Xcloud.id

Tag: Janet Yellen

  • 3 Fakta Crazy Rich AS yang Dipilih Donald Trump Jadi Menkeu

    3 Fakta Crazy Rich AS yang Dipilih Donald Trump Jadi Menkeu

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump menunjuk miliarder Scott Bessent sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). Scott bakal menjadi pengganti Janet Yellen, Menteri Keuangan AS saat ini di pemerintahan Joe Biden.

    Bessent merupakan kandidat Menteri Keuangan yang dipilih Trump di antara beberapa nama seperti miliarder ekuitas swasta Marc Rowan, CEO Cantor Fitzgerald Howard Lutnick, dan Kevin Warsh, anggota Dewan Gubernur Federal Reserve.

    Berikut 3 Fakta Scott Bessent yang bakal menjabat Menkeu AS:

    1. Pendiri Perusahaan Hedge Fund
    Bessent diketahui merupakan pendiri hedge fund Key Square Capital Management. Perusahaan tersebut didirikan pada tahun 2015 dengan nilai pendanaan mencapai US$ 2 miliar.

    Perusahaan tersebut dilaporkan mengelola aset keseluruhan sekitar US$ 600 juta pada Desember 2023. Adapun Sosok Bessent disebut sebagai salah satu investor paling cerdas dan selangkah lebih maju dari pasar. Menurut Michael Oliver Weinberg, profesor dari Columbia Business School dan Penasehat Investasi bawahan Bessent, karakteristik tersebut mirip dengan George Soros.

    “Scott adalah salah satu investor paling cerdas dan tajam yang pernah saya ajak bekerja. Sama seperti George Soros, dia juga biasanya selangkah lebih maju dari pasar,” ujarnya, dikutip dari Reuters, Sabtu (23/11/2024).

    2. Penasihat Utama Trump
    Bessent merupakan penasihat utama Trump dalam kebijakan ekonomi selama masa kampanye dan mendonasikan sekitar US$ 3 juta kepada Trump. Bessent menilai Trump sangat canggih dalam kebijakan ekonomi, berbanding terbalik dengan Harris yang disebutnya buta ekonomi.

    Sebelum dekat dengan Trump, AP News melaporkan bahwa Bessent merupakan pendukung dan donatur Partai Demokrat pada awal tahun 2000-an, khususnya dalam pencalonan AI Gore sebagai presiden.

    Trump percaya kapasitas Bessent mampu membawa AS ke zaman keemasan baru dan memperkuat posisi mereka di kancah perekonomian global. Trump juga percaya kapasitas Bessent mampu membuat dolar AS makin perkasa.

    “Beliau akan membantu saya mengantarkan Zaman Keemasan baru bagi Amerika Serikat, seiring kita memperkuat posisi kita sebagai perekonomian terkemuka di dunia, pusat Inovasi dan kewirausahaan, tujuan modal, dan mempertahankan dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia,” kata Trump, dilansir dari CNN.

    3. Mantan Anak Buah George Soros
    Dilansir dari Forbes, Bassent diketahui merupakan bekas bawahan George Soros, pengusaha sekaligus investor sukses berkebangsaan AS. Soros merupakan pendukung kandidat Presiden dari Partai Demokrat sekaligus pesaing Trump, Kamala Harris.

    Keluarga Soros dikenal sebagai donor utama bagi Demokrat dan telah menghabiskan puluhan juta dolar untuk kebutuhan kampanye. Adapun Bessent mulai bekerja untuk Soros pada tahun 1991 di Soros Fund Management.

    Sempat keluar tahun 2000, Bessent kembali lagi ke Soros tahun 2011 dan menjabat sebagai kepala investasi Soros. Pada tahun 2015, Bessent lalu memutuskan berhenti dan memulai jalannya sendiri di Key Square. Keduanya disebut sudah tak saling bicara sejak lama.

    Lihat juga Video Donald Trump: Senang Rasanya Menang

    (ily/hns)

  • Powell Tak Bakal Mundur Meski Diminta Trump

    Powell Tak Bakal Mundur Meski Diminta Trump

    Jakarta –

    Chairman The Federal Reserve Jerome Powell menyebut tidak akan mundur dari jabatannya walaupun diminta oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Dikutip dari CNN Powell menyebut tidak ada wewenang presiden untuk menurunkan Powell dari jabatannya. “Tidak diizinkan secara hukum,” kata dikutip dari CNN, Minggu (10/11/2024).

    Sekadar informasi, Powell menjabat sebagai Chairman The Fed sejak 2018 lalu menggantikan Janet Yellen yang menjadi Menteri Keuangan di era Presiden Joe Biden.

    Selain kabar pemecatan Powell, The Fed diperkirakan akan menurunkan suku bunga dalam beberapa bulan ke depan sembari mengingatkan bahwa rencana Trump untuk pemotongan pajak, kebijakan imigrasi, dan tarif impor dapat memberikan tekanan pada inflasi serta meningkatkan pinjaman pemerintah yang bisa membuat prediksi tersebut lebih sulit terwujud.

    Powel bilang, masih terlalu dini untuk memastikan agenda pemerintahan baru akan berdampak pada ekonomi AS atau cara The Fed merespon.

    “Ini masih tahap awal, kami belum tahu apa kebijakannya dan kami belum tahu kapan kebijakan itu akan diterapkan. Dalam jangka pendek, pemilu tidak akan mempengaruhi keputusan kebijakan kami,” ujar Powell.

    Sebagai informasi, Powell masih akan menjabat sebagai kepala The Fed sampai 2026 setelah dirinya dipilih oleh Trump sebagai Gubernur The Fed pada Februari 2018. Berkaitan dengan ini, Trump di beberapa kesempatan nampak berbeda pandangan dengan Powell, bahkan kerap mengancam akan memecat Powell.

    Beberapa nama muncul yang digadang-gadang akan menjadi pengganti Powell, seperti Kevin Warsh seorang pimpinan The Fed pada periode pertama kepemimpinan Trump, dan Kevin Hasset yakni mantan kepala ekonom Trump.

    (kil/kil)

  • Jerome Powell Tegaskan Tidak Akan Mundur dari The Fed Jika Diminta Trump

    Jerome Powell Tegaskan Tidak Akan Mundur dari The Fed Jika Diminta Trump

    Jakarta –

    Gubernur bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed), Jerome Powell menegaskan tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya jika diminta oleh Presiden terpilih Donald Trump.

    Hal ini disampaikan Powell dalam konferensi pers usai The Fed mengumumkan pemangkasan suku bunga. Ia ditanya terkait kesediaannya untuk mengundurkan diri dari kepemimpinan bank sentral jika diminta Trump.

    Merespons pertanyaan tersebut, Powell menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak akan mundur. Ia juga bilang kalau memecatnya atau petinggi The Fed lainnya sebelum masa jabatan berakhir tidak diizinkan secara hukum.

    “Tidak diizinkan menurut hukum,” ujar Powell, dikutip dari Reuters, Jumat (8/11/2024),

    Pada kesempatan itu, ia menepis banyak pertanyaan tentang langkah-langkah kebijakan yang dapat dilakukan Trump sebagai presiden terhadap pengambilan keputusan bank sentral.

    “Dalam jangka pendek, pemilihan umum tidak akan berdampak pada keputusan kebijakan kami,” ujarnya.

    Konferensi pers tersebut diadakan usai Powell mengumumkan langkah pemangkasan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi antara 4,5-4,75%. Keputusan ini menyusul langkah pemangkasan 50 basis poin pada September lalu.

    Sebelumnya pada Kamis, seorang penasihat Trump mengatakan presiden terpilih akan mempertahankan Powell hingga akhir masa jabatan kepemimpinannya, yang akan berakhir pada Mei 2026. Masa jabatan Powell sebagai gubernur telah diperpanjang hingga akhir Januari 2028.

    CNN juga melaporkan bahwa Trump sedang mempertimbangkan mantan Gubernur Fed, Kevin Warsh, yang sekarang menjadi kritikus bank sentral, dan mantan kepala ekonom pemerintahannya Kevin Hassett sebagai calon pengganti Powell.

    Dalam sejarahnya, Trump menunjuk Powell sebagai Gubernur The Fed pada awal 2018 untuk menggantikan Janet Yellen, yang kemudian menjadi Menteri Keuangan Presiden Joe Biden. Biden mengangkat kembali Powell untuk masa jabatannya saat ini.

    Hubungan antara Trump dan Powell memburuk, dengan Trump sering menyerang Fed dan pimpinannya selama masa jabatan pertamanya atas kebijakan bank sentral. Serangan ini muncul setelah puluhan tahun presiden menghindari kritik langsung terhadap bank sentral.

    Di sisi lain, setiap upaya untuk menyingkirkan pemimpin Fed kemungkinan besar berdampak negatif terhadap pasar keuangan hingga memicu kekhawatiran peningkatan harga.

    Pada saat yang sama, kebijakan Trump yakni kenaikan tarif perdagangan serta deportasi besar-besaran terhadap imigran ilegal kemungkinan mengerek inflasi yang telah berhasil diredam oleh bank sentral.

    Lihat juga video: Akankah Elon Musk Masuk Kabinet Donald Trump?

    (shc/ara)

  • Perekonomian China Lesu, Xi Jinping Soroti Pasar Tenaga Kerja

    Perekonomian China Lesu, Xi Jinping Soroti Pasar Tenaga Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Xi Jinping menyoroti tekanan yang dihadapi pasar tenaga kerja China dalam pidatonya yang baru diterbitkan. Xi menggambarkan masa penuh gejolak bagi perekonomian nomor dua di dunia ini ditengah upaya pemerintah menahan perlambatan pertumbuhan.

    “China sedang memasuki periode di mana peluang-peluang strategis serta risiko dan tantangan hidup berdampingan, dan faktor-faktor yang tidak terduga meningkat,” kata Xi dalam pidatonya yang dipublikasikan pada Kamis waktu setempat, dengan merujuk secara terselubung pada ketegangan dengan Amerika Serikat dan transisi negaranya dari pertumbuhan yang didorong oleh sektor properti. .

    “Tekanan untuk menstabilkan pertumbuhan dan lapangan kerja akan terus berlanjut,” tambah pemimpin tertinggi tersebut, dalam komentar yang dimuat oleh majalah Qiushi milik Partai Komunis yang berkuasa menjelang pemilu Amerika yang dapat mendefinisikan kembali hubungan China dengan Amerika Serikat. 

    Sebelumnya, Donald Trump telah berjanji untuk mengenakan tarif sebesar 60% pada saingan ekonomi terbesar negaranya jika terpilih kembali.

    Adapun, Xi menyampaikan pernyataan tersebut pada sesi studi Politbiro Mei 2024 lalu. China sering kali menerbitkan pidato Xi berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun setelah dilakukan sebagai cara untuk memberi sinyal prioritas kebijakan. 

    Investor saat ini dengan cermat mengamati setiap sinyal dari para pemimpin senior untuk mencari tanda-tanda dukungan fiskal yang akan diberikan oleh sekelompok anggota parlemen minggu depan pada tahap selanjutnya dari peluncuran stimulus China.

    “Artikel ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran mungkin menjadi target kebijakan yang lebih penting dibandingkan sebelumnya. Saya pikir hal ini membuat defisit fiskal kemungkinan besar akan meningkat di atas 3% tahun depan,” kata Zhiwei Zhang, Chief Economist Pinpoint Asset Management dikutip dari Bloomberg pada Jumat (1/11/2024).

    Pasar tenaga kerja di China terdampak oleh kehancuran sektor properti berkepanjangan yang membebani keuangan pemerintah daerah dan menyebabkan deflasi terpanjang sejak tahun 1999. Pemotongan gaji dan PHK yang meluas di berbagai industri mulai dari keuangan hingga teknologi telah menjadi salah satu hambatan terbesar pada konsumsi. 

    Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, telah meminta agar para pemimpinnya atasi ketika Beijing menghadapi gelombang kenaikan tarif di luar negeri. 

    “Meningkatkan kualitas lapangan kerja telah menjadi keinginan mendesak para pekerja,” kata Xi dalam pidatonya pada bulan Mei, ketika ketidakpuasan masyarakat meningkat atas perlambatan ekonomi yang parah. 

    Xi melanjutkan, angka kelahiran yang menurun, populasi yang menua, dan digitalisasi perekonomian turut berkontribusi memperdalam masalah struktural yang memperburuk kondisi lapangan kerja China.

    Xi berjanji untuk menjadikan lapangan kerja penuh sebagai “tujuan prioritas” dan lapangan kerja bagi kaum muda sebagai “fokus” pada pertemuan bulan Mei. 

    Pemerintah telah meluncurkan langkah-langkah dalam beberapa pekan terakhir untuk mendukung kelompok-kelompok yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Upaya tersebut seperti pemberian uang tunai satu kali kepada penduduk yang menghadapi kesulitan dan perluasan program beasiswa dan pinjaman mahasiswa. 

    Dewan Negara China juga mengatakan akan memberikan sejumlah tunjangan jaminan sosial kepada lulusan perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan tetap selama dua tahun setelah lulus sekolah. Negara ini memperkenalkan inisiatif serupa pada tahun 2020 ketika pandemi ini pertama kali melanda.

  • AS Tuduh Rusia Pakai ‘Influencer’ untuk Intervensi Pilpres 2024

    AS Tuduh Rusia Pakai ‘Influencer’ untuk Intervensi Pilpres 2024

    Washington DC –

    Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) mengumumkan bahwa mereka telah menjatuhkan sanksi kepada beberapa individu dan entitas Rusia atas “upaya pengaruh jahat” yang bertujuan untuk mengintervensi pemilihan presiden (pilpres) AS pada November 2024.

    Dalam pengumuman yang disampaikan pada hari Rabu (04/09), di antara 10 individu dan dua entitas yang dikenai sanksi mencakup Pemimpin Redaksi (Pemred) Margarita Simonyan dan Wakil Pemimpin Redaksi Elizaveta Brodskaia, dari media pemerintah Russia Today (RT).

    “Langkah ini memperjelas upaya yang tengah dilakukan pemerintah AS untuk menuntut pihak yang disponsori oleh negara untuk bertanggung jawab atas kegiatan yang bertujuan merusak kepercayaan publik terhadap institusi kami,” kata Menteri Keuangan AS Janet Yellen.

    Simonyan dan orang lain yang terafiliasi dengan jaringan itu disebut secara diam-diam merekrut influencer atau pemengaruh media sosial untuk memengaruhi opini warga AS dan menyebarkan pesan pro-Kremlin.

    Sementara itu, Jaksa Agung AS Merrick B. Garland mengatakan kalau dua jurnalis RT yang tinggal di Rusia tersebut telah didakwa di New York atas tuduhan pencucian uang dan melanggar Undang-Undang Registrasi Agen Asing.

    Mereka dituduh mendanai sebuah perusahaan yang berbasis di Tennessee “untuk menyebarkan konten yang dianggap menguntungkan bagi pemerintah Rusia,” kata Garland, dan menyewa influencer yang berbasis di Amerika untuk membagikan konten yang “sesuai dengan kepentingan Rusia, memperkuat perpecahan dalam negeri di AS.”

    Perusahaan di Tennessee tersebut setidaknya memproduksi 2.000 video bertemakan imigrasi dan inflasi yang telah ditonton sebanyak 16 juta kali di YouTube sejak November 2023.

    Pemerintah AS menyita 32 domain

    Selain itu, Departemen Kehakiman AS juga telah mengeluarkan perintah untuk menyita 32 domain yang “digunakan dalam kampanye pengaruh buruh luar negeri yang diperintahkan oleh pemerintah Rusia,” kata mereka dalam sebuah pernyataan.

    “Lingkaran terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin… mengarahkan perusahaan-perusahaan berbasis hubungan masyarakat untuk mempromosikan disinformasi dan narasi yang didukung negara sebagai bagian dari kampanye untuk memengaruhi Pilpres AS 2024,” ungkap Garland.

    “Laman situs yang kami sita hari ini dipenuhi dengan propaganda pemerintah Rusia yang telah dibuat oleh Kremlin untuk mengurangi dukungan internasional terhadap Ukraina, mendukung kebijakan dan kepentingan pro-Rusia, juga memengaruhi para pemilih di Amerika Serikat dan negara-negara lain,” tambah Garland.

    Merespons kejadian ini, dalam saluran Telegramnya RT menepis tuduhan pihak AS. Mereka menyebutnya sebagai “klise yang basi”.

    Gedung Putih: Putin mengetahui tindakan RT

    Gedung Putih mengatakan kalau Putin mengetahui tindakan yang dilakukan oleh kantor berita RT untuk memengaruhi Pilpres AS.

    “Kami yakin Putin mengetahui tindakan tersebut,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby. “Dia mengetahui aktivitas RT.”

    Ini bukan kali pertama para pejabat Washington menuduh intervensi Moskow dalam pemilu. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh badan-badan intelijen AS, Rusia mencoba memengaruhi pilpres 2020 untuk mendukung kandidat dari Partai Republik, yakni Donald Trump.

    Kemudian pada pemilu 2016, para pejabat keamanan AS juga yakin bahwa Rusia melakukan intervensi untuk mendukung Trump. Seorang penasihat khusus belakangan menyelidiki kemungkinan kolusi ilegal antara Rusia dan Trump, tapi tidak ditemukan bukti yang cukup.

    mh/ha (AP, AFP, dpa, Reuters)

    (nvc/nvc)

  • Kunjungi Vietnam, Putin Cari ‘Arsitektur Keamanan’ Asia Baru

    Kunjungi Vietnam, Putin Cari ‘Arsitektur Keamanan’ Asia Baru

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa dia ingin membangun “arsitektur keamanan yang dapat diandalkan” di kawasan Asia Pasifik, dalam kunjungan kenegaraannya ke Vietnam pada Kamis (20/06). Kunjungan ini adalah bagian dari lawatan Putin ke Asia, yang dianggap sebagai bentuk perlawanan Rusia terhadap Barat.

    Sehari setelah menandatangani perjanjian pertahanan dengan Korea Utara, Putin menerima penghormatan militer di Vietnam, dan Putin terlihat dipeluk oleh Presiden Vietnam To Lam dan Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chinh.

    Kedua pemimpin negara ini menyepakati pertukaran 11 perjanjian dan nota kesepahaman, termasuk kesepakatan di bidang minyak dan gas, ilmu pengetahuan nuklir, dan pendidikan.

    Presiden Vietnam menyebut Putin telah ikut berkontribusi pada “perdamaian, stabilitas, dan pembangunan” di dunia.

    AS kritik kunjungan Putin ke Asia

    Kunjungan Putin ke Asia kali ini menuai kritik dari Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. AS memprotes bahwa Putin seharusnya tidak diberi panggung untuk membela invasi Rusia di Ukraina.

    Rusia dan Vietnam menandatangani perjanjian-perjanjian mengenai berbagai isu termasuk energi, menggarisbawahi poros Moskow ke Asia setelah Barat menjatuhkan sanksi pada Moskow atas konflik di Ukraina.

    “Kami sangat berkomitmen untuk memperdalam kemitraan strategis yang komprehensif dengan Vietnam, yang tetap menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri Rusia,” kata Putin, dikutip dari kantor berita TASS Rusia.

    Dalam sebuah konferensi pers untuk mengakhiri lawatannya di Asia, Putin juga menuduh aliansi militer NATO telah menciptakan ancaman keamanan bagi Rusia di Asia, lapor TASS.

    Pengadilan Kriminal Internasional pernah mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina, tuduhan itu dibantahnya.

    Zachary Abuza, seorang profesor di Sekolah Perang Nasional War AS. Abuza menggarisbawahi adanya kerbersamaan dalam sejarah Komunis antara Vietnam dan Rusia, di mana puluhan ribu kader Vietnam, termasuk anggota biro politik saat ini, pernah dilatih oleh Uni Soviet.

    AS akan perkuat hubungan dengan Vietnam

    Departemen Luar Negeri (Deplu) AS mengatakan diplomatnya akan mengunjungi Vietnam pekan ini untuk menekankan komitmen Washington dalam bekerja sama dengan Vietnam dan memastikan Indo-Pasifik akan tetap bebas dan terbuka.

    Dalam kunjungan asisten Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Daniel Kritenbrink ini “juga akan menegaskan kembali dukungan AS untuk Vietnam yang kuat, mandiri, tangguh, dan sejahtera”, kata departemen itu.

    Secara terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) AS Janet Yellen mengatakan bahwa mempererat kemitraan AS-Vietnam tidak mengharuskan Hanoi untuk memutus hubungannya dengan Rusia atau Cina.

    Seorang juru bicara delegasi Uni Eropa di Vietnam mengatakan bahwa Hanoi memiliki hak untuk mengembangkan kebijakan luar negerinya sendiri, tetapi juga menegaskan bahwa perang Rusia di Ukraina itu membuktikan bahwa Moskow tidak menghormati hukum internasional.

    “Perjalanan hubungan masyarakat yang sukses”

    Putin telah mengubah kunjungannya ke Asia ini menjadi “perjalanan hubungan masyarakat yang sangat sukses”. Presiden Rusia itu telah berhasil menandatangani perjanjian yang dengan Korea Utara dan Vietnam, kata ilmuwan politik Klaus Larres.

    “Apa yang Putin lakukan ini adalah solusinya untuk mengatasi keterasingan dirinya, yang merupakan sanksi akibat perang di Ukraina, invasi brutalnya ke negara tetangganya itu, dan kurangnya keberhasilan militer Rusia,” kata Larres, Jumat (21/06).

    “Dia benar-benar kehabisan amunisi dan dia bergantung pada negara-negara lain untuk mendapatkan amunisi, peralatan militer, dalam upaya memerangi Ukraina. Dan saya pikir bagi Putin, seluruh perjalanan ini adalah tentang memperkuat militernya dan juga meningkatkan kinerja ekonomi negaranya,” jelasnya.

    Menurut Larres, kunjungan Putin ke Hanoi “tidak akan mengarah ke Vietnam yang anti-Barat”. Justru menurutnya, “Vietnam memiliki kecenderungan untuk mencoba bersikap netral, berteman dengan semua pihak dan juga tidak menjalin aliansi formal dengan pihak mana pun.”

    Sementara lawatan Putin ke Korea Utara untuk mendapatkan dukungan dalam program senjata nuklir Pyongyang ini justru sangat membingungkan, kata Larres.

    “Kunjungan itu sangat mengancam keamanan global karena Kim dan Korea Utara adalah outlier di dunia. Kita tidak benar-benar tahu bagaimana cara berpikir Kim, apa yang akan dia lakukan, dan betapa impulsif dan emosionalnya dia,” ungkap Larres.

    Lebih lanjut, Larres mengatakan bahwa “semua pihak tahu, Rusia bukanlah negara yang didukung oleh AS. Secara struktural bahkan ekonomi negara itu lemah akibat invasinya ke Ukraina. Apakah Rusia akan berhasil dalam perang Ukraina, itu masih diragukan.”

    kp/hp (Reuters)

    (ita/ita)

  • Tuduhan Terbaru AS ke Rusia soal Pakai Senjata Kimia di Ukraina

    Tuduhan Terbaru AS ke Rusia soal Pakai Senjata Kimia di Ukraina

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) melempar tuduhan ke Rusia. Tuduhan itu berupa serangan senjata kimia Rusia terhadap Ukraina.

    Washington juga menyebut Moskow telah melanggar Konvensi Senjata Kimia. Tuduhan itu dilontarkan Departemen Luar Negeri AS dalam factsheet yang dirilis pada Rabu (1/5) waktu setempat.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (2/5/2024), AS menyebut Rusia tidak hanya menggunakan agen kimia chloropicrin, tapi juga menggunakan “agen pengendali kerusuhan (gas air mata) sebagai metode peperangan di Ukraina.

    “Penggunaan bahan kimia semacam itu bukanlah sebuah insiden terisolasi, dan mungkin didorong oleh keinginan pasukan Rusia untuk mengusir pasukan Ukraina dari posisi yang dibentengi dan mencapai keuntungan taktis di medan perang,” sebut Departemen Luar Negeri AS dalam factsheet-nya.

    AS Beri Sanksi ke Perusahaan Bantu Rusia

    Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi besar-besaran yang bertujuan melumpuhkan kemampuan militer dan industri Rusia. Termasuk menargetkan hampir 300 entitas di wilayah Rusia, China, dan beberapa negara lainnya yang dituduh mendukung invasi Presiden Vladimir Putin ke Ukraina.

    Rentetan sanksi itu dimaksudkan untuk menghukum perusahaan-perusahaan yang membantu Moskow memperoleh senjata untuk perangnya di Ukraina. Mereka juga menargetkan entitas pemerintah dan perusahaan Rusia yang terlibat dalam program senjata kimia dan biologi di negara tersebut.

    Rusia telah mengatakan pihaknya tidak lagi memiliki persenjataan kimia militer. Namun negara itu menghadapi tekanan untuk lebih transparan mengenai dugaan penggunaan senjata beracun.

    Menurut Institut Kesehatan Nasional AS, agen kimia clroropicrin digunakan sebagai agen perang dan pestisida. Jika terhirup, maka bisa memicu risiko kesehatan.

    “Tindakan hari ini akan semakin mengganggu dan menurunkan upaya perang Rusia dengan menyerang pangkalan industri militernya dan jaringan penghindaran yang membantu memasoknya,” ucap Menteri Keuangan AS Janey Yellen dalam pernyataannya.

    Sebagai bagian dari tindakan tersebut, Departemen Luar Negeri AS memasukkan individu-individu dan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam sektor energi, pertambangan, dan logam Rusia ke dalam daftar hitam.

    Baca selengkapnya di halaman selanjutnya..

    Sanksi ke Rusia-China

    Sanksi terbaru dijatuhkan Amerika Serikat (AS) untuk Rusia sehubungan dengan invasi Rusia ke Ukraina yang belum berakhir. AS juga menghukum perusahaan-perusahaan China yang mendukung persenjataan Rusia.

    “Tindakan hari ini akan semakin mengganggu dan melemahkan upaya perang Rusia dengan mengejar pangkalan industri militernya dan jaringan penghindaran yang membantu memasoknya,” kata Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, dilansir AFP, Kamis (2/5).

    Dilansir Associated Press (AP), ada ratusan perusahaan dan orang yang terkait pengembangan persenjataan Rusia. Puluhan di antaranya adalah dari China yang membantu Kremlin untuk keluar dari sanksi atas kematian oposisi Rusia, Alexei Navalny.

    Tindakan yang dilakukan oleh Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri ini menargetkan pangkalan industri militer Rusia, program senjata kimia, serta orang-orang dan perusahaan di negara ketiga yang membantu Rusia memperoleh komponen senjata ketika invasi mereka ke Ukraina telah memasuki tahun ketiga.

    Sementara itu, Senat memberikan persetujuan akhir terhadap undang-undang yang melarang impor uranium Rusia, sehingga meningkatkan upaya AS untuk mengganggu perang Rusia di Ukraina. Presiden Demokrat Joe Biden diperkirakan akan menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang.

    Lihat juga Video ‘Penampakan Gudang Ekspedisi di Odesa Hangus Dirudal Rusia’:

    Halaman 2 dari 2

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Jatuhkan Sanksi terhadap 10 Anggota-Penyandang Dana Hamas

    AS Jatuhkan Sanksi terhadap 10 Anggota-Penyandang Dana Hamas

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap 10 anggota dan fasilitator keuangan Hamas, yang menguasai Jalur Gaza dan sedang berperang melawan Israel. Penjatuhan sanksi dilakukan Washington menyusul serangan mengejutkan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu yang menewaskan lebih dari 1.400 orang.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (19/10/2023), Departemen Keuangan AS dalam pernyataannya menyebut sanksi-sanksi terbaru ini menargetkan individu-individu yang berbasis di Gaza dan beberapa lokasi lainnya, seperti Sudan, Turki, Aljazair dan Qatar.

    “Amerika Serikat mengambil tindakan cepat dan tegas untuk menargetkan penyandang dana dan fasilitator Hamas, menyusul pembantaian brutal dan tidak berperikemanusiaan terhadap warga sipil Israel, termasuk anak-anak,” sebut Menteri Keuangan AS Janet Yellen.

    Hamas melancarkan serangan besar-besaran dengan mengirimkan ratusan militer bersenjata yang menyerbu wilayah Israel bagian selatan pada 7 Oktober lalu, dengan rentetan roket ditembakkan dari Jalur Gaza. Tidak hanya menewaskan 1.400 orang, Hamas juga menyandera ratusan orang yang dibawa ke Jalur Gaza.

    Serangan Hamas itu memicu gempuran besar-besaran Israel terhadap Jalur Gaza yang sudah berlangsung selama lebih dari sepekan terakhir. Menurut otoritas kesehatan Gaza, sedikitnya 3.478 orang tewas akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza sejauh ini. Lebih dari 12.000 orang lainnya mengalami luka-luka.

    Penjatuhan sanksi terhadap Hamas itu diumumkan saat Presiden AS Joe Biden mengunjungi Israel pada Rabu (18/10) waktu setempat, untuk bertemu Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

    Dalam pernyataan terpisah, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken menyebut bahwa pihak-pihak yang dikenai sanksi telah membantu dalam memungkinkan Hamas ‘melancarkan tindakan-tindakan seperti serangan keji terhadap Israel’.