Xcloud.id

Tag: Jarot Winarno

  • Wamen Dikti Saintek, Stella Christie Tinjau Lokasi Calon SMA Unggul Garuda di Sumbawa NTB Regional 9 Januari 2026

    Wamen Dikti Saintek, Stella Christie Tinjau Lokasi Calon SMA Unggul Garuda di Sumbawa NTB Regional 9 Januari 2026

    Wamen Dikti Saintek, Stella Christie Tinjau Lokasi Calon SMA Unggul Garuda di Sumbawa NTB
    Tim Redaksi
    SUMBAWA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Prof. Stella Christie, meninjau lokasi SMA Garuda di Kabupaten Sumbawa, NTB Kamis (8/1/2026).
    Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, didampingi Wakil Bupati, Mohamad Ansori.
    Wamen Stella menjelaskan bahwa pembangunan SMA Unggul Garuda merupakan visi langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang telah digagas sejak Februari 2024 dan diajukan secara resmi pada Mei 2024.
    “Program ini dirancang untuk membuka akses pendidikan menengah berkualitas tinggi bagi putra-putri terbaik bangsa dari seluruh Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi,” kata Stella.
    Anggaran pembangunan 1 unit SMA Unggul Garuda diperkirakan berada pada kisaran Rp213 miliar hingga Rp 250 miliar.
    Sekolah ini akan menerapkan kurikulum nasional yang diperkaya dengan standar internasional, dilengkapi sistem asrama (boarding school), serta memberikan beasiswa penuh kepada seluruh peserta didik yang direkrut melalui seleksi nasional yang ketat dan transparan.
    Lebih lanjut, Stella menegaskan bahwa Sekolah Unggul Garuda dibangun di atas tiga pilar utama, yakni pemerataan akses pendidikan berkualitas, pengembangan sekolah sebagai inkubator calon pemimpin bangsa, serta penguatan prestasi akademik yang berpadu dengan pengabdian kepada masyarakat.
    “Pembangunan sekolah di daerah dinilai penting agar peserta didik dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar dan memberi dampak sosial-ekonomi yang positif,” ujar Stella.
    Pemerintah pusat juga telah menyiapkan dukungan lanjutan berupa anggaran untuk melanjutkan pendidikan lulusan SMA Unggul Garuda ke universitas-universitas terbaik dunia.
    Jejaring dengan berbagai perguruan tinggi top global telah dibangun untuk memastikan lulusan memiliki daya saing internasional sekaligus komitmen kuat dalam membangun Indonesia.
    Selain pembangunan sekolah baru, pemerintah turut mengembangkan program Sekolah Garuda Transformasi, yakni penguatan sekolah-sekolah berprestasi yang telah ada, agar mampu bersaing masuk universitas kelas dunia.
    Secara nasional, ditargetkan pembangunan 20 SMA Unggul Garuda dengan 4 sekolah di antaranya telah memasuki tahap pembangunan, dan 80 Sekolah Garuda Transformasi.
    Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wamendikti Saintek beserta jajaran.
    Jarot menegaskan bahwa kesiapan Kabupaten Sumbawa tidak hanya sebatas penyediaan lahan, tetapi juga mencakup potensi kawasan sekitar, dukungan infrastruktur dasar, kesiapan regulasi daerah, dukungan sosial masyarakat, serta komitmen kebijakan jangka panjang agar pembangunan dan pengelolaan SMA Unggul Garuda dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
    “Sebagai bentuk kesiapan konkret, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menyiapkan dua alternatif lokasi strategis. Opsi pertama adalah lahan milik Pemkab Sumbawa seluas 20 hektare yang berlokasi di Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes, bersebelahan dengan markas Batalyon Infanteri TP.
    Opsi kedua berada di kawasan Samota, dengan luas lahan 20 hektare bersebelahan dengan lokasi Sirkuit MXGP, Sport Center dan rencana lokasi pembangunan Batalyon Marinir,” jelas Jarot.
    Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan, Prof. Stella bersama Bupati Sumbawa dan jajaran meninjau langsung kawasan Samota yang menjadi salah satu alternatif utama lokasi pembangunan.
    Kawasan ini dinilai strategis karena berdekatan dengan Kawasan Ekonomi Khusus Samota serta memiliki keunggulan lanskap alam dengan panorama laut Teluk Saleh.
    Dalam peninjauan tersebut, Prof. Stella tampak antusias dan menilai kawasan Samota memiliki potensi kuat untuk mendukung ekosistem pendidikan unggulan bertaraf nasional dan internasional.
    Adapun peninjauan alternatif lokasi di Desa Kerekeh dijadwalkan pada Jum’at, 9 Januari 2026.
    Dengan seluruh kesiapan tersebut, Kabupaten Sumbawa menegaskan posisinya sebagai daerah yang siap secara teknis, administratif, dan sosial untuk menjadi tuan rumah SMA Unggul Garuda.
    Sekaligus juga berkontribusi langsung dalam agenda besar pembangunan sumber daya manusia unggul Indonesia.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mastel Dorong Skema Hybrid untuk Seleksi Frekuensi 5G, Tekan Beban Biaya Operator

    Mastel Dorong Skema Hybrid untuk Seleksi Frekuensi 5G, Tekan Beban Biaya Operator

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mengusulkan terobosan regulasi berupa pendekatan spektrum hybrid guna mengatasi hambatan beban biaya tinggi dalam implementasi teknologi 5G di Indonesia.

    Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional (Infratelnas) Mastel Sigit Jarot menjelaskan bahwa strategi ini dinilai lebih masuk akal untuk memacu akselerasi digital karena menggabungkan berbagai mekanisme alokasi frekuensi, melampaui skema lelang konvensional yang selama ini diterapkan.

    “Konsep hybrid lebih masuk akan dengan mengkombinasi antara lelang atau beauty contest” ujarnya di dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum dengan tajuk “Menanti Frekuensi Baru, Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” Selasa (23/12/2025).

    Sejauh ini, pemerintah dipandang cenderung menggunakan mekanisme lelang yang bersifat mengejar pendapatan negara secara maksimal. Namun, bagi ekosistem 5G, skema lelang murni dinilai terlalu berat bagi ketahanan finansial operator seluler di tanah air.

    Pakar menyarankan agar regulator lebih kreatif dengan tidak menyamakan perlakuan terhadap seluruh blok frekuensi yang tersedia.

    Sebagai ilustrasi, pemerintah dapat tetap menerapkan mekanisme lelang untuk wilayah perkotaan di mana model bisnis telekomunikasi sudah dianggap matang.

    Sementara itu, dia juga menjelaskan untuk daerah rural atau wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), pemerintah disarankan menggunakan skema beauty contest atau kerja sama berbagi infrastruktur.

    “Kita perlu inovasi sedikitlah regulasinya, dibedakan antara penugasan frekuensi untuk daerah perkotaan dengan daerah rural,” tambahnya. 

    Pendekatan hybrid ini juga dapat diterapkan pada manajemen pita frekuensi itu sendiri, yakni dengan menggabungkan pita 2,6 GHz dan 3,5 GHz dalam satu paket kebijakan. Dengan menyatukan dua pita 5G tersebut, operator seluler diharapkan memiliki pilihan yang lebih luas dengan harga spektrum yang lebih kompetitif.

    Selain itu, pemanfaatan frekuensi rendah (low band) seperti 700 MHz harus ditarik ke dalam strategi ini untuk menjamin cakupan jaringan secara nasional. Adapun pita tengah (mid-band) dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas data masyarakat di wilayah padat penduduk.

    Tujuan utama dari inovasi ini adalah mengubah paradigma kebijakan dari sekadar mengejar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di muka.

    Pemerintah didorong untuk lebih fokus pada penciptaan dampak ekonomi digital yang lebih luas bagi masyarakat dalam jangka panjang.

    Melalui strategi hybrid, pemerintah memiliki ruang untuk memberikan insentif berupa pengurangan Biaya Hak Penggunaan (BHP) bagi operator. Insentif ini dikhususkan bagi perusahaan yang berkomitmen membangun infrastruktur di daerah sulit, sehingga beban finansial perusahaan tidak menumpuk di awal investasi. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Harga Mahal Frekuensi Low Band Hambat Pemerataan Jaringan

    Harga Mahal Frekuensi Low Band Hambat Pemerataan Jaringan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) meminta pemerintah untuk turut mempertimbangkan aspek sosial saat ingin melelang pita frekuensi 700 MHz. 

    Pita frekuensi 700 MHz kini menjadi sorotan dalam transformasi digital Indonesia karena karakteristiknya sebagai low-band yang sangat efektif untuk cakupan yang luas.

    Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir menilai frekuensi ini merupakan kunci utama untuk menyediakan akses internet di daerah rural serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Mematok harga tinggi pada pita 700 MHz dapat menghambat pemerataan akses masyarakat di wilayah pelosok,“ ujarnya dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF) bertajuk Menanti Frekuensi Baru Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, di Wisma Bisnis Indonesia, Selasa (23/12/2025)

    Hal ini dikarenakan nilai dampak sosial dari pita 700 MHz dianggap jauh lebih tinggi daripada nilai ekonomi teknisnya.

    Selain itu, dia juga menyarankan frekuensi ini seharusnya ditetapkan lebih murah dibandingkan dengan pita kapasitas seperti 2,1 GHz. 

    “Operator yang berkomitmen membangun di daerah terpencil disarankan mendapatkan insentif berupa pengurangan BHP,” menurutnya.

    Insentif tersebut dinilai sebagai kompensasi yang adil atas mahalnya biaya pembangunan infrastruktur di medan yang sulit.

    Selain 700 MHz, pemerintah juga diminta segera merilis frekuensi 2,6 GHz dan 3,5 GHz.

    Skema Konvesional Bikin 5G RI Kian Tertinggal

    Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional (Infratelnas) Mastel Sigit Jarot mengatakan performa digital Indonesia disebut masih setara dengan Laos dan Kamboja akibat regulasi spektrum yang dinilai tertunda.

    “Jika pendekatan business as usual tetap dipertahankan, Indonesia berisiko tertinggal lebih dari lima tahun dalam pengadopsian teknologi 5G,” kata Sigit.

    Biaya spektrum yang terlalu mahal terbukti secara global justru memperlambat investasi jaringan dan menurunkan kualitas layanan kepada konsumen. 

    Sebagai solusi, muncul usulan untuk menerapkan kembali mekanisme Beauty Contest atau seleksi administratif guna mencapai keseimbangan spektrum antar operator.

    Pemerintah disarankan untuk menarik beban pembayaran di muka ke belakang agar operator memiliki napas untuk belanja modal di awal.

    Pergeseran fokus dari keuntungan top line ke bottom line dianggap krusial bagi masa depan ekonomi digital nasional. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Seleksi Frekuensi Skema Lelang Berisiko Bikin Digitalisasi RI Makin Tertinggal

    Seleksi Frekuensi Skema Lelang Berisiko Bikin Digitalisasi RI Makin Tertinggal

    Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Telematika Nasional (Mastel) menilai seleksi frekuensi dengan skema lelang harga berisiko membuat pergelaran 5G di Indonesia melambat dan digitalisasi makin tertinggal.

    Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika, Sigit Puspito Wigati Jarot, mengatakan bahwa sistem lelang harga akan memberatkan operator dari segi finansial. Akibatnya, jaringan lambat dibangun dan tujuan 5G tidak tercapai, serta digitalisasi makin tertinggal.

    Operator harus menyiapkan dana setiap tahun untuk membayar frekuensi di tengah ongkos penggelaran internet yang tidak murah. 

    Data ATSI menyebut biaya yang dibayarkan operator seluler untuk ongkos regulasi, termasuk bayar frekuensi tahunan, telah mencapai Rp20 triliun. Nilai tersebut setara 12,2% dari pendapatan yang dibukukan. 

    “Kalau lelang otomatis kan operator yang punya lelang, yang menang lelang akan menggelar. Tapi kan tadi di presentasi orang bilang operator itu enggak punya cukup napas,” kata sigit dalam acara Bisnis Indonesia Forum dengan tema Menanti Frekuensi Baru Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Selasa (23/12/2025).

    Sigit juga memaparkan bahwa Indonesia seharusnya tidak fokus pada satu cara, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan, seperti beauty contest. Indonesia pada awalnya pernah melakukan beauty contest pada tahun 2013, namun tetap ada perbaikan yang harus diperhatikan.

    “Ada opsi kedua gitu, beauty kontes kan, dan kita pernah kontes waktu ya 2013,” kata Sigit.

    Skema beauty contest cukup baik, kata Sigit, hanya saja membutuhkan kerja keras di sisi regulator karena harus menilai banyak aspek teknis dan bisnis tidak sekedar membandingkan harga.

    Namun untuk menjalankan skema ini, harus dipastikan bahwa penilaian dilakukan secara benar dan transparan sehingga tidak muncul persepsi di kemudian hari bahwa Komdigi ‘main belakang’. 

    “Tapi kalau kontes memang nanti khawatir ini apa namanya main apa ada main belakang”

    Sigit juga berpendapat bahwa perlu adanya desain yang sangat hati-hati. Jika kriteria tidak jelas, beauty contest bisa gagal mencapai tujuan.

    Untuk mengoptimalkan spektrum frekuensi yang belum terlelang, Sigit menyarankan agar Komdigi membuat regulasi spektrum yang lebih fleksibel dan inovatif, tidak hanya lelang harga yang mahal. 

    Regulasi di Indonesia butuh pembaharuan agar bisa mengikuti perkembangan kontribusi spektrum 5G.

    Kedua, Sigit menjelaskan bahwa pemerintah bisa menggunakan mekanisme kombinasi (hybrid) misal lelang dengan beauty contest atau skema berbagi jaringan. 

    Dengan cara ini pengembangan spektrum 5G bisa merata ke segala daerah yang ada di indonesia, misal di daerah perkotaan bisa menggunakan mekanisme lelang atau beauty contest sedangkan untuk daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) bisa menggunakan mekanisme yang lebih cocok.

    Tiga, tujuan utama harus jelas, apa yang ingin dicapai oleh pemerintah dan apa dampak ekonomi dan digital yang ingin dicapai 3 sampai 5 tahun kedepan, bukan sekedar uang masuk cepat. 

    “Kalau cara lama terus dipakai, indonesia akan makan tertinggall dalam transformasi digital,” kata Sigit. (Nur Amalina)

  • Mastel Tegaskan Mekanisme Seleksi Penggunaan Pita Frekuensi Tak Hanya Lelang

    Mastel Tegaskan Mekanisme Seleksi Penggunaan Pita Frekuensi Tak Hanya Lelang

    Bisnis.com, JAKARTA  — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menegaskan bahwa mekanisme seleksi penggunaan pita frekuensi tidak hanya dapat dilakukan melalui lelang spektrum (auction).

    Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional (Infratelnas) Mastel, Sigit Jarot, menyampaikan bahwa pemerintah perlu terlebih dahulu memperjelas rencana merintis frekuensi, termasuk waktu penggunaan, tujuan, serta pendekatan yang akan diterapkan.

    Dengan adanya kejelasan tersebut, kebijakan yang diambil dapat dinilai ketepatannya dengan skema seleksi yang beragam. 

    “Dan jangan memakai asumsi ‘sudah kita lelang saja’. Karena sebelumnya kalau masalah regulasi, lelang itu hanya salah satu cara sebenarnya. Ada opsi kedua, beauty contest,” kata Sigit dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF) bertajuk Menanti Frekuensi Baru Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, di Wisma Bisnis Indonesia, Selasa (23/12/2025). 

    Adapun Mastel juga memaparkan beberapa mekanisme lainya selain lelang spektrum ataupun beauty contest seperti Shared Wireless Network (SWN), Nationala Wholesale Network (NWM) dan Hybrid/Policy-Driven. 

    Sigit menuturkan, mekanisme di luar lelang tersebut telah diterapkan di berbagai negara. Salah satunya Malaysia, yang sempat menggunakan skema SWN. 

    Berdasarkan tabel perbandingan komprehensif yang disusun Mastel, dari lima mekanisme skema Hybrid/Policy-Driven, yakni kombinasi kebijakan yang disesuaikan dengan wilayah dan tujuan, dinilai paling optimal di Indonesia.

    Menurut Sigit, dari sisi dampak terhadap industri dan investasi, skema tersebut bersifat bankable dan adaptif terhadap pasar. 

    Kontribusinya terhadap perekonomian nasional juga dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang maksimal dan berlapis. Namun demikian, skema ini memiliki risiko berupa kompleksitas dalam desain kebijakan.

    Meski demikian, menurutnya, skema yang paling tepat adalah kebijakan yang dapat memberikan dampak lebih bagi pertumbuhan ekonomi. 

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan lelang pita frekuensi 2,6 GHz kemungkinan akan dibuka pada tahun ini.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto dalam peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

    “Kemungkinan tahun ini paling hanya membuka aja,” kata Wayan. 

    Namun, Wayan belum dapat memberikan rincian mengenai waktu pasti pelaksanaan lelang pita frekuensi 2,6 GHz tersebut. Dia menjelaskan, pemerintah masih menyiapkan perangkat regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan lelang tersebut.

    “Kan harus ada permen [peraturan menteri], ada KM [keputusan menteri], ada KM itu pun KM tentang pengadaan, dan KM sertifikasi perangkatnya gitu ya,” katanya. 

    Sebelumnya, Komdigi telah melaksanakan lelang pita frekuensi 1,4 GHz, yang bertujuan menentukan pengguna pita frekuensi radio di seluruh regional, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz. 

  • Mastel Tegaskan Spektrum Frekuensi Harus Jadi Infrastruktur Ekonomi

    Mastel Tegaskan Spektrum Frekuensi Harus Jadi Infrastruktur Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) berpendapat spektrum seharusnya dapat dilihat sebagai struktur ekonomi, bukan hanya menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional (Infratelnas) Mastel, Sigit Jarot, mengatakan kebijakan harus berorientasi pada peningkatan kapasitas jaringan nasional, penurunan biaya per bit dan menciptakan multiplier effect ekonomi digital.

    Pasalnya, jika melakukan regulasi pendekatan secara business as usual, Sigit berpendapat hal ini justru akan membuat kondisi di Indonesia tidak berubah dan justru akan tertinggal dengan negara lainnya.

    “Jadi, regulasi kita itu kalau masih tetap business as usual dengan pendekatan regulasi yang sudah-sudah seperti sekarang, yaitu kita masih di generasi ke-2 yang sangat tertinggal. Sebenarnya negara-negara yang sudah maju, lebih maju penggunaan 5G-nya, sudah masuk generasi ke-4, bahkan ke-5,” Jelas sigit dalam Bisnis Indonesia Forum bertajuk Menanti Frekuensi Baru Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, di Wisma Bisnis Indonesia, Selasa (23/12/2025).

    Sigit juga berpendapat nilai kematangan regulasi telekomunikasi (telecom regulation maturity) Indonesia kini baru masuk era kompetisi sejak 1999. Sebab demikian dia menegaskan perlunya pendekatan yang tidak hanya semata untuk ‘senjata’ fiskal.

    Tak hanya itu, Sigit juga menuturkan pengalaman global menunjukan harga spektrum yang terlalu mahal justru akan memperlambat investasi jaringan, menurunkan kualitas layanan dan kemudian pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

    Sebab demikian, pihaknya memberikan rekomendasi kebijakan yakni lelang 2,6 GHz perlu dirancang dengan filosofi investment-friendly spectrum policy dan bukan revenue-maximizing auction.

    Sebagai informasi, sebelumnya Komdigi telah melaksanakan lelang pita frekuensi 1,4 GHz, yang bertujuan menentukan pengguna pita frekuensi radio di seluruh regional, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz.

    Pada tahun pertama, para pemenang lelang diwajibkan membayar tiga kali nilai penawaran, kemudian membayar sesuai nilai penawaran selama sembilan tahun berikutnya.

    Usai lelang pita 1,4 GHz tersebut, pemerintah menyiapkan dua lelang frekuensi baru, yakni pita 700 MHz dan pita 2,6 GHz.

    Pita 700 MHz termasuk kategori low band dengan cakupan luas, cocok untuk memperluas jaringan di wilayah pelosok. Adapun pita 2,6 GHz merupakan mid band yang menawarkan keseimbangan antara cakupan dan kapasitas jaringan, ideal untuk mendukung layanan 5G serta peningkatan kapasitas data di kawasan urban. 

  • ‘Jarot’ Si Bunga Bangkai Siap Mekar Penuh, Wisatawan Serbu Kebun Raya Purwodadi

    ‘Jarot’ Si Bunga Bangkai Siap Mekar Penuh, Wisatawan Serbu Kebun Raya Purwodadi

    Pasuruan (beritajatim.com) – Fenomena mekarnya bunga bangkai kembali menjadi perhatian pengunjung di Kebun Raya Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Kejadian langka ini langsung mengundang masyarakat sekitar dan wisatawan untuk melihat secara langsung proses pembukaan kelopak bunga raksasa tersebut.

    Bunga bangkai jenis Amorphophallus titanum ini mulai menunjukkan tanda-tanda mekar sejak 17 November 2025. Proses perkembangan mekarnya terus dipantau oleh pihak kebun sejak awal kemunculannya.

    “Setiap kali Amorphophallus titanum mekar, itu adalah momen yang sangat berarti dalam dunia botani. Kami melihatnya bukan hanya sebagai peristiwa unik, tetapi juga sebagai
    pengingat pentingnya konservasi flora Nusantara,” ujar East Deputy of Horticulture Pengelola Kebun Raya Hadhiyyah N. Cahyono di Purwodadi, Jawa Timur

    Tanaman berukuran besar itu kini telah mencapai sekitar 80 persen perkembangan mekar dari keseluruhan proses. Kondisi tersebut terlihat dari sepal yang mulai mengering sehingga menandakan waktu mekar sempurna semakin dekat.

    Koordinator Departemen Hortikultura Kebun Raya Purwodadi, Lilis Wulandari, menjelaskan bahwa bunga yang sedang mekar kali ini diberi nama Jarot. Ia menyebutkan bahwa proses mekarnya mengikuti pola biologis alami dari tumbuhan langka tersebut.

    “Kali ini kita kerjasama dengan komunitas dari Malang untuk proses pertumbuhan bunga bangkai kali ini. Pemilihan nama Jarot juga kita diskusikan dengan komunitas dalam penamaan bunga bangkai yang akan mekar kali ini,” ungkapnya.

    Menurut Lilis, siklus mekar untuk umbi kecil berlangsung dua hingga tiga tahun sekali. Namun untuk bunga bangkai yang sedang mekar saat ini membutuhkan sekitar empat tahun proses hingga bisa kembali menampilkan bunganya.

    Pihak Kebun Raya Purwodadi berhasil merawat tanaman ini melalui kerja sama dengan komunitas pecinta tanaman di Malang. Kolaborasi tersebut dilakukan secara khusus untuk pengembangan dan pelestarian Amorphophallus titanum.

    Bunga bangkai yang ada saat ini merupakan mekarnya yang kedua di lokasi tersebut. Mekar pertama terjadi pada Oktober 2024 dari specimen tanaman yang berbeda yang diberi nama Broto.

    Secara keseluruhan terdapat tujuh hingga delapan tanaman bunga bangkai yang saat ini dibudidayakan di Kebun Raya Purwodadi. Jumlah tersebut dinilai masih ideal untuk mempertahankan kualitas perawatan dan pengawasan.

    Perawatan tanaman eksotis ini dilakukan seperti tanaman pada umumnya namun tetap memerlukan pendampingan khusus. Penyiraman, pengendalian gulma, serta pemantauan pertumbuhan dilakukan secara rutin setiap hari.

    Kebun Raya Purwodadi juga mencatat kenaikan jumlah pengunjung setelah bunga bangkai mulai dipublikasikan melalui media sosial. “Peningkatan pengunjung cukup terlihat sejak informasi mekarnya bunga ini kami umumkan,” ujar Lilis. (Ada)

  • Atasi Kekurangan Lahan, Unmul Pakai Tanah Negara untuk Pendidikan dan Riset

    Atasi Kekurangan Lahan, Unmul Pakai Tanah Negara untuk Pendidikan dan Riset

    Liputan6.com, Jakarta Badan Bank Tanah membuka akses pemanfaatan tanah negara untuk perguruan tinggi guna mengatasi keterbatasan lahan pendidikan dan penelitian di Kalimantan Timur. Universitas Mulawarman (Unmul) menjadi kampus pertama yang dijajaki, namun skema ini dipastikan tidak hanya untuk Unmul, melainkan juga untuk kampus lain yang membutuhkan lahan pendidikan berkelanjutan.

    Sekretaris Badan Bank Tanah, Jarot Wahyu Wibowo, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari mandat lembaganya untuk mendukung kepentingan umum, termasuk sektor pendidikan.

    “Kolaborasi dengan Unmul bukan hanya bagaimana kampus memanfaatkan lahan-lahan Badan Bank Tanah, tetapi sebaliknya juga kami mendapatkan tambahan dari sisi kompetensi akademiknya,” ujar Jarot saat menghadiri Landsmart Campus Series di Universitas Mulawarman, Selasa (25/11/2025).

    Jarot menegaskan bahwa sinergi dengan perguruan tinggi tidak berhenti pada Unmul. Model kolaborasi yang sama siap dibuka untuk kampus lain, terutama yang membutuhkan fasilitas lahan riset, fakultas baru dan laboratorium lapangan.

    “Kami ingin kolaborasi ini menghasilkan gagasan dan langkah nyata untuk bangsa dan negara, khususnya di Kalimantan Timur,” tegasnya.

    Selain penyediaan lahan pendidikan, BBT juga membuka peluang riset bersama di bidang pertanian, pengelolaan tanah, hingga investasi tata ruang. Salah satu konsep yang sedang dipertimbangkan adalah pembentukan pusat studi bersama untuk pengembangan lahan berkelanjutan dan skema investasi regional.

    Jarot juga menjelaskan bahwa Badan Bank Tanah menjalankan fungsi untuk proyek strategis nasional, reformasi agraria, dan kepentingan umum. Ia mencontohkan pembangunan Bandara VVIP IKN sebagai bukti peran lembaganya dalam mendukung pembangunan negara.

    Dari pihak kampus, Rektor Universitas Mulawarman, Prof Abdunnur, menilai kerja sama ini sebagai jawaban atas kebutuhan lahan pendidikan yang semakin mendesak.

    “Unmul saat ini sudah sangat kekurangan tanah pendidikan dan penelitian. Salah satunya Fakultas Kehutanan membutuhkan lahan untuk riset dan penelitian,” ucap Abdunnur.

    Dia menegaskan bahwa pihaknya menyambut terbuka pemanfaatan tanah negara untuk kampus melalui skema Badan Bank Tanah.

    “Badan Bank Tanah memberi peluang dari tanah milik negara yang bisa dimanfaatkan untuk sarana dan prasarana di dunia pendidikan,” pungkasnya.

  • Polda Riau Catat Sejarah, 21 Ribu Pohon Ditanam demi Masa Depan Hijau Lestari

    Polda Riau Catat Sejarah, 21 Ribu Pohon Ditanam demi Masa Depan Hijau Lestari

    Pekanbaru –

    Kepolisian Daerah (Polda) Riau mencatat sejarah baru di Hari Pohon Sedunia 2025. Di bawah pimpinan Kapolda Irjen Herry Heryawan, Polda Riau menanam 21.000 pohon secara serentak selama 2 pekan ini.

    Kegiatan ini dipusatkan di Danau Khayangan, Rumbai, Kota Pekanbaru, Jumat (21/11/2025) dengan melibatkan 500 pelajar di tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) se-Kota Pekanbaru. Aksi penanaman pohon ini dihadiri oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Jarot Suprihanto, Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika, para pejabat utama (PJU) Polda Riau, Partai Hijau Riau (PHT), hingga aktivis lingkungan hidup.

    Penanaman 21.000 pohon ini menjadi tonggak sejarah baru di Provinsi Riau, sekaligus menjadi harapan untuk alam yang hijau lestari di tengah isu kebakaran hutan (karhutla), deforestasi, hingga perambahan hutan.

    Irjen Herry Heryawan menyampaikan menanam pohon adalah investasi jangka panjang untuk masa depan. Dampaknya tidak akan dirasakan langsung, tetapi beberapa tahun yang akan datang.

    “Kegiatan ini adalah investasi jangka panjang demi masa depan bumi dan anak cucu kita. Kita akan merasakan dampak besarnya 5 sampai 10 tahun yang akan datang,” katanya.

    Foto: Gerakan penanaman 21.000 pohon menyambut Hari Pohon Nasional di Pekanbaru, Riau. (dok. Polda Riau)

    Dalam sambutannya, Kapolda menekankan pentingnya menanam pohon. Pohon bukan hanya paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen, tetapi sekaligus menjaga keberlangsungan alam.

    Penanaman pohon merupakan bagian dari program Green Policing yang diinisiasi Kapolda Riau yang mengedepankan pendekatan pentahelix berbasis komunitas. Menurutnya, menanam pohon akan menjadi potofolio kehidupan.

    Melalui kegiatan ini, Kapolda juga ingin menanamkan nilai-nilai baik dari kehidupan. “Apa yang kita tanam hari ini baik pohon, aksi, maupun nilai akan menentukan kualitas hidup generasi masa depan,” ujarnya.

    Polda Riau berkomitmen untuk terus melanjutkan upaya pelestarian lingkungan melalui program Green Policing. Bukan tanpa alasan, Provinsi Riau sebagai salah provinsi rawan karhutla, deforestasi, hingga perambahan hutan.

    “Kami telah dan anak terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencegah kerusakan alam dan mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan,” tambahnya.

    (mea/dhn)

  • 31.000 Personel dan Sarpras SAR Disiagakan

    31.000 Personel dan Sarpras SAR Disiagakan

    JAKARTA – Polda Riau bersama TNI, Basarnas, BPBD, dan stakeholder terkait menggelar Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi dalam menghadapi potensi banjir, tanah longsor, gelombang tinggi, hingga cuaca ekstrem yang diperkirakan meningkat pada November 2025 hingga Februari 2026.

    Apel yang dipimpin Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan berlangsung di Lapangan Mapolda Riau, Jalan Pattimura, Pekanbaru, Rabu, 5 November. Apel ini juga dihadiri Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen Agus Hadi Waluyo, Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto, dan jajaran Forkopimda Riau.

    Sebanyak 31.000 personel gabungan TNI–Polri, BPBD, Basarnas, Manggala Agni, dan instansi terkait disiagakan untuk mengantisipasi berbagai potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Riau.

    Pengecekan sarana dan prasarana dilakukan langsung oleh Kapolda dan Pangdam, meliputi drone pemantau, rubber boat, pompa air dan nozzle, rescue truck, peralatan selam, kendaraan taktis, water treatment unit, hingga peralatan medis dan ambulans. Berbagai sarana tersebut disiapkan untuk memastikan kesiapan operasi penyelamatan dan evakuasi apabila terjadi bencana.

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan, apel bersama ini dilakukan untuk memperkuat komitmen seluruh unsur dalam kesiapsiagaan, terutama memasuki periode cuaca ekstrem sebagaimana diprediksi BMKG.

    “Apel ini menguatkan komitmen dan menentukan langkah ke depan menghadapi situasi tanggap bencana hidrometeorologi, yang menurut laporan BMKG meningkat pada November 2025 sampai Februari 2026,” ujar Irjen Herry dalam keterangannya, Rabu, 5 November. 

    Selain gelar pasukan dan sarpras, Polda Riau juga melaksanakan simulasi penanganan bencana untuk menguji respons cepat dan sinergi lintas instansi, mulai dari mobilisasi personel, pengaturan lalu lintas, hingga skenario penyelamatan korban di air.

    Simulasi evakuasi di pesisir juga dilakukan, mengingat potensi gelombang tinggi di tiga wilayah pesisir prioritas yaitu Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti.

    “Kita simulasikan bagaimana menyelamatkan korban, termasuk dengan sekoci dan peralatan air lain, khususnya di wilayah pesisir,” jelas Kapolda.

    Irjen Herry juga menyampaikan, meski curah hujan diprediksi meningkat, ancaman Karhutla tetap harus diwaspadai karena pola cuaca ekstrem dapat berubah sewaktu-waktu. Ia mencontohkan penanganan cepat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar beberapa waktu lalu yang berhasil dipadamkan dalam waktu dua jam berkat kolaborasi lapangan seluruh unsur terkait.

    Dalam amanatnya, Kapolda menegaskan kesiapsiagaan ini merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. “Kita harus mampu menunjukkan bahwa negara selalu hadir untuk melindungi rakyat dalam situasi apa pun, terutama pada masa-masa sulit,” katanya.

    Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, Basarnas, BPBD, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan relawan yang terus bersinergi dalam mitigasi dan respons bencana. “Semoga langkah kolaboratif ini terus kita jaga demi keselamatan dan ketenangan masyarakat Riau,” tutupnya

    Apel turut dihadiri Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Jarot Suprihanto, Danlanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Abdul Haris, Kepala BNNP Brigjen Christ Reinhard Pusung, Kajati Riau Sutikno, Kepala Basarnas Riau Budi Cahyadi, dan Kepala BMKG Riau.