Tag: Jamal Khashoggi

  • 7 Fakta & Hasil Pertemuan AS-Rusia di Arab Saudi: Perang Ukraina End?

    7 Fakta & Hasil Pertemuan AS-Rusia di Arab Saudi: Perang Ukraina End?

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Arab Saudi mempertemukan perwakilan Amerika Serikat (AS) dan Rusia di Riyadh, Selasa (18/2/2025). Pertemuan ini dilakukan saat hubungan antara Washington dan Moskow memanas lantaran serangan Rusia ke wilayah tetangganya, Ukraina.

    Dalam pertemuan tersebut, Rusia dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sergei Lavrov dan Penasihat Utama Kebijakan Luar Negeri, Yuri Ushakov. Di sisi lain, AS diwakili Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz.

    Kemudian, Saudi sebagai tuan rumah diwakili Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud. Turut mendampingi Pangeran Faisal adalah Penasihat Keamanan Nasional Saudi, Mosaad bin Mohammad Al Aiban.

    Berikut sejumlah fakta terbaru pertemuan tersebut:

    1. Mengapa Saudi Menyelenggarakan Pertemuan Ini?

    Lokasi pembicaraan ini, yang dijelaskan oleh Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov sebagai lokasi yang ‘secara umum cocok’ bagi AS dan Rusia, secara luas dianggap sebagai kemenangan bagi pemimpin de facto kerajaan yang berusia 39 tahun, Putra Mahkota Mohammed Bin Salman.

    Diketahui, Mohammed Bin Salman memiliki misi untuk mengubah negaranya yang kaya minyak dan masa lalunya yang beraliran Islam fundamentalis. Ia juga ingin menjadikan negara yang dapat mengembangkan kekuatan lunak dari kekayaan yang sangat besar.

    “Saya rasa tidak ada tempat lain di mana pemimpin memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Trump dan Putin,” kata komentator Saudi Ali Shihabi, seraya menambahkan bahwa bagi “Arab Saudi, (acara tersebut) bergengsi dan meningkatkan kekuatan lunak Saudi secara regional dan global.”

    Itu semua adalah bagian dari perubahan yang lebih luas. Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi telah menyelaraskan kembali kebijakannya menuju netralitas dalam konflik global dengan harapan menarik miliaran investasi yang dapat membantu mencapai “Visi 2030”.

    Pangeran bin Salman telah menarik diri secara signifikan dari Yaman setelah bertahun-tahun berperang dengan tetangganya Houthi. Ia juga memperbaiki hubungan dengan saingan regional Iran dan telah mempertahankan hubungan dekat dengan China dan Rusia, sambil menjaga hubungan dekat Riyadh dengan Barat.

    2. Penghubung Trump dan Putin

    Arab Saudi berupaya menampilkan citra sebagai penjaga perdamaian global dengan menyelenggarakan pertemuan donor bantuan dan konferensi perdamaian. Pada bulan Agustus 2023, negara ini menyelenggarakan pertemuan puncak perdamaian dua hari mengenai Ukraina dengan perwakilan dari lebih dari 40 negara (meskipun tanpa Rusia).

    Pada bulan Februari tahun yang sama, Saudi kemudian menjanjikan bantuan sebesar US$ 400 juta (Rp 6,5 triliun) untuk Ukraina.

    Peningkatan posisi Pangeran Bin Salman sebagai pialang kekuasaan dalam perundingan internasional dimulai dari hubungan dekatnya dengan Presiden AS Donald Trump, yang mendukung bangsawan muda tersebut ketika ia dikucilkan secara internasional setelah pembunuhan kolumnis Jamal Khashoggi oleh agen Saudi.

    Pada tahun 2017, Trump melanggar tradisi dengan memilih Arab Saudi sebagai tempat kunjungan presiden internasional pertamanya. Bahkan setelah ia kalah dalam pemilihan umum tahun 2020, Arab Saudi tetap menjalin hubungan bisnis yang erat dengan Trump

    Di sisi lain, Putra mahkota juga memiliki hubungan hangat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang menolak mengisolasi sang pangeran setelah pembunuhan Khashoggi. Putin bahkan mengunjungi Saudi pada tahun 2023 dan telah merayu Riyadh untuk bergabung dengan BRICS.

    “Lindung nilai hubungan Arab Saudi di dunia yang semakin terpolarisasi telah terbukti bermanfaat. Pangeran bin Salman berperan penting dalam pembebasan guru Amerika Mark Fogel dari tahanan Rusia minggu lalu,” kata utusan Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff.

    3. Soal Gaza

    Dalam jangka panjang, Arab Saudi mungkin bermaksud menggunakan perannya sebagai mediator dalam pertemuan antara Rusia dan AS untuk memanfaatkan masalah regional yang mendesak, yakni soal isu Gaza. Persoalan ini semakin kompleks setelah Trump berniat mengambil alih Gaza dan merelokasi penduduknya secara permanen.

    Negara-negara Arab dengan cepat menolak gagasan tersebut. Akan ada pertemuan puncak pada akhir minggu ini di Arab Saudi di mana proposal balasan akan dibahas sebelum menyampaikannya kepada Trump.

    “Dengan memfasilitasi tujuan yang dinyatakan Presiden Trump untuk mengakhiri perang Ukraina, Arab Saudi berada dalam posisi yang baik untuk mengumpulkan niat baik di Washington,” kata Hasan Alhasan, peneliti senior untuk kebijakan Timur Tengah di Institut Internasional untuk Studi Strategis di Bahrain.

    Kerajaan Saudi, yang dijadwalkan menjadi tuan rumah pertemuan puncak mini-Arab pada hari Jumat, dapat memanfaatkan peningkatan hubungan dengan pemerintahan Trump untuk membantu menjembatani kesenjangan antara posisi AS dan Arab mengenai nasib Gaza.

    Empat tahun ke depan, Pangeran Bin Salman dapat mengandalkan hubungan dekatnya dengan Trump. Namun sang pangeran mungkin masih menemukan dirinya dalam posisi sulit saat mencoba menyeimbangkan kepentingan regionalnya di tengah tuntutan agresif dari presiden Amerika yang transaksional.

    Trump ingin melihat hubungan Saudi-Israel dinormalisasi, tetapi di tengah meningkatnya kemarahan di Timur Tengah atas kampanye militer Israel di Gaza, mempertahankan jalan menuju negara Palestina secara politis tidak dapat dinegosiasikan bagi Pangeran Bin Salman.

    “Mencapai perdamaian yang langgeng dan adil tidak mungkin dilakukan tanpa rakyat Palestina memperoleh hak-hak mereka yang sah sesuai dengan resolusi internasional, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kepada pemerintahan AS sebelumnya dan saat ini,” kata Saudi.

    4. Permintaan Rusia

    Di Riyadh, Rusia menggunakan diskusi tentang kemungkinan penyelesaian Ukraina sebagai daya ungkit untuk mendorong keringanan sanksi.

    Yang memimpin negosiasi ekonomi Moskow adalah Kirill Dmitriev, kepala Dana Investasi Langsung Rusia yang berusia 49 tahun dan teman dekat putri Putin. Sebagai mantan bankir investasi, Dmitriev telah memainkan peran penting dalam upaya Rusia menjangkau investor internasional.

    Meskipun ia tidak hadir selama pertemuan antara pejabat Rusia Sergei Lavrov dan Yuri Ushakov serta rekan-rekan mereka dari AS, Dmitriev mengadakan diskusi terpisah di Riyadh.

    “Perusahaan minyak besar AS telah melakukannya dengan sangat baik di Rusia,” kata Dmitriev dalam wawancara singkat pada Selasa pagi sebelum pembicaraan dimulai. “Kami percaya bahwa, pada suatu saat, mereka akan kembali. Mengapa mereka akan melewatkan kesempatan yang telah diberikan Rusia untuk mengakses sumber daya alamnya?”

    5. Putin Siap Temui Zelensky

    Saat perundingan di Riyadh terus berlanjut secara tertutup, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Presiden Putin akan siap untuk berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelinsky ‘jika perlu’. Namun Peskov masih tampaknya mempertanyakan legitimasinya.

    “Putin sendiri mengatakan bahwa dia akan siap untuk berunding dengan Zelensky jika perlu, tetapi dasar hukum perjanjian perlu didiskusikan mengingat kenyataan bahwa legitimasi Zelensky dapat dipertanyakan,” katanya kepada wartawan.

    Peskov juga mengatakan bahwa masalah aksesi Ukraina ke Uni Eropa adalah hak kedaulatannya dan bahwa Rusia tidak bermaksud untuk mendikte Kyiv bagaimana seharusnya mendekati masalah tersebut. Namun ia menegaskan Moskow akan menarik garis ketika menyangkut aliansi militer.

    “Kita berbicara tentang integrasi dan proses integrasi ekonomi. Dan di sini, tentu saja, tidak seorang pun dapat mendikte apa pun kepada negara mana pun, dan kami tidak akan melakukan itu.”

    Peskov kemudian mengatakan bahwa ‘resolusi yang langgeng dan layak dalam jangka panjang tidak mungkin tercapai tanpa pertimbangan yang komprehensif mengenai isu-isu keamanan di benua Eropa’.

    Ia juga menambahkan bahwa pembicaraan di Riyadh mungkin akan memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai kemungkinan pertemuan antara Vladimir Putin dan Donald Trump. Akan tetapi, belum ada kesepahaman mengenai hal ini.

    6. Eropa Siap Bantu AS Akhiri Perang Ukraina

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan kepada utusan AS untuk Ukraina Keith Kellog bahwa pihaknya ingin bekerja sama dengan Washington untuk mengakhiri pertumpahan darah dan membantu mengamankan perdamaian yang adil dan abadi serta layak diterima Ukraina dan rakyatnya.

    Von der Leyen juga menyampaikan kepada Kellogg terkait rencana Eropa untuk meningkatkan produksi dan pengeluaran pertahanan, yang memperkuat kemampuan militer Eropa dan Ukraina.

    “Kami juga menegaskan kembali komitmen Uni Eropa untuk perdamaian yang adil dan abadi, Kami menegaskan kembali bahwa resolusi apa pun harus menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial Ukraina, yang didukung oleh jaminan keamanan yang kuat,” kata catatan itu.

    “Seperti yang dijelaskan Presiden von der Leyen: sekarang adalah saat yang kritis,” tambahnya.

    7. Hasil Pertemuan di Riyadh

    Rusia bahwa pembicaraannya dengan AS di Arab Saudi “tidak buruk”, tetapi masih sulit untuk menentukan apakah posisi kedua negara semakin mendekat.

    “Sulit untuk mengatakan bahwa posisi kami semakin mendekat, tetapi kami telah membahasnya,” ujar Yuri Ushakov, saat ditanya apakah ada kemajuan dalam penyamaan sikap antara Moskow dan Washington.

    “Ada diskusi yang sangat serius mengenai semua isu yang ingin kami bahas.”

    Ushakov menambahkan bahwa belum ada pembicaraan mengenai tanggal pertemuan puncak antara Donald Trump dan Vladimir Putin.

    Ketika ditanya apakah Ukraina menjadi topik pembahasan, Ushakov mengonfirmasi hal tersebut.

    “Ya, kami mendiskusikannya dan menguraikan pendekatan prinsip kami. Kami juga sepakat bahwa tim negosiator khusus untuk isu ini akan tetap berkomunikasi pada waktunya.”

    Menurut laporan media pemerintah Rusia, pembicaraan berlangsung selama empat setengah jam.

    (luc/luc)

  • Arab Saudi Bidik Investasi dan Perdagangan AS Senilai 600 Miliar Dolar Selama Empat Tahun – Halaman all

    Arab Saudi Bidik Investasi dan Perdagangan AS Senilai 600 Miliar Dolar Selama Empat Tahun – Halaman all

    Arab Saudi Bidik Investasi dan Perdagangan AS Senilai 600 Miliar Dolar Selama Empat Tahun

    TRIBUNNEWS.COM- Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman memberi tahu Presiden AS Donald Trump bahwa investasi “dapat meningkat lebih jauh jika peluang tambahan muncul.”

    Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman memberi tahu Presiden AS Donald Trump bahwa Arab Saudi bermaksud mengalokasikan $600 miliar untuk perluasan investasi dan perdagangan dengan Amerika Serikat selama empat tahun ke depan, kantor berita pemerintah Saudi melaporkan pada hari Kamis.

    Dalam percakapan telepon, bin Salman menyatakan optimismenya mengenai reformasi yang diantisipasi pemerintahan Trump, dengan menyatakan bahwa reformasi tersebut dapat mendatangkan “kemakmuran ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya,” menurut lembaga tersebut.

    Laporan tersebut mengindikasikan bahwa Arab Saudi berencana untuk memanfaatkan investasinya untuk mendapatkan keuntungan dari kondisi yang menguntungkan ini. Namun, laporan tersebut tidak menyebutkan apakah $600 miliar akan berasal dari dana publik atau swasta dan tidak memberikan rincian tentang bagaimana modal tersebut akan digunakan.

    Putra mahkota juga mencatat bahwa investasi “dapat meningkat lebih lanjut jika peluang tambahan muncul,” seperti yang dikutip oleh lembaga tersebut.

    Trump menjalin hubungan yang kuat dengan negara-negara Teluk selama masa jabatan pertamanya, termasuk Arab Saudi. Setelah Trump lengser dari jabatannya, Arab Saudi menginvestasikan $2 miliar di sebuah perusahaan yang didirikan oleh Jared Kushner, menantu Trump dan mantan penasihat senior.

    Setelah pelantikannya pada hari Senin, Trump menyatakan bahwa ia mungkin mempertimbangkan menjadikan Arab Saudi sebagai tujuan luar negeri pertamanya jika Riyadh setuju untuk membeli produk Amerika senilai $500 miliar, mencerminkan pengaturan serupa selama masa jabatan pertamanya.

    “Saya melakukannya dengan Arab Saudi terakhir kali karena mereka setuju untuk membeli produk kami senilai $450 miliar. Saya bilang saya akan melakukannya tetapi Anda harus membeli produk Amerika, dan mereka setuju untuk melakukannya,” katanya, merujuk pada kunjungannya tahun 2017 ke negara Teluk tersebut.

    Pada masa jabatan pertamanya, Trump secara aktif menjalin hubungan dengan Arab Saudi, mitra lama Amerika Serikat dalam bidang energi dan keamanan. Perjalanan luar negeri perdananya pada tahun 2017 adalah ke Riyadh, di mana ia disambut dengan upacara mewah yang menampilkan tarian pedang tradisional dan atraksi militer.

    Namun, hubungan mendingin setelah bin Salman menyatakan ketidakpuasannya dengan respons Trump terhadap serangan tahun 2019 yang sempat memangkas separuh produksi minyak Arab Saudi. Meskipun demikian, Riyadh dan tim Trump berupaya memperkuat hubungan setelah ia lengser dari jabatannya, dengan fokus pada investasi dan kesepakatan konstruksi yang melibatkan Trump Organization.

    Saat berkampanye, Presiden Joe Biden mengkritik keras Arab Saudi atas pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi tahun 2018.

    Meskipun demikian, pemerintahan Biden kemudian berupaya membangun kembali hubungan, dengan mencoba menegosiasikan perjanjian besar yang mengharuskan Arab Saudi menormalisasi hubungan dengan “Israel” sebagai imbalan atas pakta pertahanan AS dan dukungan untuk program nuklir sipil. Kesepakatan yang diusulkan ini ditunda setelah pecahnya perang Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023.

    Dalam panggilan telepon terpisah dengan bin Salman pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri AS yang baru diangkat Marco Rubio membahas berbagai masalah, termasuk Suriah, Lebanon, Gaza, dan “ancaman yang ditimbulkan oleh Iran dan proksinya,” kata juru bicara Rubio.

    “Mereka juga membahas manfaat kemitraan ekonomi AS-Saudi dan peluang untuk mengembangkan ekonomi mereka di berbagai bidang termasuk AI.”

     

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Turki dan Arab Saudi Rajut Kemesraan Lewat Bisnis dan Investasi

    Turki dan Arab Saudi Rajut Kemesraan Lewat Bisnis dan Investasi

    Jakarta

    Hubungan diplomatik antara Ankara dan Riyadh sejatinya meregang sejak pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di gedung konsulat Arab Saudi di Istanbul pada tahun 2018. Saat itu, respons keras Presiden Recep Teyyep Erdogan dijawab dengan aksi boikot terhadap produk-produk Turki.

    Pemerintah di Riyadh bahkan mengimbau warganya untuk tidak berwisata atau berinvestasi di Turki.

    Namun, awan gelap yang menaungi kedua negara perlahan berganti menyambut musim semi. Riyadh dan Ankara kini terkesan berusaha fokus meningkatkan hubungan ekonomi. Pragmatisme ekonomi adalah pendekatan yang dipilih Putra Mahkota Mohammad Bin Salman dan Presiden Recep Tayyip Erdoan demi mempercepat pemulihan.

    Pemulihan di jalur cepat

    Niat itu diupayakan melalui sejumlah pertemuan pada tahun 2024, di mana perwakilan bisnis dan pejabat publik dari kedua negara bertemu untuk membahas prospek kerja sama.

    Pada “Forum Investasi dan Bisnis Turki-Arab Saudi” pada 16 Februari, Menteri Ekonomi Turki Mehmet imek mengatakan, betapa “Arab Saudi berusaha menjangkau pengusaha Turki. Mereka juga ingin bekerja sama dengan perusahaan Turki.”

    Sebulan kemudian, Forum Bisnis Internasional ke-27 dari asosiasi bisnis Islam konservatif Turki MÜSIAD berlangsung di Riyadh. Setelah sekitar dua setengah bulan, perwakilan dari asosiasi bisnis terbesar Turki TÜSIAD mengunjungi Arab Saudi. Erdogan dan bin Salman terakhir bertemu pada 11 November di Riyadh.

    Rekam ekspor Turki

    Pada tahun 2022, ekspor Turki ke Arab Saudi meningkat 450 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 1,5 miliar dolar AS, dan pada tahun 2023 menjadi 2,3 miliar dolar AS. Rekor jumlah ekspor tercatat antara Januari dan September 2024, dengan volume 2,9 miliar euro.Turki terutama mengekspor mesin, karpet dan furnitur ke Arab Saudi, sedangkan Arab Saudi terutama menjual produk kimia ke Turki.

    Perdagangan bilateral menjadi semakin penting, demikian konfirmasi perwakilan bisnis. “Kami meningkatkan ekspor kami ke Arab Saudi hampir 80 persen setiap bulan. Kami menyelenggarakan pameran dagang dan diskusi sepanjang waktu. Ada banyak minat terhadap produk Turki di Arab Saudi,” kata Bülent Aymen, wakil presiden Asosiasi Eksportir Furnitur, kertas dan hasil hutan di Mediterania, AKAMIB, kepada DW.

    Turki giat berinvestasi

    Menurut Dewan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Turki, DEIK, sekitar 200 perusahaan Turki kini aktif di Arab Saudi, terutama di bidang konstruksi, energi, kesehatan, makanan, furnitur, dan pariwisata. Pasca rekonsiliasi kedua kepala negara, perusahaan Turki mendapat berbagai kontrak infrastruktur di Arab Saudi yang total nilainya sekitar 10 miliar dolar AS. Dalam tiga kuartal pertama tahun 2024, perusahaan konstruksi Turki menerima pesanan terbanyak dari Arab Saudi secara global, senilai USD2,3 miliar.

    Arab Saudi sedang menggiatkan pembangunan infrastruktur setelah target tahunan Visi Arab Saudi 2030 yaitu 100 juta wisatawan tercapai. Berbagai proyek saat ini sedang dilaksanakan di dua belas kota untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendorong pembangunan ekonomi. Di sini, perusahaan Turki diperkirakan akan menghasilkan USD20 miliar di tahun-tahun mendatang.

    Proyek besar di tangan Turki

    IC Turki çta naat, misalnya, diberikan kontrak proyek pembangunan jembatan terbesar Arab Saudi.

    “Di tengah jalur antara Hijaz dan Damaskus, kami sedang membangun dua jembatan di dekat Riyadh. Proyek ini saja bernilai USD500 juta. Setelah itu, kami akan membangun jembatan tertinggi di negara ini, Jembatan Wadi Laban, hanya dalam waktu 36 bulan,” kata Ilker Öksüz, anggota dewan di IC çta naat, dalam sebuah wawancara dengan DW.

    Perusahaan yang kini bermarkas di Riyadh itu juga membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Turki, Akkuyu, dan jembatan ketiga yang melintasi Bosphorus. Perusahaan juga membangun terminal di Bandara Raja Khalid di Riyadh senilai USD1,5 miliar.

    Potensi besar di bidang energi

    “Keterlibatan perusahaan-perusahaan Turki sedang meningkat, khususnya di bidang infrastruktur dan konstruksi. Investasi ini memperkuat pasar tenaga kerja kedua negara,” kata Haim Süngü, Presiden Dewan Bisnis Turki-Saudi, kepada DW.

    Dia mengakui, hubungan dagang yang positif masih berada dalam tahap awal dan akan dikembangkan lebih lanjut, kata Süngü. Ramalannya: Kedua negara juga akan bekerja sama di bidang energi dalam waktu dekat.

    “Pengalaman Arab Saudi di bidang minyak dan gas serta minatnya terhadap energi terbarukan dipadukan dengan keahlian Turki di bidang ini. Fokusnya adalah pada proyek-proyek di bidang energi surya dan angin. Dengan proyek bersama, kedua negara ingin pasokan energi dan peningkatan energi terbarukan,” kata Süngü.

    Seberapa berkelanjutan?

    Namun, tidak semua ahli optimis. Periode “damai dan gembira” dalam hubungan perdagangan belum tentu berlanjut di masa depan, menurut Eyüp Vural Aydn, konsultan di Pusat Nasional Privatisasi dan Kemitraan Publik-Swasta (NCP) Arab Saudi.

    Turki tidak memiliki “rencana strategis” untuk mendapatkan pangsa pasar Saudi yang lebih besar. Persaingan terbesar di pasar Saudi adalah antara Amerika Serikat, Tiongkok dan Prancis, katanya dan menambahkan:

    “Ya, ada peluang besar bagi Turki. Namun akan lebih baik bagi semua orang yang terlibat jika perusahaan dan otoritas Turki bekerja sama sebagai bagian dari sebuah rencana. Tiongkok, misalnya, menandatangani perjanjian investasi dengan Arab Saudi tiga bulan lalu senilai 50 miliar dolar AS. Turki juga membutuhkan langkah-langkah seperti itu.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

  • 10
                    
                        Kenapa Negara Arab Tidak Membantu Palestina atau Bersatu Melawan Israel?
                        Internasional

    10 Kenapa Negara Arab Tidak Membantu Palestina atau Bersatu Melawan Israel? Internasional

    Kenapa Negara Arab Tidak Membantu Palestina atau Bersatu Melawan Israel?
    Tim Redaksi
    GAZA, KOMPAS.com
    – “Di mana orang-orang Arab?! Di mana orang-orang Arab?!”
    Pertanyaan itu dilontarkan seseorang yang muncul dari puing-puing seraya menggendong anak-anak yang sudah meninggal. Dia berteriak tanpa daya ke arah kamera yang menyorotnya.
    Pertanyaan ini terus diulang oleh warga Gaza yang keheranan mengapa orang-orang di negara kawasan Arab tidak melindungi mereka dari pengeboman Israel.
    Setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 menewaskan 1.200 warga Israel terbunuh dan 250 orang lainnya diculik, semua mata langsung tertuju pada Timur Tengah.
    Seberapa jauh pembalasan yang akan dilakukan Israel? Bagaimana penduduk dan pemerintah Arab menanggapi guncangan kemanusiaan yang terjadi di wilayah tersebut?
    Pertanyaan pertama masih belum terjawab: Pengeboman Israel telah menghancurkan Jalur Gaza, merenggut nyawa lebih dari 42.500 warga Palestina, tetapi belum ada titik terang.
    Yang kedua adalah benar: Jika ada orang yang mengharapkan adanya protes besar di ibu kota utama dunia Arab, mereka akan kecewa.
    Adapun pemerintah negara-negara itu, “tanggapannya suam-suam kuku atau tidak sama sekali,” menurut Walid Kazziha, profesor ilmu politik di American University in Cairo (AUC), kepada
    BBC Mundo
    .
    Di luar kritik retoris terhadap Israel atau peran mediasi yang diadopsi oleh pemerintah seperti Qatar atau Mesir yang “murni sebagai perantara dan tidak mendukung Palestina,” kata Kazziha, tak satu pun negara-negara Arab memutuskan hubungan dengan Israel atau melakukan tindakan diplomatik dan tekanan ekonomi apa pun untuk mengakhiri perang.
    Mengapa perjuangan Palestina kehilangan relevansinya di antara pemerintah-pemerintah Arab di wilayah ini? Seperti hampir semua hal di Timur Tengah, jawabannya cukup rumit.
    Wilayah Timur Tengah tidak pernah benar-benar menjadi blok yang utuh dan homogen.
    Sepanjang sejarah, masyarakat Arab telah berbagi rasa identitas, bahasa, dan sebagian besar agama, serta kekhawatiran yang timbul dari pengaruh kolonial Eropa di wilayah tersebut.
    Namun, kepentingan pemerintah mereka terkadang berseberangan.
    Hubungan antara Palestina dan negara-negara Arab juga tidak mudah, terutama dengan negara-negara yang menerima sejumlah besar pengungsi setelah proklamasi Negara Israel pada 1948.
    Namun, perjuangan Palestina juga merupakan faktor pemersatu negara-negara Arab selama beberapa dekade.
    Selama periode ini, negara Israel dipandang “sebagai perpanjangan tangan dari kekuatan kolonial sebelumnya, yang telah menarik diri dari Timur Tengah,” menurut profesor kebijakan publik di Institut Pascasarjana Doha, Tamer Qarmout.
    “Israel sengaja ditempatkan di sana sebagai agen untuk melindungi kepentingan mereka, yang sebelumnya merupakan kepentingan Inggris dan Perancis, dan sekarang kepentingan Amerika Serikat,” ujar Tamer Qarmout kepada
    BBC Mundo
    .
    Perang yang dilancarkan terhadap Israel di masa lalu oleh negara-negara seperti Mesir, Suriah, dan Yordania tidak hanya untuk membela kepentingan nasional mereka, tetapi juga kepentingan Palestina, kata para analis.
    Namun, perang tersebut kini telah berlalu. Mesir dan Yordania telah menandatangani perjanjian damai dengan Israel beberapa dekade yang lalu.
    Maroko, Uni Emirat Arab dan Bahrain telah menormalisasi hubungan dengan Israel—negara yang hingga beberapa tahun lalu merupakan negara paria di wilayah tersebut.
    Bahkan Arab Saudi pun hampir melakukan hal yang sama sebelum 7 Oktober dan serangan Hamas.
    Bagi Dov Waxman, direktur Y&S Nazarian Center for Israel Studies di University of California, sejak awal konflik hingga hari ini, selama beberapa dekade terakhir, “masing-masing negara Arab mengikuti kepentingannya sendiri”.
    “Mereka berbicara tentang mendukung Palestina dan solidaritas, dan bukan berarti perasaan itu tidak tulus, tetapi pada akhirnya mereka mengikuti kepentingan nasional mereka.”
    “Ada banyak simpati terhadap bencana kemanusiaan yang dihadapi warga Gaza, dan mereka ingin pemerintah mereka berbuat lebih banyak. Mereka ingin hubungan diplomatik diputus. Mereka ingin para duta besar diusir, setidaknya ada tanggapan semacam itu,” ujar Fakhro.
    Namun, hal ini tidak terjadi.
    Menurut Imad K. Harb, direktur Riset dan Analisis di lembaga riset Arab Center di Washington, DC, “Pemerintah Arab telah lama meninggalkan Palestina.”
    Bagi Tamer Qarmout, ada sebuah titik balik yang telah mengubah seluruh dinamika di kawasan ini: pemberontakan rakyat yang mengguncang Timur Tengah dan Afrika Utara antara tahun 2010 dan 2012, yang dikenal dengan sebutan Kebangkitan Arab
    (Arab Spring).
    “Sejak saat itu, gelombang telah berubah sepenuhnya dan kegagalan pemberontakan ini telah membuat kawasan ini berada dalam ketidakpastian: banyak negara yang masih terbenam dalam konflik sipil, seperti Yaman, Suriah, atau Irak,” kata profesor dari universitas di Qatar ini.
    “Dua negara terakhir, yang merupakan negara sentral dan kuat dengan ide-ide politik yang dapat menantang AS, telah lenyap.”
    Di tengah keadaan krisis permamen ini, kendati bersimpati kepada Palestina, masyarakat Arab “merasa tak berdaya”, menurut Qarmout.
    “Mereka sendiri hidup di bawah tirani, otokrasi, dan kediktatoran. Dunia Arab berada dalam kondisi yang menyedihkan, orang-orang tidak memiliki kebebasan atau kemampuan dan aspirasi untuk hidup bermartabat,” kecam Qarmout.
    Meski begitu, respons sosial jauh lebih kuat daripada respons pemerintah, meskipun hal ini berkembang terutama di media sosial.
    Sejak
    Arab Spring
    , jalan-jalan di banyak negara di kawasan ini, seperti Mesir, menjadi terlarang bagi aktivisme.
    Jika dulu pemerintah otoriter mengizinkan masyarakat untuk melampiaskan rasa frustasi mereka dalam aksi demonstrasi membela Palestina, kini mereka khawatir protes semacam itu akan berujung pada hal yang lebih besar.
    Namun, itu bukan satu-satunya hal yang berubah dalam tahun-tahun penuh gejolak ini, ketika jutaan orang Arab turun ke jalan di negara-negara seperti Tunisia, Mesir, Libya, Suriah, Bahrain, dan Maroko untuk menuntut demokrasi dan hak-hak sosial.

    Arab Spring
    benar-benar merupakan guncangan dan mengubah dinamika dan prioritas banyak negara,” kata Qarmout.
    “Beberapa rezim lama tidak ada lagi dan yang lainnya berpikir bahwa mereka akan tertinggal, sehingga mereka panik, melihat ke kiri dan ke kanan dan mencari perlindungan.”
    “Banyak yang percaya pada gagasan yang dijual oleh Amerika Serikat bahwa Israel, sekutunya di kawasan itu, dapat melindungi mereka,” ujarnya.
    Perjanjian itu menjadi kesepakatan hubungan Barhain dan Uni Emirat Arab dengan Israel—perjanjian ini kemudian diikuti oleh Maroko dan Sudan.
    Lalu, dampak perjanjian ini kemudian datang. Washington, misalnya, mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, yang membuat referendum penentuan nasib sendiri menjadi tidak mungkin.
    “Ketika kita melihat hubungan yang telah dibangun oleh negara-negara ini dengan Israel, kita melihat bahwa pada dasarnya bermuara pada Israel yang menjual sistem untuk memata-matai penduduk mereka sendiri,” kata Walid Kazziha.
    Dugaan kasus spionase menggunakan program Pegasus—yang dikembangkan oleh perusahaan Israel NSO Group—telah mempengaruhi Maroko, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan bahkan Arab Saudi, meskipun tidak memiliki hubungan resmi dengan Israel.
    Menurut
    The New York Times
    , Riyadh membeli program tersebut pada 2017 dan kehilangan akses ke program tersebut setelah pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada tahun berikutnya.
    Namun, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman berhasil memulihkan layanan setelah menelepon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang melakukan intervensi untuk mengizinkan Saudi menggunakan perangkat lunak itu lagi, demikian laporan surat kabar Amerika tersebut.
    Hubungan Hamas dan Hizbullah dengan Iran juga menimbulkan kecurigaan di negara-negara Arab.
    Bagi negara-negara Teluk, misalnya, Iran adalah ancaman yang lebih besar daripada Israel. Banyak pemerintah Arab “telah mengadopsi narasi Israel dan Amerika bahwa gerakan-gerakan ini adalah perpanjangan tangan Iran di wilayah tersebut, dan bahwa mereka diciptakan untuk menyabotase proyek perdamaian regional dengan mengabaikan Palestina,” kata Qarmout.
    Ini adalah narasi yang didorong oleh sebagian besar media resmi di dunia Arab—sebuah wilayah di mana hampir tidak ada media independen, menurut para analis.
    “Bagi media Saudi, misalnya, perhatian utama bukanlah Palestina, tetapi bagaimana Iran mendapatkan tempat,” Kazziha berpendapat.
    Akan tetapi, negara-negara ini kemudian menjadi waspada terhadap kekuatan gerakan yang terus meningkat.
    “Ketika pintu-pintu tertutup bagi mereka dan tidak ada yang mau memberi mereka senjata untuk melawan Israel, mereka bersedia membantu penjahat untuk mendapatkannya,” tambahnya.
    Hal yang sama berlaku untuk Hizbullah dan kelompok-kelompok lain yang menerima dukungan dari Iran, tetapi juga ingin membela Palestina,
    Menurut Kazziha, ketika Iran dikedepankan sebagai promotor, maka orang-orang Arab tidak lagi menjadi tokoh utama.
    “Saya pikir ada beberapa gerakan Arab yang benar-benar tertarik untuk mendukung Palestina dan bahkan mati untuk mereka, seperti Hizbullah, Houthi di Yaman, dan beberapa gerakan Syiah di Irak,” ujar peneliti AUC tersebut.
    Selain kepentingan geostrategis dan krisis di negara-negara Arab, perjuangan Palestina telah dilupakan seiring berlalunya waktu.
    Konsep-konsep yang pernah membuat jantung Timur Tengah berdegup kencang, seperti pan-Arabisme, kini hanya menjadi gema masa lalu.
    “Sebagian besar generasi muda di wilayah ini bersimpati kepada Palestina, tetapi mereka tidak mengetahui dinamika konflik karena hal-hal tersebut tidak lagi diajarkan di sekolah-sekolah,” jelas Qarmout.
    “Pada 1960-an dan 1970-an, banyak negara Arab yang memiliki kurikulum sekolah yang lengkap tentang Palestina, namun saat ini masyarakat telah berubah dengan kekuatan globalisasi, bahkan identitas,” jelas Qarmout,” katanya.
    Hal yang sama juga terjadi pada para pemimpin baru.
    “Di negara-negara Teluk, misalnya, ada generasi pemimpin baru seperti Mohamed Bin Salman dari Arab Saudi, yang sebagian besar berpendidikan Barat, yang tidak pan-Arab dan tidak melihat Palestina sebagai sebuah isu,” jelas Qarmout.
    “Prioritas mereka berbeda dan begitu pula ambisi mereka,” cetusnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.