Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengaku prihatin dengan maraknya praktik judi daring alias judi online (judol) di Indonesia. Terlebih, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkirakan perputaran uang transaksi judol pada 2025 bakal naik menjadi Rp1.200 triliun.
Dia mengaku kaget dengan perkiraan itu. Menurutnya, jika itu benar terjadi maka pertumbuhan ekonomi riil di masyarakat bakal terganggu.
Legislator PKS ini memandang bahwa semakin besar omzet judol, maka semakin besar juga jumlah masyarakat yang menjadi kosumennya. Sebab itu, dia menilai ini bisa berdampak langsung pada perputaran uang di sektor riil Indonesia.
“Alih-alih membeli makanan untuk keluarga, yang penjualnya juga pedagang kecil, mereka justru memilih membeli ‘harapan kosong’ melalui judi online yang hakekatnya adalah penipuan, bukan undian,” bebernya melalui keterangan tertulis yang dikutip Minggu (27/4/2025).
Dia khawatir bila praktik judol ini dibiarkan terus menerus, maka daya beli masyarakat kecil akan ikut terus menurun dan akhirnya menyebabkan banyak pelaku usaha mikro dan kecil kehulangan pendapatan atau bahkan gulung tikar.
“Judol atau penipuan online ini bakal menurunkan kinerja ekonomi rakyat banyak dan secara langsung mengganggu tujuan-tujuan Presiden Prabowo untuk memperkuat ekonomi rakyat. Sudah saatnya Pak Presiden mengambil kebijakan serius soal ini,” tegasnya.
Lebih jauh, Sukamta melihat bahwa sevara umum Undang-Undang terkait digital sebenarnya sudah cukup kuat. Namun, dia menyoroti pentingnya penyesuaian regulasi turunan dan penegakan hukum yang lebih tegas.
Misalnya, lanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 perlu disesuaikan dengan UU Informasi dan Transaksi Ekonomi (ITE) hasil revisi, supaya lebih relevan dengan dinamika kejahatan digital.
Selain itu, dia juga memandang upaya pemblokiran status judol yang dilakukan pemerintah hingga kini masih kurang efektif. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah melalukan pendekatan diplomatik dan hukum dengan negara-negara internasional untuk memberantas praktik judol di Indonesia.
“Selama ini kebanyakan judol juga bandarnya berpusat di beberapa negara ASEAN. Itu memerlukan pendekatan dari Pemerintah RI, tidak cukup hanya diblokir,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkirakan perputaran uang transaksi judi daring alias judi online pada 2025 bakal naik menjadi Rp1.200 triliun.
Lembaga intelijen keuangan itu mencatat perputaran uang transaksi judi online itu akan naik dari nilai transaksi pada 2024, yakni Rp981 triliun.
Hal itu disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada acara Peringatan Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) ke-23, Kamis (17/4/2025). Dia mengakui bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi permasalahan judi online.
Tantangan baru yang dihadapi Indonesia, terangnya, juga bukan hanya judi online. Dia pun menyinggung teknologi dan alat transaksi baru untuk melakukan tindak pidana juga ikut berkembang mengikuti zaman, seperti menggunakan aset kripto hingga platform online lainnya.
