Xcloud.id

Tag: Jhon Sitorus

  • Demokrat Dihujat Usai Dukung Pilkada DPRD, Dede Budhyarto: Politik Itu Kepentingan

    Demokrat Dihujat Usai Dukung Pilkada DPRD, Dede Budhyarto: Politik Itu Kepentingan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrat mendadak menjadi sasaran amukan publik usai ikut mendukung wacana Pilkada melalui DPRD.

    Bukan tanpa alasan, Partai Demokrat sebelumnya dikenal sebagai pihak yang menyuarakan agar Pilkada tetap digelar secara langsung.

    Tidak sedikit juga yang mengungkit cuitan lama Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai perkara ini.

    “Sekarang, siapa yang menginginkan Pilkada oleh DPRD? Jelas bukan SBY. Saya yakin sebagian besar rakyat pun tidak menginginkannya,” ucap SBY pada 1 Oktober 2014 lalu.

    Di tengah perdebatan mengenai polemik tersebut, mantan Komisaris PT Pelni, Dede Budiyarto, mengaku tidak heran.

    “Politik itu kepentingan. Bukan kitab suci. Bukan kisah cinta,” ujar Dede di X @kangdede78 (8/1/2026).

    Dikatakan Dede, perubahan sikap dari waktu ke waktu merupakan hal yang lumrah di dunia politik.

    Sama seperti ketika Prabowo Subianto menerima jabatan Menteri Pertahanan di periode kedua Jokowi.

    “Hari ini berseberangan, besok bisa sejalan,” sebutnya.

    Dede bilang, di dunia politik tidak ada istilah lawan maupun kawan yang abadi. Semuanya dibungkus dengan kepentingan pribadi hingga kelompok.

    “Di politik tidak ada kawan atau lawan abadi. Yang abadi hanya satu, kepentingan,” kuncinya.

    Sebelumnya, Jhon Sitorus menyebut bahwa langkah Demokrat merupakan kemunduran serius bagi demokrasi dan pengkhianatan terhadap amanat reformasi yang selama ini dijunjung tinggi.

    “Saya pikir Partai Demokrat itu partai pemberani. Ternyata partai pecundang,” ujar Jhon dikutip pada Rabu (7/1/2026).

  • Jhon Sitorus Geram, Demokrat Dicap “Partai Pecundang” soal Pilkada

    Jhon Sitorus Geram, Demokrat Dicap “Partai Pecundang” soal Pilkada

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media, sosial Jhon Sitorus, merespons Partai Demokrat yang telah berubah sikap dengan mendukung wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui anggota DPRD.

    Dikatakan Jhon, langkah Demokrat tersebut merupakan kemunduran serius bagi demokrasi dan pengkhianatan terhadap amanat reformasi yang selama ini dijunjung tinggi.

    “Saya pikir Partai Demokrat itu partai pemberani. Ternyata partai pecundang,” ujar Jhon dikutip pada Rabu (7/1/2026).

    Ia menegaskan bahwa dukungan Demokrat terhadap pilkada lewat DPRD berarti menghilangkan hak rakyat untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung.

    “Demokrat sekarang mendukung pilkada lewat anggota DPRD. Itu artinya, kita tidak boleh lagi memilih gubernur, bupati, atau wali kota secara langsung. Melainkan lewat anggota DPRD,” sebutnya.

    Jhon menggambarkan situasi tersebut sebagai kemunduran demokrasi yang membuat rakyat hanya menjadi penonton dalam proses politik.

    “Jadi DPRD memilih gubernur, dan kita cuma nonton,” tegasnya.

    Lebih jauh, ia menyebut sikap Demokrat bertentangan dengan komitmen Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menandatangani Perppu untuk mempertahankan pilkada langsung pada akhir masa jabatannya tahun 2014.

    “Itu artinya, Partai Demokrat mengkhianati amanat reformasi dan Perppu yang ditandatangani oleh Pak SBY pada akhir 2014 yang lalu, untuk mempertahankan pilkada secara langsung sebelum beliau pensiun. Ini tradisi,” kata Jhon.

    Ia menduga perubahan sikap tersebut dilatarbelakangi kepentingan politik praktis dan kekuasaan.

  • Kritik Langkah Demokrat Satu Barisan dengan Prabowo Soal Pilkada, Jhon Sebut SBY Dikhianati

    Kritik Langkah Demokrat Satu Barisan dengan Prabowo Soal Pilkada, Jhon Sebut SBY Dikhianati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Jhon Sitorus menyoroti sikap Parta Demokrat soal rencana pemilihan kepala daerah dikembalikan pada DPRD.

    Pembahasan ini mulai ramai pada akhir tahun 2025 lalu dna masih menjadi perbicangan hangat. Partai Demokrat memilih untuk satu barisan dengan Prabowo Subianto soal sistem ini.

    Melalui unggahan di X miliknya, Jhon menandai akun Demokrat dan beberapa akun petinggi partai ini. Jhon menyebut Demokrat telah kehilangan arah.

    “Hallo @PDemokrat @SBYudhoyono @Andiarief__ @jansen_jsp @AgusYudhoyono,” tulisnya dikutip Rabu (7/1/2025).

    Jhon menyindir Demokrat yang menurutnya tidak mampu mempertahankan sikapnya dengan memilih sejalan dengan Prabowo.

    “Kalian masih WARAS dan ingat tweet ini kah? Apa yang kalian takutkan jika mempertahankan warisan yang baik ini?,” sambungnya.

    Bahkan, Jhon sampai menyindir jabatan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    “Masa jabatan Menko doang lebih berharga dari kepentingan rakyatmu? Jangan HINA pak SBY…!,” imbuhnya.

    Untuk mengingatkan partai Demokrat, Jhon kembali mengunggah postingan Susilo Bambang Yudhoyono yang memperthakankan sistem pemilihan langsung Pilkada bukannya dipilih oleh DPRD.

    “Sebelum mengakhiri jabatan sbg Presiden Oktober 2014, saya mengeluarkan Perppu utk tetap mempertahankan Sistem Pilkada Langsung bukan Pilkada yg dipilih oleh DPRD. Dalam Perppu tsb sudah diwadahi berbagai perubahan & perbaikan atas implementasi UU yg berlaku sebelumnya SBY,” tulis SBY dalam unggahannya pada 15 Juni 2023 lalu. (Elva/Fajar)

  • Jokowi-Gibran Harusnya Malu Dikritik Slank

    Jokowi-Gibran Harusnya Malu Dikritik Slank

    GELORA.CO -Wapres Gibran Rakabuming Raka dan ayahnya, mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sepatutnya merasa malu dengan peluncuran lagu baru band rock legendaris, Slank berjudul “Republik Fufufafa”.

    Demikian diungkapkan pegiat media sosial Jhon Sitorus melalui akun X pribadinya yang dikutip Selasa 30 Desember 2025.

    “Seharusnya Gibran dan Jokowi MALU ya sampai dikritik pakai lagu begini oleh band yg dulu mendukung mereka,” kata Jhon Sitorus.

    Menurut Jhon Sitorus, penyimpangan di area kekuasaan memang tak terkendali lagi. 

    “KORUPSI, SUAP l, JUDI, NARKOBA sampai merusak konstitusi,” kata Jhon Sitorus.

    “Sakau Berkuasa adl frasa yang tepat,” sambungnya.

    Lagu “Republik Fufufafa” ditulis oleh Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim dan diaransemen oleh personel Slank. “Republik Fufufafa” direkam di Flat 5 Studio dan dirilis di bawah naungan Slank Records

  • Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD, Jhon Sitorus: Baru Setahun Berkuasa, Aturan Sudah Diutak-atik

    Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD, Jhon Sitorus: Baru Setahun Berkuasa, Aturan Sudah Diutak-atik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, mengaku heran dengan sikap Partai Gerindra yang mendukung usulan agar kepala daerah dipilih melalui DPRD dengan alasan efisiensi.

    Dikatakan Jhon, wacana tersebut muncul di saat yang tidak tepat, ketika masyarakat masih bergulat dengan dampak bencana alam.

    Ia menegaskan, di tengah tragedi banjir bandang yang belum tertangani sepenuhnya, perhatian elite politik justru beralih pada manuver kekuasaan.

    “Tragedi banjir bandang belum selesai, bencana demokrasi sedang disiapkan,” ujar Jhon kepada fajar.co.id, Senin (29/12/2025).

    Ia mempertanyakan sensitivitas politik partai-partai koalisi pemerintah yang dinilai lebih sibuk mengurus kepentingan politik dibandingkan penderitaan rakyat.

    “Kalian tega-teganya sibuk ngurusin urusan politik koalisi di tengah bencana semengerikan ini?,” sebutnya.

    Jhon dengan tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

    Ia menekankan bahwa skema tersebut justru berpotensi merampas hak demokrasi rakyat.

    “Jangan kalian rampok hak demokrasi rakyat, pilkada lewat DPRD justru mempertebal dinasti politik dan suap (korupsi),” tegasnya.

    Ia juga mengingatkan posisi Gerindra sebagai partai pemerintah yang seharusnya lebih bijak dalam menentukan skala prioritas kebijakan.

    “Sebagai partai pemerintah, seharusnya lebih bijak dalam memikirkan prioritas,” Jhon menuturkan.

    Dalam pandangannya, fokus pemerintah semestinya diarahkan pada penanganan bencana dan akar persoalannya.

    “Selesaikan urusan banjir bandang, tangkap pelakunya, kembalikan fungsi hutan,” terang Jhon.

  • Perpol Nomor 10 Bikin Ribut, Jhon Sitorus Minta Polisi Tidak Bikin Aturan Sendiri di Negara Demokrasi

    Perpol Nomor 10 Bikin Ribut, Jhon Sitorus Minta Polisi Tidak Bikin Aturan Sendiri di Negara Demokrasi

    “Negara ini adalah negara demokrasi, bukan semi militeristik apalagi sampai terkesan otoritarian,” kuncinya.

    Sebelumnya, Prof. Mahfud MD kembali bicara mengenai Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025.

    Berbicara sebagai ahli hukum, Mahfud secara tegas menyebut regulasi tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan hukum.

    Mahfud mengawali penjelasannya dengan meluruskan pemahaman publik terkait peran Komisi Percepatan Reformasi Polri.

    Ia menegaskan, komisi tersebut bukan lembaga penanganan kasus hukum.

    “Tim Reformasi Polri ini bukan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menilai satu tindakan hukum, untuk meyelesaikan kasus. Kita ini tim untuk menyiapkan kerangka kebijakan baru tentang Polri,” kata Mahfud, Selasa (16/12/2025).

    Dikatakan Mahfud, masih banyak masyarakat yang keliru memahami tugas komisi tersebut.

    Ia bahkan mencontohkan sejumlah laporan yang masuk namun sama sekali tidak berkaitan dengan agenda reformasi.

    “Jadi kalau sifatnya kasus, pembunuhan, korupsi, penganiayaan, banyak tu orang nda ngerti dikira komisi reformasi itu menyelesaikan kasus,” sebutnya.

    Mahfud menyebut pernah menerima laporan yang sama sekali tidak relevan dengan mandat komisi.

    “Ada seorang ibu-ibu kirim surat bahwa suaminya selingkuh dengan polwan, masa itu urusan reformasi,” Mahfud menuturkan.

    Bukan hanya itu, laporan serupa juga datang dari internal kepolisian sendiri.

    “Ada seorang polisi misalnya istrinya kepergok dengan ASN di hotel, lapor ke kita, itu bukan tugas kita,” lanjut Mahfud.

  • Bandara Khusus IMIP Morowali Tuai Kritikan Pedas, Ibarat Provinsi Baru Negara China

    Bandara Khusus IMIP Morowali Tuai Kritikan Pedas, Ibarat Provinsi Baru Negara China

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pegiat media sosial Jhon Sitorus turut menyoroti keberadaan Bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

    Menurut Jhon peringatan soal Morowali ini sudah sejak lama diungkap oleh mendiang ekonom senior, Faisal Basri.

    Faisal mengingatkan bahwa di Morowali sudah menjadi seperti Provinsi Baru bagi negara China yang tinggal di daerah tersebut.

    “Jauh sebelum Bandar Morowali terungkap hari ini, Faisal Basri sudah mengingatkan jika Morowali sudah seperti Provinsi Baru negara Cina di Indonesia,” tulisnya dikutip Rabu (26/11/2025).

    Menurut Jhon, peringatan ini ternyata pada akhirnya terjadi saat bandara milik IMIP luput dari pengawasan bea cukai dan imigrasi.

    “Analisa itu terbukti BENAR dan sekarang, kita tinggal GIGIT JARI,” sambungnya.

    Padahal, seluruh hukum negara berlaku tanpa terkecuali. Tetapi, warga China bebas keluar masuk tanpa terikat UU dan tanpa melewati bagian imigrasi.

    “Hukum RI tidak berlaku disana, warga Cina bebas keluar masuk tanpa aturan UU dan keimigrasian kita,” jelasnya.

    Pada akhirnya menurut Jhon hilirisasi sangat menguntungkan pihak China karena keuntungan sebesar-besarnya tetapi pembayaran pajak lebih murah.

    “Hilirisasi ternyata menguntungkan CINA karena pajak murah dan keuntungan yang besar,” sindirnya.

    Blak-blakan Jhon menyebut, pernyataan mendiang Faisal Basri relevan dengan pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin soal republik di dalam republik.

    “Penyataan Faisal Basri relevan dengan Menhan Syafri Syamsudin, ‘jangan ada Republik dalam Republik’,” pungkasnya. (Elva/Fajar)

  • Kuliti Sepak Terjang Ahmad Ali, Jhon Sitorus: 2022 hingga 2025 Isinya Masalah Semua

    Kuliti Sepak Terjang Ahmad Ali, Jhon Sitorus: 2022 hingga 2025 Isinya Masalah Semua

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus, Jhon Sitorus, blak-blakan menguliti sepak terjang Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, yang belakangan getol menyentil PDI Perjuangan.

    Ia secara terang-terangan menyinggung rekam jejak Ahmad Ali sejak masih berada di Partai NasDem hingga kini bergabung dengan PSI.

    “Ahmad Ali, 2022 dicopot dari ketua fraksi Nasdem di DPR,” ujar Jhon di X @jhonsitorus_19 (25/11/2025).

    Tidak berhenti di situ, Ahmad pada 2024 lalu dicopot dari jabatan Wakil Ketua Umum Partai besutan Surya Paloh itu.

    “2025 rumahnya digeledah KPK, uang, jam dan tas disita. 2025 gabung PSI,” Jhon menuturkan.

    Melihat Ahmad Ali yang dipenuhi masalah, Jhon menduga, keputusannya bergabung dengan PSI hanya mencari perlindungan.

    “Kesimpulannya, orang ini penuh dengan masalah, ditampung partai penuh masalah,” tandasnya.

    Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, tidak tinggal diam dan menanggapi pernyataan Ahmad Ali.

    Dikatakan Ferdinand, pernyataan itu hanya sebagai manuver mencari perhatian.

    “Ahmad Ali itu sedang cari sensasi murahan saja untuk terus mengangkat PSI,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (23/11/2025).

    Ferdinand mengatakan, Ahmad Ali sengaja melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial demi menjaga PSI tetap berada dalam sorotan publik.

    “Supaya terus ada dalam frame pemberitaan, makanya dia serang NasDem lah, serang PDIP lah,” sebutnya.

    Ia menyebut pola tersebut kerap digunakan partai kecil untuk menjaga eksistensi mereka.

    “Ya begitulah cara Partai Gurem untuk selalu berada dalam frame pemberitaan supaya tidak hilang,” lanjutnya.

  • Jhon Sitorus: Zaman Boleh Berganti, tapi Presiden Harus Tetap Ada Bau-bau Jokowinya

    Jhon Sitorus: Zaman Boleh Berganti, tapi Presiden Harus Tetap Ada Bau-bau Jokowinya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, merespons pernyataan Presiden ke-7 RI, Jokowi yang menegaskan bahwa meski zaman terus berganti, semangat perjuangan bangsa tidak boleh padam.

    Dalam peringatan Hari Pahlawan Nasional 2025, Jokowi sebelumnya menyebut bahwa perjuangan generasi hari ini tidak lagi di medan perang, tetapi di medan ilmu, inovasi, dan pengabdian.

    Menanggapi itu, Jhon Sitorus lewat unggahan di akun pribadinya menilai ucapan Jokowi punya makna yang dalam.

    Ia bahkan memberikan komentar satir bernada sindiran menohok terhadap kepemimpinan Jokowi.

    “Zaman boleh berganti, namun presiden harus tetap ada bau-bau Jokowinya, kan begitu,” ujar Jhon di X @jhonsitorus_19 (12/11/2025).

    Jhon menambahkan, suatu saat nanti, sosok Jokowi juga akan diingat sebagai pahlawan karena dedikasinya terhadap bangsa.

    “Agar suatu saat nanti, kau akan jadi Pahlawan juga. Santai saja lae, kau akan jadi pahlawan kok,” sebutnya.

    Sebelumnya, dalam upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Jokowi menekankan bahwa perjuangan tidak berhenti pada generasi terdahulu.

    “Perjuangan kita hari ini bukan lagi di medan perang, melainkan di medan ilmu pengetahuan, inovasi, dan pengabdian,” kata Jokowi di X pribadinya.

    Blak-blakan, Jokowi mengatakan bahwa saat ini Indonesia diperhadapkan dengan perang melawan korupsi dan ketertinggalan.

    “Kita berperang melawan kebodohan, korupsi dan ketertinggalan, agar tidak ada satu pun generasi yang tertinggal di tengah derasnya arus perubahan zaman,” tukasnya.

  • Jhon Sitorus: Zaman Boleh Berganti, tapi Presiden Harus Tetap Ada Bau-bau Jokowinya

    Jhon Sitorus Sindir Penganugerahan Gelar Pahlawan Soeharto: Bisa-bisa Gus Dur dan Amien Rais Dibilang Pengkhianat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, ikut menyoroti keputusan pemerintah yang menetapkan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional.

    Penganugerahan gelar tersebut resmi diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka peringatan Hari Pahlawan, Senin (10/11/2025).

    Melalui unggahan di akun Threads miliknya, Jhon menilai keputusan itu perlu dicermati dengan hati-hati karena dapat menimbulkan tafsir yang membingungkan di publik.

    “Kalo Soeharto jadi Pahlawan, berarti orang-orang yang menggulingkan Soeharto seperti Adian Napitupulu, Gus Dur, Amien Rais bisa-bisa disebut penghianat. Pemberian gelar pahlawan harus dicermati dengan hati-hati agar value dan nilai kepahlawanannya tidak hilang,” tulis Jhon.

    Balak-blakan ia kemudian mengaku jika hal ini adalah pernyataan sindiran yang menyinggung situasi politik saat ini.

    “Kalo Gibran jadi Presiden, lalu Jokowi diangkat jadi pahlawan, bisa-bisa kader-kader PDI Perjuangan dianggap penghianat,” lanjutnya. (Wahyuni/Fajar)