Xcloud.id

Tag: Jamiluddin Ritonga

  • Jokowi Masih Kuat di Tubuh TNI

    Jokowi Masih Kuat di Tubuh TNI

    GELORA.CO – Keputusan terkait jabatan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, anak Jenderal purnawirawan Try Sutrisno, menuai spekulasi politik. 

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto baru-baru ini membatalkan mutasi Kunto Arief dari jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogabwilhan menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

    Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengungkapkan bahwa belum pernah terdengar keputusan Panglima TNI dianulir dalam waktu singkat.

    “Perubahan itu tentu mengagetkan, karena tak lazim terjadi di TNI. Umumnya keputusan di TNI sudah melalui pertimbangan sangat matang, dan karenanya belum pernah terdengar keputusan Panglima TNI dianulir dalam waktu singkat,” ujar Jamiluddin Ritonga kepada wartawan, Sabtu 3 Mei 2025. 

    Oleh karena itu, Jamiluddin menilai wajar apabila perubahan keputusan itu menimbulkan spekulasi. Kesannya, perubahan keputusan itu diambil tergesa-gesa dan bernuansa politis.

    Menurutnya, nuansa politis itu mengemuka karena pengganti Kunto Arief awalnya orang dekat mantan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

    “Hal ini memunculkan spekulasi Jokowi masih kuat di tubuh TNI,” kata Jamiluddin. 

    Selain itu, pergantian Kunto Arief juga berdekatan dengan munculnya tuntutan purnawirawan jenderal, yang salah satunya meminta wapres Gibran Rakabuming dicopot. Ketepatan salah satu jenderal yang menyetujui wapres Giran dicopot adalah ayahanda Kunto Arief, Tri Sutrisno.

    Dekatnya waktu peristiwa politik itu dengan keluarnya penggantian jabatan Kunto Arief menguatkan spekulasi keputusan itu sangat politis. 

    “Begitu juga dekatnya waktu pergantian dengan menganulir jabatan Kunto Arief menambah kuatnya adanya pertimbangan politis,” kata Jamiluddin. 

    Jamiluddin menduga, ada kemungkinan, dianulirnya pergantian Kunto Arief karena Presiden Prabowo Subianto tak merestuinya. Bisa jadi, Prabowo yang meminta langsung ke Panglima TNI agar jabatan Kunto Arief dikembalikan.

    Menurutnya, kemungkinan itu sangat besar, karena Presiden sebagai Panglima Tertinggi yang dapat menganulir keputusan Panglima. Selain Presiden tentu tak ada yang bisa menghentikan, apalagi menganulir keputusan Panglima TNI.

    Dengan demikian, kata Jamiluddin, secara politis Presiden tampaknya tak menginginkan pergantian tersebut. Presiden tetap menginginkan Kunto Arief tetap pada jabatannya.

    “Kalau hal itu benar, berarti Prabowo tetap kuat di TNI. Tidak ada sosok lain yang cawe-cawe lebih kuat daripada Prabowo. Hal ini tentu melegakan karena Prabowo sudah menunjukkan sebagai presiden sesungguhnya. Sikap dan ketegasan seperti ini memang yang diinginkan rakyat dari Prabowo,” pungkasnya.

  • Jokowi Penuh Kontroversi, Aneh Sespimmen Polri Ngadep ke Solo

    Jokowi Penuh Kontroversi, Aneh Sespimmen Polri Ngadep ke Solo

    GELORA.CO – Sikap Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menerima peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke- 65 di kediamannya, Solo pada 17 April 2025 disorot berbagai kalangan masyarakat.

    Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai bahwa acara yang dibungkus dengan sebutan silaturahmi itu sulit dipercaya.

    “Sebab, menurut Komisaris Besar Denny, pertemuan itu untuk meminta masukan untuk perkembangan ke depannya,” kata Jamiluddin kepada RMOL, Senin 21 April 2025.

    Menurut Jamiluddin, perkembangan ke depan yang dimaksud belum jelas. Terlebih, hal itu berkaitan kepemimpinan agar bisa menghadapi tantangan global pada era digital, kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial (AI) serta robotic.

    “Kiranya aneh, bila Serdik Sespimmen Kepolisian itu meminta masukan terkait kepemimpinan kepada Jokowi. Sebab, kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun jadi presiden justru kontroversial. Bahkan kepemimpinannya terus mendapat sorotan pasca lengsernya Jokowi dari presiden,” jelas dia.

    Lebih aneh lagi, kata Jamiluddin, kepemimpinan yang ingin diketahui para Sespimmen berkaitan dengan kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial (AI) serta robot.

    “Di bidang ini, tanpa bermaksud merendahkan Jokowi, ia tentulah bukan pakarnya,” tegasnya.

    Atas dasar itu, Jamiluddin berpandangan bahwa para Sespimmen menghadap Jokowi sangat tidak logis. Bahkan, terkesan sangat tidak pantas karena bukan pada tokoh figur yang selayaknya.

    “Jokowi bukanlah sosok yang pas untuk belajar di bidang tersebut,” ujarnya.

    “Anehnya lagi, Jokowi justru mau menerima para Serdik Sespimmen tersebut untuk membahas yang bukan kompetensinya. Kesannya justru Jokowi memberi arahan kepada Serdik Sespimmen Polri tersebut,” demikian Jamiluddin.

    Sebelumnya, Patun Pokjar II Serdik Sespimmen Dikreg ke-65 Komisaris Besar Denny mengatakan kedatangan mereka untuk silaturahmi dengan Jokowi.

    “Bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi sekalian meminta masukan untuk perkembangan ke depannya,” kata Denny seusai pertemuan dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Kamis 17 April 2025.  

    Lanjut Denny, perkembangan ke depan yang dimaksud berkaitan kepemimpinan agar bisa menghadapi tantangan global pada era digital, kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial (AI) serta robotic.

  • Duduk Perkara Dapur MBG Kalibata Tak Beroperasi Buntut Rugi Nyaris Rp 1 M, Pihak Yayasan Bersuara 

    Duduk Perkara Dapur MBG Kalibata Tak Beroperasi Buntut Rugi Nyaris Rp 1 M, Pihak Yayasan Bersuara 

    TRIBUNJAKARTA.COM  – Duduk perkara Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan berhenti operasional.

    Dapur MBG untuk kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan itu terakhir kali beroperasi pada akhir Maret 2025 atau sebelum Idulfitri 1446 Hijriah.

    Dapur MBG itu tak beroperasi lantaran Ira Mesra Destiawati, mitra dapur MBG itu mengalami kerugian nyaris Rp 1 Miliar.

    Bahkan, melaporkan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan.

    Ira mengaku  telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak Februari 2025 dan telah memasak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

    Namun, Ira Mesra belum menerima bayaran dari yayasan. Seluruh biaya operasional dapur MBG juga ditanggung oleh Ira.

    Pihak yayasan MBN pun angkat bicara mengenai pelaporan tersebut.

    Kronologi

    Awalnya, Danna Harly, kuasa hukum Ira Mesra, selaku mitra dari Yayasan MBN dan SPPG, mengungkapkan kliennya telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak Februari 2025.

    Pihak Ira Mesra telah memasak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

    Namun, ia menyebut Ira Mesra belum menerima bayaran dari yayasan. Seluruh biaya operasional dapur MBG juga ditanggung oleh Ira.

    “Kita tidak bisa lagi memberikan modal karena dua tahap, 60 ribu porsi. Kita tidak dibayar sepeserpun,” ujar dia.

    Ia menuturkan, pihak yayasan sebenarnya sudah menerima pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 386.500.000.

    Sebagai mitra, Ira juga telah berusaha menagih pembayaran kepada Yayasan MBN. Namun, pihak yayasan disebut berdalih ada kewajiban Ira yang belum diselesaikan.

    “Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan,” ungkap Harly.

    DAPUR MBG KALIBATA – Suasana Dapur MBG Kalibata Jakarta Selatan yang kini telah berhenti beroperasi pada Selasa (15/4/2025). (TribunJakarta.com/Annas Furqon Hakim)

    “Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira. Mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak, itu semua Ibu Ira yang membiayai,” imbuh dia.

    Ia mengungkapkan, total kerugian yang dialami Ira Mesra mencapai hampir Rp 1 miliar.

    “Sejauh ini total kerugian dari ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini,” kata Harly.

    Ira Mesra pun melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

    Yayasan tersebut dilaporkan atas dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000, sesuai perhituangan kerugian Ira Mesra mengelola MBG.

    “Untuk laporan polisi sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan,” kata Harly.

    Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis (10/4/2025).

    “Laporan ditujukan ke yayasan dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini,” ujar Harly.

    Di sisi lain, Harly berharap Badan Gizi Nasional (BGN) yang menaungi program MBG dapat mengambil langkah tegas terkait kasus ini.

    “Tapi yang paling penting sekarang bagaimana BGN memfasilitasi masalah ini,” ucap dia.

    Pihak Yayasan Bersuara

    Dikutip dari Kompas, Penanggung Jawab Yayasan MBN Yunita membantah pihak Ira tidak dibayar. 

    Yunita mengklaim telah membayarkan kewajiban kepada Ira. Yunita juga mengatakan pihaknya memiliki bukti dan saksi mengenai pembayaran itu.

    ”Banyak yang hubungi saya hari ini. Tanyakan kembali, mana bukti dari dia yang belum dibayar. Kami punya bukti lengkap semua, dan kami punya banyak saksi,” kata Yunita.

    Sedangkan, Ira mengungkapan dirinya mitra dapur dari Yayasan MBN. 

    Ira sejak awal tak ragu untuk terlibat menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto, yakni program MBG.

    ”Saya berpikir, walaupun perjalanannya nanti tidak mungkin pemerintah memberikan sesuatu yang jadi masalah seperti ini. Saya pun sejak hari pertama pelaksanaan, banyak bicara dengan SPPG karena saya ditunjuk SPPG sebagai kepala dapur. Awalnya, saya tidak tahu bahwa kepala dapur itu tanggung jawabnya sejauh apa,” kata Ira.

    DAPUR MBG KALIBATA – Suasana Dapur MBG Kalibata Jakarta Selatan yang kini telah berhenti beroperasi pada Selasa (15/4/2025). (TribunJakarta.com/Annas Furqon Hakim)

    Salah satu bentuk tidak kooperatifnya SPPG, kata Ira, adalah tak ada respons serius dari pihak tersebut dalam menyelesaikan urusan administrasi keuangan. 

    Akibatnya, Ira tidak paham kewajiban administrasi yang harus dia penuhi agar haknya dapat dibayar oleh SPPG.

    ”Jadi, antara yayasan dan SPPG mengatur sendiri pertanggungjawaban semua dokumen. Saya dituntut kirim invoice-invoice, tapi invoice-nya selalu salah. Jadi, yang benar itu seperti apa, saya enggak tahu,” tuturnya.

    Diketahui, SPPG di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan memiliki luas 
    dapur mencapai 500 meter persegi.

    Dapur MBG ini dilengkapi peralatan memadai digunakan untuk memasak menu dalam program Makan Bergizi Gratis.

    Namun, seiring pelaksanaan program itu, terjadi persoalan teknis dan administratif yang membebani pihak dapur tanpa koordinasi yang jelas dari pelaksana lapangan.

    Mitra Dapur MBG di Kalibata, Ira Mesra Destiawati menjelaskan, awalnya dirinya hanya berpikir untuk menyukseskan program andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini, dalam pengadaan makan bergizi gratis.

    “Jadi, saya berpikir perjalanannya nanti enggak mungkin pemerintah itu memberikan sesuatu yang jadi masalah seperti ini,” ujar Ira, dalam konferensi pers di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

    Wanita berhijab itu mengaku, dirinya ditunjuk menjadi kepala dapur SPPG di Kalibata, tetapi sejak awal tidak ada penjelasan rinci mengenai tanggung jawab sebagai kepala dapur. 

    “Ya sudah, kami kemudian menyediakan makan sampai dengan ke sekolah-sekolah yang ditunjuk, yaitu ada 19 sekolah,” kata dia.

    Dalam proses penyediaan makan bergizi gratis ini, ia sampai memikirkan penyediaan bahan pangan, proses pengolahan atau memasak hingga proses pendistribusian makanan.

    Ira juga mendapat informasi terjadinya perubahan mendadak terkait harga dan porsi makanan. 

    “Tiba-tiba di dalam perjalanan, ada perubahan harga. Awalnya semua anak mendapat jatah Rp15.000, tapi tiba-tiba dibedakan, anak PAUD hingga kelas 3 SD hanya Rp13.000, sementara kelas 4 hingga 6 tetap Rp15.000. Tapi kami tidak diberi tahu bahwa porsinya harus disesuaikan,” jelasnya.

    Bila terjadi kekurangan, Ira mengaku bahwa dirinya serta staf dapur mendapatkan teguran keras.

    “Saya tuh dihina secara fisik, dalam bentuk WA bahwa ‘Bu Ira tidak punya kompeten, tidak bisa membedakan antara beras sama pasir. Jadi harus belajar lebih cara buang airnya. Kenapa larinya ke fisik,” tuturnya.

    Masalah lain muncul saat pencairan dana. Ia menyebut pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) ditransfer ke rekening yayasan tanpa penjelasan. 

    “Kami baru tahu setelah menanyakan langsung. Yayasan mengakui uangnya sudah cair, tapi belum jelas perhitungannya. Kami diminta terus mengirim invoice, tapi tidak ada yang dianggap benar,” katanya.

    “Saya merasa sangat dizalimi. Padahal saya sudah bekerja siang malam demi anak-anak bisa makan dengan layak. Saat test food, kami dipuji. Tapi setelah itu, kami malah diperlakukan semena-mena.”

    Ia berharap BGN bisa mengevaluasi yayasan dan SPPG yang ditunjuk, serta memberikan perlindungan kepada mitra dapur. 

    “Saya masih ingin terlibat dalam program ini karena kontraknya lima tahun. Tapi saya ingin ada keadilan dan perlindungan. Jangan sampai mitra seperti saya menjadi korban sistem yang tidak transparan.”

    Ira juga berharap agar pihak BGN bersikap lebih peka terhadap pelaksanaan di lapangan. 

    “Program ini sangat baik, sayang jika tidak dijalankan dengan hati dan tanggung jawab. Semoga ada solusi terbaik untuk semua pihak.”

    Analisa Pengamat

    Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga mengatakan audit diperlukan agar persoalan kerugian Ira Mesra Destiawati dapat diungkap. 

    Setidaknya Yayasan SPPG bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Ira Mesra Destiawati.

    “Kasus tersebut juga sebagai evaluasi bagi BGN agar lebih terbuka dalam kerjasama dengan mitra. BGN harus dapat menjelaskan mekanisme kerjasama dengan mitra kepada masyarakat. Dengan penjelasan yang detail semua mitra akan mengetahui hak dan kewajibannya,” ucap Jamil, Rabu (16/4/2025).

    Jamil mengatakan, jika hal itu dilakukan dengan benar, maka kasus seperti yang dialami Ira Mesra Destiawati tidak akan terjadi. 

    “Untuk itu, BGN harus tegas dan lebih terbuka terkait kerjasama dengan mitra,” ucapnya.

    (TribunJakarta.com/Kompas/Wartakotalive)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Menteri Loyalis Jokowi Bahayakan Presiden Prabowo

    Menteri Loyalis Jokowi Bahayakan Presiden Prabowo

    GELORA.CO – Kelakuan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang kerap menemui sekaligus menerima arahan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi berpeluang membahayakan jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Sebab hal itu menguatkan dugaan bahwa Jokowi masih bekerja di belakang layar dalam menggerakkan roda pemerintahan Presiden Prabowo.

    Demikian analisa pengamat komunikasi kolitik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Rabu 16 April 2025. 

    “Ini tentunya sangat membahayakan pemerintahan Prabowo. Prabowo akan sulit menuntaskan program kerjanya karena para menterinya tidak fokus,” kata Jamiluddin.

    Di sisi lain, Jamiluddin juga berpandangan bahwa para menteri di Kabinet Merah Putih terkesan memiliki dua pimpinan.

    “Kalau hal itu yang terjadi, maka ada dua matahari atau nakhoda dalam pemerimtahan Prabowo. Hal ini tentu preseden buruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Jamiluddin. 

    Atas dasar itu, Jamiluddin menilai Presiden Prabowo harus berani dan tegas dalam mendisiplinkan para menterinya di kabinet. 

    “Para menteri tersebut selayaknya dievaluasi,” pungkasnya.

    Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih silih berganti datang ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. 

    Mulai dari Menko Pangan, Zulkifli Hasan; hingga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia; Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. 

    Sementara itu, dua menteri dalam hal ini Sakti Wahyu Trenggono dan Budi Gunadi Sadikin masih memanggil Jokowi sebagai “bos”. 

    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono. 

    Setelah Trenggono, Budi Gunadi yang bersilaturahmi dengan Jokowi pun turut memanggilnya sebagai bos. 

    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan,” kata Budi.

  • Menteri yang Menganggap Jokowi Bos Layak Ditendang dari Kabinet Prabowo

    Menteri yang Menganggap Jokowi Bos Layak Ditendang dari Kabinet Prabowo

    GELORA.CO – Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai para menteri era Prabowo Subianto yang menganggap bahwa Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai bos, pantas dicopot dari jabatan di Kabinet Merah Putih.

    “Layak ditendang dari Kabinet Prabowo Subianto,” kata Jamiluddin melalui layanan pesan, Minggu (13/4).

    Pengamat dari Universitas Esa Unggul itu mengatakan pernyataan menteri yang menilai Jokowi sebagai bos sama aja tak menganggap posisi Prabowo di kursi Presiden RI.

    “Para menteri tersebut tak pantas lagi bersama Prabowo karena bosnya Joko Widodo. Ini artinya, para menteri itu tidak mengangap Prabowo sebagai bosnya,” kata dia.

    Jamiluddin mengatakan para menteri yang bilang Jokowi sebagai bos secara formal ialah bawahan Prabowo di kabinet.

    Oleh karena itu, kata dia, para menteri seharusnya bisa menghormati status Prabowo yang menjadi pemimpin. 

    “Ini artinya, Prabowo seharusnya menjadi bos para menteri tersebut,” ujar Jamiluddin.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bersilaturahmi ke kediaman Presiden ketujuh RI Jokowi, di Solo, Jawa Tengah, Jumat (11/4).

    Trenggono dan BGS sapaan Budi Gunadi Sadikin menyebut Jokowi sebagai bos setelah kedua tokoh selesai bersilaturahmi.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono saat diwawancarai awak media usai pertemuan dengan Jokowi, Jumat. 

  • Kata Fahri Hamzah dan Denny Siregar Soal Pertemuan Prabowo-Megawati, Jokowi Kena Sindir

    Kata Fahri Hamzah dan Denny Siregar Soal Pertemuan Prabowo-Megawati, Jokowi Kena Sindir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati, Senin (7/4/2025) malam di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, sekitar 1,5 jam menunjukkan hubungan keduanya selama ini baik-baik saja dan bersahabat. Sehingga pertemuan tersebut, bisa dikatakan pertemuan keluargaan dan keakraban.

    Sejumlah tokoh menyambut positif pertemuan dua tokoh politik yang sudah dinantikan sejak sebelum dan sesudah Pemilihan Presiden 2024.

    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah mengaku senang kedua pemimpin bangsa itu bertemu.

    “Senang sekali melihat dua sahabat lama bertemu. Tidak saja 2 sahabat tapi dua pemimpin bangsa. Sehat selalu ibu Mega dan Pak Prabowo,” cuit Fahri Hamzah lewat akun X pribadinya, dikutip pada Rabu (9/4/2025).

    Berbeda dengan Fahri Hamzah, pegiat media sosial Denny Siregar justru punya pandangan berbeda. Ia menyindir Joko Widodo.

    “Dengar2 ada yg marah besar ketika dua pemimpin partai ketemuan,” kata Denny.

    Sementara itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga menilai pertemuan tertutup itu bisa jadi dimaknai sebagai upaya menjaga perasaan Joko Widodo. Prabowo tak ingin dinilai menjauhi Jokowi.

    Pertemuan yang berlangsung senyap tanpa liputan media maupun penjelasan ke publik dianggap sebagai upaya Prabowo menjaga keseimbangan antara Jokowi dan Megawati.

    “Hal itu dilakukan karena Prabowo penganut politik akomodatif. Prabowo ingin menjaga harmoni dengan merangkul semua tokoh nasional, termasuk Megawati dan Jokowi,” tuturnya.

  • Pertemuan Senyap dengan Megawati, Presiden Prabowo Jaga Perasaan Jokowi – Halaman all

    Pertemuan Senyap dengan Megawati, Presiden Prabowo Jaga Perasaan Jokowi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan menggelar pertemuan tertutup di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (7/4) malam. 

    Hingga kemarin baik dari kubu Partai Gerindra maupun PDIP tak memberikan keterangan resmi mengenai pertemuan tersebut. 

    Termasuk Prabowo yang menolak berkomentar ketika ditanya mengenai pertemuan senyapnya dengan Ketua Umum PDIP itu.

    Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menduga pertemuan senyap itu bisa jadi sebagai bentuk usaha Prabowo menjaga perasaan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). 

    “Pertemuan tertutup itu juga bisa jadi dimaknai sebagai upaya menjaga perasaan Joko Widodo. Prabowo tak ingin dinilai menjauhi Jokowi,” kata Jamiluddin, Selasa (8/4).

    Dia menilai pertemuan tertutup itu bisa untuk menjaga keseimbangan antara Jokowi dan Megawati. 

    Politik seperti ini, lanjut Jamiluddin, dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi hubungan Prabowo dengan Jokowi dan Megawati. 

    “Hal itu dilakukan karena Prabowo penganut politik akomodatif. Prabowo ingin menjaga harmoni dengan merangkul semua tokoh nasional, termasuk Megawati dan Jokowi,” ucap Jamiluddin.

    Pertemuan Prabowo dan Megawati disebut terkesan disembunyikan dan lebih politis. 

    Padahal, kata dia, pertemuan dua tokoh nasional itu seharusnya terbuka sebagaimana lazimnya di era demokrasi. 

    “Karena itu, pertemuan tersebut sebagai ajang bargaining. Megawati bisa saja menginginkan kader PDIP tidak di oyok-oyok, seperti yang dialami Sekjennya Hasto,” kata Jamiluddin.

    Hal senada dikatakan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. 

    Ia menilai bila kabar pertemuan antara Prabowo dan Megawati benar terjadi, itu menunjukkan adanya kerja sama politik antara PDIP dan Partai Gerindra. 

    Menurut Adi, pertemuan keduanya itu juga mempertegas hubungan antara Megawati dan Prabowo sebagai sahabat lama yang kini dapat bekerja sama secara politik. 

    Ia juga menyoroti pertemuan itu yang diduga dilakukan secara tertutup. Langkah itu mungkin diambil untuk menjaga perasaan pendukung Prabowo yang belum sepenuhnya menerima PDIP bergabung dalam pemerintahan. 

    Adi juga menyebut ada pihak yang tidak happy, yaitu pihak Solo. Pihak Solo  yang dimaksud adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    “Ya banyak pihak yang mengatakan bahwa salah satu pihak yang mungkin tidak happy dan tidak menerima jika PDIP menjadi bagian dari Prabowo adalah pihak Solo,” ujar Adi. 

    “Jadi wajar kalau kemudian dilakukan secara tertutup dan kemudian tidak ada yang memastikan bahwa tadi malam itu sudah terjadi pertemuan antara Prabowo dan Megawati,” imbuhnya.

    PRABOWO DAN MEGAWATI – Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, pada Senin (7/4/2025) malam, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Ketua Harian Gerindra sekaligus, Sufmi Dasco, menyatakan pertemuan kedua tokoh ini adalah silaturahmi Hari Raya Idul Fitri. (Istimewa)

    Adi menjelaskan dukungan PDIP terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo menjadi indikator kuat adanya kerja sama tersebut. 

    Ia mencontohkan dukungan terhadap kebijakan makan bergizi gratis (MBG), penundaan kenaikan tarif pajak, serta revisi Undang-Undang TNI. 

    “Saya kira PDIP menjadi partai politik paling terdepan yang memberikan dukungan politiknya ke Prabowo,” ujarnya.(tribun network/mam/dod)

  • Prabowo Diam-diam Bertemu Megawati, Pengamat Singgung Jokowi

    Prabowo Diam-diam Bertemu Megawati, Pengamat Singgung Jokowi

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan menggelar pertemuan tertutup.

    Menurut pengamat komunikasi politik dari Universtitas Esa Unggul, Esa M Jamiluddin Ritonga, pertemuan senyap ini dinilai sebagai bentuk menjaga perasaan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo. 

    “Pertemuan tertutup itu juga bisa jadi dimaknai sebagai upaya menjaga perasaan Joko Widodo. Prabowo tak ingin dinilai menjauhi Jokowi,” kata Jamiluddin Ritonga dikutip dari Metrotvnews. 

    Ia menilai pertemuan tertutup itu juga dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi hubungan Prabowo dengan Jokowi dan Megawati. 
     

    “Hal itu dilakukan karena Prabowo penganut politik akomodatif. Prabowo ingin menjaga harmoni dengan merangkul semua tokoh nasional, termasuk Megawati dan Jokowi,” ucap Jamiluddin.

    Pertemuan Prabowo dan Megawati disebut terkesan disembunyikan dan lebih politis. Padahal, pertemuan dua tokoh nasional itu seharusnya terbuka sebagaimana lazimnya di era demokrasi.

    “Karena itu, pertemuan tersebut sebagai ajang bargaining. Megawati bisa saja menginginkan kader PDIP tidak dioyok-oyok, seperti yang dialami Sekjennya Hasto,” kata Jamiluddin.

    Menurut sumber Metrotvnews, Prabowo dan Megawati dikabarkan bertemu Senin malam, 7 April 2025 di kediaman Megawati. Namun, belum diketahui berapa lama pertemuan berlangsung.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan menggelar pertemuan tertutup.
     
    Menurut pengamat komunikasi politik dari Universtitas Esa Unggul, Esa M Jamiluddin Ritonga, pertemuan senyap ini dinilai sebagai bentuk menjaga perasaan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo. 
     
    “Pertemuan tertutup itu juga bisa jadi dimaknai sebagai upaya menjaga perasaan Joko Widodo. Prabowo tak ingin dinilai menjauhi Jokowi,” kata Jamiluddin Ritonga dikutip dari Metrotvnews. 

    Ia menilai pertemuan tertutup itu juga dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi hubungan Prabowo dengan Jokowi dan Megawati. 
     

     
    “Hal itu dilakukan karena Prabowo penganut politik akomodatif. Prabowo ingin menjaga harmoni dengan merangkul semua tokoh nasional, termasuk Megawati dan Jokowi,” ucap Jamiluddin.
     
    Pertemuan Prabowo dan Megawati disebut terkesan disembunyikan dan lebih politis. Padahal, pertemuan dua tokoh nasional itu seharusnya terbuka sebagaimana lazimnya di era demokrasi.
     
    “Karena itu, pertemuan tersebut sebagai ajang bargaining. Megawati bisa saja menginginkan kader PDIP tidak dioyok-oyok, seperti yang dialami Sekjennya Hasto,” kata Jamiluddin.
     
    Menurut sumber Metrotvnews, Prabowo dan Megawati dikabarkan bertemu Senin malam, 7 April 2025 di kediaman Megawati. Namun, belum diketahui berapa lama pertemuan berlangsung.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Jokowi Bilang Hubungannya dengan Megawati Baik-baik saja, Pengamat: Bertolak Belakang dari Kenyataan – Halaman all

    Jokowi Bilang Hubungannya dengan Megawati Baik-baik saja, Pengamat: Bertolak Belakang dari Kenyataan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pernyataan Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut hubungannya dengan Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri dan putrinya, Puan Maharani baik-baik saja menjadi sorotan.

    Ucapan itu dinilai bertolak belakang dari kenyataan.

    Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan nyatanya Megawati selaku Ketua Umum PDIP telah memecat Jokowi dari kader PDIP.

    “Klaim Jokowi, khususnya dengan Megawati, tampaknya bertolak belakang dengan realitas sebenarnya. Sebab, kalau hubungannya baik-baik saja, tentu Megawati tidak memecat Jokowi sebagai kader PDIP dengan tidak hormat,” ujar Jamiluddin saat dikonfirmasi, Sabtu (22/3/2025).

    Jamiluddin mengatakan indikasi lainnya juga terlihat dari Megawati yang setiap pidato selalu menyerang Jokowi. Serangan itu meskipun tidak secara langsung ditujukan kepada Jokowi.

    “Namun orang yang mendengarkannya tahu bahwa pesan pidato Megawati ditujukan kepada Jokowi,” jelasnya.

    Sama halnya dengan hubungan Jokowi dan Puan Maharani yang juga Ketua DPP PDIP. Menurutnya, hubungan keduanya juga tidak dalam kondisi baik-baik saja.

    “Hanya saja Puan tidak menunjukkan lebih frontal seperti yang ditunjukkan ibunya Megawati. Puan dalam berpolitik kiranya lebih mengikuti langgam ayahandanya Taufik Kiemas. Meski pun ia tak suka, tapi tidak dipertontonkan di depan umum ungkapnya.

    Ia menjelaskan Puan tidak frontal dalam berpolitik. Ketua DPR RI itu dipermukaan cenderung berpolitik akomodatif dan terkesan berupaya merangkul, termasuk terhadap lawan politiknya.

    Karena itu, lanjut dia, dipermukaan bisa saja hubungan Jokowi dengan Puan tampak seolah baik-baik saja. Akan tetapi, realitasnya justru menunjukkan sebaliknya.

    “Jadi, hubungan Jokowi dengan Megawati dan Puan bukan baik-baik saja. Hubungan mereka justru semakin hangat, seperti barah yang kapan saja bisa terbakar. Hubungan Jokowi, terutama dengan Megawati sudah seperti patah arang. Karena itu, sudah sulit untuk disambung kembali,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden ke-7 RI Jokowi Widodo bicara soal dirinya kemungkinan bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu dikatakan Jokowi seusai menghadiri buka bersama dengan jajaran DPP Partai NasDem di NasDem Tower.

    Awalnya Jokowi ditanya soal kehangatan hubungan dengan PDIP pasca memanasnya situasi belakangan ini.

    “Hubungannya memang hangat betul, emang hangat, dengan Mba Puan hangat,” kata Jokowi kepada wartawan, Jumat (21/3/2025).

    Setelah itu, Jokowi menjawab apakah ada kemungkinan bertemu dengan Megawati setelah hari ini duduk satu meja dengan Puan.

    “Ya belum (ada rencana), tapi ke depan saya kira akan baik baik saja,” tandasnya.

  • PDIP Dinilai Sudah Mandul karena tak Mampu Ambil Peran Oposisi saat Pembahasan RUU TNI – Halaman all

    PDIP Dinilai Sudah Mandul karena tak Mampu Ambil Peran Oposisi saat Pembahasan RUU TNI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Manuver PDI Perjuangan (PDIP) yang tidak mengambil sikap oposisi dalam pembahasan Revisi Undang-undang (RUU) nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai kritik. 

    Partai berlambang banteng itu dinilai sudah mandul.

    Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan PDIP merupakan satu-satunya partai politik (parpol) yang mengambil sikap di luar pemerintahan. 

    Karena itu, kata dia, seharusnya PDIP bisa mengambil sikap untuk menjadi oposisi dalam RUU TNI. 
    Namun yang terjadi sebaliknya, kader PDIP, Utut Adianto, yang menjadi Ketua Panja RUU TNI, justru hanya membela kepentingan pemerintah.

    “Kehadiran Utut Adianto sebagai pimpinan rapat seharusnya dapat menyalurkan kepentingan masyarakat sehingga kepentingannya terakomodir dalam RUU TNI. Namun hal itu justru tidak terlihat. Utut Adianto justru terkesan membela kepentingan pemerintah,” ujar Jamiluddin saat dikonfirmasi, Rabu (19/3/2025).

    Ia menyampaikan masalah ini mengindikasikan PDIP hanya terkesan sebagai bagian dari unsur pemerintah. 

    Menurutnya, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu sepenuhnya mendukung kepentingan pemerintah.

    “Dalam situasi demikian, PDIP sudah tidak lagi menjalankan sebagai partai oposisi. PDIP tidak lagi menjadi perpanjangan tangan rakyat,” ungkapnya.

    Sebagai negara demokrasi, kata Jamiluddin, terasa aneh bila tidak ada partai oposisi. 

    Sebab, tak lazim negara demokrasi tanpa partai oposisi.

    Tanpa oposisi, ia menyampaikan Indonesia akan kehilangan makna demokrasi. 

    Selain itu, tidak akan ada lagi kontrol dari partai politik terhadap pemerintah.

    “Padahal, negara tanpa partai oposisi umumnya terjadi di negara sistem otoriter. Hal itu layaknya seperti Indonesia di era Orla dan Orba,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia mengatakan kondisi ini membuktikan demokrasi di Indonesia dalam kondisi bahaya. 
    Karena itu semua kekuatan sipil harus bersatu untuk tetap menghidupkan kontrol terhadap pemerintah.

    “Kekuatan sipil harus bersatu menggantikan peran PDIP yang mandul. Peran itu diperlukan untuk menyelamatkan demokrasi di tanah air,” pungkasnya.

    Komisi I DPR RI sendiri sudah menyepakati Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) dibawa ke rapat paripurna guna disahkan menjadi undang-undang.

    Keputusan ini diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah yang digelar di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Selasa (18/3/2025).

    Seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuan terhadap rancangan revisi UU TNI ini. 

    DPR RI rencananya akan menggelar rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Kamis (20/3/2025) besok.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono mengatakan, paripurna pengesahan akan digelar setelah dalam pembahasan tingkat I seluruh fraksi menyatakan setuju.

    “Jadi RUU TNI sudah rampung tinggal dibawa di tahap II yaitu akan dibacakan di paripurna yang Insya Allah dijadwalkan besok ya,” kata Dave di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Namun Dave mengaku belum menerima undangan rapat paripurna pengesahan revisi UU TNI.

    Saat ini, pihaknya tengah menunggu keputusan rapat badan musyawarah (Bamus) DPR.

    “Tetapi sementara undangannya saya belum terima, tinggal tunggu keputusan Bamus untuk memutuskan rapat apakah besok dan jam berapa,” ujarnya.

    Pengesahan revisi UU TNI dalam rapat paripurna DPR yang dijadwalkan besok juga dibenarkan anggota Komisi I, Anton Sukartono Suratto.

    “Insya Allah (besok),” kata Anton saat dikonfirmasi terpisah.