif merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.

    Sengketa ini memicu penolakan luas di Aceh, termasuk dari unsur Pemerintah Daerah, DPR Aceh, hingga tokoh masyarakat.

    Bahkan sejumlah organisasi masyarakat sipil menyebutkan, bahwa keputusan tersebut mengancam integritas wilayah Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

    Presiden Prabowo disebut akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Menteri Dalam Negeri dan pemerintah daerah dari kedua provinsi, guna mencari solusi terbaik.

    Menurut Prof Dr Ir Sufmi Dasco Ahmad SH, MH, Presiden menargetkan agar polemik ini tidak berlarut-larut dan akan segera diambil langkah final pekan depan.

    “Presiden ingin ada kejelasan hukum dan administratif yang adil dan bisa diterima semua pihak,” ujar Sufmi Dasco

    Langkah Presiden ini diharapkan dapat meredam ketegangan antarwilayah dan memastikan, tidak ada pelanggaran terhadap kewenangan otonomi daerah, terutama yang bersifat kekhususan seperti Aceh.

    Keputusan resmi dari Presiden dijadwalkan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.***

  • Kader PSI Sebut Jokowi Layak Jadi Nabi, Muhammadiyah: Ini Sesat dan Menyesatkan

    Kader PSI Sebut Jokowi Layak Jadi Nabi, Muhammadiyah: Ini Sesat dan Menyesatkan

    “Sekarang ini yang banyak masalahnya, ijazah (diduga palsu, red) menjadi masalah, janji-janjinya kepada rakyat Indonesia. Dan sepertinya banyaklah yang kita soroti sebagai rakyat,” Said menuturkan.

    Tambahnya, bukan hanya disesalkan, pernyataan Dedy disebut sesat dan menyesatkan.

    “Seharusnya pak Jokowi juga kalau paham agama hendaknya mengatakan janganlah saya dianggap sebagai nabi. Karena nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Kalau menyakini itu, tentunya beliau sangat riskan dan malu,” kuncinya.

    Sebelumnya diberitakan, Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi, Dedy Nur, membalas pernyataan Jhon Sitorus yang mengkritik keras setelah dia memuji habis mantan Presiden Jokowi.

    Pada kolom komentar cuitan Jhon, Dedy mengatakan bahwa apa yang disebutnya tentang Jokowi memenuhi syarat menjadi nabi tidak berlebihan.

    “Ngga ada yang berlebihan dalam ruang idea bro Jhon Sitorus,” kata Dedy, @DedynurPalakka (10/6/2025).

    Dikatakan anak buah Kaesang Pangarep ini, orang selain Jokowi juga bisa menjadi nabi. Tidak terkecuali Jhon Sitorus.

    “Kalau saya menulis bahwa Jhon juga bisa jadi nabi baru apa yang saya langgar, ini pikiran bebas saya saja,” timpalnya.

    Dedy bilang, apa yang dia katakan soal Jokowi tidak perlu diperdebatkan. Sebab, baginya Presiden dua periode itu memang sudah mendapat tempat di hati rakyat.

    “Cuman reaksi Jhon dkk ternyata lumayan bersemangat, jadi mari kita lanjutkan narasi ini sampai benar-benar kejadian,” tandasnya.

    Lebih lanjut, Dedy menuturkan bahwa selama ini Jokowi kerap dijuluki Fir’aun. Dan, tidak pernah ada yang mempermasalahkan hal tersebut.

  • Tuhan Disebut Angan-angan hingga Jokowi Dicap Layak Jadi Nabi oleh Kader PSI, Ferdinand Hutahaean: Wuidihhhhhh

    Tuhan Disebut Angan-angan hingga Jokowi Dicap Layak Jadi Nabi oleh Kader PSI, Ferdinand Hutahaean: Wuidihhhhhh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, turut bereaksi terhadap pernyataan kontroversial kader PSI, Dedy Nur yang menyebut Tuhan umat Muslim hanya sebatas angan-angan.

    Bukan hanya itu, Dedy juga bahkan menyatakan Presiden ke-7, Indonesia, Jokowi, layak menjadi nabi.

    “Wuidihhhhhh, izin bertanya, benarkah yang disampaikan oleh kader PSI, Dedy Nur ini soal Tuhan orang Muslim?,” kata Ferdinand di X @ferdinand_mpu (12/6/2025).

    Ia kemudian meminta klarifikasi dan masukan dari tokoh agama, termasuk Ustaz Cholil Nafis dan Ustaz Hilmi Firdausi.

    “Ada yang bisa beri pencerahan? Mungkin Bapak Ustaz Cholil Nafis dan Hilmi Firdausi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi, Dedy Nur, membalas pernyataan Jhon Sitorus yang menyerang dirinya setelah memuji habis mantan Presiden Jokowi.

    Pada kolom komentar cuitan Jhon, Dedy mengatakan bahwa apa yang disebutnya tentang Jokowi memenuhi syarat menjadi nabi tidak berlebihan.

    “Ngga ada yang berlebihan dalam ruang idea bro Jhon Sitorus,” kata Dedy, @DedynurPalakka (10/6/2025).

    Dikatakan anak buah Kaesang Pangarep ini, orang selain Jokowi juga bisa menjadi nabi. Tidak terkecuali Jhon Sitorus.

    “Kalau saya menulis bahwa Jhon juga bisa jadi nabi baru apa yang saya langgar, ini pikiran bebas saya saja,” timpalnya.

    Dedy bilang, apa yang dia katakan soal Jokowi tidak perlu diperdebatkan. Sebab, baginya Presiden dua periode itu memang sudah mendapat tempat di hati rakyat.

    “Cuman reaksi Jhon dkk ternyata lumayan bersemangat, jadi mari kita lanjutkan narasi ini sampai benar-benar kejadian,” tandasnya.