Xcloud.id

Tag: Jasra Putra

  • MBG Diminta Disetop Sementara Buntut Ratusan Anak Keracunan, BPOM Buka Suara

    MBG Diminta Disetop Sementara Buntut Ratusan Anak Keracunan, BPOM Buka Suara

    Jakarta –

    Belakangan, muncul usulan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait evaluasi menyeluruh program Makan Bergizi Gratis (MBG). KPAI mengusulkan untuk menghentikan sementara MBG, imbas dari banyaknya anak yang mengalami keracunan.

    “KPAI usul hentikan sementara, sampai benar benar instrumen panduan dan pengawasan yang sudah dibuat BGN benar benar dilaksanakan dengan baik,” kata Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra dalam keterangannya, Sabtu (20/9/2025).

    Saat ditanya mengenai hal ini, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Taruna Ikrar menegaskan bahwa pihaknya akan memperbaiki terkait proses pembuatan makanan hingga distribusi di MBG.

    Untuk informasi, BPOM RI memiliki tugas melakukan pengawasan menyeluruh dan terintegrasi terhadap keamanan, mutu, dan manfaat pangan yang disajikan dalam program MBG. Mulai dari hulu hingga hilir, serta melakukan penindakan terhadap potensi masalah keamanan pangan dan pemberdayaan masyarakat terkait makanan aman dan bergizi.

    “Badan POM sebagai pembantu Presiden tentu akan mendukung secara maksimal pelayanan ini (MBG). Ada hal-hal yang terjadi (keracunan), yang belum sesuai yang kita harapkan, ya kami akan perbaiki, memperbaiki diri,” kata Ikrar kepada wartawan di kantor BPOM RI, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Sebelumnya, KPAI, CISDI, dan WVI melakukan survei suara anak untuk program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan di 12 provinsi dengan 1.624 responden anak dan anak disabilitas. Survei dilaksanakan pada 14 April hingga 23 Agustus 2025.

    Dari hasil survei tersebut, ditemukan beberapa temuan penting. Salah satunya terkait kualitas makanan MBG.

    Data DKPI mencatat, dari 1.624 responden anak, ada 583 anak menerima makanan MBG sudah rusak, bau dan basi. Bahkan 11 responden menyatakan meski sudah rusak, bau, dan basi mereka tetap mengonsumsinya karena berbagai sebab.

    (dpy/naf)

  • Ratusan Siswa Jadi Korban Keracunan MBG, BGN Bakal Bentuk Tim Investigasi Nasional 22 September 2025

    Ratusan Siswa Jadi Korban Keracunan MBG, BGN Bakal Bentuk Tim Investigasi Nasional 22 September 2025

    Ratusan Siswa Jadi Korban Keracunan MBG, BGN Bakal Bentuk Tim Investigasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Gizi Nasional (BGN) akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab keracunan yang menimpa ratusan siswa usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Rencana pembentukan tim investigasi tersebut diungkapkan oleh Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang, pada Minggu (21/9/2025).
    “Kami rapat untuk membuat tim investigasi ini. Jadi kami enggak omon-omon,” ujar Nanik saat dihubungi Kompas.com, Minggu (21/9/2025).
    Tim investigasi itu, kata Nanik, akan beranggotakan dirinya dan ahli kimia yang diterjunkan langsung ke lapangan.
    “Saya akan membuat Tim Investigasi Keracunan yang dipimpin oleh ahli kimia dan kita akan langsung turun,” ujar Nanik.
    Tegasnya, kehadiran tim investigasi tersebut merupakan komitmen BGN dalam menyelidiki penyebab keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah.
    Selain tim investigasi, BGN akan membentuk kontak hotline agar masyarakat bisa langsung melapor jika ada temuan kasus keracunan.
    “Kami akan bikin hotline, hotline untuk orang mengadu kalau ada keracunan,” tegas Nanik.
    Dalam beberapa waktu terakhir, kasus keracunan MBG terjadi di sejumlah daerah. Mulai dari Garut, Jawa Barat, di mana 569 siswa mengalami gejala muntah, mual, dan diare usai menyantap menu MBG, per Jumat (19/9/2025).
    Selain di Garut, 230 siswa juga mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.
    KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTY Belasan siswa SD Negeri19 Kota Tual, Maluku menjalani perawatan di Rumah Sakit Maren karena diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis (MBG) di sekolah mereka, Kamis (18/9/2025)
    Sebanyak 44 dari 230 siswa tersebut masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Trikora Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan.
    Sebanyak 44 dari 230 siswa tersebut masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Trikora Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan.
    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengatakan, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.
    Pasalnya, kasus keracunan makanan yang dialami anak-anak di berbagai daerah akibat program tersebut sudah tidak bisa ditolerir.
    Terbaru, terjadi kasus keracunan yang menimpa siswa di kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
    “Saya kira pertahanan anak sekecil itu, sangat berbeda dengan orang dewasa. Apalagi kita tahu, kebijakan negara yang mengetahui kondisi dari dalam keluarga (masih sulit ditembus),” kata Jasra dalam keterangan resmi, Sabtu (20/9/2025).
    KPAI menyoroti berbagai peristiwa keracunan makanan yang terus meningkat. Hal ini menurutnya perlu evaluasi secara menyeluruh dari pemerintah, termasuk oleh BGN selaku penyelenggaranya.
    “Pemerintah perlu evaluasi menyeluruh program MBG. KPAI usul hentikan sementara, sampai benar benar instrumen panduan dan pengawasan yang sudah dibuat BGN benar-benar dilaksanakan dengan baik,” ujar Jasra.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPAI Tegaskan Keracunan MBG Tak Bisa Ditolerir, Minta Dihentikan Sementara

    KPAI Tegaskan Keracunan MBG Tak Bisa Ditolerir, Minta Dihentikan Sementara

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) imbas kasus keracunan yang kian bertambah di kalangan anak-anak sekolah.

    Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyebut bahwa kasus keracunan pada program MBG tak lagi bisa ditolerir, mengingat dialami salah satunya oleh anak setingkat pendidikan anak usia dini (PAUD).

    “Saya kira pertahanan anak sekecil itu, sangat berbeda dengan orang dewasa. Apalagi kita tahu, kebijakan negara yang mengetahui kondisi dari dalam keluarga masih sulit ditembus. Padahal kita tahu anak tidak mudah mendeskripsikan kondisi kesehatannya,” katanya saat dihubungi Bisnis, Minggu (21/9/2025).

    Jasra menegaskan, satu kasus anak keracunan sudah cukup banyak bagi KPAI, lebih lagi apabila jumlah peristiwanya semakin banyak.

    Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan agar pemerintah menghentikan sementara program MBG sebelum instrumen panduan dan pengawasan yang dibuat Badan Gizi Nasional (BGN) dapat terlaksana dengan baik.

    Dia lantas menganalogikan akselerasi program MBG dengan berkendara mobil. Menurutnya, percepatan target peningkatan penerima manfaat proyek mercusuar pemerintah ini perlu diiringi dengan kontrol yang baik.

    “Sehingga penting pencapaian penjangkauan program MBG segera mengerem sejenak, lihat lagi kondisi, antisipasi, pengawasan, kalau program ini ingin ngebut sampai akhir tahun dalam memenuhi target,” ujar Jasra.

    Di samping itu, KPAI juga menggarisbawahi tentang kesadaran dan kepekaan perihal kesehatan anak, yang menurutnya perlu ditangani petugas khusus terutama di lingkungan sekolah.

    “Begitu juga bila mengalami situasi darurat, perlu alat-alat yang terstandarisasi baik. Agar [anak-anak] dapat diselamatkan, karena pertahanan mereka tidak sekuat kita,” ujarnya.

    Sementara itu, KPAI bersama lembaga masyarakat sipil seperti Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (Cisdi) dan Wahana Visi Indonesia (WVI) telah melaksanakan Survei Suara Anak Untuk Program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan di 12 provinsi dengan 1.624 responden anak dan anak disabilitas pada 14 April— 23 Agustus 2025 lalu.

    KPAI menemukan setidaknya 5 hal penting, yang pertama yakni 583 anak mengaku pernah menerima makanan MBG dalam kondisi rusak, bau, atau basi.

    Kedua, sebanyak 11 anak bahkan menyatakan, tetap mengonsumsi makanan yang rusak karena berbagai alasan. Ketiga, anak-anak meminta perbaikan kualitas makanan, wadah penyajian, ketepatan waktu distribusi.

    Keempat, survei tersebut menemukan bahwa anak-anak  mengeluhkan adanya buah/sayur berulat serta makanan berbau tidak sedap. Temuan terakhir ialah penekanan mengenai pentingnya edukasi gizi bagi siswa, orang tua, dan penyedia MBG.

  • Buntut Kasus Keracunan, MBG Didesak Dihentikan Sementara hingga Evaluasi Menyeluruh Dilakukan Nasional 21 September 2025

    Buntut Kasus Keracunan, MBG Didesak Dihentikan Sementara hingga Evaluasi Menyeluruh Dilakukan Nasional 21 September 2025

    Buntut Kasus Keracunan, MBG Didesak Dihentikan Sementara hingga Evaluasi Menyeluruh Dilakukan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) di berbagai daerah berujung pada munculnya desakan dari berbagai pihak untuk mengevaluasi program ini secara menyeluruh.
    Program prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini sejatinya bertujuan mulia: mengurangi malanutrisi, menciptakan lapangan kerja, serta menopang ketahanan ekonomi.
    Namun, yang terjadi di lapangan, MBG justru menunjukkan potret nyata dari lemahnya pengawasan negara terhadap kualitas gizi dan keamanan pangan anak-anak sekolah.
    Mendengar banyak kasus keracunan MBG, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.
    “Tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” kata Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
    Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai bahwa kasus keracunan makanan yang dialami anak-anak di berbagai daerah akibat program tersebut sudah tidak bisa lagi ditolerir.
    Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengatakan, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Jasra mengusulkan Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggaranya, untuk menghentikan sementara program MBG karena peristiwa keracunan makanan yang terus meningkat.
    “KPAI usul hentikan sementara, sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan yang sudah dibuat BGN benar-benar dilaksanakan dengan baik,” ujar Jasra.
    Dia menjelaskan, pemerintah perlu menyadari dan peka dengan masalah dan kondisi kesehatan anak-anak yang menjadi penerima manfaat program MBG.
    “Saya kira pertahanan anak sekecil itu, sangat berbeda dengan orang dewasa. Apalagi kita tahu, kebijakan negara yang mengetahui kondisi dari dalam keluarga (masih sulit ditembus),” kata Jasra.
    Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari juga senada dengan usulan KPAI.
    Ia menyebut perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
    Qodari mengatakan, pelaksanaan program MBG perlu dibenahi mulai dari mekanisme hingga kelembagaan guna mencegah kembali terulangnya kasus keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah.
    “Memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan, dan perbaikan dari berbagai macam sisi. Ini sedang berlangsung prosesnya, doakan. Ini sudah
    wake up call
    , bagaimana bahwa ini harus bisa diperbaiki dengan secepat-cepatnya. Yang kita khawatirkan adalah accident di daerah-daerah terpencil yang fokusnya belum sebaik seperti di daerah perkotaan,” kata Qodari di Jakarta, dilansir dari ANTARA, Sabtu (20/9/2025).
    MBG, kata Qodari, seharusnya dirancang sebagai program dengan standar nol kasus atau zero accident.
    “Hemat saya (MBG) perlu perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi pendirian SPPG-nya maupun juga dari segi delivery-nya di lapangan,” ujar Qodari.
    BGN sebagai pelaksana program MBG seharusnya dapat mencegah kasus keracunan tersebut.
    Tegasnya, program MBG tidak boleh dijalankan dengan kesalahan sekecil apapun.
    “Kan MBG tingkat accident-nya cuma 5 persen, cuman 1 persen, enggak bisa. Ini ada program dengan
    zero tolerance
    terhadap
    accident
    . Jadi MBG itu harus
    perfect
    , harus sempurna. Setiap hari, sepanjang tahun, selama program ini (berjalan), itu yang harus dituju oleh para pihak yang terlibat dengan MBG,” ujar Qodari.
    Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) Khairul Hidayati menekankan pentingnya penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di tengah isu pangan yang kian sensitif.
    SPPG bukan hanya sekadar dapur pelayanan gizi, tetapi juga sebagai ujung tombak pelaksanaan program MBG yang menjadi amanat Presiden Prabowo.
    “SPPG bukan hanya dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah BGN serta ujung tombak program MBG di mata masyarakat. Apa yang dilakukan SPPG di lapangan, baik besar maupun kecil, akan ikut memengaruhi bagaimana publik memandang program dan lembaga ini,” ujar Hida dalam keterangan resmi, Sabtu (20/9/2025).
    Ia mengatakan, peran komunikasi publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG cukup penting.
    “SPPG berperan vital untuk pelayanan gizi di masyarakat. Namun, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu pangan dan gizi, peran SPPG tidak lagi sebatas teknis,” ujar Hida.
    Dia mengatakan, setiap peristiwa yang menyangkut pangan dan gizi akan cepat menyebar dan memengaruhi persepsi publik, termasuk beberapa insiden keamanan pangan yang belakangan mencuat.
    “Kondisi tersebut menuntut kita untuk tidak hanya sigap dalam pelayanan, tetapi juga mampu menjelaskan dengan baik kepada publik,” ungkap Hida.
    Dalam pelaksanaannya, terjadi kasus keracunan MBG di sejumlah daerah.
    Di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, ratusan pelajar diduga keracunan usai menyantap menu MBG di sekolah pada Rabu (17/9/2025).
    Data dari RS Trikora Salakan hingga Kamis (18/9/2025) pukul 07.00 WITA mencatat jumlah korban mencapai 251 pelajar.
    Ratusan pelajar yang terdampak berasal dari berbagai sekolah di Banggai Kepulauan, yakni SMA 1 Tinangkung, SMK 1 Tinangkung, SDN Tompudau, SDN Pembina, SDN Saiyong, dan MTs Alkhairaat Salakan.
    Tercatat ada sekitar 90 orang siswa yang diduga keracunan makanan MBG di MTsN dan SMAN yang berada di Kecamatan Empang pada Rabu (17/9/2025).
    Di Maluku, belasan siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri 19 Kota Tual diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG yang disediakan di sekolah tersebut pada Kamis (18/9/2025).
    Para siswa yang menyantap makanan bergizi gratis ini mengalami mual, pusing, dan sakit kepala usai menyantap hidangan yang disediakan.
    Akibat kejadian itu, belasan siswa tersebut terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Maren di Kota Tual untuk menjalani perawatan medis.
    Terbaru menimpa 569 siswa di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Kamis (18/9/2025).
    Sebanyak 194 pelajar dari tingkat SD, SMP, hingga SMA dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan dari program MBG. Mayoritas siswa berasal dari Kecamatan Kadungora.
    Dari jumlah tersebut, 177 siswa mengalami gejala ringan, sedangkan 19 lainnya harus menjalani perawatan intensif di Puskesmas Kadungora.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala Daerah Jangan Abai Perlindungan Anak

    Kepala Daerah Jangan Abai Perlindungan Anak

    JAKARTA – Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengunjungi rumah orangtua Vania Aprilia (8) warga Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut, anak korban meninggal akibat pesta rakyat pernikahan anak Kang Dedi Mulyadi (KDM) Gubernur Jawa Barat pada Sabtu kemarin, 19 Juli 2025.

    “Kita mendorong regulasi perlindungan anak di daerah dapat tegak, setegak-tegaknya. Dengan peristiwa memilukan ini, roh Jawa Barat sebagai kota pelindung anak harus disegarkan kembali. Setiap jajaran di Jawa Barat harus merasa setiap anak Jawa Barat adalah anak-anak kita, termasuk korban,” kata Jasra saat dikonfirmasi VOI, Minggu, 20 Juli 2025.

    Menurut KPAI, lantangnya suara soal perlindungan anak di Jawa Barat, tidak selantang di kasus meninggalnya seorang anak di tengah pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat.

    Banyak netizen kecewa dengan pernyataan Gubernur Jabar, yang tidak konsisten, antara pernyataan sebelum kejadian dan sesudah kejadian.

    “KPAI mendorong dalam situasi apapun, keberpihakan kepada kelompok rentan, harus menjadi pertimbangan utama. Terutama anak, lansia, ibu hamil, disabilitas, orang sakit,” katanya.

    KPAI menyebut, Jawa Barat sangat konsisten dan keras bicara perlindungan anak, sangat tegak lurus pemimpinnya.

    “Peristiwa pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat ini menjadi ujian untuk pemerintah agar lebih berani lagi bicara perlindungan anak. Sehingga kita mendorong atas meninggalnya seorang anak di acara Gubernur, agar kedepan bisa lebih baik lagi dalam menyuarakan hak anak,” katanya.

    Kegiatan pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat tersebut dinilai KPAI kurang diantisipasi dengan kehadiran kelompok rentan.

    “Kita harusnya belajar dari beberapa peristiwa kerumunan yang mengorbankan kelompok rentan. Pengabaian hal ini yang perlu diperhatikan Kepolisian saat mengolah TKP. Mungkinkah pengabaian hal tersebut bisa menjadi pijakan awal dalam mengungkap peristiwa,” ujarnya.

    Lebih lanjut KPAI berharap agar para aktivis anak, pemerhati anak di beri kesempatan untuk memberi masukan agar Jawa Barat bisa evaluasi Kota Layak Anak terkait peristiwa pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat.

    Seperti diketahui, insiden yang menyebabkan tiga orang tewas dalam acara pesta rakyat itu merupakan rangkaian pesta pernikahan Wakil Bupati Garut Luthfianisa Putri Karlina dengan Maula Akbar, putra dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Kericuhan tersebut menyebabkan 26 orang harus dibawa ke rumah sakit dan tiga orang meninggal dunia.

    Yakni seorang anak usia delapan tahun bernama Vania Aprilia, warga Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota. Kemudian Dewi Jubaeda (61) dan seorang anggota Polres Garut Bripka Cecep Saeful Bahri (39).

  • KPAI Soroti Kasus Bocah Usia 5 Tahun Tewas Tersengat Listrik di Taman Radio Dalam, Jaksel

    KPAI Soroti Kasus Bocah Usia 5 Tahun Tewas Tersengat Listrik di Taman Radio Dalam, Jaksel

    JAKARTA – Bocah berusia 5 tahun ditemukan tewas mengenaskan akibat tersetrum listrik di dalam sebuah taman bermain, kawasan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu kemarin (05/06/2025).

    Korban ditemukan dalam kondisi telungkup dengan tubuh sudah menghitam diduga akibat sengatan listrik. Di dekat tubuh korban terdapat tiang listrik.

    Kejadian tersebut mendapat sorotan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI mengajak seluruh pihak untuk melihat lokasi fasilitas umum seperti taman terbuka agar lebih mendapatkan perhatian, perawatan dan penjagaan ketat dari petugas taman.

    “Soal tata ruang, taman bermain dan peruntukkannya yang harus kembali di lihat. Karena bila persoalan ini di biarkan tidur alias diam saja, maka tidak menutup kemungkinan, korban selanjutnya adalah anak-anak kita. Sehingga dalam peristiwa ini, penting berbagai dugaan penyebab dikembangkan dan menjadi perhatian,” ujar Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra dalam keterangannya kepada VOI, Minggu (06/07/2025).

    KPAI akan melakukan jemput bola untuk memastikan kembali keamanan tiang listrik di sejumlah wilayah di daerah terutama yang bersinggungan langsung dengan tempat bermain anak.

    “Saya pernah melihat situasi membahayakan, kabel-kabel yang tidak terperhatikan lama. Sehingga tidak ada yang menyentuh. Seperti kabel optik FO (fiber optik) yang menempel di tiang tiang PLN dengan menjuntai ke bawah dan kurang diperhatikan sejak lama. Atau ketika menginjak di area tiang listrik keluar daya setrum, itu juga pernah terjadi,” katanya.

    Jasra menegaskan, perlindungan anak merupakan bagian dari perlindungan dan perawatan khusus. Artinya segala ancaman di sekitar anak harusnya di kurangi, makanya ada istilah kondisi lingkungan sangat menentukan situasi anak.

    “Sehingga penting lingkungan menciptakan ruang perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, dan sosial. Indonesia memiliki Undang-Undang khusus terkait anak, karena memang perlunya perwujudan keberpihakan keadilan, bila bicaranya anak,” ujarnya.

    Terkait hal tersebut, Jasra mengatakan KPAI tidak dapat memenuhinya sendiri, sehingga pemerintah dan pemerintah daerah punya kewajiban penyelenggaraan perlindungan anak sampai 18 tahun.

    “Tapi apakah bila penegakan keadilan ini tidak dijalankan melalui Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dapat disangsi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), menyebutkan penyelenggaraan perlindungan anak secara keseluruhan mencakup perlindungan khusus,” katanya.

    Lebih lanjut Jasra mengatakan, perlindungan anak dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak merupakan upaya perlindungan yang diberikan untuk semua anak tanpa kecuali oleh negera termasuk pemerintah dan pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan.

    “Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menikmati perlindungan khusus, dan akan diberi

    kesempatan dan fasilitas. Dalam pemberlakuan undang-undang untuk tujuan ini, kepentingan terbaik anak adalah pertimbangan utama,” paparnya.

    Sementara terkait tewasnya bocah 5 tahun di taman bermain kawasan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, KPAI menilai adanya fenomena penelantaran anak.

    “Sehingga mengalami peristiwa yang harus ditanggungnya, yang sebenarnya tidak pantas harus ditanggung anak berumur 5 tahun. Untuk itulah kita memiliki Peraturan Pemerintah tentang Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus,” katanya.

  • 160 Anak dan Difabel Ikut Lomba Melukis-Mewarnai Hari Bhayangkara Ke-79

    160 Anak dan Difabel Ikut Lomba Melukis-Mewarnai Hari Bhayangkara Ke-79

    Jakarta –

    Polri menggelar lomba melukis dan mewarnai rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79. Sebanyak 160 anak dan difabel turut serta dalam kompetisi itu.

    Lomba digelar di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, Minggu (29/6/2025). Kegiatan dibuka langsung oleh Karo Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Gatot Repli Handoko.

    Gatot mengatakan lomba mewarnai-melukis bagi anak dan difabel itu juga sebagai bentuk nyata dan komitmen Polri di tengah masyarakat.

    “Mabes Polri bersama Polda Metro Jaya di momen Hari Bhayangkara ke-79 ini ingin berbagi kebersamaan dengan adik-adik dan difabel,” ujar Gatot dalam sambutannya.

    “Lomba ini menjadi wujud nyata dari komitmen Polri untuk masyarakat melalui sarana seni dan interaksi personal,” tuturnya.

    Kegiatan dibuka langsung oleh Karo Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Gatot Repli Handoko. (Dok. Polri)

    Gatot mengatakan melalui kegiatan ini anak-anak dan difabel diharapkan dapat mengenal lebih dekat Polri dengan sarana yang menyenangkan. Di lokasi, turut dihadirkan unit anjing pelacak K9 dari Direktorat Polisi Satwa sebagai salah satu sarana interaksi.

    “Jadi, harapannya, di hari ulang tahun ke-79 Polri ini, kami benar-benar ingin mendekatkan diri sesuai dengan tagline ‘Polri untuk Masyarakat’,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Gatot mengatakan seluruh hasil lomba lukis dan mewarnai itu akan dinilai oleh tiga dewan juri, yakni Wakil Ketua KPAI Jasra Putra, seniman Yan Fathony, dan Nayla, yang merupakan pemenang lomba lukis difabel tahun 2024.

    (ond/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Apresiasi Program Barak Militer Dedi Mulyadi, Kak Seto: Semua Anak Berubah Ingin Jadi TNI Denpasar 28 Mei 2025

    Apresiasi Program Barak Militer Dedi Mulyadi, Kak Seto: Semua Anak Berubah Ingin Jadi TNI Denpasar 28 Mei 2025

    Apresiasi Program Barak Militer Dedi Mulyadi, Kak Seto: Semua Anak Berubah Ingin Jadi TNI
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi menilai program
    pendidikan berkarakter
    yang digagas Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , berhasil untuk perkembangan psikologi anak.
    Program tersebut mampu mengubah sikap dan karakter anak. Bahkan, ada anak yang sebelumnya bercita-cita jadi dokter, berubah ingin menjadi anggota TNI.
    “Sekarang tanya kepada anak dan lihat hasilnya, ternyata sangat cocok. Bahkan semua anak yang ingin menjadi dokter,
    lawyer
    , YouTuber berubah kok, ingin jadi anggota TNI. Alasannya apa? Mencintai Tanah Air, disiplin, jadi percaya diri, dan sebagainya,” kata
    Kak Seto
    di Denpasar, Bali, pada Rabu (28/5/2025).
    Ia mengungkapkan, anak-anak yang mengikuti program tersebut banyak yang mengaku senang dan merasa bangga.
    “Kami diizinkan untuk melihat juga dan suara anak juga menyatakan sangat bangga, sangat senang karena hidupnya teratur dan tetap diberikan waktu untuk tetap belajar,” kata dia.
    Meski diklaim sukses, Kak Seto mengatakan program mengirim anak bermasalah ke barak militer tersebut tidak serta-merta bisa diterapkan di provinsi lain.
    Menurutnya, setiap provinsi harus memiliki program tersendiri sesuai karakter kedaerahan setempat. Asalkan, bisa mengatasi persoalan anak bermasalah dan mengubah mereka menjadi lebih baik.
    “Kan ini sudah di semacam
    treatment
    oleh pendidikan nonformal di barak, dan apapun itu mau barak militer. Kalau gubernur DKI kan ke perpustakaan, ke gelanggang olahraga, ke alam bebas, monggo silakan. Pilihan masing-masing dari pemda, tapi arahnya demi kepentingan terbaik anak dan tetap ramah anak. Kami lihat bahwa Kang Dedi Mulyadi sudah cukup bijak, ada melibatkan unsur Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perlindungan Anak untuk mengobrol,” kata dia.
    Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjalankan program
    Pendidikan Berkarakter
    Bela Negara dalam rangka mendidik anak-anak “nakal” di Jawa Barat.
    Program tersebut bekerja sama dengan Kodam III Siliwangi.
    Di sisi lain, program ini juga tak luput dari kritik sejumlah pihak.
    Salah satunya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (
    KPAI
    ) yang mendesak Dedi Mulyadi agar menghentikan program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer.
    Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menegaskan, penghentian program tersebut harus dilakukan hingga ada evaluasi mengenai pelaksanaan dan dampaknya terhadap anak-anak.
    “Kami sudah menyampaikan hasil pengawasan kemarin kepada pemerintah daerah. Dan hasil pengawasan kita itu pertama agar program ini untuk sementara dihentikan, sampai dilakukan evaluasi terutama terkait regulasi,” ujar Jasra saat dilansir dari
    Kompas.com
    , Senin (26/5/2025).
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tanggapi Kasus Keracunan MBG, KPAI: Pengawasan Berlapis Perlu Dilakukan

    Tanggapi Kasus Keracunan MBG, KPAI: Pengawasan Berlapis Perlu Dilakukan

    Tanggapi Kasus Keracunan MBG, KPAI: Pengawasan Berlapis Perlu Dilakukan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (
    KPAI
    ) mengatakan, perlu ada pengawasan ketat dan berlapis terhadap pelaksanaan Program
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG).
    Menurut Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, pengawasan ketat tersebut perlu dilakukan guna menghindari terjadinya kasus
    keracunan
    makanan usai menyantap menu
    makan bergizi gratis
    .
    “Pengawasan berlapis perlu dilakukan, dengan melibatkan masyarakat, orang tua siswa, sekolah, dan terutama siswa selaku penerima manfaat program secara langsung,” kata Jasra di Jakarta, Jumat (2/5/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Untuk itu, dia mengatakan, KPAI siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional (
    BGN
    ) untuk mengawasi penyelenggaraan MBG.
    “KPAI dan mitra KPAI di daerah, yaitu KPAD menyatakan siap berkomitmen dan bersinergi dengan BGN untuk pengawasan penyelenggaraan keberlangsungan MBG,” ujarnya.
    Selain mengantisipasi kasus keracunan makanan, Jasra mengatakan, pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi keterlambatan kedatangan makanan, keterlambatan mengonsumsi, maupun proses pencampuran bumbu dan lauk yang belum matang sempurna.
    Lebih lanjut, dia menyebut, KPAI menyayangkan sejumlah kasus keracunan makanan yang masih terjadi hingga saat ini. Terbaru, sebanyak 342 siswa SMPN di Bandung, Jawa Barat, mengalami keracunan usai menyantap hidangan makan bergizi gratis.
    “Tentu ini harus menjadi perhatian kita semua, karena ini (MBG) direncanakan akan dikonsumsi semua anak, setiap hari, yang berdampak langsung kepada proses penyelenggaraan pendidikan di manapun anak berada, baik di sekolah maupun luar sekolah. Begitupun dampak keracunan makanan akan mempengaruhi aktivitas anak secara keseluruhan, baik di rumah maupun lingkungan,” kata Jasra Putra.
    Kemudian, berdasarkan catatan KPAI, dalam kurun waktu tiga bulan sejak Program MBG berjalan, tercatat sedikitnya 320 siswa diduga keracunan makanan dari paket MBG yang dibagikan kepada siswa di beberapa daerah.
    Dengan kata lain, sekitar 0,0156 persen kasus jika dibandingkan dengan penerima manfaat Program MBG yang mencapai sebanyak 2,05 juta anak per Maret 2025.
    Untuk diketahui, KPAI telah mengunjungi pelaksanaan MBG di beberapa daerah yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat sejak dilaksanakan pada 6 Januari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPAI Cek Anak Penderita ISPA Akibat Bau Tak Sedap RDF Rorotan

    KPAI Cek Anak Penderita ISPA Akibat Bau Tak Sedap RDF Rorotan

    Jakarta –

    Sejumlah anak dilaporkan mengalami infeksi mata dan saluran pernapasan saat uji coba Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecek kondisi terkini anak yang kena infeksi mata dan saluran pernapasan.

    Jasra Putra selaku Wakil Ketua KPAI melaporkan ia langsung mencium bau menyengat begitu mendekati area terdampak. Yakni Komplek JGC di kluster Shinano, Cakung, Jakarta Timur dan Kampung Karang Tengah, Cilincing, Jakarta Utara. Jasra bergegas memakai masker.

    “Pengaduan warga pada KPAI, anak-anak mengalami batuk, pilek, mata perih dan demam yang berkepanjangan,” kata Jasra dalam keterangannya, Selasa (25/3/2025).

    Pasangan suami istri berinisal A dan S membawa anaknya yang berusia 2 tahun. Mereka sambil memperlihatkan kondisi anak dan hasil rekam medis rumah sakit. Hasil laboratorium rumah sakit menyatakan anak mereka mengalami pneumonia yang disertai panas.

    Cerita lain datang dari ibu berinisial P. P yang memiliki 3 anak kecil melaporkan kondisi buah hatinya yang mengalami ISPA. P juga sedang menjaga mertuanya yang lansia, dan terganggu pernafasannya akibat bau tak sedap tersebut.

    Bau dari uji coba RDF Rorotan ini tetap tercium meski P dan keluarganya berada di dalam rumah. P sebetulnya sudah mengakali dengan menutup semua celah di dalam rumah. Namun hal ini justru berdampak pada kulit anak-anaknya karena sirkulasi udara yang lembab.

    Kondisi anak terkena gangguan pernafasan juga dialami ibu berinisial E. Selama 2 bulan uji coba RDF Rorotan, anaknya sudah 4 kali bolak-balik ke rumah sakit. Dalam lubuk hatinya, ia berharap pemberhentian uji coba RDF bisa mengembalikan kondisi anaknya seperti semula.

    Jasra juga sempat berbincang dengan ibu berinisial I. Anak dari I sampai sekarang masih batuk. Meski anaknya sudah didatangi petugas puskesmas, namun ia kecewa dirinya diminta mengambil obat di puskesmas yang jaraknya cukup jauh dari rumahnya.

    Di belakang masjid, Jasra menjumpai 4 anak perempuan dan 1 laki laki yang sedang bermain. Mereka mengeluh kerap mencium bau tak sedap baik di sekolah maupun di rumah.

    KPAI menerima 3 video dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Rorotan. Pada video pertama, ada anak-anak yang menutup hidungnya saat tengah belajar di sekolah. Video selanjutnya ada testimoni dari pelajar yang menyatakan tak nyaman karena bau. Kemudian, juga ada pernyataan tiga pasutri yang mengeluhkan bau tidak sedap meski sedang berada di perkarangan rumah.

    “KPAI cukup prihatin apa yang dialami warga, terutama bayi, balita dan anak-anak. Para orang tua sambil membawa anak menyampaikan apa yang mereka rasakan. Tak hanya menyampaikan kondisi, mereka juga melengkapinya dengan bukti rekam medis, untuk meyakinkan,” ujar Jasra.

    Salah satu warga yang berprofesi sebagai dokter, kata Jasra, mengatakan saat membuka duren di teras rumah, debu-debu langsung menempel di buah duren. Sehingga tampak jelas abu yang diduga bekas pembakaran sampah yang menimbulkan bau tersebut.

    Ia meminta agar alat ukur kualitas udara yang dimiliki warga, yang menunjukkan indikator warna orange dan ungu dapat dibandingkan dengan alat ukur kualitas udara yang dimiliki RDF. Agar petugas benar-benar mau memperhatikan gejala ISPA yang terjadi.

    “Memang kalau dengar cerita dari para ibu yang tadi berkumpul di JGC, dampak bau sangat menyengat, meski semua ditutup, masih masuk rumah. Akhirnya semua celah pintu dan jendela yang masih bisa masuk bau (ditutup) warga. Namun mereka khawatir anak anak mengalami alergi,” sambungnya.

    Warga turut memohon kapada KPAI untuk menyampaikan kondisi yang mereka alami kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan. KPAI juga menyampaikan kondisi anak-anak yang terkena penyakit akibat bau tak sedap sudah berangsur pulih semenjak uji coba RDF Rorotan dihentikan.

    “Terakhir warga memiliki harapan besar, agar RDF berubah fungsi, atau solusi permanen,” ucap Jasra.

    Sebelumnya diberitakan, uji coba RDF Rorotan, Jakarta Utara, dihentikan sementara. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menargetkan RDF Rorotan beroperasi kembali akhir Juli 2025.

    “Kami berharap sekitar bulan Juli sudah siap, sudah rapih diharapkan,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Asep Kuswanto di RDF Rorotan, Jakarta Utara, Selasa (25/3/2025).

    Pasalnya, untuk mengoperasikan kembali RDF Rorotan, Dinas LH akan menambah beberapa fasilitas terlebih dahulu. Salah satunya adalah penambahan deodorizer yang merupakan alat atau zat penghilang bau.

    (isa/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini