Tag: Iwan Setiawan

  • Analis Pengamat soal Reshuffle Kabinet Merah Putih: Pergantian pada Nama yang Sering Didesak Diganti – Page 3

    Analis Pengamat soal Reshuffle Kabinet Merah Putih: Pergantian pada Nama yang Sering Didesak Diganti – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan bersuara perihal Reshuffle Kabinet perdana yang dilakukan Senin 8 September 2025.

    Menurut dia, keputusan diambil Presiden Prabowo Subianto cukup mengagetkan, karena dilakukan secara senyap.

    “Reshuffle tiba-tiba, tanpa didahului oleh kabar dan isu yang berseleweran di publik. Namun itu merupakan hak prerogatif Presiden,” ujar Iwan melalui pesan tertulis, Selasa (9/9/2025).

    Dia mencatat, pergantian sejumlah menteri menyasar kepada nama-nama yang sering didesak oleh publik untuk diganti.

    Contoh, kata Iwan, Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani yang sejauh ini banyak didesak oleh publik untuk diganti, karena kinerjanya dinilai buruk.

    “Penerimaan pajak negara gagal mencapai target, dan kemudian kurangnya kreativitas dalam memaksimalkan penerimaan negara, dan salah satu penyebab demonstrasi ricuh di DPR beberapa waktu lalu,” tutur Iwan.

    Dia mengatakan, nama berikutnya adalah Menteri Koperasi Budi Arie yang sudah sering dan banyak sekali mendapat desakan untuk mundur dan diganti oleh Presiden Prabowo. Apalagi, lanjut Iwan, Budi Arie beberapa kali disebut dalam kasus Judi Online waktu menjadi Menteri Komdigi.

    “Saya juga sering berpendapat bahwa Budi Arie ini sebaiknya memang diganti oleh Presiden, karena bisa menjadi sumber masalah. Apalagi dia itu diberikan tanggung jawab untuk menangani langsung Koperasi Merah Putih yang akan mengelola uang negara ratusan triliun rupiah. Budi Arie dipertanyakan oleh publik terkait integritasnya,” catat dia.

    Berikutnya, lanjut Iwan, Menteri Abdul Kadir Karding, Iwan menyoroti yang bersangkutan sering melakukan blunder dan menjadi polemik dan perhatian publik, seperti pernyataanya yang kontroversial menanggapi #kaburajadulu.

    “Bahkan paling baru adalah bermain domino dengan eks tersangka pembalakan liar. Kinerjanya juga tidak bagus-bagus amat,” nilai Iwan.

     

    Mensesneg Prasetyo Hadi didampingi Sekretaris Kabinet Teddy indra Wijaya mengumumkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang terkena reshufle pada Senin (8/9/25) sore. Salah satu menteri yang diganti dalam reshufle kali ini adalah Menteri Pemuda da…

  • Mendagri minta pemda jawab kritik masyarakat dengan empati

    Mendagri minta pemda jawab kritik masyarakat dengan empati

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) menghadapi kritik masyarakat dengan pendekatan dialog dan komunikasi yang menenangkan.

    Tito menegaskan pentingnya peran dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial di tengah dinamika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang terus berkembang.

    “Pendekatan tersebut, diharapkan tidak hanya meredam potensi konflik, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat,” kata Tito dalam keteranganya yang diterima di Jakarta, Senin (8/9).

    Penegasan itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Nasional bersama seluruh kepala daerah secara daring, yang diikuti oleh para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.

    Dalam arahannya, Tito Karnavian mendorong kepala daerah untuk mengedepankan pendekatan kolaboratif dan humanis.

    Beberapa poin penting yang menjadi sorotan antara lain, pertama, kepala daerah diminta menyambangi tokoh-tokoh masyarakat untuk membangun komunikasi langsung dan terbuka.

    Kedua, menggelar doa lintas agama sebagai sarana memperkuat harmoni sosial. Ketiga, menggunakan bahasa yang santun dan meredakan ketegangan saat berbicara kepada publik.

    Arahan Mendagri itu mendapat respons positif dari sejumlah kepala daerah yang langsung bergerak cepat dengan berbagai inisiatif berbasis dialog dan kedekatan sosial.

    Sebagai contoh, Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra, bersama Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, dan perangkat daerah, menggelar pertemuan terbuka di Balai Kota untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.

    Sedangjan Wali Kota Medan Rico Waas mengadakan doa bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan yang dihadiri tokoh masyarakat lintas agama, guna menjaga keamanan dan memperkuat kerukunan.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, menekankan pentingnya keterlibatan RT dan RW dalam proses pemulihan pasca-kericuhan.

    Ia mengatakan partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan menjadi kunci ketahanan sosial.

    Beberapa kepala daerah juga langsung meluncurkan program prorakyat yang konkret. Di antaranya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang menginstruksikan BUMD menggelar Gerakan Pangan Murah sebagai strategi menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat kecil.

    Kemudian Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid yang menjalin kerja sama dengan Bulog melalui penandatanganan MoU dengan pemerintah desa agar kantor desa menjadi titik distribusi beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP), serta mengusulkan reaktivasi program Raskin untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.

    Dengan mengedepankan pendekatan humanis dan ruang dialog, menurut Tito, pemerintah daerah tidak hanya menghindari eskalasi sosial, tetapi juga memperkuat pondasi jangka panjang untuk ketahanan sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, respons daerah yang cepat menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya mampu mengarahkan perubahan sosial, asalkan memahami psikologi publik dan dinamika masyarakat.

    “Instruksi Mendagri itu menyentuh langsung fitrah seorang pemimpin. Makanya, responsnya cepat dan konkret di berbagai daerah. Negara kita saat ini memang butuh kolaborasi kuat antara pemimpin dan rakyatnya dalam menghadapi ketidakpastian global,” kata Iwan.

    Namun demikian, Iwan mengingatkan agar keterbukaan kepala daerah terhadap aspirasi publik tidak berhenti di level simbolik atau seremonial. Ia menekankan perlunya keberlanjutan dalam bentuk kebijakan nyata yang menyentuh kebutuhan rakyat.

    “Respons yang terbuka harus bermuara pada kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” ujar dia.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR Dapat Tunjangan Rp 600 Juta untuk Kontrak Rumah 5 Tahun

    Anggota DPR Dapat Tunjangan Rp 600 Juta untuk Kontrak Rumah 5 Tahun

    GELORA.CO – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan polemik soal tunjangan rumah anggota dewan sebesar Rp 50 juta per bulan. Menurutnya, tunjangan tersebut hanya diberikan selama satu tahun, bukan selama lima tahun masa jabatan.

    Tunjangan itu diberikan sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025, dan totalnya mencapai Rp 600 juta. Uang tersebut, kata Dasco, digunakan untuk mengontrak rumah selama lima tahun masa kerja anggota DPR periode 2024–2029.

    “Rp 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    Take Home Pay Dipastikan Turun

    Oleh karena itu, Dasco memastikan, pada November 2025 seluruh anggota Dewan tidak lagi mendapatkan tunjangan rumah.

    “Jadi nanti jikalau temen-temen melihat daftar tunjangan di bulan November 2025, itu yang Rp 50 juta sudah nggak ada lagi. Ya mungkin memang penjelasannya kemarin kurang lengkap, kurang detail, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat luas,” kata Dasco.

    Selain itu, lanjutnya, pada November 2025, maka take home pay anggota dewan tidak sampai Rp 100 juta sebulan.

    “Kalau tunjangan perumahan itu sudah hilang, ya kan tidak segitu besar lagi,” pungkasnya.

    Besarnya Tunjangan Anggota DPR Lukai Hati Rakyat

    Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai besarnya tunjangan dan gaji anggota DPR sangat melukai hati rakyat yang mereka wakili. Dia menegaskan, tidak ada anggota DPR yang hidup dalam kekurangan sehingga tambahan tunjangan besar dinilai berlebihan.

    “Malahan justru harus dikurangi. Mestinya Menteri Keuangan mengikuti semangat efisiensi dan penghematan anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

    Iwan bahkan memperingatkan, kebijakan seperti ini bisa memicu keresahan publik.

    “Bisa saja akan menciptakan demo besar-besaran,” katanya.

    Ketidakadilan Sosial

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pun menilai tunjangan jumbo DPR sebagai bentuk nyata ketidakadilan sosial.

    “Saya baca suatu rilis dari BBC Online yang dari Inggris, di situ dikatakan pendapatan DPR Rp 104 jutaan per bulan, memang paling besar tunjangan perumahan Rp 50 juta saya lihat,” ujarnya, Kamis (21/8/2025).

    Menurut Said, jika dihitung, gaji pokok dan tunjangan DPR berada di kisaran Rp 54 juta. Ditambah fasilitas lainnya, total bisa mencapai lebih dari Rp 100 juta per bulan atau sekitar Rp 3 juta lebih per hari.

    Kondisi ini, kata Said, sangat kontras dengan nasib buruh yang upah minimumnya di Jakarta hanya sekitar Rp 5 juta per bulan, atau Rp 150 ribu per hari.

    “Kita bandingkan karyawan outsourcing kontrak yang di Jakarta upahnya Rp 5 juta bagi 30 hari hanya sekitar Rp 150 ribuan, anggota DPR Rp 3 juta lebih per hari, buruh yang pontang-panting Rp 150 ribu per hari,” ujarnya.

    Said menegaskan, saat buruh masih berjuang keras menuntut kenaikan upah minimum, wakil rakyat justru menikmati fasilitas dan tunjangan besar. Hal ini dianggap mencerminkan sistem yang tidak adil di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.

  • Menghitung Anggaran yang Dikeluarkan Negara untuk Tunjangan Rumah Anggota DPR Total Rp 348 Miliar – Page 3

    Menghitung Anggaran yang Dikeluarkan Negara untuk Tunjangan Rumah Anggota DPR Total Rp 348 Miliar – Page 3

    Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai besarnya tunjangan dan gaji anggota DPR sangat melukai hati rakyat yang mereka wakili. Dia menegaskan, tidak ada anggota DPR yang hidup dalam kekurangan sehingga tambahan tunjangan besar dinilai berlebihan.

    “Malahan justru harus dikurangi. Mestinya Menteri Keuangan mengikuti semangat efisiensi dan penghematan anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

    Iwan bahkan memperingatkan, kebijakan seperti ini bisa memicu keresahan publik.

    “Bisa saja akan menciptakan demo besar-besaran,” katanya.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pun menilai tunjangan jumbo DPR sebagai bentuk nyata ketidakadilan sosial.

    “Saya baca suatu rilis dari BBC Online yang dari Inggris, di situ dikatakan pendapatan DPR Rp 104 jutaan per bulan, memang paling besar tunjangan perumahan Rp 50 juta saya lihat,” ujarnya, Kamis (21/8/2025).

    Menurut Said, jika dihitung, gaji pokok dan tunjangan DPR berada di kisaran Rp 54 juta. Ditambah fasilitas lainnya, total bisa mencapai lebih dari Rp 100 juta per bulan atau sekitar Rp 3 juta lebih per hari.

    Kondisi ini, kata Said, sangat kontras dengan nasib buruh yang upah minimumnya di Jakarta hanya sekitar Rp 5 juta per bulan, atau Rp 150 ribu per hari.

    “Kita bandingkan karyawan outsourcing kontrak yang di Jakarta upahnya Rp 5 juta bagi 30 hari hanya sekitar Rp 150 ribuan, anggota DPR Rp 3 juta lebih per hari, buruh yang pontang-panting Rp 150 ribu per hari,” ujarnya.

    Said menegaskan, saat buruh masih berjuang keras menuntut kenaikan upah minimum, wakil rakyat justru menikmati fasilitas dan tunjangan besar. Hal ini dianggap mencerminkan sistem yang tidak adil di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.

  • Sosok Dwi Hartono Otak Pembunuhan Kacab BRI, Motivator Dekat dengan Pejabat

    Sosok Dwi Hartono Otak Pembunuhan Kacab BRI, Motivator Dekat dengan Pejabat

    GELORA.CO –  Terkuak siapa otak dari pembunuhan Kepala Cabang Pembantu (KCP) sebuah bank BUMN, Mohamad Ilham Pradipta (37).

    Sosok otak pembunuhan Ilham Pradipta adalah crazy rich Rimbo Bujang, Jambi, Dwi Hartono alias DH.

    Dwi Hartono alias DH berhasil ditangkap polisi bersama dengan pelaku lainnya YJ dan AA pada Sabtu (23/8/2025) sekira pukul 20.15 WIB di daerah Jawa Tengah.

    Di tempat yang berbeda, polisi juga berhasil menangkap pelaku lain yakni C, di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK), Kota Jakarta Utara pada Minggu (24/8/2025) sekira pukul 15.30 WIB.

    Polisi telah menetapkan empat orang aktor intelektual penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang bank BUMN tersebut sebagai tersangka.

    Sosok Dwi Hartono

    Dwi Hartono dikenal dengan nama Instagram Klan Hartono.

    Ia dikenal sebagai crazy rich di Rimbo Bujang, Jambi.

    Dwi Hartono dikenal sebagai motivator dan pengusaha, tak heran jika ia sering membagikan beasiswa untuk anak-anak kurang mampu.

    Dwi Hartono juga pernah memberikan beasiswa ke korban pemerkosaan yang kasusnya ditangani oleh Hotman Paris.

    Beredar kabar Dwi Hartono memiliki sebuah rumah mewah di kawasan Kompleks Perumahan Kota Wisata, tepatnya di Jalan San Fransisco, Blok Q1 No. 8 dan 9.

    Rumah tersebut berada di pinggir jalan yang menjadi akses utama.

    Dwi Hartono pernah viral beberapa tahun silam karena mampu membeli helikopter.

    Pada tahun 2021, Dwi Hartono sempat menceritakan jejak karirnya yang jatuh bangun.

    “Sembilan tahun yang lalu saya tak punya apa-apa. Tidak punya rumah, mobil bahkan usaha,” kata Dwi Hartono Minggu (10/10/2021) lalu dikutip dari Tribun Jambi.

    Dwi mengaku bahwa mengawali usaha dia mencoba peruntungan dengan membuka rental PS2 di Semarang.

    Tak berhasil di sana, dia mencoba membuka usaha kuliner seperti membuka warteg hingga warung lesehan ayam penyet.

    Namun usahanya bangkrut, orang tuanya pun lepas tangan.

    Tapi bagi Dwi Hartono, modal itu penting tapi harus dibarengi dengan niat yang kuat.

    “Kebanyakan orang menganggap tanpa modal tidak bisa jalan, salah itu mas, modal itu nomor sekian niatnya yang paling penting” ujarnya.

    Kemudian Dwi Hartono mengatakan pernah menggarap proyek reklamasi dengan keuntungan Rp2000.

    Meski keuntungan tersebut hanya dua ribu rupiah, itu dikalikan sekian banyak kubik.

    “1 juta kubik kali 2, Rp 2 Miliar” kata Dwi Hartono.

    Kemudian dari situ, Dwi mengaku dia baru bisa membayar utang-utangnya saat itu.

    Sosok Dwi Hartono dikenal memiliki kedekatan dengan sejumlah pejabat.

    Di akun Instagram @klanhartono, ia kerap mengunggah aktivitas harian yang menampilkan dirinya sebagai pria sukses, dermawan, serta dekat dengan sejumlah tokoh nasional.

    Di platform tersebut, terlihat unggahan-unggahan Hartono bersama pejabat publik dan tokoh penting, seperti:

    Sandiaga Uno, dalam acara buka puasa bersama pada Maret 2025.

    Budiman Sudjatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Kabinet Prabowo-Gibran.

    Mayjen TNI H. Iwan Setiawan dan Mayjen Herwin Suparjo, petinggi TNI yang sempat berinteraksi langsung dengan Hartono dalam forum-forum resmi.

    Tak hanya itu, Hartono juga beberapa kali menjadi pembicara seminar bertema wirausaha dan pendidikan, salah satunya mewakili Guruku.com, platform bimbingan belajar daring yang ia dirikan.

    Popularitas Dwi Hartono sempat melambung ketika pada tahun 2024 ia memberikan beasiswa penuh kepada korban rudapaksa di Lampung Utara.

    Aksinya itu membuat namanya dielu-elukan, bahkan mendapat pujian langsung dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.

    Kala itu, Hartono menyatakan siap membiayai pendidikan korban hingga jenjang S2 yang membuat publik menilai dirinya sebagai pengusaha muda berhati emas.

    Namun kini, sosok yang dikenal “sosial” dan aktif membantu sesama itu justru dituding sebagai salah satu dalang pembunuhan sadis yang menewaskan seorang pejabat bank negara.

    Dikenal Hangat dan Romantis, Sosok Istri Turut Disorot

    Seiring mencuatnya kasus ini, kehidupan pribadi Hartono juga menjadi bahan perbincangan.

    Netizen menyoroti kemesraannya dengan sang istri, Andreana, yang sering muncul di akun media sosial Hartono.

    Berbeda dari suaminya, akun Instagram Andreana kini dikunci (privat), namun diketahui ia berprofesi sebagai pengusaha fashion dan aksesoris wanita.

    Ia aktif menjalankan toko online dan membagikan konten penjualan di akun bisnisnya.

    Namun, seiring dengan penangkapan suaminya, akun tersebut ramai dikunjungi netizen yang ingin tahu lebih dalam kehidupan pribadi keluarga Hartono.

    DH jadi Otak Pembunuhan Ilham Pradipta

    Kepala cabang bank BUMN, Ilham Pradipta diculik oleh empat eksekutor, yaitu AT, RS, RAH, dan RW alias Eras, pada Rabu, 20 Agustus 2025.

    Aksi penculikan terekam CCTV dan terjadi di area parkir supermarket Pasar Rebo, Jakarta Timur.

    Keesokan paginya, jasad Ilham ditemukan tewas dengan tangan dan kaki terikat serta mata tertutup lakban, di area persawahan Desa Nagasari, Bekasi, Jawa Barat.

    Mohamad Ilham Pradipta merupakan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

    Ia tinggal di Jalan Rimba, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

    Kondisi Ilham saat ditemukan yakni tangan dan kakinya terikat. Ilham juga masih mengenakan pakaian yang sama seperti saat ia diculik.

    Polisi telah mengamankan empat orang terkait dengan kematian Ilham Pradipta.

    “Baru empat orang yang diamankan,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Dicky Fertoffan Bachriel.

    Keempatnya berinisial AT, RAH, RS, dan RW.

    Mereka hanya berperan sebagai penculik Ilham Pradipta, bukan eksekutor pembunuhan.

    “Eksekutornya lagi dikejar, lagi lari,” kata perwira Polri lulusan Akdemi Kepolisian tahun 2006 ini.

    Polisi kemudian berhasil mengamankan DH, YJ, dan AA, yang ditangkap di jalan raya daerah Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (23/8/2025) sekitar pukul 20.15 WIB.

    Sementara itu, satu aktor intelektual lainnya di balik kasus ini, pria berinisial C, baru ditangkap Minggu (24/8/2025) sore  sekira pukul 15.30 WIB di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

    Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim membenarkan penangkapan ini.

    “Benar (sudah ditangkap empat orang),” ucap Abdul Rahim saat dikonfirmasi, Minggu (24/8/2025).

    Saat ini, keempat tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif untuk pendalaman kasus.

    Abdul memastikan keempat tersangka tersebut adalah aktor utama dalam kasus penculikan dan pembunuhan MIP.

    Dengan penangkapan ini, maka tersangka yang diringkus polisi dalam kasus pembunuhan MIP ada delapan orang.

  • Telkom Buka Hackathon DigiHack 2025, Fokus pada Inovasi AI

    Telkom Buka Hackathon DigiHack 2025, Fokus pada Inovasi AI

    Jakarta

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui komunitas talenta muda Digistar Club resmi meluncurkan ajang kompetisi hackathon nasional bertema ‘AI for Good, Empowering Innovation with Telkom Group’ DigiHack 2025.

    Program ini menjadi simbol komitmen Telkom dalam menumbuhkan generasi inovator digital yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki empati sosial dan semangat kolaborasi untuk menjawab tantangan nyata bangsa di tengah sentralisasi dan otomatisasi teknologi.

    “DigiHack 2025 kami hadirkan sebagai wadah yang mendorong keterlibatan aktif talenta digital Indonesia dalam menciptakan solusi berbasis teknologi untuk menjawab tantangan sosial yang nyata. Melalui Digistar Club, Telkom berkomitmen untuk menyiapkan ruang pertumbuhan yang inklusif dan kolaboratif bagi generasi muda,” ujar VP HC Culture & Industrial Relations Telkom Iwan Setiawan, Senin (25/8/2025).

    “Kami berharap, program ini dapat menjadi batu loncatan bagi lahirnya inovator-inovator baru yang tidak hanya unggul secara teknis, tapi juga memiliki kepedulian dan kontribusi nyata terhadap kemajuan bangsa,” sambungnya.

    DigiHack 2025 merupakan pre-event dari Innovillage, platform kolaboratif yang mendorong lahirnya inovator muda dalam menghadirkan solusi teknologi bagi berbagai tantangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Kompetisi ini dirancang sebagai ruang terbuka bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, baik yang tergabung dalam jaringan Digistar maupun dari luar komunitas.

    Kompetisi ini menargetkan 250 proposal ide inovatif yang akan diseleksi menjadi 50 tim semifinalis, hingga akhirnya terpilih 10 tim finalis terbaik. Seluruh finalis akan mengikuti rangkaian Hackathon Final Week pada 6-17 Oktober 2025 yang mencakup sesi mentoring eksklusif bersama para expert TelkomGroup dan mitra strategis.

    Puncaknya, para peserta akan mempresentasikan solusi berbasis Minimum Viable Product (MVP) dalam sesi Awarding Day dan DigiCourse pada 19 Oktober 2025.

    Dengan mengusung semangat kolaborasi dan inovasi berdampak, DigiHack 2025 mendorong peserta untuk menciptakan solusi berbasis AI yang menjawab isu-isu strategis, seperti pendidikan dan pembelajaran yang inklusif dan adaptif, akses kesehatan digital yang menjangkau dan bersifat prediktif, pengambilan keputusan sosial berbasis data intelligence, serta inisiatif inklusi digital hingga ke pelosok desa.

    Kompetisi ini menjadi ajakan terbuka bagi generasi muda untuk menjadikan teknologi sebagai alat pemberdayaan sosial yang bermakna dan berkelanjutan.

    Pendaftaran DigiHack 2025 telah resmi dibuka mulai 19 Agustus hingga 12 September 2025. Seluruh calon peserta dapat melakukan pendaftaran melalui tautan bit.ly/RegistDigiHack2025.

    DigiHack juga menjadi bagian dari upaya Digistar Club dalam memperkuat peran komunitas talenta digital muda Indonesia. Melalui pendekatan terbuka (open innovation), Digistar Club berperan sebagai katalisator yang membangun ekosistem inovasi digital yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

    DigiHack 2025 sekaligus menegaskan peran Telkom sebagai enabler dalam menciptakan ruang bagi talenta digital untuk berkembang dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Dengan menyediakan wadah yang terstruktur, terbuka, dan kolaboratif, Telkom berharap dapat memperkuat peran generasi muda sebagai agen perubahan melalui inovasi teknologi yang berdaya guna.

    Berbagai informasi terbaru terkait rangkaian DigiHack 2025 dan program lainnya dari Digistar Club dapat diikuti melalui akun Instagram tiap chapter Digistar serta kanal pusat di @digistarclub dan @livingintelkom.

    (akn/ega)

  • Ironi Tunjangan Rumah DPR Rp 50 Juta di Tengah Perjuangan Buruh Naikkan UMP 2026 – Page 3

    Ironi Tunjangan Rumah DPR Rp 50 Juta di Tengah Perjuangan Buruh Naikkan UMP 2026 – Page 3

    Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai besarnya tunjangan dan gaji anggota DPR sangat melukai hati rakyat yang mereka wakili. Ia menegaskan, tidak ada anggota DPR yang hidup dalam kekurangan sehingga tambahan tunjangan besar dinilai berlebihan.

    “Malahan justru harus dikurangi. Mestinya Menteri Keuangan mengikuti semangat efisiensi dan penghematan anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

    Iwan bahkan memperingatkan, kebijakan seperti ini bisa memicu keresahan publik.

    “Bisa saja akan menciptakan demo besar-besaran,” katanya.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pun menilai tunjangan jumbo DPR sebagai bentuk nyata ketidakadilan sosial.

    “Saya baca suatu rilis dari BBC Online yang dari Inggris, di situ dikatakan pendapatan DPR Rp 104 jutaan per bulan, memang paling besar tunjangan perumahan Rp 50 juta saya lihat,” ujarnya, Kamis (21/8/2025).

    Menurut Said, jika dihitung, gaji pokok dan tunjangan DPR berada di kisaran Rp 54 juta. Ditambah fasilitas lainnya, total bisa mencapai lebih dari Rp 100 juta per bulan atau sekitar Rp 3 juta lebih per hari.

     

  • Lapas Cipinang Berikan Remisi ke 1.882 Warga Binaan, 48 Orang Bebas di HUT ke-80 RI
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 Agustus 2025

    Lapas Cipinang Berikan Remisi ke 1.882 Warga Binaan, 48 Orang Bebas di HUT ke-80 RI Megapolitan 17 Agustus 2025

    Lapas Cipinang Berikan Remisi ke 1.882 Warga Binaan, 48 Orang Bebas di HUT ke-80 RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta, memberikan remisi kepada 1.882 warga binaan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.
    Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Wachid Wibowo, menjelaskan dari jumlah tersebut, sebanyak 48 narapidana dinyatakan bebas.
    Rinciannya, 41 orang bebas setelah mendapat pengurangan masa hukuman, dua orang bebas murni, dan lima orang melalui program pembebasan bersyarat (PB).
    “Remisi ini bukan sekadar pengurangan masa tahanan, tetapi juga motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, khususnya di momen kemerdekaan,” kata Wachid melalui keterangan resmi Minggu (17/8/2025).
    Ia berharap warga binaan yang bebas dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik serta bermanfaat bagi lingkungannya.
    Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Lapas Cipinang, Iwan Setiawan, menegaskan remisi merupakan bagian dari program pembinaan berkelanjutan.
    “Remisi bukan akhir dari proses, melainkan awal bagi warga binaan untuk mengaplikasikan hasil pembinaan di tengah masyarakat,” ungkap Iwan.
    Iwan berharap warga binaan yang bebas dapat menjaga kepercayaan serta berperan positif setelah kembali ke lingkungan masing-masing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akhir Kisah Duo Lukminto di Pusaran Kasus Korupsi Kredit Bank ke Sritex

    Akhir Kisah Duo Lukminto di Pusaran Kasus Korupsi Kredit Bank ke Sritex

    Bisnis.com, JAKARTA — Perjalanan Duo Lukminto dalam membangun bisnis tekstil telah berujung pada penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit Sritex.

    Duo Lukminto bersaudara itu yakni Iwan Setiawan Lukminto (ISL) dan adiknya Iwan Kurniawan Lukminto (IKL). Keduanya juga merupakan penerus trah bisnis keluarga konglomerat Lukminto. 

    Iwan Setiawan Lukminto sempat menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) dan Komisaris di PT Sritex. Sementara itu, adiknya Iwan menjadi eks Dirut dan Wadirut Sritex Group.

    Dalam kasus ini, Iwan Setiawan ditetapkan tersangka lebih dulu oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI pada Rabu (21/5/2025). Dia ditetapkan bersama dengan dua tersangka lainnya yaitu eks Dirut Bank DKI Zainuddin Mappa (ZM) dan Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB Dicky Syahbandinata (DS).

    Selang tiga bulan kemudian, Iwan Kurniawan menyusul jadi tersangka dalam kasus kredit Sritex. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah Iwan diperiksa sekitar delapan kali oleh Kejagung.

    Peran Duo Lukminto 

    Korps Adhyaksa menyampaikan bahwa Iwan Setiawan Lukminto sebagai bos Sritex diduga berperan sebagai pihak yang menyetujui serta menandatangani proses pemberian kredit.

    Namun, sebagai pengguna dana kredit dari bank plat merah itu, Iwan justru diduga untuk membayar utang Sritex dan pembelian aset non-produktif.

    Salah satu aset tanah di Solo dan Yogyakarta. Padahal, seharusnya dana kredit dari bank itu dipakai untuk modal kerja.

    Sementara itu, Iwan Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka lantaran telah menandatangani sejumlah perjanjian kredit bank untuk Sritex saat menjadi Wadirut Sritex pada 2012-2023.

    Misalnya, Iwan telah meneken surat kredit modal kerja dan investasi atas nama Sritex ke Bank Jateng pada 2019. Kredit itu, kata Nurcahyo diduga dikondisikan oleh eks Dirut Bank Jateng agar bisa diterima.

    Iwan Kurniawan juga telah meneken akta perjanjian kredit dengan Bank BJB pada 2020. Namun, peruntukan kredit itu tidak sesuai akta perjanjian yang telah diteken.

    Selain itu, Iwan juga berperan telah menandatangani beberapa surat permohonan penarikan kredit ke Bank BJB pada 2020. Hanya saja, Iwan diduga turut melampirkan bukti invoice fiktif dalam surat permohonan itu

    “Menandatangani beberapa surat permohonan pencairan atau penarikan kredit ke Bank BJB pada 2020 dengan melampirkan bukti invoice atau faktur diduga fiktif,” ujar Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Nurcahyo di Kejagung, Kamis (13/8/2025) malam.

  • Kronologi Iwan Kurniawan Lukminto Terseret Skandal Kredit Fiktif Sritex

    Kronologi Iwan Kurniawan Lukminto Terseret Skandal Kredit Fiktif Sritex

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Bos Sritex (SRIL) Iwan Kurniawan Lukminto (IKL) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian kredit Sritex.

    Dirdik Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo menjelaskan Iwan ditetapkan sebagai tersangka lantaran telah menandatangani sejumlah perjanjian kredit bank untuk Sritex saat menjadi Wadirut Sritex pada 2012-2023.

    Misalnya, Iwan telah meneken surat kredit modal kerja dan investasi atas nama Sritex ke Bank Jateng pada 2019. Kredit itu, kata Nurcahyo diduga dikondisikan oleh eks Dirut Bank Jateng agar bisa diterima.

    “Perbuatannya yaitu menandatangani surat kredit modal kerja dan investasi atas nama Sritex tbk kepada Bank Jateng pada 2019 yang sudah dikondisikan agar pengajuan kredit modal kerja dan investasi bisa diputus oleh Dirut Bank Jateng,” ujar Nurcahyo di Kejagung, Rabu (13/8/2025) malam.

    Nurcahyo menambahkan, Iwan Kurniawan juga telah meneken akta perjanjian kredit dengan Bank BJB pada 2020. Namun, peruntukan kredit itu tidak sesuai akta perjanjian yang telah diteken.

    Selain itu, Iwan juga berperan telah menandatangani beberapa surat permohonan penarikan kredit ke Bank BJB pada 2020. Hanya saja, Iwan diduga turut melampirkan bukti invoice fiktif dalam surat permohonan itu.

    “Menandatangani beberapa surat permohonan pencairan atau penarikan kredit ke Bank BJB pada 2020 dengan melampirkan bukti invoice atau faktur diduga fiktif,” imbuh Nurcahyo.

    Atas perbuatannya itu, Iwan Kurniawan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

    Adapun, untuk kepentingan penyidikan, saudara dari Iwan Setiawan Lukminto (ISL) ini dilakukan penahananan di Rutan Kejari Jakarta Selatan.

    “Untuk kepentingan penyidikan tersangka IKL dilakukan penahan rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini 13 Agustus 2025 di Rutan Salemba Cabang Kejari Jaksel,” pungkas Nurcahyo.

    Klaim Tak Terlibat

    Bos Sritex (SRIL) Iwan Kurniawan Lukminto (IKL) mengklaim dirinya tidak terlibat dalam kasus pemberian kredit Sritex.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Iwan Kurniawan keluar dari Gedung Bundar Kejagung RI sekitar 20.47 WIB.

    Nampak, Iwan sudah diborgol lengkap dengan rompi tahanan khas Kejaksaan RI digiring oleh sejumlah jaksa ke mobil tahanan Kejagung RI.

    Sebelum diangkut ke mobil tahanan, Iwan langsung menuju ke arah kerumunan awak media. Iwan kemudian menyatakan bahwa dirinya hanya diperintah oleh Presiden Direktur untuk meneken dokumen terkait kasus kredit ini.

    “Saya menandatangani dokumen atas perintah presdir dan saya tidak terlibat dalam kasus ini” ujar Iwan di Kejagung, Rabu (13/8/2025) malam.

    Kemudian, saat ditanya awak media soal sosok Presdir yang dimaksud. Iwan tidak mengungkap lebih jelas, dia hanya menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat di kasus Sritex.

    “Saya tidak terlibat,” tutur Iwan saat memasuki mobil tahanan.

    12 Tersangka Kasus Kredit

    Dengan ditambahnya Iwan Kurniawan Lukminto (IKL) telah menambah daftar panjang tersangka kasus korupsi dugaan pemberian kredit Sritex menjadi 12 orang.

    Pada intinya, sejumlah tersangka bankir BPD ini diduga menyalahi ketentuan pemberian kredit terhadap Sritex Grup. Adapun, kredit itu juga diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya.

    Berikut daftar 12 tersangka yang terjerat kasus pemberian kredit kepada Sritex Group:

    1. Eks Dirut Sritex, Iwan Setiawan Lukminto (ISL).

    2. Eks Dirut Bank DKI Zainuddin Mappa (ZM).

    3. Eks Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB, Dicky Syahbandinata (DS).

    4. Eks Direktur Keuangan Sritex Allan Moran Severino (AMS).

    5. Direktur Kredit UMKM merangkap Direktur Keuangan Bank DKI tahun 2019-2022, Babay Farid Wazadi (BFW).

    6. Direktur Teknologi dan Operasional PT Bank DKI Jakarta periode 2015-2021, Pramono Sigit (PS).

    7. Direktur Utama Bank BJB periode 2009-Maret 2025, Yuddy Renaldi (YR).

    8. Executive Vice President Bank BJB 2019-2023, Benny Riswandi (BR).

    9. Eks Direktur Utama Bank Jateng, Supriyatno (SP).

    10. Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial Bank Jateng 2017-2020, Pujiono (PJ).

    11. Eks Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial Bank Jateng, Suldiarta (SD).

    12. Wadirut Sritex 2013-2022, Iwan Kurniawan Lukminto (IKL).