Xcloud.id

Tag: Iwan Setiawan

  • Pengamat: Mentan eksekutor paling “ngegas” jalankan visi Prabowo

    Pengamat: Mentan eksekutor paling “ngegas” jalankan visi Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai salah satu menteri paling efektif dalam mengeksekusi visi dan program Presiden Prabowo Subianto terutama di sektor pangan.

    “Menteri Pertanian Amran Sulaiman menurut saya pantas disebut sebagai salah satu menteri yang memiliki kemampuan untuk mengeksekusi visi dan program Presiden Prabowo Subianto dengan baik, atau menjadi eksekutor terbaik di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo,” kata Iwan dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Dia menilai langkah-langkah tegas Amran sepanjang 2025 menunjukkan peran strategisnya sebagai eksekutor kebijakan di Kabinet Merah Putih.

    Menurutnya, sepanjang tahun 2025 Amran melakukan banyak gebrakan penting untuk mengamankan sektor pangan nasional. Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan ketegasan dan keberpihakan pada rakyat.

    “Gebrakan tersebut dilakukan senafas dengan apa yang selalu dikatakan oleh Presiden Prabowo yaitu dilakukan secara tegas dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.

    Iwan menilai komitmen Presiden Prabowo dalam membela dan menyejahterakan rakyat diterjemahkan dengan baik oleh Mentan Amran melalui program konkret di sektor pangan. Kemudian mampu menerjemahkan untuk dieksekusi secara cepat di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Sejumlah kebijakan yang disorot antara lain pengendalian harga pangan saat Natal dan Tahun Baru, pembongkaran kasus pemalsuan volume Minyakita, pengungkapan mafia beras, hingga penindakan tegas terhadap jajaran internal yang melanggar aturan.

    Iwan menyebut lonjakan harga pangan saat Natal dan tahu baru kerap terjadi, namun menjadi persoalan serius jika disebabkan oleh ulah oknum nakal,

    “Kenaikan harga pangan setiap Nataru tidak dapat dihindari. Namun, perilaku oknum yang tidak bertanggung jawab membuat kenaikan harga bisa tidak terkendali,” ujarnya.

    Karena itu, Mentan dinilai konsisten memastikan ketersediaan pangan strategis tetap aman dan menindak pelaku yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET).

    “Untuk mengatasi persoalan ini, Mentan memastikan seluruh komoditas pangan strategis berada dalam kondisi aman dan terkendali. Oleh karena itu akan menindak tegas oknum nakal yang menjual pangan di atas HET,” tegas Iwan.

    Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah capaian lain seperti meningkatnya produksi beras nasional, nol impor beras medium hingga saat ini, penyederhanaan pupuk bersubsidi, penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen, pertanian sebagai sektor strategis ekonomi nasional, serta kenaikan harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram.

    “Menurut saya, capaian-capaian dan kebijakan yang dilakukan oleh Mentan ini, menggambarkan bahwa beliau menerjemahkan dengan baik apa yang diinginkan oleh Presiden, dan mengeksekusinya dengan baik,” ucap Iwan.

    Dari berbagai kebijakan tersebut, kinerja Mentan Amran mendapat apresiasi publik. Survei Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Amran mencapai 84,9 persen, tertinggi di antara para menteri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kaleidoskop 2025: Drama Tom Lembong & Kasus Korupsi Nadiem hingga Riza Chalid

    Kaleidoskop 2025: Drama Tom Lembong & Kasus Korupsi Nadiem hingga Riza Chalid

    Bisnis.com, JAKARTA — Aparat penegak hukum (APH), baik itu Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga Polri, mengusut kasus korupsi sepanjang 2025. Bahkan, beberapa diantaranya masuk ke dalam kategori megakorupsi yang merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun. 

    Selain nominal yang fantastis, beberapa kasus korupsi yang ditangani Kejagung juga menyeret nama-nama besar yang di negeri ini. Penetapan tersangka saudagar minyak tersohor Riza Chalid, dibebaskannya eks Mendag Tom Lembong di kasus importasi gula, tak lupa kasus pengadaan Chromebook di Kemendikbud yang menyeret eks Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menjadi kasus-kasus yang disorot masyarakat. 

    Berikut kaleidoskop 2025 terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia 

    1. Vonis Mafia Kasus Ronald Tannur 

    Tiiga hakim PN Surabaya telah didakwa terlibat suap vonis bebas yang dijatuhkan dalam perkara penganiayaan hingga tewas Ronald Tannur terhadap kekasihnya Dini Sera.

    Hakim tersebut, yakni Erintuah Damanik, dan Mangapul, dan Heru Hanindyo. Perkara ini berkembang hingga menetapkan tiga tersangka lainnya mulai dari Ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja.

    Selanjutnya, pengacara Ronald Tannur Lisa Rachmat; mantan Hakim Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono, dan mantan pejabah Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar.

    Dalam perkara ini, pihak Ronald Tannur telah berkongkalikong dengan Rudi dalam mengatur majelis hakim dengan menunjuk Erintuah Cs. Singkatnya, usai adanya praktik suap ini majelis hakim menetapkan vonis bebas terhadap terdakwa Ronald Tannur.

    Hal itu terbukti usai mereka resmi divonis tujuh tahun untuk Erintuah dan Mangapul, serta Heru dihukum 10 tahun pidana. Sementara itu, Lisa Rachmat 11 tahun dan kini diperberat menjadi 14 tahun di PT DKI.

    Selanjutnya, Meirizka tiga tahun pidana dan Zarof Ricar divonis 16 tahun penjara dan diperberat menjadi 18 tahun penjara di PT DKI dalam sidang banding.

    Selain itu, saat proses penegakan hukum perkara ini, korps Adhyaksa telah menyita aset sebesar Rp920 miliar hingga emas 51 kg di kediaman Zarof di kawasan Senayan, Jakarta. 

    Uang itu diduga dikumpulkan Zarof lantaran terkait kasus gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung selama 2012-2022.

    2. Tom Lembong Dibebaskan 

    Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara importasi gula di Kemendag pada periode 2015-2016.

    Dalam perkara ini Tom disebut telah melakukan praktik korupsi yang menguntungkan korporasi melalui kebijakannya untuk mengimpor gula saat menjadi Mendag. Total ada 11 tersangka termasuk dari sembilan bos swasta dan Mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) Charles Sitorus.

    Kemudian, Tom dinyatakan bersalah dan divonis 4,5 tahun pidana dalam perkara ini. Namun, bak tersambar petir di siang bolong, Tom telah mendapatkan pengampunan melalui abolisi yang diberikan Prabowo pada Agustus 2025.

    Tom pun telah dibebaskan dari penjara menjelang HUT ke-80 RI atau tepatnya pada Jumat (1/8/2025). Dalam pernyataan perdananya usai keluar penjara, Tom menyampaikan apresiasi kepada Prabowo dan seluruh pihak yang terlibat dalam memberikan abolisi tersebut.

    “Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas pemberian abolisi serta pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya,” kata Tom Lembong di Lapas Cipinang, Jakarta Timur.

    Eks Menteri Perdagangan Tom Lembong

    3. Kasus Eks Dirjen Kemenkeu Isa 

    Kejagung telah menetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata (IR) dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya pada Jumat (7/2/2025).

    Isa ditetapkan sebagai tersangka atas kaitannya sebagai Kepala Biro Asuransi pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) 2006-2012.

    Dalam dakwaannya, Isa terseret kasus ini lantaran telah selaku Kabiro Bapepam-LK telah memberikan persetujuan kepada Jiwasraya untuk memasarkan produk asuransi JS Saving Plan.

    Padahal, Isa mengetahui kala itu Jiwasraya tengah mengalami insolvensi atau kondisi perusahaan tidak sehat. Perbuatannya itu kemudian dinilai telah merugikan keuangan negara.

    Adapun, Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa eks Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata telah merugikan keuangan negara sebesar Rp90 miliar dalam kasus korupsi Jiwasraya.

    Kerugian keuangan negara itu dihitung berdasarkan reinsurance fund yang dibayarkan ke Provident Capital Indemnity sejumlah Rp50 miliar pada 12 Mei 2010. Adapun, reinsurance fund ke Best Meridian Insurance Company sejumlah Rp 24 miliar pada 12 September 2012; dan reinsurance fund II ke Best Meridian Insurance Company sebesar Rp 16 miliar pada 25 Januari 2013.

    4. Kasus Tata Kelola Minyak Mentah

    Pada awal tahun, publik dihebohkan oleh kasus tata kelola minyak pada Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) tahun 2018-2023.

    Bukan tanpa sebab, kasus ini disorot lantaran sempat ada isu bahwa praktik dugaan korupsi ini ada kegiatan mengoplos BBM. Namun, isu tersebut telah terbantahkan dalam dakwaan eks Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

    Total, ada 18 tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus ini mulai dari dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker, kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.

    Adapun, akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp285,1 triliun.

     

    5. Riza Chalid jadi Tersangka 

    Masih di kasus tata kelola minyak, pengusaha minyak kesohor Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (10/7/2025). Riza termasuk pada 18 tersangka yang ditetapkan sebelumnya. Riza ditetapkan sebagai tersangka atas statusnya sebagai beneficiary owner PT Orbit Terminal Merak.

    Dalam kasus ini, Riza diduga telah melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak Pertamina dengan memberikan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM di Merak.

    Dalam dakwaan anaknya, Kerry Adrianto, Riza Chalid juga diduga telah diuntungkan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 sebanyak Rp2,9 triliun bersama anak dan koleganya. Keuntungan itu diperoleh dari penyewaan terminal BBM.

    Adapun, korps Adhyaksa menyatakan bahwa pihaknya bersama Hubinter Polri telah berkoordinasi dengan Interpol pusat untuk menetapkan status red notice terhadap Riza. Proses red notice itu dilakukan setelah Riza Chalid ditetapkan sebagai buron dalam kasus ini.

    6. Akhir Nasib Sritex: dari Pailit jadi Korupsi 

    Secara total korps Adhyaksa telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank ke Sritex Group. 

    Belasan tersangka itu mulai dari, eks Dirut Bank BJB, Yuddy Renaldi (YR); mantan Dirut Bank Jateng, Supriyatno (SP); eks Dirut Bank DKI Zainuddin Mappa (ZM) hingga duo Lukminto sebagai bos Sritex yakni Iwan Setiawan Lukminto (ISL) dan Iwan Kurniawan Lukminto (IKL).

    Dalam perkara ini, bos Sritex diduga telah berkongkalikong untuk mendapatkan kredit dari sejumlah bank termasuk bank daerah. Namun, seharusnya izin kredit itu tidak bisa diterima. Pasalnya, berdasarkan informasi dari lembaga pemeringkatan kredit, Sritex berada di bawah standar perusahaan yang bisa diberikan pinjaman dana. 

    Di samping itu, uang pinjaman ini juga diduga dibelanjakan untuk aset non produktif perusahaan seperti aset tanah di Solo dan Yogyakarta.

    Penyidik korps Adhyaksa juga menyatakan kerugian negara yang timbul dari kasus dugaan korupsi ini menjadi Rp1,08 triliun.

  • Tiga Eks Petinggi Bank DKI Didakwa Loloskan Kredit Bermasalah ke PT Sritex, Rugikan Negara Rp 150 Miliar Regional 26 Desember 2025

    Tiga Eks Petinggi Bank DKI Didakwa Loloskan Kredit Bermasalah ke PT Sritex, Rugikan Negara Rp 150 Miliar Regional 26 Desember 2025

    Tiga Eks Petinggi Bank DKI Didakwa Loloskan Kredit Bermasalah ke PT Sritex, Rugikan Negara Rp 150 Miliar
    Editor
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Kasus korupsi PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dengan modus pemberian fasilitas kredit menyeret tiga mantan petinggi PT Bank DKI.
    Mereka didakwa meloloskan kredit modal kerja meski mengetahui kondisi perusahaan tidak layak menerima pinjaman.
    Ketiganya adalah Direktur Utama PT
    Bank DKI
    Zainuddin Mappa, Direktur Teknologi dan Operasional Priagung Suprapto, serta Direktur Keuangan Babay Farid Wazdi.
    Para mantan petinggi bank milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu memberikan persetujuan kredit modal kerja sebesar Rp 150 miliar kepada PT Sritex.
    Ketiga terdakwa menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (23/11/2025).
    Jaksa Penuntut Umum Fajar Santoso menyebut, para terdakwa memuluskan pemberian kredit dengan mengubah nilai permohonan kredit yang diajukan PT Sritex.
    Jaksa mengungkapkan, awalnya PT Sritex mengajukan kredit sebesar Rp200 miliar. Namun, para terdakwa mengubah nilai tersebut menjadi Rp150 miliar.
    Perubahan itu dilakukan agar pengajuan kredit tidak masuk pengawasan komite kredit A1 dan dewan komisaris Bank DKI.
    “Para terdakwa tetap memberi persetujuan kredit modal kerja sebesar Rp150 miliar. Padahal tahu Sritex tidak memenuhi syarat,” papar jaksa saat membacakan dakwaan.
    Selain itu, kredit Rp150 miliar tersebut dicairkan tanpa agunan kebendaan. Dana pinjaman juga tidak digunakan sebagai tambahan modal kerja, melainkan untuk membayar utang-utang PT Sritex.
    Akibatnya, fasilitas kredit tersebut berujung gagal bayar.
    “Atas perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara hingga Rp180 miliar,” papar jaksa.
    Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.
    Kuasa hukum Babay Farid Wazdi, Dodi Abdulkadir, menyatakan akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum.
    “Termasuk merekayasa permohonan kredit itu. Padahal Pak Babay ini tidak pernah ketemu, tidak pernah berhubungan dengan bos Sritex,” katanya.
    Dodi juga menegaskan kliennya tidak memperoleh keuntungan apa pun dari pemberian kredit tersebut.
    Sebagai informasi, terdapat 10 terdakwa dalam kasus korupsi fasilitas kredit PT Sritex. Dua bos Sritex, Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto, turut terseret bersama sejumlah pejabat bank daerah di Jawa Barat dan Bank DKI.
    Total kerugian negara dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp1,35 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendagri himpun bantuan Rp48 miliar untuk pemulihan Sumatera

    Kemendagri himpun bantuan Rp48 miliar untuk pemulihan Sumatera

    “Jadi, totalnya kurang lebih Rp48 miliar,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berhasil menghimpun bantuan dari berbagai pemerintah daerah sebesar kurang lebih Rp48 miliar untuk penanganan bencana di sejumlah wilayah di Sumatera.

    Bantuan tersebut dikumpulkan sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk memberikan dukungan kepada wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, baik dalam bentuk dukungan anggaran maupun bantuan logistik dan kemanusiaan.

    “Jadi, totalnya kurang lebih Rp48 miliar,” kata Mendagri di Jakarta, Jumat.

    Sejumlah pemerintah daerah telah merespons Surat Edaran tersebut dengan menyalurkan dukungan anggaran untuk membantu penanganan bencana di wilayah terdampak.

    “Pemerintah bergerak cepat dengan mengoordinasikan dukungan antardaerah. Ada yang berupa dukungan anggaran, ada juga berupa barang,” ujarnya .

    Dukungan tersebut berasal dari Kalimantan Timur sebesar Rp7 miliar, Jawa Barat sebesar Rp7 miliar, Sulawesi Utara sebesar Rp1,5 miliar, Kalimantan Utara sebesar Rp1 miliar, Sulawesi Selatan sebesar Rp4 miliar, Jawa Tengah sebesar Rp1,3 miliar, serta Jawa Timur sebesar Rp5 miliar.

    Selain itu, dukungan juga diberikan oleh Nusa Tenggara Timur sebesar Rp1,5 miliar. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyalurkan bantuan berupa barang senilai Rp2,6 miliar, sementara Pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan sebesar Rp3 miliar.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan bantuan sebesar Rp3 miliar yang langsung dikirimkan ke Kota Lhokseumawe. Dukungan juga diberikan oleh daerah lain, seperti Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara, dan Bengkulu.

    Mendagri menambahkan, dukungan tersebut diperkuat dengan partisipasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang dipimpin oleh Bupati Lahat, Bursah Zarnubi. Apkasi turun langsung ke lokasi terdampak bencana dengan membawa bantuan sekitar Rp5 miliar.

    Langkah koordinasi yang dilakukan Mendagri tersebut mendapat respons positif dari berbagai pihak. Pengamat kebijakan publik dari Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai kebijakan dan koordinasi yang dilakukan Mendagri telah memperkuat kohesivitas atau ikatan antarpemerintah daerah dalam penanganan bencana.

    “Sebagai pembina pemerintah daerah, Mendagri memiliki peran strategis dalam menggerakkan seluruh pemda agar bergerak bersama membantu daerah terdampak bencana. Upaya ini menunjukkan kepemimpinan pemerintah pusat dalam memastikan solidaritas nasional terwujud di lapangan,” ujar Iwan saat dihubungi, Jumat.

    Menurut Iwan, penderitaan yang dialami korban bencana hidrometeorologi di Sumatera menjadi alasan utama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerukan pemerintah daerah lain untuk membantu tiga wilayah terdampak di Sumatera.

    Sebagai pembina pemerintah daerah, Mendagri memiliki kewenangan strategis untuk mengoordinasikan seluruh pemda agar bergerak bersama dalam mempercepat proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana.

    “Untuk mengorkestrasi agar kepala daerah di seluruh Indonesia dapat bergerak cepat dan memberikan bantuan kepada wilayah yang terdampak bencana banjir bandang di Aceh dan Sumatera, diperlukan keseriusan dan perhatian khusus dari Mendagri Tito Karnavian,” ujar Iwan.

    Selain menghimpun bantuan antardaerah, Mendagri juga melaporkan pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) atas arahan Presiden Prabowo untuk mendukung penanganan bencana di daerah terdampak.

    Mendagri menjelaskan, anggaran BTT tersebut disalurkan kepada 52 kabupaten/kota dan provinsi dengan total nilai sebesar Rp268 miliar. Dana tersebut telah diterima oleh tiga provinsi terdampak, masing-masing sebesar Rp20 miliar, serta oleh 52 kabupaten/kota dengan alokasi sebesar Rp4 miliar per daerah.

    Anggaran tersebut telah digunakan sesuai dengan arahan yang telah disampaikan pemerintah, termasuk untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak bencana secara langsung.

    Selain dukungan anggaran dan logistik, Mendagri juga menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah membentuk tim dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diterjunkan ke tiga provinsi terdampak bencana sejak 10 Desember 2025.

    “Kami dari Kemendagri membentuk tim dari Dukcapil untuk mempercepat layanan pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), akta kelahiran, dan dokumen lainnya yang hilang akibat bencana. Pungutan biaya sudah diturunkan,” kata Mendagri.

    Mendagri menekankan bahwa pemerintah terus memastikan koordinasi berjalan efektif agar penanganan darurat, rehabilitasi, dan pemulihan masyarakat terdampak bencana dapat dilakukan secara cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan.

    Kemendagri berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan asosiasi pemerintah daerah yang telah terbangun dapat terus diperkuat sebagai bagian dari sistem nasional penanggulangan bencana.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Kebijakan perbaikan rumah mendagri efektif kurangi pengungsi

    Pengamat: Kebijakan perbaikan rumah mendagri efektif kurangi pengungsi

    “Perbaikan rumah rusak ringan harus dipercepat. Ini langkah realistis untuk mengurangi pengungsi secara signifikan, terutama di daerah terdampak banjir di Sumatera, seperti Aceh,”

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat kebijakan publik menilai langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mendorong percepatan perbaikan rumah rusak ringan di wilayah terdampak bencana Sumatera sebagai kebijakan yang tepat dan strategis untuk mengurangi jumlah pengungsi.

    Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengatakan kebijakan tersebut mencerminkan respons cepat pemerintah dalam mengurai persoalan mendasar yang dihadapi korban bencana, khususnya pengungsi yang masih bertahan di lokasi penampungan.

    “Perbaikan rumah rusak ringan harus dipercepat. Ini langkah realistis untuk mengurangi pengungsi secara signifikan, terutama di daerah terdampak banjir di Sumatera, seperti Aceh,” kata Iwan saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Menurut Iwan, kebijakan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak langsung pada aspek sosial dan psikologis korban bencana. Dengan rumah yang segera diperbaiki, warga dapat kembali tinggal secara lebih layak dan tidak berlarut-larut berada di pengungsian.

    Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan kebijakan perbaikan rumah kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).

    Dalam usulannya, Tito menyampaikan bahwa percepatan perbaikan rumah rusak ringan berpotensi menurunkan jumlah pengungsi hingga sekitar 30 hingga 40 persen.

    Usulan tersebut mendapat persetujuan Presiden Prabowo dengan catatan pemerintah harus terlebih dahulu melakukan inventarisasi dan verifikasi menyeluruh terhadap rumah kategori rusak ringan.

    Presiden juga menginstruksikan pelibatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam proses pendataan dan verifikasi.

    Keterlibatan lintas kementerian dan pemerintah daerah tersebut menjadi kunci agar kebijakan berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

    “Basis data yang akurat sangat penting. Kalau sampai salah sasaran, bisa memicu kecemburuan sosial di antara korban bencana. Karena itu, standar kerusakan rumah harus ditetapkan secara jelas,” kata Iwan.

    Namun, Ia mengingatkan perbaikan rumah rusak ringan harus tetap berjalan seiring dengan penanganan rumah rusak berat dan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban yang kehilangan tempat tinggal.

    “Setelah pengungsi berkurang, pemerintah bisa lebih fokus pada penanganan kerusakan berat dan pembangunan hunian tetap. Tentu harus berjalan semua,” ujarnya.

    Sementara itu, Pakar Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Universitas Indonesia (UI), Rissalwan Handy Lubis, menekankan pentingnya keseimbangan dalam penanganan pengungsi pascabencana.

    Ia menilai, selain perbaikan rumah rusak ringan, pemerintah juga perlu memberi perhatian pada pembangunan huntara sebagai tahapan awal, sebelum dilanjutkan dengan penyediaan hunian tetap.

    Menurutnya, keberadaan huntara menjadi kebutuhan penting bagi pengungsi agar memiliki tempat tinggal yang lebih layak selama proses pemulihan berlangsung. “Itu dibutuhkan oleh para pengungsi,” ujar Rissalwan saat dihubungi, Kamis (18/12).

    Sebagai informasi, Mendagri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dijadwalkan meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang dan longsor di Aceh Tamiang dan Tapanuli Selatan pada Sabtu (20/12). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memulai tahap awal perbaikan rumah korban bencana serta pembangunan hunian sementara.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PSI Membantah, Pengamat: Faktanya Bandara IMIP Bebas Beroperasi saat Jokowi Berkuasa

    PSI Membantah, Pengamat: Faktanya Bandara IMIP Bebas Beroperasi saat Jokowi Berkuasa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) tak bisa dilepaskan dari sosok Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, bandara itu dibangun dan beroperasi bebas pada saat Jokowi berkuasa

    Hal tersebut disampaikan Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan. Menurutnya, persoalan tersebut berpotensi menjadi pukulan telak bagi Jokowi dan kelompok politiknya.

    Meski Partai Solidaritas Indonesia (PSI), telah memberikan klarifikasi bandara yang diresmikan Jokowi adalah Bandara Morowali yang berbeda dari bandara IMIP.

    “Hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bandara itu dibangun dan beroperasi bebas saat Jokowi berkuasa. Tsunami sentimen negatif tetap saja akan menyerang kelompok Geng Solo beserta PSI-nya,” kata Iwan dikutip dari Inilah.com, Sabtu (29/11/2025).

    Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan pihak-pihak yang disebutnya memelintir kasus bandara di Morowali (Sulawesi Tengah) dan mengaitkan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    “Pak Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Bandara yang diresmikan Pak Jokowi adalah Bandara Morowali atau Bandara Bungku. Memang ada dua bandara di sana; satu milik negara, satu milik swasta. Pihak-pihak tertentu sengaja memanipulasi fakta,” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman, Rabu 26 November 2025.

    Andy menambahkan, bandara yang diresmikan Presiden Jokowi kala itu beroperasi secara normal, tidak ada masalah. (bs-sam/fajar)

  • IPR: Rehabilitasi Presiden pada perkara ASDP itu jawaban suara publik

    IPR: Rehabilitasi Presiden pada perkara ASDP itu jawaban suara publik

    Langkah ini menunjukkan sebuah pesan penting: negara tidak membiarkan pelayan publik dibiarkan sendirian ketika menghadapi proses hukum yang berpotensi keliru

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengatakan rehabilitasi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada tiga mantan pejabat PT ASDP Indonesia Ferry yang sempat menjadi perkara hukum itu merupakan jawaban atas suara publik.

    Menurut Iwan, kebijakan itu bukan hasil keputusan, melainkan respons atas aspirasi publik yang disampaikan melalui jalur konstitusional oleh DPR RI, serta kajian hukum menyeluruh dari pemerintah.

    “Kita menyaksikan bahwa proses ini lahir bukan dari tekanan politik, tetapi dari konsensus antara aspirasi rakyat dan pertimbangan hukum yang matang,” ucap dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Merujuk keterangan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Iwan menyoroti bahwa sejak Juli 2024, berbagai aduan masyarakat mengenai kasus ASDP diterima DPR.

    Aspirasi tersebut kemudian tidak berhenti pada ruang keluhan, tetapi diolah melalui mekanisme konstitusional: pengkajian oleh Komisi Hukum DPR yang melibatkan pakar serta analisis mendalam terhadap proses penyelidikan.

    Hasilnya lalu disampaikan kepada pemerintah agar negara meninjau kembali putusan yang dinilai mengandung persoalan substansial keadilan.

    Pemerintah melalui Kementerian Hukum juga menerima berbagai masukan masyarakat. Proses ini dibahas dalam rapat terbatas sebelum akhirnya Presiden Prabowo memutuskan untuk menandatangani pemulihan nama baik tiga mantan direksi ASDP, yakni Ira Puspa Dewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Hari Muhammad Adhi Caksono.

    “Langkah ini menunjukkan sebuah pesan penting: negara tidak membiarkan pelayan publik dibiarkan sendirian ketika menghadapi proses hukum yang berpotensi keliru,” kata dia.

    Menurutnya, rehabilitasi dari Presiden bukanlah kebaikan hati personal, melainkan sebuah koreksi negara terhadap potensi ketidakadilan. Ia menilai keputusan ini membuktikan bahwa mekanisme demokrasi bekerja sesuai ruhnya.

    “Aspirasi rakyat diterima di DPR, dianalisis dengan dasar hukum, lalu pemerintah bertindak melalui kajian institusional. Ini adalah praktik tata kelola hukum yang sehat,” ucapnya.

    Ia lebih lanjut mengatakan keputusan ini tidak meniadakan kewajiban penegakan hukum. Justru sebaliknya, kata dia, keputusan ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus dijalankan secara adil, transparan, dan proporsional.

    “Negara tidak boleh sekadar menjadi mesin penghukum; negara juga wajib menjadi penjaga martabat warganya. Ketika prosedur hukum berpotensi melukai orang yang bekerja sesuai aturan, negara memiliki kewajiban moral untuk membetulkannya,” tutur Iwan.

    Dengan langkah ini, dia memandang, pemerintah sedang membangun tata kelola baru dalam penanganan hukum terhadap pejabat publik.

    Negara, ucapnya, menunjukkan bahwa profesionalisme dalam pelayanan publik dilindungi, bukan dikorbankan. Dalam tataran ini, penegakan hukum bukan hanya tugas penguatan sanksi, melainkan juga pemulihan nama baik ketika keadilan substansial harus ditegakkan.

    Selain itu, dia mengatakan keputusan Presiden Prabowo hadir sebagai respons terhadap suara publik, tetapi bukan sekadar populisme.

    “Keputusan ini lahir dari kajian, rapat terbatas, dan mekanisme konstitusional yang ditempuh oleh DPR dan pemerintah. Ini adalah praktik demokrasi yang matang: berbasis aspirasi rakyat, diproses oleh institusi negara, dan diputuskan oleh kepala negara,” ucapnya.

    “Ke depan, semoga keputusan ini menjadi fondasi bagi iklim kepastian hukum yang lebih sehat bagi para pelayan publik. Karena negara yang kuat bukanlah negara yang banyak menghukum, tetapi negara yang berani memulihkan,” imbuhnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sambut 2026, Marketeers KONEK 2025 Tawarkan Strategi Pertumbuhan untuk Wirausaha

    Sambut 2026, Marketeers KONEK 2025 Tawarkan Strategi Pertumbuhan untuk Wirausaha

    Jakarta, Beritasatu.com – Menyambut tahun 2026 yang dipenuhi tantangan bagi para pelaku usaha, Marketeers KONEK 2025 hadir sebagai ruang belajar praktis yang dirancang khusus untuk wirausaha. Di tengah berbagai perubahan, tuntutan pelanggan yang semakin tinggi, hingga dinamika pasar yang sulit diprediksi, KONEK menjadi wadah strategis bagi para pegiat usaha untuk mendapatkan inspirasi, solusi nyata, sekaligus akses menuju pertumbuhan.

    Diposisikan sebagai “Ajang Kumpul Wirausaha: Siap Sukses Tahun 2026”, KOΝΕΚ 2025 diselenggarakan pada 27 November 2025 di CGV Grand Indonesia, Jakarta. Tahun ini, KONEK dikemas dalam alur yang lebih aplikatif dengan belajar langsung dari kesembilan founder inspiratif yang berhasil melewati berbagai tantangan terbesar dalam perjalanan bisnis mereka, mulai dari pemasaran, branding, penjualan, hingga pengembangan produk.

    Diawali dengan sesi pembuatan Marketing Plan 2026 oleh Iwan Setiawan, CEO MarkPlus, Inc. & Marketeers, lalu Outlook Ekonomi Indonesia tahun 2026 oleh Ekonom Senior A. Prasetyantoko, KONEK 2025 menghadirkan 9 Founder merek lokal sukses asli Indonesia untuk berbagi 9 Solusi dari 9 Persoalan dunia usaha.

    “Setiap wirausaha punya mimpi besar, tetapi sering terhenti di masalah yang berulang. KONEK membantu mereka memecah jalan buntu itu dengan rencana yang jelas dan langkah yang praktis. Harapannya, peserta pulang dengan arah yang lebih pasti dan keyakinan untuk menumbuhkan bisnisnya ke depan dan menghadapi ketidakpastian di masa mendatang,” ujar CEO MarkPlus, Inc. & Marketeers Iwan Setiawan, dalam laporan tertulisnya, Senin (17/11/2025)

    DI KONEK 2025, para peserta akan menelusuri sembilan masalah utama wirausaha dan mempelajari solusi langsung dari para foundernya. Setiap sesi dirancang agar peserta dapat mengidentifikasi masalah bisnis mereka sendiri dan memetakan langkah penyelesaian melalui Workbook Marketing Plan 2026, sebuah panduan kerja yang dibangun khusus untuk membantu wirausaha membuat rencana pemasaran secara sistematis.

    Tak hanya itu, KONEK juga menghadirkan Potluck Session, yaitu ruang interaktif bagi peserta untuk memperkenalkan produk mereka, mempresentasikan produk peserta lain, sekaligus menguji strategi pemasaran secara nyata. Sesi ini menjadi momen penting bagi UMKM untuk mendapatkan feedback langsung dan memperluas jejaring bisnis.

    Selain sesi seminar, KONEK 2025 juga menjadi panggung apresiasi bagi para pelaku usaha melalui Marketeers SME Award 2025. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan, brand dan wirausaha yang dengan kreativitas dan inovasinya berhasil menjalankan Sustainable Marketing Excellence (SME).

    Memasuki penyelenggaraan tahun keempat, Marketeers SME Award 2025 hadir dengan tiga kategori utama: Wirausaha, Perusahaan Pemberdaya UMKM, dan Perusahaan dengan program keberlanjutan (sustainability). Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan terhadap para pelaku usaha yang tidak hanya berkembang, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi ekosistem bisnis nasional.

    Marketeers KONEK 2025 dan SME Award bukan sekadar seminar sehari, tetapi merupakan investasi strategis bagi wirausaha yang ingin tetap relevan, kompetitif, dan siap memasuki tahun 2026 dengan arah yang lebih terstruktur.

    Dengan rangkaian sesi praktis dan apresiasi bagi para pelaku industri, KONEK 2025 dan SME Award diharapkan menjadi momentum serta investasi strategis bagi wirausaha yang ingin tetap relevan dan kompetitif. Sebuah ruang untuk belajar, terkoneksi, dan tumbuh bersama. untuk memperkuat strategi dan menyiapkan langkah nyata menuju 2026.

    Amankan tempat Anda dan bergabunglah bersama ratusan pelaku usaha lain yang siap bertumbuh.

    Informasi selengkapnya kunjungi di www.konek.marketeers.com/.

  • BI perkuat ekosistem digital di Kabupaten Kepulauan Seribu

    BI perkuat ekosistem digital di Kabupaten Kepulauan Seribu

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta memperkuat ekosistem digital dan memperluas implementasi penggunaan “Quick Response Code Indonesian Standard” (QRIS) di Kabupaten Kepulauan Seribu.

    “Ini bagian dari komitmen memperkuat ekosistem digital dan memperluas implementasi QRIS di wilayah kepulauan,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta, Iwan Setiawan di Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin.

    Ia menyebutkan, digitalisasi di Jakarta terus menunjukkan kinerja positif. Pada Semester I 2025, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) mencapai 97,73 persen.

    Angka itu menempatkan Provinsi DKI Jakarta berada pada kategori “Pemda Digital” dengan kontribusi QRIS terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3,41 persen.

    Kemudian pada triwulan III 2025, volume transaksi QRIS mencapai 3,8 miliar transaksi atau naik 182 persen secara “year on year” (yoy) dan berkontribusi 37,35 persen terhadap nasional. Angka ini didukung pertumbuhan “merchant” mencapai 6,3 juta serta pengguna 6 juta.

    Namun demikian, tingkat adopsi QRIS di Kepulauan Seribu masih relatif rendah, yaitu sekitar 4 ribu “merchant” atau 0,08 persen dan 22 ribu transaksi atau sekitar 0,004 persen.

    Menurut dia, tantangan di wilayah tersebut meliputi keterbatasan konektivitas, minimnya layanan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) serta variasi tingkat literasi digital masyarakat.

    Selain itu kondisi geografis kepulauan turut membatasi akses layanan keuangan lainnya. Namun Kepulauan Seribu memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata digital.

    Ia mengatakan, mayoritas masyarakat bekerja di sektor pariwisata seperti pemandu wisata, kuliner dan penginapan (homestay).

    Ia mengungkapkan bahwa implementasi “QRIS Cross Border” berpotensi meningkatkan kenyamanan wisatawan mancanegara melalui kemudahan transaksi tanpa penukaran uang asing.

    Sedangkan QRIS Tap berpotensi mendukung efisiensi pembayaran pada layanan transportasi antarpulau sehingga memperkuat ekosistem wisata yang modern, aman dan inklusif.

    Ia mengatakan, sebagai bentuk komitmen mendorong ekowisata berkelanjutan serta memperluas penggunaan QRIS.

    Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta telah melaksanakan berbagai program penguatan ekosistem digital di Kepulauan Seribu.

    Mulai dari menggelar forum diskusi terpumpun (Forum Discussion Grup/FGD)tentang “Elektronifikasi Destinasi Wisata” bersama Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong pemanfaatan pembayaran digital pada titik strategis.

    Kemudian sosialisasi “Cinta Bangga Rupiah” (CBP) dan edukasi QRIS bersama OJK Jabodebek, termasuk layanan penukaran uang tunai bagi pelaku usaha dan masyarakat di beberapa pulau.

    Selain itu, penyelenggaraan kompetisi konten kreator “QRIS Jelajah Budaya Indonesia 2025” di Pulau Pramuka guna meningkatkan literasi digital dan memperkuat promosi wisata berbasis QRIS.

    Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta, Bank RKUD, OJK Jabodebek, BUMD dan PJP akan terus meningkatkan sinergi kebijakan dan memperkuat implementasi program digitalisasi yang berkelanjutan.

    Fokus penguatannya mencakup optimalisasi infrastruktur sosial-digital, peningkatan akses layanan keuangan digital serta pengembangan literasi digital masyarakat sebagai fondasi percepatan transformasi digital di sektor wisata Kepulauan Seribu.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI Jakarta dukung penguatan transisi menuju ekonomi hijau

    BI Jakarta dukung penguatan transisi menuju ekonomi hijau

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta mendukung upaya penguatan transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat serta berkeadilan sosial tanpa merusak lingkungan.

    “Perubahan iklim kini menjadi tantangan global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi daerah dan ketahanan sektor pariwisata,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta Iwan Setiawan di Jakarta, Senin

    Ia mengatakan, BI DKI Jakarta terus memperkuat peran dalam mendorong transisi menuju ekonomi hijau melalui beberapa kebijakan strategis.

    “Mulai dari pengembangan keuangan berkelanjutan, pengembangan kalkulator hijau sebagai alat untuk mengukur potensi pengurangan emisi,” katanya.

    Kemudian penguatan ekosistem UMKM hijau serta perluasan transaksi digital rendah emisi seperti “Quick Response Code Indonesia Standard” (QRIS).

    Selain itu, langkah-langkah penguatan ekonomi hijau dilakukan dengan digitalisasi sistem pembayaran dan dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hijau.

    Sejumlah langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membangun ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. “Bank Indonesia memberikan dukungan terhadap transisi ekonomi hijau,” kata dia.

    Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta hari ini menanam 12 ribu mangrove di Pantai Kresek, Kabupaten Kepulauan Seribu dengan tema “Menanam Harapan, Menjaga Kehidupan”

    Menurut dia, BI DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat Kepulauan Seribu memperkuat kolaborasi dalam pembangunan ekonomi daerah yang ramah lingkungan, inklusif dan berkelanjutan.

    “Sinergi ini menjadi fondasi ‘green growth’, dimana pertumbuhan ekonomi tidak lagi ditukar dengan degradasi lingkungan, melainkan dibangun melalui upaya pelestarian alam,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.