Xcloud.id

Tag: Jair Bolsonaro

  • Putra Eks Presiden Brasil Diselidiki karena Ancam Hakim-Jaksa-Polisi

    Putra Eks Presiden Brasil Diselidiki karena Ancam Hakim-Jaksa-Polisi

    Brasilia –

    Mahkamah Agung Brasil memerintahkan penyelidikan terhadap Eduardo Bolsonaro, putra mantan Presiden Jair Bolsonaro, atas dugaan merintangi penyelidikan terhadap ayahnya. Eduardo dituduh mengancam hakim, jaksa, dan polisi yang melakukan penyelidikan terhadap ayahnya.

    Eduardo, yang kini tinggal di Amerika Serikat (AS) ini, juga diduga mengupayakan sanksi-sanksi AS untuk para pejabat Brasil yang bekerja di bawah pengganti ayahnya, Presiden Luiz Inacio Lula da Silva.

    Eduardo yang berusia 40 tahun ini, seperti dilansir AFP, Selasa (27/5/2025) pindah ke Washington sejak Februari lalu, di mana dia memulai kampanye untuk menggalang dukungan bagi ayahnya, yang dikenal sebagai sekutu Presiden Donald Trump yang kembali ke Gedung Putih sejak pertengahan Januari.

    Jair Bolsonaro, yang kalah dalam pemilu tahun 2022, sedang menghadapi persidangan di Brasil atas dugaan rencana kudeta terhadap Lula da Silva.

    Awal bulan ini, Mahkamah Agung Brasil yang dipimpin oleh hakim Alexandre de Moraes mulai menggelar sidang dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi kunci dalam kasus tersebut.

    Jaksa Agung Brasil Paulo Gonet, dalam dokumen pengadilan yang dilihat AFP, meminta Mahkamah Agung untuk mengizinkan penyelidikan terhadap Eduardo atas tuduhan memberikan “ancaman-ancaman” terhadap hakim, jaksa, dan polisi yang terlibat dalam penyelidikan kasus ayahnya.

    Disebutkan Gonet bahwa Eduardo diduga mengupayakan sanksi terhadap mereka yang menyelidiki ayahnya, termasuk pencabutan visa AS dan pembekuan aset.

    Menurut dokumen pengadilan, hakim Moraes memerintahkan agar Eduardo dan ayahnya diperiksa oleh kepolisian dalam waktu 10 hari ke depan.

    Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan Washington mungkin akan menjatuhkan sanksi kepada hakim Morares, yang juga berselisih dengan miliarder AS, Elon Musk, yang kini menjadi sekutu dan penasihat Trump.

    Menanggapi hal itu, Eduardo memberikan sambutan baik via media sosial dengan mengatakan: “Kita akan menang.”

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Lawatan Perdana Trump di Periode Kedua Pemerintahannya: Hadiri Pemakaman Paus

    Lawatan Perdana Trump di Periode Kedua Pemerintahannya: Hadiri Pemakaman Paus

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuju Roma, Italia, untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus dalam lawatan luar negeri pertama di masa jabatan keduanya. Trump akan bertemu para pemimpin asing termasuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Dilansir AFP, Jumat (25/4/2025), Trump memiliki hubungan jauh dengan mendiang Paus Fransiskus yang tidak ragu mengkritiknya dengan tajam atas kebijakannya yang khas, yaitu deportasi massal para migran.

    Namun, Trump tidak akan melewatkan apa yang akan menjadi pertemuan diplomatik besar yang dihadiri oleh sekitar 50 kepala negara, termasuk 10 raja yang berkuasa.

    Di antara mereka adalah Zelensky, yang akan menjadi pertemuan langsung pertama kedua pemimpin tersebut sejak pertemuan Gedung Putih yang berakhir tragis pada 28 Februari.

    Trump dan Wakil Presiden JD Vance dalam pertemuan itu mencaci maki Zelensky, menyebutnya tidak berterima kasih atas bantuan militer AS senilai miliaran dolar sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022.

    Ketegangan mereda setelah pertemuan itu, dengan Ukraina menyetujui proposal yang dipimpin AS untuk gencatan senjata tanpa syarat selama satu bulan, yang membebani Rusia yang belum menerimanya dan pada hari Kamis melancarkan serangan paling mematikan dalam hampir setahun di Kyiv.

    Trump, sambil menyerukan Rusia untuk menghentikan serangannya, telah kembali menyalahkan Zelensky, termasuk mendesaknya untuk menerima kendali Rusia atas Krimea, semenanjung yang direbut oleh Moskow pada tahun 2014.

    Tidak ada pertemuan yang diumumkan di Roma untuk Trump, yang hanya akan tinggal setengah hari di Vatikan. Namun, Trump mungkin merasa tidak nyaman dengan beberapa pemimpin di sekitarnya–yang paling utama adalah pendahulunya, Joe Biden.

    Biden adalah seorang Katolik yang taat dan dekat dengan Fransiskus. Biden akan melakukan perjalanan sendiri ke Roma, kata kantornya, meskipun menurut protokol, mantan Presiden umumnya melakukan perjalanan dengan Air Force One untuk menghadiri pemakaman.

    Trump telah tanpa henti menyerang Biden dan menghancurkan warisannya dalam hampir 100 hari masa jabatannya, dengan Biden pada gilirannya baru-baru ini berbicara menentang kebijakan Trump.

    Perjalanan Trump ke Italia terjadi setelah dia mengguncang sekutu Eropa dengan mengenakan tarif besar, meskipun dia setidaknya untuk sementara telah mundur dari tindakan yang paling keras.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron, salah satu pemimpin yang menjalin hubungan dengan Trump dan Kanselir Jerman Olaf Scholz yang akan segera lengser, akan hadir di pemakaman tersebut, demikian pula para eksekutif puncak Uni Eropa Ursula von der Leyen dan Antonio Costa.

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva seorang veteran sayap kiri yang mengalahkan saingannya Jair Bolsonaro, merupakan belahan jiwa ideologis Trump juga akan hadir. Lula telah mengkritik Trump tetapi telah menghindari konfrontasi besar sejak miliarder Republik itu kembali.

    Pemakaman tersebut juga akan menghadirkan para pemimpin yang lebih sejalan secara ideologis dengan Trump, termasuk Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban dan Presiden Javier Milei dari Argentina, negara asal mendiang paus.

    Trump juga melakukan kunjungan singkat ke Prancis setelah pemilihannya tetapi sebelum pelantikannya untuk pembukaan kembali katedral Notre Dame. Macron mempertemukannya dengan Zelensky di sela-sela acara.

    Perjalanan luar negeri pertama Trump seharusnya ke negara-negara Teluk Arab yang kaya minyak, di mana ia berharap dapat melihat peluang bisnis dan mendesak hubungan yang lebih erat dengan Israel. Trump dijadwalkan mengunjungi Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab mulai 13 Mei.

    (rfs/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Eks Presiden Brasil Ditangkap Terkait Kasus Korupsi dan Pencucian Uang

    Eks Presiden Brasil Ditangkap Terkait Kasus Korupsi dan Pencucian Uang

    Jakarta –

    Mantan Presiden Brasil Fernando Collor de Mello ditangkap menurut sumber kepolisian federal. Penangkapan Collor de Mello setelah pengadilan tinggi menguatkan hukumannya yang hampir 9 tahun atas tuduhan korupsi dan pencucian uang.

    Dilansir AFP, Jumat (25/4/2025), Fernando Collor de Mello Presiden pertama Brasil yang dipilih secara demokratis, dipaksa mengundurkan diri pada 1992, di tengah masa jabatannya, setelah kongres memakzulkannya karena diduga menerima suap.

    Pria berusia 75 tahun itu ditangkap di Brasil menurut sumber kepolisian yang berbicara kepada AFP dengan syarat anonim. Pengadilan pada Kamis (24/4) menolak upayanya untuk membatalkan perintah penangkapan.

    Jaksa menduga dana tersebut diterima untuk “memfasilitasi kontrak secara tidak teratur” antara perusahaan konstruksi dan mantan anak perusahaan perusahaan minyak negara Brasil, Petrobras.

    Collor de Mello bukanlah Presiden Brasil pertama yang melanggar hukum. Empat dari tujuh Presiden yang memimpin negara tersebut sejak kediktatoran militer 1964-1985 telah dihukum, dipenjara, atau dimakzulkan.

    Dalam kasus terbaru, mantan Presiden sayap kanan Jair Bolsonaro telah diperintahkan untuk diadili atas dugaan rencana kudeta setelah kalah dalam pemilihan umum 2022.

    (rfs/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Gempa Politik di Prancis setelah Vonis Marine Le Pen

    Gempa Politik di Prancis setelah Vonis Marine Le Pen

    Jakarta –

    Putusan tersebut menggema di seluruh dunia, karena secara efektif melarang Marine Le Pen, calon presiden Prancis tiga kali yang juga menjadi tokoh kunci bagi sayap kanan Eropa, untuk berkompetisi dalam pemilihan presiden Prancis 2027, yang sejauh ini dianggap sebagai kesempatan emas baginya untuk meraih jabatan tertinggi di negara itu.

    Hanya sedikit yang bersuka cita atas berita ini. Pendukungnya mengatakan bahwa ia sengaja dibungkam, sementara beberapa kritikus khawatir akan konsekuensi politik yang jauh akibat keputusan para hakim tersebut.

    Seiring debu mereda setelah bertahun-tahun persiapan hukum, berbulan-bulan persidangan dan pembacaan putusan hukum yang memakan waktu berjam-jam, gempa politik di Prancis mungkin baru saja dimulai.

    Kejahatan dan hukuman

    Partai Le Pen telah berjanji untuk mengejar “segala kemungkinan upaya hukum” atas vonis tersebut, dan Le Pen sendiri sudah mengajukan banding.

    Namun pengadilan tinggi menyatakan pada hari Selasa (01/04) bahwa mereka mungkin akan mengeluarkan keputusan banding paling cepat pada musim panas 2026.

    Hingga saat itu, larangan mencalonkan diri sebagai kandidat presiden bagi Le pen berlaku segera, namun tidak berlaku bagi posisi Le Pen sebagai anggota legislatif, yang saat ini masih diizinkan untuk dipertahankan.

    Keputusan pengadilan Senin (31/03) lalu dijatuhkan oleh tiga hakim di pengadilan Paris, berdasarkan bukti yang diajukan oleh jaksa.

    Dia juga menambahkan bahwa penolakan konsisten dari Le Pen dan partainya atas tuduhan tersebut menunjukkan adanya risiko pengulangan pelanggaran.

    Profesor hukum di Paris, Julien Boudon, mengatakan kepada DW bahwa larangan lima tahun untuk mencalonkan diri yang dijatuhkan kepada Le Pen mengikuti peraturan hukum Prancis dan preseden hukum terkait kasus penggelapan oleh politisi.

    “Itu sepenuhnya sesuai dengan standar,” kata Boudon, menambahkan bahwa dia “tidak terkejut sama sekali.”

    Anggota legislatif Prancis telah memilih untuk memperketat hukuman bagi pelaku korupsi setelah skandal tahun 2016 yang melibatkan mantan Menteri Anggaran Jerome Cahuzac, yang akhirnya dijatuhi hukuman karena penipuan pajak. Undang-undang tersebut menjadikan larangan pemilihan sebagai hukuman untuk kejahatan seperti itu, dan Le Pen sendiri sebelumnya telah mendesak hukuman yang lebih keras bagi mereka yang terbukti menyalahgunakan dana publik.

    Profesor hukum Boudon juga mencatat bahwa, jika hakim memberi Le Pen larangan yang lebih ringan dari biasanya, mereka akan menghadapi tuduhan yang lebih keras lagi mengenai politisasi proses peradilan daripada yang mereka hadapi sekarang.

    Amarah sayap kanan

    Sementara itu, tuduhan pelanggaran terhadap supremasi hukum dan politisasi proses hukum terus mengalir baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada hari Selasa, penerus Le Pen di Partai National Rally, Jordan Bardella, mengecam apa yang disebutnya sebagai “tirani para hakim yang melanggar kebebasan pemilih.”

    Klaim serupa bergema dari sekutu politik Le Pen di seluruh dunia.

    Matteo Salvini dari partai sayap kanan Italia, Lega, menyebut ini sebagai upaya untuk “mengeluarkan [Le Pen] dari kehidupan politik,” dan “sebuah deklarasi perang,” sementara mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, menuduh di X bahwa pihak kiri Prancis menggunakan “aktivisme yudisial untuk memenangkan pemilu tanpa oposisi yang nyata.”

    Kritik dari kiri dan kanan

    Namun, kritikus terhadap keputusan tersebut dapat ditemukan di seluruh spektrum politik. Mantan Menteri Keuangan Yunani Yanis Varoufakis, yang memimpin kelompok politik kiri Mera25, mengecam apa yang disebutnya sebagai “hipokrisi yang mencengangkan” di media sosial X.

    “Ketika pengadilan Turki melarang lawan utama Erdogan dalam pemilihan presiden, pikiran liberal memberontak dan langsung menolak argumen Erdogan bahwa hukum adalah hukum. Ketika pengadilan Prancis melakukan hal yang sama, pikiran liberal bersukacita dan mengulang-ulang ‘hukum adalah hukum,’” tulisnya d X.

    Peneliti politik di Istanbul, Aybike Mergen, menyebut perbandingan ini “menyesatkan.” Sementara Proyek Keadilan Dunia menempatkan Prancis pada peringkat 22 secara global dalam indeks supremasi hukum. Peringkat ini di bawah Jerman, namun di atas Amerika Serikat, sementara Turki berada pada peringkat 117.

    Di Strasbourg, kepala fraksi tengah-kanan Les Republicains di Parlemen Eropa, menyebut hari dijatuhkannya vonis Senin (31/03) lalu sebagai “hari gelap bagi demokrasi Prancis” dan mengatakan bahwa putusan hakim tersebut merupakan “campur tangan besar” dalam politik Prancis.

    “Saya telah berdebat dengan National Rally di setiap kampanye yang saya pimpin. Seperti setiap orang Prancis yang peduli dengan demokrasi, saya ingin perbedaan kita diselesaikan melalui keputusan pemilih,” tulis Francois-Xavier Ballamy di X.

    Kekalahan kelompok sentris?

    Pernyataan Ballamy merangkum ketakutan di antara banyak kalangan sentris: Bahwa argumen yang menentang ide-ide yang telah membuat Marine Le Pen begitu populer jauh dari usai, dan bahwa putusan ini akan menghambat upaya untuk merebut kembali popularitas di kotak suara.

    Analis Camille Lons cemas bahwa keputusan pengadilan itu malah ‘backfire’, yang akan membantu politisi sayap kanan mendukung klaim mereka bahwa sistem “dirancang melawan mereka,” seraya menambahkan bahwa “narasi” ini bisa “menggalang basis mereka dan memperkuat dukungan mereka menuju 2027.”

    Pejabat kebijakan di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri itu juga menambahkan bahwa di tempat lain di dunia, vonis di Prancis kemungkinan besar akan “dibingkai sebagai bukti lebih lanjut dari keterlibatan Eropa yang berlebihan dan kemunduran demokrasi.”

    Independensi yudisial dalam sorotan

    Profesor hukum Prancis Boudon mengatakan bahwa ia tidak terkesan dengan pendapat para kritikus terhadap putusan pengadilan, terlepas dari warna politik mereka.

    “Sangat memalukan untuk mengatakan ini adalah keputusan politik. Itu adalah serangan terhadap kehormatan dan integritas hakim,” ujarnya kepada DW.

    “Keputusan ini adalah penghormatan terhadap supremasi hukum,” tambahnya, menegaskan bahwa “seorang politisi terpilih yang melanggar hukum harus bertanggung jawab.”

    Kasus Le Pen sudah memicu perdebatan tentang kemungkinan reformasi terhadap hukuman antikorupsi di negara itu.

    Perdana Menteri Prancis dari kalangan sentris, Francois Bayrou, mengatakan kepada para anggota parlemen pada hari Selasa (01/04) bahwa perlu ada “refleksi” tentang cara hukum diterapkan saat ini, demikian ditulis surat kabar Prancis Le Monde.

    Namun, ia menambahkan bahwa ia tidak berniat “mencampuradukkan diskusi” mengenai putusan tertentu dengan refleksi tentang keadaan hukum secara keseluruhan.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Eks Presiden Brasil Jair Bolsonaro Akan Diadili Atas Percobaan Kudeta

    Eks Presiden Brasil Jair Bolsonaro Akan Diadili Atas Percobaan Kudeta

    Jakarta –

    Mahkamah Agung Brasil memerintahkan mantan presiden sayap kanan Jair Bolsonaro untuk diadili atas dakwaan merencanakan kudeta. Kasus ini bisa menghancurkan harapannya untuk kembali ke dunia politik.

    Sidang tersebut akan menjadi pertama kalinya seorang mantan presiden Brasil dituduh mencoba mengambil alih kekuasaan dengan paksa sejak Brasil kembali ke demokrasi pada tahun 1985, setelah dua dekade kediktatoran militer.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (27/3/2025), panel lima hakim Mahkamah Agung pada sidang yang digelar pada Rabu (26/3) waktu setempat, memberikan suara bulat untuk mengadili Bolsonaro setelah menemukan cukup bukti yang memberatkannya.

    Bolsonaro tidak hadir di pengadilan untuk putusan tersebut, tetapi dalam komentarnya kepada wartawan, ia mengecam tuduhan tersebut sebagai “tidak berdasar.”

    “Sepertinya mereka punya masalah pribadi dengan saya,” katanya.

    Jika terbukti bersalah, Bolsonaro berisiko dijatuhi hukuman penjara lebih dari 40 tahun, dan diasingkan dari politik. Kasus ini bisa menggagalkan keinginannnya untuk maju ke pemilihan presiden tahun depan.

    Bolsonaro, yang menjabat presiden dari tahun 2019 hingga 2022, dituduh memimpin “organisasi kriminal” yang berkonspirasi untuk membuatnya tetap berkuasa terlepas dari hasil pemilihan umum tahun 2022.

    Tonton juga Video: Pernyataan Presiden Bolivia Seusai Gagalkan Upaya Kudeta Militer

    Para penyelidik mengatakan bahwa setelah kekalahannya, tetapi saat masih menjabat, para pelaku kudeta berencana untuk mengumumkan keadaan darurat sehingga pemilihan umum baru dapat diadakan.

    Ia juga dituduh mengetahui rencana untuk membunuh Lula, wakil presidennya Geraldo Alckmin, dan Hakim Agung Alexandre de Moraes — musuh Bolsonaro yang merupakan salah satu hakim dalam kasus saat ini.

    “Saya hanya berharap keadilan ditegakkan,” kata Lula kepada wartawan pada Kamis pagi di Jepang.

    “Dia tidak punya cara untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah,” kata Lula. “Semua orang tahu apa yang dia lakukan,” imbuhnya.

    Tonton juga Video: Pernyataan Presiden Bolivia Seusai Gagalkan Upaya Kudeta Militer

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro Didakwa Atas Percobaan Kudeta

    Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro Didakwa Atas Percobaan Kudeta

    Brasilia –

    Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro resmi didakwa atas percobaan kudeta setelah kekalahannya dalam pemilu tahun 2022 lalu. Bolsonaro didakwa bersama 33 orang lainnya dalam upaya mencegah Presiden Luiz Inacio Lula da Silva menjabat setelah persaingan sengit dalam pemilu tiga tahun lalu.

    Jaksa Agung Brasil Paulo Gonet Branco mengajukan dakwaan untuk Bolsonaro, yang kini berusia 69 tahun, dan rekan-rekannya itu ke Mahkamah Agung pada Selasa (18/2) waktu setempat. Setidaknya ada lima dakwaan yang dijeratkan terhadap Bolsonaro.

    “Berdasarkan manuskrip, file digital, spreadsheet dan pertukaran pesan yang mengungkapkan skema yang mengganggu tatanan demokrasi,” demikian pernyataan kantor Jaksa Agung Brasil, seperti dilansir AFP, Rabu (19/2/2025).

    “Hal itu menggambarkan secara detail soal rencana konspirasi yang disusun dan dilaksanakan terhadap lembaga-lembaga demokrasi,” sebut pernyataan itu.

    Salah satu dakwaan itu menuduh adanya tindak kejahatan “organisasi kriminal bersenjata”, yang diduga dipimpin oleh Bolsonaro dan kandidat wakil presidennya, Walter Braga Netto.

    “Bersekutu dengan individu-individu lainnya, termasuk warga sipil dan personel militer, mereka berupaya mencegah, secara terkoordinasi, terpenuhinya hasil pemilihan presiden tahun 2022,” sebut kantor Jaksa Agung Brasil dalam pernyataannya.

    Kantor Jaksa Agung Brasil mendasarkan keputusan mendakwa Bolsonaro pada laporan kepolisian federal setebal 800 halaman, yang dirilis tahun lalu setelah penyelidikan selama dua tahun yang mendapati bahwa Bolsonaro “menyadari sepenuhnya dan berpartisipasi aktif” dalam rencana mempertahankan kekuasaan.

    Bolsonaro menyangkal tuduhan-tuduhan itu, dan menyebut dirinya sebagai korban “persekusi”.

    “Upaya kudeta… telah menjadi tuduhan kosong, yang sama sekali bukanlah bukti terhadap Bolsonaro,” sebut putra Bolsonaro, Flavio, dalam komentarnya via media sosial X.

    Setelah pengumuman kantor Jaksa Agung itu, tim penasihat hukum Bolsonaro mengatakan pihaknya “terkejut” dan “marah”. Mereka bersikeras menegaskan Bolsonaro “tidak pernah” terkait dengan “gerakan yang bertujuan untuk mendekonstruksi Penegakan Hukum Demokratik”.

    Sementara itu, disebutkan juga bahwa penyelidikan mengungkapkan rencana pembunuhan Lula da Silva, Wakil Presiden Feraldo Alckmin, dan seorang hakim terkenal di Brasil dengan “persetujuan” Bolsonaro.

    Mahkamah Agung selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Agung itu, dan memutuskan apakah akan memulai proses hukum terhadap Bolsonaro.

    Lihat juga Video ‘Anak Eks Presiden Brasil Diduga Pakai Intel untuk Pantau Lawan Politik’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Prabowo Dinobatkan Pemimpin Dunia Bakal Berpengaruh 2025, Bersanding Donald Trump dan Xi Jinping

    Prabowo Dinobatkan Pemimpin Dunia Bakal Berpengaruh 2025, Bersanding Donald Trump dan Xi Jinping

    TRIBUNJATIM.COM – Presiden Prabowo Subianto kini dinobatkan jadi pemipin dunia yang bakal berpengaruh pada tahun 2025.

    Penobatan itu dilakukan oleh media asal Singapura, The Straits Times.

    Prabowo Subianto bersanding dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping hingga Presiden AS terpilih, Donald Trump.

    Mereka dinobatkan dalam artikel bertajuk “Meet 10 World Leaders to Watch in 2025′ yang terbit pada Sabtu (4/1/2025).

    Pemimpin dunia itu bakal memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan dunia.

    “Dari Donald Trump dan Xi-Jinping hingga Prabowo Subianto dan Vladimir Putin, para tokoh berpengaruh akan memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan di seluruh dunia,” demikian tertulis dalam artikel tersebut.

    Dalam artikel tersebut, langkah Prabowo yang langsung melakukan kunjungan ke beberapa negara setelah dilantik menjadi Presiden ke-8 RI menjadi sorotan.

    Menurut media tersebut, kunjungan Prabowo tersebut lebih lebih bersifat untuk meningkatkan ekonomi Indonesia alih-alih membahas terkait geopolitik.

    Kendati demikian, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) era kepemimpinan Joko Widodo itu dianggap memiliki tujuan untuk menempatkan Indonesia sebagai negara yang turut berpengaruh dalam diplomasi internasional.

    Media tersebut turut menyanjung target Prabowo yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8 persen.

     
    “Kurang dari sebulan setelah dilantik, Prabowo memulai kunjungan diplomatiknya dengan mengunjungi Tiongkok dan Amerika Serikat pada minggu yang sama serta menghadiri pertemuan-pertemuan multilateral besar sepert APEC, yang dengan cepat menandakan keinginannya untuk menempatkan Indonesia sebagai jantung diplomasi internasional.”

    “Motivasinya (kunjungan ke luar negeri) mungkin lebih bersifat ekonomi daripada geopolitik atau pribadi. Inti dari visi kepresidenannya adalah tujuan yang berani untuk mencapai pertumbuhan PDB sebesar 8 persen, naik dari 5 persen saat ini,” tulis The Straits Times.

    The Straits Times juga menyanjung langkah Prabowo yang berani agar Indonesia masuk dalam kemitraan organisasi antar pemerintah, BRICS.

    Diketahui, BRICS saat ini beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan.

    “Pengumuman status kemitraan BRICS Indonesia dalam beberapa hari setelah ia menjabat sebagai presiden, ditambah dengan deklarasi bahwa negara dengan populasi terpadat di Asia Tenggara ini siap untuk menjadi anggota penuh, menunjukkan bahwa Prabowo tidak takut untuk melanggar posisi yang diambil oleh pemerintahan Joko Widodo,” tulisnya.

    The Straits Times juga turut menyoroti peran Prabowo terkait posisi Indonesia di ASEAN.

    Media tersebut memprediksi akan ada kerjasama yang erat dengan Malaysia untuk menunjang visi-misinya yaitu pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

    “Namun, yang lebih mungkin terjadi adalah skenario di mana Anwar (PM Malaysia) menemukan sekutu dalam diri Prabowo, yang diharapkan dapat memberikan dukungan kuat untuk hasil kerja sama ASEAN Malaysia.”

    “Hal ini akan memfasilitasi investasi lintas batas, konektivitas rantai pasokan, dan pembangunan berkelanjutan, dan selaras dengan penekanan pemerintahannya pada pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan,” tulis media tersebut.

    Di sisi lain, The Straits Times juga mewanti-wanti terkait pendekatan kebijakan luar negeri Prabowo terkait hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan Rusia yang dianggap memicu perdebatan.

    Media itu mewanti-wanti agar Prabowo dapat menyeimbangkan antara kebijakan luar negerinya yang dinilai ambisius serta mengakomodir kritik di dalam negeri terkait keputusan kebijakan internasionalnya.

    “Para pengamat politik di negara terbesar di kawasan ini akan memantau dengan seksama bagaimana Prabowo menyeimbangkan antara mengejar agenda global yang ambisius dan mengelola kritik domestik terhadap keputusan-keputusan internasionalnya,” pungkas media tersebut.

    Sebagai informasi, selain Prabowo, ada sembilan pemimpin negara yang turut dinobatkan sebagai pemimpin dunia yang akan berpengaruh tahun 2025 yaitu:

    Presiden terpilih AS, Donald Trump

    Presiden Tiongkok, Xi Jinping

    Presiden Rusia, Vladimir Putin

    Presiden Israel, Benjamin Netanyahu

    Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba

    Presiden Korea Utara, Kim Jong-un

    Perdana Menteri India, Narendra Modi

    Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese

    Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim

    Jokowi Masuk Finalis Presiden Terkorup 2024 Versi OCCRP

    Beda dengan Prabowo, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) justru ditetapkan menjadi salah satu pemimpin terkorup di dunia pada tahun 2024 versi lembaga independen, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Selain Jokowi, ada lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

    Menurut organisasi tersebut, ‘pemenang’ dari nominasi tersebut adalah mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, yang digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada awal Desember 2024 lalu.

    Menurut salah satu juri nominasi ini, pendiri Daraj.com, Alia Ibrahim, Assad dianggap sebagai pemimpin terbrutal.

    Assad dianggap telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah.

    Alia menilai, butuh waktu puluhan tahun untuk memperbaiki kondisi Suriah imbas kepemimpinan brutal Assad selama 24 tahun.

    “Selain menjadi diktator seperti ayahnya, Assad menambahkan dimensi kejahatan korupsi yang tak terbayangkan, menghancurkan kehidupan banyak orang bahkan di luar perbatasan negaranya sendiri.”

    “Kerusakan politik, ekonomi, dan sosial yang disebabkan oleh Assad, baik di Suriah maupun di kawasan ini, akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengatasinya,” jelasnya.

    Di sisi lain, OCCRP turut memberikan ‘penghargaan khusus’ kepada Presiden Guinea Khatulistiwa, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, berupa ‘Penghargaan Non-Prestasi Seumur Hidup’.

    Adapun ‘penghargaan’ ini diberikan imbas brutalnya Obiang dalam memimpin negara tersebut berupa penindasan, penangkapan yang melanggar hukum, hingga penghilangan paksa terhadap orang yang berbeda pendapat.

    Selain itu, Obiang dianggap telah mencuri sebagai besar kekayaan negara yang dipimpinnya secara bersama-sama dengan orang-orang di lingkarannya.

    Model kepemimpinan Obiang ini, membuat masyarakat Guinea Khatulistiwa menderita dalam kemiskinan ketika dirinya dan kroninya justru hidup dengan kemewahan.

    Jurnalis investigasi asal Ghana yang juga menjadi juri nominasi ini, Anas Aremeyaw Anas, menuturkan Obiang telah menciptakan dinasti otoriter sejak kepemimpinannya pada tahun 1979.

    “Melalui ketakutan, penindasan, dan korupsi, Teodoro Obiang telah menciptakan sebuah dinasti kekayaan dan kekebalan hukum,” kata Anas. 

    “Kecenderungan diktatornya dengan cepat ditiru oleh para pemimpin di seluruh benua Afrika, dengan para pemimpin kudeta saat ini yang memandangnya sebagai ayah baptis, dan memiliki ambisi yang sama untuk menjadi ayah baptis korupsi seperti dia,” sambung Anas.

    OCCRP menilai, model kepemimpinan seperti Assad dan Obiang menjadi contoh rezim diktator yang sudah lama berkuasa di mana korupsi memainkan peran penting.

    Selengkapnya, berikut daftar pemimpin terkorup tahun 2024 versi OCCRP:

    Mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad

    Presiden Kenya, William Ruto

    Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi)

    Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu

    Mantan Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheikh Hasina

    Pengusaha India, Gautam Adani

    Sebagai informasi, OCCRP telah menggelar ‘penghargaan’ ini sejak tahun 2012 silam.

    Tak hanya pemimpin, OCCRP turut memasukkan organisasi pemerintah sebagai salah satu calon penerima ‘penghargaan’.

    Adapun berikut daftar ‘pemenang’ terkait pemimpin atau organisasi pemerintah terkorup di dunia tiap tahunnya sejak tahun 2012-2024:

    2012: Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev

    2013: Parlemen Rumania

    2014: Presiden Rusia, Ilham Aliyev

    2015: Mantan Presiden Montenegro, Milo Djukanovic

    2016: Presiden Venezuela, Nicolas Maduro

    2017: Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte

    2018: Bank Danske di Denmark

    2019: Mantan Perdana Menteri Malta, Joseph Muscat

    2020: Mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro

    2021: Presiden Belarusia, Aleksandr Lukashenko

    2022: Pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner, Yevgeny Prigozhin

    2023: Jaksa Agung Guatemala, Maria Conseulo Porras

    2024: Mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad

    Di sisi lain, penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia.

    Sementara, penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP.

  • Nyawa Suku Adat Amazon di Ujung Bedil Pembalak Hutan

    Nyawa Suku Adat Amazon di Ujung Bedil Pembalak Hutan

    ARARIBOIA – Seorang suku adat Amazon di Brazil ditembak mati karena melindungi tanahnya dari pembalakan liar. Kematian ini memancing kemarahan dunia. Catatan hitam Presiden Brazil Jair Bolsonaro makin panjang. Hutan Amazon tak cuma dibakar, suku aslinya pun dibantai.

    Paulo Paulino Guajajara dan Laercio Guajajara tengah berpatroli di wilayah Arariboia di negara bagian timur laut Maranhao, Jumat 1 November 2019 lalu ketika sebuah serangan terjadi.

    Menurut laporan Survival International, sebuah kelompok yang membela hak-hak adat, Paulino ditembak di leher dan mati seketika di hutan. Sementara Laercio tertembak di bagian belakang. Ia berhasil melarikan diri.

    Paulino dan Laercio adalah anggota Guardians of the Forest. Kelompok ini beranggotakan lebih dari seratus orang suku adat yang telah lama berjibaku dalam upaya perlindungan hutan dari pembalakan.

    Peneliti Survival International Sarah Shenker mengatakan, kekerasan dan ancaman kematian suku adat penjaga hutan telah terjadi selama bertahun-tahun. Sayang, pidana terlalu sulit menyentuh para pelaku kekerasan.

    “Ada banyak impunitas. Pihak berwenang tidak mau melindungi tanah adat. Kata-kata rasis dan proposal genosida mereka (pemerintah Brazil) yang anti-pribumi memberi semacam lampu hijau,” tutur Shenker, dikutip dari Metro, Senin (4/11/2019).

    Koordinator Asosiasi Masyarakat Brazil Soni Guajajara menyatakan, Paulino dan Laercio harus jadi korban terakhir dari pembantaian terstruktur ini. “Saatnya menghentikan genosida yang dilembagakan ini. Berhenti mengotorisasi pertumpahan darah orang-orang kami,” serunya.

    Paulo Paulino Guajajara (Sarah Shenker/Survival International)

    Catatan hitam Bolsonaro

    Sejak menjabat Januari lalu, Presiden Brazil Jair Bolsonaro telah terlibat dalam berbagai kasus yang merugikan Amazon dan suku-suku asli di sana. Berbagai kebijakan Bolsonaro dinilai berorientasi pada kepentingan para pendukungnya di industri kayu, pertambangan, dan pertanian.

    Dalam delapan bulan pertama tahun ini, deforestasi Amazon meningkat hampir dua kali lipat. Bolsonaro bahkan disebut sengaja membiarkan kebakaran hutan yang didalangi para pelaku industri.

    Pada September lalu, Human Rights Watch menerbitkan sebuah laporan tentang pembantaian terhadap suku asli Amazon. Laporan itu menyebut pembantaian semakin masif terjadi di bawah Bolsonaro.

    Dalam sejumlah kasus, para penebang diyakini membayar orang-orang bersenjata untuk menghabisi para penjaga hutan asli Amazon. “Mereka ingin membunuh kita semua,” kata Soni Guajajara, Koordinator Asosiasi Masyarakat Brazil.

    Sebelum Paulino, tiga penduduk adat lain tewas dalam serangan serupa di Arariboia. Menurut catatan, Arariboia adalah rumah bagi 5.000 penduduk asli penghuni Amazon. Selain Suku Guajajara, tercatat suku lain, Suku Awa yang hidup di wilayah tersebut.

  • Eks Menhan Brasil Ditangkap atas Tuduhan Halangi Penyelidikan Kudeta

    Eks Menhan Brasil Ditangkap atas Tuduhan Halangi Penyelidikan Kudeta

    Jakarta –

    Pihak berwenang Brasil menangkap Jenderal Walter Braga Netto mantan menteri pertahanan dan sekutu dekat mantan Presiden Jair Bolsonaro. Braga Netto ditangkap atas dugaan menghalangi penyelidikan dugaan upaya kudeta tahun 2022.

    Seperti dilansir kantor berita AFP, Minggu (15/12/2024), Polisi Federal Brasil mengatakan telah menahan “orang-orang yang akan menghalangi” penyelidikan.

    “Braga Netto ditangkap dalam operasi itu,” kata sumber kepolisian itu.

    Pada akhir November, polisi merilis laporan yang merekomendasikan dakwaan terhadap Bolsonaro yang berhaluan kanan ekstrem dan beberapa lusin sekutunya karena berusaha melakukan kudeta untuk mencegah pelantikan Luiz Inacio Lula da Silva yang berhaluan kiri.

    Daftar tersebut termasuk Braga Netto, yang juga merupakan calon wakil presiden Bolsonaro dalam pemilihan umum 2022.

    Jaksa Agung Paulo Gonet telah memeriksa tuduhan tersebut untuk melihat apakah bukti mendukung tuduhan yang diajukan terhadap Bolsonaro dan 36 orang lainnya yang ditetapkan sebagai rekan konspirator.

    Laporan setebal 884 halaman yang disusun setelah penyelidikan polisi selama hampir dua tahun mendesak Gonet untuk mendakwa Bolsonaro dan yang lainnya karena merencanakan upaya kudeta dan berusaha “menggulingkan negara demokrasi dengan kekerasan.”

    Laporan itu merinci dugaan kolusi antara Bolsonaro, 69, dan sejumlah pejabatnya, termasuk anggota petinggi militernya, untuk mengklaim adanya kecurangan dalam pemilu 2022 yang dimenangkan oleh Lula dan menggunakan dekrit untuk menyingkirkan Mahkamah Agung.

    Bolsonaro juga “sepenuhnya menyadari” adanya rencana yang diduga dilakukan oleh tentara elite untuk membunuh Lula, wakil presidennya, dan seorang hakim Mahkamah Agung, kata laporan itu.

    Braga Netto mengatakan dia “berpartisipasi aktif” dalam upaya menekan komandan angkatan bersenjata Brasil agar “bergabung dengan proyek kudeta.”

    Rencana yang diberi nama “Belati Hijau Kuning” itu diduga dibicarakan di rumah Braga Netto. Dokumen itu dicetak di istana Planalto, kantor kepresidenan Brasil, menurut para penyelidik.

    Draf rencana kudeta ditemukan di markas besar Partai Liberal Bolsonaro di antara anggota salah satu penasihat Braga Netto.

    (rfs/rfs)

  • Presiden Brasil Jalani 2 Operasi Pendarahan Otak, Dokter Ungkap Kondisinya – Halaman all

    Presiden Brasil Jalani 2 Operasi Pendarahan Otak, Dokter Ungkap Kondisinya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva menjalani prosedur medis kedua pada Kamis (12/12/2024) pagi.

    Sebelum operasi ini, awal pekan kemarin Lula juga menjalani operasi pendarahan otak setelah jatuh dari tangga rumahnya, yang mengakibatkan trauma di bagian belakang kepala.

    Dikutip dari Reuters, VOA News, dan Al Jazeera, pada Selasa (10/12/2024), Lula, yang berusia 79 tahun, menjalani operasi selama dua jam untuk mengatasi pendarahan antara otak dan selaput meninges.

    Tim medis menyatakan operasi tersebut berjalan dengan lancar dan tidak ada komplikasi pasca-operasi.

    Dokter pribadi Lula, Roberto Kalil Filho, mengungkapkan prosedur ini adalah tindakan preventif dan tidak menunda pemulihan presiden.

    Dia kini dirawat di Rumah Sakit Sirio-Libanes di São Paulo, tempat tim medis memantau kondisinya.

    Lula diperkirakan dapat kembali bekerja pada awal pekan depan.

    “Kami berharap dia dapat keluar dari rumah sakit pada awal pekan depan,” kata Kalil.

    Dia menambahkan Lula akan kembali menjalankan tugasnya secara bertahap, meski ia akan membutuhkan waktu istirahat beberapa minggu untuk pemulihan penuh.

    Kondisi Pasca-Operasi

    Setelah prosedur kedua, dokter mengonfirmasi kondisi Lula stabil.

    “Semua prosedur berjalan dengan sukses dan presiden dalam kondisi stabil,” paparnya.

    “Presiden sudah bangun dan berbicara normal,” kata Kalil dalam konferensi pers pada Kamis (12/13/2024) pagi.

    Lula sudah bisa makan dan berada dalam keadaan sadar di ruang perawatan intensif (ICU).

    Pemeriksaan neurologis menunjukkan hasil yang normal, dan Lula telah diberitahu untuk menghindari aktivitas fisik atau mental yang berat untuk beberapa waktu.

    Pemilu Brazil 2026

    Kondisi kesehatan Lula telah memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan pencalonannya dalam Pemilu Presiden 2026.

    Lula, yang kini menjabat masa jabatan ketiga yang tidak berturut-turut, akan berusia 81 tahun pada saat pemilu mendatang.

    Meskipun beberapa survei menunjukkan keraguan publik mengenai kemampuannya untuk mencalonkan diri lagi, Juru Bicara Kepresidenan, Paulo Pimenta, menegaskan pada Kamis, Lula akan tetap mencalonkan diri sebagai kandidat Partai Pekerja.

    Survei terbaru dari Genial/Quaest menunjukkan meskipun mayoritas publik (52 persen) berpendapat bahwa Lula sebaiknya tidak mencalonkan diri lagi, angka dukungan terhadap pencalonannya meningkat menjadi 45 persen dari sebelumnya 40 persen.

    Dalam sebuah simulasi putaran kedua pemilu, Lula diperkirakan akan menang dengan lebih dari 50 persen suara, mengalahkan calon konservatif seperti mantan Presiden Jair Bolsonaro atau Gubernur Sao Paulo.

    Apabila Lula memutuskan untuk tidak mencalonkan diri pada 2026, hal ini bisa berdampak besar bagi Partai Pekerja dan politik kiri di Brazil, yang saat ini kehilangan sosok pemimpin yang menjadi simbol perlawanan terhadap kekuatan konservatif.

    Tanpa Lula, kelompok kiri akan menghadapi kesulitan untuk menemukan pewaris yang sebanding, mengingat kurangnya tokoh muda yang mampu menarik suara yang sama besar.

    Namun, juru bicara pemerintah tetap optimis dan menegaskan Lula akan terus menjadi figur penting dalam politik Brazil, meskipun menghadapi tantangan kesehatan dan usia.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)