Xcloud.id

Tag: Jair Bolsonaro

  • Lula Minta Trump Hapus Tarif dan Sanksi, Hubungan Brasil-AS Mencair

    Lula Minta Trump Hapus Tarif dan Sanksi, Hubungan Brasil-AS Mencair

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva meminta Presiden AS Donald Trump untuk mencabut tarif atas produk-produk asal negaranya dan sanksi terhadap sejumlah pejabat tinggi. Langkah ini membuka peluang cairnya hubungan dagang kedua negara.

    Permintaan tersebut diungkapkan Lula dalam panggilan telepon dengan Trump berdurasi sekitar 30 menit pada Senin (6/10/2025) waktu setempat.

    Menurut keterangan resmi pemerintah Brasil yang dilansir dari Bloomberg pada Selasa (7/10/2025), pada panggilan tersebut, keduanya sepakat menggelar pertemuan langsung dalam waktu dekat. Lula mengusulkan pertemuan bisa dilakukan di sela-sela KTT Asean di Malaysia akhir bulan ini.

    Adapun, Trump juga telah mengkonfirmasi pembicaraan telepon tersebut berjalan dengan baik. Dalam unggahan di media sosial, Trump menyebut diskusi dengan Lula terutama berfokus pada perdagangan dan ekonomi. 

    “Kami akan melanjutkan pembicaraan dan bertemu dalam waktu yang tidak terlalu lama, baik di Brasil maupun Amerika Serikat. Saya menikmati percakapan itu — kedua negara kita akan bekerja sama dengan sangat baik!,” ujar Trump

    Menyusul unggahan Trump, nilai tukar real Brasil sempat menguat ke level tertinggi sesi perdagangan.

    Percakapan tersebut menjadi sinyal paling jelas adanya upaya mencairkan hubungan AS–Brasil yang sempat merosot tajam setelah Trump memberlakukan tarif impor 50% atas sejumlah produk Brasil dan menjatuhkan sanksi terhadap seorang hakim Mahkamah Agung. 

    Sanksi itu disebut sebagai upaya menghentikan persidangan mantan Presiden Jair Bolsonaro yang divonis bersalah atas percobaan kudeta pada September lalu.

    Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad menyebut percakapan itu positif. Sebelumnya, Trump dan Lula hanya sempat berbicara singkat di sela Sidang Umum PBB di New York bulan lalu, ketika Trump menyebut keduanya memiliki hubungan yang baik dan membicarakan rencana pertemuan untuk menyelesaikan perbedaan.

    Menurut pejabat Brasil yang mengetahui isi pembicaraan, Trump tidak mengajukan tuntutan spesifik terkait produk yang masih dikenakan tarif maupun membahas vonis Bolsonaro. 

    Namun, Trump menunjuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk memimpin negosiasi dagang lebih lanjut dengan pemerintahan Lula. Kedua presiden juga sepakat bertukar nomor telepon untuk menjalin komunikasi langsung.

    Sementara itu, Wakil Presiden Brasil Geraldo Alckmin pekan lalu kembali membuka pembicaraan dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick. Haddad dijadwalkan bertemu Menteri Keuangan AS Scott Bessent di Washington akhir bulan ini.

    Brasil berharap perundingan dapat menyelesaikan apa yang mereka anggap sebagai kesalahpahaman terkait isu perdagangan dan kebijakan lain. Salah satu titik krusial adalah aturan hukum bagi perusahaan media sosial AS yang beroperasi di Brasil, terutama setelah Mahkamah Agung sempat menangguhkan platform X milik Elon Musk pada tahun lalu.

    Trump dan sejumlah pejabat pemerintahannya selama berbulan-bulan juga menekan Brasil untuk membatalkan kasus hukum terhadap Bolsonaro, salah satu sekutu dekat Trump di Amerika Latin. Bolsonaro menghadapi proses hukum akibat percobaan pemberontakan pada 2023 terhadap pemerintahan Lula, yang banyak dibandingkan dengan serangan ke Capitol AS pasca kekalahan Trump pada 2020.

    “Situasinya mirip dengan yang mereka coba lakukan pada saya, tapi tidak berhasil sama sekali,” kata Trump bulan lalu mengenai persidangan Bolsonaro.

    Meski kerap mengecam Trump karena dianggap mengganggu kedaulatan Brasil, Lula menegaskan dirinya tetap terbuka untuk berdialog dengan AS — mitra dagang terbesar kedua Brasil — selama dilakukan atas dasar kesetaraan.

    Sektor swasta Brasil juga turut dilibatkan dalam upaya memperbaiki komunikasi, dengan perusahaan besar dan asosiasi industri diminta memberikan masukan terkait kepentingan sektor masing-masing.

  • Eks Presiden Brasil Jair Bolsonaro Dihukum 27 Tahun Bui, AS Murka

    Eks Presiden Brasil Jair Bolsonaro Dihukum 27 Tahun Bui, AS Murka

    Washington DC –

    Setelah putusan Mahkamah Agung Brasil, ketegangan diplomatik antara negara Amerika Selatan tersebut dengan Amerika Serikat diperkirakan akan terus meningkat.

    Terlepas dari peringatan Washington lewat pembatasan perjalanan visa ke AS dan sanksi keuangan bagi hakim dan pejabat pengadilan dalam kasus Jair Bolsonaro, Mahkamah Agung di Brasilia menjatuhkan hukuman 27 tahun dan tiga bulan penjara kepada mantan presiden Brasil tersebut atas upaya kudeta – empat dari lima hakim memutusnya bersalah.

    Akan ada sanksi baru terhadap Brasil?

    Pemerintah AS mengkritik keras putusan pengadilan Brasil tersebut dan mengatakan akan memberi konsekuensi yang setimpal.

    AS akan menanggapi “witch hunt” (istilah yang menggambarkan perburuan terhadap orang atau kelompok yang dianggap bersalah tanpa bukti yang kuat) dengan tepat, tulis Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di platform X. Rubio belum memberi rincian lebih lanjut.

    Presiden AS Donald Trump menyebut hukuman terhadap sekutunya itu “sangat mengejutkan”. Dia sebelumnya telah merespon persidangan pria berusia 70 tahun itu dengan genjotan tarif dan sanksi dagang untuk Brasil.

    Bolsonaro, yang juga dijuluki “Trump dari negeri Tropis”, adalah “presiden Brasil yang baik”, menurut Trump. Ia menyamakan apa yang terjadi dengan Bolsonaro serupa dengan apa yang dihadapinya beberapa tahun terakhir.

    “Ini mirip dengan apa yang mereka coba lakukan terhadap saya, tetapi tidak berhasil,” tegas Trump.

    Kementerian Luar Negeri di Brasilia menyatakan bahwa demokrasi Brasil tidak akan “terintimidasi” oleh ‘ancaman’ Rubio. Mereka akan “mempertahankan kedaulatan negara terhadap agresi dan pengaruh luar”.

    Pemimpin “organisasi kriminal”

    Menurut Mahkamah Agung, Bolsonaro memimpin “organisasi kriminal” yang ingin menggulingkan hasil pemilihan presiden 2022. Politisi blok ekstrem kanan itu kalah dalam pemilihan melawan Luiz Inácio “Lula” da Silva yang berhaluan kiri.

    Para hakim juga menyatakan Bolsonaro bersalah karena telah menghasut para pendukungnya untuk menyerbu Mahkamah Agung, Istana Kepresidenan, dan Parlemen di Brasilia dengan kekerasan pada Januari 2023. Ratusan pendukung Bolsonaro saat itu masuk ke dalam gedung-gedung tersebut dan menyebabkan kerusakan parah.

    Di bawah nama sandi “Grüner und Gelber Dolch” (Belati Hijau dan Kuning), diduga ada rencana untuk membunuh Presiden Lula, wakil presiden Geraldo Alckmin, serta hakim agung Alexandre de Moraes. Moraes telah lama dianggap sebagai musuh bebuyutan Bolsonaro.

    Hukuman yang “tidak masuk akal”?

    Bolsonaro, yang menjabat sebagai kepala negara Brasil dari tahun 2019 hingga 2022, menolak semua tuduhan dan menyebut dirinya sebagai korban penganiayaan politik. Pengacaranya akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Hukuman penjara lebih dari 27 tahun yang dijatuhkan adalah “tidak masuk akal dan tidak proporsional,” demikian pernyataan pengacara. Kuasa hukum akan memeriksa alasan putusan dan “mengajukan banding yang sesuai, hingga di tingkat internasional.”

    Pengacara meminta agar persidangan dilakukan di hadapan seluruh anggota Mahkamah Agung yang terdiri dari sebelas hakim, bukan hanya di hadapan Kamar Pertama (dengan 5 hakim). Proses banding yang panjang dan berlarut-larut dapat berlangsung hingga pemilihan presiden tahun depan (Oktober 2026).

    Selain mantan presiden, tujuh terdakwa lainnya juga diadili dan dijatuhi hukuman, termasuk mantan menteri dan jenderal. Namun masih mereka mengelak putusan pengadilan.

    Tidak seperti yang dikhawatirkan sebelumnya, putusan MA Brasilia tidak memicu protes besar-besaran dari para pendukung Bolsonaro. Awalnya, para ahli memperingatkan akan terjadinya tindak kekerasan masif mengingat polarisasi yang kuat di dalam masyarakat Brasil.

    Menurut jajak pendapat, lebih dari separuh rakyat Brasil setuju bahwa Bolsonaro harus bertanggung jawab atas tindakannya menggagalkan proses demokrasi dan memprovokasi lembaga peradilan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor :Yuniman Farid

    (nvc/nvc)

  • Dunia Hari Ini: Pria Australia Diduga Selundupkan Kokain ke Bali Mulai Disidang

    Dunia Hari Ini: Pria Australia Diduga Selundupkan Kokain ke Bali Mulai Disidang

    Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini edisi 12 September 2025.

    Laporan utama kami hadirkan dari Bali, Indonesia.

    Sidang terduga penyelundup narkoba dimulai

    Sidang kasus seorang pria Australia yang dituduh terlibat dalam penyelundupan narkoba di Bali telah dimulai.

    Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan yang dapat berujung hukuman mati.

    Polisi menuduh Lamar Ahchee, 43 tahun, mengatur pengiriman 1,7 kilogram kokain senilai sekitar $1,1 juta kepada dirinya sendiri di Bali pada bulan Mei.

    Kokain tersebut diduga disembunyikan dan dibungkus dalam 206 bungkus cokelat Lindor Lindt.

    Jika terbukti bersalah mengimpor, mendistribusikan, menjual, atau menerima lebih dari satu kilogram kokain, Lamar dapat menghadapi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara lebih dari lima tahun.

    Rekaman CCTV terduga penembak Charlie Kirk

    FBI merilis rekaman CCTV “orang yang dicurigai” dalam pencarian pelaku penembakan yang menewaskan aktivis Charlie Kirk di sebuah universitas di Utah.

    Rekaman ini dikeluarkan setelah penemuan senapan yang diyakini dipakai untuk membunuh Charlie.

    ‘Influencer’ konservatif berusia 31 tahun itu ditembak saat berbicara di hadapan sekitar 3.000 orang di Utah Valley University di Orem, selatan Salt Lake City, Kamis kemarin.

    Rekaman CCTV menunjukkan seorang pria mengenakan pakaian gelap, topi dan kacamata hitam.

    Mantan presiden Brasil dipenjara 27 tahun

    Mahkamah Agung Brasil menyatakan mantan presiden Jair Bolsonaro bersalah karena merencanakan kudeta untuk tetap berkuasa, setelah ia kalah dalam pemilu 2022.

    Jair, 70 tahun, dijatuhi hukuman 27 tahun tiga bulan penjara dalam putusan kemarin.

    Putusan panel yang terdiri dari lima hakim agung ini menjadikan Jair sebagai mantan presiden pertama dalam sejarah Brazil yang dihukum karena menyerang demokrasi.

    Ada banyak bukti bahwa Jair bertindak “dengan maksud mengikis demokrasi dan institusi”, menurut Hakim Carmen Lucia.

    Wakil Presiden Sudan didakwa pembunuhan

    Wakil Presiden Sudan Selatan, Riek Machar, didakwa dengan pembunuhan, pengkhianatan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Dakwaan dijatuhkan atas dugaan keterlibatannya dalam serangan milisi etnis terhadap pasukan federal pada bulan Maret.

    Beberapa jam setelah pengumuman menteri tersebut, Presiden Salva Kiir menskors Riek dari jabatannya.

    Dakwaan terhadap Riek dan penangguhannya ini memperkeruh perseteruan antara dua kubu politik utama negara itu, kubu lainnya dipimpin oleh Salva, yang sebelumnya terlibat dalam perang saudara 2013-2018 yang menewaskan sekitar 400.000 orang.

    Lihat juga Video: Polda Bali Gagalkan Penyelundupan Kokain, 1 WN Australia Ditangkap

  • Eks Presiden Brasil Bolsonaro Dihukum 27 Tahun Penjara atas Rencana Kudeta

    Eks Presiden Brasil Bolsonaro Dihukum 27 Tahun Penjara atas Rencana Kudeta

    Jakarta –

    Mahkamah Agung Brasil menjatuhkan hukuman 27 tahun penjara kepada mantan presiden Jair Bolsonaro atas rencana kudeta. Hukuman tersebut dapat membuat pemimpin sayap kanan berusia 70 tahun itu menghabiskan sisa hidupnya di penjara.

    Dilansir AFP, Jumat (12/9/2025), hakim memberikan suara 4-1 untuk menghukum Bolsonaro atas rencana penggulingan Luiz Inácio Lula da Silva setelah kekalahannya dalam pemilihan umum Oktober 2022 lalu. Bolsonaro masih bisa mengajukan banding atas putusan tersebut.

    Amerika Serikat (AS) segera menanggapi vonis terhadap pria yang dijuluki ‘Trump dari daerah tropis’ itu. Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan Amerika Serikat “akan merespons dengan semestinya” atas apa yang disebutnya “perburuan penyihir” yang bermotif politik.

    Trump, yang telah mengenakan tarif tinggi terhadap Brasil sebagai hukuman atas penuntutan Bolsonaro, menyebut putusan tersebut sangat mengejutkan. Trump menyebut Bolsonaro orang baik.

    “Itu sangat mirip dengan yang mereka coba lakukan terhadap saya, tetapi mereka sama sekali tidak lolos,” kata Trump kepada para wartawan.

    Meskipun Mahkamah Agung telah mengumpulkan mayoritas tiga suara yang dibutuhkan untuk vonisnya pada pemungutan suara keempat, putusan tersebut baru menjadi final setelah hakim terakhir dari lima hakim mengeluarkan keputusannya.

    “Sebuah organisasi kriminal bersenjata dibentuk oleh para terdakwa, yang harus dihukum berdasarkan keadaan faktual yang saya anggap terbukti,” kata hakim kelima, Cristiano Zanin, mantan pengacara Lula.

    Tujuh terdakwa lainnya, termasuk mantan menteri dan panglima militer, juga dihukum.

    Bolsonaro menjabat satu periode dari 2019 hingga 2022. Dia mengklaim dirinya adalah korban persekusi politik.

    Hukuman Bolsonaro terjadi setelah salah satu persidangan terbesar dan paling memecah belah dalam sejarah Brasil baru-baru ini, yang berakhir dengan pemungutan suara yang menegangkan selama empat hari.

    Bolsonaro sendiri tidak menghadiri sidang putusan di ibu kota Brasilia. Dia mengikuti persidangan dari kediamannya, tempat ia berada dalam tahanan rumah.

    Selain memimpin ‘organisasi kriminal’, Bolsonaro didakwa mengetahui rencana pembunuhan Lula, wakil presid Geraldo Alckmin dan Hakim Agung Alexandre Moraes.

    Ia juga dihukum karena menghasut penyerbuan brutal terhadap Mahkamah Agung, istana presiden, dan Kongres di Brasilia pada tahun 2023 oleh ratusan pendukungnya, seminggu setelah Lula dilantik sebagai penggantinya.

    Kasus ini telah menyebabkan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hubungan antara Amerika Serikat dan sekutu lamanya, Brasil. Selain hukuman tarif, Washington juga telah memberikan sanksi kepada Moraes dan hakim Mahkamah Agung lainnya.

    (lir/idn)

  • Trump Larang Delegasi Iran yang Hadiri Sidang PBB Belanja di Costco

    Trump Larang Delegasi Iran yang Hadiri Sidang PBB Belanja di Costco

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Donald Trump menolak pemberian visa bagi pemimpin Palestina Mahmoud Abbas dan delegasinya yang besar untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi PBB pada bulan ini.

    Keputusan ini sejalan dengan upaya meningkatkan pembatasan pada beberapa delegasi negara-negara yang akan hadir di kantor PBB, New York.

    Dikutip dari CNN, potensi perjalanan dan pembatasan lainnya dapat segera diberlakukan pada delegasi dari Iran, Sudan, Zimbabwe dan, mungkin yang mengejutkan, Brasil, yang telah memegang tempat kehormatan selama pertemuan para pemimpin tingkat tinggi di Majelis Umum PBB yang dimulai 22 September.

    Kebijakan ini dimuat dalam memo internal Departemen Luar Negeri AS yang dikutip oleh The Associated Press.

    Meskipun potensi pembatasan masih dalam pertimbangan dan keadaan dapat berubah, proposal tersebut akan menjadi langkah lain dalam tindakan keras pemerintahan

    Trump terhadap kebijakan rilis visa, termasuk peninjauan luas terhadap mereka yang telah memegang izin resmi untuk datang ke AS dan mereka yang ingin masuk untuk menghadiri pertemuan PBB.

    Diketahui, pergerakan diplomat Iran sangat terbatas di New York, tetapi satu proposal yang diajukan akan melarang mereka berbelanja di toko grosir besar khusus anggota seperti Costco dan Sam’s Club tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Departemen Luar Negeri.

    Toko-toko semacam itu telah menjadi favorit para diplomat Iran yang ditempatkan dan mengunjungi New York karena mereka dapat membeli produk dalam jumlah besar yang tidak tersedia di negara mereka yang terisolasi secara ekonomi dengan harga yang relatif murah dan mengirimkannya pulang.

    Belum jelas apakah atau kapan larangan belanja yang diusulkan untuk Iran akan berlaku, tetapi memo tersebut mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri juga sedang mempertimbangkan untuk menyusun aturan yang memungkinkannya memberlakukan syarat dan ketentuan pada keanggotaan di klub grosir oleh semua diplomat asing di AS.

    Untuk Brasil, belum jelas apakah potensi pembatasan visa memengaruhi Presiden Luiz Inácio Lula da Silva atau anggota tingkat bawah delegasi negara tersebut untuk pertemuan PBB.

    Presiden Brasil adalah pemimpin dunia pertama yang akan berbicara di hadapan para pejabat yang berkumpul pada hari pembukaan sidang. Presiden AS berdasarkan preseden adalah pembicara kedua.

    Lula telah menjadi target Presiden AS Donald Trump, yang keberatan dengan penuntutan pemerintahnya terhadap temannya, mantan Presiden Jair Bolsonaro, atas tuduhan memimpin upaya kudeta.

    Satu negara yang akan melihat lebih sedikit pembatasan adalah Suriah, yang anggota delegasinya telah menerima keringanan dari pembatasan yang telah diberlakukan pada perjalanan menghadiri pertemuan PBB. Ini akan menjadi perjalanan pertama mereka selama lebih dari satu dekade.

    Pengecualian itu dikeluarkan minggu lalu, menurut memo tersebut, dan datang ketika pemerintahan Trump berupaya membangun hubungan dengan Suriah setelah penggulingan presiden Bashar Assad tahun lalu.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Larang Delegasi Iran yang Hadiri Sidang PBB Belanja di Costco

    Trump Larang Delegasi Iran yang Hadiri Sidang PBB Belanja di Costco

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Donald Trump menolak pemberian visa bagi pemimpin Palestina Mahmoud Abbas dan delegasinya yang besar untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi PBB pada bulan ini.

    Keputusan ini sejalan dengan upaya meningkatkan pembatasan pada beberapa delegasi negara-negara yang akan hadir di kantor PBB, New York.

    Dikutip dari CNN, potensi perjalanan dan pembatasan lainnya dapat segera diberlakukan pada delegasi dari Iran, Sudan, Zimbabwe dan, mungkin yang mengejutkan, Brasil, yang telah memegang tempat kehormatan selama pertemuan para pemimpin tingkat tinggi di Majelis Umum PBB yang dimulai 22 September.

    Kebijakan ini dimuat dalam memo internal Departemen Luar Negeri AS yang dikutip oleh The Associated Press.

    Meskipun potensi pembatasan masih dalam pertimbangan dan keadaan dapat berubah, proposal tersebut akan menjadi langkah lain dalam tindakan keras pemerintahan

    Trump terhadap kebijakan rilis visa, termasuk peninjauan luas terhadap mereka yang telah memegang izin resmi untuk datang ke AS dan mereka yang ingin masuk untuk menghadiri pertemuan PBB.

    Diketahui, pergerakan diplomat Iran sangat terbatas di New York, tetapi satu proposal yang diajukan akan melarang mereka berbelanja di toko grosir besar khusus anggota seperti Costco dan Sam’s Club tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Departemen Luar Negeri.

    Toko-toko semacam itu telah menjadi favorit para diplomat Iran yang ditempatkan dan mengunjungi New York karena mereka dapat membeli produk dalam jumlah besar yang tidak tersedia di negara mereka yang terisolasi secara ekonomi dengan harga yang relatif murah dan mengirimkannya pulang.

    Belum jelas apakah atau kapan larangan belanja yang diusulkan untuk Iran akan berlaku, tetapi memo tersebut mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri juga sedang mempertimbangkan untuk menyusun aturan yang memungkinkannya memberlakukan syarat dan ketentuan pada keanggotaan di klub grosir oleh semua diplomat asing di AS.

    Untuk Brasil, belum jelas apakah potensi pembatasan visa memengaruhi Presiden Luiz Inácio Lula da Silva atau anggota tingkat bawah delegasi negara tersebut untuk pertemuan PBB.

    Presiden Brasil adalah pemimpin dunia pertama yang akan berbicara di hadapan para pejabat yang berkumpul pada hari pembukaan sidang. Presiden AS berdasarkan preseden adalah pembicara kedua.

    Lula telah menjadi target Presiden AS Donald Trump, yang keberatan dengan penuntutan pemerintahnya terhadap temannya, mantan Presiden Jair Bolsonaro, atas tuduhan memimpin upaya kudeta.

    Satu negara yang akan melihat lebih sedikit pembatasan adalah Suriah, yang anggota delegasinya telah menerima keringanan dari pembatasan yang telah diberlakukan pada perjalanan menghadiri pertemuan PBB. Ini akan menjadi perjalanan pertama mereka selama lebih dari satu dekade.

    Pengecualian itu dikeluarkan minggu lalu, menurut memo tersebut, dan datang ketika pemerintahan Trump berupaya membangun hubungan dengan Suriah setelah penggulingan presiden Bashar Assad tahun lalu.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Obral Pajak Gede, Negara Ini Siap-siap Diserbu Asing

    Obral Pajak Gede, Negara Ini Siap-siap Diserbu Asing

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang kian masif, kebutuhan pusat data (data center) makin membludak. Data center merupakan infrastruktur inti dalam penerapan AI, antara lain untuk melatih dan menerapkan teknologi ‘masa depan’ tersebut.

    Oleh karena itu, raksasa teknologi berbondong-bondong membangun data center di berbagai belahan dunia. Salah satu negara yang industri data center-nya paling mocer adalah Malaysia, tepatnya di wilayah Johor Bahru.

    Terbaru, Brasil juga berupaya merayu investasi asing untuk membangun data center di negaranya melalui pemberian insentif pajak. Hal ini diungkapkan dua pejabat kebijakan ekonomi setempat kepada Reuters, dikutip Senin (1/9/2025).

    Menurut sumber yang identitasnya tak diungkap, Brasil berencana mengumumkan insentif pajak tersebut pada awal September ini. Adapun program ini disebut ‘Redata’.

    Redata dirancang untuk membangun reputasi baik dengan perusahaan teknologi besar dan juga secara lebih luas dengan Amerika Serikat (AS), yang telah mengenakan tarif impor 50% untuk barang-barang Brasil.

    Presiden AS Donald Trump telah mengaitkan tarif tersebut dengan persidangan mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro, serta keluhan tentang regulasi perusahaan teknologi AS, termasuk dugaan penyensoran platform media sosial.

    Para pejabat Brasil mengatakan insentif data center dapat membantu mengalihkan fokus pembicaraan ke investasi yang saling menguntungkan.

    “Ini demi kepentingan perusahaan-perusahaan AS. Redata mengurangi biaya investasi modal. Beberapa negara bagian AS membatasi investasi data center karena masalah energi, sementara kami memiliki surplus energi,” kata seorang sumber, dikutip dari Reuters.

    “Ini juga membantu negosiasi dengan AS, ini sinyal positif,” ujarnya.

    Perintah eksekutif tersebut, yang awalnya dijadwalkan untuk paruh pertama tahun ini, telah ditangguhkan di tengah gejolak politik ketika pemerintah menaikkan pajak atas transaksi keuangan.

    Secara terpisah, Brasil juga telah membatalkan rencana untuk mengenakan pajak kepada perusahaan teknologi besar, karena khawatir hal itu dapat meningkatkan ketegangan perdagangan AS.

    Reuters melaporkan pada April lalu bahwa insentif pusat data akan membebaskan investasi teknologi dari pajak federal, termasuk PIS, Cofins, IPI, dan bea masuk, jika proyek memenuhi kriteria seperti 100% sumber energi terbarukan.

    Brasil mengambil langkah awal pada Juli lalu dengan memperbarui aturan untuk “zona pemrosesan ekspor” (ZPE) khusus, yang diincar oleh para pengembang untuk proyek data center.

    Kerangka kerja baru tersebut, yang harus disetujui oleh Kongres agar tetap berlaku, mewajibkan semua ZPE untuk mendapatkan daya dari pembangkit listrik terbarukan yang belum dibangun.

    Rencana “Redata” telah ditunggu-tunggu oleh para investor yang mengamati potensi Brasil untuk investasi data center yang memanfaatkan energi terbarukan yang murah dan melimpah.

    Salah satu proyek tersebut, yang direncanakan di kompleks pelabuhan Pecem di timur laut, merupakan usaha patungan antara perusahaan energi Casa dos Ventos dan ByteDance, perusahaan induk TikTok, menurut sumber sebelumnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Brasil Kaji Pembalasan untuk Tarif 50 Persen Trump

    Brasil Kaji Pembalasan untuk Tarif 50 Persen Trump

    Brasilia –

    Pemerintah Brasil sedang mempertimbangkan langkah-langkah perdagangan sebagai pembalasan untuk tarif 50 persen yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap berbagai produk impor negara tersebut.

    Dua sumber pemerintah Brasil mengatakan seperti dilansir AFP, Jumat (29/8/2025), Presiden Luiz Inacio Lula da Silva telah memberikan persetujuannya untuk sebuah studi tentang langkah balasan apa — jika ada — yang dapat diambil untuk penerapan tarif sangat besar oleh AS tersebut.

    Tarif sebesar 50 persen itu diyakini oleh pemerintah Brasilia, menurut dua sumber pemerintah, sebagai hukuman yang diberikan Trump atas persidangan kasus upaya kudeta yang menjerat mantan Presiden Jair Bolsonaro, sekutu sang Presiden AS.

    Trump, beberapa waktu terakhir, mengkritik persidangan terhadap Bolsonaro sebagai “perburuan penyihir”. Dia bahkan mengutip kasus Bolsonaro sebagai pembenaran atas tarif 50 persen terhadap Brasil.

    Kementerian Perdagangan dan Industri Brasil memiliki waktu 30 hari untuk menentukan apakah tarif AS termasuk dalam Undang-undang Timbal Balik Ekonomi yang baru-baru ini disahkan.

    Jika iya, menurut sumber diplomatik Brasil, maka sekelompok pakar akan mengusulkan langkah-langkah balasan, yang dapat mencakup tarif timbal balik.

    Disebutkan lebih lanjut oleh sumber tersebut bahwa pemerintah Brasil akan secara resmi memberitahu AS pada Jumat (29/8) mengenai keputusannya untuk memeriksa kemungkinan tindakan balasan.

    “Ruang untuk konsultasi diplomatik masih terbuka,” sebut sumber diplomatik Brasil tersebut.

    Undang-undang Timbal Balik Ekonomi, yang diadopsi mulai April lalu, memungkinkan pemerintah Brasil untuk mengambil “langkah balasan” terhadap negara-negara yang secara sepihak bertindak merugikan daya saing Brasil.

    Langkah-langkah itu mencakup penangguhan konsesi perdagangan, investasi, atau perjanjian kekayaan intelektual. Langkah balasan semacam itu dimaksudkan sebagai tindakan terakhir jika negosiasi dengan negara atau blok perdagangan lainnya berujung kegagalan.

    Hubungan antara Brasil dan AS menemui jalan buntu sejak tarif 50 persen untuk kopi dan produk Brasil lainnya mulai diberlakukan pada 6 Agustus. Lula da Silva, pada Kamis (28/8), mengeluhkan bahwa Washington “tuli” terhadap keluhan Brasilia.

    “Kami tidak dapat berbicara dengan siapa pun dari Amerika Serikat,” ucapnya.

    Lihat Video ‘Dikenakan Tarif 50%, Presiden Brasil Ogah Telepon Trump’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Eks Presiden Brasil Diawasi 24 Jam Jelang Sidang Putusan Upaya Kudeta

    Eks Presiden Brasil Diawasi 24 Jam Jelang Sidang Putusan Upaya Kudeta

    Brasilia –

    Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro, yang kini berstatus tahanan rumah, ditempatkan di bawah pengawasan selama 24 jam menjelang putusan sidang kasus merencanakan kudeta yang menjeratnya. Langkah tersebut diambil setelah seorang hakim Brasil menyatakan Bolsonaro memiliki “risiko melarikan diri”.

    Bolsonaro terancam hukuman 40 tahun penjara jika terbukti bersalah atas dakwaan berkomplot untuk mempertahankan kekuasaannya setelah dia kalah dalam pemilu tahun 2022 dari kandidat sayap kiri, Luiz Inacio Lula da Silva, yang kini menjabat Presiden Brasil.

    Putusan terhadap Bolsonaro dalam kasusnya, seperti dilansir AFP, Rabu (27/8/2025), diperkirakan akan dijatuhkan pada awal bulan depan.

    Hakim Mahkamah Agung Alexandre de Moraes, yang memimpin persidangan kasus Bolsonaro, meminta kepolisian untuk melakukan “pengawasan full-time” terhadap sang mantan Presiden Brasil tersebut.

    Perintah Moraes itu, berdasarkan dokumen pengadilan yang dilihat oleh AFP, dikeluarkan atas permohonan dari kantor kejaksaan Brasil.

    Dalam permohonannya, jaksa penuntut menyinggung soal pengakuan Bolsonaro tentang rencana mencari suaka di Argentina tahun lalu sebagai bukti bahwa sang mantan Presiden Brasil itu mungkin berusaha menghindari kemungkinan hukuman penjara yang panjang.

    Dalam draf permohonan suakanya, Bolsonaro mengklaim dirinya sebagai korban persekusi politik.

    Bolsonaro, yang dijuluki “Trump dari Daerah Tropis” saat menjabat periode tahun 2019-2022 lalu, dituduh memimpin organisasi kriminal yang bertujuan mencegah Lula da Silva berkuasa setelah dia menang tipis atas Bolsonaro dalam pemilu pada Oktober 2022.

    Persidangan kasus Bolsonaro memicu perpecahan mendalam antara Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang mengecam dakwaan terhadap Bolsonaro, sekutunya, sebagai “perburuan penyihir” dan menghukum pihak-pihak yang menyeretnya ke pengadilan.

    Bolsonaro sendiri mengklaim persidangan kasusnya merupakan upaya oleh otoritas peradilan Brasil, yang bersekongkol dengan pemerintahan Lula da Silva, untuk mencegahnya kembali maju capres dalam pemilu tahun 2026 mendatang.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Perang Dagang Memanas, Brasil Tolak Tuduhan AS soal Praktik Curang

    Perang Dagang Memanas, Brasil Tolak Tuduhan AS soal Praktik Curang

    Bisnis.com, JAKARTA – Brasil tegas menolak tuduhan praktik dagang tidak adil dari Washington, dengan menyebut investigasi yang diluncurkan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) sebagai penggunaan sepihak hukum dagang AS yang tidak sah.

    Dalam dokumen setebal 91 halaman yang menjadi tanggapan atas investigasi Section 301, Brasil menegaskan kebijakan digital, kekayaan intelektual, etanol, dan lingkungannya sejalan dengan aturan perdagangan internasional.

    Pernyataan resmi tersebut dikirimkan ke USTR pada Senin (18/8/2025) dan dipublikasikan di situs web lembaga itu beberapa jam kemudian.

    Melansir Bloomberg pada Selasa (19/8/2025), dalam tanggapannya, pemerintah Brasil menekankan AS secara konsisten membukukan surplus perdagangan dengan Brasil senilai US$29,3 miliar pada 2024. Selain itu, perusahaan AS juga telah menikmati akses luas ke pasar Brasil.

    Lebih dari 70% ekspor AS masuk bebas bea, sementara sistem pembayaran elektronik Brasil yang berkembang pesat, Pix, terbuka untuk platform global seperti Google Pay dan WhatsApp.

    Pejabat Brasil juga menyoroti kerja sama penegakan hukum terkait korupsi dan kekayaan intelektual, termasuk pengakuan AS atas kemajuan Brasil dalam mengurangi penumpukan paten dan memberantas pembajakan.

    Terkait isu lingkungan, Brasil menyatakan deforestasi turun hampir 50% sejak 2023 berkat penegakan ketat Forest Code dan penggunaan sistem pemantauan satelit. Pemerintah menegaskan ekspor utama Brasil ke AS — kopi, jus jeruk, gula, dan tembakau — tidak terkait dengan pembukaan hutan Amazon.

    Dalam isu etanol, Brasil menyoroti tarif impor sebesar 18% yang diberlakukan terhadap produk AS, jauh lebih rendah dibanding bea 52,5% yang dikenakan Washington pada pengiriman etanol Brasil.

    Negeri Samba menuduh AS melindungi etanol berbasis jagung yang disubsidi sembari menghalangi bahan bakar berbasis tebu yang memenuhi standar rendah karbon California.

    “Langkah sepihak berdasarkan Section 301 berisiko merusak sistem perdagangan multilateral dan dapat berdampak negatif pada hubungan bilateral,” demikian pernyataan Brasil.

    Adapun, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva berjanji menjaga saluran dialog tetap terbuka sembari membawa sengketa ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pemerintah Brasil juga telah menyiapkan jalur kredit domestik untuk meredam dampak tarif bagi para eksportir.

    Investigasi yang dimulai pada Juli lalu dipandang sebagai upaya untuk membenarkan tarif 50% yang diberlakukan Presiden Donald Trump atas seluruh ekspor Brasil ke AS, kecuali sekitar 700 item termasuk suku cadang penerbangan dan sejumlah produk pertanian.

    Trump mengaitkan sanksi tarif tersebut dengan proses hukum terhadap mantan Presiden Jair Bolsonaro, dan menyebutnya sebagai masalah keamanan nasional AS. Namun, Brasil menilai kebijakan tarif itu bersifat politis dan tidak berdasar pada kerugian ekonomi bagi perusahaan AS.