Tag: Jansen Sitindaon

  • PD Tepis Narasi di Video Viral, Tegaskan SBY dan Kapolri Akrab di HUT TNI

    PD Tepis Narasi di Video Viral, Tegaskan SBY dan Kapolri Akrab di HUT TNI

    Jakarta

    Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akrab dalam rangkaian puncak HUT TNI di Monas beberapa waktu lalu. SBY dan Kapolri sempat mengobrol berdua di holding room acara.

    Hal ini disampaikan elite Demokrat Jansen Sitindaon saat dikonfirmasi mengenai video SBY yang tampak melewati Kapolri saat bersalaman. Jansen menyebut momen yang terekam dalam video viral tersebut hanya situasional saja. Jansen menegaskan SBY dan Kapolri berjumpa dan mengobrol akrab di holding room acara.

    “Situasional aja itu. Mungkin terlewat. Namanya ramai begitu. Dan di momen yang sepersekian detik itu juga Pak Sigit juga mungkin lupa atau sungkan menjulurkan tangannya sehingga tidak terpantau Pak SBY waktu lewat,” kata Jansen, Senin (7/10/2025).

    Sebagai bukti, Jansen membagikan foto momen keakraban SBY dan Kapolri Jenderal Sigit. Foto tersebut memotret momen SBY dan Kapolri duduk berdampingan sembari mengobrolkan sesuatu.

    Dalam foto lain tampak Wapres Gibran Rakabuming ikut menyimak obrolan SBY dan Kapolri. Di seberang SBY, Kapolri dan Gibran, ada Wapres ke-6 Try Sutrisno.

    Jansen meminta momen sepersekian detik seperti dalam video viral itu tidak diperpanjang menjadi isu liar. Dia menegaskan tak ada masalah antara SBY dan Jenderal Sigit.

    “Jangan dari kejadian yang sepersekian detik jadi ditarik kesimpulan ada masalah. Karena memang semuanya baik-baik saja dan tidak ada masalah. Jadi semuanya baik-baik saja. Tidak seperti yang terlihat di video yang sepersekian detik itu,” tegas Jansen.

    Senada, Wasekjen Demokrat Syahrial Nasution menegaskan tak ada isu apapun di antara SBY dan Jenderal Sigit. Dia menegaskan SBY dan Jenderal Sigit bahkan bercengkerama di holding room Monas.

    “Sebelum beredar video viral Pak SBY seolah-olah tidak menyalami Kapolri, Pak SBY dan Kapolri lama bercengkerama di holding room Monas menjelang acara HUT TNI,” kata Syahrial.

    (gbr/tor)

  • Berani Mundur, Rahayu Saraswati Ciptakan Standar Baru di DPR

    Berani Mundur, Rahayu Saraswati Ciptakan Standar Baru di DPR

    GELORA.CO -Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo akan menciptakan standar tersendiri bagi politikus Senayan karena berani mengundurkan diri dari jabatannya.

    Demikian dikatakan politikus Partai Demokrat Jansen Sitindaon melalui akun X miliknya, dikutip Kamis 11 September 2025. 

    “Semua harus lebih hati-hati,” tulis Jansen.

    Jansen mengaku menyesalkan keputusan Saraswati mundur dari parlemen, di luar dia salah bicara yang jadi penyebab kemundurannya.

    “Yang kutahu Sara seorang anggota parlemen yang hebat dan sangat berdedikasi. Dan pikirannya selalu positif. Jadi aku yakin, dia salah ngomong itu bukan untuk melecehkan,” kata Jansen.

    Jansen melihat Saraswati memiliki “keistimewaan” karena lahir dari keluarga terpandang di Indonesia. Bahkan sang paman, Prabowo Subianto merupakan Presiden RI saat ini.

    “Tapi karakter Sara ini, yang kutahu benaran suka menolong dan kental jiwa aktivisnya, khususnya terkait isu: anak, perempuan dan perdagangan orang yang sering dia suarakan. Dan kemana-mana dengan segala yang dia punya, orangnya sangat sederhana,” kata Jansen.

    “Harus aku akui, hebat keponakan pak Prabowo ini. Dan pak Hasyim Ayahnya dalam mendidik Sara. Keep strong, Sara!” sambungnya.

    Teka-teki di balik pengunduran diri mengejutkan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo ternyata terkait pernyataannya soal lowongan pekerjaan yang dianggap tidak berempati dan menyakiti hati para pencari kerja di seluruh Indonesia.

    Dalam pernyataannya pada Rabu 10 September 2025, Saraswati mengakui bahwa niatnya untuk memotivasi anak muda justru menjadi bumerang.

    Inilah kalimat kontroversial yang menjadi pusat dari drama pengunduran diri tersebut:

    “Kalau punya kreativitas, jadilah pengusaha. Jadilah entrepreneur daripada ngomel nggak ada kerjaan,” kata Saraswati dalam podcast yang ditayangkan sebuah media nasional.

    Sontak, kalimat “daripada ngomel nggak ada kerjaan” menjadi bagian yang paling disorot.

  • Presiden Prabowo Teken Perpres, Dokter Spesialis Dapat Tunjangan Rp30 Juta Per Bulan, Jansen Sitindaon: Mantap Ini

    Presiden Prabowo Teken Perpres, Dokter Spesialis Dapat Tunjangan Rp30 Juta Per Bulan, Jansen Sitindaon: Mantap Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto.

    Setelah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025.

    “Mantapppp ini pak @prabowo. Rp30 juta sebulan tunjangannya,” kata Jansen dikutip dari unggahannya di X, Rabu (6/8/2025).

    Perpres itu ditujukan untuk dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis yang bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) diberi tunjangan senilai Rp30 juta per bulan.

    Jansen berharap, semoga intensif itu bisa membuat dokter spesialis menyebar.

    “Semoga dengan insentif ini Dokter Spesialis jadi menyebar dan mau tinggal di daerah-daerah tertinggal dan kepulauan di seluruh Indonesia ini,” terangnya.

    “Terimakasih pak Presiden,” tambah Jansen.

    Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengatakan kebijakan itu merupakan keberpihakan negara terhadap dokter-dokter yang mengabdi di wilayah dengan akses terbatas.

    Tunjangan khusus ini adalah bentuk apresiasi negara kepada tenaga medis yang berada di garis depan.

    “Kita ingin mereka merasa dihargai dan tetap termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik, di mana pun mereka bertugas,” ujar Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan yang diterima, Selasa (5/7/2025).

    Ia mengatakan, tunjangan Rp30 juta per bulan itu di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang berlaku sesuai ketentuan kepegawaian.

    Di tahap awal, tunjangan ini akan diberikan kepada lebih dari 1.100 dokter spesialis.
    (Arya/Fajar)

  • Wasekjend Demokrat Ungkap Kesaksian Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM Tahun 1984 Terkait Ijazah Jokowi

    Wasekjend Demokrat Ungkap Kesaksian Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM Tahun 1984 Terkait Ijazah Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wasekjend DPP Demokrat, Jansen Sitindaon menegaskan sejak awal partainya sama sekali tidak terkait dengan polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Mengingat beberapa hari ini nama Partai Demokrat turut diseret dalam polemik yang menyedot perhatian publik.

    Jansen menyatakan justru berpihak pada Jokowi terkait tudingan ijazah palsu. Ia menceritakan, momen pertemuan tidak sengaja dengan mantan Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM tahun 1984 di sebuah acara kawinan.

    “Ibu Chandra adalah Ketua Senat Fak Kehutanan UGM tahun 1984. Dan sambil makan, kami tanya beliau hal yang sedang ramai di publik dan medsos: ‘bu apakah benar pak Pak Jokowi lulus dari Fak Kehutanan UGM?’,” tulis Jansen di X dikutip pada Rabu (30/7/2025).

    “Beliau jawab: “benar. Pak Jokowi memang kuliah dan lulus dari Fak Kehutanan UGM. Saya kenal beliau kok dan ketika kuliah dulu pak Jokowi memang orangnya pendiam”. Dan berbagai cerita lainnya tentang Fak Kehutanan UGM beliau sampaikan,” sambungnya menceritakan.

    Jadi, menurut Jansen, soal polemik di publik dan media sosial beberapa waktu terkahir ini tentang apakah Jokowi benar kuliah dan lulus dari UGM? sebaiknya diusaikan saja.

    “Karena memang benar beliau kuliah dan lulus dari Fak Kehutanan UGM,” tegasnya.

    Di sisi lain kata Jansen lagi, polemik ijazah Jokowi juga sudah bergulir di ranah hukum. Jadi bukan lagi sekedar opini-opini politik. Karena perangkat hukum sudah ikut ditarik dan terlibat, maka ini sudah soal benar salah, sudah soal pembuktian palsu-asli tidaknya ijazah tersebut.

  • Demokrat: Kalau Isu Ijazah Jokowi Ada Kaitan dengan “Partai Biru”, Buka Saja BAP
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 Juli 2025

    Demokrat: Kalau Isu Ijazah Jokowi Ada Kaitan dengan “Partai Biru”, Buka Saja BAP Nasional 28 Juli 2025

    Demokrat: Kalau Isu Ijazah Jokowi Ada Kaitan dengan “Partai Biru”, Buka Saja BAP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Sekretaris Jenderal
    Partai Demokrat

    Jansen Sitindaon
    , mendorong agar berita acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian dibuka ke publik jika memang ada keterlibatan “
    partai biru
    ” dalam polemik isu
    ijazah palsu
    Presiden RI Ke-7,
    Joko Widodo
    (Jokowi).
    “Kalau ada kaitannya dengan ‘partai biru’ seperti yang dituduhkan, mudah saja sebenarnya. Buka saja BAP para saksi tersebut, ada kaitannya dengan partai biru tidak? Beres urusan,” kata Jansen dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/7/2025).
    Jansen mengatakan, persoalan keaslian
    ijazah Jokowi
    sudah bergulir dan diperiksa oleh Mabes Polri.
    Polisi pun telah memeriksa puluhan saksi dan merilis pemeriksaan tersebut.
    Oleh karena itu, Jansen mendorong agar BAP itu dibuka ke publik jika memang terdapat keterlibatan “partai biru” dalam kisruh keaslian ijazah Jokowi.
    Jansen mengatakan, jika memang dalam BAP itu jelas disebutkan ada keterlibatan “partai biru”, maka pernyataan di ruang publik harus jelas dengan menyebutkan keterlibatan Partai Demokrat.
    Jansen menyayangkan pernyataan yang menggunakan kalimat samar dan tidak jelas seperti “partai biru”.
    Dengan demikian, kata dia, akan menjadi mudah bagi Partai Demokrat untuk menempuh jalur hukum atas tuduhan tersebut.
    “Jadi bukan main-main seperti saat menggunakan kalimat samar dan bersayap di ruang publik. Mulai dari pakai baju warna birulah dan lain-lain,” ujar Jansen.
    Ia menegaskan, sejak awal Partai Demokrat sama sekali tidak berurusan dengan kisruh ijazah Jokowi.
    Oleh karena itu, pihaknya kaget ketika dalam beberapa hari terakhir nama Partai Demokrat diseret-seret dalam persoalan itu.
    “Buat kami, sejak awal, ini adalah urusan pribadi Pak Jokowi dengan para penuduhnya. Apalagi masalah ini juga sudah bergulir di ranah hukum. Jadi bukan lagi sekadar opini-opinian politik,” kata Jansen.
    Jansen juga menyebutkan, sejauh ini tidak ada satupun kader Partai Demokrat yang ikut diperiksa dalam perkara isu ijazah Jokowi.
    Oleh karena itu, menurut dia, jika masih ada orang yang mengaitkan Partai Demokrat dalam persialan tersebut merupakan sebuah kegilaan.
    “Jika ada yang mengkaitkannya dengan Demokrat, gila namanya itu atau lagi mabuk,” kata dia.
    Sebelumnya, Jokowi menduga terdapat orang besar di balik isu ijazah palsu dan wacana pemakzulan putranya, Gibran Rakabuming Raka, dari kursi Wakil Presiden RI.
    Jokowi menilai, terdapat manuver politik besar di balik kedua isu tersebut dengan beking kekuatan politik.
    “Artinya memang ada orang besar, ada yang back up, ya itu saja,” kata Jokowi, tanpa menyebutkan nama.
    Namun, Jokowi tidak menyebut siapa elite politik yang menghembuskan isu tersebut.
    Isu keterlibatan “partai biru” kemudian muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Ade Darmawan, berbicara dalam wawancara bersama Kompas TV.
    Ade mengaku tidak bisa mengungkap dengan jelas siapa sosok yang dimaksud Jokowi.
    Ia hanya meminta publik melihat bajunya yang berwarna biru sebagai petunjuk dalang isu ijazah palsu Jokowi.
    “Nah ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh ya, mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Tetapi saya tidak bisa langsung menjurus ke sana. Tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemirsa dari Kompas seluruh Indonesia sudah melihat saya tampilan hari ini saya berbaju apa,” kata Ade, seperti dikutip dari
    Kompas TV
    pada Senin (28/7/2025) dini hari.
    “Sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri, bahwa siapa kira-kira dalangnya. Saat ini saya berbaju apa? Nah itu mungkin salah satu
    clue
    yang bisa saya sampaikan,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tuding Demokrat Dalang Isu Ijazah Jokowi, Gila atau Mabuk?

    Tuding Demokrat Dalang Isu Ijazah Jokowi, Gila atau Mabuk?

    GELORA.CO – Partai Demokrat menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah terlibat dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, sebagai respons atas dugaan yang mengaitkan partai berlambang mercy itu dalang dibalik isu ijazah palsu.

    “Sejak awal kami Partai Demokrat sebenarnya tidak punya urusan sama sekali dengan polemik ijazah pak Jokowi ini. Itu maka kami kaget, ketika beberapa hari ini nama Partai kami dibawa-bawa dan disebut-sebut. Buat kami sejak awal, ini adalah urusan pribadi pak Jokowi dengan para penuduhnya,” kata Jansen lewat akun X miliknya, Senin, 28 Juli 2025.

    Jansen menyebut, penyelidikan terhadap perkara tersebut telah dilakukan aparat penegak hukum sejak beberapa bulan lalu. Puluhan saksi, baik terlapor maupun saksi fakta, telah diperiksa. 

    Ia pun meminta pihak-pihak yang menuding Demokrat agar menyampaikan tuduhan secara terbuka dan terang, bukan dengan simbol atau insinuasi.

    “Kalau ada kaitannya dengan “partai biru” seperti yang dituduhkan, mudah saja sebenarnya. Buka saja BAP para saksi tersebut, ada kaitannya dengan partai biru tidak? Beres urusan,” katanya.

    Lebih lanjut, Jansen menegaskan tidak ada satu pun kader Demokrat yang ikut diperiksa dalam perkara tersebut. Karena itu, ia menyebut tudingan yang diarahkan ke partainya tidak masuk akal.

    “Kalau masih ada yang mengaitkannya dengan Demokrat, itu gila namanya. Atau lagi mabuk,” ucapnya.

    Meski demikian, Jansen menyatakan partainya siap menghadapi tuduhan tersebut. Ia menganggap situasi ini sebagai momentum untuk konsolidasi internal, meskipun sebelumnya para kader telah memilih diam dan tidak ikut campur.

    Ia juga mengingatkan bahwa dirinya sempat membela Presiden Jokowi dalam isu ini beberapa waktu lalu, saat mendapat kesaksian dari mantan Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980-an, yang menjadi bagian dari pembelaan publiknya.

    Terakhir, Jansen mengajak seluruh kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia tetap semangat dan tidak terprovokasi. Ia menegaskan, jika nama baik pimpinan partai seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diserang, maka partai akan mengambil langkah terukur untuk membela marwahnya.

    “Tetap semangat untuk semua kader. Jika nanti ada arahan lebih lanjut terkait persoalan ini, akan disampaikan perintah resmi melalui struktur partai di tempat masing-masing,” tutupnya. 

  • AHY perintahkan kader Demokrat dorong pembahasan revisi UU Pemilu

    AHY perintahkan kader Demokrat dorong pembahasan revisi UU Pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY memerintahkan para kadernya mendorong agar revisi Undang-Undang atau RUU tentang Pemilihan Umum (Pemilu) segera dibahas.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa Partai Demokrat menggelar forum diskusi mengenai RUU Pemilu bertajuk “Diskusi Publik tentang Revisi Paket RUU Pemilu”. Adapun forum itu mengundang berbagai narasumber mulai dari peneliti, penyelenggara pemilu, hingga pemerintah.

    “Kalau bisa bolak-balik ini RUU Pemilu ini dibahas mulai sekarang, memang itulah perintah Ketua Umum kami mas AHY,” kata Jansen dalam diskusi tersebut yang digelar di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin.

    Ke depannya, dia mengatakan bahwa Partai Demokrat akan menggelar diskusi-diskusi serupa mengenai RUU Pemilu.

    Dalam diskusi tersebut, dia ingin menggali terkait beragam usulan untuk pelaksanaan sistem pemilu ke depan, di antaranya mengenai ide pemilu legislatif tertutup atau terbuka, dan sistem politik setelah putusan ambang batas pencalonan.

    Di sisi lain, dia mengatakan bahwa usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai Pilkada yang dipilih oleh DPRD juga perlu dibahas. Pasalnya, hal itu mempertimbangkan biaya politik yang mahal.

    Sementara itu, Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan bahwa revisi UU Pemilu nantinya perlu ditindaklanjuti dengan simulasi. Maka, kata dia, revisi tersebut tidak boleh ditunda-tunda untuk dibahas.

    “Makanya harus dibahas sekarang RUU Pemilu-nya, supaya kita sempat simulasi gitu. Jangan sampai nanti di ujung, simulasi terburu-buru, sistemnya tidak mapan,” kata Titi.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jansen Demokrat Soroti Jawaban Prabowo Saat Ditanya Soal 9 Naga

    Jansen Demokrat Soroti Jawaban Prabowo Saat Ditanya Soal 9 Naga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon memuji jawaban-jawaban Presiden Prabowo Subianto dalam wawancara bersama enam pemimpin redaksi media, Minggu (6/4/2025).

    Menurut Jansen, jawaban yang Prabowo sampaikan bagus, reflektif, jujur bahkan apa adanya. Dari wawancara ini kata dia, publik jadi lebih mengenal Prabowo, menjadi tahu pikiran-pikirannya, cita-citanya, termasuk apa yang akan dilakukan Prabowo untuk Indonesia kedepan minimal selama pemerintahannya.

    “Selain membahas isu-isu terkini, karena wawancara ini mengalir dan durasinya panjang, kita juga jadi bisa lebih menyelami dan mengenali seorang Prabowo Subianto mulai dari kecil, hal-hal yang dialaminya termasuk kemudian mempengaruhinya,” urainya seperti dilansir dari keterangannya di X, Rabu (9/4/2025).

    Jansen menyebut, inilah yang menjadi cikal bakal, “bibit”, mengapa Prabowo kemudian membuat suatu kebijakan atau program tertentu. Misalnya mengapa Prabowo kukuh sekali soal memberi makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia, walau banyak yang tidak yakin.

    “Di wawancara ini dijelaskan komplit latar belakangnya. Langsung dari sudut orang pertama,” katanya.

    “Kalau meminjam istilah Alfito Deannova (Pemred Detik) yang kemudian beliau benarkan, pemerintahan pak Prabowo ini akan membenahi kembali hal-hal dasar dan mendasar, “back to basic”, bukan bermain di hal-hal monumental, jadi akan memperbaiki kembali yang prinsip-prinsip seperti pangan kita harus mandiri, energi, air, pendidikan, sekolah, koperasi dll,” lanjut Jansen.

  • Nonton Wawancara Presiden Prabowo selama 3,5 Jam, Jansen Sitindaon Beberkan Poin Pentingnya

    Nonton Wawancara Presiden Prabowo selama 3,5 Jam, Jansen Sitindaon Beberkan Poin Pentingnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengapresiasi wawancara Presiden Prabowo Subianto. Bersama tujuh jurnalis senior.

    “Jawaban-jawaban yang pak Prabowo sampaikan bagus, reflektif, jujur bahkan apa adanya,” kata Jansen dikutip dari unggahannya di X, Rabu (9/4/2025).

    Menurutnya, dengan wawancara itu Prabowo bisa lebih dikenal. Pikiran-pikirannya, cita-citanya, termasuk apa yang akan dilakukan Prabowo untuk Indonesia kedepan telah diketahui.

    “Selain membahas isu-isu terkini, karena wawancara ini mengalir dan durasinya panjang, kita juga jadi bisa lebih menyelami dan mengenali seorang Prabowo Subianto mulai dari kecil, hal-hal yang dialaminya termasuk kemudian mempengaruhinya,” ujarnya

    Menurutnya, itu yang menjadi cikal bakal, “bibit”, mengapa Prabowo membuat suatu kebijakan atau program tertentu. Misal: mengapa beliau kukuh sekali soal memberi makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia, walau banyak yang tidak yakin dll.

    “Di wawancara ini dijelaskan komplit latar belakangnya. Langsung dari sudut orang pertama,” ucapnya.

    Di wawancara itu, disebutkan bahwa pemerintahan Prabowo akan membenahi kembali hal-hal dasar dan mendasar, “back to basic”. Bukan bermain di hal-hal monumental, jadi akan memperbaiki kembali yang prinsip-prinsip seperti pangan kita harus mandiri, energi, air, pendidikan, sekolah, koperasi dll.

    “Saking jujurnya, bahkan untuk dirinya sendiri dan pemerintahannya — untuk saat ini — pak Prabowo baru memberi nilai 6,” imbuhnya.

  • Eks Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor Gabung Demokrat, Kini Jabat Wasekjen

    Eks Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor Gabung Demokrat, Kini Jabat Wasekjen

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk periode 2025-2030. Pergantian kepengurusan salah satunya posisi Sekretaris Jenderal partai yang kini diamanatkan kepada Herman Khaeron. Herman ditunjuk menggantikan Teuku Riefky Harsya yang dalam kepengurusan baru ditunjuk menjadi wakil ketua umum.

    AHY turut mengumumkan dalam kepengurusan baru ini adalah bekas Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor. Afriansyah Noor ditunjuk menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Adapun Afriansyah diberhentikan dari kepengurusan PBB di bawah Pj Ketua Umum Fahri Bachmid pada 12 Juni 2024.

    AHY mengumumkan nama Afriansyah dengan memperkenalkannya sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Hala dan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (2022-2024).

    “Bapak Afriansyah Noor yang juga saat ini jadi Wakil Badan Halal, sebelumnya Wakil Menteri Tenaga Kerja,” kata AHY di Kantor DPP Demokrat, Minggu, 23 Maret 2025.

    Berikut adalah susunan lengkap kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2025-2030:

    Ketua Umum: Agus Harimurti Yudhoyono

    Wakil Ketua Umum:

    Eddy Baskoro Yudhoyono Teuku Riefky Harsya Dody Hanggodo Benny Kabur Harman Dede Yusuf Macan Effendi Vera Febyanthy Ediwan Prabowo

    Kesekjenan:

    Sekretaris Jenderal: Herman Khaeron

    Wakil Sekretaris Jenderal:

    Afriansyah Noor Agus Jovan Latuconsina Jansen Sitindaon Renanda Bachtar Jemmy Setiawan Rezka Oktoberia Didik Mukrianto Inggrid Maria Palupi Kansil Imelda Sari Heri Sebayang Umar Arsal Syahrial Nasution

    Direktur Eksekutif: Sigit Raditya

    Wakil Direktur Eksekutif:

    Irawan Satrio Leksono Ahdi Muqsith Mursalim Mukhlis Afroni Imawan

    Bendahara Umum: Irwan Fecho

    Wakil Bendahara Umum

    Sabam Sinaga Eka Putra Mukhamad Oki Isnaini Lasmi Indaryani Hendrik Sitompul Tatyana Sutara Edwin Jannerli Tandjung Steven Rumangkang Abdul Muna Algozali Felix Soesanto

    Diketahui, kepengurusan baru Partai Demokrat periode 2025-2030 resmi diumumkan dan diperkenalkan langsung oleh AHY sebagai Ketua Umum di kantor DPP Partai Demokrat pada Minggu, 23 Maret 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News