Tag: Iwan Setiawan

  • Wawancara Prabowo dengan 7 Jurnalis, Pengamat: Terobosan Luar Biasa

    Wawancara Prabowo dengan 7 Jurnalis, Pengamat: Terobosan Luar Biasa

    Jakarta, Beritasatu.com – Wawancara Presiden Prabowo Subianto secara langsung oleh tujuh jurnalis pemimpin redaksi (pemred) media nasional selama empat jam penuh tanpa sensor menuai pujian dari berbagai pihak. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai ini sebagai momen bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kepemimpinan presiden di Indonesia.

    “Wawancara tujuh jurnalis dengan Presiden Prabowo yang berlangsung selama empat jam ini membahas berbagai isu penting yang menjadi perhatian publik. Menurut saya, ini adalah terobosan luar biasa dan menunjukkan keterbukaan Presiden Prabowo terhadap kritik serta transparansi informasi,” ujar Iwan dalam keterangannya, Selasa (8/4/2025).

    Iwan menyampaikan meski sebelumnya pernah ada pertemuan antara presiden dan para pemred, tetapi tidak pernah dilakukan secara terbuka dan dicatat sebagai wawancara on the record tanpa sensor seperti yang dilakukan Prabowo.

    “Hal ini membuktikan Presiden Prabowo memang berpihak pada keterbukaan informasi publik dan menunjukkan penguasaan penuh terhadap berbagai isu nasional,” katanya.

    Ia juga menilai pernyataan Prabowo yang memberi skor enam dari 10 terhadap kinerja pemerintah sebagai bentuk sikap jujur dan realistis. “Ini mencerminkan beliau menyadari masih ada ruang untuk perbaikan, tetapi juga mengakui capaian-capaian dalam 150 hari pemerintahannya,” tambah Iwan.

    Menurut Iwan, setidaknya ada tiga hal penting yang bisa dilihat dari wawancara Prabowo dengan tujuh jurnalis ini. Pertama, presiden terbuka terhadap kritik. Menurutnya, sikap Prabowo yang tetap tenang dan terbuka menjawab pertanyaan tajam dari para jurnalis menunjukkan dirinya tidak antikritik dan siap berdialog dengan berbagai pihak.

    Kedua, kualitas kepemimpinan yang mumpuni. “Baik dari sisi intelektual maupun emosional, Prabowo menunjukkan kapasitas yang kuat sebagai pemimpin negara. Wawancara ini mengukuhkan citra Prabowo sebagai pemimpin yang paham dan siap menghadapi kompleksitas tantangan bangsa,” tutur Iwan.

    Ketiga, dasar kebijakan yang terstruktur dan berbasis kajian. Dikatakan Iwan, setiap kebijakan yang dijelaskan Prabowo menunjukkan adanya pemikiran mendalam dan visi yang terarah. Namun, ia menambahkan sejauh ini tim komunikasi presiden belum maksimal dalam menyampaikan visi dan kebijakan itu secara luas ke masyarakat.

     “Akibatnya, persepsi publik terhadap program-program presiden masih belum utuh,” tutup Iwan mengenai wawancara Prabowo Subianto dengan tujuh jurnalis.

  • Pengamat nilai Prabowo sudah prediksi perang dagang yang dicetuskan Trump

    Pengamat nilai Prabowo sudah prediksi perang dagang yang dicetuskan Trump

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pengamat nilai Prabowo sudah prediksi perang dagang yang dicetuskan Trump
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 April 2025 – 13:46 WIB

    Elshinta.com – Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai perang dagang yang dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah diprediksi oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang tercermin dari kebijakan dan strategi pemerintah Indonesia.

    “Menurut saya, sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh Presiden Prabowo Subianto akan segera terjadi. Buktinya, Prabowo sudah menyiapkan strategi ekonomi dan diplomasi yang memperkuat kedaulatan ekonomi dalam negeri, seperti dengan hilirisasi, memperkuat kemitraan dengan negara lain, mencetuskan Danantara agar investasi manufaktur tidak tergantung asing. Dengan fakta ini, artinya Prabowo sudah berpikir jauh ke depan,” jelasnya kepada wartawan, Minggu (6/4). 

    Iwan menilai  perang dagang seperti ini pasti akan terjadi dan memang tidak ada jalan lain bagi Indonesia selain menghadapinya dengan berani.

    “Pemerintah harus menghadapinya dengan gagah berani demi melindungi kepentingan nasional, baik itu dengan strategi ekonomi yang matang maupun  menggalang kekuatan dengan banyak negara melalui diplomasi,” ujar dia.

    Iwan pun mengapresiasi langkah Prabowo hari ini yang gerak cepat melakhkan phone call dengan para pimpinan negara ASEAN dan juga Presiden Prancis untuk membicarakan strategi menghadapi Donald Trum

    “Patut kita apresiasi dan dukung. Negara-negara ini juga bisa diusahakan menjadi alternatif pasar ekspor yang lebih stabil dan tidak bergantung pada kebijakan proteksionis negara lain. Contohnya, Indonesia dapat meningkatkan kerja sama perdagangan dengan negara-negara di Asia, Eropa, dan Timur Tengah,” ucapnya.

    “Perang dagang ini juga menjadi ujian Pemerintahan Prabowo-Gibran  di tahun pertama kepemimpinan mereka. Semoga perang dagang ini bisa dimanfaatkan sebagai peluang juga untuk menjadikan negara Indonesia lebih kuat dan lebih tangguh,” lanjutnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kemarin, kelancaran mudik 2025 hingga personel BNPB ke Myanmar

    Kemarin, kelancaran mudik 2025 hingga personel BNPB ke Myanmar

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Selasa (1/4), mulai dari arus mudik tahun 2025 menjadi salah satu yang paling lancar, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengirimkan personel untuk membantu evakuasi korban gempa di Myanmar.

    Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

    1. Ketua Komisi III DPR sebut mudik 2025 paling lancar

    Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Habiburokhman menyebutkan bahwa arus mudik tahun 2025 menjadi salah satu yang paling lancar sejak tahun 2000.

    Ia mengungkapkan bahwa kelancaran tidak hanya terjadi di Pelabuhan Merak, tetapi juga di wilayah Banten dan seluruh Indonesia.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Wapres mudik ke Solo tampung aspirasi warga

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mudik ke Solo, Jawa Tengah, pada Hari Raya Idul Fitri 1446 H sekaligus untuk menampung aspirasi warga.

    Pada hari kedua di Solo, Selasa, Gibran meninjau pembagian bantuan wakil presiden di Gedung Graha Saba Buana.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. BNPB kirimkan personel untuk evakuasi korban gempa di Myanmar

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengirimkan personel untuk membantu proses evakuasi dan pengobatan warga yang menjadi korban gempa di Myanmar.

    “Nah hari ini tim pencarian pertolongan, SAR, setelah ini diberangkatkan. Kekuatannya 53 orang dibantu pengamanan dan satu pesawat Boeing 747 milik TNI Angkatan Udara,” kata Kepala BNPB Suharyanto saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Anggota DPR apresiasi kerja Polri kawal kelancaran mudik Lebaran

    Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengapresiasi kerja Polri yang menyiapkan berbagai program dalam mengawal kelancaran arus mudik Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Mudik tahun ini kalau kita lihat lancar, cenderung lancar terkendali. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, berarti ada kemajuan. Kita harus apresiasi Polri, Korlantas Polri dan jajaran yang sudah mengantisipasi pelaksanaan mudik sehingga sangat lancar dan terkendali,” kata Rudianto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Pengamat: Antusiasme open house di Istana bantah kondisi mencekam di X

    Pengamat politik Iwan Setiawan menilai antusiasme masyarakat yang memenuhi acara open house atau gelar griya Lebaran di Istana Merdeka atas undangan Presiden RI Prabowo Subianto, dan kondisi saat Presiden melaksanakan Shalat Idul Fitri pada Senin (31/3), membantah kondisi mencekam di media sosial X.

    Menurutnya, kedua kondisi tersebut merupakan kondisi yang sesungguhnya terjadi di kalangan masyarakat, sehingga tidak mencekam seperti di X, di mana sering ada berbagai akun yang menebarkan isu buruk dan hinaan terhadap pemerintah.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pembuatan UU di DPR bukan ditentukan oleh satu atau dua orang

    Pembuatan UU di DPR bukan ditentukan oleh satu atau dua orang

    Arsip Foto – Gedung Nusantara DPR atau Gedung Kura-Kura di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc

    IPR: Pembuatan UU di DPR bukan ditentukan oleh satu atau dua orang
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Selasa, 01 April 2025 – 13:19 WIB

    Elshinta.com – Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai terlalu berlebihan jika menyebutkan bahwa pembuatan dan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) di DPR dikendalikan oleh satu atau dua orang saja, melainkan selalu melibatkan pemerintah dan delapan fraksi di DPR.

    “Iya, agak berlebihan itu. Saya yakin, mekanisme (pembuatan UU) di DPR juga pasti berjalan kok, bukan karena satu atau dua orang,” kata Iwan saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Iwan merespons pemberitaan salah satu media nasional yang menyebutkan bahwa pembuatan dan pembahasan RUU di DPR dikendalikan oleh satu orang saja di Senayan. Bahkan, disebutkan juga bahwa disetujui atau tidak suatu RUU disahkan, tergantung satu atau dua saja, padahal proses legislasi merupakan proses kolektif.

    Dia mengatakan pembuatan atau pembentukan UU di DPR tidak ujug-ujug diputuskan oleh satu atau dua orang dalam waktu yang singkat. Menurutnya, pembentukan UU di DPR itu harus melalui beberapa tahap hingga akhirnya disahkan menjadi UU.

    “Tahap awal, Inisiatif. Pembahasan UU dimulai dengan inisiatif dari pemerintah, DPR, atau masyarakat. Selanjutnya dilakukan Pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintah atau DPR mengajukan RUU kepada DPR dan dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas,” ujarnya.

    Kemudian, sambung dia, tahap berikutnya adalah pembahasan dan pimpinan DPR akan menunjuk komisi terkait atau Badan Legislasi untuk membahas RUU tersebut. Setelah itu, dibentuk Panitia Kerja yang akan menyerah aspirasi publik terkait RUU tersebut.

    “Tahap selanjutnya, pembahasan di Badan Musyawarah (Bamus). Jadi, hasil pembahasan di komisi dibahas di Bamus.

    Lalu, hasil pembahasan di Bamus dibahas di sidang pleno DPR. Setelahnya, DPR mengambil keputusan tentang RUU dan mengesahkan dengan UU jika RUU tersebut disetujui dalam Rapat Paripurna DPR. Dan tahap akhir, yakni penandatanganan UU oleh Presiden dan pengundangan UU di mana UU diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,” jelas Iwan.

    Ia menilai proses pembuatan dan pembentukan UU selama ini sudah berjalan sesuai dengan mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan. Karena itu, tidak benar jika disebutkan pembuatan UU tersebut hanya ditentukan oleh satu atau dua orang karena faktanya diputuskan oleh 2 lembaga pembuat UU, yakni Pemerintah dan DPR serta melibatkan semua fraksi di DPR.

    “Soal pengaruh orang perorangan, saya kira itu biasa dalam politik. Tapi kalau mekanisme demokrasi sampai dipangkas, perlu ditelusuri lebih jauh lagi,” pungkas dia.

    Sumber : Antara

  • Narasi yang Mencekam di X Hanya Realitas Semu

    Narasi yang Mencekam di X Hanya Realitas Semu

    PIKIRAN RAKYAT – Pengamat politik Iwan Setiawan menilai bahwa acara open house atau gelar griya saat Idul Fitri yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Senin, 31 Maret 2025 kemarin menandakan bahwa narasi mencekam di media sosial X hanya realitas semu.

    Pasalnya, dalam media sosial tersebut, terdapat banyak akun yang menebarkan isu buruk yang tengah terjadi di Indonesia, selain hinaan terhadap pemerintah. Iwan menilai bahwa kondisi saat open house adalah yang sesungguhnya di masyarakat Indonesia.

    “Antusiasme warga menyambut dan ingin menyalami Presiden Prabowo Subianto saat Shalat Id di Masjid Istiqlal Jakarta membuktikan bahwa narasi atau realitas yang seakan mencekam di media sosial Twitter (X) hanya realitas semu,” kata Iwan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 1 April 2025, seperti dikutip dari ANTARA.

    Dalam acara open house tersebut, masyarakat tampak antusias untuk bersalaman dan berfoto bersama dengan Presiden. Bukan hanya itu, mereka juga rela antre untuk masuk ke Kawasan Istana Negara.

    Iwan menyebut bahwa kondisi saat open menandakan bahwa Prabowo masih dicintai oleh rakyat Indonesia, bertolak belakang dengan digambarkan dalam media sosial X.

    ‘Keinginan Rakyat Indonesia di Dunia Nyata’

    Selain itu, Iwan menyebutkan bahwa secara realitas, masyarakat menginginkan situasi yang baik-baik saja dan berada dalam kesejukan.

    “Saya yakin, rakyat Indonesia di dunia nyata menginginkan Presidennya sehat dan selamat. Lebih dari itu, semua rakyat Indonesia menginginkan kedamaian, kesejukan, dan tanpa narasi provokatif seperti di media sosial,” tuturnya.

    Ia mengecam para pembuat narasi provokatif yang menurutnya tidak bertanggung jawab serta mengharapkan agar para penyebar narasi tersebut bisa diusut serta dihukum berat.

    “Kita berharap bersama bahwa kepercayaan dan cinta rakyat yang besar kepada Presiden menjadi energi tersendiri untuk bekerja keras demi terwujudnya kesejahteraan rakyat,” katanya.

    Kedatangan Masyarakat Berbagai Profesi

    Sebelumnya diberitakan bahwa Prabowo mengadakan open house di Istana Kepresidenan. Dalam acara itu, ribuan warga turut berdatangan untuk bersalaman dengan Presiden.

    Saat Prabowo tiba di tengah kerumunan masyarakat, ia disambut dengan sorakan gembira dan tepuk tangan meriah. Dengan mengenakan baju muslim satin berwarna emas dan peci hitam, Presiden tampak sangat antusias menyapa rakyat yang telah antre sejak pagi.

    Selain bersalaman dengan tangan kanan, banyak warga yang dengan cepat mengabadikan momen tersebut menggunakan ponsel yang dipegang di tangan kiri mereka.

    Prabowo pun terlihat memberikan perhatian khusus kepada masyarakat, seperti menepuk pundak seorang pria paruh baya. Kepada anak-anak, ia bahkan mendekatkan kepala dan mencium dahi mereka.

    Masyarakat yang berasal dari berbagai daerah dan profesi, termasuk pengemudi ojek daring, juga tidak ingin melewatkan kesempatan untuk bersalaman dengan Presiden. Salah seorang pengemudi ojek daring bahkan membawa serta anak dan istrinya, tetap mengenakan jaket perusahaan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Masyarakat Penuhi Open House Istana, Pakar: Realita Tak Semencekam di Medsos – Page 3

    Masyarakat Penuhi Open House Istana, Pakar: Realita Tak Semencekam di Medsos – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pengamat politik Iwan Setiawan menilai antusiasme masyarakat yang memenuhi acara open house atau gelar griya Lebaran di Istana Merdeka atas undangan Presiden RI Prabowo Subianto, dan kondisi saat Presiden melaksanakan Shalat Idul Fitri pada Senin (31/3), membantah kondisi mencekam di media sosial X.

    Menurutnya, kedua kondisi tersebut merupakan kondisi yang sesungguhnya terjadi di kalangan masyarakat, sehingga tidak mencekam seperti di X, di mana sering ada berbagai akun yang menebarkan isu buruk dan hinaan terhadap pemerintah.

    “Antusiasme warga menyambut dan ingin menyalami Presiden Prabowo Subianto saat Shalat Id di Masjid Istiqlal Jakarta membuktikan bahwa narasi atau realitas yang seakan mencekam di media sosial Twitter (X) hanya realitas semu,” kata Iwan seperti dilansir Antara.

    Ia melihat antusiasme warga yang ingin bersalaman dan berfoto dengan Prabowo, bahkan rela antre panjang untuk masuk kawasan Istana Negara, mencerminkan bahwa Presiden masih sangat dicintai rakyat Indonesia.

    Dengan demikian, kata dia, antusiasme warga tersebut bertolak belakang dengan yang digambarkan di X.

    Lebih lanjut, Iwan berpendapat bahwa rakyat Indonesia secara realitas pasti menginginkan situasi yang baik-baik saja dan dalam kesejukan, tanpa adanya narasi provokatif.

    “Saya yakin, rakyat Indonesia di dunia nyata menginginkan Presidennya sehat dan selamat. Lebih dari itu, semua rakyat Indonesia menginginkan kedamaian, kesejukan, dan tanpa narasi provokatif seperti di media sosial,” tuturnya.

     

  • Pengamat: Antusiasme open house di Istana bantah kondisi mencekam di X

    Pengamat: Antusiasme open house di Istana bantah kondisi mencekam di X

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik Iwan Setiawan menilai antusiasme masyarakat yang memenuhi acara open house atau gelar griya Lebaran di Istana Merdeka atas undangan Presiden RI Prabowo Subianto, dan kondisi saat Presiden melaksanakan Shalat Idul Fitri pada Senin (31/3), membantah kondisi mencekam di media sosial X.

    Menurutnya, kedua kondisi tersebut merupakan kondisi yang sesungguhnya terjadi di kalangan masyarakat, sehingga tidak mencekam seperti di X, di mana sering ada berbagai akun yang menebarkan isu buruk dan hinaan terhadap pemerintah.

    “Antusiasme warga menyambut dan ingin menyalami Presiden Prabowo Subianto saat Shalat Id di Masjid Istiqlal Jakarta membuktikan bahwa narasi atau realitas yang seakan mencekam di media sosial Twitter (X) hanya realitas semu,” kata Iwan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Ia melihat antusiasme warga yang ingin bersalaman dan berfoto dengan Prabowo, bahkan rela antre panjang untuk masuk kawasan Istana Negara, mencerminkan bahwa Presiden masih sangat dicintai rakyat Indonesia.

    Dengan demikian, kata dia, antusiasme warga tersebut bertolak belakang dengan yang digambarkan di X.

    Lebih lanjut, Iwan berpendapat bahwa rakyat Indonesia secara realitas pasti menginginkan situasi yang baik-baik saja dan dalam kesejukan, tanpa adanya narasi provokatif.

    “Saya yakin, rakyat Indonesia di dunia nyata menginginkan Presidennya sehat dan selamat. Lebih dari itu, semua rakyat Indonesia menginginkan kedamaian, kesejukan, dan tanpa narasi provokatif seperti di media sosial,” tuturnya.

    Dirinya pun mengecam para pembuat narasi provokatif serta berharap agar mereka bisa diusut dan dihukum berat karena bisa menggiring opini yang berdampak semakin meluas dan tidak bertanggung jawab.

    Narasi hasutan provokatif dari orang-orang tersebut dinilai tidak bertanggung jawab, sehingga para penyebar narasi harus dihukum berat.

    Iwan juga turut berharap dengan masih meningkatnya kepercayaan rakyat kepada pemerintahan Prabowo, maka semakin menjadi energi untuk Presiden agar bekerja lebih keras lagi demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia di masa depan.

    “Kita berharap bersama bahwa kepercayaan dan cinta rakyat yang besar kepada Presiden menjadi energi tersendiri untuk bekerja keras demi terwujudnya kesejahteraan rakyat,” katanya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • IPR: Pembuatan UU di DPR bukan ditentukan oleh satu atau dua orang

    IPR: Pembuatan UU di DPR bukan ditentukan oleh satu atau dua orang

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai terlalu berlebihan jika menyebutkan bahwa pembuatan dan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) di DPR dikendalikan oleh satu atau dua orang saja, melainkan selalu melibatkan pemerintah dan delapan fraksi di DPR.

    “Iya, agak berlebihan itu. Saya yakin, mekanisme (pembuatan UU) di DPR juga pasti berjalan kok, bukan karena satu atau dua orang,” kata Iwan saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Iwan merespons pemberitaan salah satu media nasional yang menyebutkan bahwa pembuatan dan pembahasan RUU di DPR dikendalikan oleh satu orang saja di Senayan. Bahkan, disebutkan juga bahwa disetujui atau tidak suatu RUU disahkan, tergantung satu atau dua saja, padahal proses legislasi merupakan proses kolektif.

    Dia mengatakan pembuatan atau pembentukan UU di DPR tidak ujug-ujug diputuskan oleh satu atau dua orang dalam waktu yang singkat. Menurutnya, pembentukan UU di DPR itu harus melalui beberapa tahap hingga akhirnya disahkan menjadi UU.

    “Tahap awal, Inisiatif. Pembahasan UU dimulai dengan inisiatif dari pemerintah, DPR, atau masyarakat. Selanjutnya dilakukan Pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintah atau DPR mengajukan RUU kepada DPR dan dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas,” ujarnya.

    Kemudian, sambung dia, tahap berikutnya adalah pembahasan dan pimpinan DPR akan menunjuk komisi terkait atau Badan Legislasi untuk membahas RUU tersebut. Setelah itu, dibentuk Panitia Kerja yang akan menyerah aspirasi publik terkait RUU tersebut.

    “Tahap selanjutnya, pembahasan di Badan Musyawarah (Bamus). Jadi, hasil pembahasan di komisi dibahas di Bamus.

    Lalu, hasil pembahasan di Bamus dibahas di sidang pleno DPR. Setelahnya, DPR mengambil keputusan tentang RUU dan mengesahkan dengan UU jika RUU tersebut disetujui dalam Rapat Paripurna DPR. Dan tahap akhir, yakni penandatanganan UU oleh Presiden dan pengundangan UU di mana UU diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,” jelas Iwan.

    Ia menilai proses pembuatan dan pembentukan UU selama ini sudah berjalan sesuai dengan mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan. Karena itu, tidak benar jika disebutkan pembuatan UU tersebut hanya ditentukan oleh satu atau dua orang karena faktanya diputuskan oleh 2 lembaga pembuat UU, yakni Pemerintah dan DPR serta melibatkan semua fraksi di DPR.

    “Soal pengaruh orang perorangan, saya kira itu biasa dalam politik. Tapi kalau mekanisme demokrasi sampai dipangkas, perlu ditelusuri lebih jauh lagi,” pungkas dia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • IPR: Mekanisme Pembuatan UU di DPR Bukan Ditentukan Satu atau Dua Orang – Halaman all

    IPR: Mekanisme Pembuatan UU di DPR Bukan Ditentukan Satu atau Dua Orang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai terlalu berlebihan jika menyebutkan pembuatan dan pembahasan rancangan Undang-undang (RUU) di DPR RI dikendalikan oleh satu atau dua orang saja. 

    Menurut Iwan, pembuatan, pembahasan hingga pengesahan RUU selama ini, selalu melibatkan pemerintah dan 8 fraksi di DPR.

    Hal ini disampaikan Iwan merespons pemberitaan salah satu media nasional  yang menyebutkan bahwa pembuatan dan pembahasan RUU di DPR dikendalikan oleh satu orang saja di Senayan. 

    Bahkan, disebutkan juga bahwa disetujui atau tidak suatu RUU disahkan, tergantung satu atau dua saja, padahal proses legislasi merupakan proses kolektif.

    “Iya, agak berlebihan itu. Saya yakin, mekanisme (pembuatan UU) di DPR juga pasti berjalan kok, bukan karena satu atau dua orang,” ujar Iwan kepada wartawan, Senin (31/3/2025).

    Iwan mengatakan, pembuatan atau pembentukan UU di DPR tidak ujug-ujug diputuskan oleh satu atau dua orang dalam waktu yang singkat. 

    Menurut dia, pembentukan UU di DPR itu harus melalui beberapa tahap hingga akhirnya disahkan menjadi UU. 

    “Tahap awal, Inisiatif. Pembahasan UU dimulai dengan inisiatif dari pemerintah, DPR, atau masyarakat. Selanjutnya dilakukan Pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintah atau DPR mengajukan RUU kepada DPR dan dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas,” jelas dia.

    Kemudian, kata Iwan, tahap berikutnya adalah pembahasan dan pimpinan DPR akan menunjuk komisi terkait atau Badan Legislasi untuk membahas RUU tersebut. Setelah itu, dibentuk Panitia Kerja yang akan menyerah aspirasi publik terkait RUU tersebut.

    “Tahap selanjutnya, pembahasan di Badan Musyawarah (Bamus). Jadi, hasil pembahasan di komisi dibahas di Bamus.

    Lalu, hasil pembahasan di Bamus dibahas di sidang pleno DPR. Setelahnya, DPR mengambil keputusan tentang RUU dan mengesahkan dengan UU jika RUU tersebut disetujui dalam Rapat Paripurna DPR. Dan tahap akhir, yakni penandatanganan UU oleh Presiden dan pengundangan UU di mana UU diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,” beber Iwan.

    Iwan menilai, proses pembuatan dan pembentukan UU selama ini sudah berjalan sesuai dengan mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan. 

    Karena itu, tidak benar jika disebutkan pembuatan UU tersebut hanya ditentukan oleh satu atau dua orang karena faktanya diputuskan oleh 2 lembaga pembuat UU, yakni Pemerintah dan DPR serta melibatkan semua fraksi di DPR.

    “Soal pengaruh orang perorangan, saya kira itu biasa dalam politik. Tapi kalau mekanisme demokrasi sampai dipangkas, perlu ditelusuri lebih jauh lagi,” pungkas Iwan.

  • PFI Bogor Gelar Pameran Foto di Acara Open House Pemkab, Bupati Sampaikan Hal Ini!

    PFI Bogor Gelar Pameran Foto di Acara Open House Pemkab, Bupati Sampaikan Hal Ini!

    JABAR EKSPRES – Pewarta Foto Indonesia (PFI) Bogor memamerkan hasil karya foto dalam acara open house Idulfitri 1446 H yang digelar Pemerintah Kabupaten Bogor.

    Acara yang berlangsung di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (31/3), menampilkan sebanyak 60 karya foto Bupati dan Wakil Bupati Bogor dari masa ke masa.

    Open house ini terbuka untuk seluruh masyarakat. Pemkab Bogor menyediakan jajanan UMKM hingga berbagai makanan untuk menjamu masyarakat.

    Di sela open house, Bupati Rudy Susmanto menyempatkan waktu meliat hasil jepretan PFI Bogor.

    BACA JUGA:Salat Id Bareng Dedi Mulyadi, Masyarakat Kota Bandung Padati Lapang Gasibu

    Rudy mengapresiasi pemeran PFI Bogor tersebut. Kata dia, karya seni seperti ini tidak hanya ada di ruang-ruang publik saja.

    Ia ingin karya foto Jurnalis dipamerkan di seluruh gedung milik Pemerintah Kabupaten Bogor untuk dinikmati masyarakat.

    “Ini sangat luar biasa, Tapi kita ingin semua karya foto, karya jurnalis dari anak-anak muda hebat dapat terus dipamerkan,” ujarnya.

    Politisi Partai Gerinda itu mengungkapkan, pameran foto PFI Bogor ini bukan hanya memajangkan karya saja.

    BACA JUGA:Gelar Solat Id di Lapangan Tegar Beriman, Pemkab Bogor Gelar Open House

    Menurutnya, foto yang dihasilkan PFI Bogor merupakan perjalan panjang Kabupaten Bogor dari setiap pemimpin yang berganti.

    “Kita bisa lihat tokoh besar bangsa Indonesia Pak Joko Widodo bersama mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin, Lalu di sini Bu Nur Hayanti, perempuan hebat Kabupaten Bogor,”katanya.

    Kemudian, ada juga foto yang memperlihatkan sinergitas Pemkab Bogor dengan DPRD Kabupaten Bogor bersama pejabat Bupati Bogor Ade Yasin dan Iwan setiawan.

    “Ini adalah perjalanan panjang Kabupaten Bogor, Bogor tidak diciptakan dalam waktu satu hari, Bogor diciptakan oleh kebersamaan, bersama-sama seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, seluruh tokoh-tokoh Kabupaten Bogor,” pungkasnya.