Xcloud.id

Tag: Jarot Winarno

  • Komdigi Targetkan Penetrasi 5G Sentuh 32% pada 2030, Masih Tertinggal dari Malaysia

    Komdigi Targetkan Penetrasi 5G Sentuh 32% pada 2030, Masih Tertinggal dari Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan penetrasi internet 5G pada 2030 ditargetkan dapat menyentuh 32% dari total populasi. Adapun pada awal 2025, penetrasi 5G Tanah Air masih berkisar 4%-5%.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan pemerintah berupaya mendorong internet yang lebih baik kepada masyarakat, termasuk melalui jaringan 5G.

    “Pemerintahan mencanangkan 32 persen setidaknya jaringan 5G di itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

    Dia menjelaskan saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya masih 10 persen dari total populasi, atau tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80 persen.

    Komdigi mendorong kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan teknologi internet yang lebih baik ke depan.

    Sebelumnya, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan pada satu tahun pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran cenderung fokus pada perbaikan ketahanan pangan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerataan pendidikan berkualitas, dan pemerataan ekonomi melalui koperasi.

    Adapun harapan akan terobosan serupa di sektor telekomunikasi (telko) dan teknologi informasi komunikasi (TIK) belum terwujud.

    Sigit menekankan bahwa sektor telko memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencerdaskan bangsa di era digital, serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan siber. Meski demikian, setelah satu tahun pemerintahan hingga Oktober 2025, perkembangan 5G di Indonesia hanya bergerak sedikit.

    “Ada kemajuan kebijakan seperti lelang pita 1,4 GHz untuk Broadband Wireless Access (BWA) dan konsultasi 2,6 GHz, tetapi penetrasi 5G masih rendah, berada di angka single-digit persentase sejak peluncuran komersial pada 2021, Indonesia tercatat tertinggal dalam peringkat performa broadband dibanding tetangga Asean,” kata Sigit kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

    Speedtest Global Index mengungkap pada Juli 2025 mengungkap kecepatan internet Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, baik untuk internet seluler maupun fixed broadband.

    Dalam hal internet seluler, Indonesia berada di peringkat 8 di Asia Tenggara dengan kecepatan rata-rata 42,85 Mbps pada Juli 2025, hanya unggul tipis dari Laos.

    Tidak hanya, Sigit, merujuk penilaian kualitas kematangan regulasi ITU. Menurut dashboard ICT Regulatory Tracker (Gen5 / ITU), Indonesia tercatat sebagai Generation 2 (G2) dengan skor ~57 pada 2024. Nilai ini masuk dalam kategori “Early open markets”. 

    Untuk diketahui, ITU ICT Regulatory Tracker adalah alat berbasis bukti yang dikembangkan oleh ITU untuk membantu pembuat kebijakan dan regulator memahami evolusi regulasi ICT.

    Tracker ini terdiri dari 50 indikator yang dikelompokkan dalam empat pilar: otoritas regulasi, mandat regulasi, rezim regulasi, dan kerangka kompetisi. Klasifikasi generasi (G1–G5) mencerminkan kemajuan dari regulasi monopoli tertutup ke pasar digital yang matang dan kolaboratif.

    Adapun “Early Open Market” (G2) berarti suatu negara masih dalam tahap di mana regulasi mulai membuka pasar untuk kompetisi, tetapi masih didominasi oleh pendekatan tradisional dengan intervensi pemerintah yang kuat.

  • WIKA dan WTJJ Ukir Kebanggaan Indonesia di Panggung Dunia melalui Inovasi dan Teknologi Kelas Dunia Nasional 24 Oktober 2025

    WIKA dan WTJJ Ukir Kebanggaan Indonesia di Panggung Dunia melalui Inovasi dan Teknologi Kelas Dunia Nasional 24 Oktober 2025

    WIKA dan WTJJ Ukir Kebanggaan Indonesia di Panggung Dunia melalui Inovasi dan Teknologi Kelas Dunia
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan WIKA dan anak perusahaannya, PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur (WTJJ), yang berhasil meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Year in Infrastructure (YII) Going Digital Awards 2025 di Amsterdam, Belanda.
    Kemenangan WIKA dalam kategori Energy Production dan WTJJ dalam kategori Water and Waste Water menjadi bukti nyata kemampuan bangsa Indonesia dalam menghadirkan solusi infrastruktur berkelas dunia berbasis teknologi digital dan prinsip keberlanjutan.
    Dalam kategori Energy Production, WIKA menghadirkan proyek
    refuse derived fuel
    (RDF), fasilitas pengolahan sampah kering menjadi bahan bakar alternatif yang digunakan di pabrik semen Indocement. Proyek ini tidak hanya menjadi langkah strategis dalam mendukung transisi energi bersih, tetapi juga menjadikan RDF WIKA sebagai fasilitas terbesar di dunia dalam kategorinya.
    Sementara itu, WTJJ menonjol melalui inovasi digital dalam pengelolaan air bersih dan air limbah yang mendorong efisiensi operasional serta mendukung agenda
    smart water management
    .
    “Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan WIKA dan WTJJ atas dedikasi dan inovasinya yang luar biasa,” ujar Komisaris Utama WIKA Jarot Widyoko dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (24/10/2025).
    Prestasi ini, lanjut dia, menunjukkan bahwa WIKA Group tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun masa depan yang lebih hijau, efisien, dan berkelanjutan bagi Indonesia dan dunia.
    Pencapaian di YII Awards 2025 menjadi momentum penting bagi WIKA Group untuk terus memperkuat perannya sebagai pelopor digitalisasi konstruksi dan infrastruktur berkelanjutan, sekaligus mempertegas posisi Indonesia di peta inovasi global.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Industri Telekomunikasi Belum Prioritas, Termasuk 5G

    Industri Telekomunikasi Belum Prioritas, Termasuk 5G

    Bisnis.com, JAKARTA — Sektor telekomunikasi dinilai belum menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam setahun terakhir, termasuk teknologi 5G.

    Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan pada satu tahun pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran cenderung fokus pada perbaikan ketahanan pangan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerataan pendidikan berkualitas, dan pemerataan ekonomi melalui koperasi.

    Adapun harapan akan terobosan serupa di sektor telekomunikasi (telko) dan teknologi informasi komunikasi (TIK) belum terwujud.

    Sigit menekankan bahwa sektor telko memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencerdaskan bangsa di era digital, serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan siber. Meski demikian, setelah satu tahun pemerintahan hingga Oktober 2025, perkembangan 5G di Indonesia hanya bergerak sedikit.

    “Ada kemajuan kebijakan seperti lelang pita 1,4 GHz untuk Broadband Wireless Access (BWA) dan konsultasi 2,6 GHz, tetapi penetrasi 5G masih rendah, berada di angka single-digit persentase sejak peluncuran komersial pada 2021, Indonesia tercatat tertinggal dalam peringkat performa broadband dibanding tetangga Asean,” kata Sigit kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

    Speedtest Global Index mengungkap pada Juli 2025 mengungkap kecepatan internet Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, baik untuk internet seluler maupun fixed broadband.

    Dalam hal internet seluler, Indonesia berada di peringkat 8 di Asia Tenggara dengan kecepatan rata-rata 42,85 Mbps pada Juli 2025, hanya unggul tipis dari Laos.

    Tidak hanya, Sigit, merujuk penilaian kualitas kematangan regulasi ITU. Menurut dashboard ICT Regulatory Tracker (Gen5 / ITU), Indonesia tercatat sebagai Generation 2 (G2) dengan skor ~57 pada 2024. Nilai ini masuk dalam kategori “Early open markets”. 

    Untuk diketahui, ITU ICT Regulatory Tracker adalah alat berbasis bukti yang dikembangkan oleh ITU untuk membantu pembuat kebijakan dan regulator memahami evolusi regulasi ICT.

    Tracker ini terdiri dari 50 indikator yang dikelompokkan dalam empat pilar: otoritas regulasi, mandat regulasi, rezim regulasi, dan kerangka kompetisi. Klasifikasi generasi (G1–G5) mencerminkan kemajuan dari regulasi monopoli tertutup ke pasar digital yang matang dan kolaboratif.

    Adapun “Early Open Market” (G2) berarti suatu negara masih dalam tahap di mana regulasi mulai membuka pasar untuk kompetisi, tetapi masih didominasi oleh pendekatan tradisional dengan intervensi pemerintah yang kuat.

    Skornya berkisar antara 40–70, menandakan pasar terbuka awal di mana elemen kompetisi diperkenalkan, seperti liberalisasi parsial dan regulasi dasar untuk akses.

    Fokus pada pembukaan pasar awal, seperti pengenalan kompetisi di sektor telekomunikasi, tetapi belum sepenuhnya mendukung investasi inovatif atau kolaborasi lintas sektor. Ini sering kali mencakup regulasi yang memungkinkan operator swasta bersaing, tetapi dengan batasan seperti kontrol harga atau lisensi terbatas.

    “Jadi peralihan antar-generasi mencerminkan perubahan pada sejumlah indikator regulator, mandat, rezim regulasi, dan persaingan. Tidak ada peningkatan generasi selama hampir 10 tahun. Bahkan, secara numerik, ada sedikit kemunduran sejak 2019, juga ada sinyal kuat adanya stagnasi reformasi regulasi dalam 5 tahun terakhir,” kata Sigit.

    Secara konseptual, lanjut Sigit, kondisi stagnasi bahkan cenderung mundur ini mungkin terjadi karena kegagalan menyelesaikan isu teknis-operasional penting misalnya alokasi spektrum, lelang yang tertunda, penegakan aturan persaingan menghambat performa pasar.

    Sebab lain, adalah regulasi tidak mengikuti perkembangan misalnya tidak mengatur layanan digital baru, kesulitan menegakkan aturan persaingan sehingga skor relatif menurun di banding negara lain yang maju lebih cepat.

    “Kita masih menemukan ada kombinasi permasalahan spektrum & keterlambatan yang menghambat 5G, yang masuk akal sebagai penyumbang menurunnya skor/posisi relatif,” kata Sigit.

    Sebagai rekomendasi, Mastel mendesak pemerintah mempercepat alokasi spektrum mid-band seperti 2,6 GHz dan 3,5 GHz, serta high-band untuk pengembangan kapasitas 5G. Sigit menyarankan eksplorasi kebijakan inovatif, seperti model kolaboratif, neutral host, atau use-case berdampak tinggi.

    “Jika berhasil dapat mempercepat roll-out secara cost-efficient. Namun jika masih pendekatan business as usual, mungkin bukan hanya tidak ada perubahan, namun semakin jauh tertinggal dari zaman dan dari negara-negara lain,” ujar Sigit.

  • Video: Pemanfaatan 5G Masih Lambat, Mastel Minta Regulasi Dibenahi

    Video: Pemanfaatan 5G Masih Lambat, Mastel Minta Regulasi Dibenahi

    Jakarta, CNBC Indonesia- Dalam upaya mengembangkan pemanfaatan teknologi 5G, pemerintah RI terus mendorong upaya perbaikan regulasi, peningkatan infrastruktur telekomunikasi hingga pengelolaan spektrum frekuensi utamanya melalui pemanfaatan pita frekuensi 700 Mhz dan 2,6 GHz

    Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional (Infrastelnas) Mastel, Sigit Puspito Wigati Jarot menyebutkan dalam teknologi 5G terdapt 3 jenis pita frekuensi yang dimanfaatkan. Mulai dari pita frekuensi rendah di bawah 1 GH, Frekuensi Menengah yakni 1-6 GHz sebagai pita frekuensi utama dalam 5G serta pita frekuensi tinggi di atas 26 Ghz.

    Dalam pengembangan teknologi 5G, pita frekuensi 700 Mhz memiliki daya jangkau yang jauh sehingga bisa dipakai untuk memperluas cakupan 5G namun memiliki pita lebar yang kecil. Sementara pita 2,6 GHz memiliki lebar pita yang lebih luas sehingga bisa digunakan untuk use case yang lebih banyak.

    Mastel juga menyoroti, teknologi 5G yang sudah dicanangkan sejak Mei 2021 namun pemanfaatannya belum berkembang padahal jika serius digunakan maka pemanfaatan 5G yang semakin luas bisa mendorong kinerja manufaktur hingga sektor gim. Dimana persoalan regulasi sektor telekomunikasi yang sangat kompleks menjadi tantangan bagi adopsi 5G di Indonesia.

    Seperti apa upaya yang diperlukan untuk mendorong pemanfaatan 5G? Selengkapnya simak dialog Sarah Ariantie dengan Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional (Infrastelnas) Mastel, Sigit Puspito Wigati Jarot dalam Profit, CNBC Indonesia (Selasa, 14/10/2025)

  • PKS Kukuhkan Kepengurusan 2025-2030, Prabowo Diundang Hadir di Munas Nasional 28 September 2025

    PKS Kukuhkan Kepengurusan 2025-2030, Prabowo Diundang Hadir di Munas Nasional 28 September 2025

    PKS Kukuhkan Kepengurusan 2025-2030, Prabowo Diundang Hadir di Munas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengukuhkan kepengurusan periode 2025-2030 dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
    Presiden PKS Al Muzammil Yusuf menyampaikan bahwa Munas kali ini merupakan kelanjutan dari Majelis Syuro yang telah berlangsung pada 26-27 September 2025.
    “Munas ini adalah rangkaian dari Majelis Syuro kami yang berlangsung 2 hari yang lalu, 26-27, dan 28-29 kita lanjutkan dengan acara Munas pada hari ini,” kata Muzammil dalam konferensi pers, Minggu sore.
    Muzammil mengatakan, pada Minggu pagi sekitar pukul 10.00 WIB, PKS telah mengukuhkan kepengurusan resmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), dan Dewan Syariah Pusat (DSP) untuk periode 2025-2030.
    “Alhamdulillah seluruh kepengurusan 2025-2030 di seluruh levelnya, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, berlangsung lancar, damai, dan menampung aspirasi pilihan publik PKS,” kata dia.
    Selain pengukuhan kepengurusan, Munas PKS juga akan dihadiri sejumlah tokoh politik.
    Muzammil menyebut Presiden RI Prabowo Subianto diundang hadir pada Senin (29/9/2025) besok.
    “Alhamdulillah, insyaallah Munas ini akan dihadiri oleh Pak Prabowo Subianto, beliau besok hadir insya Allah. Malam hari ini juga kita mengundang berbagai pimpinan partai politik dan pejabat lembaga negara,” imbuhnya.
    Berikut ini adalah susunan lengkap DPP PKS periode 2025–2030:
    Presiden: Dr. Al Muzzammil Yusuf, M.Si.

    Sekretaris Jenderal: Muhammad Kholid, S.E., M.Si.

    Bendahara Umum: Noerhadi, S.Pd., M.A.

    Wakil Sekretaris Jenderal Protokoler dan Pengamanan Pimpinan: Iman Firmansyah, S.E.I, M.M.

    Wakil Sekretaris Jenderal Organisasi, Administrasi dan Literasi Kepartaian: H. Rahmat Saleh, S.Farm., M.IP.

    Wakil Sekretaris Jenderal Data dan Teknologi Informasi: Dr. Sigit Puspito Wigati Jarot, M.Sc.

    Wakil Sekretaris Jenderal Personalia, Rumah Tangga, Standarisasi Kegiatan Partai: M. Iqbalur Ramadan C.P., S.K.M.

    Wakil Sekretaris Jenderal Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program: Tomy Agus Maymuftianto, S.Si.

    Wakil Bendahara Umum Bidang Manajemen Penerimaan: Alwan Fauzi

    Wakil Bendahara Umum Bidang Manajemen Pengeluaran: Kaslan, Ak

    Wakil Bendahara Umum Bidang Pembiayaan: Sugeng Susilo, Ak
    – Badan Pembinaan Pejabat Publik
    Ketua: Dr. Haru Suandharu, S.Si., M.Si.

    Sekretaris: dr. Pamungkas Hendra Kusuma
    – Badan Penelitian dan Pengembangan
    Ketua: Haryo Setyoko, M.P.A.

    Sekretaris: Dr. Hj. Astriana Baiti Sinaga
    – Badan Diplomasi dan Pembinaan Luar Negeri
    Ketua: Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

    Sekretaris: Muhammad Arfian, M.B.A.
    – Badan Legislasi Partai
    Ketua: Zainudin Paru, S.H., M.H.

    Sekretaris: Ruli Margianto, S.H., M.H.
    – Badan Pembinaan dan Pengembangan Wilayah
    Ketua: Umar, S.IP., M.A.

    Sekretaris: Muhammad Wajdi Rahman, S.IP., M.Si.
    – Bidang Advokasi Partai
    Ketua: Nurul Amalia, S.H., M.H.

    Sekretaris: Ahmar Ihsan, S.H.
    – Bidang Relawan dan Saksi Nasional
    Ketua: Bachtiar Firdaus, S.T., M.P.P.

    Sekretaris: Dr. Indra Kusumah, S.Psi., M.Si
    – Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
    Ketua: Agoes Poernomo, S.IP.

    Sekretaris: Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.
    – Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri
    Ketua: Dr. Handi Risza, S.E., M.E.

    Sekretaris: Dr. Azis Budi Setiawan, S.E.I., M.M.
    – Bidang Pendidikan dan Kesehatan
    Ketua: Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, S.Pd., M.Si.

    Sekretaris: dr. Gamal, S.Ked., M.Biomed.
    – Bidang Energi, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
    Ketua: Dr. Agus Ismail, M.Eng.

    Sekretaris: Dr. Hj. Paramitha Messayu, S.Si., M.Sc.
    – Bidang Pemenangan PEMILU dan PILKADA
    Ketua: Dr. Mardani Ali Sera, S.T., M.Eng.

    Sekretaris: Dr. Irfan Aulia, S.Psi., M.Psi.
    – Bidang Ketenagakerjaan
    Ketua: Indra, S.H., M.H.

    Sekretaris: Muhamad Rusdi, A.Md. Graf.
    – Bidang Petani, Peternak dan Nelayan
    Ketua: Riyono, S.Kel., M.Si

    Sekretaris: Abdurrokhim, S.Pt.
    – Bidang Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif
    Ketua: H. Acep Lulu Iddin, S.Sos.I., M.M.

    Sekretaris: dr. Burhanuddin Hamid, M.Kes.
    – Bidang Koperasi dan Desa
    Ketua: Reni Astuti, S.Si., M.PSDM

    Sekretaris: Yoandro Edwar, S.T., M.B.A
    – Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
    Ketua: Defrizal, S.Or.

    Sekretaris: Dedi Sarwanto, A.Md.
    – Bidang Komunikasi dan Digital
    Ketua: Ahmad Fathul Bari, S.Hum., M.S.M.

    Sekretaris: Eko Febrianto, S.Sos.I., M.I.Kom.
    – Bidang Pembinaan Masyarakat Lemah dan Disabilitas
    Ketua: Dr. Hj. Netty Prasetiyani, S.S., M.Si.

    Sekretaris: Ir. Nur Indah Harahap
    – Bidang Pembinaan Umat dan Kerukunan Beragama
    Ketua: DR. H. Ali Akhmadi, MA.

    Sekretaris: Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc.
    – Bidang Kepanduan dan Bela Negara
    Ketua: Taufik Jayadi

    Sekretaris: Hendra Wijaya
    – Bidang Seni dan Budaya
    Ketua: Ahmad Mabruri Mei Akbari, S.Sos., M.M.

    Sekretaris: Afwan Riadi Widianto SKM
    – Bidang Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa
    Ketua: Aang Kunaifi, S.T., M.Si.

    Sekretaris: Henda Yusamtha, S.T.
    – Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga
    Ketua: Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.

    Sekretaris: Eko Yuliarti Siroj, S.Sos.I., M.Si.
    – Bidang Kaderisasi Anggota Partai
    Ketua: Tjahyadi Takariawan, S.Si.

    Sekretaris: Muh Lili Nur Aulia, S.Pd.I., MM.E.
    – Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan Partai
    Ketua: Muhammad Iqbal, S.Psi., M.Sc., Ph.D.

    Sekretaris: H. Ahmad Rachmawan, S.Sos., M.Si.
    – Kantor Staf Presiden PKS
    Ketua: H. Pipin Sopian, S.Sos., IMRI.

    Sekretaris: Rangga Kusumo, S.IP., M.IP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • WIFI-DATA Cs Obral Paket Internet, Cuan IndiHome hingga Biznet Terdampak?

    WIFI-DATA Cs Obral Paket Internet, Cuan IndiHome hingga Biznet Terdampak?

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Remala Abadi Tbk. (DATA) dan PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) membawa pertarungan internet rumah ke era internet murah dengan menghadirkan paket Rp100.000-an untuk kecepatan internet hingga 500 Mbps atau 50 lipat lebih besar dibandingkan dengan paket internet kompetitor pada range harga yang sama.  

    Surge menghadirkan paket internet seharga Rp100.000 dengan kecepatan hingga 100 Mbps. Belakangan, kecepatan yang dijanjikan kemudian naik menjadi 200 Mbps. Melalui produk Starlite, perusahaan  menghadirkan internet cepat yang ramah di kantong rakyat.

    Dalam wawancara dengan Bisnis, Direktur Utama Surge Yune Marketatmo mengatakan layanan internet seharga Rp100.000 dengan kecepatan hingga 200 Mbps dijalankan sesuai dengan aturan pemerintah, dan komitmen perusahaan untuk menghadirkan layanan yang terjangkau. 

    “Tentu saja keputusan yang akan diambil mengikuti aturan pemerintah, serta fokus pada komitmen kami untuk menghadirkan internet berkualitas dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Yune, dikutip Rabu (10/9/2025).

    Paket internet NetHome milik Remala

    Dalam perkembangannya, Surge ternyata bukan satu-satunya perusahaan telekomunikasi yang menawarkan internet di atas 100 Mbps seharga Rp100.000. Remala Abadi juga memiliki produk yang tidak kalah menarik.

    Melalui Nethome, Remala menawarkan paket up to 500 Mbps seharga Rp116.000 (sudah termasuk pajak).

    Selain itu, ada juga paket dengan harga Rp227.000 untuk kecepatan internet hingga 1 Gbps, yang dapat mendukung berbagai kebutuhan masyarakat. 

    “Kami ingin menjadi game changer,” kata CEO Remala Abadi Agus Setiono kepada Bisnis.

    Potensi Pelanggan Pindah

    Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB, Ian Yosef Edward, mengingatkan bahwa yang benar-benar membuktikan kualitas adalah tingkat layanan yang diterima pelanggan, bukan sekadar angka murah di brosur.

    Ian menyatakan, harga Rp100.000 umumnya dipakai sebagai strategi menggaet pelanggan baru atau promo. Namun, jika jumlah pelanggan tidak mencukupi secara bisnis, perusahaan akan kesulitan menjamin speed di atas 100 Mbps dan menjaga kualitas layanan. 

    “Jika pelanggan melebihi ambang kewajaran dan perusahaan tetap menjamin tingkat layanan, justru kualitas akan menurun, masyarakat kecewa, dan churn (perpindahan pelanggan) melonjak. Ujungnya, perusahaan dan pelanggan sama-sama dirugikan,” kata Ian kepada Bisnis, Kamis (11/9/2025). 

    Pengguna menggunakan layanan internet tetap

    Agar pelanggan tetap setia dan tidak pindah ke kompetitor, menurut Ian, perusahaan harus menjamin kenyamanan penggunaan serta ketersediaan (availability) internet yang tinggi, seperti adanya sistem cadangan agar gangguan dapat diminimalisir.

    Layanan yang dijanjikan harus benar-benar dirasakan oleh pelanggan.

    Lebih jauh, Ian menekankan pentingnya segmentasi pasar. Ada segmen pelanggan yang mengutamakan kualitas layanan meskipun tarifnya di atas Rp100.000. Sementara itu, ada juga kelompok yang sensitif terhadap harga dan memilih paket murah dengan konsekuensi kualitas standar.

    “Kuncinya bukan sekadar perang harga, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan,” ujarnya.

    Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sigit Puspito Wigati Jarot berharap paket Rp100.000 berkecepatan 100 Mbps ke atas dapat menjadi tren positif mewujudkan broadband yang lebih terjangkau. 

    “Merujuk ITU dan Broadband Alliance, memang ada semacam target

    Namun, lanjut Sigit, untuk penyedia perlu diantisipasi juga jangan sampai mengarah ke perang harga. “Sampai kepada level harga yang tidak sehat sehingga tidak sustain lagi,” kata Sigit.

    IndiHome – Biznet Tumbuh

    Adapun dalam perkembangannya, kinerja layanan internet rumah milik Telkomsel, IndiHome, tetap mencatatkan pertumbuhan yang positif. Pun dengan Biznet. 

    Merujuk laporan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), pendapatan dari IndiHome residensial (B2C) stabil dengan pertumbuhan 0,5% pada semester I/2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.  Total pelanggan IndiHome residensial (B2C) meningkat sebesar 10% YoY menjadi 10,1 juta pelanggan. Sedangkan total keseluruhan pelanggan IndiHome B2C dan B2B sebesar 11,3 juta pelanggan atau tumbuh 7,1% YoY. Penetrasi konvergensi B2C IndiHome juga stabil pada 55%.

    “Kami memperkuat efektivitas inisiatif upselling dan bundling lintas segmen dalam meningkatkan keterlibatan rumah tangga dan mendorong nilai pelanggan,” tulis manajemen dalam info memo. 

    Presiden Direktur & CEO Biznet, Adi Kusma,

    Sementara itu, PT Supra Primatama (Biznet) mengutamakan kualitas dalam memberikan layanan internet terbaik kepada pelanggan. Paket termurah yang ditawarkan perusahaan berkisar Rp175.000 untuk wilayah tertentu.

    Pada Juli 2025, Presiden Direktur & CEO Biznet, Adi Kusma, mengatakan layanan internet Biznet saat ini ditawarkan mulai dari Rp175.000 per bulan, khususnya untuk wilayah kota kecil. 

    Perusahaan belum memiliki rencana untuk menyediakan layanan di kisaran harga Rp100.000 per bulan secara nasional, untuk menghadapi persaingan yang makin ketat. 

    Meski demikian, Adi mengakui jika ada penyedia layanan yang mampu memberikan kualitas baik dengan harga Rp100.000, maka pelanggan tentu akan merasa lebih puas.

    “Bagi Biznet, kualitas layanan tetap menjadi prioritas utama dalam memberikan layanan kepada pelanggan,” kata Adi kepada Bisnis. 

    Adi menambahkan hingga Juni 2025, perusahaan memiliki 3 juta homepass, dengan rata-rata  pertumbuhan homepass 10% per tahun.

    Dia menyebut pertumbuhan bisnis internet rumah secara keseluruhan masih cukup stabil, meskipun dihadapkan pada tantangan melemahnya daya beli dan gejolak ekonomi.

    “Karena memang kebutuhan internet juga semakin tinggi di kalangan masyarakat,” kata Adi.

  • Semarak Lelang 1,4 GHz Belum Tampak, Ada Apa?

    Semarak Lelang 1,4 GHz Belum Tampak, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Seleksi penggunaan pita frekuensi 1,4 GHz memasuki tahapan baru. Setelah batas pengambilan akun untuk ikut proses lelang atau e-Auction berakhir kemarin, para peserta yang tertarik akan mengambil dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK).

    Adapun, hingga saat ini perusahaan telekomunikasi tidak banyak yang berkomentar mengenai keterlibatan mereka di seleksi 1,4 GHz. Berbeda dengan lelang frekuensi sebelumnya seperti pada lelang 2,1 GHz (2022) dan 2,3 GHz (2020). 

    Pada lelang 1,4 GHz peserta tidak hanya berasal dari perusahaan seluler, juga internet tetap yang memiliki izin penyelenggara jaringan tertutup (Jartup) dan penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis paket switched.

    Operator telekomunikasi, baik operator seluler maupun fixed broadband, nampak berhati-hati. Kabar terakhir, PT Supra Primatama Nusantara (Biznet) dan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) memilih untuk tidak ikut. 

    Sementara PTXLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) menyatakan tertarik dan telah mengambil dokumen. PT Indosat Tbk. (ISAT) dan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) belum bersuara.

    Bisnis coba mengonfirmasi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) perihal jumlah peminat lelang frekuensi 1,4 GHz. Hingga berita ini diturunkan Komdigi tidak membalas. 

    Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) memperkirakan minat perusahaan telekomunikasi terhadap spektrum frekuensi 1,4 GHz cenderung moderat. Kondisi industri yang menantang dan ekosistem pita  tengah 1,4 GHz yang belum matang menjadi alasan.

    Teknisi memperbaiki perangkat telekomunikasi di menara

    Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan industri telekomunikasi saat ini masih kurang sehat seiring dengan tekanan persaingan dan  beban biaya regulasi yang tinggi. 

    Kinerja operator melandai di tengah pelemahan daya beli. Pada saat yang sama, biaya regulasi yang harus dibayarkan ke pemerintah untuk menggelar layanan internet bergerak juga masih tinggi, menyentuh 12,2% dari total pendapatan. Di atas rerata Asia Pasifik yang beban regulatornya hanya 8,7% dari total pendapatan.  

    Di tengah kondisi tersebut, perusahaan telekomunikasi yang ingin menggunakan spektrum 1,4 GHz juga dihadapkan dengan ekosistem pita tengah tersebut yang masih minim di Indonesia.

    Alhasil, layanan internet yang digelar di pita 1,4 GHz nantinya dikhawatirkan hanya terserap sedikit karena masyarakat dan operator harus investasi lagi kembali untuk membangun ekosistem.

    “Kemungkinan minat terhadap lelang ini sifatnya moderat saja,” kata Sigit kepada Bisnis, Rabu (13/8/2025). 

    Sigit menambahkan meski demikian spektrum 1,4 GHZ jika diperuntukkan peningkatan broadband pada layanan fixed wireless access atau layanan internet tetap nirkabel, bagi perusahaan telekomunikasi eksisting masih menarik. 

    FWA dapat menjadi strategi jangka panjang, sedangkan untuk operator seluler mungkin akan lebih berminat di frekuensi yang lebih popular. 

    “Pemain FWA baru, akan lebih tertarik untuk mengeksplorasi potensi segmen pasar FWA. Secara umum FWA sering dilihat sebagai solusi antara mobilitas seluler dengan fixed broadband berbasis kabel,” kata Sigit. 

    Sigit menuturkan frekuensi 1.4 GHz ini bisa jadi mesin pertumbuhan jika segmen FWA dapat mengisi hambatan atau keterlambatan adopsi fixed broadband yang berbasis kabel, terutama di daerah yang permintaan terhadap internet  berkualitas mulai meningkat.

    “Sementara di wilayah yang cakupan selulernya sudah cukup berkualitas, mungkin lebih menantang bagi segmen pasar FWA ini,” kata Sigit. 

    Sebelumnya, Komdigi menyampaikan penggelaran jaringan internet di pita 1,4 GHz dapat dilakukan secara bertahap. Pemerintah mengakui kesiapan ekosistem di pita tengah ini masih belum optimal.

    Dampak dari ekosistem yang belum kuat tersebut membuat ongkos pengembangan layanan internet 1,4 GHz tidak murah. Pemerintah memahami hal tersebut.

    “Memperhatikan kondisi ekosistem di pita 1.4 GHz, target penyediaan layanan kepada rumah tangga dalam rangka meningkatkan penetrasi juga dilakukan secara bertahap,” kata Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto kepada Bisnis, Kamis (31/8/2025).

    Dirjen Infrastruktur Digital Wayan Toni

    Kesiapan ekosistem menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan telekomunikasi dalam pengembangan layanan data di pita frekuensi 1,4 GHz. 

    Adapun pita frekuensi 1,4 GHz termasuk kategori mid band atau frekuensi pita tengah yang memiliki karakteristik jangkauan lumayan luas dan kapasitas besar.

    Komdigi membagi pemanfaatan frekuensi 1,4GHz menjadi 3 zona dengan 15 regional.

    Berdasarkan pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 Tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan Akses Nirkabel Pitalebar atau Broadband Wireless Access (BWA) Tahun 2025. 

    Dalam pengumuman tersebut, Pemerintah akan melaksanakan seleksi terhadap objek seleksi berupa pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD) di beberapa wilayah Indonesia. 

    Proses seleksi ini terbagi dalam tiga regional, yakni Regional I,  Regional II, dan Regional III. Adapun masing-masing dengan satu blok seleksi berkapasitas 80 MHz. Masa berlaku Izin Penggunaan Frekuensi Radio (IPFR) ditetapkan selama 10 tahun

  • Mastel Prediksi Minat Perusahaan Internet Terhadap Seleksi Pita 1,4 GHz Moderat

    Mastel Prediksi Minat Perusahaan Internet Terhadap Seleksi Pita 1,4 GHz Moderat

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) memperkirakan minat perusahaan telekomunikasi terhadap spektrum frekuensi 1,4 GHz cenderung moderat. Kondisi industri yang menantang dan ekosistem pita  tengah 1,4 GHz yang belum matang menjadi alasan.

    Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan industri telekomunikasi saat ini masih kurang sehat seiring dengan tekanan persaingan dan  beban biaya regulasi yang tinggi. 

    Kinerja operator melandai di tengah pelemahan daya beli. Pada saat yang sama, biaya regulasi yang harus dibayarkan ke pemerintah untuk menggelar layanan internet bergerak juga masih tinggi, menyentuh 12,2% dari total pendapatan. Di atas rerata Asia Pasifik yang beban regulatornya hanya 8,7% dari total pendapatan.  

    Di tengah kondisi tersebut, perusahaan telekomunikasi yang ingin menggunakan spektrum 1,4 GHz juga dihadapkan dengan ekosistem pita tengah tersebut yang masih minim di Indonesia. Alhasil, layanan internet yang digelar di pita 1,4 GHz nantinya dikhawatirkan hanya terserap sedikit karena masyarakat dan operator harus investasi lagi kembali untuk membangun ekosistem.

    “Kemungkinan minat terhadap lelang ini sifatnya moderat saja,” kata Sigit kepada Bisnis, Rabu (13/8/2025). 

    Pemancar frekuensi internet

    Sigit menambahkan meski demikian spektrum 1,4 GHZ jika diperuntukkan peningkatan broadband pada layanan fixed wireless access atau layanan internet tetap nirkabel, bagi perusahaan telekomunikasi eksisting masih menarik. 

    FWA dapat menjadi strategi jangka panjang, sedangkan untuk operator seluler mungkin akan lebih berminat di frekuensi yang lebih popular. 

    “Pemain FWA baru, akan lebih tertarik untuk mengeksplorasi potensi segmen pasar FWA. Secara umum FWA sering dilihat sebagai solusi antara mobilitas seluler dengan fixed broadband berbasis kabel,” kata Sigit. 

    Sigit menuturkan frekuensi 1.4 GHz ini bisa jadi mesin pertumbuhan jika segmen FWA dapat mengisi hambatan atau keterlambatan adopsi fixed broadband yang berbasis kabel, terutama di daerah yang permintaan terhadap internet  berkualitas mulai meningkat.

    “Sementara di wilayah yang cakupan selulernya sudah cukup berkualitas, mungkin lebih menantang bagi segmen pasar FWA ini,” kata Sigit. 

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah membuka lelang frekuensi 1,4GHz. Terdapat 3 zona dengan 15 regional yang akan menjadi perebutan peserta. Adapun hari ini merupakan batas terakhir pengambilan Akun Sistem e-Auction. 

    Akun e-Auction digunakan untuk mengikuti proses lelang secara elektronik. Akun ini memungkinkan peserta lelang untuk mengakses dokumen lelang, mengajukan penawaran harga, dan memantau perkembangan lelang. 

    Bisnis mencoba mengonfirmasi kepada Komdigi terkait jumlah perusahaan internet yang telah mengambil akun tersebut. Komdigi tidak merespons hingga berita ini diturunkan. 

    Sementara salah satu ISP besar di Indonesia, Biznet, menyatakan tidak tertarik untuk ikut lelang 1,4 GHz karena tidak sesuai dengan rencana bisnis mereka. Pun dengan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET), yang kemungkinan besar tidak ikut tender. 

  • Bank Tanah dukung reforma agraria dan hilirisasi kakao di Sulteng

    Bank Tanah dukung reforma agraria dan hilirisasi kakao di Sulteng

    Palu (ANTARA) – Badan Bank Tanah mendukung program reforma agraria dan upaya pengembangan sektor unggulan daerah, termasuk hilirisasi kakao di Provinsi Sulawesi Tengah.

    Sekretaris Badan Bank Tanah Jarot Wahyu Wibowo di Sigi, Sulteng, Selasa, menjelaskan kehadiran Bank Tanah di provinsi ini turut mengambil peran dalam kontribusi pengembangan sektor unggulan daerah, salah satunya komoditas kakao yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulteng.

    “Kehadiran kami di Sulawesi Tengah untuk membangun komunikasi baru antara pemerintah provinsi yang diprakarsai oleh BI Sulteng, dan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian UMKM,” katanya.

    Ia menjelaskan berdasarkan data BI, Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi penghasil kakao terbesar di Indonesia.

    Menurut data tersebut, kata dia, Indonesia memproduksi sekitar 641 ribu ton kakao per tahun, dengan 146 ribu ton berasal dari Sulawesi Tengah.

    “Salah satu identifikasi permasalahan dalam pengembangan kakao adalah kebutuhan lahan,” ujarnya.

    Oleh karena itu, kata dia, Bank Tanah turut berkolaborasi dan terlibat untuk memberikan dukungan atas inisiatif BI dan pemerintah daerah dalam upaya hilirisasi kakao dengan menyediakan lahan.

    Jarot juga menyebut pihaknya telah menetapkan sejumlah lahan potensial di Sulteng dan tengah memproses penetapan Hak Pengelolaan (HPL) oleh pemerintah.

    “Bank Tanah telah hadir di Sulteng sejak tahun 2023 dan telah menempatkan tim organik di Kabupaten Poso. Kami mengharapkan tidak hanya di Poso, dan juga mulai menjajaki pengembangan di Sigi, Luwuk dan Parigi Moutong,” ujarnya.

    Sementara itu, Team Leader Project Poso Badan Bank Tanah Mahendra Wahyu mengatakan bahwa pihaknya telah telah mengantongi izin HPL seluas 7.075 hektare di Sulawesi Tengah.

    Ia menyebut sebanyak seluas 6.600 hektare HPL di Kabupaten Poso, 160 hektare di Kabupaten Sigi, dan 315 hektare di Kabupaten Parigi Moutong.

    “Untuk di Kabupaten Poso, Bank Tanah akan melaksanakan program reforma agraria dengan sebanyak 1.550 hektare dari total luas lahan 6.600 hektare, akan diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria,” ujarnya.

    Ia mengatakan pemanfaatan HPL Badan Bank Tanah melalui program reforma agraria juga untuk mendukung pemerataan ekonomi di wilayah sekitarnya.

    Mahendra juga menegaskan bahwa Badan Bank Tanah tidak pernah mengambil lahan masyarakat maupun lahan adat.

    “Tanah yang kami kelola berasal dari bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tidak benar bahwa Bank Tanah merebut hak-hak masyarakat, tanah adat, maupun hutan lindung,” ujarnya.

    Ia menyebut saat ini pihaknya berfokus pada percepatan pelaksanaan program reforma agraria di Poso karena sudah bertahun-tahun lamanya masyarakat tidak pernah mendapatkan haknya atau legalisasi aset.

    “Dengan adanya Bank Tanah, masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum yang jelas,” ujarnya.

    Menurut dia, Badan Bank Tanah juga berkomitmen membangun kolaborasi bersama pemerintah daerah dan berbagai stakeholder terkait, salah satunya berkolaborasi dalam membangun Sekolah Rakyat di Kabupaten Sigi.

    Pewarta: Nur Amalia Amir
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Reforma Agraria: Bank Tanah Akan Salurkan 1.550 Ha Lahan Buat Warga Sulteng

    Reforma Agraria: Bank Tanah Akan Salurkan 1.550 Ha Lahan Buat Warga Sulteng

    Bisnis.com, BORA – Badan Bank Tanah (BBT) tengah menggodok realisasi pelaksanaan reforma agraria yakni penyaluran 1.550 hektare (ha) lahan untuk masyarakat di wilayah Poso, Sulawesi Tengah.

    Sekretaris Badan Bank Tanah Jarot Wahyu Wibowo menjelaskan bahwa hal itu dilakukan sejalan dengan Rencana Kerja Jangka Menengah dan Panjang yang telah ditetapkan oleh Komite Pengawas Badan Bank Tanah.

    Dalam penjelasannya, pelaksanaan reforma agraria itu bakal berbentuk pemberian hak pakai di atas hak pengelolaan (HPL) Bank Tanah selama 10 tahun bagi masyarakat.

    Apabila dalam kurun waktu 10 tahun itu penggunaannya dinilai sesuai dengan rencana kerja, maka lahan tersebut bakal ditingkatkan status hukumnya menjadi sertifikat hak milik (SHM).

    “Dalam program reformasi agraria walaupun dia masih hak pakai, tapi akan jadi hak milik setelah 10 tahun, sepanjang dimanfaatkan,” jelasnya saat ditemui di Sigi, Sulawesi Tengah, Senin (4/8/2025).

    Dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan hak pakai tersebut, Bank Tanah mengaku bakal menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga (k/l) lainnya, di antaranya Kementerian UMKM dalam rangka mendorong pembentukan usaha mikro masyarakat.

    Pada saat yang sama, Team Leader Project Poso Badan Bank Tanah Mahendra Wahyu menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah mengantongi izin pengelolaan lahan (HPL) seluas 7.075 ha di Sulawesi Tengah.

    Perinciannya, seluas 6.600 ha merupakan HPL di Kabupaten Poso, 160 ha pengelolaan lahan di Kabupaten Sigi, dan 315 ha di Kabupaten Parigi Moutong.

    Adapun, pelaksanaan reforma agraria berupa penyaluran 1.550 ha lahan itu dijalankan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang diteken pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Di Poso, kami akan menjalankan program Reforma Agraria seluas 1.550 hektare dari total 6.600 hektare, sesuai dengan Perpres No. 62 Tahun 2023,” tandasnya.

    Reforma agraria merupakan salah satu tugas dan fungsi Badan Bank Tanah yang juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021.

    Dalam beleid itu, Badan Bank Tanah diwajibkan untuk menyediakan paling sedikit 30% dari HPL Badan Bank Tanah untuk reforma agraria.

    Adapun, subjek reforma agraria tersebut merupakan masyarakat yang bakal diberikan hak pakai di atas HPL Badan Bank Tanah selama 10 tahun dan akan diberikan SHM apabila telah dimanfaatkan dengan baik.

    Secara teknis, Bank Tanah bakal menyiapkan lahan reforma agraria, sementara verifikasi subjek dilakukan oleh Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang diketuai oleh bupati/wali kota.