Xcloud.id

Tag: Ivan Yustiavandana

  • Modus Pegawai Komdigi Samarkan Rekening Judi Online untuk Kelabui PPATK

    Modus Pegawai Komdigi Samarkan Rekening Judi Online untuk Kelabui PPATK

    Bisnis.com, JAKARTA — Oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi sempat mengondisikan rekening judi online untuk mengelabui pantauan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.

    Modus itu diungkap oleh Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana saat dihubungi pada hari ini, Kamis (7/11/2024).

    “Ya ada indikasi [mengelabui PPATK], yang mereka sampaikan [rekening] tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya karena ada upaya melindungi,” ujarnya.

    Ivan menambahkan, oknum pegawai Komdigi yang telah ditangkap oleh Polisi telah mengondisikan rekeningnya dan melaporkan rekening lain ke PPATK.

    Namun demikian, Ivan mengaku bahwa dirinya mempunyai cara lain untuk melakukan pemblokiran transaksi sindikat judi online yang melibatkan oknum pegawai Komdigi tersebut.

    “Tapi kami punya metode lain sehingga penghentian rekening dan pemblokiran transaksi yang kami lakukan tidak sebatas data yang disampaikan dari mereka,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, polisi telah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus ini. 11 dari 15 tersangka itu merupakan 11 oknum pegawai Komdigi RI.

    Menurut pengakuan salah satu tersangka, sindikat ini telah “menjaga” 1.000 situs judi online agar tidak diblokir. 

    Sementara itu, terdapat 4.000 situs telah diblokir lantaran tidak melakukan setor kepada sindikat ini. Setoran itu dilakukan dua Minggu sekali.

    Dalam kasus ini, pelaku juga mengaku mendapatkan keuntungan senilai Rp8,5 juta lantaran telah mengamankan situs judi online agar tidak diblokir diblokir. 

  • Prabowo Minta Tidak Ada Kongkalikong untuk Lindungi Judi Online

    Prabowo Minta Tidak Ada Kongkalikong untuk Lindungi Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemberantasan judi online dilakukan dengan serius. Prabowo meminta tidak ada yang boleh kongkalikong melindungi praktik judi online.

    “Dalam rapat kabinet hari ini, Presiden Prabowo menginstruksikan agar tidak ada kongkalikong atau perlindungan terhadap pelaku,” kata Meutya dikutip, Kamis (7/11/2024).

    Eks Ketua Komisi I DPR ini menyampaikan bahwa upaya pemberantasan judi online akan terus berlanjut hingga permasalahan ini benar-benar terselesaikan secara tuntas.

    Presiden juga menggarisbawahi bahwa judi online merupakan masalah bersama yang membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak untuk benar-benar tuntas.

    Untuk memberantas itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan telah membentuk Desk Khusus untuk menangani persoalan judi online.

    “Perang melawan judi online adalah upaya jangka panjang, bukan operasi sesaat atau yang dibatasi waktu. Presiden menekankan bahwa masyarakat kecil sering menjadi korban sehingga negara perlu memberikan perhatian khusus,” ujar Meutya.

    Sebelumnya, Meutya Hafid menegaskan bakal terus memberantas judi online di Indonesia

    Adapun, Meutya Hafid baru saja dilantik menjadi Menkomdigi oleh Presiden baru Indonesia, Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

    Meuty mengatakan, selain pemberantasan judi online, masalah pinjaman online ilegal, dan internet ramah anak akan menjadi prioritas dirinya di Komdigi.

    Prioritas tersebut, kata Meutya merupakan pesanan yang dirinya terima saat masih menjabat sebagai ketua Komisi 1 DPR RI yang membawah Komdigi.

    “Perang terhadap judi online, pinjaman online ilegal karena saya perempuan, saya tambah tidak cuma dua itu saya tambah juga bagaimana internet ramah anak,” kata Meutya di kantornya, Senin (21/10/2024).

    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap fenomena kecanduan judi online berdasarkan perbandingan penghasilan terhadap yang digunakan untuk berjudi. 

    Hal itu diungkap oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi 3 DPR hari ini, Rabu (6/11/2024). Ivan awalnya menjelaskan kepada Komisi Hukum DPR terkait dengan pola transaksi keuangan yang digunakan oleh pemain judi online.

    Menurut Ivan, ada tren kenaikan porsi penggunaan penghasilan untuk judi online pada masyarakat. Dia mengungkap, tren yang ada saat ini yaitu pemain judi online menggunakan sampai dengan 70% penghasilan legalnya untuk judi online.

    “Kalau dulu orang terima Rp1 juta dia akan menggunakan Rp100.000 [sampai] Rp200.000 untuk judol. Sekarang sudah hampir Rp900.000 dia pakai untuk judol,” paparnya di hadapan Komisi 3 DPR. 

  • Jumlah Uang Disisihkan Pelaku Judi Online Bertambah, Dulu Cuma 10 Persen Kini Capai 80 Persen

    Jumlah Uang Disisihkan Pelaku Judi Online Bertambah, Dulu Cuma 10 Persen Kini Capai 80 Persen

    GELORA.CO  – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut saat ini kecenderungan warga untuk main judi online semakin meningkat.

    Analisis PPATK berdasarkan pendapatan, jumlah uang yang disisihkan warga untuk judi online bertambah dari semula hanya 10 persen menjadi 80 persen. 

    “Kalau dulu orang terima Rp 1 juta hanya akan menggunakan Rp 100-200 ribu untuk beli online, sekarang sudah sampai Rp 900 ribu dia gunakan untuk judi online. Jadi kita lihat semakin addict masyarakat untuk melakukan judi online,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Ivan mengungkapkan masifnya transaksi judi online ini salah satunya disebabkan karena judi onlone bisa diikuti dengan modal rendah. 

    Ia mengatakan saat ini pemain bisa berjudi online hanya dengan merogoh kocek Rp 10.000. 

    “Kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta. Nah, sekarang bisa Rp 10.000 kita sudah melihat ada seorang bisa judi online. Itu yang membuat transaksi semakin masif,” ucapnya.

    Anak di Bawah 10 Tahun Main Judi

    Sementara itu berdasarkan usia, PPATK menemukan ada anak berusia di bawah 10 tahun yang bermain judi online. 

    “Umur pemain judi online cenderung semakin merambah ke usia terendah, usia kurang dari 10 tahun ini kita melihat. Jadi populasi demografi pemainnya semakin berkembang,” kata Ivan.

    Selain itu, lanjut dia, transaksi judi online mulai meluas dan tersebar di hampir semua wilayah. 

    DPR Pertanyakan Komitmen PPATK Pastikan Pegawai Tak Terlibat Bekingi Judi Online

    Sementara itu anggota Komisi III DPR RI, Stevano Rizki Adranacus, menanyakan komitmen PPATK untuk memastikan oknum pegawainya tak terlibat untuk membekingi judi online. 

    “Komitmen apa yang akan diberikan Kepala PPATK untuk memastikan tidak ada oknum PPATK yang membekingi judi online di instansi anda,” kata Stevano.

    Stevano, mulanya mengatakan bahwa judi online sudah menjadi wabah penyakit yang menggerogoti masyarakat. 

    Menurutnya, judi online sudah merangsek ke daerah-daerah yang mayoritas warganya berada di taraf kemiskinan. 

    “Jadi saya pikir judi online ini sudah bukan lagi menjadi isu tetapi sudah menjadi wabah penyakit yang sudah lebih parah dari Covid-19. Sudah setingkat epidemi di Indonesia ini yang melanda bukan hanya daerah-daerah maju di Indonesia, tetapi juga daerah terbelakang, daerah-daerah tertinggal seperti di NTT,” kata Stevano.

    Stevano menjelaskan, judi online sudah masuk ke daerah pemilihannya NTT. 

    Padahal, masuk kategori wilayah termiskin ke-3 di Indonesia dan 20 persen warganya berada di bawah taraf kemiskinan. 

    Dia juga menyinggung soal penangkapan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang diduga membekingi judi online. 

    Menurutnya, keterlibatan aparatur negara dalam kasus ini sangat memprihatinkan. 

    Karenanya, Stevano meminta PPATK untuk serius membantu aparat penegak hukum (APH) memberangus penyebaran judi online.

    Stevano juga mengingatkan agar PPATK memiliki komitmen yang konkret dalam memberantas kasus judi online. 

    “Atas dasar itu, mendengar rangkaian ini yang saya tanyakan kepada bapak-bapak sekalian bagaimana peran PPATK selama ini dalam pemberantasan judi online, sejauh mana koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam pemberantasan judi online, tentu yang terjadi dengan Komdigi bisa saja terjadi dengan PPATK,” ucapnya

  • Instruksi Prabowo Berantas Judi "Online": Tak Boleh Ada Beking-bekingan dan Tindak Tegas Nasional 6 November 2024

    Instruksi Prabowo Berantas Judi "Online": Tak Boleh Ada Beking-bekingan dan Tindak Tegas Nasional 6 November 2024

    Instruksi Prabowo Berantas Judi “Online”: Tak Boleh Ada Beking-bekingan dan Tindak Tegas
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
    PPATK
    ) Ivan Yustiavandana mengungkapkan, sejak Januari-Juni 2024, jumlah perputaran dana terkait
    judi

    online
    mencapai Rp 13,2 triliun. Data itu berdasarkan 10 hasil laporan analisis yang dilakukan PPATK.
    Kemudian, Ivan mengatakan, perputaran transaksi terkait judi
    online
     cenderung meningkat. Sebab, berdasarkan data PPATK, pada tahun 2021 mencapai Rp 57,91 triliun. Kemudian, meningkat menjadi Rp 104,42 triliun pada 2022.
    Perputaran transaksi tahun 2023 semakin melonjak menjadi Rp 327,05 triliun. Sedangkan pada semester pertama tahun 2024 sudah mencapai 174,56 triliun.
    Di sisi lain, Polda Metro Jaya menangkap 15 orang tersangka kasus judi
    online
    yang ternyata 11 di antaranya adalah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).
    Menanggapi data dan fakta tersebut, presiden
    Prabowo
    Subianto lantas dengan tegas berpesan kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga Polri untuk tidak ada yang membekingi judi
    online
    .
    Hal itu diungkapkan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat ditanya mengenai pesan Presiden mengenai permasalahan judi
    online
    .
    “Terkait judi
    online
    , dan ini sudah kita dengar berulang kali langsung dari beliau, dari Presiden. Jadi artinya beliau kembali menegaskan bahwa kita semua harus memerangi
    judi online
    . Pesan beliau kali ini adalah bekerja sama dengan baik,” ujar Meutya dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
    “Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup tiga itu, tapi semuanya bekerja sama, tidak boleh ada beking-bekingan. Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membeking, yang membantu atau apa pun itu,” katanya lagi.
    Meutya juga menyebut bahwa Prabowo secara tegas mengatakan judi
    online
    harus diperangi. Sebab, mayoritas korbannya adalah masyarakat yang tidak mampu.
    “Ini juga mengutip persis ucapan beliau, ‘bekerja sama, bersatu, untuk melawan judi online’,” ujar Meutya.
    Hal senada diungkapkan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Menurut dia, Presiden dalam sidang kabinet paripurna menekankan kepada jajarannya agar tidak main-main dalam mengatasi judi
    online
    , narkoba, penyelundupan, dan korupsi.
    “Presiden juga menekankan, ada empat persoalan penting yang kita tidak boleh main-main untuk mengatasinya. Yang pertama adalah persoalan judi
    online
    , yang kedua adalah persoalan narkoba, yang ketiga persoalan penyelundupan, dan yang keempat soal korupsi,” ujar Hasan dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Rabu.
    Kemudian, Hasan mengungkapkan, Prabowo meminta agar penegak hukum tidak ragu dalam menindak empat persoalan tersebut. Bahkan, pesan tersebut diminta langsung kepada Jaksa Agung dan Kapolri.
    “Yang diminta oleh Bapak Presiden, jangan ragu untuk menindak tegas soal empat hal tadi,” katanya.
    Sebagaimana diberitakan, Kepala PPATK mengungkapkan terjadi peningkatan perputaran transaksi terkait judi
    online
    pada 2024. Hal itu diungkapkannya saat menjabarkan data dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada Rabu ini.
    “Perkembangan transaksi juga mengalami peningkatan. Transaksi di tahun 2024 semester satu saja sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari satu tahun penuh di tahun 2022. Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48 persen,” ujar Ivan, Rabu.
    Bahkan, Ivan mengungkapkan, ada kelompok masyarakat yang menghabiskan hampir 70 persen gaji untuk judi
    online
    .
    “Kalau dulu orang terima Rp 1 juta hanya akan menggunakan Rp100.000-200.000 untuk judi online, sekarang sudah hampir Rp 900.000 dipakai untuk judi online. Jadi, kami melihat semakin
    addict
    -nya (ketagihannya) masyarakat melakukan judi online,” katanya.
    Sementara itu, Ivan mengatakan bahwa data tersebut juga dikonfirmasi dengan data jumlah pelaku judi
    online
    berdasarkan nominal deposit di rekening bank.
    “Jumlah terbesar pelaku judi online di kita itu adalah masyarakat yang melakukan deposit kecil. Jadi, depositnya cenderung Rp 100.000 sampai dengan Rp 1 juta,” ujarnya.
    Ivan mengungkapkan bahwa sekitar 25,15 persen masyarakat mendepositkan uangnya pada kisaran Rp 10.000-100.000.
    Dia lantas mengungkap beberapa faktor yang menyebabkan transaksi judi
    online
    semakin meningkat. Salah satunya karena banyak bandar judi yang memecah transaksi judi
    online
    dengan nominal yang lebih kecil.
    Selain itu, Ivan menyebut, transaksi judi dengan nominal kecil juga dapat diakses anak-anak, termasuk usia kurang dari 10 tahun.
    “Umur pemain judi
    online
    cenderung semakin merambah ke usia rendah, usia kurang dari 10 tahun ini kita melihat. Jadi populasi demografi pemainnya semakin berkembang,” katanya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Transaksi Judi Online Tembus 117 Juta Kali Gara-Gara Orang Bisa Deposit Rp 10 Ribu – Page 3

    Transaksi Judi Online Tembus 117 Juta Kali Gara-Gara Orang Bisa Deposit Rp 10 Ribu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat transaksi judi online (judol) tembus hingga 117,59 juta kali selama semester I-2024. Angka ini meningkat drastis karena batas deposito bisa dilakukan dengan pecahan kecil.

    Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, jumlah transaksi di paruh pertama 2024 bahkan lebih tinggi dari transaksi setahun penuh di 2022 dan sebelumnya. Disimpulkannya, ada peningkatan transaksi hingga 237,48 persen.

    “Perkembangan transkasi juga mengalami peningkatan. Nah transaksi di tahun 2024 semester 1 saja sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari satu tahun penuh di tahun 2022. Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48 persen,” urainya.

    Mengacu pada data tersebut, sepanjang 2023 tercatat transaksi sebanyak 168,35 juta kali. Sementara pada 2022 ada sebanyak 104,79 juta kali, dan pada 2021 sebanyak 43,6 juta kali transaksi.

    Ivan memotret kecenderungan bandar judi online memecah transaksi ke dalam pecahan yang lebih kecil. 

    “Kenapa ini bisa terjadi? Karena pada saat ini transaksi meningkat karena rata-rata bandar judi online juga melakukan transaksi dengan angka yang kecil sehingga dia pecah dulu 1 rekening bandar itu angkanya tinggi nah sekarang dia pecah dengan angka yang kecil-kecil,” bebernya.

    Selain bandar judi, Ivan mencatat kalau pengguna di Indonesia juga turut melakukan transaksi dengan angka yang kecil. Bahkan, seseorang bisa melskukan deposito dengan uang Rp 10.000.

    “Market juga sangat captive di Indonesia. Jika kita lihat kecenderungan transaksi itu semakin banyak, masyarakat yang terkait itu sudah semakin banyak dan transaksinya semakin kecil,” kata dia.

    “Kalau dulu judi online orang transaksinya angkanya juta juta sekarang hanya bisa Rp 10 ribu, sekarang kita melihat ada setoran Rp 10 ribu dan segala macam, itulah yang membuat transaksi semakin masif,” tambah Ivan.

  • PPATK sebut telah mengatasi ancaman judi online lewat aset kripto

    PPATK sebut telah mengatasi ancaman judi online lewat aset kripto

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa pihaknya telah mengatasi ancaman judi online yang menggunakan aset kripto.

    “Kami sudah melakukan beberapa penghentian transaksi atau pembekuan wallet (dompet digital) di sektor bitcoin, exchanger-nya, toko kripto, dan macam-macam sudah kami lakukan,” kata Ivan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Terlebih, kata dia, aset kripto telah menjadi perhatian bersama sejak ditemukan potensi penyalahgunaannya sejak 2015 dalam naskah National Risk Assessment (NRA) atau Penilaian Risiko Nasional.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa PPATK turut mematuhi rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF), yakni organisasi internasional yang berfokus dalam pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM).

    “Salah satu rekomendasi itu adalah masing-masing negara wajib memiliki navigasi risiko terhadap new payment method (metode pembayaran baru), salah satunya peer-to-peer lending (pinjaman online), bitcoin, dan aneka rupanya, dan faktanya kami menemukan banyak kasus terkait dengan pengelabuan transaksi melalui bitcoin, kemudian binance. ” ujarnya.

    Ia melanjutkan, “Terakhir, beberapa kali kami menemukan kasus narkotika terkait bitcoin. Bahkan, kalau Bapak lihat, terorisme yang di Alam Sutera itu, dia meminta disuap dengan menggunakan bitcoin pada saat itu.”

    Sebelumnya, dalam rapat tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa dirinya belum melihat kerja PPATK terkait ancaman judi online yang menggunakan aset kripto.

    “Saya belum melihat langkah-langkah konkret, terutama dalam mengatasi transaksi judi online yang melalui cryptocurrency (aset kripto, red.) karena sekarang sudah mengarah kepada transaksi yang lebih modern, susah dideteksi, karena ini sifatnya tanpa alamat, tanpa nama,” kata mantan Ketua MPR RI tersebut.

    Baca juga: Anggota DPR minta PPATK pastikan jajarannya tak terlibat judi online

    Baca juga: Kemkomdigi kembali tutup situs dan akun besar terafiliasi judi online

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • PPATK Sebut Ada Masyarakat yang Berpenghasilan Rp1 Juta Habiskan 70 Persen Gaji untuk Judi Online

    PPATK Sebut Ada Masyarakat yang Berpenghasilan Rp1 Juta Habiskan 70 Persen Gaji untuk Judi Online

    GELORA.CO – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa ada kelompok masyarakat yang menghabiskan hampir 70 persen gaji untuk judi online.

    Ivan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, menjelaskan kelompok tersebut adalah masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp1 juta rupiah.

    “Kalau dulu orang terima Rp1 juta rupiah hanya akan menggunakan Rp100-200 ribu untuk judi online, sekarang sudah hampir Rp900ribu dipakai untuk judi online. Jadi, kami melihat semakin addict-nya (ketagihannya, red.) masyarakat melakukan judi online,” kata Ivan dikutip dari Antara, Rabu (6/11/2024).

    Data tersebut menjadi bagian pemaparan Ivan terkait persentase penggunaan dana untuk judi online dibandingkan dengan penghasilan pada 2017 sampai dengan 2023.

    Sementara itu, Ivan mengatakan bahwa data tersebut juga dikonfirmasi dengan data jumlah pelaku judi online berdasarkan nominal deposit di rekening bank.

    “Jumlah terbesar pelaku judi online di kita itu adalah masyarakat yang melakukan deposit kecil. Jadi, depositnya cenderung RP100.000 sampai dengan Rp1 juta,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan bahwa sekitar 25,15 persen masyarakat mendepositkan uangnya pada kisaran Rp10.000-100.000.

  • DPR Cecar PPATK Soal Aliran Uang Judi Online hingga Kasus Ronald Tannur

    DPR Cecar PPATK Soal Aliran Uang Judi Online hingga Kasus Ronald Tannur

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi 3 DPR menggelar rapat kerja (raker) bersama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Rabu (6/11/2024). Pembahasan soal judi online serta kasus dugaan suap vonis Ronald Tannur menjadi sorotan para anggota dewan. 

    Para anggota DPR Komisi 3 secara khusus meminta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana memaparkan data-data transaksi keuangan yang diperoleh lembaganya, terkait dengan dua kasus tersebut. 

    Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni meminta agar Ivan langsung memaparkan poin-poin penting dari dua kasus yang menyita perhatian publik itu. 

    “Terkait masalah judi online, masalah hakim yang ditangkap, jadi mungkin dua item itu aja yang paling luar biasa mungkin Pak Ivan sampaikan, dan kinerja pak Ivan ke depan,” pesan Sahroni di awal-awal rapat di Gedung DPR, Jakarta. 

    Adapun terkait dengan judi online, Ivan memaparkan bahwa transaksi perputaran dananya cenderung naik pada tahun ini dibandingkan dengan 2023.  

    “Kalau bicara transaksi perputaran dana judol per Semester 1 saja sudah menyentuh Rp174 triliun. Saat ini menjelang Semester 2, PPATK sudah [melihat] sampai Rp283 triliun,” ujarnya di hadapan Komisi 3 DPR. 

    Menurut Ivan, transaksi meningkat bukan tanpa alasan. Dia menyebut peningkatan itu disebabkan oleh rata-rata bandar judi online yang juga melakukan transaksi dengan angka yang kecil. 

    “Kemudia mereka pecah dulu satu rekening bandar itu bisa angkanya tinggi, sekarang dia pecah dengan angka yang kecil-kecil,” tuturnya.

  • PPATK: Ada masyarakat habiskan 70 persen gaji untuk judi online

    PPATK: Ada masyarakat habiskan 70 persen gaji untuk judi online

    “Jumlah terbesar pelaku judi online di kita itu adalah masyarakat yang melakukan deposit kecil. Jadi, depositnya cenderung RP100.000 sampai dengan Rp1 juta,”Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa ada kelompok masyarakat yang menghabiskan hampir 70 persen gaji untuk judi online.

    Ivan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, menjelaskan kelompok tersebut adalah masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp1 juta rupiah.

    “Kalau dulu orang terima Rp1 juta rupiah hanya akan menggunakan Rp100-200 ribu untuk judi online, sekarang sudah hampir Rp900ribu dipakai untuk judi online. Jadi, kami melihat semakin addict-nya (ketagihannya, red.) masyarakat melakukan judi online,” kata Ivan.

    Data tersebut menjadi bagian pemaparan Ivan terkait persentase penggunaan dana untuk judi online dibandingkan dengan penghasilan pada 2017 sampai dengan 2023.

    Sementara itu, Ivan mengatakan bahwa data tersebut juga dikonfirmasi dengan data jumlah pelaku judi online berdasarkan nominal deposit di rekening bank.

    “Jumlah terbesar pelaku judi online di kita itu adalah masyarakat yang melakukan deposit kecil. Jadi, depositnya cenderung RP100.000 sampai dengan Rp1 juta,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan bahwa sekitar 25,15 persen masyarakat mendepositkan uangnya pada kisaran Rp10.000-100.000.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • 3 Transaksi Judi "Online" 2024 Meningkat, PPATK: Dulu Juta-jutaan, Sekarang Rp 10.000 Bisa Ikut Nasional

    3 Transaksi Judi "Online" 2024 Meningkat, PPATK: Dulu Juta-jutaan, Sekarang Rp 10.000 Bisa Ikut Nasional

    Transaksi Judi “Online” 2024 Meningkat, PPATK: Dulu Juta-jutaan, Sekarang Rp 10.000 Bisa Ikut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
    PPATK
    ) Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa kecenderungan transaksi terkait judi
    online
    pada 2024 diperkirakan akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
    Hal ini diungkapkan Ivan dalam paparannya di Komisi III DPR RI, Jakarta, pada Rabu (6/10/2024).
    “Jadi apabila kita melihat perkembangan judi
    online
    , saat ini memang terlihat kecenderungan naik dibandingkan dengan periode sebelumnya, ini kalau kita bicara pada 2023,” kata Ivan.
    Berdasarkan data yang dipaparakan Ivan, perputaran transaksi terkait judi
    online
    pada 2021 mencapai Rp 57,91 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 104,42 triliun pada 2022.
    Perputaran transaksi pada 2023 melonjak menjadi Rp 327,05 triliun. Sedangkan pada semester pertama 2024 sudah mencapai 174,56 triliun.
    “Perkembangan transaksi juga mengalami peningkatan. Transaksi pada 2024 semester satu saja sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester 2023 atau bahkan lebih dari satu tahun penuh pada 2022. Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48 persen,” ucap Ivan.
    Ivan juga mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan
    transaksi judi online
    , salah satunya adalah banyak bandar judi yang memecah transaksi judi
    online
    dengan nominal yang lebih kecil. Dengan demikian, transaksi judi semakin besar menyasar masyarakat kecil.
    “Jadi kalau dulu orang melakukan judi
    online
    transaksinya angkanya juta-jutaan. Nah sekarang bisa Rp 10.000, kita sudah melihat ada seorang bisa judi. Itu lah yang membuat transaksi semakin masif,” jelas Ivan.
    Lebih lanjut, Ivan menyoroti bahwa transaksi judi dengan nominal kecil juga dapat diakses oleh anak-anak, termasuk mereka yang berusia kurang dari 10 tahun.
    “Umur pemain judi
    online
    juga cenderung semakin merambah ke usia rendah, usia kurang dari 10 tahun ini kita melihat. Jadi populasi demografi pemainnya semakin berkembang,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.