Xcloud.id

Tag: Jamaluddin

  • Habib Bugak Asyi dan Teladan Ekosistem Ekonomi Wakaf Produktif

    Habib Bugak Asyi dan Teladan Ekosistem Ekonomi Wakaf Produktif

    Bisnis.com, JEDDAH — Dua abad sebelum gagasan kampung haji Indonesia di Makkah tercetus, orang Aceh sudah punya tempat berteduh di atas sebidang tanah milik sendiri di Tanah Suci. Ratusan tahun kemudian, sebidang tanah itu memberi manfaat dan senyum semringah bagi jemaah haji Tanah Rencong setiap tahun.

    Wajah-wajah semringah itu tampak pada suatu siang di Hotel Awqaf Al Mufti, Misfalah, Makkah, Arab Saudi, Jumat (23/5/2025). Wakaf produktif Habib Bugak mengalirkan manfaat yang tahun ini dinikmati oleh 4.738 jemaah haji asal Aceh, berupa uang saku sebesar 2.000 riyal Arab Saudi atau sekitar Rp8,6 juta.

    Tak hanya manfaat langsung yang diterima masyarakat Aceh, kemasyhuran wakaf Habib Bugak juga menyediakan teladan tentang bagaimana aset wakaf produktif digagas dan dikelola sampai jauh melampaui zamannya.

    Baitul Asyi atau yang dalam Bahasa Indonesia berarti Rumah Aceh, adalah wakaf yang diberikan Habib Abdurrahman bin Alwi alias Habib Bugak Asyi, khusus untuk jemaah haji asal Aceh. Saat ini, wakaf Baitul Asyi berwujud beberapa hotel di Makkah yang sebagian keuntungannya dibagikan setiap musim haji kepada jemaah asal Bumi Serambi Makkah.

    Habib Bugak datang ke Makkah sekitar 1.222 Hijriah atau 1809 Masehi dan membeli sebidang tanah di sekitar bukit Marwah dengan uang hasil patungan bersama saudagar dan masyarakat Aceh.

    Habib Bugak kemudian membangun rumah yang diwakafkan atau dapat digunakan sebagai tempat tinggal orang Aceh atau jemaah haji Aceh selama di Makkah. Tanah dan bangunan itu kemudian dibeli untuk proyek perluasan Masjidil Haram.

    Uang hasil ganti rugi itu, kemudian dibelikan tanah di sekitar Masjidil Haram. Pengembang kemudian membangun sejumlah hotel di atas tanah wakaf itu. Keuntungan dari hotel-hotel itulah yang dijadikan wakaf bagi jemaah haji asal Aceh setiap tahunnya.

    Koordinator Pendistribusian Uang Wakaf Habib Bugak, Jamaluddin Affan Al Asyi mengatakan selain rutin membagikan uang saku setiap tahun kepada jemaah haji Aceh, wakaf ini juga ditargetkan bisa membiayai pembangunan hotel khusus untuk jemaah haji Aceh nantinya.

    Nazhir Wakaf Habib Bugak Asyi, Abdul Latif Balthu (kanan) memberikan bantuan dana wakaf bagi jamaah calon haji embarkasi Aceh di Hotel Awqaf Al Mufti, Misfalah, Makkah, Arab Saudi, Jumat (23/5/2025). Pada 2025, jemaah haji embarkasi Aceh yang berjumlah 4.378 orang menerima dana hasil kelola wakaf dari lembaga wakaf Habib Bugak Asyi sebesar 2.000 riyal atau sekitar Rp8,6 juta per orang. /Dok. Media Center Haji

    Jamaluddin menjelaskan saat ini ada dua hotel yang pengelolaannya berada di bawah Baitul Asyi, yakni Grand Al Massa dan Prestige Hotel. Namun tahun ini, Grand Al Massa sudah akan sepenuhnya kembali ke wakaf setelah lebih dari 22 tahun dikelola pengembang.

    “Kemudian, kemarin juga Syekh Balthu [Nazhir wakaf Habib Bugak] berkeinginan ada peningkatan terus seiring dengan pemasukaan uang dari hasil dua hotel tersebut. Malahan titik akhir yang kami targetkan, beliau akan mencoba membangun hotel yang layak untuk ditempati jemaah haji Aceh,” kata Jamaluddin ditemui di Makkah, belum lama ini.

    Peningkatan yang ditargetkan juga termasuk nilai manfaat yang dibagikan kepada jemaah Aceh setiap tahun. Tahun lalu misalnya, jumlah uang saku yang diterima sebesar 1.500 riyal, meningkat menjadi 2.000 riyal tahun ini.

    Sementara itu, dalam konteks ekonomi Islam, wakaf produktif dapat dipandang sebagai salah satu bentuk investasi. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf produktif tidak hanya mendatangkan manfaat bagi penerima, tetapi juga keuntungan yang berkelanjutan untuk kepenting masyarakat yang lebih luas.

    Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Faisal Ali Hasyim berharap praktik wakaf produktif seperti Baitul Asyi ini juga bisa dipraktikkan secara masif di Tanah Air. Baitul Asyi menjadi teladan pengelolaan wakaf produktif yang profesional, akuntabel, dan amanah, dengan manfaat besar yang mengular panjang.

    Faisal mengatakan pihaknya berminat mengundang Syekh Balthu berkunjung ke Tanah Air untuk membagikan pengalamannya mengelola wakaf produktif Baitul Asyi.

    “Saya sudah sampaikan ke pengelola Wakaf Habib Bugak, Syekh Balthu agar beliau berkenan men-share bagaimana pengalaman Habib Bugak ini yang Alhamdulillah sudah memberikan hasil yang luar biasa, kita bisa belajar dari beliau,” jelasnya.

    Kementerian Agama, lanjutnya, menyambut perkembangan ini dengan positif agar pemberdayaan wakaf produktif dapat direalisasikan dengan baik di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebelumnya memperkirakan potensi aset wakaf Tanah Air mencapai Rp2.000 triliun, sementara potensi wakaf uang mencapai Rp188 triliun.

    Nazhir Wakaf Habib Bugak Asyi, Abdul Latif Balthu menghitung uang riyal bantuan dana wakaf bagi jamaah calon haji embarkasi Aceh di Hotel Awqaf Al Mufti, Misfalah, Makkah, Arab Saudi, Jumat (23/5/2025). /Dok. Media Center Haji

    Namun demikian, realisasinya masih mini. Hingga akhir 2024, total aset wakaf uang yang terkumpul baru mencapai Rp2,9 triliun. BWI juga mencatat ada sekitar 440.500 titik tanah wakaf dengan luas total 57,2 hektare.

    Kampung haji berbasis wakaf

    Pemerintah baru-baru ini diketahui kembali mencuatkan rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan bertemu dengan Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS) pada awal Juli mendatang untuk membicarakan niat tersebut.

    Nur Hidayah Ketua Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef mengusulkan skema wakaf produktif untuk realisasi rencana tersebut.

    “[Proyek ini] Idealnya bersifat produktif jangka panjang perlu dipertimbangkan model long-term waqf atau build-operate-transfer,” katanya, dihubungi dari Jeddah.

    Bisa pula dipertimbangkan skema bisnis wakaf hybrid, seperti waqf-asset leasing. Wakaf hybrid adalah sebuah konsep yang menggabungkan wakaf tunai dan wakaf produktif, di mana dana wakaf tunai digunakan untuk mengembangkan aset produktif, dan hasil pengembangannya kemudian dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf.

    Jika terealisasi, Nur Hidayah mengatakan proyek ini berpeluang menjadi hub logistik layanan haji dan umrah di luar musim haji. Bisa pula menjadi pusat diplomsi budaya dan ekonomi Indonesia di dunia Islam, serta simbol kemandirian dan martabat bangsa dalam melayani warganya di Tanah Suci.

  • Habib Bugak Asyi dan Teladan Ekosistem Ekonomi Wakaf Produktif

    Mimpi Kampung Haji dan Belajar Wakaf dari Warga Aceh

    Bisnis.com, JEDDAH — Dua abad sebelum gagasan kampung haji Indonesia di Makkah tercetus, orang Aceh sudah punya tempat berteduh di atas sebidang tanah milik sendiri di Tanah Suci. Ratusan tahun kemudian, sebidang tanah itu memberi manfaat dan senyum semringah bagi jemaah haji Tanah Rencong setiap tahun.

    Wajah-wajah semringah itu tampak pada suatu siang di Hotel Awqaf Al Mufti, Misfalah, Makkah, Arab Saudi, Jumat (23/5/2025). Wakaf produktif Habib Bugak mengalirkan manfaat yang tahun ini dinikmati oleh 4.738 jemaah haji asal Aceh, berupa uang saku sebesar 2.000 riyal Arab Saudi atau sekitar Rp8,6 juta.

    Tak hanya manfaat langsung yang diterima masyarakat Aceh, kemasyhuran wakaf Habib Bugak juga menyediakan teladan tentang bagaimana aset wakaf produktif digagas dan dikelola sampai jauh melampaui zamannya.

    Baitul Asyi atau yang dalam Bahasa Indonesia berarti Rumah Aceh, adalah wakaf yang diberikan Habib Abdurrahman bin Alwi alias Habib Bugak Asyi, khusus untuk jemaah haji asal Aceh. Saat ini, wakaf Baitul Asyi berwujud beberapa hotel di Makkah yang sebagian keuntungannya dibagikan setiap musim haji kepada jemaah asal Bumi Serambi Makkah.

    Habib Bugak datang ke Makkah sekitar 1.222 Hijriah atau 1809 Masehi dan membeli sebidang tanah di sekitar bukit Marwah dengan uang hasil patungan bersama saudagar dan masyarakat Aceh.

    Habib Bugak kemudian membangun rumah yang diwakafkan atau dapat digunakan sebagai tempat tinggal orang Aceh atau jemaah haji Aceh selama di Makkah. Tanah dan bangunan itu kemudian dibeli untuk proyek perluasan Masjidil Haram.

    Uang hasil ganti rugi itu, kemudian dibelikan tanah di sekitar Masjidil Haram. Pengembang kemudian membangun sejumlah hotel di atas tanah wakaf itu. Keuntungan dari hotel-hotel itulah yang dijadikan wakaf bagi jemaah haji asal Aceh setiap tahunnya.

    Koordinator Pendistribusian Uang Wakaf Habib Bugak, Jamaluddin Affan Al Asyi mengatakan selain rutin membagikan uang saku setiap tahun kepada jemaah haji Aceh, wakaf ini juga ditargetkan bisa membiayai pembangunan hotel khusus untuk jemaah haji Aceh nantinya.

    Nazhir Wakaf Habib Bugak Asyi, Abdul Latif Balthu (kanan) memberikan bantuan dana wakaf bagi jamaah calon haji embarkasi Aceh di Hotel Awqaf Al Mufti, Misfalah, Makkah, Arab Saudi, Jumat (23/5/2025). Pada 2025, jemaah haji embarkasi Aceh yang berjumlah 4.378 orang menerima dana hasil kelola wakaf dari lembaga wakaf Habib Bugak Asyi sebesar 2.000 riyal atau sekitar Rp8,6 juta per orang. /Dok. Media Center Haji

    Jamaluddin menjelaskan saat ini ada dua hotel yang pengelolaannya berada di bawah Baitul Asyi, yakni Grand Al Massa dan Prestige Hotel. Namun tahun ini, Grand Al Massa sudah akan sepenuhnya kembali ke wakaf setelah lebih dari 22 tahun dikelola pengembang.

    “Kemudian, kemarin juga Syekh Balthu [Nazhir wakaf Habib Bugak] berkeinginan ada peningkatan terus seiring dengan pemasukaan uang dari hasil dua hotel tersebut. Malahan titik akhir yang kami targetkan, beliau akan mencoba membangun hotel yang layak untuk ditempati jemaah haji Aceh,” kata Jamaluddin ditemui di Makkah, belum lama ini.

    Peningkatan yang ditargetkan juga termasuk nilai manfaat yang dibagikan kepada jemaah Aceh setiap tahun. Tahun lalu misalnya, jumlah uang saku yang diterima sebesar 1.500 riyal, meningkat menjadi 2.000 riyal tahun ini.

    Sementara itu, dalam konteks ekonomi Islam, wakaf produktif dapat dipandang sebagai salah satu bentuk investasi. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf produktif tidak hanya mendatangkan manfaat bagi penerima, tetapi juga keuntungan yang berkelanjutan untuk kepenting masyarakat yang lebih luas.

    Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Faisal Ali Hasyim berharap praktik wakaf produktif seperti Baitul Asyi ini juga bisa dipraktikkan secara masif di Tanah Air. Baitul Asyi menjadi teladan pengelolaan wakaf produktif yang profesional, akuntabel, dan amanah, dengan manfaat besar yang mengular panjang.

    Faisal mengatakan pihaknya berminat mengundang Syekh Balthu berkunjung ke Tanah Air untuk membagikan pengalamannya mengelola wakaf produktif Baitul Asyi.

    “Saya sudah sampaikan ke pengelola Wakaf Habib Bugak, Syekh Balthu agar beliau berkenan men-share bagaimana pengalaman Habib Bugak ini yang Alhamdulillah sudah memberikan hasil yang luar biasa, kita bisa belajar dari beliau,” jelasnya.

    Kementerian Agama, lanjutnya, menyambut perkembangan ini dengan positif agar pemberdayaan wakaf produktif dapat direalisasikan dengan baik di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebelumnya memperkirakan potensi aset wakaf Tanah Air mencapai Rp2.000 triliun, sementara potensi wakaf uang mencapai Rp188 triliun.

    Nazhir Wakaf Habib Bugak Asyi, Abdul Latif Balthu menghitung uang riyal bantuan dana wakaf bagi jamaah calon haji embarkasi Aceh di Hotel Awqaf Al Mufti, Misfalah, Makkah, Arab Saudi, Jumat (23/5/2025). /Dok. Media Center Haji

    Namun demikian, realisasinya masih mini. Hingga akhir 2024, total aset wakaf uang yang terkumpul baru mencapai Rp2,9 triliun. BWI juga mencatat ada sekitar 440.500 titik tanah wakaf dengan luas total 57,2 hektare.

    Kampung haji berbasis wakaf

    Pemerintah baru-baru ini diketahui kembali mencuatkan rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan bertemu dengan Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS) pada awal Juli mendatang untuk membicarakan niat tersebut.

    Nur Hidayah Ketua Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef mengusulkan skema wakaf produktif untuk realisasi rencana tersebut.

    “[Proyek ini] Idealnya bersifat produktif jangka panjang perlu dipertimbangkan model long-term waqf atau build-operate-transfer,” katanya, dihubungi dari Jeddah.

    Bisa pula dipertimbangkan skema bisnis wakaf hybrid, seperti waqf-asset leasing. Wakaf hybrid adalah sebuah konsep yang menggabungkan wakaf tunai dan wakaf produktif, di mana dana wakaf tunai digunakan untuk mengembangkan aset produktif, dan hasil pengembangannya kemudian dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf.

    Jika terealisasi, Nur Hidayah mengatakan proyek ini berpeluang menjadi hub logistik layanan haji dan umrah di luar musim haji. Bisa pula menjadi pusat diplomsi budaya dan ekonomi Indonesia di dunia Islam, serta simbol kemandirian dan martabat bangsa dalam melayani warganya di Tanah Suci.

  • Pemda Sudah Boleh Rapat di Hotel, Pengusaha Perhotelan Probolinggo Sumringah

    Pemda Sudah Boleh Rapat di Hotel, Pengusaha Perhotelan Probolinggo Sumringah

    Probolinggo (beritajatim.com) – Pelaku usaha hotel dan restoran di Kabupaten Probolinggo menyambut gembira keputusan pemerintah pusat yang memperbolehkan kembali kegiatan pemerintah daerah (Pemda) seperti rapat dan pertemuan digelar di hotel maupun restoran. Kabar ini datang langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyatakan bahwa larangan tersebut kini dicabut dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi.

    Keputusan tersebut disambut positif oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Probolinggo, Digdoyo Jamaluddin. Ia menyebut langkah ini sebagai angin segar bagi sektor perhotelan dan kuliner yang selama ini terpukul akibat pembatasan kegiatan pascapandemi dan dampak kenaikan tarif wisata.

    “Setelah lama kegiatan pemerintahan dibatasi hanya di kantor atau aula milik instansi, kini kami bisa kembali berharap pada kegiatan dinas yang diselenggarakan di hotel. Ini akan sangat membantu sektor kami yang sempat sepi akibat minimnya kegiatan dan mahalnya tiket Bromo,” ujar Digdoyo.

    Ia berharap Pemda bisa segera menyesuaikan perencanaan kegiatan dengan kebijakan baru ini, agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh pelaku usaha lokal. Menurutnya, sektor jasa akomodasi dan makanan-minuman merupakan tulang punggung ekonomi daerah yang harus segera dipulihkan.

    “Kami berharap dinas-dinas bisa mulai merencanakan kembali kegiatan seperti pelatihan, rapat, atau sosialisasi di hotel. Tapi tetap harus ada regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan salah tafsir,” imbuhnya.

    Meski antusias, Digdoyo menekankan pentingnya pedoman teknis agar pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kebingungan. Ia juga menyoroti perlunya komunikasi yang baik antarinstansi agar kegiatan berjalan optimal.

    “Dengan adanya kegiatan dari Pemda, tingkat hunian bisa naik, karyawan bisa bekerja penuh lagi, dan perputaran ekonomi akan lebih baik,” tutup Digdoyo penuh harap. [ada/beq]

  • Momen Presiden Prabowo Subianto Menunaikan Salat Iduladha di Masjid Istiqlal

    Momen Presiden Prabowo Subianto Menunaikan Salat Iduladha di Masjid Istiqlal

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunaikan salat Iduladha 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Jumat pagi, 6 Juni 2025. Kepala Negara tiba di Masjid Istiqlal sekitar pukul 06.35 WIB dan disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Pelaksana Harian Menteri Agama Prof. Sahiron, serta Pelaksana Tugas Imam Besar Masjid Istiqlal Dr. Mulawarman. Pelaksanaan salat Iduladha dimulai tepat pukul 07.00 WIB dengan Imam H. Mutakhir Abdurahman, Lc., MA, sementara Khatib adalah Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., yang menyampaikan khutbah bertema Menebar Cinta Kasih Melalui Ibadah Kurban.

  • Presiden Prabowo Salat Iduladha di Masjid Istiqlal, Serahkan 985 Sapi Kurban

    Presiden Prabowo Salat Iduladha di Masjid Istiqlal, Serahkan 985 Sapi Kurban

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto hadir di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Jumat, 6 Juni, untuk menunaikan Salat Iduladha 1446 Hijriah bersama sejumlah pejabat negara dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih.

    Presiden, yang mengenakan kemeja putih dan kopiah hitam, tiba di lokasi sekitar pukul 06.47 WIB. Kedatangannya disambut langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Sejumlah pejabat yang turut melaksanakan salat berjemaah di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irvansyah, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI AL Muhammad Ali, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Teddy juga duduk tepat di sebelah Presiden.

    Ribuan jemaah telah memadati Masjid Istiqlal sejak pukul 05.30 WIB. Masjid ini memiliki kapasitas hingga 250.000 orang. Panitia memperkirakan jumlah jemaah tahun ini berkisar antara 100.000 hingga 150.000, seperti tahun-tahun sebelumnya.

    Salat Iduladha dimulai tepat pukul 07.00 WIB dengan imam Ahmad Muzzakir Abdurrahman, seorang penghafal Al-Qur’an yang meraih peringkat ketiga terbaik ASEAN dan Asia Pasifik pada tahun 2010.

    Usai salat, Presiden Prabowo dan jemaah mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Wan Jamaluddin Z. Tema khutbah kali ini adalah “Nilai pengorbanan dan keikhlasan dalam Iduladha”.

    Setelah khutbah, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan menyerahkan secara simbolis hewan kurban kepada panitia kurban Masjid Istiqlal.

    Dalam kesempatan terpisah, Plt. Imam Besar Masjid Istiqlal, Mulawarman Hannase, menyampaikan bahwa pemotongan hewan kurban dari Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan pada Sabtu, 7 Juni.

    Untuk peringatan Hari Raya Iduladha tahun ini, Presiden Prabowo menyerahkan sebanyak 985 ekor sapi yang telah disalurkan ke masjid-masjid di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

    Sapi-sapi kurban tersebut memiliki bobot antara 800 kilogram hingga 1,3 ton, terdiri dari berbagai jenis seperti simmental, limousine, peranakan ongole, brahman, angus, dan sapi bali. Seluruh hewan kurban telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak untuk dikurbankan.

  • Didampingi Seskab Teddy, Prabowo Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal

    Didampingi Seskab Teddy, Prabowo Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal

    Jakarta (beritajatim.com)— Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan ibadah Salat Idul Adha 1446 H di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat pagi (6/6/2025). Prabowo hadir bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan menempati barisan paling depan saf jamaah.

    Tampak hadir pula sejumlah tokoh nasional dan pejabat tinggi negara, di antaranya Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), Menteri Koordinator PMK Pratikno, dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Suasana salat Idul Adha berlangsung penuh khidmat, diiringi lantunan takbir dan tahmid yang menggema dari imam dan para jamaah. Nuansa kebersamaan begitu terasa, seiring dengan semangat kurban yang menjadi inti peringatan hari besar umat Islam ini.

    Khutbah Idul Adha disampaikan oleh Prof. H. Wan Jamaluddin, Z. M.Ag., Ph.D, Rektor Universitas Raden Inten, Lampung, dengan tema “Menebar Cinta Kasih Melalui Ibadah Kurban.”

    “Ibadah kurban bukan hanya seremonial penyembelihan hewan. Di balik itu, ada nilai-nilai spiritual dan sosial. Kurban adalah bentuk aktualisasi dari cinta kasih — cinta kepada Allah yang ditunjukkan dengan ketaatan, dan cinta kepada sesama manusia yang ditunjukkan melalui berbagi,” tutur Prof. Wan Jamaluddin dalam khutbahnya. Ia turut mengutip surat Al-Hajj ayat 37 sebagai dasar nilai spiritual kurban.

    Dalam kesempatan Idul Adha tahun ini, Prabowo turut menyalurkan satu ekor sapi limosin berbobot sekitar 1,3 ton sebagai hewan kurban untuk Masjid Istiqlal. Tak hanya itu, tercatat sebanyak 985 ekor sapi juga disalurkan oleh Prabowo untuk didistribusikan ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia. [hen/suf]

  • Mau Salat Iduladha 2025 di Masjid Istiqlal, Cek Jadwal dan Khatibnya

    Mau Salat Iduladha 2025 di Masjid Istiqlal, Cek Jadwal dan Khatibnya

    Jakarta: Masjid Istiqlal Jakarta akan menyelenggarakan ibadah salat Iduladha 2025. Salat Iduladha tingkat kenegaraan ini akan dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah yang bertepatan dengan hari Jumat, 6 Juni 2025.

    Buat kamu yang berencana melaksanakan salat Iduladha 2025 di Asia Tenggara ini wajib mengetahui jadwal pelaksanaanya. Dan tidak kalah penting adalah khatib yang akan khutbah setelah salat Id.

    Jadwal Salat Iduladha 2025 di Masjid Istiqlal
    Melansir laman resmi Istiqlal, pelaksanaan shalat Idul Adha akan dimulai pukul 07.00 WIB dan dapat diikuti masyarakat umum. Adapun yang bertindak sebagai khatib adalah Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D yang, Rektor UIN Raden Intan Lampung. Dan yang bertugas sebagai imam H. Muzakkir Abdurahman, Lc, MA.

    Berikut informasi lengkap Salat Idulfitri 2025 di Masjid Istiqlal: 
     
    Agenda: Salat Idulfitri
    Tanggal: 10 Dzulhijjah atau Jumat, 6 Juni 2025
    Waktu: Pukul 07.00 WIB – Selesai
    Lokasi: Masjid Istiqlal Jakarta
    Khatib: Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D yang (Rektor UIN Raden Intan Lampung)
    Imam : H. Muzakkir Abdurahman, Lc, MA 
    Imam Badal: Drs.H. Hasanuddin Sinaga, MA
    Bilal / Muadzin : Abdullah Sengkang Gurium, S.Pd.I
    Muadzin Badal: Muh. Syawal Mubarok, S.Sos
     

     

    Penyerahan Hewan Kurban
    Setelah salat Id, akan dilakukan penyerahan hewan kurban secara simbolis dari Presiden dan Wapres kepada panitia kurban Masjid Istiqlal. Kegiatan kemudian berlanjut pada Sabtu, 7 Juni 2025, dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban, termasuk sapi dari Presiden, Wakil Presiden, dan para muhsinin yang menyalurkan kurban melalui Masjid Istiqlal.

    Acara puncak berupa makan bersama anak yatim akan berlangsung setelah proses pemotongan. Ini menjadi simbol kuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai solidaritas sosial, terutama bagi mereka yang membutuhkan.

    Pada tahun ini terdapat inovasi sosial yang bermakna dalam bentuk jamuan makan bersama anak-anak yatim dari kalangan dhuafa. “Ini yang berbeda di tahun ini: kita akan mengundang 2000 anak yatim dari Jabodetabek untuk makan bersama di Istiqlal. Menu berasal dari hewan kurban Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Ini bentuk nyata kepedulian dan nilai gotong royong umat,” jelas Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Amien Suyitno dikutip dari laman Pendis Kemenag Kamis, 5 Juni 2025.
    Gelar Gema Takbir pada malam Idul Adha 1446

    Masjid Istiqlal juga akan menyelenggarakan Gema Takbir pada malam Idul Adha 1446 Hijriah, pada Kamis, 5 Juni 2025 selepas shalat magrib. Acara ini bisa dihadiri oleh masyarakat secara langsung di Lantai Utama Masjid Istiqlal, ataupun disaksikan secara daring melalui YouTube Channel Masjid Istiqlal TV.

    Jakarta: Masjid Istiqlal Jakarta akan menyelenggarakan ibadah salat Iduladha 2025. Salat Iduladha tingkat kenegaraan ini akan dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah yang bertepatan dengan hari Jumat, 6 Juni 2025.
     
    Buat kamu yang berencana melaksanakan salat Iduladha 2025 di Asia Tenggara ini wajib mengetahui jadwal pelaksanaanya. Dan tidak kalah penting adalah khatib yang akan khutbah setelah salat Id.

    Jadwal Salat Iduladha 2025 di Masjid Istiqlal
    Melansir laman resmi Istiqlal, pelaksanaan shalat Idul Adha akan dimulai pukul 07.00 WIB dan dapat diikuti masyarakat umum. Adapun yang bertindak sebagai khatib adalah Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D yang, Rektor UIN Raden Intan Lampung. Dan yang bertugas sebagai imam H. Muzakkir Abdurahman, Lc, MA.
     
    Berikut informasi lengkap Salat Idulfitri 2025 di Masjid Istiqlal: 
     
    Agenda: Salat Idulfitri
    Tanggal: 10 Dzulhijjah atau Jumat, 6 Juni 2025
    Waktu: Pukul 07.00 WIB – Selesai
    Lokasi: Masjid Istiqlal Jakarta
    Khatib: Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D yang (Rektor UIN Raden Intan Lampung)
    Imam : H. Muzakkir Abdurahman, Lc, MA 
    Imam Badal: Drs.H. Hasanuddin Sinaga, MA
    Bilal / Muadzin : Abdullah Sengkang Gurium, S.Pd.I
    Muadzin Badal: Muh. Syawal Mubarok, S.Sos
     

     

    Penyerahan Hewan Kurban
    Setelah salat Id, akan dilakukan penyerahan hewan kurban secara simbolis dari Presiden dan Wapres kepada panitia kurban Masjid Istiqlal. Kegiatan kemudian berlanjut pada Sabtu, 7 Juni 2025, dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban, termasuk sapi dari Presiden, Wakil Presiden, dan para muhsinin yang menyalurkan kurban melalui Masjid Istiqlal.

    Acara puncak berupa makan bersama anak yatim akan berlangsung setelah proses pemotongan. Ini menjadi simbol kuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai solidaritas sosial, terutama bagi mereka yang membutuhkan.
     
    Pada tahun ini terdapat inovasi sosial yang bermakna dalam bentuk jamuan makan bersama anak-anak yatim dari kalangan dhuafa. “Ini yang berbeda di tahun ini: kita akan mengundang 2000 anak yatim dari Jabodetabek untuk makan bersama di Istiqlal. Menu berasal dari hewan kurban Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Ini bentuk nyata kepedulian dan nilai gotong royong umat,” jelas Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Amien Suyitno dikutip dari laman Pendis Kemenag Kamis, 5 Juni 2025.

    Gelar Gema Takbir pada malam Idul Adha 1446

    Masjid Istiqlal juga akan menyelenggarakan Gema Takbir pada malam Idul Adha 1446 Hijriah, pada Kamis, 5 Juni 2025 selepas shalat magrib. Acara ini bisa dihadiri oleh masyarakat secara langsung di Lantai Utama Masjid Istiqlal, ataupun disaksikan secara daring melalui YouTube Channel Masjid Istiqlal TV.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • DPR dan DPD RI minta Presiden Prabowo batalkan SK Mendagri soal empat pulau di Singkil

    DPR dan DPD RI minta Presiden Prabowo batalkan SK Mendagri soal empat pulau di Singkil

    Foto: Hamdani/Radio Elshinta

    DPR dan DPD RI minta Presiden Prabowo batalkan SK Mendagri soal empat pulau di Singkil
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 30 Mei 2025 – 23:45 WIB

    Elshinta.com – Forum Bersama (Forbes) DPR RI dan DPD RI asal Aceh secara tegas menyatakan penolakan terhadap Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan empat pulau yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Singkil menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara.

    Pernyataan sikap ini disampaikan dalam rapat daring yang digelar Forbes Aceh pada Rabu pagi (28/5/2025), yang diikuti oleh sejumlah anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh. 

    Dalam rapat tersebut, Forbes menyepakati sejumlah langkah strategis sebagai bentuk respons konkret terhadap keputusan yang dinilai sepihak dan mengabaikan prinsip kedaulatan wilayah Aceh.

    Langkah pertama adalah melakukan survei langsung ke lapangan guna meninjau kondisi faktual empat pulau yang tengah dipersengketakan. Forbes juga akan segera menggelar rapat resmi dengan Gubernur Aceh dalam waktu dekat untuk menyatukan langkah dan strategi bersama Pemerintah Aceh. Selain itu, Forbes Meminta Presiden Prabowo Batalkan SK Mendagri Soal Empat Pulau Yang Diklaim Milik Sumut

    Rapat tersebut dihadiri oleh H. Sudirman (Haji Uma) dari DPD RI serta anggota DPR RI seperti Nasir Djamil, H. Ruslan Daud, Irmawan, Muslem Aiyub, H.T. Ibrahim, Teuku Zulkarnaini (Ampon Bang), dan T. Husni dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Sumut, ikut pula Azhari Cage dan Tgk. Ahmada, Darwati Agani, tetap menyatakan dukungan terhadap sikap Forbes. 

    Dukungan serupa juga disampaikan oleh T.A. Khalid, Nazaruddin Dek Gam, Ilham Pangestu, Jamaluddin Idham, Ustadz Ghufran ,Irsan Sosiawan dan Samsul Bahri (Tiong), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamdani.

    Forbes menyoroti bahwa keputusan Mendagri tersebut tidak kolektif, tidak transparan, dan tidak menciptakan iklim kondusif di daerah. Keputusan diambil tanpa melibatkan Forbes atau meminta masukan dari para wakil rakyat Aceh, padahal keputusan tersebut berdampak langsung terhadap kedaulatan wilayah Aceh dan kepentingan masyarakat di empat pulau yang disengketakan.

    Gubernur Aceh sendiri diketahui telah enam kali menyurati Kemendagri sejak tahun 2018 terkait persoalan status empat pulau tersebut. Namun, dalam proses konsultasi dan pembahasan, hanya unsur pemerintah Aceh yang diundang, tanpa melibatkan Forbes sebagai representasi politik daerah di tingkat pusat.

    “Kami tidak akan tinggal diam melihat wilayah Aceh diputuskan sepihak tanpa dasar hukum dan keterlibatan wakil rakyat. Ini soal harga diri dan kejelasan batas wilayah yang harus diperjuangkan,” tersebut.

    Forbes menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga tuntas melalui jalur hukum, politik, dan diplomasi kelembagaan. “Mereka juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat Aceh untuk bersatu menjaga kedaulatan wilayah serta mendorong pemerintah pusat agar lebih adil dan terbuka dalam mengambil keputusan yang menyangkut daerah,” pungkas Haji Uma yang bertindak sebagai Juru bicara dalam rapat tersebut.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Mengapa oh Mengapa? Kecelakaan Maut Bus Tak Pernah Usai

    Mengapa oh Mengapa? Kecelakaan Maut Bus Tak Pernah Usai

    Jakarta –

    Kecelakaan maut yang melibatkan bus lagi-lagi terjadi. Bus ALS (Antar Lintas Sumatera) terguling di dekat Terminal Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Selasa (6/5/2025). Akibatnya 12 orang meninggal dunia.

    Kecelakaan maut ini diduga karena masalah pengereman pada bus itu. Bus ALS yang mengalami kecelakaan itu adalah bus dengan rute Medan-Bekasi dengan nomor polisi B 7512 FGA.

    “Bus ALS datang dari arah Bukittinggi menuju Kota Padang. Sesampainya di dekat simpang Terminal Busur, diduga bus mengalami hilang fungsi pengereman dan terbalik,” kata Kasat Lantas Polres Padang Panjang Iptu Jamaluddin dikutip detikSumut.

    Plt Dirjen Perhubungan Darat Ahmad Yani mengungkapkan, sesuai data di Aplikasi Mitra Darat, bus ALS tersebut tidak memiliki izin operasi, sementara masa uji berkala berlaku hingga 14 Mei 2025.

    Pengamat transportasi yang juga Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, ada beberapa penyebab kecelakaan yang masih terus terulang. Faktor kondisi kendaraan, sopir bahkan sampai pembinaan dan penindakan menjadi penyebabnya.

    “Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terhadap beberapa kejadian kecelakaan sejak tahun 2015 hingga sekarang, terutama yang melibatkan angkutan umum baik angkutan orang maupun angkutan barang, terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan yang terjadi antara lain kondisi kendaraan yang kurang laik, faktor kelelahan pengemudi, faktor kesehatan pengemudi, serta faktor pembinaan dan penindakan,” kata Djoko dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/5/2025).

    Menurut KNKT, sebanyak 84 persen kecelakaan terjadi akibat kegagalan sistem pengereman dan kelelahan pengemudi. Kegagalan sistem pengereman dapat disebabkan di antaranya oleh kondisi pengemudi yang tidak siap, serta tidak menguasai kendaraan, ataupun kondisi dari kendaraan itu sendiri. Adapun penyebab kelelahan pengemudi adalah kurangnya waktu untuk beristirahat.

    Djoko menilai, kecakapan pengemudi sangat rendah dalam mengoperasikan kendaraan. Waktu kerja, waktu istirahat, waktu libur, dan tempat istirahat pengemudi bus dan truk di Indonesia sangat buruk.

    “Tidak ada regulasi yang melindungi mereka, sehingga performance mereka berisiko tinggi terhadap kelelahan dan bisa berujung pada microsleep,” ucapnya.

    Pemotongan Anggaran Ancam Keselamatan Transportasi

    Menurut Djoko, pemotongan anggaran keselamatan yang serampangan berdampak pada kecelakaan. Dia meminta, Menteri Perhubungan harus bisa menjamin sarana transportasi dan fasilitas keselamatan transportasi selalu dalam kondisi siap digunakan dengan baik.

    “Pemerintah harus jujur pada publik jika tidak ada anggaran untuk keselamatan,” ucap Djoko.

    “Pemotongan anggaran jangan membabi buta yang akhirnya malah sulit mengantisipasi masalah kecelakaan, karena untuk mencari data juga akhirnya terbatas. Anggaran program keselamatan di Kementerian Perhubungan jangan dikurangi apalagi dipangkas. Termasuk operasional Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tidak harus ikut dipangkas. Sekarang, Indonesia berada dalam Darurat Keselamatan Transportasi, sehingga perlu harmonisasi penegakan hukum,” kata akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu.

    (rgr/dry)

  • Bus ALS Terguling Belasan Tewas, Mau Sampai Kapan Kecelakaan Maut Rem Blong Terulang?

    Bus ALS Terguling Belasan Tewas, Mau Sampai Kapan Kecelakaan Maut Rem Blong Terulang?

    Jakarta –

    Bus ALS (Antar Lintas Sumatera) mengalami kecelakaan hingga terguling di dekat Terminal Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Selasa (6/5/2025) pagi. Kecelakaan ini menyebabkan 12 orang meninggal dunia. Bertambah panjang catatan kelam bus yang mengalami rem blong dan memakan korban jiwa di Indonesia.

    Dikutip detikSumut, jumlah korban tewas akibat kecelakaan bus ALS ini mencapai 12 orang.

    “Total korban ada 35 orang. Yang sudah terdata meninggal dunia 12 orang,” kata Kasat Lantas Polres Padang Panjang, Iptu Jamaluddin kepada wartawan.

    Bus ALS yang mengalami kecelakaan itu adalah bus dengan rute Medan-Bekasi dengan nomor polisi B 7512 FGA. Kecelakaan diduga kuat terjadi akibat hilangnya fungsi pengereman pada bus yang melaju dari arah Bukittinggi menuju Kota Padang.

    “Bus ALS datang dari arah Bukittinggi menuju Kota Padang. Sesampainya di dekat simpang Terminal Busur, diduga bus mengalami hilang fungsi pengereman dan terbalik,” ungkap Jamaluddin.

    Jika benar bus kecelakaan karena masalah pengereman, ini artinya sudah berulang kali terjadi kecelakaan maut bus akibat masalah serupa. Plt Dirjen Perhubungan Darat Ahmad Yani bahkan mengungkapkan, sesuai data di Aplikasi Mitra Darat, bus ALS tersebut tidak memiliki izin operasi, sementara masa uji berkala berlaku hingga 14 Mei 2025.

    Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, banyak perusahaan tidak tertib administrasi sehingga kerap menjadi penyebab kecelakaan maut.

    “Selama ini, selalu sopir yang dijadikan tumbal setiap kecelakaan bus. Sangat jarang sekali ada perusahaan bus yang diperkarakan hingga di pengadilan. Alhasil, kejadian serupa dengan penyebab yang sama selalu terulang kembali,” kata Djoko beberapa waktu lalu.

    Menurut data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) sebanyak 90% kasus kecelakaan bus dan truk terjadi karena masalah di sistem rem. Hal ini sejatinya bisa diantisipasi dengan melakukan perawatan rutin, seperti pengecekan rem yang merupakan aspek penting yang harus berfungsi dalam berkendara.

    Tanpa rem dalam kondisi prima, kendaraan akan kesulitan untuk menghentikan lajunya. Saat pengendara menginjak pedal rem dan laju kendaraan tak berhenti, maka rem dapat dikatakan mengalami ‘rem blong’ dan dapat menyebabkan kecelakaan di jalan.

    Terdapat banyak faktor yang bisa menyebabkan rem blong. Kondisi ini bisa terjadi jika tekanan udara di sistem rem habis, hingga kampas rem atau sepatu rem sudah aus dan diameter dalam tromol yang sudah melebihi limit maksimumnya. Selain itu, rem blong juga dapat terjadi karena adanya penyumbatan dan/atau kebocoran pada selang angin pada sistem rem.

    (rgr/din)