Tag: Jazuli Juwaini

  • PKS Dukung Penuh Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

    PKS Dukung Penuh Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Legislator PKS mendukung penuh rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza, Palestina ke Indonesia untuk mendapat pengobatan hingga tuntas.

    Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menilai bahwa upaya Presiden Prabowo Subianto itu harus didukung penuh karena rakyat Gaza bisa diselamatkan dari kebiadaban Israel dengan mengobati mereka yang terluka dengan perawatan dan pelayanan medis yang layak dan tuntas. 

    “Ini upaya darurat untuk menyelamatkan korban sipil dengan evakuasi dan ini bukan relokasi warga Palestina dari tanah tinggal mereka,” tuturnya dikutip, Minggu (13/4/2025). 

    Jazuli mengatakan bahwa kondisi Palestina saat ini sangat memprihatinkan, terutama di sekitar Jalur Gaza. Pasalnya, kata Jazuli, tidak ada lagi fasilitas kesehatan karena semuanya sudah dihancurkan oleh Israel.

    “Faktanya di Gaza dan tempat-tempat pengungsian tidak ada lagi fasilitas medis, rumah sakit, dokter, hingga obat-obatan. Semuanya sudah dihancurkan oleh kebiadaban penjajah Israel,” kata Jazuli.

    Dia memastikan bahwa DPR bakal dukung penuh upaya Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan warga Palestina di Jalur Gaza. 

    “Ini amanat konstitusi sekaligus hutang sejarah bangsa Indonesia yang akan kita perjuangkan sampai Palestina merdeka,” ujarnya.

    Wacana Prabowo untuk merelokasi warga Gaza, meskipun sementara, menuai kritik keras karena hal tersebut sejalan dengan keinginan pihak Zionis agar warga Palestina pergi dari tanahnya sehingga Israel bisa menduduki wilayah tersebut. Bahkan, kritik di antaranya datang dari pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas mengatakan bahwa pernyataan Prabowo itu justru bisa saja ditafsirkan sebagai dukungan terhadap AS dalam mengosongkan wilayah Gaza.

    “Pertanyaannya untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut? Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?” kata Buya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (11/4/2025).

    Kemudian, Buya menilai bahwa jika rencana tersebut diwujudkan, maka Israel bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah Gaza. Alhasil wilayah yang bertahun-tahun diperjuangkan itu bisa saja akan jatuh kepada Israel.

    Sebagai contoh, wilayah yang dikuasai rakyat Palestina yang sudah dicaplok oleh Israel adalah kota Yerusalem. Bahkan, kota tersebut sudah dijadikan Ibu Kota Israel.

    “Jadi belajar kepada sejarah, maka Indonesia dalam menghadapi manuver yang dilakukan oleh Israel tersebut harus cerdas. Jangan sampai negara kita dikadalin oleh Israel,” tutur Buya.

    Oleh sebab itu, Buya meminta Prabowo agar tidak merealisasikan rencananya untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Sebab, Israel belum tentu akan menerima kembali warga yang sudah dievakuasi tersebut.

    Dia juga menyarankan, apabila ingin membantu rakyat Palestina, maka lebih baik melalui bantuan untuk pengobatan, perawatan dan pasokan makanan langsung ke wilayah tersebut.

    “Sebagai bangsa yang sudah kenyang dijajah selama 350 tahun, kita harus tahu yang namanya penjajah itu punya seribu satu cara dan tipu daya. Untuk itu kita sebagai bangsa jangan pula sampai tertipu oleh mulut manis mereka,” pungkasnya.

  • Fraksi PKS Dukung Presiden Prabowo Selamatkan Rakyat Palestina dan Usir Penjajah Israel

    Fraksi PKS Dukung Presiden Prabowo Selamatkan Rakyat Palestina dan Usir Penjajah Israel

    GELORA.CO –  Fraksi PKS menyambut baik dan mendukung langkah konkrit Presiden Prabowo untuk menyelamatkan nyawa rakyat Palestina dari kebiadaban Israel dengan mengobati mereka yang terluka dengan perawatan dan pelayanan medis yang layak dan tuntas. 

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini merespon pertanyaan sejumlah media atas rencana Presiden Prabowo untuk mengevakuasi dan mengobati rakyat Palestina.

    Menurut Anggota Komisi I DPR, rencana Presiden ini menunjukkan solidaritas kemanusiaan bangsa Indonesia, bahwa kita tidak tinggal diam melihat korban rakyat sipil, bayi, anak-anak, perempuan, dan orang tua tanpa berbuat apa-apa. Kita memilih untuk mengevakuasi dan mengobati mereka yang bisa diselamatkan karena semua rumah sakit dan layanan medis sudah dihancurkan oleh Israel.

    “Kita sepakati dulu prinsipnya bahwa harus ada aksi nyata untuk menyelamatkan korban jiwa rakyat Palestina. Ini adalah upaya darurat untuk menyelamatkan korban sipil dengan evakuasi dan ini bukan relokasi warga Palestina dari tanah tinggal mereka. Karena faktanya di Gaza dan tempat-tempat pengungsian tidak ada lagi fasilitas medis, rumah sakit, dokter, obat-obatan. Semuanya sudah dihancurkan oleh kebiadaban penjajah Israel,” tegas Jazuli, Sabtu (12/4/2025).

    Secara teknis, lanjut Wakil Tetap Parlemen Dunia (IPU) Untuk Urusan Timur Tengah ini, upaya penyelamatan itu harus dilakukan dengan melibatkan persetujuan dan kerjasama dengan berbagai pihak yang peduli dengan kemanusiaan rakyat Palestina mulai dari otoritas Palestina, negara-negara kawasan hingga komunitas internasional. Termasuk hal-hal teknis seperti skema penanganan, lokasi, dan fasilitas perawatannya yang memadai dan representatif.

    “Namun hal-hal teknis itu tidak boleh mengesampingkan tindakan nyata, cepat, dan tepat dalam menyelamatkan nyawa rakyat Palestina yang bisa diselamatkan segera atas nama kemanusiaan. Di sinilah kita mengapresiasi langkah strategis Presiden Prabowo,” ungkapnya.

    Pada saat yang sama, Fraksi PKS bersama-sama Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia konsisten berada di belakang rakyat dan pejuang Palestina dalam merebut kemerdekaannya dari penjajah Israel. Sampai kapan pun kita tidak akan rela rakyat Palestina diambil tanah dan wilayahnya oleh penjajah Israel.

    Indonesia baik pemerintah, parlemen, maupun rakyatnya terus mendukung para pejuang dan rakyat Palestina dengan seluruh kemampuan yang kita punya baik melalui bantuan moril, materil, maupun melalui diplomasi global yang tidak pernah absen mengangkat nasib Palestina, baik secara bilateral maupun melalui forum-forum multilateral.

    “Kita akan terus menggalang kekuatan global untuk menghentikan penjajahan dan mengusir Israel dari Palestina, sehingga pada saatnya seluruh rakyat Palestina merasakan kemerdekaan dan kedaulatan di tanah mereka sendiri. Ini adalah amanat konstitusi sekaligus hutang sejarah bangsa Indonesia yang akan kita perjuangkan sampai Palestina merdeka,” pungkas Jazuli.

  • FPKS DPR RI dukung rencana Presiden evakuasi warga Palestina

    FPKS DPR RI dukung rencana Presiden evakuasi warga Palestina

    Ini adalah amanat konstitusi sekaligus utang sejarah bangsa Indonesia yang akan kita perjuangkan sampai Palestina merdeka.

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi warga Palestina yang terluka di Gaza akibat serangan Israel karena hal itu menunjukkan solidaritas kemanusiaan bangsa Indonesia.

    Ketua FPKS Jazuli Juwaini dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa rencana Presiden tersebut mencerminkan bahwa Indonesia tidak tinggal diam melihat banyaknya korban rakyat sipil, anak-anak, perempuan, hingga orang tua.

    “Kita sepakati dulu prinsipnya bahwa harus ada aksi nyata untuk menyelamatkan korban jiwa rakyat Palestina. Ini adalah upaya darurat untuk menyelamatkan korban sipil dengan evakuasi dan ini bukan relokasi warga Palestina dari tanah tinggal mereka,” kata Jazuli.

    Menurut dia, rencana evakuasi tersebut perlu dilakukan karena fasilitas medis, rumah sakit, hingga obat-obatan di Gaza dan tempat-tempat pengungsian sudah makin sedikit.

    “Semuanya sudah dihancurkan oleh kebiadaban penjajah Israel,” tutur Jazuli.

    Upaya penyelamatan itu, kata dia, harus ada persetujuan dan kerja sama berbagai pihak, termasuk otoritas Palestina, negara-negara kawasan, hingga komunitas internasional. Hal-hal teknis seperti skema penanganan, lokasi, dan fasilitas perawatan yang memadai juga perlu dipersiapkan.

    “Hal-hal teknis itu tidak boleh mengesampingkan tindakan nyata, cepat, dan tepat dalam menyelamatkan nyawa rakyat Palestina yang bisa diselamatkan segera atas nama kemanusiaan. Di sinilah kami mengapresiasi langkah strategis Presiden Prabowo,” kata dia.

    Lebih lanjut Jazuli menekankan bahwa FPKS bersama Pemerintah konsisten berada di belakang rakyat Palestina dalam mendapatkan kemerdekaannya.

    Jazuli meyakini Indonesia akan terus mendukung perjuangan Palestina, baik melalui bantuan morel, materiel, maupun diplomasi global.

    Menurut dia, Indonesia tidak pernah absen mengangkat nasib Palestina, baik secara diplomasi bilateral maupun melalui forum-forum multilateral. Langkah itu akan terus berlanjut untuk menghentikan penjajahan Israel.

    Pada saatnya, lanjut dia, seluruh rakyat Palestina merasakan kemerdekaan dan kedaulatan di tanah mereka sendiri.

    “Ini adalah amanat konstitusi sekaligus utang sejarah bangsa Indonesia yang akan kita perjuangkan sampai Palestina merdeka,” demikian Jazuli.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan Pemerintah Indonesia siap menampung kurang lebih 1.000 warga Palestina di Gaza untuk gelombang pertama, terutama mereka yang luka-luka, yang terdampak trauma, dan anak-anak yatim piatu.

    “Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama,” kata Presiden saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu (9/4) dini hari.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia lobi solusi dua negara masuk rekomendasi IPU

    Indonesia lobi solusi dua negara masuk rekomendasi IPU

    Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini saat menghadiri Sidang IPU ke-150 diTashkent, Uzbekistan pada 5-9 April 2025. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

    Anggota DPR: Indonesia lobi solusi dua negara masuk rekomendasi IPU
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 09 April 2025 – 12:00 WIB

    Elshinta.com –  Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini menyebut parlemen Indonesia memperjuangkan solusi dua negara (two state solution) guna menyelesaikan konflik Israel-Palestina, masuk dalam rekomendasi Inter-Parliamentary Union (IPU).

    “Parlemen Indonesia mengusulkan dan melakukan lobi agar solusi dua negara atau two state solution, di mana Palestina menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, diterima sebagai rekomendasi atau emergency item Sidang IPU ke-150,” kata Jazuli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya saat menghadiri Sidang IPU ke-150 bersama Delegasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI di Tashkent, Uzbekistan pada 5-9 April 2025. Dia menyebut salah satu agenda penting dan diperjuangkan oleh delegasi Indonesia dan sejumlah negara adalah penghentian agresi Israel serta pengakuan Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat agar masuk dalam rekomendasi IPU.

    Bagi Indonesia, kata dia, perjuangan melawan penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi. Sebab, lanjut dia, pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai perikemanusiaan dan perikeadilan.

    “Maka, sampai kapan pun Indonesia tidak akan lelah berjuang untuk mewujudkannya,” ucapnya.

    Jazuli yang duduk di komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen itu menegaskan Indonesia akan terus berjuang mendukung kemerdekaan negara Palestina yang hingga kini masih terjajah, sebagaimana pesan proklamator Republik Indonesia Soekarno (Bung Karno).

    “Kita terus berjuang dan tidak akan mundur sejengkal pun dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di Sidang Parlemen Dunia IPU. Kita terus melobi negara-negara khususnya negara Islam, Timur Tengah dan Afrika agar resolusi two state solution bisa diterima,” tuturnya.

    Dalam sesi “Komite Perdamaian dan Keamanan Dunia” itu, dia menegaskan agar parlemen dunia bersikap tegas untuk menghentikan kekejaman dan genosida yang terjadi di Gaza. Dia pun mengetuk nurani anggota parlemen dunia atas apa yang terjadi di Palestina, yang disebutnya sebagai tragedi kemanusiaan paling menyedihkan dalam sejarah umat manusia.

    “Stop penjajahan. Stop genosida. Jangan biarkan rakyat Palestina meregang nyawa dan kita hanya diam saja. Bagaimana mungkin kita menunda resolusi untuk Palestina sementara setiap hari rakyat sipil, bayi, anak-anak, perempuan, dan orang tua dibantai di Gaza,” kata anggota Fraksi PKS itu.

    Sumber : Antara

  • Sidang Parlemen Dunia, Jazuli Ungkap Indonesia Terus Berjuang Dukung Kemerdekaan Palestina  – Halaman all

    Sidang Parlemen Dunia, Jazuli Ungkap Indonesia Terus Berjuang Dukung Kemerdekaan Palestina  – Halaman all

    TRIBUNJAKARTA. COM – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengungkapkan Indonesia terus berjuang mendukung kemerdekaan Palestina. 

    Bagi Indonesia, perjuangan melawan penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina adalah amanat Konstitusi. 

    Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai peri kemanusiaan dan peri keadilan. 

    Oleh karena itu, Jazuli menuturkan sampai kapan pun Indonesia tidak akan lelah berjuang untuk mewujudkannya.

    Diketahui, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini bersama Delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) menghadiri Sidang Parlemen Dunia (IPU) ke-150 di Tashkent Uzbekistan, 5-9 April 2025.

    Salah satu agenda penting dan diperjuangkan oleh Delegasi Indonesia dan sejumlah negara agar masuk dalam rekomendasi IPU adalah penghentian agresi Israel serta pengakuan Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.

    “Parlemen Indonesia mengusulkan dan melakukan lobi agar solusi dua negara atau two state solution dimana Palestina menjadi negara yang merdeka dan berdaulat diterima sebagai rekomendasi atau emergency item Sidang IPU ke-150,” ungkap Jazuli dalam keterangan tertulis, Rabu (9/4/2025). 

    Anggota Komisi I DPR ini menegaskan sampai kapanpun Indonesia tidak akan bekerja sama dengan negara penjajah (Israel). Sebaliknya, akan terus berjuang mendukung kemerdekaan negara yang hingga kini masih terjajah (Palestina). 

    Inilah, kata Jazuli, pesan pendiri dan proklamator Republik Indonesia Bung Karno 

    “Kita terus berjuang dan tidak akan mundur sejengkal pun dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di Sidang Parlemen Dunia IPU. Kita terus melobi negara-negara khususnya negara Islam, Timur Tengah dan Afrika agar resolusi two state solution bisa diterima,” terang Jazuli.

    Dalam sesi “Komite Perdamaian dan Keamanan Dunia” Anggota DPR Dapil Banten ini menegaskan agar Parlemen Dunia bersikap tegas untuk menghentikan kekejaman dan genosida yang terjadi di Gaza. 

    Jazuli mengetuk nurani anggota Parlemen dunia atas apa yang terjadi di Palestina yang disebutnya sebagai tragedi kemanusiaan paling menyedihkan dalam sejarah umat manusia.

    “Stop penjajahan. Stop genosida. Jangan biarkan rakyat Palestina meregang nyawa dan kita hanya diam saja. Bagaimana mungkin kita menunda resolusi untuk Palestina sementara setiap hari rakyat sipil, bayi, anak-anak, perempuan, dan orang tua dibantai di Gaza,” pungkas Jazuli.

  • Ketua Fraksi PKS Ingatkan Ramadan Momentum Tingkatkan Kepedulian Terhadap Sesama

    Ketua Fraksi PKS Ingatkan Ramadan Momentum Tingkatkan Kepedulian Terhadap Sesama

    TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengingatkan Ramadan menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian kepada sesama. 

    Sementara anak-anak yatim dan piatu serta orang-orang yang tidak mampu adalah golongan yang sangat dicintai Rasulullah SAW. 

    “Kepedulian kita kepada yatim, piatu, dan dhuafa untuk mengamalkan Sunnah Rasul serta untuk meraih amalan utama di bulan suci Ramadan ini. Semoga ikhtiar PKS ini bisa menjadi oase kebahagiaan bagi mereka dan mendatangkan keberkahan bagi kita semua,” kata Jazuli dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/3/2025). 

     

    Menurutnya, memuliakan anak yatim, piatu, dan dhuafa bukan hanya tanggung jawab secara agama tapi juga merupakan amanat konstitusi yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. 

    “Kami telah menginstruksikan kepada anggota dewan PKS dari pusat hingga daerah untuk menjalankan syiar ramadhan dalam rangka memuliakan dan  membahagiakan anak-anak kita yang yatim dan piatu, juga untuk saudara-saudara kita yang kesulitan ekonomi,” terang Jazuli.

    Oleh karena itu, Partai Keadilan Sejahtera mengajak ratusan anak yatim, piatu, dan dhuafa untuk berbelanja baju lebaran gratis di Rabbani Store Margonda Depok, Sabtu (22/3/2025).  

    Jazuli Juwaini menyambut baik Program Ansyithoh Ramadan DPP PKS ini dan memastikan seluruh anggota legislatif PKS dari pusat hingga daerah melaksanakannya. 

    Hadir dalam acara tersebut jajaran pimpinan PKS mulai dari Ketua Majelis Syura Salim Segaf Aljufri, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dan lain-lain.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Viral, Annisa Mahesa Anggota DPR RI Termuda Terseret Cuitan Vulgar Buttiercup

    Viral, Annisa Mahesa Anggota DPR RI Termuda Terseret Cuitan Vulgar Buttiercup

    Viral, Annisa Mahesa Anggota DPR RI Termuda Terseret Cuitan Vulgar @Buttiercup

    TRIBUNJATENG.COM- Annisa Mahesa (23) Anggota DPR RI termuda sedang menjadi buah bibir setelah diduga sebagai pemilik akun media sosial X bernama @buttiercup.

    Akun X tersebut berisi cuitan-cuitan tentang kehidupan seks pribadinya.

    Namun, hingga isu ini ramai dibahas, Annisa Mahesa belum memberikan klarifikasi sehingga belum dapat dipastikan kebenarannya.

    Sosok Annisa Mahesa

    Annisa Maharani Alzahra Mahesa adalah putri mendiang politikus Gerindra, Desmond J Mahesa.

    Mengikuti jejak ayahnya di dunia politik itu, kini Annisa menjadi calon legislatif (caleg) dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan (dapil) Banten II.

    Icha, sapaan akrabnya, berhasil mengalahkan politikus senior pada Pileg 2024 ini, seperti Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini dan anggota Komisi V DPR periode 2019-2024, Tubagus Haerul Jaman.

    Dia lolos ke Senayan dengan meraup 122.470 suara.

    Annisa merupakan perempuan kelahiran 17 Juli 2001.

     Annisa merupakan lulusan dari dua universitas, yakni Universitas Indonesia dan University of Melbourne.

    Dua tahun pertama, Annisa menempuh pendidikan sarjananya di Universitas Indonesia. 

    Kemudian, dia melanjutkan sisanya di Universitas Melbourne hingga mendapatkan gelar S1 di bidang manajemen pada 2023 lalu.

     

    Riwayat Pendidikan

    SMP Kharisma Bangsa Tangerang Selatan

    SMAN 34 Jakarta

    S1 Manajemen Universitas Indonesia

    S1 Manajemen University of Melbourne

    Riwayat Pekerjaan

    Internship coordinator/marketing officer di Ecare Careers di Melbourne, Australia (Oktober-Desember 2022)Social media manager di Warung Saco Betawi Peranakan (Juni 2021-Februari 2022)Harta Kekayaan 

    Di usianya yang masih muda ini, Annis tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp5,8 miliar.

    Dalam catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Annisa melaporkan hartanya pada 1 Juni 2024.

    Berikut rincian harta kekayaan Annisa, dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id:

    TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.571.445.000

    1. Tanah Seluas 6841 m2 di KAB / KOTA SERANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 684.100.000

    2. Tanah Seluas 17667 m2 di KAB / KOTA SERANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 529.940.000

    3. Tanah Seluas 546 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 70.000.000

    4. Tanah Seluas 22624 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 175.000.000

    5. Tanah Seluas 39124 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 195.620.000

    6. Tanah Seluas 1963 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 20.000.000

    7. Tanah Seluas 45670 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 324.285.000

    8. Tanah Seluas 20763 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 201.000.000

    9. Tanah Seluas 13640 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 136.400.000

    10. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 30.000.000

    11. Tanah Seluas 18010 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 180.100.000

    12. Tanah Seluas 923 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 25.000.000

    ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 2.200.000.000

    1. MOBIL, LEXUS SEDAN LX570 Tahun 2019, HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.200.000.000

    HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 536.500.000

    SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 562.500.000

    HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 5.870.445.000

    HUTANG Rp. —-

    TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp. 5.870.445.000 (*)

     

     

     

  • Kasus TNI Tembak Polisi di Lampung Diharap Tak Picu Konflik di Kedua Institusi

    Kasus TNI Tembak Polisi di Lampung Diharap Tak Picu Konflik di Kedua Institusi

    Kasus TNI Tembak Polisi di Lampung Diharap Tak Picu Konflik di Kedua Institusi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini, berharap kasus dua
    oknum TNI
    yang menembak tiga polisi di
    Lampung
    tidak memicu konflik lanjutan di antara kedua institusi.
    Sebelumnya, tiga polisi itu ditembak oleh dua oknum TNI saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung, pada Senin (17/3/2025) sore.
    “Fraksi PKS memohon dan berharap kejadian itu tidak memicu konflik dua institusi,” kata Jazuli, usai acara buka puasa bersama di Kawasan Pejaten, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
    Selepas kasus ini, anggota Komisi I DPR RI tersebut meminta TNI dan Polri tetap bersikap dewasa serta bersinergi dan bekerja sama.
    Menurut dia, pelaku yang mencoreng nama baik institusi adalah oknum.
    “Yang terjadi ini karena oknum. Maka institusi tetap harus sinergi dan bekerja sama. Tidak boleh institusinya tertarik atau ditarik untuk terkait dengan persoalan saling memanas dan segala macam. Ini jadi masalah,” ujar dia.
    Selain itu, PKS mendesak agar oknum-oknum yang melakukan pelanggaran harus ditindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
    Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengaku sangat prihatin atas kejadian penembakan yang menewaskan tiga polisi di Lampung.
    Padahal, seharusnya aparat penegak hukum bertugas melindungi agar hal-hal yang melanggar hukum tidak terjadi.
    Syaikhu berharap kasus ini menjadi pelajaran agar tidak lagi terulang ke depannya.
    “Ini harus semuanya berintrospeksi, apalagi ini di bulan suci, sehingga kaitan-kaitan yang sudah terjadi tidak terulang kembali pada kesempatan-kesempatan ke depan,” kata Syaikhu.
    “Dan tentu yang kedua harus semakin dikuatkan kaitan dengan integritas masing-masing institusi,” sambung dia.
    Tiga anggota yang tewas ditembak adalah Inspektur Satu (Iptu) Lusiyanto, Brigadir Kepala (Bripka) Petrus Apriyanto, dan Brigadir Dua (Bripda) Ghalib Surya Ganta.
    Ketiganya diduga ditembak oleh dua anggota TNI.
    Kronologi kasus ini bermula pada Senin siang, saat Polsek Negara Batin menerima informasi mengenai aktivitas judi sabung ayam di Kampung Karang Manik.
    Setelah penyelidikan awal, sebanyak 17 personel dikerahkan untuk melakukan penggerebekan di lokasi.
    Kapolsek Negara Batin, Iptu Lusiyanto, memimpin langsung operasi tersebut.
    Saat tim kepolisian tiba di arena sabung ayam, situasi awalnya tampak normal.
    Namun, tiba-tiba, mereka diserang dengan tembakan oleh orang tak dikenal.
    Ketiganya tertembak dan meninggal dunia di lokasi.
    Jenazah mereka kemudian dibawa ke RS Bhayangkara untuk diotopsi.
    Pasca-penembakan, anggota TNI yang terduga pelaku penembakan yang menewaskan tiga polisi di Lampung telah menyerahkan diri dan ditahan.
    Berdasarkan informasi yang diterima, terduga pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis selaku Dansubramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kamis Lusa, RUU TNI Akan Disahkan dalam Rapat Paripurna DPR

    Kamis Lusa, RUU TNI Akan Disahkan dalam Rapat Paripurna DPR

    Kamis Lusa, RUU TNI Akan Disahkan dalam Rapat Paripurna DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di
    DPR
    RI Jazuli Juwaini menyebut bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan disahkan pada rapat paripurna pada Kamis (20/3/2025) lusa.
    Menurut anggota Komisi I DPR RI ini, pembahasan
    RUU TNI
    sudah selesai dan diputuskan dibawa ke paripurna.
    “Mudah-mudahan, kalau tadi sudah dirapatkan. Itu selesai. Hari Kamis insya Allah diparipurnakan,” kata Jazuli di Kawasan Pejaten, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
    Jazuli menegaskan bahwa Fraksi PKS menyatakan untuk mendukung dan setuju terhadap RUU TNI yang dibahas di DPR.
    Pasalnya, PKS ingin posisi TNI diperkuat. Jazuli menilai, sebagai bangsa yang ingin bermarwah tinggi, maka tentaranya harus kuat.
    “Negara kalau enggak ada tentaranya, kuat enggak dia? Berwibawa apa enggak? Ya kan. Tentara harus kuat. Tetapi tentara kuat itu tidak boleh melanggar supremasi sipil seperti apa yang terjadi masa lalu,” ujarnya.
    Selama proses revisi, Jazuli memastikan bahwa tidak ada upaya menghidupkan lagi dwifungsi ABRI seperti era Orde Baru.
    Perubahan revisi
    UU TNI
    , menurut Jazuli, hanya terkait peran dan batas usia pensiun TNI.
    “Polri pensiunnya sudah naik umurnya. Hakim, jaksa sudah naik umurnya. Tentara belum naik umurnya. Maka kita dalam rangka menjaga prinsip keadilan antara lembaga-lembaga ini, nah itu kita ubah, kita naikkan usia pensiun,” katanya.
    Poin revisi lainnya soal posisi TNI di jabatan sipil. Jazuli menyebut, TNI aktif bisa mengisi 14 jabatan di kementerian/lembaga yang ditentukan.
    “Sudah tinggal 14 (kementerian/lembaga). Yang beririsan sama polisi sudah ditarik seperti tadi, narkotika, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan saya menjamin tidak akan ada dwifungsi ABRI yang direvisi itu cuma untuk penguatan,” ujar Jazuli menegaskan.
    Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyepakati RUU TNI untuk dibawa ke tingkat II atau rapat paripurna.
    Kesepakatan ini diambil dalam rapat pleno RUU TNI antara Komisi I DPR RI dan Pemerintah yang digelar pada Selasa, 18 Maret 2025.
    Dalam rapat pleno, delapan Fraksi di Komisi I DPR RI menyatakan sepakat membawa RUU TNI ke pembahasan tingkat dua atau rapat paripurna DPR RI untuk disahkan.
    “Selanjutnya, saya mohon persetujuannya apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi UU. Apakah dapat disetujui?” tanya Ketua Panja, Utut Adianto, Selasa.
    “Setuju,” jawab seluruh peserta rapat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Anggota DPR yang Ikut Panja RUU TNI, Diketuai Kader PDIP

    Daftar Anggota DPR yang Ikut Panja RUU TNI, Diketuai Kader PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) periode 2024—2029 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan secara diam-diam menuai kontroversi. Selain dilakukan di tengah efisiensi anggaran, rapat mendadak tersebut juga menimbulkan pertanyaan soal ‘karpet merah’ bagi prajurit TNI mengisi jabatan sipil. 

    Komisi I DPR RI telah membentuk Panja RUU TNI periode 2024—2029. Pembentukan Panja ini berdasarkan keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI pada 27 Februari 2025.

    Dalam pelanksanaannya Utut Adianto, yang merupakan Anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ditunjuk sebagai Ketua Panja RUU TNI.

    Sementara posisi Wakil Ketua ditempati oleh empat anggota DPR RI, yakni Dave Akbarshah Fikano Laksono yang merupakan kader Golkar (Jabar VIII), G. Budisatrio Djiwandono atau kader dari partai Gerindra (Kaltim), Ahmad Heryawan yang merupakan perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera (Jabar II), dan Anton Sukartono Suratto yang merupakan kader Demokrat (Jabar VI).

    Adapun, rapat panitia kerja (panja) antara DPR RI dengan pemerintah terkait pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta menjadi sorotan masyarakat setelah digeruduk oleh masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Sipil.

    Setidaknya ada dua persoalan yang disorot terkait pelaksanaan rapat panja mengenai Undang-Undang (UU) No.34/2004 tentang TNI tersebut.

    Pertama, berkaitan dengan pelaksanaan rapat di hotel mewah. Perhelatan rapat itu jadi soal lantaran digelar di tengah efisiensi anggaran. Apalagi, Hotel Fairmont yang terletak di Jalan Asia-Afrika, Senayan, Jakarta Selatan masuk kategori salah satu hotel bintang lima dan mewah di Jakarta.

    Kedua, persoalan itu berkaitan dengan penolakan RUU TNI yang dinilai dapat mengembalikan Dwifungsi TNI yang dimana militer aktif akan dapat menduduki jabatan-jabatan sipil. 

    Berikut daftar lengkap anggota DPR yang tergabung Panja RUU TNI berdasarkan fraksi dan daerah pemilihannya

    Ketua Panja RUU TNI: Drs. Utut Adianto (Jateng VII – Fraksi PDIP) 

    Wakil Ketua Panja RUU TNI:

    Dave Akbarshah Fikano Laksono (Jabar VIII – Fraksi Golkar)

    G. Budisatrio Djiwandono (Kaltim – Fraksi Gerindra)

    Ahmad Heryawan (Jabar II – Fraksi PKS)

    Anton Sukartono Suratto (Jabar VI – Fraksi Demokrat)

     

    Fraksi PDI Perjuangan (PDIP)

    1. Dr. H. Hasanuddin, S.E., M.M (Jabar IX)

    2. Junico B.P Siahaan, S.E (Jabar I)

    3. Ir. Rudianto Tjen (Babel)

    4. H. Rachmat Hidayat, S.H. (NTB II)

     

    Fraksi Golkar

    5. Nurul Arifin, S.SOS, M.Si (Jabar I)

    6. Yudha Novanza Utama (Sumsel I)

    7. Gavriel P. Novanto (NTT II)

     

    Fraksi Gerindra

    8. Ir. H. M. Endipat Wijaya, M.M (Kepri)

    9. Rachel Mariam Sayidina (Jabar II)

    10. Sabam Rajagukguk (Sumut II)

     

    Fraksi NasDem (F. NASDEM)

    11. Andina Thresia Narang, B. Comm. (Kalteng)

    12. Amelia Anggraini (Jateng VII)

     

    Fraksi PKB (F. PKB)

    13. H. Oleh Soleh, S.H. (Jabar XI)

    14. Drs. H. Taufiq R. Abdullah (Jateng VI)

     

    Fraksi PKS (F. PKS)

    15. Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A. (Banten II)

     

    Fraksi PAN (F. PAN)

    16. Farah Puteri Nahlia, B.A., M.Sc. (Jabar IX)

    17. Slamet Ariyadi, S.Psi., M.Sos. (Jatim XI)

     

    Fraksi Demokrat (F. DEMOKRAT)

    18. Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Banten I)