Tag: Jhon Sitorus

  • Gara-gara 2 Artis DPR, Bendera PAN Dicopot Massa, Heru Subagia Bilang Partai Ini di Zona Bahaya

    Gara-gara 2 Artis DPR, Bendera PAN Dicopot Massa, Heru Subagia Bilang Partai Ini di Zona Bahaya

    “Dengan begitu, semakin PAN tidak bertindak cepat, partainya akan menjadi sasaran kemarahan masyarakat dan juga demonstran. PAN sudah jadi sasaran amuk massa,” terangnya.

    Sebelumnya, Jhon Sitorus, menduga bahwa demo besar-besaran dan serentak di Indonesia pada 25 Agustus 2025 dipicu oleh orang-orang PAN di DPR RI.

    Hal ini diperkuat oleh adanya video beredar memperlihatkan massa aksi dihadang aparat Kepolisian karena membawa bendera PAN.

    “Dipikir-pikir, entah kebetulan atau nggak aksi hari ini salah satunya dipicu oleh kader-kader partai PAN yang tengil,” kata Jhon kepada fajar.co.id, Senin (25/8/2025).

    Jhon membeberkan bahwa parodi sound horeg Eko setelah aksi joget di sela-sela sidang tahunan MPR terkesan menantang protes publik. Ditambah statement yang dikeluarkan Uya Kuya setelahnya.

    “Uya Kuya yang malah seolah nantangin protes rakyat soal joget-joget,” sebutnya.

    “Di jalanan, aksi masaa ketemu dengan bendera PAN yang kebetulan mengotori visual ibukota Jakarta,” tambahnya.

    Banyaknya bendera PAN di sepanjang jalan karena Partai yang saat ini dipimpin Zulkifli Hasan baru saja memperingati hari terbentuknya. 23 Agustus 2025, PAN telah berusia 27 tahun.

    Jhon bilang, bendera-bendera itu kemudian dibawa oleh massa aksi sebagai perlengkapan secara spontan ke depan gedung DPR.

    “Partai ini memang perlu diberi pelajaran oleh rakyat, agar kader-kadernya gak ntangangin Rakyat. Seperti kata Syahroni, tolol sedunia,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Sekjen DPP PAN, Eko Patrio, telah memberikan klarifikasi. Ia mengatakan bahwa tidak memiliki maksud apa-apa ketika membuat video parodi sound horeg.

  • Nazlira: Kirain Noel Blo’on, Eh Pinter Juga Meres Perusahaan

    Nazlira: Kirain Noel Blo’on, Eh Pinter Juga Meres Perusahaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengacara sekaligus pegiat media sosial, Nazlira Alhabsy, mengaku sempat meragukan Immanuel Ebenezer ketika diberi jabatan Wamenaker.

    Apalagi, kata Nazlira, ketika Noel terkesan seperti aji mumpung setelah merangkap sebagai Komisaris Pupuk Indonesia.

    “Saya kira karena kelihatan blo’on, tidak bisa main silat jurus aji mumpung,” kata Nazlira di X @Naz_lira (22/8/2025).

    Nazlira bilang, meskipun Noel yang diketahui merupakan pendukung setia Jokowi itu terlihat polos, tapi tindakannya di luar ekspektasi.

    “Eh ternyata bego-bego gitu tapi pinter juga hasil meresnya,” tandasnya.

    Terpisah, Pegiat Medsos, Jhon Sitorus, menyentil Presiden Prabowo Subianto yang telah diperingati jauh-jauh hari.

    Prabowo telah diberikan peringatan agar berhati-hati dalam menempatkan seseorang dalam jabatan tertentu.

    “Noel jadi orang pertama di Kabinet Merah Putih yang ditangkap KPK,” kata Jhon di X @jhonsitorus_19 (21/8/2025).

    Sebelumnya, Immanuel Ebenezer ditangkap KPK dalam operasi senyap pada Rabu malam. Dalam operasi itu, KPK menyita banyak barang bukti berupa kendaraan roda empat dan ruda dua.

    Deretan kenderaan roda empat maupun dua itu kini diparkir di area Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

    Dari daftar kendaraan yang disita KPK itu, setidaknya ada 22 kendaraan yang telah disita KPK. Rinciannya berupa 15 mobil dan 7 sepeda motor.

    Diketahui, Immanuel Ebenezer ditangkap oleh KPK atas dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaanterkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

  • Setya Novanto Bebas Bersyarat, Jhon Sitorus: Udah Hukumannya Dikurangi, Bebasnya Lebih Cepat Lagi

    Setya Novanto Bebas Bersyarat, Jhon Sitorus: Udah Hukumannya Dikurangi, Bebasnya Lebih Cepat Lagi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA. — Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin. Terpidana kasus korupsi e-KTP itu kembali menjadi sorotan.

    Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus mengatakan, bebasnya Setya Novanto menunjukkan enaknya jadi koruptor di Indonesia. Pasalnya, pria karib disapa Setnov itu sebelumnya hukumannya telah dikurangi.

    “Enak betul jadi koruptor di negeri ini. Udah hukumannya dikurangi, bebasnya lebih cepat lagi,” kata Jhon dikutip dari unggahannya di X, Senin (18/8/2025).

    Bebas bersyaratnya Setnov, menurutnya bisa jadi preseden. Bahwa banyak koruptor yang bangga.

    “Maka jangan heran banyak yang bangga jadi koruptor seperti Setya Novanto,” ujarnya.

    Jhon juga menyentil pemerintah, menurutnya, selama ini Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan melalu aparat penegak hukum sekadar sandiwara.

    “Mereka-mereka ini disayang oleh negara. Drama OTT, penggeledahan dan persidangan ternyata hanya pemanis panggung sandiwara saja,” ucapnya.

    “Begitu rakyat mulai sibuk, mereka tiba-tiba sudah bebas,” tambahnya.

    Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) Setnov. Putusan itu memangkas vonis dari 15 tahun menjadi 12 tahun 6 bulan penjara.

    Hal tersebut disampaikan Humas Ditjen Pemasyarakatan, Rika Aprianti.

    “Setya Novanto adalah warga binaan, pidana 15 tahun yang diubah menjadi 12 tahun 6 bulan serta uang pengganti Rp49.052.289.803 subsider kurungan 2 tahun berdasarkan putusan Mahkamah Agung,” jelas Rika.

    Selain itu, pencabutan hak politik Novanto juga dipangkas menjadi 2,5 tahun pasca-penjara. Ia pun memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti kerugian negara.

  • DPRD Pati Sepakat Bentuk Pansus Pemakzulan Bupati Sudewo, Jhon Sitorus Ingatkan Soal Ucapan Jangan Remehkan Rakyat

    DPRD Pati Sepakat Bentuk Pansus Pemakzulan Bupati Sudewo, Jhon Sitorus Ingatkan Soal Ucapan Jangan Remehkan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada 13 Agustus 2025 kemarin.

    Pegiat media sosial Jhon Sitorus menilai kemarahan warga adalah puncak kekecewaan yang dikarenakan sikap Bupati Sudewo yang dianggap meremehkan rakyat.

    “Pati mulai membara akibat ulah Bupati yang meremehkan rakyatnya sendiri,” tulis Jhon lewat akun X @jhonsitorus_19, dikutip Kamis (14/8/2025).

    Ia menegaskan, demonstrasi yang berlangsung bukan lagi sekadar penolakan terhadap kenaikan pajak hingga 250 persen, tetapi sudah menjadi luapan emosi masyarakat yang sulit dibendung.

    “Demonstrasi di Pati bukan sekedar menolak pajak 250 persen lagi, tetapi amarah rakyat yang tak bisa dikendalikan,” tegasnya.

    Jhon juga mengingatkan para kepala daerah agar berhati-hati dalam berbicara dan mengambil keputusan.

    Menurutnya, satu kalimat dari seorang pemimpin dapat memicu situasi yang tidak diinginkan.

    “Hati-hati dalam berucap, karena mulutmu adalah harimaumu,” ujarnya.

    Menyinggung wacana pemakzulan, Jhon berharap Partai Gerindra selaku partai pengusung serta Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas demi meredakan ketegangan di Pati.

    “Semoga Gerindra dan Presiden Prabowo segera mempertimbangkan agar Bupati Pati dicopot,” katanya.

    Pada hari yang sama, DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna darurat. Undangan sidang dilayangkan pada pagi hari dan langsung dilaksanakan siangnya.

    Hasil rapat menyatakan seluruh fraksi sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memproses pemakzulan Bupati Sudewo.

  • Budi Arie Ikut Presiden Prabowo Soal Masuk Partai, Jhon Sitorus: Dulu Tegak Lurus ke Jokowi, Sekarang Prabowo

    Budi Arie Ikut Presiden Prabowo Soal Masuk Partai, Jhon Sitorus: Dulu Tegak Lurus ke Jokowi, Sekarang Prabowo

    Fajar.co.id, Jakarta — Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa dirinya ikut arahan Presiden Prabowo soal masuk partai tertentu.

    Dia partai yang jadi isu yang dikaitkan dengannya adalah PSI dan Gerindra.

    Terkait hal itu, Pegiat Media Sosial, Jhon Sitorus, menyampaikan kritikannya. Dia menilai Budi Arie bukan orang yang konsisten.

    “Dulu tegak lurus Jokowi, sekarang tegak lurus Prabowo,” ujar Jhon dikutip dari akun media sosialnya.

    Jhon Sitorus melanjutkan bahwa Budi Arie adalah sosok oportunis. Ikut apa saja yang diinginkan penguasa.

    “Apa yang bisa dipegang dari politisi oportunis seperti Budi Arie ini?” tanya Jhon, Kamis (7/8/2025)

    Diketahui sebelumnya, Budi Arie Setiadi, menyampaikan terkait kesetiaannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Ucapan itu muncul saat ditanya mengenai kemungkinan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atau Partai Gerindra.

    “Ikut pak presiden,” kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (6/8/2025).

    Terkait kabar bergabungnya Budi ke PSI, Ketua Umum relawan Pro Jokowi atau Projo ini mengaku belum ada kepastian.

    Dia juga menegaskan bahwa sikapnya hanya akan tunduk pada arahan Presiden Prabowo. “Ikut perintah presiden Prabowo, kita kan anak buahnya,” tegasnya. (sam/fajar)

  • Sekolah Rakyat Bikin Resah! Jhon Sitorus: Jangan Korbankan Anak Bangsa demi Ambisi Politik

    Sekolah Rakyat Bikin Resah! Jhon Sitorus: Jangan Korbankan Anak Bangsa demi Ambisi Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos, Jhon Sitorus, tidak heran melihat banyaknya guru sekolah rakyat yang mengundurkan diri baru-baru ini.

    Jumlahnya mencapai angka ratusan, namun bagi Jhon itu merupakan sesuatu yang wajar ketika melihat kebijakan tersebut.

    “Wajar jika para guru mengundurkan diri, selain tidak siap dengan sarana pendukungnya bisa diduga para guru tidak yakin dengan road map sekolah rakyat ke depannya bagaimana,” kata Jhon kepada fajar.co.id, Rabu (30/7/2025).

    Ia merasa gelisah sebab menurutnya belum setahun Prabowo-Gibran memimpin Indonesia, langsung memberikan gebrakan yang sulit dijalankan.

    “Tiba-tiba saja ada sekolah rakyat. Bagaimana konsepnya? Bagaimana outputnya? Apa tujuannya? Apa jaminan mutunya? Sampai sekarang tidak banyak yang tahu,” cetusnya.

    Jhon bilang, penting bagi para guru yang lolos untuk mengetahui kepastian masa depan mereka.

    “Karena guru juga butuh kepastian soal masa depan pribadi. Hati-hati dengan ambisi besar yang tidak terukur, anak-anak bangsa bisa jadi korbannya,” tandasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) kini tengah bergerak cepat menyiapkan pengganti bagi 160 guru Sekolah Rakyat yang memilih mundur.

    Langkah ini diambil dengan memanfaatkan tenaga pendidik dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

    “Kita sudah proses dan insyaallah penggantinya sudah ada, jadi itu karena sistem yang menempatkan mereka itu,” kata Saifullah Yusuf, dikutip dari Antara.

    Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul ini menegaskan, Kemensos tetap menghormati keputusan para guru yang memutuskan untuk tidak melanjutkan tugasnya.

  • Saat Banyak yang Pergi, Ganjar dan Adian Tetap Berdiri untuk Hasto

    Saat Banyak yang Pergi, Ganjar dan Adian Tetap Berdiri untuk Hasto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di sela-sela putusan vonis yang diterima Sekjend PDIP, Hasto Kristiyanto, ada ikatan persaudaraan yang tidak pernah putus.

    Hal itu diungkap Pegiat Media Sosial, Jhon Sitorus, yang juga mengikuti agenda persidangan.

    Dikatakan Jhon, sepanjang persidangan yang dilalui Hasto, Ganjar Pranowo hingga Adian Napitupulu selalu hadir memberikan dukungan.

    “Sepanjang Sidang Pak Hasto, Ganjar Pranowo dan Adian Napitupulu selalu mendampingi dan memberikan dukungan secara langsung,” kata Jhon di X @jhonsitorus_19 (26/7/2025).

    Berkaca dari rasa saling memiliki di antara mereka, Jhon mengaku mendapat pelajaran yang sangat berarti.

    “Dari mereka saya belajar, sahabat sejati tak akan meninggalkanmu dalam situasi terpuruk sekalipun,” sebutnya.

    Jhon bilang, di saat-saat seperti itu justru biasanya menjadi momen yang tepat memilah antara lawan dan lawan.

    “Siapa yang berdiri mendukung, siapa yang tepuk tangan lalu berpesta,” Jhon menuturkan.

    Menurut Jhon, orang-orang seperti Adian hingga Ganjar yang menjunjung tinggi idealismenya sangat mahal harganya.

    “Bahkan tak ternilai. Mereka kokoh pada sikapnya, menolak untuk lembek apalagi sekadar akomodatif terhadap rayuan jabatan dan materi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat akhirnya menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Jumat (25/7/2025).

    Vonis tersebut terkait suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI dan perintangan penyidikan yang melibatkan Harun Masiku.

  • Jhon Sitorus Bandingkan Logo PSI dengan PDIP, Dedy Nur Palakka: Gajah Lebih Demokratis daripada Banteng

    Jhon Sitorus Bandingkan Logo PSI dengan PDIP, Dedy Nur Palakka: Gajah Lebih Demokratis daripada Banteng

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PSI, Dedy Nur Palakka membalas keras pernyataan dari Pegiat Media Sosial, John Sitorus yang menyindir terkait Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Dedy Nur Palakka membalas dari John Sitorus ini setelah pernyataannya yang menyinggung soal logo baru PSI dengan PDIP yang memiliki logo bergambar Banteng.

    “Banteng sering dianggap remeh oleh Gajah, tapi sejatinya Banteng jauh lebih bernyali dari Gajah,” tulisnya dalam akun X pribadinya, Selasa, (22/7/2025).

    Ketika digeruduk kata Jhon, Gajah akan lari terkencing-kencing. Gajah akan cari perlindungan diantara teman-temannya, sedangkan Banteng hanya sendirian

    “Jangankan dengan Banteng, dengan semutpun Gajah sampai menangis. Mereka-mereka yang sedang melahirkan Gajah dengan maksud untuk menggeruduk Banteng, siap-siap untuk digeruduk sampai terjungkal,” lanjut John Sitorus.

    Merespon pernyataan tersebut, Dedy Nur juga membalas pernyataan ini dengan sindiran yang lebih menohok.

    Ia menyebut gajah dalam hal ini PSI lebih baik dari segi pemilihan Ketua Umum dibandingkan dengan PDIP

    “Gajah 🐘 lebih demokratis dalam pemilihan Ketumnya,” tulisnya dikutip Selasa (22/7/2025).

    “Sementara banteng 🐃 ada nama demokrasinya, tapi faktanya kosong” ujarnya.

    Dedy Nur memyebut pernyataannya ini adalah fakta bukan omong kosong seperti yang disampaikan oleh John Sitorus.

    “Jadi yang dilihat itu fakta, bukan omon-omon tapi kosong. Merdeka 3 X 🤟🇮🇩,” terangnya.

    Diketahui, PSI mengganti simbol lama—kepalan tangan memegang mawar merah—dengan gambar seekor gajah berwarna merah dan hitam.

  • Novi Helmy Hanya 5 Bulan Jabat Dirut Bulog, Jhon Sitorus: TNI Urus Militer Saja, Sipil Urus Sipil

    Novi Helmy Hanya 5 Bulan Jabat Dirut Bulog, Jhon Sitorus: TNI Urus Militer Saja, Sipil Urus Sipil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pergantian pucuk pimpinan di Perum Bulog kembali menjadi sorotan publik. Setelah hanya lima bulan menjabat, Novi Helmy Prasetya resmi dicopot dari posisi Direktur Utama Bulog dan kembali ke institusi TNI.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, posisi yang ditinggalkannya kini diisi oleh Prihasto Setyanto.

    Menanggapi hal ini, pegiat media sosial Jhon Sitorus ikut angkat bicara. Ia menyentil soal marwah TNI yang menurutnya justru bisa dipertaruhkan dalam kasus seperti ini.

    “Makanya jangan sensitif kalo dikritik. Rakyat itu cinta TNI. TNI adalah anak kandung rakyat,” kata Jhon kepada fajar.co.id, Sabtu (4/7/2025).

    Jhon mengatakan, lembaga yang dicintai rakyat seperti TNI semestinya tidak dipermainkan dalam urusan seperti ini.

    “Bagaimana marwah lembaga yang dicintai rakyat malah seolah dipermainkan?” lanjutnya.

    Ia menegaskan, sebaiknya masing-masing pihak fokus pada ranah yang menjadi tugas utamanya.

    “Sudahlah, TNI ngurusin urusan militer, sipil ngurusin urusan sipil,” tegasnya.

    Jhon bilang, urusan pangan sebaiknya memang diserahkan pada ahlinya, bukan kepada militer.

    “Serahkan Bulog pada ahlinya, jangan dipaksakan TNI ber dwi-fungsi,” kuncinya.

    Sebelumnya, perombakan kembali terjadi di tubuh Perum Bulog. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, secara resmi mencopot Letnan Jenderal (Letjen) TNI Novi Helmy Prasetya dari jabatannya sebagai Direktur Utama Bulog.

    Perubahan jabatan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-179/MBU/06/2025 yang diteken pada 30 Juni 2025.

  • Mahasiswa Tuntut Kapolri Dicopot, Jhon Sitorus: Dia adalah Warisan Jokowi

    Mahasiswa Tuntut Kapolri Dicopot, Jhon Sitorus: Dia adalah Warisan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos, Jhon Sitorus, merespons aksi unjuk rasa mahasiswa kota Makassar pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79, Selasa (1/7/2025) kemarin.

    Seperti diketahui, dalam aksi yang digelar di Jalan AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, mahasiswa dengan tegas meminta Presiden Prabowo Subianto agar mencopot Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    “Melihat apa yang terjadi di tubuh polri, sudah seharusnya Listyo Sigit diganti saja apalagi sudah empat tahun menjabat sebagai Kapolri,” ujar Jhon kepada fajar.co.id, Rabu (3/7/2025).

    Dikatakan Jhon, pergantian pimpinan dilakukan untuk menerapkan asas merit system agar menghadirkan kebaharuan di tubuh Polri.

    “Secara politis, bagi Prabowo keberadaan Listyo Sigit tak sepenuhnya bisa dipercaya karena dia adalah warisan Jokowi yang dekat dengan geng Solo,” sebutnya.

    Blak-blakan, Jhon mengungkapkan bahwa Listyo terkesan melindungi kepentingan Jokowi. Salah satunya mengenai dugaan ijazah palsu.

    “Listyo masih seolah-olah melindungi kepentingan dan nama baik Solo, salah satunya Soal ijazah Palsu,” sesalnya.

    Ia menuturkan bahwa Polri seharusnya mengikuti mekanisme peradilan bukan memberi putusan seolah-olah menjadi pengadilan.

    “Ada proses yang dihilangkan sehingga menghilangkan prinsip keadilan, transparansi dan benturan kepentingan di sana,” cetusnya.

    Bukan hanya itu, kata Jhon, melihat Pakar Telematika Roy Suryo dkk yang gencar mencari keaslian ijazah Jokowi, ia menduga ada upaya kriminalisasi yang dilakukan.

    “Upaya-upaya kriminalisasi terhadap sekelompok orang dan aksi para mahasiswa, terlalu banyak yang bisa dianggap janggal dan diluar prosedur kepolisian pada umumnya,” Jhon menuturkan.