Xcloud.id

Tag: Jazuli Juwaini

  • Mereka yang Bisa Jadi Ancaman di Papua

    Mereka yang Bisa Jadi Ancaman di Papua

    JAKARTA – Papua menjadi perhatian saat rapat kerja Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Anggota Komisi I DPR meminta Prabowo mewaspadai beragam ancaman yang datang ke bumi cenderawasih itu.

    Ancaman itu macam-macam bentuknya. Mulai dari kehadiran misionaris, pekerja sosial, peneliti, wisatawan, jurnalis, hingga bisnis. Mereka mudah berbaur di sana. Ini sebabnya, Papua rawan disusupi.

    Pengamat intelijen dan teroris, Haris Abu Ulya mengatakan, Papua menjadi sasaran dunia karena memiliki nilai strategis dalam banyak aspek. Soal kekayaan alamnya, juga soal wilayahnya yang strategis jadi target operasi intelijen. Ancaman ini yang harus diantisipasi pemerintah. 

    “Tentu semua harus ketat dimonitoring. Ini harus direduksi atau diantisipasi. Papua patut menjadi prioritas utama, tidak boleh lepas dari Indonesia,” ucap Ulya, saat dihubungi VOI, di Jakarta, Selasa, 12 November 2019.

    Dia takut wilayah tersebut terpisah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena berbagai ancaman tadi. Apalagi, isu Papua merdeka digaungkan di ranah internasional, lewat Benny Wenda. Isu tersebut juga ditanggapi serius oleh pimpinan Partai Buruh di Inggris Jeremy Corbyn yang berpeluang jadi perdana menteri di sana.

    Langkah yang disarankan Ulya untuk mengantisipasi ancaman ini adalah pelaksanaan operasi teritorial, intelijen dan tempur dari semua Matra. Tujuannya satu, menjaga kedaulatan NKRI serta memastikan Papua menjadi bagian integral NKRI.

    “Perkuatan kemampuan tempur TNI sebagai antisipasi segala kemungkinan untuk menjaga keutuhan wilayah Papua.”

    Saat rapat kerja Komisi I DPR dengan Prabowo, Senin, 11 November, ancaman terhadap Papua diungkapkan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Dia khawatir dengan keberadaan misionaris di Papua. Katanya, para misionaris ini bukan sekadar menyebarkan agama, tapi mengancam geopolitik dan ditakutkan bisa menyebabkan kerusuhan di Papua.

    “Maaf Pak Menhan kita ingin singgung sesuatu yang sensitif di Papua, itu banyak juga pesawat yang angkut misionaris, pihak (pengamanan) Papua kesulitan cek ini,” ucapnya.

    “Yang kita khawatirkan (bukan) soal orang sebar agama. Tetapi yang kita khawatir ada orang atas nama misionaris tapi simpan agenda lain di Papua. Itu yang jadi biang kerok, bisa jadi, kita tidak boleh tuduh, tapi harus diperiksa,” tegas Jazuli yang juga menyarankan Prabowo melakukan penambahan personel untuk pengamanan di Papua yang wilayahnya cukup luas. 

    Usai rapat, Prabowo menaytakan akan mempertimbangkan usulan semua hasil rapat dengan Komisi I DPR ini. Dia juga akan menyusun strategi sembari merumuskan postur pertahanan dengan berbasis ancaman di sana.

    “Mereka (Komisi I) baru saja kembali dari Papua melihat kondisi kesejahteraan prajurit di situ. Secara garis besar pembahasan yang cukup mendalam tentang postur pertahanan tentang ancaman yang akan kita rumuskan bersama dengan lembaga-lemabaga lain pemerintah,” ujar Prabowo usai rapat.

    Menhan Prabowo Subianto usai melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPR (Mery/VOI)

  • Pengamat: 6 poin penting perlu jadi perhatian Timwas Intelijen DPR

    Pengamat: 6 poin penting perlu jadi perhatian Timwas Intelijen DPR

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menyebut enam poin krusial yang perlu menjadi perhatian Tim Pengawas (Timwas) Intelijen DPR RI.

    Khairul Fahmi, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, enam poin itu yang di antaranya menyangkut pengawasan terhadap akuntabilitas, transparansi penggunaan anggaran, dan evaluasi kinerja, seluruhnya penting sehingga Timwas Intelijen DPR dapat memastikan badan-badan intelijen negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, tak melanggar aturan hukum, serta prinsip-prinsip HAM dan demokrasi.

    “Semua hal ini penting agar Timwas Intelijen DPR dapat menjaga lembaga intelijen tetap beroperasi sesuai dengan tujuan negara,” kata Khairul Fahmi.

    Enam poin penting yang diyakini perlu menjadi perhatian Timwas Intelijen DPR, yaitu pertama tim pengawas perlu memastikan kegiatan intelijen berjalan sesuai hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia.

    “Pengumpulan data dan operasi intelijen harus dilakukan secara sah, dan harus menghindari penyalahgunaan kekuasaan,” kata Fahmi.

    Kedua, Timwas Intelijen DPR juga harus mengawasi penggunaan anggaran badan-badan intelijen negara demi memastikan efektivitas dan akuntabilitasnya, juga mencegah kebocoran anggaran.

    “Ketiga, Timwas juga harus memastikan koordinasi yang baik antarbadan intelijen seperti BIN, BAIS, dan Baintelkam untuk mencegah duplikasi tugas dan memastikan pertukaran informasi yang efektif,” kata dia.

    Kemudian keempat, tim pengawas juga perlu mengawasi potensi penyalahgunaan wewenang dan pengaruh politik, karena itu dapat merusak independensi badan-badan intelijen negara. “Ini termasuk pengawasan terhadap rekrutmen dan penempatan personel untuk mencegah adanya politisasi lembaga,” sambung Fahmi.

    Kelima, Timwas Intelijen DPR juga perlu mengevaluasi kinerja operasional badan-badan intelijen negara terutama dalam menghadapi berbagai ancaman non-tradisional, seperti ancaman siber.

    “Poin keenam, dengan ancaman digital yang semakin berkembang, tim pengawas perlu memastikan badan-badan intelijen memiliki sistem keamanan yang mumpuni dalam melindungi data-data sensitif, dan menghadapi ancaman siber yang dapat merusak infrastruktur vital negara,” kata dia.

    Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Selasa (3/12) melantik anggota Timwas Intelijen DPR RI yang seluruhnya berjumlah 13 orang. Organisasi Timwas Intelijen DPR RI itu berada di bawah koordinasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    Tim pengawas itu dipimpin oleh lima anggota DPR RI, yaitu Utut Adianto, Dave Laksono, G. Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, dan Anton Sukartono.

    Kemudian, delapan anggota tim pengawas mencakup Junico B. P. Siahaan, Gavriel P. Novanto, Endipat Wijaya, Viktor Laiskodat, Abdul Halim Iskandar, Jazuli Juwaini, Farah Putri Nahlia, dan Rizki Aulia Rahman.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan

    Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan

    Ketua DPR Puan Maharani, menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024). ANTARA/HO-DPR (ANTARA)

    Pengamat: Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 04 Desember 2024 – 17:25 WIB

    Elshinta.com – Pengamat Pertahanan dan Keamanan Khairul Fahmi menilai pembentukan Tim Pengawas (Timwas) Intelijen DPR dapat mencegah badan-badan intelijen negara, termasuk yang berada di lingkungan TNI-Polri, melanggar aturan hukum dan prosedur kerja yang sah.

    Oleh karena itu, dia meyakini pembentukan Timwas Intelijen DPR RI sebagai kebijakan yang tepat, karena dapat memperkuat pengawasan dan pembentukan Timwas Intelijen DPR juga tindak lanjut dari amanat undang-undang.

    “Pengawasan terhadap lembaga-lembaga intelijen seperti BIN (Badan Intelijen Negara), BAIS (Badan Intelijen Strategis) TNI, dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri memang penting dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam UU tersebut, pengawasan terhadap lembaga-lembaga intelijen dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang, yaitu DPR melalui Timwas Intelijen,” kata Khairul Fahmi saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan pengawasan itu bertujuan memastikan badan-badan intelijen beroperasi sesuai hukum yang berlaku dan tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.

    “Namun, pengawasan yang dilakukan harus berhati-hati agar tidak mengganggu independensi dan efektivitas lembaga-lembaga ini dalam menjaga stabilitas keamanan negara,” kata Khairul Fahmi, yang merupakan co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISSES).

    Oleh karena itu, dia mengingatkan pengawasan yang menjadi tugas Timwas Intelijen DPR sebaiknya diarahkan untuk memastikan lembaga-lembaga intelijen negara itu tunduk dan patuh terhadap undang-undang, prosedur operasional yang sah, dan timwas juga perlu memastikan penggunaan dan pengelolaan anggaran masing-masing lembaga transparan.

    Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Selasa (3/12) melantik anggota Timwas Intelijen DPR RI yang seluruhnya berjumlah 13 orang. Organisasi Timwas Intelijen DPR RI itu berada di bawah koordinasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    Tim pengawas itu dipimpin oleh lima anggota DPR RI, yaitu Utut Adianto, Dave Laksono, G. Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, dan Anton Sukartono.

    Kemudian, delapan anggota tim pengawas mencakup Junico B. P. Siahaan, Gavriel P. Novanto, Endipat Wijaya, Viktor Laiskodat, Abdul Halim Iskandar, Jazuli Juwaini, Farah Putri Nahlia, dan Rizki Aulia Rahman.

    Sumber : Antara

  • DPR Lantik Tim Pengawas Intelijen, di Bawah Koordinasi Sufmi Dasco Nasional 3 Desember 2024

    DPR Lantik Tim Pengawas Intelijen, di Bawah Koordinasi Sufmi Dasco Nasional 3 Desember 2024

    DPR Lantik Tim Pengawas Intelijen, di Bawah Koordinasi Sufmi Dasco
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua
    DPR
    RI Puan Maharani telah melantik
    Tim Pengawas Intelijen DPR
    RI.
    Pelantikan itu berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).
    “Nanti tugasnya bisa melakukan sinergi di antara semua kementerian/lembaga. Sehingga hal-hal yang perlu kami antisipasi atau mitigasi bisa dilaksanakan dengan baik dan benar,” ujar Puan pada awak media.
    Adapun Tim Pengawas Intelijen DPR RI merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
    Dalam Pasal 43 Ayat (2) UU tersebut menyatakan bahwa pengawasan eksternal penyelenggara inteljen negara dilakukan oleh komisi di DPR RI yang khusus menangani bidang intelijen, dalam hal ini adalah Komisi I DPR.
    Tim Pengawas Intelijen itu bakal bergerak di bawah koordinasi Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI yang mengurus bidang politik dan keamanan.
    “Yang pasti harus ada sinergi dan koordinasi di antara semua pihak terkait agar bagaimana kita bisa membangun bangsa dan negara tanpa ada kesalahpahaman,” tutur Puan.
    Nantinya, Tim Pengawas Intelijen DPR RI bakal bekerja sama dengan instansi seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.
    “Sehingga memiliki semangat yang sama yaitu membangun bangsa dan negara dengan baik tanpa kepentingan yang merugikan negara,” imbuh Puan.
    Berikut susunan Tim Pengawas Intelijen DPR RI:

    Koordinator:

    Sufmi Dasco
    Ahmad

    Pimpinan:

    Utut Adianto
    Dave Laksono
    Budisatrio Djiwandono
    Ahmad Heryawan
    Anton Sukartono

    Anggota:

    Junico BP Siahaan
    Gavriel Novanto
    Endipat Wijaya
    Victor Laiskodat
    Abdul Halim Iskandar
    Jazuli Juwaini
    Farah Putri Nahlia
    Rizki Aulia Rahman
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan sebut Tim Pengawas Intelijen DPR bantu tugas anggota dewan

    Puan sebut Tim Pengawas Intelijen DPR bantu tugas anggota dewan

    Yang pasti harus ada sinergi dan koordinasi di antara semua pihak terkait agar bagaimana bisa membangun bangsa dan negara tanpa ada kesalahpahaman

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa keberadaan Tim Pengawas Intelijen DPR akan membantu tugas-tugas anggota dewan karena menjadi representasi rakyat dalam mengawasi kinerja intelijen negara agar tidak melenceng dari tugas pokok dan fungsi kerjanya.

    Ia menjelaskan, tim tersebut nantinya akan ada di bawah koordinasi Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam).

    “Nanti tugasnya bisa melakukan sinergi di antara semua kementerian/lembaga, sehingga hal-hal yang perlu kami antisipasi atau mitigasi, bisa dilaksanakan dengan baik dan benar,” kata Puan usai melantik Tim Pengawas Intelijen DPR di Ruang Rapat Komisi I DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut dia menjelaskan, pembentukan Tim Pengawas Intelijen ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

    Dalam Pasal 43 ayat (2) UU itu disebutkan bahwa pengawasan eksternal penyelenggara Intelijen Negara dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang khusus menangani bidang intelijen, dalam hal ini adalah Komisi I DPR.

    Puan menambahkan, total ada 13 anggota Tim Pengawas Intelijen DPR yang dilantik dan lima di antaranya menjadi pimpinan.

    Puan berharap Tim Pengawas Intelijen DPR dapat bersinergi dengan lembaga atau instansi terkait tugas tersebut, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, hingga Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

    “Yang pasti harus ada sinergi dan koordinasi di antara semua pihak terkait agar bagaimana bisa membangun bangsa dan negara tanpa ada kesalahpahaman,” kata perempuan pertama yang telah dia periode menjabat sebagai Ketua DPR tersebut.

    Tugas intelijen Negara sendiri, tambah dia, adalah untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini.

    Sebab, hal itu penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman yang potensial maupun nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa serta negara terkait kepentingan dan keamanan nasional.

    Sementara, lanjut dia, tim yang telah dilantik hari ini memiliki tugas untuk mewakili publik agar lembaga-lembaga intelijen negara dapat bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.

    Dengan begitu, rakyat bisa percaya dengan badan yang menyimpan banyak rahasia negara tersebut.

    Oleh karena itu, Ketua DPR itu menekankan pentingnya kerja sama antara pemangku kepentingan terkait, agar mampu menjalankan fungsi dan tugas intelijen negara secara optimal.

    “Sehingga memiliki semangat yang sama yaitu membangun bangsa dan negara dengan baik tanpa kepentingan yang merugikan negara,” ujar dia.

    Berikut susunan Tim Pengawas Intelijen DPR:

    Koordinator:

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

    Pimpinan:

    1. Utut Adianto

    2. Dave Laksono

    3. G. Budisatrio Djiwandono

    4. Ahmad Heryawan

    5. Anton Sukartono

    Anggota:

    1. Junico BP Siahaan

    2. Gavriel P Novanto

    3. Endipat Wijaya

    4. Viktor Laiskodat

    5. Abdul Halim Iskandar

    6. Jazuli Juwaini

    7. Farah Putri Nahlia

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • JDF dan Ketua MPR sepakat terus dukung kemerdekaan Palestina

    JDF dan Ketua MPR sepakat terus dukung kemerdekaan Palestina

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani (ketiga kiri) dan Sekretaris Jenderal Justice and Democracy Forum (JDF) Azzam Ayoubi (kedua kiri) saat pertemuan di Jakarta, Senin (18/11/2024). (ANTARA/HO-MPR RI)

    JDF dan Ketua MPR sepakat terus dukung kemerdekaan Palestina
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 19 November 2024 – 13:33 WIB

    Elshinta.com – Forum internasional yang memperhatikan isu-isu perdamaian dunia, keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia, Justice and Democracy Forum (JDF) dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani sepakat untuk terus mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina.

    Muzani mengatakan kemerdekaan Palestina merupakan tanggung jawab Indonesia. Ia pun mengenang kepemimpinan Presiden Soekarno yang menggelorakan Dasasila Bandung, sepuluh poin penting hasil Konferensi Asia-Afrika, untuk mendorong kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia pada tahun 1955.

    “Untuk mendorong kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia tahun 1955, Indonesia di bawah Bung Karno menggelorakan semangat Dasasila Bandung. Kini tinggal satu saja bangsa yang belum merdeka, yaitu Palestina. Itulah beban kami, itulah amanah kami, yang menjadi tanggung jawab bukan hanya bangsa Arab dan Muslim, tetapi menjadi tanggung jawab bangsa kami Indonesia,” kata Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Di sisi lain, Ketua MPR juga menegaskan konsistensi Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

    “Presiden Prabowo tetap konsisten dalam mendukung Palestina agar terbebas dari penjajahan Israel. Saya yakin, tidak lama lagi Palestina akan merdeka dan terbebas dari Israel. Tentu karena kekuatan doa dan perjuangan kita semua,” ujar Muzani.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal JDF Azzam Ayoubi mengutarakan rasa terima kasih atas penerimaan pejabat dan masyarakat Indonesia yang hangat.

    Menurut dia, Indonesia menjadi teladan dalam mewujudkan harmoni kehidupan berbangsa dalam kemajemukan.

    “Indonesia adalah negara besar dan majemuk, bisa menjadi contoh bagaimana mewujudkan perdamaian dan harmoni dalam masyarakatnya dengan pelaksanaan demokrasi dalam pemerintahannya. Kami sangat mengapresiasi sikap tegas dan dukungan parlemen, pemerintah, dan rakyat Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan kemerdekaan Palestina. Terima kasih Indonesia,” katanya.

    Diketahui bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan JDF Tahun 2024.

    Acara JDF pada tahun ini diikuti 25 orang delegasi dari sembilan negara dan dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Azzam Ayoubi.

    Forum internasional JDF ini terdiri atas para ahli, profesional, gerakan masyarakat sipil, politisi, hingga anggota parlemen dari berbagai negara yang menaruh kepedulian terhadap perdamaian dan kemanusiaan warga dunia.

    Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menjelaskan bahwa selama di Indonesia, JDF mengagendakan pembahasan tentang situasi dunia dan nasib rakyat di negara-negara yang dilanda konflik dan peperangan.

    “Secara khusus JDF membahas nasib rakyat Palestina dan upaya yang bisa dilakukan oleh komunitas internasional untuk menghentikan genosida Israel dan mewujudkan kemerdekaan bangsa Palestina,” kata Jazuli dalam keterangan yang sama.

    Menurut Jazuli, pada Senin (18/11) hingga Selasa ini, JDF dijadwalkan menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat negara, seperti Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Menteri HAM Natalius Pigai, dan UNHCR perwakilan Indonesia.

    Dalam pertemuan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani pada Senin (18/11), delegasi JDF yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Azzam Ayoubi dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menegaskan komitmennya bersama pemerintah dan parlemen Indonesia untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina dan menghentikan penjajahan Israel.

    Sumber : Antara

  • Ketum parpol koalisi ingin kumpul rutin untuk buka ruang konsultasi

    Ketum parpol koalisi ingin kumpul rutin untuk buka ruang konsultasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ketum parpol koalisi ingin kumpul rutin untuk buka ruang konsultasi
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Jumat, 01 November 2024 – 14:36 WIB

    Elshinta.com – Para ketua umum partai koalisi menyampaikan harapannya menggelar pertemuan secara rutin dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membuka ruang konsultasi.

    Hal itu disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang tiba di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, sekitar pukul 12.45 WIB.

    “Agendanya belum tahu, tapi kita berkeinginan juga untuk ada pertemuan rutin antarketua umum parpol,” katanya.

    Muhaimin menyebut kedatangannya ke Istana Kepresidenan Jakarta siang ini merupakan pertemuan perdana para ketum Koalisi Indonesia Maju Plus di lingkungan Istana Kepresidenan.

    Saat ditanya terkait interval pertemuan rutin tersebut, Muhaimin masih menanti petunjuk dari Presiden Prabowo.

    “Belum, nanti kita lihat,” katanya saat ditanya apakah pertemuan rutin itu akan digelar setiap bulan.

    Ketum Partai Nasdem Surya Paloh yang tiba di kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 12.53 WIB mengatakan pertemuan Prabowo dengan para Ketum dan Sekjen partai koalisi dimulai dengan santap siang.

    “Makan siang pasti,” katanya.

    Surya Paloh mengaku memperoleh pemberitahuan pertemuan itu pada hari ini dan memperkirakan pertemuan Presiden dengan para pimpinan parpol koalisi membahas seputar konsultasi.

    “Belum tahu, mungkin barangkali konsultasi biasa,” katanya.

    Selain Muhaimin dan Surya Paloh, juga hadir Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Selain itu juga hadir sejumlah sekjen dan perwakilan parpol di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta di antaranya, Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Sekjen PAN Eko Hendro Purnomo alis Eko Patrio, dan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Viktor Laiskodat.

    Sumber : Antara

  • PKS optimis Prabowo bawa Indonesia jadi negara kuat dan berdaya saing

    PKS optimis Prabowo bawa Indonesia jadi negara kuat dan berdaya saing

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengaku optimistis Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto bisa menjadi negara yang kuat dan berdaya saing, karena sosok itu dikenal sebagai pemimpin patriot dan pejuang NKRI.

    “Sebagai purnawirawan TNI bintang empat tentu sangat paten nasionalismenya. Kami yakin beliau akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini sekuat tenaga dengan kepemimpinan yang determinan baik di dalam maupun luar negeri,” kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk bangkit menjadi negara yang berdaulat dalam segala bidang. Selain kuat, menurut dia, Indonesia juga membutuhkan kepemimpinan transformasional yang punya visi, menginspirasi dan membangun kolaborasi dengan seluruh komponen bangsanya.

    “Sudah saatnya Indonesia tinggal landas menjadi negara maju. Dengan potensi sumber daya manusia, kekayaan alam, gostrategis dan geopolitik yang sangat luar biasa Indonesia bisa menjadi negara maju yang mensejahterakan rakyatnya,” kata dia.

    Dia pun berharap Presiden Prabowo dan kabinetnya fokus pada empat area utama sebagai pondasi kemajuan Indonesia di bawah pemerintahan baru.

    Empat komponen itu, yang pertama yakni fokus memperkuat fundamental ekonomi dengan transformasi struktural yang berpihak pada ekonomi kerakyatan berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan yang nyata dan berdampak. Investasi dan modal, menurut dia, tetap diperlukan tetapi ditujukan untuk menopang pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

    Yang kedua, menurutnya pemerintah perlu fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Indonesia, kata dia, mengalami bonus demografi yang sangat besar yang harus bisa ditangkap sebagai kesempatan dengan desain kurikulum, pembelajaran, dan pelatihan SDM yang sistematis, terukur, dan terarah.

    Lalu yang ketiga, pemerintah harus fokus pada kedaulatan pangan sebagai negara agraris dan maritim terbesar di dunia. Indonesia menurutnya juga sangat bisa menjadi lumbung pangan dunia di tengah ancaman kelaparan dan perubahan iklim.

    Dan terakhir, pemerintah harus fokus pada diplomasi internasional yang determinatif untuk kepentingan nasional. Di tangan Prabowo Subianto, dia yakin Indonesia bukan hanya dipandang dan disegani tapi juga bisa kembali memimpin di tingkat regional bahkan global.

    Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto , dia mengatakan PKS optimis Indonesia akan mengambil peran yang signifikan dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia, mencegah konflik, dan anti penjajahan termasuk dalam mendukung kemerdekaan Palestina sesuai semangat dan amanat konstitusi UUD 1945.

    “Fraksi PKS mengucapkan selamat atas pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029. Indonesia kuat dan berdaulat, rakyatnya sejahtera, adil, dan makmur,” kata dia.
    Baca juga: Fraksi PKS pastikan seluruhnya hadiri pelantikan presiden
    Baca juga: PKS: Tak masalah jadi oposisi ataupun koalisi
    Baca juga: PKS ucapkan selamat ke Prabowo-Gibran meski tetap buka ruang MK
     

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024