Xcloud.id

Tag: Jamiluddin Ritonga

  • Prabowo Menang 1 Putaran, Jokowi Dipecat PDIP

    Prabowo Menang 1 Putaran, Jokowi Dipecat PDIP

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah dinamika politik terjadi di tahun 2024 berkat dua gelaran besar, yaitu Pemilihan Presiden 2024 dan Pilkada Serentak 2024. Pergeseran peta politik terjadi melibatkan nama-nama besar, seperti Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Megawati Soekarnoputri.

    Catatan pertama adalah kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam satu putaran di Pilpres 2024. Pencapaian mereka melebihi prediksi sejumlah lembaga survei.

    Beberapa lembaga survei memprediksi Prabowo-Gibran akan unggul, tetapi pilpres akan digelar dua putaran. Hal itu karena elektabilitas mereka belum solid di atas 50 persen.

    Saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil, Prabowo-Gibran meraih 96.214.691 suara. Perolehan itu setara 58 persen dari total suara sah.

    Sementara itu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di posisi kedua dengan perolehan 40.971.906 suara. Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meraih 27.040.878 suara.

    Mahkamah Konstitusi (MK) sempat menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atas gugatan dua paslon. Namun, MK menyatakan Prabowo-Gibran tetap menang Pilpres 2024.

    Prabowo-Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta. Prabowo menjadi Presiden kedelapan Republik Indonesia menggantikan Joko Widodo.

    Jokowi dipecat PDIP

    Pilpres 2024 menjadi puncak keretakan hubungan Jokowi dengan PDIP. Anak Jokowi, Gibran, mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. Padahal, PDIP kala itu sudah mendeklarasikan Ganjar-Mahfud.

    Menantu Jokowi, Bobby Nasution, ikut mendukung Prabowo-Gibran. PDIP pun memecatnya. Bobby bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo.

    Setelah pilpres, Pilkada Serentak 2024 dimulai. Loyalis Jokowi membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dan bekerja sama di berbagai daerah.

    Mereka bertarung melawan PDIP di sejumlah daerah strategis. Misalnya, di DKI Jakarta saat KIM Plus mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Mereka melawan jagoan PDIP Pramono Anung dan Rano Karno.

    Di Jawa Tengah, KIM Plus memasang Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen. Mereka menghadapi Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi di wilayah yang dikenal dengan julukan kandang banteng.

    KIM Plus juga memasang Bobby Nasution dan Surya di Sumatera Utara. Begitu pula di Banten dengan memasang Andra Soni-Dimyati.

    Di Jatim, KIM Plus memasang Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Koalisi ini mengusung Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan di Pilgub Jabar.

    KIM Plus menekuk PDIP di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Banten. PDIP hanya menang di DKI Jakarta.

    Setelah pilkada, PDIP mengumumkan daftar kader yang dipecat. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi bagian dari PDIP.

    “Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (4/12).

    Jokowi menanggapi santai pernyataan itu. Dia tak memastikan apakah akan bergabung dengan partai lain dalam waktu dekat.

    “Ya berarti partainya perorangan,” ucap Jokowi saat dimintai tanggapan atas pernyataan Hasto, Kamis (5/12).

    Pemecatan Jokowi diresmikan PDIP dalam SK Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024. PDIP mencantumkan sejumlah alasan pemecatan Jokowi, termasuk intervensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Revisi UU Pilkada dan peringatan darurat

    Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, MK memutus perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PPU-XXII/2024. Dua perkara itu berkenaan dengan syarat pencalonan kepala daerah.

    Putusan nomor 60 menyatakan ambang batas pencalonan 20-25 persen bertentangan dengan konstitusi. MK mengubahnya menjadi 6,5-10 persen tergantung jumlah penduduk masing-masing daerah.

    Sementara itu, putusan 70 menegaskan batas usia minimal calon kepala daerah ditentukan saat penetapan pasangan calon.

    DPR langsung menggelar rapat revisi UU Pilkada 21 Agustus. Rapat digelar super kilat dan bertentangan dengan putusan MK.

    Revisi UU Pilkada menetapkan batas usia paling rendah calon gubernur adalah 30 tahun dan batas usia calon wali kota/bupati adalah 25 tahun ketika resmi dilantik. DPR pun tetap memberlakukan ambang batas pencalonan 20-25 persen.

    Masyarakat murka. Mereka mengaitkan langkah DPR itu dengan upaya pencalonan Kaesang Pangarep, anak Presiden Jokowi, di pilkada tahun ini. Kaesang mulai muncul di sejumlah survei, tapi usianya belum memenuhi syarat bila menggunakan putusan MK.

    Sebagian pihak juga mengaitkan perubahan kilat aturan ini mirip Pilpres 2024. Kala itu, aturan pencalonan diubah via MK dan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, berhasil mencalonkan diri.

    Kemarahan publik pun terwujud dalam gerakan “Peringatan Darurat” di internet. Lalu berlanjut ke aksi unjuk rasa di Kompleks Parlemen.

    Mahasiswa, buruh, masyarakat sipil turun ke jalan menuntut keadilan. Tembok parlemen dikoyak. Massa aksi masuk ke wilayah parlemen.

    Desakan kuat membuat DPR tunduk. DPR memutuskan tak membawa revisi itu ke tingkat paripurna untuk pengesahan. Pilkada Serentak 2024 digelar merujuk dua putusan MK.

    Baca selanjutnya di halaman berikut>>

    Serangkaian drama mewarnai Pilgub DKI Jakarta 2024 sejak masa pencalonan. Mulanya, petahana Anies Baswedan yang baru beres ikut pilpres ingin mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta lagi.

    Dia menjadi kandidat terkuat di sejumlah survei. Elektabilitas Anies mengungguli mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hingga mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

    Anies juga sudah mengantongi dukungan dari PKB, PKS, dan NasDem. Namun, tiga partai itu tak mencapai titik temu saat membahas siapa calon wakil gubernur.

    Di tengah perjalanan, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang baru menang pilpres membuat sejumlah manuver. Mereka menarik RK ke Jakarta. Padahal, RK hampir pasti menang di Pilgub Jabar menurut survei-survei.

    Partai-partai pendukung Prabowo itu juga membentuk KIM Plus. Mereka menarik sejumlah partai di kubu Anies untuk bergabung. Hasilnya, PKS, PKB, dan NasDem merapat dengan ganjaran kursi di kabinet baru.

    Asa Anies untuk maju di Pilgub DKI Jakarta 2024 masih menyala saat MK mengubah syarat pencalonan kepala daerah. Anies bisa maju bila direstui PDIP.

    Meski begitu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri membuat keputusan mengejutkan. Dia mencalonkan dua kadernya, Pramono Anung dan Rano Karno. Anies gagal nyalon.

    Pilgub DKI Jakarta 2024 pun diikuti tiga peserta. Ridwan Kamil dan Suswono didukung gerbong KIM Plus, Pramono-Rano didukung PDIP, serta Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang maju dari jalur perseorangan.

    RK-Suswono memulai dengan elektabilitas tinggi. Sementara itu, Pramono-Rano berstatus sebagai kuda hitam dengan popularitas dan elektabilitas masih jauh tertinggal. Sementara itu, Dharma-Kun menghiasi persaingan dengan elektabilitas yang merangkak dikit demi sedikit.

    Di awal tahapan, sejumlah lembaga survei memprediksi RK-Suswono bisa menang satu putaran. Namun, hasil resmi KPU DKI Jakarta menunjukkan Pramono-Rano menang dengan 50,07 persen suara. Sang kuda hitam menang satu putaran.

    RK-Suswono sempat berencana menyeret hasil itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, mereka tak kunjung mendaftarkan gugatan hingga batas waktu Rabu (11/12) pukul 23.59 WIB.

    Tren cawe-cawe

    Istilah cawe-cawe berubah menjadi tren politik di tahun 2024. Istilah ini pertama kali didengungkan oleh Presiden Jokowi saat bertemu para pimpinan redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, 29 Mei 2023.

    Saat itu, menjelang Pemilu Serentak 2024, Jokowi mengatakan dirinya harus ikut campur tangan. Namun, ia memberi penekanan cawe-cawe dilakukan demi kepentingan nasional, bukan sekadar urusan capres-cawapres.

    Meski begitu, beberapa bulan kemudian anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Singkat cerita, Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024.

    Tren cawe-cawe tak berhenti di pilpres. Saat pilkada bergulir, praktik cawe-cawe juga dilakukan Prabowo yang sudah berstatus presiden.

    [Gambas:Photo CNN]

    Dia memberi dukungan, baik berupa surat hingga pernyataan via video, ke beberapa calon kepala daerah. Misalnya, video dukungan untuk pemenangan Andra Soni-Dimyati di Pilgub Banten dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen di Pilgub Jateng.

    Prabowo juga menulis surat untuk warga Jakarta memilih Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub DKI Jakarta 2024.

    Meski begitu, istana menampik Prabowo melanggar aturan dalam dukungan tersebut. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Prabowo memberi dukungan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Tidak ada aturan yang melarang Pak Prabowo meng-endorse calon. Pak Prabowo adalah ketua umum partai,” ucap Hasan melalui keterangan tertulis, Minggu (10/11).

    Catatan kritis

    Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengkritisi sejumlah dinamika politik di tahun 2024. Pertama, soal cawe-cawe yang terus dinormalisasi oleh para elite.

    Jamiluddin mengatakan netralitas penyepenggara negara menjadi kunci demokrasi berjalan baik. Namun, praktik cawe-cawe mulai dibiasakan sejak Jokowi menjabat sebagai presiden.

    “Idealnya kan netralitas dijaga, ini cenderung kurang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, termasuk elite-elite tertentu, seperti Pak Jokowi yang cenderung cawe-cawe. Itu yang saya melihat gejala umum menurunnya demokrasi di Tanah Air,” kata Jamiluddin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (17/12).

    Catatan lainnya dari Jamiluddin adalah para elite politik yang memaksakan kehendak lewat revisi UU Pilkada. Menurutnya, momen tengah tahun ini menampar para elite politik agar lebih mendengar aspirasi rakyat.

    “Jadi satu pelajaran bagi elite politik kalau mereka terus bermain-main dengan keinginan-keinginan elite tanpa mengakomodir harapan-harapan rakyat, bisa lama-kelamaan akan terjungkal dengan sendirinya,” ujarnya.

    Terpisah, pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi menyoroti blokade politik yang dilakukan lewat Koalisi Indonesia Maju (KIM). Menurutnya, hal ini bisa berdampak buruk bagi politik Indonesia.

    Meski begitu, Indonesia masih diberkati oleh dua hal. Pertama, putusan progresif Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah sehingga blokade masih bisa dilawan.

    “Nah tentu ini juga akan menjadi bagian dari cacat demokrasi kita dan harus diperbaiki ke depan,” ujar Asrinaldi.

    Dia berkata Indonesia juga terberkati dengan gerakan masyarakat sipil saat DPR tiba-tiba merevisi UU Pilkada. Gerakan itu bisa membatalkan praktik legislasi yang sewenang-wenang.

    Menurut Asrinaldi, gerakan semacam ini harus lebih terkonsolidasi. Dengan demikian, rakyat punya tumpuan untuk mengawal proses politik ke depannya.

    “Untuk demokrasi, keberadaan masyarakat sipil itu penting dan itu harus dikonsolidasikan dan penting untuk diikutkan dalam proses demokrasi kita,” ucapnya.

  • VIDEO Jokowi Berpotensi Dilupakan Rakyat Jika Tak Segera Gabung Parpol: Projo Bisa Jadi Alternatif – Halaman all

    VIDEO Jokowi Berpotensi Dilupakan Rakyat Jika Tak Segera Gabung Parpol: Projo Bisa Jadi Alternatif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sosok Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mendapat sorotan terkait masa depannya di dunia politik pasca dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 

    Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengungkapkan potensi Jokowi untuk dilupakan rakyat jika terlalu lambat mengambil keputusan.

    Menurut Jamiluddin, kemungkinan dilupakannya Jokowi, lantaran publik Indonesia merupakan kategori orang-orang yang gampang melupakan.

    Apabila Jokowi tidak lagi berperan di dunia politik, maka kata dia, bukan tidak mungkin ketokohan Jokowi akan memudar begitu saja.

    Oleh karena itu, Jokowi dinilai perlu segera memutuskan langkahnya, baik bergabung dengan partai politik lain atau membentuk partai baru.

    “Masalah waktu perlu dipertimbangkan mengingat orang Indonesia cepat lupa. Kalau Jokowi terlalu lama memutuskan masuk partai atau membentuk partai, dikhawatirkan Jokowi akan dilupakan orang,” kata Jamiluddin saat dimintai analisisnya, Rabu (18/12/2024).

    Meski demikian, kata dia, belum tentu Jokowi bisa bergabung ke parpol yang sudah ada saat ini.

    Sebab, dengan Jokowi pindah atau berlabuh ke parpol yang sudah ada, maka mantan Gubernur DKI Jakarta itu mau tidak mau harus mengikuti idealisme partai tersebut. 

    “Bisa jadi, idealisme partai tersebut tak sepenuhnya sesuai dengan idealisme yang akan diwujudkannya,” kata dia.

    Oleh karenanya, kemungkinan terbesar bagi Jokowi melanjutkan karier politik yakni bersama dengan organisasi relawan Pro-Jokowi (Projo)

    Organisasi itu diyakini potensial untuk dibentuk oleh Jokowi menurut Jamiluddin, lantaran basis massanya sudah dipastikan mengakar kepada idealisme Jokowi.

    “Jokowi tentu dapat menggunakan Projo sebagai wadah untuk mewujudkan tujuan politiknya. Hal itu akan lebih mudah diwujudkan ketimbang Jokowi masuk ke partai lain,” kata dia.

    Peluang itu relatif terbuka lantaran struktur organisasi Projo sudah sampai kecamatan. 

    Karena itu menurut dia, Projo tak sulit berubah dari ormas menjadi partai politik.

    Meski begitu, Jamiluddin kembali mengingatkan Jokowi untuk bisa memperhatikan momentum untuk kembali berkiprah di partai.

    Sebaiknya menurut dia, paling lama enam bulan ke depan harus Jokowi memutuskan masuk partai tertentu atau membentuk partai. 

    “Dengan interval waktu tersebut, masyarakat Indonesia masih mengingat Jokowi. Dengan begitu dukungan terhadap Jokowi akan berpeluang tetap terjaga,” tandas Jamiluddin.(*)

     

  • Pemecatan PDIP Bikin Reputasi Jokowi Kian Terpuruk

    Pemecatan PDIP Bikin Reputasi Jokowi Kian Terpuruk

    loading…

    Pemecatan yang dikeluarkan PDIP terhadap Presiden ke-7 RI Jokowi sebagai kader membuat citra dan reputasi Jokowi kian terpuruk. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Pemecatan yang dikeluarkan PDIP terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader membuat citra dan reputasi Jokowi kian terpuruk. Melalui surat pemecatan itu, Jokowi diprediksi sulit diterima parpol lain.

    “Sebagai mantan presiden, tentu alasan pemecatan itu sangat merusak citra dan reputasinya. Jokowi selama menjadi presiden dinilai cacat karena mengintervensi hukum yang bukan kewenangannya. Tuduhan ini tentu sangat merugikan Jokowi,” ujar Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, Rabu (18/12/2024).

    Dia menyinggung pertimbangan pemecatan lainnya lantaran Jokowi dinilai telah melanggar AD/ART, kode etik, dan disiplin partai. Hal ini mengesankan Jokowi bukanlah kader yang loyal ke partai.

    Bahkan, Jokowi bisa dipersepsikan sebagai sosok yang tidak tegak lurus dengan keputusan partai. Padahal, tegak lurus terhadap keputusan partai menjadi keharusan bagi setiap kader partai, khususnya PDIP.

    “Hal ini kiranya menjadi catatan bagi partai lain terhadap sosok Jokowi. Kader yang tidak loyal tentu akan menjadi dasar pertimbangan bagi partai lain untuk menerimanya,” katanya.

    Menurut Jamiluddin, hal itu dapat mempersulit partai lain untuk menerima Jokowi sebagai kader. Partai lain tentu tak ingin hal sama terjadi di partainya. Sebab, tak ada satu partai pun yang ingin dikhianati kadernya.

    “Jadi, alasan pemecatan Jokowi tampaknya akan mempersulit partai lain menerima Jokowi. Apalagi kalau menempatkan Jokowi di posisi strategis. Elite partai lain tampaknya berpeluang menolaknya,” tuturnya.

    “Kalau pun ada yang menerimanya, itu kader partai yang menjadi loyalisnya. Mereka ini memang ada di beberapa partai yang menyatu di KIM Plus,” tambahnya.

    (jon)

  • Abaikan Aspek Empati, Gus Miftah dan Adita Irawati Pantas Ditendang dari Istana

    Abaikan Aspek Empati, Gus Miftah dan Adita Irawati Pantas Ditendang dari Istana

    GELORA.CO – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai juru bicara (jubir) dan utusan khusus kepresidenan yang tak menjalankan tugas dengan baik harus dievaluasi.

    Hal itu merepons Jubir Presiden, Adita Irawati dan Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah yang melakukan blunder baru-baru ini. Dua sosok orang istana itu blunder karena tak bijak memilih diksi saat berbicara di hadapan masyarakat.

    Jamiluddin menyebut, pilihan diksi itu mengindikasikan minimnya wawasan Adita dan Miftah mengenai psikologis, sosiologis, budaya, dan etika masyarakat Indonesia.

    “Dua sosok itu juga alpa memperhatikan human relation dalam berkomunikasi. Akibatnya, komunikasi yang dilakukan Adita dan Miftah mengabaikan aspek empati,” kata Jamiluddin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Menurutnya, komunikasi yang dilakukan juga mengesankan ketidaksetaraan. Adita dan Miftah justru berkomunikasi seolah memposisikan derajat lebih tinggi dari masyarakat.

    “Hal itu mengesankan dua sosok itu berkomunikasi tanpa mengenal audiennya. Akibatnya mereka berkomunikasi kepada audien, bukan dengan audien,” ujar Jamiluddin.

    “Komunikasi seperti itu seharusnya tak boleh terjadi, karena posisi Adita dan Miftah sebagai orang dekat presiden. Dua sosok ini seharusnya dalam setiap berkomunikasi mewakili karakter dan kepentingan presiden,” sambungnya.

    Karena itu, kata Jamiluddin, gaya berkomunikasi orang dekat Presiden Prabowo Subianto seharusnya tak jauh dengan karakter yang ditampilkan Prabowo.

    “Hal itu tampaknya yang tak dimiliki Adita dan Miftah. Dua sosok ini mengunakan langgam berkomunikasi sendiri yang jauh dari langgam komunikasi presiden,” kata Jamiluddin.

    Maka dari itu, Jamiluddin berharap agar jubir maupun utusan presiden yang tak memenuhi kriteria untuk segera diganti. Hal itu perlu dilakukan agar utusan khusus dan jubir kepresidenan tidak menjadi beban presiden.

    “Sungguh ironi bila staf khusus dan jubir kepresiden justru merusak reputasi dan citra presiden. Padahal salah satu tugas mereka justru membentuk dan menjaga reputasi dan citra presiden,” ujarnya.

  • Efisiensi birokrasi lebih penting daripada debatkan pemilihan gubernur

    Efisiensi birokrasi lebih penting daripada debatkan pemilihan gubernur

    struktur pemerintahan cukup terdiri dari pemerintah pusat dan daerah tingkat II (kabupaten/kota) tanpa melibatkan daerah tingkat I (provinsi)

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menegaskan pentingnya efisiensi birokrasi untuk mendukung layanan publik ketimbang riuh memperdebatkan mekanisme pemilihan gubernur.

    Menurutnya, yang mendesak saat ini hierarki pemerintahan yang lebih sederhana akan mendukung efektivitas pelayanan publik.

    Jamiluddin juga menilai usulan agar gubernur dipilih oleh DPRD tidak efektif dan tidak sejalan dengan prinsip otonomi daerah.

    Ia berpendapat, jika alasan seperti biaya tinggi, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan potensi polarisasi politik dijadikan dasar usulan tersebut, maka langkah yang lebih tepat adalah menghapuskan jabatan gubernur dan lembaganya secara keseluruhan.

    “Dengan begitu, bupati atau wali kota dapat berhubungan langsung dengan pemerintah pusat tanpa melalui gubernur,” kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.

    Jamiluddin membeberkan dua keuntungan utama jika jabatan gubernur ditiadakan. Pertama, jarak komunikasi antara kabupaten/kota dengan pusat menjadi lebih pendek.

    “Hal ini akan memangkas alur birokrasi dan administrasi, yang sejalan dengan prinsip manajemen modern yang menginginkan pelayanan cepat, efisien, dan transparan,” katanya.

    “Negara dapat meniadakan cost (biaya) untuk 38 kantor gubernur,” tambahnya.

    Dengan tidak adanya pemerintahan di tingkat provinsi, negara bisa mengalihkan anggarannya untuk kesejahteraan rakyat.

    Sebelumnya, Tingginya angka golongan putih (golput) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 memunculkan wacana gubernur dipilih melalui DPRD atau presiden mewakili pemerintah pusat.

    Hal itu didasarkan biaya untuk menggelar pemilihan gubernur (pilgub) cukup tinggi, sementara partisipasi pemilih rendah.

    Pewarta: Ade irma Junida/Yamsyina Hawnan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bagikan Sembako di Jaktim, Gibran Dicibir Pedas, Disebut ‘Konyol’ dan Malah Lakukan Tugas Ketua RT

    Bagikan Sembako di Jaktim, Gibran Dicibir Pedas, Disebut ‘Konyol’ dan Malah Lakukan Tugas Ketua RT

    GELORA.CO  – Pengamat politik Rocky Gerung menyindir aksi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka blusukan sembari membagikan bingkisan bantuan untuk korban banjir di Jatinegara, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis, (28/11/2024).

    Rocky menilai pemberian bantuan itu bukanlah tugas Gibran sebagai seorang wapres. Bahkan, dia menganggap tindakan Gibran itu konyol.

    Kata mantan dosen Universitas Indonesia itu, Gibran tak perlu datang ke lokasi pengungsian guna memberikan bantuan sembako. Pasalnya, membagikan sembako adalah tugas aparat setempat.

    Rocky menyebut Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia seharusnya menangani urusan makro.

    “Tugas Gibran bukan di situ, tugas Gibran memantau pembangunan, memantau desain pelaksanaan, desain dari plan kabinet kan itu tugas wakil presiden, bukan membagi-bagikan itu. Itu kan tugas ketua RT,” kata Rocky dalam videonya yang ditayangkan di YouTube Rocky Gerung Official pada Jumat (29/11/2024). 

    Menurut Rocky, aksi Gibran itu merupakan bentuk cawe-cawe dan pencitraan politik.

    “Bagian-bagian ini kita lihat cawe-cawe. Mulai lagi oleh sang anak mengikuti tradisi atau kelakuan bapaknya,” katanya.

    Gibran turut disorot karena adanya tas sembako bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran”.

    “Jadi tanda tanya politik bila beredar goodie bag yang dibagi-bagikan ke pengungsi dan mereka yang kena bencana banjir. Terutama yang ada tulisan sumbangan atau bantuan dari Wapres Gibran. Kan itu konyol,” kata Rocky.

    “Itu sumbangan dari pajak rakyat melalui negara untuk mereka yang kena musibah. Itu bukan sumbangan dari wapres yang namanya Gibran.”

    Rentan dipolitisasi

    Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, juga menyoroti tas bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran”.

    Jamiluddin menyebut tulisan tersebut sangat tak layak ditampilkan jika anggaran sembako itu bersumber dari APBN.

    “Kalau sembako itu didanai dari APBN, maka idealnya disebut Bantuan Pemerintah atau Bantuan Negara. Dengan begitu, bantuan itu tidak di persepsi orang sebagai bantuan pribadi,” kata Jamiluddin, Minggu, (1/12/2024), dikutip dari Tribun Jakarta.

    Dia mengatakan jika sembako itu diberikan sebagai bantuan pemerintah atau bantuan negara, pembagian itu lebih baik itu dilakukan oleh Kementerian Sosial.

    Dengan demikian, wapres akan menempatkan Kementerian Sosial sesuai fungsi dan tugasnya secara proporsional.

    “Sebab hal itu memang bagian tugas dari kementerian tersebut,” ujar Jamiluddin.

    Menurut dia, hal itu akan menjauhkan penafsiran di tengah masyarakat, bantuan itu terkait politik.

    “Orang juga tidak menafsirkan pemberian bantuan itu sebagai persiapan Pilpres 2029,” kata dia.

    Jamiluddin mengimbau Gibran tak lagi membagikan sembako yang dananya berasal dari APBN.

    Dia menilai tak elok jika tugas Gibran sebagai wapres hanya membagikan sembako dan kegiatan seremonial.

    “Hal itu tentu dapat mendegradasi derajat seorang wapres. Wapres harus dikembalikan sesuai fungsi dan tugasnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.”

    Cak Imin mengaku tak tahu

    Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, buka suara mengenai tas sembako bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran”.

    “Saya tidak tahu ya, saya belum tahu,” kata Cak Imin di Hotel Sultan, Senayan Jakarta Pusat, Sabtu (31/11/2024) malam, dikutip dari Tribun Depok.

    Kemudian, Cak Imin yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan bantuan seperti dalam bentuk goodie bag seperi itu harus juga dilihat dari sumber anggaran. 

    “Biasanya kan bantuan itu sesuai anggaran, bantuan dari kementerian, bantuan dari wapres, bantuan dari presiden. Itu mungkin karena faktor sumber anggaran,” kata Cak Imin

  • Isu Politik Terkini: Anies Baswedan Dukung Pramono-Rano hingga Kampanye Akbar Jeje Govinda-Asep Ismail

    Isu Politik Terkini: Anies Baswedan Dukung Pramono-Rano hingga Kampanye Akbar Jeje Govinda-Asep Ismail

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi perbincangan hangat pembaca, Jumat (22/11/2024). Anies Baswedan yang mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno menjadi isu politik terkini yang menjadi perhatian pembaca.

    Isu politik lainnya yang juga menarik fokus pembaca, yakni kampanye akbar Jeje Govinda-Asep Ismail yang dimeriahkan Dewa 19, swing voters Pilgub Jateng 2024 yang masih tinggi, Bawaslu yang akan melakukan patroli siber pada masa tenang Pilkada 2024, hingga Golkar yang menegaskan SK kepengurusan partai sah.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Dukungan Anies Baswedan kepada Pramono-Rano Bakal Pengaruhi Swing Voters Kalangan Terdidik
    Dukungan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara terbuka ke pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pramono-Rano) dinilai bakal memengaruhi swing voters atau pemilih mengambang dari kalangan rasional dan terdidik. Dukungan tersebut bisa menarik swing voters versi survei Litbang Kompas sebanyak 23,8%.

    Hasil survei Litbang Kompas dilakukan pada 20-25 Oktober 2024 menunjukkan elektabilitas Pramono-Rano bersaing ketat dengan pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono. Elektabilitas Pramono-Rano 38,3%, RK-Suswono 34,6%, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 3,3%.

    Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga, masuknya Anies berpotensi mempertebal selisih elektabilitas Pramono-Rano dengan RK-Suswono. Alasannya, dukungan Anies kepada Pramono-Rano berpeluang dapat memengaruhi pemilih rasional dan terdidik untuk memilih paslon yang didukungnya.

    2. Dimeriahkan Dewa 19, Kampanye Akbar Jeje Govinda-Asep Ismail di Bandung Barat Dihadiri Ribuan Warga
    Pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung Barat nomor urut 2, Jeje Ritchi Ismail atau dikenal sebagai Jeje Govinda bersama Asep Ismail, menggelar kampanye akbar terakhir sebelum masa tenang, pada Jumat (22/11/2024). Kampanye Jeje Govinda-Asep Ismail bertema “Konser Bandung Barat Berjamaah” ini berlangsung meriah di Lapangan Pangelajar, Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), meski hujan deras mengguyur.

    Kampanye akbar Jeje Govinda-Asep Ismail tersebut dimeriahkan oleh penampilan band legendaris Dewa 19 feat Virzha dan dihadiri ribuan warga serta pendukung pasangan yang mengusung jargon “Berjamaah”. Tak hanya itu, sejumlah selebritas seperti Nagita Slavina, Mamah Amy (ibunda Raffi Ahmad), Alshad Ahmad, Nisa Ahmad, dan Syahnaz Sadiqah juga turut hadir memeriahkan acara.

    3. Swing Voter Pilgub Jateng Besar, Andika: Saya Berharap Mereka Memilih Tanpa Tekanan
    Angka swing voters Pilgub Jateng 2024 cukup besar berdasarkan hasil survei. Calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa berharap jangan ada tekanan kepada pemilih mengambang itu untuk menentukan pilihannya saat pencoblosan pada 27 November nanti.    

    Andika Perkasa mengungkap beberapa alasan yang membuat angka swing voters Pilgub Jateng yang masih cukup besar.

    4. Bawaslu Akan Gelar Patroli Pengawasan pada Masa Tenang Pilkada 2024
    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengadakan patroli pengawasan selama masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Tujuan dari patroli pengawasan Bawaslu ini untuk memastikan agar masa tenang dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat, dan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

    Sebagai informasi, patroli pengawasan masa tenang akan dilaksanakan pada H-3 sebelum pemungutan suara pilkada, yaitu dari 23 hingga 26 November 2024.

    Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan patroli ini akan melibatkan panitia pengawas pemilihan di tingkat kecamatan (panwascam) serta aparat keamanan, dan juga mengajak tokoh masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan patroli.

    5. Tegaskan SK Kepengurusan Golkar di Bawah Bahlil Sudah Final, Idrus: Mari Bersatu
    Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menegaskan persoalan kepengurusan Golkar di bawah Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum Partai Golkar telah selesai dan sudah final. Hal tersebut, kata Idrus ditandai dengan diterbitkannya surat keputusan (SK) Menteri Hukum (Menkum) yang mengesahkan susunan lengkap kepengurusan Partai Golkar periode 2024-2029 di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia.

    Menurut Idrus, sudah saatnya, seluruh kader Golkar untuk bersatu kembali dan tidak lagi mempersoalkan SK kepengurusan Golkar tersebut. Pasalnya, tradisi partai Golkar adalah tradisi dialektika dan pertarungan ide dan gagasan yang berorientasi membesarkan partai dan bangsa.

  • Punya banyak pendukung, Anies bisa dongkrak elektabilitas Pramono

    Punya banyak pendukung, Anies bisa dongkrak elektabilitas Pramono

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai sosok Anies Baswedan berpeluang mendongkrak elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno karena memiliki basis pendukung yang banyak.

    “Memang untuk Jakarta, Anies ini relatif banyak pendukung. Makanya, bisa menggaet Anies itu berpeluang akan menambah suara atau elektabilitas paslon,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Kendati demikian, Jamil menilai “Anak Abah” atau pendukung Anies terdiri dari beberapa kelompok, mulai dari tingkat sangat fanatik, sedang hingga yang hanya jadi sekadar pengikut.

    Ia menyebut hanya kelompok yang sekadar pengikut saja yang kemungkinan akan ikut memilih pasangan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel). Sementara itu, pendukung fanatik justru berniat untuk mencoblos semua pasangan calon (paslon) karena tidak bisa merelakan suara mereka selain ke Anies.

    Di sisi lain, Jamil mengungkapkan kelompok fanatik juga masih enggan melabuhkan pilihannya ke Pram-Doel karena partai pengusungnya, yakni PDIP, sangat berseberangan dengan Anies.

    Namun, kelompok ini juga tidak menginginkan suara mereka lari ke paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Begitu pula ke paslon independen nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    “Karena itu mereka lebih baik pilih semua, coblos semua,” kata Jamil.

    Dalam sejumlah survei, elektabilitas Pram-Doel tercatat mengalami peningkatan.

    Survei Indopolling Network menunjukkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Rano), meraih elektabilitas 48,4 persen, lebih tinggi dari pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di angka 39,4 persen dan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardhana dengan 3,8 persen.

    Baca juga: SMRC: Elektabilitas Pramono-Rano Karno lebih tinggi dari RK-Suswono

    Sedangkan hasil survei Saiful Mujani Research& Consulting (SMRC) menunjukkan elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno menyalip Ridwan Kamil-Suswono dan juga Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    Pramono-Rano mendapatkan 46 persen, disusul Ridwan Kamil-Suswono sebesar 39,1 persen dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 5,1 persen.

    Begitu pula hasil Survei Litbang Kompas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 juga menunjukkan persaingan ketat Pramono Anung-Rano Karno dan Ridwan Kamil-Suswono.

    Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Pramono-Rano bersaing ketat dengan 38,3 persen. Disusul Ridwan-Suswono dengan elektabilitas 34,6 persen. Sedangkan Dharma Pongrekun-Kun Wardana berjarak cukup jauh dengan elektabilitas 3,3 persen.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengamat Baca Ada Rivalitas dengan Megawati di Balik Dukungan Jokowi untuk Ridwan Kamil di Jakarta

    Pengamat Baca Ada Rivalitas dengan Megawati di Balik Dukungan Jokowi untuk Ridwan Kamil di Jakarta

    TRIBUNJAKARTACOM – Presiden ke-7 RI, Jokowi sampai terbang ke Jakarta untuk mendukung Cagub nomor 1, Ridwan Kamil.

    Eks Gubernur Jakarta dan Wali Kota Solo itu rela turun gunung mengampanyekan paslon nomor 1 itu demi mengalahkan pesaing terkuat, paslon jagoan PDIP, Pramono Anung-Rano Karno.

    Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, membaca alasan di balik dukungan Jokowi di Pilkada Jakarta itu.

    Menurut Jamil, sapaan karibnya, Jokowi ogah paslon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus kalah dari Pram-Rano yang didukung PDIP.

    Hal itu menegaskan rivalitas Jokowi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang sudah menjadi rahasia umum.

    “Jadi, pertemuan Jokowi dengan RK tampaknya membahas cara mendongkrak elektabilitas RK-Suswomo agar kembali unggul atas Pramono Anung-Rano Karno.  Indikasi itu terlihat jelas dengan ikutnya relawan Jokowi dalam pertemuan tersebut,” kata Jamil, Senin (18/11/2024).

    “Hal itu memperkuat dugaan adanya rivalitas Jokowi dengan PDIP, khususnya Megawati Soekarnoputri,” lanjutnya.

    Terlebih, peluang paslon PDIP menang memang terlihat di Jakarta dan Jawa Tengah.

    Berbeda halnya dengan di Jawa Timur dan Sumatera Utara, di mana paslon yang diusung KIM Plus relatif aman. Elektabilitas paslon yang diusung KIM Plus jauh meninggalkan elektabilitas paslon yang diusung PDIP.

    “Jadi, bagi Jokowi Jatim dan Sumut sudah relatif aman. Karena itu, Jokowi akan konsentrasi mengamankan paslon KIM Plus di Jakarta dan Jateng agar tetap unggul melawan paslon PDIP.”

    “Kiranya itulah pertimbangan Jokowi menemui RK. Jokowi ingin memastikan RK menang di Jakarta,” paparnya.

    Namun, Jamil menyebut ambisi Jokowi itu tampaknya tak mudah.

    Sebab, Pramono-Rano sudah mendapat dukungan dari  relawan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    “Dukungan anak abah dan Ahoker berpeluang besar akan semakin mendongkrak elektabilitas Pramono-Rano,” kata dia.

    Karenanya, Jamil menyebut kehadiran Jokowi di Jakarta tidak serta merta dapat mendongkrak elektabilitas RK-Suswono.

    Sebab, pemilih yang belum menentukan pilihannya berasal pemilih rasional.

    “Bagi kelompok pemilih ini Jokowi bukanlah siapa-siapa. Mereka tak akan berubah pilihan hanya kedatangan Jokowi ke Jakarta.

    Karena itu, sulit bagi Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas RK disisa waktu yang sudah singkat. Kehadiran Jokowi ke Jakarta justru dapat mempermalukan dirinya bila nantinya RK kalah dalam Pilkada Jakarta,” ujar Jamil.

    Oleh karena itu, ia menganggap Jokowi tengah mempertaruhkan reputasinya dengan cawe-cawe di Jakarta.

    “Reputasinya akan turun ke titik nadir bila nantinya RK kalah. Pertaruhan yang sangat luas biasa bukan,” ujarnya.

    Jokowi Dukung Ridwan Kamil

    Sebelumnya dieritakan, Jokowi bertemu dengan Ridwan Kamil di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

    Jokowi terang-terangan mengutarakan dukungannya untuk Ridawan Kamil bisa memimpin Jakarta.

    “Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekan jehak. Saya ulangi, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak,” tuturnya.

    Jokowi bilang, Ridwan Kamil punya rekam jejak baik sebagai Wali Kota Bandung dan dalam skala lebih luas, politikus Golkar ini juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

    Selain itu, Ridwan Kamil juga dinilai menguasai keilmuan yang relevan untuk memimpin kawasan perkotaan seperti Jakarta.

    Sebab, Ridwan Kamil yang akrab Kang Emil itu lulusan Teknik Arsitektur ITB dan meraih gelar master di bidang urban design dari Berkeley.

    “Dalam urban design, ada ilmu perencanaan kota, landscape kota, dan sebagainya. Artinya, secara rekam jejak ada, secara ilmu ada. Kurang apa lagi? Mau pilih yang mana lagi?,” kata Jokowi.

    Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 ini pun mengajak para relawan dan simpatisan pasangan RIDO untuk bergerak mengkampanyekan pasangan nomor urut 1 ini.

    Pasalnya, masa kampanye Pilkada Jakarta 2024 kurang dari seminggu lagi atau hanya sampai 23 November mendatang.

    “Jika kita bergerak bersama dengan semangat yang benar, Insyaallah Jakarta bisa seperti Pilpres dulu, bayangkan, kita hanya akan mendapat 51 persen, tapi ternyata hasilnya 58,5 persen,” tuturnya.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pengamat Nilai Jokowi Pertaruhkan Reputasi Dukung Ridwan Kamil: Sangat Malu Jika KIM Plus Kalah

    Pengamat Nilai Jokowi Pertaruhkan Reputasi Dukung Ridwan Kamil: Sangat Malu Jika KIM Plus Kalah

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden ke-7 RI, Jokowi bertemu dengan Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil di sebuah kafe di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

    Ini adalah pertemuan kedua bagi Jokowi dan RK di masa kampanye berlangsung. Dua pekan lalu, RK telah sowan menyambangi Jokowi di Solo, Jawa Tengah.

    Menurut Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, pertemuan itu tampaknya berkaitan dengan stagnannya elektabilitas RK-Suswono di Jakarta. Hal itu kiranya membuat Jokowi khawatir RK-Suswono kalah dalam Pilkada Jakarta.

    “Jadi, pertemuan Jokowi dengan RK tampaknya membahas cara mendongkrak elektabilitas RK-Suswomo agar kembali unggul atas Pramono Anung-Rano Karno.  Indikasi itu terlihat jelas dengan ikutnya relawan Jokowi dalam pertemuan tersebut,” kata Jamil saat dimintai tanggapannya, Senin,

    Jamil, sapaan karibnya, menilai Jokowi tampaknya tidak ingin RK-Suswono kalah. Hal itu bagi Jokowi bisa saja sebagai petaka politik baginya.

    “Hal itu memperkuat dugaan adanya rivalitas Jokowi dengan PDIP, khususnya Megawati Soekarnoputri,” ujar mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta itu.

    Jamil melihat rivalitas antara Jokowi dan Megawati itu tidak hanya di Jawa Tengah, tapi juga meluas ke Jakarta.

    “Jadi, kesannya Jokowi tidak ingin paslon yang diusung PDIP menang,” tuturnya.

    Pasalnya, saat ini peluang paslon PDIP menang memang terlihat di Jakarta dan Jawa Tengah.

    Berbeda halnya dengan di Jawa Timur dan Sumatera Utara, di mana paslon yang diusung KIM Plus relatif aman. Elektabilitas paslon yang diusung KIM Plus jauh meninggalkan elektabilitas paslon yang diusung PDIP.

    “Jadi, bagi Jokowi Jatim dan Sumut sudah relatif aman. Karena itu, Jokowi akan konsentrasi mengamankan paslon KIM Plus di Jakarta dan Jateng agar tetap unggul melawan paslon PDIP.”

    “Kiranya itulah pertimbangan Jokowi menemui RK. Jokowi ingin memastikan RK menang di Jakarta,” paparnya.

    Namun, Jamil menyebut ambisi Jokowi itu tampaknya tak mudah.

    Sebab, Pramono-Rano sudah mendapat dukungan dari  relawan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    “Dukungan anak abah dan Ahoker berpeluang besar akan semakin mendongkrak elektabilitas Pramono-Rano,” kata dia.

    Karenanya, Jamil menyebut kehadiran Jokowi di Jakarta tidak serta merta dapat mendongkrak elektabilitas RK-Suswono.

    Sebab, pemilih yang belum menentukan pilihannya berasal pemilih rasional.

    “Bagi kelompok pemilih ini Jokowi bukanlah siapa-siapa. Mereka tak akan berubah pilihan hanya kedatangan Jokowi ke Jakarta.

    Karena itu, sulit bagi Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas RK disisa waktu yang sudah singkat. Kehadiran Jokowi ke Jakarta justru dapat mempermalukan dirinya bila nantinya RK kalah dalam Pilkada Jakarta,” ujar Jamil.

    Oleh karena itu, ia menganggap Jokowi tengah mempertaruhkan reputasinya dengan cawe-cawe di Jakarta.

    “Reputasinya akan turun ke titik nadir bila nantinya RK kalah. Pertaruhan yang sangat luas biasa bukan,” ujarnya.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya