Xcloud.id

Tag: Jamiluddin Ritonga

  • Jokowi Dinilai Melecehkan Forum Purnawirawan TNI Setelah Lempar Tuduhan Ini

    Jokowi Dinilai Melecehkan Forum Purnawirawan TNI Setelah Lempar Tuduhan Ini

    GELORA.CO – Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai tudingan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang bilang ada agenda besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka tak punya dasar kuat.

    “Tak mendasar dan tendensius,” kata dia kepada awak media, Rabu (16/7).

    Pengamat dari Universitas Esa Unggul membeberkan sejumlah hal sehingga menilai tudingan Jokowi tendensius.

    Pertama, kata Jamiluddin, persoalan ijazah palsu sudah mengemuka saat Jokowi masih menjabat Presiden RI.

    Namun, kata dia, kekuataan politik Jokowi ketika menjabat Presiden RI begitu kuat, sehingga elemen masyarakat tak bersuara kuat.

    “Setelah Jokowi lengser, elemen yang mempersoalkan ijazah palsu tidak berubah,” ujar Jamiluddin.

    Dia mengatakan pemain utama dari isu ijazah palsu orang yang sama, yakni kubu Roy Suryo dan kawan-kawan.

    Menurut dia, masih samanya pemain dalam isu ijazah palsu menandakan tak terjadi penggelembungan kekuatan.

    “Kalau ada penggelembungan kekuatan yang muncul, barulah ada indikasi ada kekuatan besar yang akan merusak reputasi Jokowi,” ujarnya.

    Kedua, kata Jamiluddin, usulan pemakzulan Gibran datang dari Forum Purnawirawan TNI yangtidak punya ambisi politik.

    Menurut dia, kelompok tersebut hanya ingin bangsa dan negara ini berjalan dalam koridor hukum.

    “Para purnawirawan juga elemen masyarakat yang punya integritas, karena itu, mereka tidak akan mudah diperalat oleh pihak mana pun,” katanya.

    Jamiluddin menilai Jokowi meremehkan para purnawirawan TNI ketika menuding ada kekuatan besar di balik isu pemakzulan Gibran.

    “Kalau Jokowi menuding ada kekuatan besar di balik usulan pemakzulan Gibran, berarti Jokowi tak memahami dan meremehkan integritas purnawirawan terhadap bangsa dan negara,” ungkap mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.

    Jamiluddin menilai Forum Purnawirawan TNI ingin masa depan bangsa dan negara lebih positif ketika mengusulkan pemakzulan.

    “Jadi, sungguh naif kalau ada tuduhan bahwa ada kekuatan besar yang dapat menyetir mereka. Ini terkesan meremehkan integritas purnawirawan TNI,” katanya.

    Jamiluddin menyarankan Jokowi bisa menyampaikan bukti ketika menuduh ada kekuatan besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.

    “Dengan begitu, Jokowi tidak dinilai menyebarkan rumor. Ini tentu sangat potensial memecah keutuhan bangsa,” katanya.

  • Prabowo Harus Perintahkan Tito Batalkan Kepmendagri soal Empat Pulau

    Prabowo Harus Perintahkan Tito Batalkan Kepmendagri soal Empat Pulau

    GELORA.CO -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian harus bertanggung jawab atas dampak upaya pemindahan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut). 

    Terlebih pemindahan kepemilikan empat pulau itu terkesan sepihak karena tidak melibatkan Aceh. 

    Empat pulau yang dipindahkan adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.

    “Pengalihan empat pulau itu telah membuat gesekan antara warga Aceh dan Sumut. Padahal selama ini warga dua provinsi itu hidup damai,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Senin 16 Juni 2025. 

    Atas dasar itu, Jamiluddin berpandangan, untuk mencegah konflik lebih luas, Presiden Prabowo Subianto harus segera memerintahkan Mendagri Tito Karnavian untuk membatalkan keputusannya tersebut. 

    “Hanya dengan membatalkan keputusan pengalihan empat pulau tersebut, ekskalasi amarah warga Aceh dapat diredakan,” kata Jamiluddin. 

    Bahkan, Jamiluddin menyarankan Presiden Prabowo untuk mengevaluasi Mendagri Tito dalam rangka mencegah potensi konflik horizontal terjadi. 

    “Presiden Prabowo juga harus mengevaluasi Tito sebagai Mendagri,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Nelayan dari Kabupaten Aceh Singkil, yang tergabung kedalan gerakan aliansi nelayan Aceh Singkil (Ganas) mengancam bakal melakukan patroli atau sweeping di wilayah empat pulau Aceh yang pindahkan ke Sumut. 

    Sweeping dilakukan untuk mempertahankan empat pulau Aceh yang sebelumnya masuk wilayah administratif Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, namun saat ini sudah beralih ke wilayah Tapanuli Tengah (Tapteng), Provinsi Sumatera Utara berdasarkan keputusan menteri dalam negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138/2025.

    “Langkah ini untuk memastikan nelayan dari Tapanuli Tengah (Tapteng) Sumatera Utara tidak masuk melakukan aksi penangkapan ikan di empat pulau ini,” tegas Ketua gerakan aliansi nelayan Aceh Singkil (Ganas), Rahmi Yasir, Jumat 13 Juni 2025

  • Kader PSI Sebut Jokowi Memenuhi Syarat Jadi Nabi, Jamiluddin Ritonga Sarankan Cek Kesehatan Jasmani dan Rohani

    Kader PSI Sebut Jokowi Memenuhi Syarat Jadi Nabi, Jamiluddin Ritonga Sarankan Cek Kesehatan Jasmani dan Rohani

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka yang menyebut mantan Presiden RI, Joko Widodo memenuhi syarat menjadi nabi terus menuai sorotan tajam.

    Sorotan salah satunya datang dari pengamat politik, Jamiluddin Ritonga. Dia menilai pernyataan politikus PSI, yang menyamakan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai nabi ialah ciri orang yang suka mengultuskan figur.

    Dia menilai orang yang suka mengultuskan figur tentu punya penilaian yang tak rasional, sehingga publik selayaknya menyueki.

    “Orang yang suka mengultuskan seseorang tentu tipikal orang irasional. Oleh karena itu, penilaian orang seperti ini tak perlu dihiraukan,” kata Jamiluddin melalui layanan pesan, Kamis (12/5).

    Pengamat dari Universitas Esa Unggul itu juga mengatakan orang yang mengultuskan figur perlu dicek kesehatan jasmani dan rohani. “Sebab, orang yang normal tidak akan menyamakan Jokowi dengan nabi,” kata Jamiluddin.

    Terlebih lagi, lanjut dia, Jokowi hingga saat ini sosok kontroversial. Dalam banyak hal disebut sebagai figur antagonis.

    “Jadi, penilaian irasional semacam itu akan terus bermunculan bila di negeri ini banyak yang asal bapak senang atau ABS,” ungkapnya.

    Sebelumnya, kader PSI Dedy Nur Palakka yang menyebut Presiden ketujuh RI Jokowi memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi.

    Dedy dalam tulisannya di media sosial X mengeklaim bahwa Jokowi itu sosok yang memenuhi syarat menjadi nabi.

    “Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat, cuma sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat,” demikian Dedy menuliskan di X seperti dikutip Kamis. (fajar)

  • Samakan Jokowi dengan Nabi, Kader PSI Orang yang Irasional

    Samakan Jokowi dengan Nabi, Kader PSI Orang yang Irasional

    GELORA.CO -Pernyataan Politikus PSI Dedy Nur Palakka lewat cuitannya di akun media sosial X, platform yang sebelumnya dikenal Twitter @Dedynurpalakka yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah memenuhi syarat untuk menjadi nabi, menuai kritik. 

    Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga berpandangan bahwa Politikus PSI yang menyamakan Jokowi adalah orang yang irasional.

    “Orang yang suka mengkultuskan seseorang tentu tipikal orang irasional. Karena itu, penilaian orang seperti ini tak perlu dihiraukan,” tegas Jamiluddin kepada wartawan, Kamis 12 Juni 2025. 

    Atas dasar itu, Jamiluddin menilai Politikus PSI tersebut perlu dicek kejiwaannya. Sebab, Jokowi yang notabene manusia biasa malah disamakan dengan nabi.

    “Bahkan orang seperti itu perlu di cek kesehatan jasmani dan rohaninya. Apalagi Jokowi hingga saat ini sosok kontroversial. Bahkan Jokowi dalam banyak hal disebut sosok antagonis,” kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini. 

    Di sisi lain, Jamiluddin menyebut tipikal politikus seperti Dedy Nur Palakka biasanya cenderung asal bapak senang (ABS). Sehingga rasionalitas dikesampingkan dan puja-puji yang selalu mereka elu-elukan. 

    “Jadi, penilaian irasional semacam itu akan terus bermunculan bila di negeri ini banyak yang asal bapak senang (ABS). Sosok seperti ini umumnya penjilat dan pernyataannya selayaknya dianggao angin lalu,” pungkasnya.

    Sebelumnya, akun centang biru Politikus PSI Dedy Nur Palakka @DedynurPalakka pada 9 Juni 2025 lalu meretweet cuitan dari The Last Dodo @bengkel dodo dengan komentar “Mantan Presiden Indonesia yang paling dekat dengan Rakyat namanya” cuit DedynurPalakka. 

    Kemudian, cuitan Dedy Nur tersebut dibalas oleh akun @Marquez_93 “Hadeh ngetag Jokowi lagi, kok nggak ketika ketemu sekalian lu jilat kaki Jokowi Bro.”

    “@jokowi presiden terbaik yang pernah dilahirkan oleh Indonesia ?? Iyakan bang @alisyarief ??,” timpal Dedy Nur lagi. 

    Lalu, cuitan Dedy Nur tersebut dibalas oleh akun @okedahcoy “Ada yang koordinir”.

    Seperti tak terima dengan kicauan tersebut, Dedy Nur pun kembali membalasnya “Ngga ada, rakyat datang dengan sadar ? fakta seperti ini yang agak susah diterima oleh akal Anda dkk. Tapi tidak mengapa, itu biasa dalam arena politik yang penuh dengan persepsi terbolak balik ?,” balas Dedy Nur. 

    Lalu, akun Binsar Panjaitan pun membalas kicauan Dedy Nur “Lama-lama jokowi jadi dukun pesugihan. Di saat rakyat sulit dapat duit/kerja lihat muka Jokowi jadi gampang hidupnya,” tegas @HalomoanHa91790.

    Sontak, Dedy Nur pun membalasnya dengan menyamakan Jokowi seperti nabi. “Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat, cuman sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat. Sementara di dunia lain masih ada saja yang tidak siap dengan realitas bahwa tugas kenegaraan beliau sudah selesai dengan paripurna ?,” cuitnya

  • Berideologi Nasionalis, Jokowi Tidak Cocok Pimpin PPP

    Berideologi Nasionalis, Jokowi Tidak Cocok Pimpin PPP

    GELORA.CO -Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dianggap tidak cocok menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lantaran memiliki ideologi nasionalis bukan religius.

    Hal itu disampaikan analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga tentang peluang Jokowi menjadi ketua umum PPP.

    “Jokowi yang nasionalis tentu tak sejalan dengan PPP yang menganut religius,” kata Jamiluddin kepada RMOL, Minggu 8 Juni 2025.

    “Perbedaan ideologis itu tentu aneh bila Jokowi memimpin PPP,” sambungnya.

    Ia menambahkan, jika Jokowi menerima panggilan menjadi ketua umum PPP, maka bisa jadi akan muncul penilaian publik bahwa Presiden RI periode 2014-2024 itu mengambil jabatan yang tidak sesuai ideologinya.

    “Jokowi akan dinilai sosok yang menerima jabatan apa saja tanpa melihat kesesuaiannya,” tutupnya

  • Jokowi Harusnya Tahu Diri Sudah Terlalu Tua bagi PSI

    Jokowi Harusnya Tahu Diri Sudah Terlalu Tua bagi PSI

    GELORA.CO -Presiden ke-7 RI Joko Widodo dinilai tidak cocok jika menjadi Ketua Umum PSI. Pasalnya, partai yang masih dipimpin Kaesang Pangarep itu identik dengan anak muda.

    Hal ini disampaikan analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga merespons pernyataan Jokowi yang lebih tertarik masuk PSI meski masuk bursa calon Ketua Umum PPP.

    “Sebagai partai orang muda, idealnya PSI juga dipimpin orang muda,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 8 Juni 2025.

    Menurutnya, aneh Jokowi yang sudah tidak lagi muda memimpin partai yang mayoriyas digawangi anak muda.

    “Jadi, kalau Jokowi memimpin PSI tentu aneh. Sebab, PSI partai anak muda yang dipimpin orang ini. Kalau terjadi tentu paradoks bagi PSI,” ujarnya.

    Ia menambahkan, Jokowi mesti sadar diri sudah tidak muda lagi, dan legawa menempatkan anak muda menjadi Ketum PSI.

    “Karena itu, idealnya PSI dipimpin orang muda. Jokowi sebaiknya tahu diri bahwa dirinya tak pantas memimpin PSI,” tutupnya.

  • Jokowi Lebih Pilih Gabung PSI, Ini Respons PPP – Page 3

    Jokowi Lebih Pilih Gabung PSI, Ini Respons PPP – Page 3

    Sebelumnya, Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai, pernyataan Joko Widodo di PSI saja daripada di PPP tentu sangat masuk akal, sebab ideologi PSI lebih cocok dengan Jokowi daripada PPP.

    “Di PSI, ideologi Jokowi setidaknya relatif sama. Jokowi dan PSI sama-sama menganut nasionalis. Berbeda halnya bila Jokowi di PPP. Jokowi yang nasionalis tentu tak sejalan dengan PPP yang menganut religius,” kata Jamiluddin saat dikonfirmasi, Sabtu (7/5/2025).

    Menurut Jamiluddin, adanya perbedaan ideologis itu tentu aneh bila Jokowi memimpin PPP. “Jokowi akan dinilai sosok yang menerima jabatan apa saja tanpa melihat kesesuaiannya,” kata dia.

    Meski ada kesamaan ideologi dengan PSI, namun Jamiluddin menilai faktor usia membuat Jokowi masing kurang cocok memimpin PSI.

    “Meskipun Jokowi secara ideologis cocok memimpin PSI, namun dilihat dari usia tetap saja dinilai tak cocok memimpin PSI. Sebagai partai orang muda, idealnya PSI dipimpin orang muda,” ucapnya.

     

  • Presiden Prabowo Singgung Ijazah Palsu Jokowi di Sidang Kabinet, Jamiluddin Ritonga Bilang Publik Terkejut

    Presiden Prabowo Singgung Ijazah Palsu Jokowi di Sidang Kabinet, Jamiluddin Ritonga Bilang Publik Terkejut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sidang Kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bersama menteri dan kepala lembaga Pada Senin (5/5), menuai sorotan. Sorotan salah satunya datang dari pengamat politik, Jamiluddin Ritonga.

    Dia menyoroti sidang kabinet yang dipimpin Prabowo justru ikut menyinggung persoalan atau polemik tudingan ijazah palsu Jokowi. Padahal, masalah itu merupakan kasus individu dan tidak berkaitan dengan masalah negara.

    Jamiluddin mengatakan publik tentu terkejut saat Presiden RI Prabowo Subianto memakai momen Sidang Kabinet untuk menyinggung kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Persoalan ijazah itu tak berkaitan dengan persoalan bangsa, karena itu, tak ada urgensinya hal demikian dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna,” kata dia melalui layanan pesan, Selasa (6/5).

    Jamiluddin mengatakan Sidang Kabinet sering kali digunakan membahas persoalan penting bangsa sampai program strategis masional. “Termasuk, tentunya perlunya koordinasi untuk melaksanakan program-program strategis,” ujarnya.

    Jamiluddin melanjutkan langkah membahas kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi saat Sidang Kabinet mengesankan hal itu sebagai persoalan bangsa.

    “Ijazah Jokowi seolah menjadi masalah besar bangsa Indonesia yang harus segera diatasi,” kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.

    Jamiluddin melanjutkan urusan bangsa sebenarnya kompleks dan seharusnya bisa masuk dibahas dalam Sidang Kabinet.

    Misalnya, kata dia, soal Makan Bergizi Gratis yang punya beberapa catatan, rupiah melemah, hingga ekonomi lesu.

  • 1 Aroma Politik di Balik Batalnya Mutasi TNI, Buntut Matahari Kembar? Nasional

    1 Aroma Politik di Balik Batalnya Mutasi TNI, Buntut Matahari Kembar? Nasional

    Aroma Politik di Balik Batalnya Mutasi TNI, Buntut Matahari Kembar?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Proses mutasi di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah mutasi jabatan perwira tinggi (pati) dibatalkan.
    Khususnya mutasi putra mantan Wakil Presiden RI,
    Try Sutrisno
    , yakni Letjen TNI
    Kunto Arief Wibowo
    dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
    Pembatalan ini menimbulkan spekulasi politik, terlebih karena dikaitkan dengan posisi Presiden
    Prabowo Subianto
    , yang disebut-sebut memiliki pengaruh besar terhadap pembatalan mutasi tersebut.
    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerbitkan surat keputusan mutasi terhadap ratusan perwira tinggi. Namun, selang sehari, keputusan tersebut diralat.
    Dalam surat baru, tujuh nama yang sebelumnya dimutasi, termasuk Kunto, tidak lagi tercantum, sehingga memunculkan dugaan adanya tarik-menarik kepentingan di balik tubuh TNI.
    Isu “matahari kembar” yang sebelumnya sempat mencuat saat transisi pemerintahan dari Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    (Jokowi) ke Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan.
    Banyak pihak menilai pembatalan mutasi ini mempertegas adanya campur tangan politik dalam struktur militer, dan Prabowo digadang-gadang tengah menunjukkan otoritasnya sebagai Presiden.
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi menegaskan bahwa ralat mutasi ini bukan karena tekanan atau pengaruh dari pihak eksternal, apalagi politik.
    Kristomei menepis anggapan bahwa mutasi dibatalkan karena keterlibatan ayah Letjen Kunto, Try Sutrisno, dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    “Mutasi ini tidak terkait dengan apa pun di luar dari organisasi TNI. Jadi ini sesuai dengan profesionalitas, proporsionalitas, dan memang kebetulan organisasi di saat ini,” ujar Kristomei, Jumat (2/5/2025).
    “Tidak terkait dengan misalnya, oh kemarin itu orangtuanya Pak Kunto, enggak ya, tidak ada kaitannya,” lanjut dia.
    Ia menyebutkan, keputusan tersebut sudah melalui mekanisme resmi dalam sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).
    Meski TNI membantah adanya pengaruh politik, sejumlah pengamat melihat pembatalan mutasi ini sebagai sinyal kuat dari Prabowo Subianto.
    Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, Prabowo ingin menunjukkan dirinya adalah presiden sebenarnya di balik pembatalan mutasi itu.
    Jamiluddin menduga, Prabowo tidak menginginkan Letjen Kunto dimutasi dari jabatan Pangkogabwilhan I sehingga TNI akhirnya memutuskan untuk membatalkan mutasi tersebut.
    “Secara politis, Presiden tampaknya tak menginginkan pergantian tersebut. Presiden tetap menginginkan Kunto Arief tetap pada jabatannya,” kata Jamiluddin kepada Kompas.com, Sabtu (3/5/2025).
    “Hal ini tentu melegakan, karena Prabowo sudah menunjukkan sebagai presiden sesungguhnya. Sikap dan ketegasan seperti ini memang yang diinginkan rakyat dari Prabowo,” ujar dia melanjutkan.
    Jamiluddin tidak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis karena terjadi tak lama setelah munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Try Sutrisno.
    Sedangkan, perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Jokowi, ayah Gibran Rakabuming.
    “Dekatnya waktu peristiwa politik itu dengan keluarnya penggantian jabatan Kunto Arief menguatkan spekulasi keputusan itu sangat politis,” kata Jamiluddin.
    Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, batalnya mutasi tujuh orang perwira tinggi TNI, termasuk Letjen Kunto, menandakan TNI mudah digoyahkan oleh urusan politik.
    Hasanuddin mengaku prihatin karena seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tidak dipengaruhi oleh persoalan politik.
    “Mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Ini preseden buruk bagi profesionalisme TNI,” kata Hasanuddin, Sabtu.
    “Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan karena permintaan pribadi,” imbuh dia.
    Politikus PDI-P ini menilai bahwa perubahan-perubahan SK (Surat Keputusan) yang cepat dan tidak konsisten ini mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.
    Purnawirawan TNI ini juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menurutnya tidak tegas dan konsisten dalam menjaga marwah institusi.
    “Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi. Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mutasi Letjen Kunto Arief Batal, Pengamat: Prabowo Tunjukkan Presiden Sesungguhnya

    Mutasi Letjen Kunto Arief Batal, Pengamat: Prabowo Tunjukkan Presiden Sesungguhnya

    Mutasi Letjen Kunto Arief Batal, Pengamat: Prabowo Tunjukkan Presiden Sesungguhnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, batalnya mutasi
    Letjen Kunto Arief Wibowo
    menunjukkan sikap Presiden
    Prabowo Subianto
    bahwa Prabowo adalah presiden yang sesungguhnya.
    Jamiluddin menduga, Prabowo tidak menginginkan Letjen Kunto dimutasi dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI sehingga TNI akhirnya memutuskan untuk membatalkan mutasi tersebut.
    “Secara politis, Presiden tampaknya tak menginginkan pergantian tersebut. Presiden tetap menginginkan Kunto Arief tetap pada jabatannya,” kata Jamiluddin kepada 
    Kompas.com
    , Sabtu (3/5/2025).
    “Hal ini tentu melegakan, karena Prabowo sudah menunjukkan sebagai presiden sesungguhnya. Sikap dan ketegasan seperti ini memang yang diinginkan rakyat dari Prabowo,” ujar dia melanjutkan.
    Jamiluddin tidak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis karena terjadi tak lama setelah munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia
    Try Sutrisno
    .
    Sedangkan, perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersam yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, ayah Gibran Rakabuming.
    “Dekatnya waktu peristiwa politik itu dengan keluarnya penggantian jabatan Kunto Arief menguatkan spekulasi keputusan itu sangat politis,” kata Jamiluddin.
    “Hal ini memunculkan spekulasi Jokowi masih kuat di tubuh TNI,” ujar dia melanjutkan.
    Ia pun berpandangan, faktor politik pula yang membuat akhirnya mutasi tersebut dibatalkan.
    Jamiluddin menduga, Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arief sehingga TNI membatalkan mutasi.
    “Bisa jadi Prabowo yang meminta langsung ke Panglima TNI agar jabatan Kunto Arief dikembalikan,” kata dia.
    Sebelumnya, TNI mengumumkan mutasi 237 pati TNI mutasi tujuh perwira tinggi (pati) diumumkan melalui Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tertanggal 29 April 2025, salah satu perwira yang dimutasi adalah Kunto.
    Namun, keesokan harinya, TNI membatalkan mutasi terhadap 7 orang pati TNI, termasuk Kunto, melalui SK Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.
    Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengeklaim pembatalan itu murni karena pertimbangan organisasi dan kebutuhan operasional di lapangan, terutama karena sejumlah perwira yang direncanakan untuk bergeser ternyata masih dibutuhkan di posisinya saat ini.
    “Karena pertimbangan, ada beberapa pati dalam rangkaian itu yang belum bisa bergeser, dihadapkan dengan tugas-tugas yang masih membutuhkan perwira tinggi tadi. Jadi tidak terkait dengan hal-hal lain,” ujar Kristomei, Jumat (2/5/2025).
    Kristomei membantah spekulasi yang menyebut pembatalan mutasi disebabkan oleh faktor politik, termasuk keikutsertaan Try Sutrisno dalam forum purnawirawan yang mendorong pemakzulan Gibran.
    “Mutasi ini tidak terkait dengan apapun di luar dari organisasi TNI. Jadi ini sesuai dengan profesionalitas, proporsionalitas, dan memang kebetulan organisasi di saat ini,” ujar Kristomei.
    “Tidak terkait dengan misalnya, oh kemarin itu orang tuanya Pak Kunto, enggak ya, tidak ada kaitannya,” kata dia melanjutkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.