Xcloud.id

Tag: Jerry Massie

  • Jerry Duga Ada Misi Terselubung Tito cs soal 4 Pulau Aceh ‘Diberikan’ ke Bobby, Singgung Potensi SDA

    Jerry Duga Ada Misi Terselubung Tito cs soal 4 Pulau Aceh ‘Diberikan’ ke Bobby, Singgung Potensi SDA

    GELORA.CO – Direktur eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai kebijakan pemerintau pusat yang mengalihkan 4 (empat) pulau dari Aceh ke Sumatera Utara bukan hanya cacat secara administrasi, tetapi juga sarat muatan politis yang berpotensi memicu konflik horizontal di lapangan.

    “Empat pulau itu harus dikembalikan ke pemilik yang sah, yaitu Aceh. Masuknya ke wilayah Sumut tanpa alasan yang jelas dan mendesak, bisa dikatakan sebagai pencaplokan,” kata Jerry dalam pernyataannya yang diterima Holopis.com, Sabtu (14/6/2025).

    Keempat pulau yang dimaksud adalah Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.

    Penetapan tersebut resmi tertuang dalam Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang diteken 25 April lalu oleh Muhammad Tito Karnavian.

    Namun, bagi Jerry, keputusan itu terlalu janggal untuk dianggap kebetulan. Ia menyinggung sosok Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution yang juga menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai turut diuntungkan secara politik dalam dinamika wilayah ini.

    “Dulu sempat heboh soal isu penjualan pulau, sekarang malah main caplok empat pulau milik Aceh dan diberikan ke Bobby. Saya menduga ada keterkaitan dengan Jokowi dan potensi sumber daya alam di sana, mulai dari nikel, batu bara, hingga emas,” ungkap Jerry.

    Ia menduga kuat bahwa keberadaan kekayaan alam inilah yang menjadi pemantik utama klaim wilayah oleh Kemendagri. Oleh sebab itu, ia menilai rakyat patut menduga ada misi terselubung di balik pengalihan kawasan tersebut oleh Tito.

    “Kalau tak ada apa-apa di pulau itu, tak mungkin tiba-tiba diambil alih. Ini soal kepentingan ekonomi terselubung yang dibungkus kebijakan administratif,” lanjutnya.

    Jerry pun menyebut bahwa langkah Mendagri Tito Karnavian bukan hanya mengganggu stabilitas, tetapi juga berpotensi menyulut konflik antaretnis di kawasan perbatasan Aceh dan Sumut.

    “Kalau ini terus dibiarkan, bisa terjadi chaos, dan Mendagri harus bertanggung jawab. Ini pelanggaran terhadap wilayah otonom Aceh,” tandasnya.

    Ia menekankan bahwa berdasarkan sejarah, garis pantai, hingga peta geografis, keempat pulau tersebut secara turun-temurun berada dalam wilayah Aceh. Pertanyaannya, mengapa baru sekarang status kepemilikannya dipindahkan?

    “Jangan sampai pemerintah pusat mempermainkan batas wilayah seenaknya demi kepentingan politik jangka pendek. Ini bukan hanya persoalan administratif, tapi menyangkut harga diri dan kedaulatan daerah,” pungkasnya.

  • Kebijakan yang membolehkan pemda gelar rapat di hotel bisa cegah PHK

    Kebijakan yang membolehkan pemda gelar rapat di hotel bisa cegah PHK

    Kelonggaran bagi pejabat negara menginap di hotel tentunya sangat membantu industri hotel dan restoran

    Jakarta (ANTARA) – Pakar kebijakan publik Jerry Massie mendukung kebijakan pemerintah yang membolehkan pemerintah daerah (pemda) untuk menggelar rapat di hotel karena dapat mencegah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan hotel.

    Menurut dia, kebijakan itu bisa menjadi penyelamat bagi industri perhotelan dan restoran yang mengalami tekanan berat dan terancam bangkrut.

    “Tak ada masalah dengan kebijakan tersebut. Justru ada banyak hotel yang hampir sekarat akan ditutup, misalnya di Jawa Barat. Sejak penerapan sistem efisiensi anggaran ada banyak anggaran APBN yang dipangkas salah satunya rapat di hotel dan menginap bagi pejabat negara,” kata Jerry di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan kebijakan penghematan anggaran yang diterapkan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memotong alokasi dana untuk kegiatan rapat dan menginap pejabat di hotel. Sehingga membuat pendapatan sektor perhotelan menurun drastis hingga 60 persen.

    Namun dengan adanya kebijakan baru itu, menurut Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) ini, para pengusaha hotel dan karyawannya bisa bernafas lega lantaran aktivitas pemda di hotel dapat menghidupkan kembali sektor tersebut.

    “Kelonggaran bagi pejabat negara menginap di hotel tentunya sangat membantu industri hotel dan restoran. Ini juga rapat menekan potensi PHK secara besar-besaran. Saya kira kebijakan sudah tepat tak perlu ada protes dari publik. Apa yang Prabowo lakukan semua berpihak pada rakyat, bukan membebani,” papar Jerry.

    Sementara itu, Kemendagri menyatakan izin pada pemda untuk untuk menyelenggarakan rapat atau pertemuan di hotel merupakan bentuk dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata.

    Namun, relaksasi ini diberikan dengan beberapa catatan, yakni harus didasarkan pada urgensi dan substansi kegiatan dan rapat tetap dibatasi dari sisi frekuensi untuk menjaga efektivitas kegiatan dan mencegah pemborosan anggaran.

    Pemerintah berharap kegiatan rapat di hotel tetap mampu menggerakkan sektor ekonomi, terutama perhotelan, serta mengantisipasi dampak negatif seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Adapun potensi PHK karyawan sebelumnya pernah diungkapkan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta akibat tingkat hunian hotel di Jakarta turun terutama pada triwulan pertama tahun 2025.

    Survei Badan Pimpinan Daerah PHRI DKI Jakarta pada April 2025 terhadap anggotanya menunjukkan, sebanyak 96,7 persen hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian.

    Merujuk survei, sebanyak 66,7 persen responden menyebutkan penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Narasi Tegas Prabowo di Harlah Pancasila, Jerry Massie Ungkap Tiga Nama Menteri Berpotensi Diganti

    Narasi Tegas Prabowo di Harlah Pancasila, Jerry Massie Ungkap Tiga Nama Menteri Berpotensi Diganti

    GELORA.CO –  Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie memprediksi bakal terjadi reshuffle kabinet pasca Presiden Prabowo Subianto memberikan amanat di peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin, 2 Juni 2025, kemarin.

     

    Setidaknya, terdapat tiga nama menteri di Kabinet Merah Putih yang bakal digusur. 

     

    “Reshuffle bakal bergulir. Budi Arie, Budi Gunadi sampai Pratikno bakal di tendang dari kabinet,” ujar Jerry Massie kepada Harian Terbit, Selasa, 3 Juni 2025. 

    Jerry menegaskan, nama – nama tersebut layak diganti, karena selain banyak membuat gaduh, kompetensi mereka juga meragukan.

     

    Menkes Budi Gunadi misalnya, dinilai tak bisa lagi memimpin Kementerian Kesehatan. Pasalnya kebijakan Budi Gunadi terlalu sembrono dan asal-asalan tanpa concept and grand strategy. Sehingga selalu membuat suasana tidak tenang. 

     

    “Belum lama seluruh Dekan Fakultas Kesehatan menolak hadir atas undangan Kemenkes,” jelasnya. 

     

    Selain Menkes Gunadi, sambung Jerry, yang layak diganti adalah Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang sempat heboh dengan nepotismenya. Raja Juli memasukan belasan kader PSI di Kementerian Kehutanan.

     

    Belum lagi, kata dia, banyak masalah multi fungsi hutan selama Kementerian Kehutanan dijabat Raja Juli Antoni. 

    “Setelah itu Menteri Koperasi yang sangat layak dicopot lantaran namanya disebut-sebut Jaksa dalam kasus judi online. Dia disebut menerima 50 persen hasil uang haram ini. Dan salah satu Dirjennya Samuel Pangerapan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi PDN. Proyek ini juga bagian program Budi Arie,” paparnya. 

     

    “Bahkan Kapolri juga layak direshuffle soalnya sejak dipegang orang dekat Jokowi ini  kepolsian jadi amburadul,” imbuhnya. 

     

    “Jadi narasi politik Prabowo sangat keras dan tegas. Jadi yang merasa diri koruptor dan kinerja buruk serta tak disukai publik lebih baik step down mundur saja, ketimbang ditendang di kabinet,” tegasnya. 

     

    Diketahui, saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin, 2 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pejabat yang tak mampu bekerja agar mundur.

     

    Prabowo mengingatkan semua pemimpin lembaga membenahi diri. Dia menegaskan akan menindak siapa pun yang tidak mengerjakan tugas dengan baik.

    “Untuk kesekian kali lagi di tempat yang bersejarah ini atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga, segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak, negara kita kuat, mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana,” ujarnya.

     

    “Yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang undang, yang melanggar Undang-Undang Dasar akan kita tindak,” imbuhnya.

  • Jerry Massie Yakin Jokowi Jadi Matahari Kembar, Ini Tesisnya

    Jerry Massie Yakin Jokowi Jadi Matahari Kembar, Ini Tesisnya

    GELORA.CO – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Political Public and Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai bahwa tudingan bahwa ada matahari kembar di Republik Indonesia benar adanya.

    “Saya kira tudingan ada marahari kembar ada benarnya,” kata Jerry kepada Holopis.com, Rabu (23/4/2025).

    Hal ini disampaikan setelah dirinya melakukan pengamanan yang cukup mendalam terhadap bagaimana sepak terjang Jokowi pasca dinyatakan lengser dari jabatannya sebagai Presiden ke 7 Indonesia yang kemudian digantikan oleh Presiden ke 8 Prabowo Subianto.

    Bahkan ruang gerak Jokowi termasuk yang umum di dalam pemberitaan pun tetap dipantau oleh Jerry Massie, sehingga muncul kesimpulan dirinya bahwa Jokowi masih ingin menjadi matahari.

    “Kalau kita belajar filsafat atau philo sophia yang berarti cinta akan kebenaran gerak-gerik Jokowi, orang awam pun bisa baca,” ujarnya.

    Sejumlah tesis yang ia dapat gunakan sebagai argumentasi mengapa Jokowi dianggapnya sebagai matahari yang ingin tetap bersinar sekalipun sudah ada Prabowo sebagai Presiden, salah satunya adalah kunjugan sejumlah menteri bekas kepemimpinannya dahulu. Beberapa di antaranya adalah Bahlil Lahadalia hingga Sakti Wahyu Trenggono. Mereka dianggap publik sebagai orang titipan Jokowi di Kabinet Merah Putih kepemimpinan Prabowo Subianto.

    “Contoh premis pertama, sejumlah menteri berkunjung ke Jokowi di antaranya Menteri KKP Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Sadikin, Menteri ESDM Bahlil Lahaladia dan sejumlah menterinya Jokowi di kabinet Prabowo,” terang Jerry.

    Bahkan yang paling kentara adalah ketika ada menteri titipan Jokowi menyebut bahwa mereka telah menghadap bos saat berada di kediaman pribadi Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada hari Jumat, 11 April 2025. Sebut saja mereka antara lain ; Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Wihaji, Budi Arie Setiadi, Sri Mulyani Indrawati, Pratikno, Sakti Wahyu Trenggono, dan Budi Gunadi Sadikin yang diklaim dalam rangka silaturrahmi Hari Raya Idulfitri 1446 H / 2025.

    Terlebih kunjungan mereka dilakukan saat Presiden Prabowo Subianto sedang bekerja untuk melakukan lawatan ke luar negeri antara tanggal 9 – 15 April 2025 lalu.

    “Premis kedua, Wahyu Trenggono dan Budi Sadikin memanggil Jokowi ‘Bos’. Itu berarti mereka dalam kendali Jokowi,” sambungnya.

    Menurut Jerry, bukti bahwa sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju tersebut menunjukkan bahwa mereka memang jelas masih tunduk pada Jokowi. Sementara mereka pun cukup banyak berada di kabinet Merah Putih.

    “Tak ada yang bisa mengabdi pada dua tuannya. Saya kira mereka bermain dua kaki. Orang-orang pilhan Jokowi di kabinet Prabowo paling sekitar 60-70 persen lebih condong ke Jokowi ketimbang Prabowo,” tukasnya.

    Selanjutnya adalah premis ketiga yang disampaikan Jerry, bahwa Jokowi yang sudah pensiun sebagai pejabat negara seharusnya tak banyak melibatkan diri dengan rapat-rapat khusus dan melakukan pencitraan yang sangat masif sehingga menempatkan khusus wartawan untuk meliput setiap ruang gerak ayah kandung Gibran Rakabuming Raka itu.

    “Jokowi sudah retired alias pensiun harusnya tak banyak melibatkan diri dengan rapat segala dan gencar melakukan pencitraan di kediamannya dia,” lanjut Jerry.

    Di sisi lain, kunjungan sejumlah peserta didik Sespimmen Polri pada hari Kamis, 17 April 2025 juga ikut menjadi sorotan Jerry Massie. Menurutnya, kedatangan mereka ke rumah Jokowi justru tidak inline dengan pendidikan yang mereka tempuh. Terlebih kunjungan sejumlah perwira Polri tersebut jelas tampak mengenakan seragam kedinasan.

    “Contoh pertemua sejumlah Perwira menengah Sespim Mabes Polri ke kediamannya dia. Ini aneh. Lebih baik para calon Sespim ini sowan ke sejumlah mantan Kapolri seperti Tito Karnavian, Da’i Bachtiar, Sutarman, Idam Aziz, Badrodin Haiti dan lainya. Mereka lebih kompeten menjawab soal seluk-beluk Polri,” tuturnya.

    Jokowi Narsistik

    Oleh sebab itu, Jerry Massie pun menyebut bahwa Jokowi adalah sosok bekas pejabat yang terlalu narsistik. Ia merasa bahwa Jokowi masih ingin selalu tampak terlihat ke publik pasca menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) periode.

    “Jokowi manusia narsis setiap saat setiap waktu wawancara bersama wartawan dan membuka rumahnya bagi warga. Pertanyaan saya apa tujuannya? Selain itu Jokowi kerap menggangu dan memecah konsentrasi Prabowo dalam mengurus bangsa,” kata Jerry.

    Memahami konteks jiwa narsistik Jokowi yang dinilainya cukup mengganggu instabilitas nasional, Jerry pun menyarankan agar bekas Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu belajar kepada seniornya, sebut saja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang lebih pandai menempatkan diri pasca purna tugas sebagai Presiden.

    “Jokowi harus belajar pada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono nanti kalau diminta Presiden Prabowo tukar pikiran atau dialog baru beliau muncul ke publik. Seperti beberapa waktu lalu. Jadi SBY banyak memberikan saran dan sumbangsih pemikiran pada Prabowo soal tarif dagang Trump yang tembus 47 persen,” tuturnya.

    Jika pun Jokowi tidak ingin disebut sebagai Matahari Kembar, Jerry pun menyarankan agar ayah kandung Kaesang Pangarep tersebut benar-benar memahami posisi diri dan tidak terlalu narsistik.

    “Kalau Jokowi tak mau disebut matahari kembar, maka dia harus menghentikan kegiatan setiap hari di sosmed dan juga pencitraannya dan wawancara di media-media, bahkan mengundang para menteri Prabowo ke kediamannya,” pungkasnya.

    Jokowi Bantah Jadi Matahari Kembar

    Terkait dengan tudingan bahwa Jokowi menjadi matahari kembar, suami Iriana tersebut menegaskan, bahwa tidak ada istilah matahari kembar dalam kepemimpinan nasional. Menurutnya, hanya ada satu pemimpin, yakni presiden terpilih Prabowo Subianto yang saat ini tengah menjabat.

    “Mengenai matahari kembar, enggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Sudah itu jelas,” kata Jokowi saat ditemui awak media di kediamannya, Jalan Kutai Utara No.1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (21/4/2025).

    Jokowi menegaskan bahwa kedatangan para menteri ke kediamannya hanyalah bentuk silaturahmi semata dalam rangka Halal Bihalal hari Raya Idulfitri 1446 H. Bahkan ia juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut sama sekali tidak mengandung muatan politik.

    “Silaturahmi di hari Lebaran itu hal yang baik. Apa yang salah dengan bersilaturahmi? Kepada siapa pun boleh,” tuturnya.

    Saat ditanya apakah dalam pertemuan tersebut para pejabat meminta saran atau masukan, Jokowi menjawab bahwa kunjungan mereka murni untuk menjalin silaturahmi. Termasuk juga sebutan mantan bos dan bos yang sempat diucapkan oleh Sakti Wahyu Trenggono usai kunjungan ke Solo.

    “Mereka hanya menyebut saya mantan bos, karena dahulunya memang saya presiden mereka. Jadi ini silaturahmi biasa, dan itu sangat baik,” tambahnya.

    Temukan kami di Google News, dan jangan lupa klik logo bintang untuk dapatkan update berita terbaru. Silakan follow juga WhatsApp Channnel untuk dapatkan 10 berita pilihan setiap hari dari tim redaksi.

  • Penunjukkan Prasetyo Hadi sebagai Jubir Teringat Sosok Moerdiono

    Penunjukkan Prasetyo Hadi sebagai Jubir Teringat Sosok Moerdiono

    GELORA.CO – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dikabarkan telah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk turut menjadi juru bicara pemerintah.

    Padahal selama ini tugas itu diemban Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO). Hasan pun menegaskan bahwa dirinya tetap masih berkantor.

    Ia dinilai banyak orang sering membuat kegaduhan. Terakhir terkait teror kepala babi yang menyasar kantor media Tempo.

    Sementara Prasetyo menyebut bahwa tugas komunikasi pemerintahan bersifat kolektif dan bukan untuk menggantikan pihak mana pun.

    Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai bahwa penunjukan Prasetyo Hadi dalam membantu tugas jubir oleh Prabowo sangat tepat.

    “Langkah cerdas posisi Mensesneg Praseno Hadi juga sebagai jubir. Saya kira ini langkah smart Prabowo untuk memperkuat jubir presiden,” kata Jerry kepada RMOL, Kamis malam, 17 April 2025.

    Penunjukkan Mensesneg sebagai jubir mengingatkannya pada peran Moerdiono di era Presiden Soeharto.  

    “Kalau Mensesneg pegang jubir malah lebih afdol. Di era Presiden ke-2 Soeharto saja memakai Moerdiono sebagai jubirnya yang juga kala itu menjabat sebagai Mensesneg,” jelasnya.

    Jerry menganggap penunjukan tugas jubur ke Prasetyo Hadi dimaksudkan untuk mengurangi gaduh yang dilakukan selama ini.

    “Ini memberi sinyal Prabowo tegas dan tak main-main,” tandasnya.

    Presiden Prabowo sempat menanggapi polemik yang muncul dari pernyataan Kepala PCO. Ia menilai bahwa pernyataan itu adalah bentuk kelalaian komunikasi.

    Mantan Menteri Pertahanan RI itu tidak menampik bahwa hal tersebut terjadi karena beberapa anggota timnya merupakan wajah baru di pemerintahan dan belum terbiasa menghadapi sorotan publik.

    “Saya belum ketemu sebetulnya. Saya juga kaget masalah kepala babi, itu juga saya kira gaya-gaya apa, taktik, teknik, gitu-gitu. Tapi, benar itu ucapan yang menurut saya teledor, ya, keliru itu. Saya kira beliau menyesal,” kata Prabowo.

  • Jokowi Makin Ketar-ketir Jika Mega-Prabowo Mesra

    Jokowi Makin Ketar-ketir Jika Mega-Prabowo Mesra

    GELORA.CO – Putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo alias Didit Hediprasetyo pada momentum Idulfitiri 2025 lalu menyambangi kediaman Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

    Sejumlah pihak menyebut bahwa kunjungan Didit itu menjadi bukti bahwa hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri tidak ada masalah.

    Menurut Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie, silaturahmi Didit ke kediaman Megawati itu tentu akan menjadi jembatan baik hubungan sang ayah kepada Presiden ke-5 RI tersebut. 

    “Saya nilai Didit menjadi jembatan pemersatu antara Megawati dan Prabowo. Sebetulnya Mega dan Prabowo punya hubungan sebagai ketua partai sangat harmonis,” ucap Jerry kepada RMOL, Jumat, 4 April 2025.

    Usai menyambangi Megawati, Didit juga melakukan lawatan ke Solo, tepatnya di kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

    Kendati coba dipersatukan oleh Prabowo, Jerry menyebut Jokowi merupakan sosok ambisius yang sulit membaur dengan Megawati.

    Sebaliknya, ia menyebut Jokowi makin ketar-ketir jika hubungan Prabowo dengan Megawati sangat harmonis.

    “Jika Mega dan Prabowo akur lagi maka bisa saja Jokowi  mengasingkan diri,” pungkasnya.

  • Gibran Siapkan Jembatan Politik Buat Lawan Prabowo di 2029

    Gibran Siapkan Jembatan Politik Buat Lawan Prabowo di 2029

    GELORA.CO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut akan membentuk Partai Super Tbk yang siap pentas di 2029.

    Jika partai itu terbentuk, maka sudah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal melenggang menjadi capres pada 2029.

    Menurut pakar politik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie, baik PSI maupun Partai Super Tbk yang siap dibentuk merupakan persiapan kendaraan untuk Gibran.

    “Ini bisa jadi brigde political atau jembatan politik bagi Jokowi untuk mengusung Gibran Rakabuming sang putranya maju di pilpres,” ujar Jerry dalam keterangannya, Kamis malam, 27 Maret 2025.

    Lanjut dia, Jokowi akan terus kasak-kusuk untuk menyiapkan perangkat bagi putranya menjadi orang nomor satu di negeri ini. 

    Namun di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga tetap akan maju di 2029. Artinya, akan ada pertempuran terbuka antara Prabowo dan Gibran dalam Pilpres mendatang. 

    “Prabowo berpotensi jadi lawan Gibran di Pilpres 2029. Prabowo harus menyiapkan strategi dari sekarang,” pungkasnya. 

  • Kelangkaan Gas LPG 3 Kg Bikin Rakyat Menderita, Kebijakan Bahlil Disebut Salah Kaprah

    Kelangkaan Gas LPG 3 Kg Bikin Rakyat Menderita, Kebijakan Bahlil Disebut Salah Kaprah

    PIKIRAN RAKYAT – Pengamat politik atau Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengkritik Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia atas insiden kelangkaan gas LPG 3 kg di Indonesia secara tiba-tiba. Dia menduga ada pembangkangan politik terhadap Presiden Prabowo.

    “Jangan-jangan ini ada unsur kesengajaan dari Bahlil sendiri. Kebijakannya memang jauh dari slogan dan visi Prabowo yang peduli rakyat terhadap rakyat kecil,” ucap Jerry kepada Pikiran-Rakyat.com pada Rabu 5 Februari 2025.

    Terlebih Jerry menilai, sejak menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil sebagai salah satu menteri sudah merasa di atas angin.

    Untuk itu Jerry menyarankan Partai Golkar mengevaluasi kepemimpinanya. Begitu pula kalau sudah tidak berkompeten menjadi Menteri ESDM.

    “Jangan membuat gaduh dengan kebijakan yang membuat gaduh sampai ada yang meninggal dunia lantaran antre berjam-jam,” katanya.

    Muncul Penghianat dalam Kabinet

    Selain itu Jerry memprediksi bakal muncul penghianatan dalam kabinet Pemerintahan Prabowo. Ia secara gamblang menyebut seperti Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi; Ketua Jokowi Mania; Imanu Ebenhaezer; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno hingga Bahlil.

    “Bisa saja menteri-menteri kaki tangan Jokowi akan membuat kebijakan di luar kemauan Presiden Prabowo. Dan saya yakin akan muncul penghianat dalam kabinet Prabowo khususnya dari kaki-tangan Jokowi,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pengamat Sebut Prabowo Hanya Lanjutkan 5-10 Persen Program Jokowi: Lebih Menyentuh Rakyat Kecil

    Pengamat Sebut Prabowo Hanya Lanjutkan 5-10 Persen Program Jokowi: Lebih Menyentuh Rakyat Kecil

    PIKIRAN RAKYAT – Belakangan ini, program kerja Presiden Prabowo Subianto santer disebut-sebut melanjutkan program mantan presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Akan tetapi, pengamat politik sekaligus Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie justru berpandangan lain. Menurutnya, persentase program Jokowi yang dilanjutkan Prabowo hanya 5-10 persen.

    “Secara average (rata-rata) program Prabowo sangat menyentuh rakyat kecil. Berbeda dengan 10 tahun 1 dekade Jokowi berkuasa yang mana banyak terjadi perampokan dan penggusuran tanah milik masyarakat kecil dan itu mulai diubah Prabowo,” kata Jerry kepada Pikiran-rakyat.com, Minggu, 2 Februari 2025.

    Lebih lanjut, Jerry menuturkan, memang ada 37 proyek dan semuanya harus dibatalkan lantaran berpotensi merusak lingkungan dan alam Nusantara. Proyek ini tidak memberikan manfaat bagi rakyat, tetapi hanya menguntungkan kaum feodal dan oligarki.

    “Program kelanjutan IKN belum tentu akan dilanjutkan apalagi anggaran di Kementerian PU terbatas dan ASN ditunda pindah ke IKN,” tuturnya.

    Sementara itu, program Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan tambahan Rp71 triliun untuk APBN 2025, nantinya bakal ditambah menjadi Rp171 triliun.

    “Bukan hanya itu, namun pemeriksaan kesehatan gratis dengan total anggaran Rp4,7 triliun. Selain itu Prabowo mengadopsi penghentian program impor yang sukses ala Soeharto yakni jagung, beras, garam, dan gula. Seperti diketahui impor pangan di era Jokowi sangat ugal-ugalan,” ujarnya.

    Jerry mengatakan, nilai impor pangan hingga akhir 2023 naik menjadi 13,8 miliar dolar AS atau sekira Rp215,77 triliun (asumsi kurs Rp15.653 per dolar AS). Nilai tersebut meningkat 5,3 persen dibandingkan pada 2022 sebesar 13,11 miliar dolar AS. Impor terbesar adalah gandum dan meslin yang menembus 3,68 miliar dolar AS atau sekira Rp57,44 triliun.

    Tak hanya itu, program lain akan mengikuti di antaranya, sekolah rakyat gratis, pembangunan 3 juta perumahan, diskon tarif listrik 50 persen. Kalau program pemutihan utang 1 juta nelayan, petani, dan UMKM sudah dilakukan. Utang petani-nelayan yang dihapus, yakni Rp500 juta untuk badan usaha dan Rp300 juta untuk perseorangan.

    “Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo saya kira akan menyamai prestasi Republik Irlandia yang surplus Rp125 triliun dan Argentina yang dipimpin Presiden Javier Milei surplus Rp26,7 triliun. Menurut saya ini langkah brilian dan cerdas saat Prabowo memangkas 90 persen anggaran belanja ATK yang mencapai Rp44 triliun. Bahkan anggaran pemerintah dipangkas Rp300 triliun,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ketua DPD Panen Kritik Imbas Usulkan Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

    Ketua DPD Panen Kritik Imbas Usulkan Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

    loading…

    Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin panen kritikan imbas mengusulkan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis melalui dana zakat, infak, dan sedekah. Foto/Raka Dwi Novianto

    JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin panen kritikan imbas mengusulkan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis melalui dana zakat, infak, dan sedekah. Sultan dianggap cari muka ke Presiden Prabowo Subianto .

    “Ketua DPD tidak usah mengutak-atik program makan bergizi gratis. Biar ketua DPD tahu, paham, dan tidak bodoh bahwa program makan bergizi gratis bukan janji janji warga,” ujar Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada SindoNews, Kamis (16/1/2025).

    Dia mengingatkan bahwa makan bergizi gratis adalah program Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. “Siapa yang berjanji, dia harus bertanggung jawab. Akan lebih baik, daripada hanya cari muka ke Prabowo,” ungkapnya.

    Uchok pun meminta Sultan B. Najamudin untuk fokus mengurusi DPD yang kewenangannya terbatas. “Makanya ketua DPD jangan hanya ngomong. Sekali ngomong hanya memalukan,” pungkasnya.

    Kritikan juga datang dari Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab. “Lebih tepat mereka yang urunan. Program makan gratis itu untuk rakyat, malah disuruh urunan. Logikanya gimana?” ujar Fadhli.

    Fadhli mengatakan, jika ingin program makan gratis sukses, maka DPD RI yang harus urunan membiayainya. “Kalau mereka juga betul bersimpati, potong saja gaji mereka sekian persen, hitung-hitung zakat profesi,” pungkasnya.

    Sementara itu, Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengusulkan Kabinet Merah Putih yang terlebih dahulu membiayai program Makan Bergizi Gratis tersebut. “Kan sebelum dari masyarakat ikut terlibat, maka dimulai dari kabinet Prabowo,” ujar Jerry.

    Dia juga mengusulkan semua wakil rakyat atau DPD dan DPR membantu pembiayaan program tersebut. “Jadi soal budgeting maka untuk dana desa bisa di-switch ke program makan bergizi gratis,” ungkapnya.

    Selain itu, dia mengusulkan makan bergizi gratis menyasar panti asuhan dan panti jompo. “Atau untuk anak-anak yang ekonominya mapan orang kelompok borjuis sebaiknya tak diberikan (makan bergizi gratis, red), nanti diajarkan mereka membawa makan sendiri,” pungkasnya.

    (rca)