Xcloud.id

Tag: Ivan Yustiavandana

  • Pemerintah Ungkap Aplikasi Sarang Judi Online di RI, Bukan TikTok-WA

    Pemerintah Ungkap Aplikasi Sarang Judi Online di RI, Bukan TikTok-WA

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah kembali melaporkan perkembangan penanganan praktik judi online di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan hasil penutupan situs dan pemblokiran konten sepanjang 20 Oktober hingga 2 November 2025.

    Meutya mengatakan Komdigi telah menutup total 2.458.934 konten dan situs terkait judi online. Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari situs berbasis web yang mencapai lebih dari 2,1 juta konten.

    “Untuk jumlah total situs dan juga konten adalah 2.458.934 dengan jumlah situs 2,166 sekian-sekian juta,” ujar mutya dalam konferensi pers bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana di Kantor PPATK, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).

    Berikut jumlah konten judi online (20 Oktober – 2 November 2025):

    File sharing: 123 ribu lebih

    Meta (Facebook, Instagram, dsb.): 106 ribu lebih

    Google & YouTube: 41 ribu lebih

    X (Twitter): 18.600 lebih

    Telegram: 1.942

    TikTok: 1.138

    Line: 14

    App Store: 3

    Meutya menegaskan pemerintah membutuhkan kolaborasi langsung dari para platform digital untuk mempercepat proses penyaringan otomatis konten judol tersebut.

    “Jadi ini juga kita minta kolaborasinya dari para platform untuk terus melakukan sensor terhadap situs-situs ataupun akun-akun konten-konten judi yang tersisip di dalam platform-platform tersebut,” jelasnya.

    Selain memblokir situs dan konten, Komdigi juga mengirim 23.604 rekening terindikasi terkait judi online kepada PPATK untuk ditindaklanjuti. Penelusuran rekening dianggap penting karena menjadi jalur utama aliran dana aktivitas judi.

    “Kita memahami bukan hanya akses tapi juga rekening itu menjadi lehernya dari perilaku-perilaku kejahatan di internet terkhusus judi online” ujar Meutya.

    Pemerintah juga telah menyepakati penguatan kerja sama dengan OJK, perbankan, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pendekatan internasional, termasuk melalui negara mitra dan platform global.

    Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden dalam forum APEC, bahwa judi online merupakan kejahatan terorganisir lintas negara, sehingga penanganannya tidak bisa hanya dilakukan di dalam negeri.

    “Artinya tidak cukup tadi kita berbicara dengan pemerintahan atau lembaga-lembaga di dalam

    negeri tapi juga kita harus mengajak mitra-mitra kami di luar negeri untuk membantu Indonesia terus memerangi judi online sampai serendah-rendahnya.” pungkasnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Warga RI Tinggalkan Judol, Transaksi Turun Drastis di 2025

    Warga RI Tinggalkan Judol, Transaksi Turun Drastis di 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan telah terjadi penurunan signifikan dalam nilai transaksi judi online di Indonesia sepanjang tahun 2025.

    Ivan menjelaskan, nilai transaksi judi online sepanjang 2024 tercatat mencapai Rp359 triliun. Namun hingga kuartal ketiga tahun 2025, angka tersebut ditekan menjadi Rp155 triliun.

    “Artinya hingga saat ini kami semua dengan kolaborasi yang sangat kuat tentunya di bawah arahan Bapak Presiden, telah terjadi penurunan sampai 57% transaksi terkait dengan judi online,” ujar Ivan saat konferensi pers bersama Menteri Komdigi Meutya Hafid di Kantor PPATK, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).

    Penurunan juga terjadi pada jumlah dana deposit para pemain judi online. Sepanjang 2024, nilai deposit tercatat mencapai Rp51 triliun. Sementara per kuartal III tahun 2025, jumlah itu turun menjadi Rp24,9 triliun atau turun lebih dari 45%.

    Menurut Ivan, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, khususnya Komdigi, dalam menekan akses masyarakat ke platform judi online.

    “Ini tentunya berkat kolaborasi kita semua, khususnya Komdigi, ini membuktikan bahwa telah terjadi penurunan akses masyarakat sampai 70% terhadap situs-situs judi online,” ujarnya.

    Ivan juga menyoroti profil mayoritas pemain judi online yang berasal dari kelompok berpenghasilan rendah. Ia menyebut, sebelumnya sekitar 80% pemain memiliki pendapatan Rp5 juta atau kurang per bulan. Namun, jumlah pemain dalam kategori ini sekarang menurun tajam.

    “Saat ini dibandingkan tahun 2024, jumlah pemain dengan kategori penghasilan rendah sudah berkurang 67,92%.” jelasnya.

    Secara keseluruhan, jumlah pemain judi online di Indonesia tercatat turun 68,32% hingga kuartal III 2025.

    “Ini berkat kolaborasi yang sangat kuat antara seluruh stakeholder yang berkepentingan,” pungkasnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menko Yusril Sebut Transaksi Uang Judi Online Lebih Besar dari Korupsi

    Menko Yusril Sebut Transaksi Uang Judi Online Lebih Besar dari Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menkokumhamimipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan perputaran uang judi online lebih besar dari korupsi.

    Hal tersebut disampaikan Yusril usai menghadiri acara di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    “Dan kita ketahui bahwa uang yang beredar terkait dengan perjudian itu besar ya, mungkin lebih besar daripada uang hasil korupsi,” ujar Yusril.

    Namun demikian, kata Yusril, perputaran uang paling tinggi dari tindak kejahatan dipegang oleh kasus narkoba. Meskipun begitu, ketiga kejahatan itu harus diberantas sebagaimana visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Yusril, penindakan ketiganya juga harus dilakukan tanpa pandang bulu karena banyak memberikan dampak negatif terhadap masyarakat Indonesia.

    “Karena itu harus menjadi perhatian kita bersama persoalan korupsi, persoalan judi online dan persoalan nakoba memang harus kita ambil satu langkah-langkah yang tegas dan sistematik, tanpa pandang bulu,” imbuhnya.

    Khusus Judol, Yusril menyatakan bahwa Prabowo juga sempat menyinggung persoalan ini di KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Korea Selatan.

    “Kemarin di sidang APEC beliau (Prabowo) mengatakan bahwa belasan triliun, belasan miliar dolar uang kita itu, negara dirugikan setiap tahunnya akibat judi online,” pungkas Yusril.

    Sekadar informasi, PPATK mengungkap bahwa transaksi keuangan judi online mencapai Rp155 triliun hingga Oktober 2025.

    Jumlah itu menyusut dari transaksi judi online sepanjang tahun 2024 yang mencapai Rp359 triliun. Menurut Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, transaksi itu bisa ditekan karena kolaborasi pemerintah dengan stakeholder terkait.

    “Jadi kolaborasi seperti yang Pak Menko sampaikan tadi kita lakukan dengan sangat kuat. Ini memang ada komitmen kita bersama untuk melaksanakan arahan Pak Presiden,” tutur Ivan

  • PPATK Catat Transaksi Judi Online di RI Sepanjang 2025 Tembus Rp155 Triliun

    PPATK Catat Transaksi Judi Online di RI Sepanjang 2025 Tembus Rp155 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap total transaksi judi online hingga Oktober 2025 mencapai Rp155 triliun.

    Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan jumlah itu berhasil ditekan hingga 56% dari transaksi judi online pada 2024 sebanyak Rp359 triliun.

    “Kalau dibandingkan tahun lalu, kan 12 penuh itu Rp359, nah sekarang sudah hampir bulan ke-12, kita berhasil kita tekan sampai Rp155 triliun,” ujar Ivan di kantor PPATK, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Di samping itu, Ivan juga mengemukakan angka deposit pemain judi online di Indonesia juga berhasil ditekan dari yang tadinya mencapai Rp51 triliun. Kini, biaya untuk judi online bisa menyusut mencapai Rp24 triliun pada Oktober 2025.

    “Deposit kalau tahun lalu itu Rp51 triliun, masyarakat yang deposit, sekarang sudah bisa kita tekan sampai Rp24 triliun,” imbuhnya.

    Ivan mengemukakan bahwa perputaran uang dari praktik haram itu berhasil ditekan berkat kolaborasi antar stakeholder terkait.

    Selain itu, pemberantasan judi online ini juga menjadi fokus pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, judi online ini memberikan banyak dampak negatif bagi masyarakat.

    “Ini memang ada komitmen kita bersama untuk melaksanakan arahan Pak Presiden terkait dengan Astacita dan bagaimana kita menjaga dampak sosial judi online kepada publik kita,” pungkasnya.

  • Prabowo Hadiri Pemusnahan Barbuk 2,1 Ton Narkoba di Mabes Polri

    Prabowo Hadiri Pemusnahan Barbuk 2,1 Ton Narkoba di Mabes Polri

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri pemusnahan barang bukti narkotika di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Sebanyak 2,1 ton barang bukti narkotika akan dimusnahkan.

    Acara digelar di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025). Prabowo hadir pukul 13.20 WIB di lokasi. Ia tampak mengenakan baju safari berkelir coklat muda.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut kedatangan presiden. Ia lalu mengantarkan presiden melihat sejumlah barang bukti narkotika yang ditampilkan.

    Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan para PJU Mabes Polri dan Kapolda hadir di lokasi.

    Hadir beberapa anggota Kabinet Merah Putih, yakni Mensesneg Prasetyo Hadi, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Menteri Imipas Agus Andrianto, Mendagri Tito Karnavian, Menkum Supratman Andi Agtas, Seskab Teddy Indra Wijaya, Kepala BNN Suyudi Ario Seto, Kepala BGN Dadan Hindayana dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

    Sejumlah pejabat lainnya yang hadir, yakni Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Hakim Agung MA Yanto, Ketua MUI Pusat Anwar Iskandar, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum Harian Kompolnas Arief Wicaksono.

    Diketahui, Polri telah memaparkan hasil pemberantasan narkoba sejak Januari hingga Oktober 2025. Polri menyebut ada 38 ribu kasus narkoba yang diungkap sejak awal 2025

    “Januari sampai bulan Oktober 2025, Polri telah menangani 38.934 kasus narkoba,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/10).

    “Menahan tersangka sebanyak 51.763 orang serta 197,7 ton barang bukti narkoba yang telah disita,” ujarnya.

    (fca/whn)

  • Ultimatum Pramono ke Warga Terima Bansos tapi Main Judol

    Ultimatum Pramono ke Warga Terima Bansos tapi Main Judol

    Jakarta –

    Ribuan penerima bansos di Jakarta diduga terlibat judi online, bahkan beberapa diantaranya diduga penerima dana bantuan seperti KJP dan KJMU. Gubernur DKI Pramono Anung pun mengultimatum penerima bansos yang kedapatan bermain judol tersebut.

    Dirangkum detikcom, Selasa (28/10/2025), awalnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap sebanyak 602.419 warga Jakarta terlibat permainan judi online (judol). Bahkan angka transaksi mencapai Rp 3,12 triliun.

    “Berdasarkan data PPATK terdapat 602.419 orang warga DKI Jakarta mencakup 5 kota dan 1 kabupaten yang teridentifikasi sebagai pemain judi online pada periode 2024. Total nominal transaksi deposit judi online mencapai Rp 3,12 Triliun dalam 17,5 juta kali transaksi,” kata Ketua PPATK Ivan Yustiavandana kepada wartawan, Sabtu (26/7/2025).

    Ivan menyebut, dari jumlah tersebut, 15 ribu warga di antaranya tercatat sebagai penerima bantuan sosial (bansos). Data ini tercatat pada sepanjang 2024.

    “Di antara 602 ribu orang tersebut, terdapat 15.033 warga DKI Jakarta sebagai penerima bansos yang masuk ke daftar pemain judi online periode tahun 2024 tersebut,” katanya.

    Lebih lanjut, Ivan menyebut penerima bansos yang bermain judol itu transaksinya mencapai Rp 67 miliar.

    “Total nominal transaksi judol dari kelompok ini sejumlah Rp 67 miliar dalam 397 ribu kali transaksi sepanjang tahun 2024,” katanya.

    Ribuan Penerima Bansos Terlibat Judol

    Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno mengungkap sekitar 5.000 penerima bansos di Jakarta diduga terlibat judi online. Bahkan pelaku judol diduga menggunakan dana bantuan seperti KJP dan KJMU untuk aktivitas itu.

    “Berdasar penelusuran PPATK terungkap sekitar 602 ribu warga Jakarta terlibat judi online, 5.000 diantaranya diduga penerima bansos. Nah, yang ngeri ini, transaksinya mencapai Rp 3,12 triliun,” ujar Rano.

    Bakal Ditertibkan

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemprov DKI akan menertibkan penerima bantuan sosial (bansos) yang kedapatan bermain judi online (judol). Langkah ini dilakukan menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait ribuan penerima bansos yang terindikasi terlibat dalam aktivitas perjudian daring.

    Ia menegaskan Pemprov akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penyaluran bansos tetap tepat sasaran.

    “Memang ada data dari PPATK. Kami akan segera tertibkan untuk itu,” kata Pramono di RS Sumber Waras, Jakarta Barat, Senin (27/10/2025).

    Halaman 2 dari 2

    (yld/yld)

  • Seskab rapat dengan Dasco hingga Purbaya bahas ekosistem keuangan

    Seskab rapat dengan Dasco hingga Purbaya bahas ekosistem keuangan

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menghadiri rapat dengan sejumlah pejabat negara, mulai dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Kamis pagi.

    Seskab Teddy saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis, mengatakan rapat tersebut membahas tentang ekosistem keuangan dan perbankan di tanah air.

    “(Membahas) terutama mengenai ekosistem keuangan dan perbankan di tanah air,” ucap Teddy.

    Selain itu, Teddy mengatakan rapat tersebut juga membahas berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta perkembangan terkini yang terjadi.

    Dilihat dalam unggahan di akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dua Wakil Menteri Keuangan yakni Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono.

    Selain itu, nampak hadir pula Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, hingga Anggota Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara.

    Sebelumnya, pada Rabu (8/10), Seskab Teddy juga menghadiri rapat bersama dengan Dasco, Purbaya, Prasetyo, Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, hingga Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.

    Rapat itu juga dihadiri jajaran Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara, dan Mabes TNI.

    Dasco mengungkapkan rapat tersebut membahas isu terkait politik, ekonomi, hingga keamanan.

    “Kita koordinasi antara eksekutif dan legislatif, kita lakukan tukar menukar informasi mengenai situasi terkini tentang politik, ekonomi, keamanan, dan lain-lain,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Selain soal pembahasan umum, menurut dia, rapat tersebut juga membahas dinamika terkini soal transfer ke daerah (TKD), namun DPR RI dan pemerintah belum berkesimpulan apapun mengenai hal itu.

    “Belum (kesimpulan), masih panjang,” katanya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo Lihat Langsung Penyerahan Smelter Hasil Sitaan Korupsi ke PT Timah Tbk – Page 3

    Presiden Prabowo Lihat Langsung Penyerahan Smelter Hasil Sitaan Korupsi ke PT Timah Tbk – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan smelter hasil sitaan mega korupsi Timah kepada PT Timah Tbk, Senin (6/10/2025). Total ada enam smelter timah yang diserahkan negara kepada PT Timah Tbk.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Presiden Prabowo tiba di Smelter PT. Tinindo Internusa, Kecamatan Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada pukul 10.50 WIB. PT. Tinindo Internusa merupakan salah satu smelter sitaan yang diserahkan kepada PT Timah Tbk.

    Aset diserahkan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Selanjutnya, Suhaisil menyerahkan kepada CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

    Setelah itu, Rosan menyerahkan aset sitaan tersebut kepada Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro. Prabowo bersama beberapa anggota Kabinet Merah Putih menyaksikan langsung penyerahan aset tersebut.

    Usai prosesi penyerahan ini, PT Timah Tbk akan mengelola operasional enam smelter. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara maupun pendapatan asli daerah Provinsi Bangka Belitung.

    Smelter PT Tinindo Internusa merupakan aset sitaan negara dari kasus korupsi tata niaga timah. Smelter tersebut merupakan salah satu sitaan Kejaksaan Agung pada kasus korupsi timah Harvey Moeis.

    Berikut daftar 6 smelter yang diserahkan ke PT Timah:

    1. Smelter PT Stanindo Inti Perkasa

    2. Smelter CV Venus Inti Perkasa

    3. Smelter PT Menara Cipta Mulia

    4. Smelter PT Tinindo Internusa

    5. Smelter PT Sariwiguna Bina Sentosa

    6. Smelter PT Refind Bangka Tin

    Selain 6 smelter tersebut, aset lain yang diseahkan kepada PT Timah Tbk, yakni:

    1. Alat berat: 108 unit

    2. Peralatan tambang: 165 unit

    3. Logam timah: 680.687,60 kg

    4. Tanah: 22 bidang dengan total luas 238.848 meter persegi

    5. Gedung mess: 1 unit

    6. Total nilai aset Rp 1.451.656.830.000

    Dalam acara ini, hadir Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Imigrasi dan Pemasyararakatan Agus Andrianto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

    Kemudian, Kepala BIN Herindra, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

     

    Presiden Prabowo Subianto memantau langsung tambang ilegal yang disita, dan diberikan kepada PT Timah Tbk.

  • PPATK Selesai Analisis Aliran Dana Unjuk Rasa Akhir Agustus 2025

    PPATK Selesai Analisis Aliran Dana Unjuk Rasa Akhir Agustus 2025

    GELORA.CO – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyerahkan hasil analisis dugaan aliran dana kerusuhan dalam unjuk rasa sepekan akhir Agustus 2025. 

    Diketahui Indonesia dilanda unjuk rasa selama sepekan yang menewaskan 11 orang pada akhir Agustus 2025. 

    Unjuk rasa tersebut sebagai tuntutan warga atas kinerja DPR RI yang dinilai masih buruk di tengah gaji yang fantastis.

    Polda Metro Jaya pun menangkap ribuan orang yang terlibat unjuk rasa. 

    Presiden RI Prabowo Subianto pun mengungkapkan bahwa ada dugaan makar dalam aksi unjuk rasa tersebut. 

    Ternyata PPATK dikerahkan untuk menelusuri dugaan aliran dana demonstrasi tersebut.

    Dimuat Kompas.com, PPATK pun telah melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait hasil analisis dugaan aliran dana yang digunakan untuk mendanai kericuhan dalam demo pada akhir Agustus 2025. 

    “Ya kami sudah sampaikan hasil analisis kepada Polda,” kata Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, saat dihubungi, Senin (22/9/2025). 

    Namun demikian Ivan tidak mengungkapkan rinci apakah ada dugaan makar dalam penelusuran aliran dana tersebut. 

    Dia menyarankan wartawan untuk bertanya langsung ke Polda Metro Jaya. 

    “Semua sudah selesai di kami, sekarang sudah di penyidik,” tegas dia.

    Sebelumnya Polda Metro Jaya menelusuri aliran dana terkait mobilisasi pelajar dan anak-anak untuk mengikuti aksi demo di Jakarta.

    Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Putu Kholis mengatakan, ada dugaan para pelajar mendapatkan upah ketika ikut dalam aksi unjuk rasa.

    Temuan itu disebut menjadi langkah awal polisi untuk mengungkap pihak yang diduga sebagai penyokong dana.

    “Ada indikasi anak diberi kompensasi untuk melakukan aksi. Itu masih dalam pendalaman oleh penyidik. Betul, itu jadi salah satu data awal yang kami pergunakan untuk mengungkap jaringan ini, kelompok ini,” kata Putu, Jumat (5/9/2025).

    Putu menjelaskan, Polda Metro Jaya juga telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    “Lalu apakah sudah berkoordinasi dengan PPATK? Sudah. Kami juga ingin menelusuri apakah ada aliran-aliran dana tertentu kepada kelompok ini atau mereka lebih bersifat kolektif,” ujar dia.

    Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, sejumlar pelajar dan anak-anak mengaku ikut dalam barisan pendemo karena melihat ajakan di media sosial.

    Bahkan, ada pelajar yang sudah diamankan pada 25 Agustus 2025, kembali datang pada 28 dan 29 Agustus 2025.

    “Temuan yang menarik, saat kita mengamankan satu orang anak di tanggal 25 Agustus, lalu kita berusaha cegah dia agar tidak ikut aksi, kita bawa ke polda, kita wawancarai, ternyata di tanggal berikutnya di tanggal 28-29 kita temukan dia juga ikut ke aksi yang berada di DPR/MPR,” ungkap Putu.

    “Lagi-lagi motifnya sama, ikut diajak melalui media sosial dari beberapa platform. Ini fenomena yang terjadi,” imbuh dia.

  • 8 PPATK Laporkan Hasil Penelusuran Aliran Dana Terkait Ricuh di Jakarta ke Polda Metro Megapolitan

    8 PPATK Laporkan Hasil Penelusuran Aliran Dana Terkait Ricuh di Jakarta ke Polda Metro Megapolitan

    PPATK Laporkan Hasil Penelusuran Aliran Dana Terkait Ricuh di Jakarta ke Polda Metro
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait hasil analisis dugaan aliran dana yang digunakan untuk mendanai kericuhan dalam demo pada akhir Agustus 2025.
    “Ya kami sudah sampaikan hasil analisis kepada Polda,” kata Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, saat dihubungi, Senin (22/9/2025).
    Kendati demikian, Ivan tidak menjelaskan lebih lanjut terkait hasil analisis instansinya.
    Dia menyarankan wartawan untuk bertanya langsung ke Polda Metro Jaya.
    “Semua sudah selesai di kami, sekarang sudah di penyidik,” tegas dia.
    Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana yang diduga digunakan dalam kericuhan di Jakarta beberapa waktu lalu sekaligus mencari dalangnya.
    “Sudah. Kami juga ingin menelusuri apakah ada aliran-aliran dana tertentu kepada kelompok ini atau mereka lebih bersifat kolektif,” Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum) Polda Metro Jaya AKBP Putu Cholis di Mapolda Metro Jaya, Kamis (4/9/2025).
    Penyidik menemukan indikasi adanya pemberian kompensasi kepada anak remaja yang ikut dalam aksi.
    “Itu masih dilakukan pendalaman oleh penyidik itu menjadi salah satu data awal, untuk kami pergunakan mengungkap jaringan,” imbuh dia.
    Ia juga mengungkapkan adanya satu tersangka yang berperan membuat bom molotov dan mendistribusikannya bersama petasan ke sejumlah titik.
    “Satu tersangka yang memiliki peran untuk membuat molotov, lalu menginformasikan titik petasan dan molotov, dan ketika bergeser mereka mengarahkan ke slipi Pejompongan karena disana ada rel kereta api yang di sekitar rel kereta api ada banyak batu yang bisa menjadi alat penyerangan,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.