Xcloud.id

Tag: Janet Yellen

  • Trump Tangguhkan Hibah-Pinjaman Luar Negeri, Apa Dampaknya ke Indonesia?

    Trump Tangguhkan Hibah-Pinjaman Luar Negeri, Apa Dampaknya ke Indonesia?

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menghentikan sementara program-program hibah, pinjaman, dan bantuan keuangan lainnya sebagaimana tertera dalam bocoran memo yang telah diverifikasi mitra BBC di AS, CBS News. Hal ini menegaskan penangguhan bantuan luar negeri AS untuk negara-negara asing serta dan organisasi non-pemerintah atau LSM.

    Di dalam dokumen itu, Kepala Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) AS, Matthew Vaeth, meminta lembaga-lembaga pemerintah untuk memastikan pengeluaran mereka konsisten dengan prioritas Trump.

    Dampak penangguhan ini masih belum jelas. Akan tetapi, memo itu menyebutkan bahwa tunjangan Medicaid dan Jaminan Sosial tidak terpengaruh.

    Bocornya memo ini terjadi beberapa hari setelah AS menghentikan hampir semua bantuan luar negeri. Partai Demokrat mengritik kebijakan tersebut, yang berpotensi menghadapi gugatan hukum.

    Kepala OMB, Matthew Vaeth, meminta lembaga-lembaga pemerintah untuk menghentikan sementara program-program bantuan keuangan AS.

    Penangguhan ini dilakukan agar mereka dapat meninjau kembali pengeluaran yang mungkin terkena dampak dari berbagai perintah eksekutif yang telah ditandatangani Trump.

    Dalam memo itu, Vaeth menyebut ini mencakup “bantuan keuangan untuk bantuan luar negeri, organisasi non-pemerintah, DEI [Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi], ideologi gender ‘woke’, dan kesepakatan baru yang ramah lingkungan”.

    Memo itu juga menginstruksikan agar semua lembaga melaporkan program-program mana saja yang telah dihentikan pada 10 Februari.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Gedung Putih belum memberikan komentar resmi mengenai dokumen yang bocor tersebut.

    Para anggota Partai Demokrat di Washington DC dengan cepat melontarkan keprihatinan mereka terhadap rencana tersebut.

    Baca juga:

    Senator Washington Patty Murray dan anggota Kongres dari Connecticut, Rosa DeLauro, mengirimkan surat kepada Gedung Putih pada Senin (27/1) yang menyatakan mereka “sangat khawatir”.

    “Cakupan dari apa yang Anda perintahkan sangat mengejutkan, belum pernah terjadi sebelumnya, dan akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan di seluruh negeri,” tulis para anggota kongres.

    “Kami sungguh mendesak Anda untuk menegakkan hukum dan Konstitusi dan memastikan semua sumber daya federal diberikan sesuai dengan hukum.”

    Tentara Israel berkumpul di balik reruntuhan di sebuah desa di Lebanon selatan pada 27 Januari 2025, saat ketegangan meningkat di dekat perbatasan. Bantuan AS untuk militer Israel tidak termasuk ke bantuan keuangan yang ditangguhkan (Getty Images)

    Pemimpin minoritas Demokrat di Senat AS, Chuck Schumer, juga mengritik penghentian sementara program-program hibah dan bantuan keuangan.

    “Kongres menyetujui investasi-investasi. Mereka bukan pilihan, melainkan hukum,” ujarnya.

    “Ini artinya akan ada gaji yang tidak terbayarkan, pembayaran sewa, dan lain sebagainya. Dari universitas hingga badan amal nirlaba, semuanya akan kacau.”

    Penghentian sementara bantuan luar negeri AS

    Memo ini menyusul pemberitaan minggu lalu bahwa Kementerian Luar Negeri AS telah menghentikan hampir semua bantuan luar negeri, menurut memo internal yang dikirim ke para pejabat dan Kedutaan Besar AS di luar negeri.

    Memo ini sekaligus menghentikan program bantuan baru.

    Kebijakan ini mempengaruhi hampir semua bidang mulai dari bantuan pembangunan hingga bantuan militer. Yang dikecualikan adalah bantuan makanan darurat dan pendanaan militer untuk Israel dan Mesir.

    Baca juga:

    Trump sebelumnya mengeluarkan perintah eksekutif untuk penghentian bantuan pembangunan luar negeri selama 90 hari. Waktu tiga bulan itu sedianya digunakan untuk meninjau efisiensi dan konsistensi program-program itu dengan kebijakan luar negerinya.

    AS adalah donor bantuan internasional terbesar di dunia. Pada 2023, AS menghabiskan US$ 68 miliar (Rp 1.100 triliun) untuk bantuan internasional.

    Apa imbasnya bagi Indonesia?

    Para pengunjuk rasa menentang Presiden Donald Trump pada tanggal 4 Februari 2017 di Jakarta, Indonesia. Presiden AS Trump kala itu menandatangani perintah eksekutif yang melarang imigrasi ke AS dari tujuh negara Muslim (Getty Images)

    BBC News Indonesia belum dapat memastikan apakah rencana Trump ini akan langsung berdampak ke Indonesia. Belum dapat diverifikasi juga secara rinci apa saja hibah, pinjaman, dan bantuan luar negeri AS untuk Indonesia.

    Namun, dalam kurun waktu dua tahun terakhir saja, Indonesia dan AS telah terlibat pada beberapa program bantuan.

    Pada April 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen menandatangani Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia senilai US$ 698 juta (Rp 10,2 triliun).

    Ini merupakan hibah lima tahun antara Millennium Challenge Corporation (MCC) pemerintah AS dan pemerintah Indonesia, dengan kontribusi Rp 9,5 triliun (US$ 649 juta) dari AS dan Rp 718 miliar (US$ 49 juta) dari Indonesia.

    AS juga terlibat dalam pengembangan sektor energi baru terbarukan di Indonesia.

    Pada Mei 2024, International Development Finance Corporation (DFC) AS mengumumkan komitmen baru senilai US$ 126 juta (Rp 2 triliun) untuk perusahaan listrik Indonesia PT Medco Cahaya Geothermal.

    Pada April 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen menandatangani Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia senilai US$ 698 juta (Rp10,2 triliun) (Getty Images)

    BBC News Indonesia telah menghubungi juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roy Soemirat, untuk meminta tanggapan pada Selasa (28/1), tetapi belum mendapatkan respons.

    Pada 16 Januari lalu, BBC News Indonesia sempat meminta tanggapan Kementerian Luar Negeri Indonesia mengenai hubungan Indonesia dengan AS di bawah pemerintahan Trump.

    Pada saat itu, Roy mengatakan “AS adalah salah satu Mitra Strategis Komprehensif bagi Indonesia, dan hubungan erat di antara kedua negara telah terjalin selama 75 tahun”.

    “Kita juga memiliki beragam inisiatif kerja sama yang saling menguntungkan dengan AS, termasuk di sektor ekonomi, yang sejalan dengan kepentingan nasional kita. Upaya diplomasi akan terus diperkuat untuk menjaga konsistensi prinsip hubungan luar negeri Indonesia, serta stabilitas hubungan dan kerja sama dengan AS,” imbuh Roy saat itu.

    Baca juga:

    Lihat juga video: Pemerintah Ajukan Utang Luar Negeri Rp 29 Triliun pada 2024

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ini Dia Sosok Menteri Keuangan Donald Trump – Page 3

    Ini Dia Sosok Menteri Keuangan Donald Trump – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Suara yang dikumpulkan Senat Amerika Serikat mengonfirmasi Scott Bessent sebagai Menteri Keuangan dalam pemerintahan Presiden Donald Trump.

    Mengutip CNBC International, Selasa (28/1/2025) senat memberikan suara 68-29 untuk mengonfirmasi Bessent yang dikenal sebagai veteran Wall Street untuk menjabat sebagai Menkeu AS, dengan 16 dari partai Demokrat dan semua anggota Republik.

    Bessent akan menjadi Menteri Keuangan AS ke-79, menggantikan Janet Yellen yang menjabat di masa pemerintahan Joe Biden.

    Bessent, pendiri Key Square Group, akan memainkan peran penting dalam membantu Trump memberlakukan agenda ekonominya, termasuk memiliki wawasan tentang kebijakan pajak.

    Ia dikonfirmasi saat pemerintah AS bergulat dengan utang dan defisit. Tercatat, pemerintah federal AS telah menghabiskan anggaran tambahan sekitar USD 711 miliar (Rp 11,5 kuadriliun) daripada yang telah dikumpulkannya pada tahun fiskal 2025, menurut situs web data fiskal Departemen Keuangan.

    Utang nasional AS sendiri telah membengkak menjadi lebih dari USD 36,2 triliun.

    Dilaporkan, Bessent mendukung tarif perdagangan yang dicangkan Donald Trump terhadap produk-produk dari China, Kanada, dan Meksiko.

    Trump mengatakan pada hari Minggu (19/1) dalam sebuah unggahan di media sosial bahwa ia akan mengenakan tarif sebesar 25% atas barang-barang yang masuk ke AS dari Kolombia.

    Fokus lain bagi Bessent adalah Undang-Undang Pemotongan Pajak dan Pekerjaan, yang menjadi perombakan pajak yang mulai berlaku pada tahun 2018. Sejumlah ketentuan dalam undang-undang pajak akan berakhir pada akhir tahun 2025, dan Kongres diharuskan bertindak untuk memperpanjang keringanan tersebut.

    Ketika Bessent berbicara di hadapan Komite Keuangan Senat awal bulan ini, ia menegaskan kembali dukungannya untuk memperpanjang TCJA dan menolak mengatakan bahwa ia bersedia menaikkan pajak bagi para peraih pendapatan tertinggi di AS.

  • Langkah Menkeu AS Janet Yellen Atasi Gagal Bayar Utang Jatuh Tempo

    Langkah Menkeu AS Janet Yellen Atasi Gagal Bayar Utang Jatuh Tempo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan bahwa pemerintah akan mencapai batas pinjaman yang ditetapkan undang-undang pada hari Selasa (21/1/2025). 

    Untuk itu, pihaknya akan mengambil langkah untuk mencegah pelanggaran batas tersebut dan risiko gagal bayar utang yang berpotensi menimbulkan bencana.

    Mengutip dari Reuters, Sabtu (18/1/2025), Yellen, dalam sebuah surat pada hari Jumat kepada para pemimpin kongres, mengatakan bahwa Departemen Keuangan akan mulai menggunakan langkah-langkah luar biasa pada Selasa, 21 Januari 2025. 

    “Jangka waktu penerapan langkah-langkah luar biasa ini akan berlangsung dalam ketidakpastian yang cukup besar, termasuk tantangan dalam memperkirakan pembayaran dan penerimaan Pemerintah AS beberapa bulan ke depan,” ujar Yellen dalam surat tersebut.

    Yellen mengatakan bahwa Departemen Keuangan AS akan menangguhkan pengeluaran pada dua pos dana tunjangan pegawai pemerintah hingga 14 Maret, untuk mendapatkan kembali kapasitas pinjaman di bawah pagu utang U$36,1 triliun. 

    Sementara per hari Kamis (16/1/2025), Departemen Keuangan AS melaporkan pinjaman senilai US$36,08 triliun.

    Adapun langkah yang dipilih tersebut akan menangguhkan investasi baru yang tidak segera diperlukan untuk membayar manfaat dari Dana Pensiun dan Cacat Pegawai Negeri Sipil dan Dana Tunjangan Kesehatan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Setelah batas utang dinaikkan atau ditangguhkan, dana-dana tersebut harus dibuat secara utuh.

    Yellen mengatakan bahwa ada ketidakpastian yang cukup besar mengenai berapa lama langkah-langkah ini akan berlangsung dan mendesak Kongres untuk menaikkan atau menangguhkan batas utang. 

    “Ini untuk melindungi kepercayaan dan kredit penuh Amerika Serikat,” ujar Yellen. 

    Masalah Trump 

    Pada akhir Desember, Yellen mengatakan bahwa batas utang kemungkinan akan tercapai antara 14 dan 23 Januari setelah Kongres memilih untuk tidak menyertakan perpanjangan atau pencabutan permanen batas utang dalam kesepakatan anggaran di menit-menit terakhir menjelang akhir tahun.

    Sementara pada 2023, Trump telah mendesak anggota parlemen untuk memperpanjang atau mencabut pagu utang dan kemudian mengecam kegagalan sebelumnya. 

    Namun, banyak anggota parlemen dari Partai Republik melihat batas tersebut sebagai titik ungkit penting dalam negosiasi fiskal.

    Masalah plafon utang merupakan tantangan awal bagi calon pengganti Yellen, Menteri Keuangan pilihan Trump, Scott Bessent. 

    Manajer hedge fund ini mengatakan pada sidang konfirmasi Senat AS pada hari Kamis bahwa pagu utang adalah “konvensi yang bernuansa” namun jika Trump ingin menghilangkannya, dia akan bekerja sama dengan Kongres dan Gedung Putih untuk mewujudkannya.

    Departemen Keuangan AS memiliki sejumlah langkah-langkah neraca luar biasa yang dapat digunakan untuk menghindari gagal bayar, yang menurut para analis anggaran dapat berlangsung selama beberapa bulan, tergantung pada kekuatan pendapatan pajak.

    Pada akhirnya, kegagalan untuk menaikkan, menangguhkan, atau menghapus batas utang dapat mencegah Departemen Keuangan untuk membayar semua kewajibannya. Kegagalan membayar utang AS kemungkinan akan menimbulkan konsekuensi ekonomi yang parah.

    Batas utang adalah batasan yang ditetapkan oleh Kongres tentang berapa banyak uang yang dapat dipinjam oleh pemerintah AS. Karena pemerintah membelanjakan lebih banyak uang daripada pendapatan pajak yang dikumpulkannya, anggota parlemen perlu mengatasi masalah ini secara berkala—tugas yang sulit secara politis, karena banyak yang enggan memilih untuk menambah utang.

    Sejarah pagu utang dimulai pada tahun 1917, ketika Kongres memberikan fleksibilitas pinjaman yang lebih besar kepada Departemen Keuangan untuk membiayai masuknya Amerika ke dalam Perang Dunia Pertama, namun dengan batas-batas tertentu.

    Anggota parlemen menyetujui batas modern pertama untuk utang agregat pada tahun 1939 sebesar US$45 miliar dan telah menyetujui 103 kali kenaikan sejak saat itu karena pengeluaran melebihi pendapatan pajak. Utang yang dimiliki oleh pemerintah mencapai 98% dari produk domestik bruto AS pada bulan Oktober, dibandingkan dengan 32% pada bulan Oktober 2001.

  • Janet Yellen Kekhawatiran Aktivitas Siber “Berbahaya” oleh China

    Janet Yellen Kekhawatiran Aktivitas Siber “Berbahaya” oleh China

    JAKARTA – Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen, mengadakan pertemuan virtual pada Senin 6 Januari, dengan Wakil Perdana Menteri China, He Lifeng. Dalam pertemuan tersebut, Yellen menyampaikan kekhawatiran serius terkait aktivitas siber “berbahaya” yang dilakukan oleh aktor-aktor yang diduga disponsori oleh negara China, menurut pernyataan dari Departemen Keuangan AS.

    Departemen Keuangan AS sebelumnya melaporkan bahwa sejumlah komputer mereka telah diretas oleh peretas asal China dalam insiden besar yang terjadi setelah pelanggaran keamanan di kontraktor BeyondTrust, sebuah perusahaan penyedia layanan keamanan siber.

    Serangkaian Serangan Siber

    Beberapa asisten kongres mengungkapkan bahwa belum ada jadwal yang ditetapkan untuk briefing terkait insiden tersebut. Ini merupakan salah satu dari rangkaian serangan siber terhadap badan pemerintah AS yang terus dikaitkan dengan aktor-aktor yang diduga disponsori oleh pemerintah China.

    Serangan ini terjadi di tengah upaya pemerintahan Joe Biden untuk memperbaiki komunikasi dengan China dan mengelola hubungan kompetitif melalui pembentukan kelompok kerja ekonomi dan keuangan.

    “Menkeu Yellen menyampaikan kekhawatiran serius atas aktivitas siber berbahaya yang dilakukan oleh aktor-aktor yang disponsori oleh pemerintah Republik Rakyat China (RRC) dan dampaknya terhadap hubungan bilateral,” ujar pernyataan Departemen Keuangan AS. Pertemuan tersebut digambarkan sebagai diskusi yang terus terang, mendalam, dan konstruktif.

    Selain isu siber, kedua pejabat juga membahas perkembangan ekonomi di masing-masing negara serta meninjau kemajuan yang dicapai dalam pertemuan kelompok kerja. Yellen kembali menyoroti kekhawatirannya tentang praktik-praktik non-pasar dan kebijakan industri China, termasuk kapasitas industri yang berlebihan. Ia menegaskan bahwa masalah ini akan terus berdampak negatif pada hubungan ekonomi bilateral AS-China jika tidak segera diatasi.

    Pesan serupa juga disampaikan Yellen saat bertemu dengan He Lifeng di Beijing pada April lalu. Dalam pertemuan tersebut, Yellen mendesak China untuk mengendalikan kelebihan kapasitas industri sebelum Presiden Joe Biden mengumumkan kenaikan tarif yang signifikan terhadap kendaraan listrik, baterai, produk surya, dan semikonduktor buatan China.

    Yellen juga menegaskan kembali “konsekuensi signifikan” yang akan dihadapi perusahaan-perusahaan China jika mereka memberikan dukungan material terhadap perang Rusia di Ukraina.

    Dalam perkembangan lain, Departemen Pertahanan AS telah menambahkan perusahaan teknologi raksasa asal China, Tencent, ke dalam daftar perusahaan yang diduga membantu militer China.

    Ancaman Tarif Tinggi

    Selain itu, Presiden terpilih Donald Trump, yang akan mulai menjabat pada 20 Januari, mengancam akan memberlakukan tarif tinggi pada impor asal China hingga lebih dari 60%, jauh lebih tinggi dari tarif yang diberlakukan pada masa jabatan pertamanya.

    Dengan isu-isu yang terus memanas, hubungan bilateral AS-China diperkirakan akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depannya.

  • Jabatan Tinggal Dua Pekan, Joe Biden Ngebut Beri Bantuan Rp 97 Triliun ke Ukraina Sebelum Lengser – Halaman all

    Jabatan Tinggal Dua Pekan, Joe Biden Ngebut Beri Bantuan Rp 97 Triliun ke Ukraina Sebelum Lengser – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM — Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, ngebut memberikan bantuan militernya untuk Ukraina menjelang lengsernya tanggal 20 Januari 2025.

    Bantuan yang akan diberikan adalah senjata dan anggaran tambahan senilai 6 miliar dolar AS atau setara Rp 97,2 triliun.

    Ini bakan menjadi bantuan terakhir yang digelontorkan Biden sebelum ia digantikan oleh Donald Trump. 

    Reuters mengabarkan dana sebesar itu terdiri dari 2,5 miliar dolar AS atau Rp 40,5 triliun untuk bantuan keamanan tambahan serta 3,4 miliar dolarAS atau setara Rp 55 triliun untuk anggaran tambahan bagi pemerintah Ukraina.

    “Atas arahan saya, Amerika Serikat akan terus bekerja tanpa henti untuk memperkuat posisi Ukraina dalam perang ini selama sisa masa jabatan saya,” kata Biden dalam sebuah pernyataan. 

    Pengumuman Biden mencakup 1,25 miliar dolar AS dalam bantuan militer yang diambil dari persediaan AS dan paket Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina (USAI) senilai 1,22 miliar dolar AS, paket USAI terakhir selama masa jabatan Biden. 

    Di bawah USAI, peralatan militer diperoleh dari industri pertahanan atau mitra, bukan diambil dari persediaan Amerika, yang berarti butuh waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk tiba di medan perang. 

    Biden mengatakan Departemen Pertahanan sedang dalam proses pengiriman ratusan ribu peluru artileri, ribuan roket, dan ratusan kendaraan lapis baja “yang akan memperkuat posisi Ukraina saat memasuki musim dingin.

    Menteri Keuangan AS,Janet Yellen mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa bantuan anggaran langsung, yang diberikan dalam koordinasi dengan Badan Pembangunan Internasional AS dan Departemen Luar Negeri, menandai pencairan terakhir berdasarkan Undang-Undang Alokasi Tambahan Keamanan Ukraina 2024.

    Kongres AS telah menyetujui total bantuan sebesar 175 miliar dolar AS atau Rp 2.835 triliun untuk Ukraina sejak invasi Rusia ke Ukraina hampir tiga tahun lalu, menurut Komite Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab yang nonpartisan. 

    Biden mengatakan bantuan baru itu akan memberi Ukraina “masuknya kemampuan segera yang terus digunakannya untuk memberikan dampak besar di medan perang dan pasokan pertahanan udara, artileri, dan sistem persenjataan penting lainnya dalam jangka panjang.” 

    Hampir tiga tahun dalam perang, Washington telah berkomitmen memberikan bantuan miliaran dolar untuk Ukraina, tetapi tidak pasti apakah bantuan tersebut akan terus berlanjut dengan kecepatan itu di bawah Trump, yang akan menggantikan Biden pada 20 Januari.

    Washington berjanji untuk memasok Ukraina dengan senjata sebanyak mungkin sebelum seorang Republikan memasuki Ruang Oval (berkuasanya Donald Trump).

    “Presiden Biden telah menugaskan saya untuk mengawasi pengiriman besar-besaran peralatan militer yang kami kirim ke Ukraina untuk memastikan bahwa kami menghabiskan setiap dolar yang diberikan Kongres kepada kami pada saat Presiden Biden meninggalkan jabatannya,” kata Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan.

    Bantuan jor-joran tersebut diperkirakan tidak akan dilakukan lagi pada era Donald Trump.

    Trump mengatakan bahwa ia ingin mengakhiri perang dengan cepat.

    Selama kampanye presiden, Trump mempertanyakan tingkat keterlibatan AS dalam konflik tersebut, dengan menyarankan sekutu Eropa harus menanggung lebih banyak beban keuangan.

    Beberapa rekan Republiknya – yang akan mengendalikan DPR dan Senat mulai bulan depan – juga telah mendinginkan niat untuk mengirim lebih banyak bantuan ke Kyiv.

  • Peretas China Diduga Bobol Kantor Departemen Keuangan AS yang Kelola Sanksi Ekonomi

    Peretas China Diduga Bobol Kantor Departemen Keuangan AS yang Kelola Sanksi Ekonomi

    JAKARTA – Pemerintah AS mengungkapkan insiden peretasan besar-besaran terhadap Departemen Keuangan yang diduga dilakukan oleh peretas yang diduga didukung pemerintah China. Menurut laporan The Washington Post pada Rabu 1 Januari, serangan siber ini menargetkan Kantor Pengawasan Aset Asing (Office of Foreign Assets Control/OFAC) dan Kantor Riset Keuangan (Office of Financial Research), serta kantor Menteri Keuangan AS, Janet Yellen.

    Dalam surat yang dikirimkan kepada anggota parlemen awal pekan ini, Departemen Keuangan AS mengakui bahwa dokumen tidak terklasifikasi telah dicuri. Namun, departemen tersebut tidak menjelaskan lebih rinci siapa saja yang menjadi target atau unit yang terdampak serangan ini.

    The Washington Post mengutip sumber anonim yang menyebutkan bahwa salah satu fokus utama peretas adalah entitas China yang mungkin akan dikenakan sanksi oleh pemerintah AS.

    Respons China

    Menanggapi tuduhan ini, Liu Pengyu, juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, menolak klaim tersebut. Ia menyebut tuduhan itu sebagai tindakan “tidak rasional” dan “serangan fitnah” terhadap Beijing.

    “China memerangi segala bentuk serangan siber,” ujar Liu, tanpa secara langsung menanggapi laporan terkait target spesifik dari serangan ini.

    Perusahaan, individu, dan entitas asal China telah menjadi target sanksi ekonomi AS dalam beberapa tahun terakhir. Sanksi ini digunakan sebagai alat utama kebijakan luar negeri Washington terhadap Beijing.

    Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, sebelumnya menyatakan bahwa AS tidak menutup kemungkinan menerapkan sanksi terhadap bank-bank China sebagai bagian dari upaya membatasi pendapatan minyak Rusia, yang digunakan untuk mendanai perang di Ukraina.

    Laporan Departemen Keuangan juga mengungkapkan bahwa peretas memanfaatkan celah keamanan pada layanan pihak ketiga, yaitu perusahaan BeyondTrust. Namun, rincian lebih lanjut tentang bagaimana peretas memperoleh akses atau sejauh mana kerusakan yang diakibatkan belum diungkapkan.

    Insiden ini semakin memperburuk hubungan antara AS dan China yang sudah tegang. Washington memandang Beijing sebagai tantangan terbesar dalam kebijakan luar negeri AS.

    Pengamat menilai, insiden peretasan ini menambah kompleksitas dinamika geopolitik antara kedua negara. Meski demikian, tuduhan terhadap China masih memerlukan bukti lebih lanjut untuk memperkuat klaim tersebut.

  • Janet Yellen Ingatkan AS Bakal Sentuh Batas Utang pada 14 Januari 2025 – Page 3

    Janet Yellen Ingatkan AS Bakal Sentuh Batas Utang pada 14 Januari 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen mengingatkan negaranya akan mencapai batas utang paling cepat pada 14 Januari 2025.

    “Departemen Keuangan memperkirakan akan mencapai batas utang menurut undang-undang antara tanggal 14 Januari dan 23 Januari,” tulis Yellen dalam surat yang ditujukan kepada pimpinan DPR dan Senat AS, dikutip dari Deutsche Welle (DW), Senin (30/12/2024).

    Setelah AS mencapai batas utang, Departemen Keuangan negara itu tidak dapat meminjam lebih banyak uang, yang dapat memaksa negara tersebut gagal membayar utangnya.

    Seperti diketahui, AS tidak pernah gagal membayar utangnya sebelumnya. Batas utang AS ditangguhkan pada 2023 setelah kesepakatan bipartisan antara Demokrat dan Republik DPR.

    Namun, penangguhan tersebut dijadwalkan berakhir pada 2 Januari 2025, yang memaksa Departemen Keuangan AS untuk mulai mengambil tindakan yang memungkinkan pemerintah tetap membayar tagihannya.

    Yellen mengatakan pada 2 Januari mendatang, utang AS akan sedikit menurun sehingga batas baru akan tercapai lagi akhir bulan ini.

    “Saat ini Departemen Keuangan memperkirakan akan mencapai batas baru antara tanggal 14 Januari dan 23 Januari, saat itulah Departemen Keuangan perlu mulai mengambil tindakan luar biasa,” ungkap Yellen.

    “Saya dengan hormat mendesak Kongres untuk bertindak guna melindungi kepercayaan dan kredit penuh Amerika Serikat,” ucapnya.

    Pekan lalu, Kongres AS mengesahkan rencana pengeluaran pemerintah sementara yang mendanai pemerintah hingga tanggal 14 Maret tetapi tidak membahas pagu utang. Kongres yang baru harus menegosiasikan kesepakatan sekali lagi pada saat itu.

  • Menkeu Yellen Ungkap Jatuh Tempo Utang AS Segera Habis Januari 2025

    Menkeu Yellen Ungkap Jatuh Tempo Utang AS Segera Habis Januari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen mengatakan pihaknya kemungkinan akan mulai mengambil langkah khusus sekitar pertengahan Januari 2025 untuk menghindari pelanggaran batasan atau jatuh tempo utang AS.

    Dia juga mendesak anggota parlemen untuk mengambil tindakan guna mempertahankan kepercayaan dan kredibilitas penuh AS.

    “Pada 2 Januari 2025, batas utang baru akan ditetapkan sebesar jumlah utang yang belum dibayar,” tulis Yellen dalam suratnya kepada Ketua DPR Mike Johnson dan para pemimpin kongres lainnya dikutip dari Bloomberg pada Sabtu (28/12/2024).

    Namun, Departemen Keuangan akan diberi penangguhan hukuman singkat lantaran utang yang belum dibayar dijadwalkan akan berkurang sebesar US$54 miliar pada 2 Januari, berkat penebusan sekuritas yang dimiliki oleh dana perwalian federal.

    Yellen menuturkan ruang gerak ekstra tersebut kemungkinan akan habis pada 14 hingga 23 Januari 2024. Pada saat itu, Departemen Keuangan akan menggunakan manuver akuntansi khusus untuk membantu pemerintah tetap didanai.

    Dia tidak memberikan indikasi berapa lama langkah-langkah tersebut dan cadangan kas departemen, diharapkan akan bertahan.

    Namun, Wall Street telah mulai memberikan estimasi. Ekonom Goldman Sachs Group Inc. Alec Phillips menulis dalam catatan 21 Desember bahwa batas waktu akhir untuk tindakan pembatasan utang kemungkinan tidak sampai Juli-Agustus 2025.

    Pertikaian Berkepanjangan

    Surat Yellen kemungkinan akan mengawali pertikaian berkepanjangan mengenai kebijakan fiskal saat pemerintahan baru yang dipimpin oleh Donald Trump mulai menjabat. 

    Partai oposisi biasanya menggunakan kebutuhan persetujuan kongres untuk menaikkan atau menangguhkan pagu utang sebagai daya ungkit dalam negosiasi yang lebih luas mengenai pajak dan pengeluaran. 

    Beberapa ahli strategi telah mengantisipasi jalan yang lebih mudah menuju kesepakatan untuk menangguhkan atau mencabut pagu utang mengingat kendali terpadu Partai Republik atas Kongres. 

    Namun minggu lalu, Trump gagal memasukkan tindakan pagu utang ke dalam RUU belanja federal sementara terbaru ketika anggota partainya sendiri menolak versi DPR yang mencakup penangguhan selama dua tahun.

    Pertikaian mengenai pagu utang dapat membebani pasar keuangan dan memberikan tekanan ke atas pada biaya pinjaman AS yang sudah tinggi.

    Upaya nekat untuk mencapai batas utang merupakan tantangan yang berulang bagi pasar keuangan. Kebuntuan biasanya menyebabkan suku bunga awal lebih rendah karena Departemen Keuangan mengurangi penjualan utang pemerintah jangka pendek saat beroperasi di bawah batasan tersebut.

  • Harga Minyak Dunia Anjlok, WTI Melemah di Posisi 70,27 Dolar Per Barel Dampak Gejolak Pasar China – Halaman all

    Harga Minyak Dunia Anjlok, WTI Melemah di Posisi 70,27 Dolar Per Barel Dampak Gejolak Pasar China – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Harga minyak mentah di perdagangan pasar global anjlok di level terendah pekan ini, buntut melemahnya belanja konsumen di Tiongkok, selaku importir minyak terbesar di dunia.

    Gejolak pasar di China mulai terjadi setelah  Biro Statistik Nasional China mengumumkan data IHK yang menjadi tolok ukur utama inflasi, naik 0,2 persen pada bulan November secara tahunan, dan turun dari 0,3 persen pada bulan Oktober.

    Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan deflasi di perekonomian China, yang menjadi sinyal bahwa permintaan domestik tetap lemah sehingga memberikan tekanan pada Beijing untuk meningkatkan stimulus bagi ekonomi yang rapuh yang menghadapi tarif perdagangan AS di bawah pemerintahan Trump yang kedua.

    Serangkaian tekanan ini lantas meningkatkan kekhawatiran investor terhadap kesehatan ekonomi China sebagai importir minyak mentah terbesar di dunia, hingga mereka melakukan wait and see membuat harga minyak anjlok ke level terendah di pekan ini.

    Mengutip dari Reuters, selama 24 jam terakhir harga minyak mentah Brent ditutup pada di level terendah yakni 73,91 per barel, turun 58 sen, atau 0,8 persen lebih rendah dari rekor tertinggi pada 22 November lalu.

    Sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS ditutup pada level 70,71 per barel, turun 58 sen, dan juga turun 0,8 persen dari rekor tertinggi sejak 7 November.

    Selain dampak pasar China, harga minyak mentah melemah tipis dari level tertinggi dalam beberapa minggu terakhir imbas ketegangan investor jelang rapat pemangkasan suku bunga yang dilakukan Bank sentral AS The Fed.

    Risalah Fed mengungkapkan bahwa sebagian besar pejabat Fed condong ke arah potensi penurunan suku bunga sebesar 0,25 persen atau sekitar 50 bps pada pertemuan pekan depan,

    Penundaan pelonggaran kebijakan moneter dan mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama memiliki implikasi besar pergerakan harga minyak dunia. Lantaran keputusan ini berpotensi Sikap The Fed memicu kekhawatiran pertumbuhan ekonomi terkait adanya melambat permintaan bahan bakar.

    Ketegangan investor semakin diperparah dengan adanya kekhawatiran tentang gangguan pasokan jika terjadi sanksi tambahan dari AS terhadap pemasok utama seperti Rusia dan Iran. 

    Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, mengatakan kepada Reuters pada hari Jumat bahwa AS sedang mempertimbangkan sanksi lebih lanjut terhadap armada kapal tanker “gelap” dan tidak menutup kemungkinan sanksi terhadap bank-bank China.

    Langkah ini diklaim dapat mengurangi pendapatan minyak Rusia dan akses negara tersebut ke pasokan luar negeri yang digunakan untuk mendanai perang di Ukraina.

     Namun sanksi baru AS terhadap entitas yang memperdagangkan minyak Iran telah memicu masalah baru,  mengurangi daya beli investor yang kemudian membuat harga minyak anjlok,

     

  • Sosok Menkeu Baru AS Scott Bessent: Miliarder Gay-‘Anak’ George Soros

    Sosok Menkeu Baru AS Scott Bessent: Miliarder Gay-‘Anak’ George Soros

    Jakarta, CNBC Indonesia – Akhir pekan lalu Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump telah menunjuk sosok Menteri Keuangan (Menkeu) yang akan mengisi kabinetnya. Ia adalah Scott Bessent.

    Bessent akan menggantikan Janet Yellen per Agustus 2025 nanti. Selama ini, ia dikenal dekat dengan industri keuangan sebagai miliarder pengelola dana lindung nilai.

    Lalu Siapa Dia?

    Mengutip CBS News, Bessent merupakan lulusan Universitas Yale, AS. Awalnya ia ingin menjadi jurnalis, tetapi ketika ia tidak mendapatkan jabatan sebagai editor Yale Daily News, ia mengubah haluan.

    Bessent mendapatkan magang dengan manajer keuangan Jim Rogers, mitra pertama George Soros dan salah satu pendiri Quantum Fund. Di sinilah ia mulai menunjukkan ketertarikan ke dunia keuangan.

    “Dan ia bahkan menawarkan – yang sangat penting bagi saya – tempat untuk menginap di sofa kantor,” kata Bessent kepada Yale Daily News saat diwawancarai,dikutip Rabu (27/11/2024).

    Bessent sendiri adalah CEO dan Chief Investment Officer dari dana lindung nilai yang berbasis di New York, Key Square Capital Management, menurut S&P Capital IQ. Ia juga mengajar di Universitas Yale, menawarkan kelas tentang pasang surut ekonomi pada abad ke-20 dan sejarah dana lindung nilai.

    Seorang Gay

    Bessent sendiri sekarang tinggal di negara bagian asalnya, South Carolina, bersama suaminya, mantan jaksa penuntut New York City, John Freeman. Pasangan gay ini memiliki dua orang anak.

    “Jika Anda memberi tahu saya pada tahun 1984, saat kami lulus (dari Yale), dan banyak orang meninggal karena AIDS, bahwa 30 tahun kemudian saya akan menikah secara resmi dan kami akan memiliki dua anak melalui ibu pengganti, saya tidak akan mempercayai Anda,” kata Bessent kepada majalah alumni Yale pada tahun 2015.

    ‘Anak’ Didik George Soros

    Bessent adalah mantan eksekutif George Soros Fund Management. Karenanya ia dianggap sebagai “anak didik” Soros.

    Walaupun Soros sebenarnya dipandang negatif oleh banyak kaum konservatif, yang mendukung Trump, pengusaha itu memandang pengalaman Bessent bekerja untuk Soros sebagai hal yang positif. Bahkan, Trump kabarnya sangat terkesan dengan kekayaan investor legendaris itu.

    “Saat bekerja di Soros Fund Management, Bessent bertaruh melawan yen, menghasilkan hampir $1 miliar selama periode tiga bulan,” tulis catatan Wall Street Journal (WSJ).

    Pandangan Politik dan Ekonomi?

    Dalam beberapa tahun terakhir, Bessent telah menjadi pendukung vokal kebijakan mantan presiden tersebut, mulai dari tarif hingga pemotongan anggaran. Dalam sebuah artikel opini baru-baru ini di Fox News, ia tegas mengatakan bahwa kebijakan tarif tidak bersifat inflasioner, menolak pandangan 16 ekonom bahkan pemenang Hadiah Nobel bahwa rencana untuk mengenakan tarif yang luas dapat memicu kembali kenaikan harga.

    Khusus tarif impor Trump, pajak yang diterapkan AS atas barang yang masuk ke dalam neger diyakininya akan dapat meningkatkan pendapatan ke Departemen Keuangan. Bahkan mendorong bisnis untuk memulihkan produksi, dan mengurangi ketergantungan kita pada produksi industri dari pesaing strategis.

    Menurut WSJ, ia juga bahkan menyarankan Trump untuk membuat kebijakan “3-3-3”. Mencakup pemotongan defisit anggaran hingga 3% dari PDB pada tahun 2028, mendorong pertumbuhan PDB hingga 3% melalui deregulasi dan memompa 3 juta barel minyak tambahan setiap hari.

    Dalam sebuah opini bulan Oktober di The Economist, Bessent secara tegas menyebutkan globalisasi sebagai pemicu meningkatnya ketimpangan di AS. Ini menurutnya telah menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin lebar.

    “Populasi kelas menengah dan pekerja di Barat semakin waspada terhadap globalisasi,” tulisnya.

    “Satu-satunya cara untuk mempertahankan manfaat sistem perdagangan internasional adalah dengan mempertanyakan beberapa asumsi yang keliru dan memperbaruinya untuk situasi saat ini,” tambahnya.

    (sef/sef)