Tag: Itamar Ben-Gvir

  • Netanyahu Marah Direktur RS Al-Shifa Dibebaskan: Kesalahan Serius!

    Netanyahu Marah Direktur RS Al-Shifa Dibebaskan: Kesalahan Serius!

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengecam pembebasan direktur Rumah Sakit (RS) Al-Shifa, Mohammed Abu Selmia, dari tahanan, yang disebutnya sebagai “kesalahan serius”. Netanyahu mengakui dirinya tidak diberitahu soal pembebasan tersebut.

    Seperti dilansir Al Jazeera, Rabu (3/7/2024), Abu Selmia yang merupakan direktur rumah sakit terbesar di Jalur Gaza itu dibebaskan bersama 54 tahanan Palestina lainnya pada Senin (1/7). Dia ditangkap tujuh bulan lalu saat pasukan Israel menyerbu RS Al-Shifa setelah menuding Hamas menggunakannya sebagai markas.

    Sejumlah laporan yang belum terkonfirmasi menyebut pembebasan puluhan tahanan Palestina, termasuk Abu Selmia, itu bertujuan untuk mengosongkan ruang di penjara-penjara Israel yang penuh sesak.

    Pembebasan Abu Selmia itu dengan cepat memicu kemarahan dan kritikan di Tel Aviv. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang kontroversial menyebut pembebasan itu sebagai “kelalaian keamanan”.

    Netanyahu, yang berada di bawah tekanan dari mitra koalisi garis keras Israel, mengatakan dirinya tidak diberitahu soal rencana pembebasan puluhan tahanan Palestina tersebut. Dia mengungkapkan bahwa dirinya telah memerintahkan Shin Bet, badan intelijen domestik Israel, untuk menyelidiki masalah tersebut.

    “Pembebasan direktur RS Shifa merupakan kesalahan serius dan kegagalan moral,” sebut Netanyahu dalam pernyataannya.

    “Tempat bagi orang ini, yang bertanggung jawab atas pembunuhan dan penahanan para korban penculikan kita, adalah di penjara,” tegasnya.

    Dalam pernyataannya, Netanyahu menyebut keputusan itu dibuat “tanpa sepengetahuan eselon politik”.

    Netanyahu saat ini sedang menunggu hasil penyelidikan Shin Bet terhadap pembebasan direktur RS Al-Shifa tersebut.

    Usai dibebaskan, Abu Selmiya menarik perhatian global dengan mengklaim bahwa para tahanan Palestina dari Jalur Gaza secara rutin dilecehkan dan disiksa dalam tahanan Israel.

    Kecaman terhadap pembebasan Abu Selmia juga dilontarkan oleh mantan anggota kabinet perang Israel, Benny Gantz, yang menyebut siapa saja yang memerintahkan pembebasan itu harus diberhentikan.

    Dia menyerukan kepada Netanyahu untuk “menutup beberapa kantor pemerintah untuk memberikan ruang dan anggaran bagi para tahanan”.

    Dalam tanggapannya, Shin Bet membela pembebasan puluhan tahanan Palestina telah mendapatkan persetujuan dari militer Israel.

    “Untuk membebaskan ruang di pusat penahanan,” sebut Shin Bet dalam pernyataannya.

    Dijelaskan juga oleh Shin Bet bahwa pihaknya “menentang pembebasan teroris” yang terlibat dalam serangan terhadap warga sipil Israel “sehingga diputuskan untuk membebaskan beberapa tahanan Gaza yang mewakili bahaya yang lebih kecil”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Tanda Tanya Gencatan Senjata Gaza Usai Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang

    Tanda Tanya Gencatan Senjata Gaza Usai Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang

    Tel Aviv

    Gencatan senjata di Gaza, Palestina, kini menjadi tanda tanya. Hal itu menyusul langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membubarkan kabinet perang Israel.

    Netanyahu membubarkan kabinet perang usai tokoh berhaluan tengah, Benny Gantz, pergi dari pemerintahan. Dilansir Reuters, Al-Jazeera dan Associated Press, Selasa (18/6/2024), Netanyahu membubarkan kabinet perangnya pada Senin (17/6).

    Langkah Netanyahu ini sudah diperkirakan secara luas setelah kepergian Benny Gantz yang merupakan mantan panglima militer berhaluan tengah.

    Absennya Gantz dalam pemerintahan Netanyahu meningkatkan ketergantungan Netanyahu pada sekutu ultra-nasionalis yang menentang gencatan senjata dengan Hamas. Hal ini diprediksi menambah tantangan terhadap perundingan gencatan senjata untuk perang di Gaza, Palestina.

    Kabinet perang Israel dibentuk pada 11 Oktober 2023 setelah Israel menyatakan perang terhadap Gaza sebagai tanggapan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan itu menewaskan 1.200 orang di Israel.

    Kabinet tersebut dibentuk sebagai badan yang lebih kecil dalam kabinet keamanan, yang merupakan bagian dari kabinet koalisi yang lebih luas. Kabinet perang tersebut terdiri dari Netanyahu, Benny Gantz, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan tiga pengamat: menteri Pemerintah Aryeh Deri dan Gadi Eisenkot, dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer.

    Kabinet perang itu ditujukan untuk membuat keputusan cepat tentang jalannya perang, yang kemudian akan dikirim untuk disetujui oleh kabinet yang lebih luas. Meski demikian, kabinet perang ini sering kali tidak mencapai kesepakatan dan perselisihan terus merajalela di dalam tubuh yang lebih kecil.

    Nasib Gencatan Senjata di Gaza

    Netanyahu diyakini bergantung pada mitranya dari kubu ultranasionalis yang dikenal menolak gencatan senjata dengan Hamas. Kebijakan perang besar-besaran sekarang hanya akan disetujui oleh Kabinet Keamanan Netanyahu.

    Badan itu didominasi oleh kelompok garis keras dan dikenal menentang proposal gencatan senjata yang didukung AS serta ingin melanjutkan perang di Gaza, Palestina. Serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 37.000 warga.

    Netanyahu diperkirakan akan berkonsultasi mengenai beberapa keputusan dengan sekutu dekatnya dalam pertemuan ad-hoc, kata seorang pejabat Israel yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang memberi pengarahan kepada media. Pertemuan tertutup ini dapat menumpulkan pengaruh kelompok garis keras.

    Netanyahu sendiri tidak menunjukkan antusiasme terhadap rencana gencatan senjata. Bergantung pada kabinet keamanan secara penuh dapat memberinya perlindungan untuk memperpanjang keputusan soal perang.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Pembubaran kabinet perang ini diyakini semakin menjauhkan Netanyahu dari politisi garis tengah yang lebih terbuka terhadap perjanjian gencatan senjata dengan Hamas. Pembicaraan gencatan senjata selama berbulan-bulan telah gagal menemukan titik temu antara Hamas dan para pemimpin Israel.

    Baik Israel maupun Hamas enggan untuk sepenuhnya mendukung rencana yang didukung Amerika Serikat (AS). Perjanjian itu antara lain berisi pembebasan sandera, membuka jalan untuk mengakhiri perang, dan memulai upaya pembangunan kembali wilayah Gaza yang hancur.

    Netanyahu sekarang bergantung pada anggota kabinet keamanannya, yang beberapa di antaranya menentang perjanjian gencatan senjata dan menyuarakan dukungan untuk menduduki kembali Gaza. Setelah kepergian Gantz, Menteri Keamanan Nasional ultranasionalis Israel, Itamar Ben-Gvir, menuntut dirinya masuk ke kabinet perang yang diperbarui.

    Langkah yang diambil Netanyahu dengan membubarkan kabinet perang diyakini dapat membantu menjaga jarak dari Ben-Gvir, tetapi hal itu tidak dapat mengesampingkannya sama sekali. Langkah ini juga memberi Netanyahu kelonggaran untuk mengakhiri perang agar tetap berkuasa.

    Para pengkritik Netanyahu menuduhnya menunda berakhirnya perang berarti penyelidikan atas kegagalan pemerintah pada 7 Oktober 2023 dan meningkatkan kemungkinan diadakannya pemilu baru ketika popularitas perdana menteri sedang rendah.

    “Ini berarti bahwa dia akan membuat semua keputusan sendiri, atau dengan orang-orang yang dia percayai dan tidak menentangnya,” kata Ketua Departemen Ilmu Politik di Universitas Ibrani Yerusalem, Gideon Rahat.

    “Dan ketertarikannya adalah melakukan perang yang lambat,” ujar Rahat.

    Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich merupakan perwakilan dari konstituen ultra-Ortodoks dan sayap kanan dalam politik Israel. Mereka terkait erat dengan gerakan pemukim, yang berupaya membangun di tanah Palestina.

    Keduanya telah mengancam akan mengundurkan diri jika Israel tidak melancarkan serangan ke Rafah di Gaza. Keduanya juga mengancam akan mundur jika Netanyahu melanjutkan perjanjian gencatan senjata yang didukung AS sebelum mereka menganggap Hamas ‘hancur’.

    Ben-Gvir dan Smotrich juga mendukung pendirian permukiman ilegal di Gaza, menyusul ‘migrasi sukarela’ warga Palestina yang tinggal di sana. Posisi itu sangat kontras dengan kebijakan perang resmi Israel.

    Tak satu pun sekutu Israel, termasuk AS, yang kemungkinan akan terlibat dengan salah satu politisi tersebut. Namun, Ben-Gvir dan Smotrich memiliki gabungan 14 kursi di parlemen Israel, Knesset. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan dengan Partai Persatuan Nasional pimpinan Gantz yang memiliki 12 kursi.

    Penarikan diri dua menteri ultranasionalis itu akan menyebabkan runtuhnya kabinet koalisi dan berakhirnya masa jabatan Netanyahu. Netanyahu diyakini akan membentuk kabinet dapur yang lebih kecil, di mana diskusi dan konsultasi sensitif dapat dilakukan.

    Menurut surat kabar Yedioth Ahronoth, badan baru tersebut akan mencakup Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, serta Ketua Dewan Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi. Ini juga akan menghalangi upaya Smotrich dan Ben-Gvir untuk bergabung dengan badan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

  • Netanyahu Marah Direktur RS Al-Shifa Dibebaskan: Kesalahan Serius!

    Tentang Kabinet Perang yang Dibubarkan Netanyahu Usai Ditinggal Tokoh Moderat

    Tel Aviv

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah membubarkan kabinet perang. Apa sebenarnya kabinet perang tersebut?

    Dilansir Al-Jazeera, Selasa (18/6/2024), pembubaran kabinet perang ini dilakukan menyusul penarikan mundur tokoh oposisi beraliran moderat, Benny Gantz, dari kabinet perang. Kabinet perang yang beranggotakan enam orang sekarang akan digantikan oleh ‘kitchen cabinet’, di mana Netanyahu dapat berkonsultasi untuk mendapatkan nasihat mengenai perang di Gaza.

    Kabinet perang Israel dibentuk pada 11 Oktober 2023 setelah Israel menyatakan perang terhadap Gaza sebagai tanggapan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan itu menewaskan 1.200 orang di Israel.

    Kabinet tersebut dibentuk sebagai badan yang lebih kecil dalam kabinet keamanan, yang merupakan bagian dari kabinet koalisi yang lebih luas. Kabinet perang itu terdiri dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, saingan utamanya, mantan jenderal Benny Gantz, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan tiga pengamat: menteri Pemerintah Aryeh Deri dan Gadi Eisenkot, dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer.

    Kabinet perang itu ditujukan untuk membuat keputusan cepat tentang jalannya perang, yang kemudian akan dikirim untuk disetujui oleh kabinet yang lebih luas. Meski demikian, kabinet perang ini sering kali tidak mencapai kesepakatan dan perselisihan terus merajalela di dalam tubuh yang lebih kecil.

    Pada bulan Januari 2024, surat kabar Israel Haaretz melaporkan bahwa pemimpin oposisi Yair Lapid menyatakan Gallant dan Netanyahu ‘tidak lagi berbicara satu sama lain’ dan pertemuan kabinet perang telah menjadi ‘arena memalukan untuk menyelesaikan masalah, pertempuran dan diskusi yang tidak menghasilkan apa-apa’.

    Terbaru, Gantz dan pengamat Eisenkot yang berasal dari Partai Persatuan Nasional keluar dari kabinet perang pada 9 Juni 2024. Mereka pergi karena merasa kurangnya rencana untuk Gaza setelah serangan terjadi dan menewaskan lebih dari 37.000 orang Palestina.

    “Itu adalah bagian dari perjanjian koalisi dengan Gantz, atas permintaannya. Saat Gantz pergi, tidak ada forum seperti itu lagi,” ujar Netanyahu seperti disampaikan salah satu pejabat.

    Kepergian Gantz meningkatkan tekanan dari Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang sedang melobi untuk bergabung dengan kabinet perang internal. Dalam suratnya kepada Netanyahu tertanggal Kamis, Ben-Gvir menulis bahwa perang Israel telah ‘dilakukan secara rahasia’, selama delapan bulan terakhir, melalui ‘forum terbatas yang mengubah nama dan definisinya secara berulang-ulang, semua untuk tujuan semata-mata kendali atas keputusan dan menghindari diskusi tentang posisi lain yang akan menantang konsepsi lama’.

    Pembubaran kabinet perang ini diprediksi akan membuat perundingan gencatan senjata di Gaza menjadi tidak jelas. Israel sendiri sedang menghadapi serangan dari Hizbullah di Lebanon yang terletak di sisi utara negaranya.

    (haf/imk)

  • Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang, Bagaimana Nasib Gencatan Senjata Gaza?

    Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang, Bagaimana Nasib Gencatan Senjata Gaza?

    Tel Aviv

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membubarkan kabinet perang usai ditinggal oleh Benny Gantz, pensiunan jenderal dan anggota parlemen yang dikenal sebagai tokoh moderat. Netanyahu kini diyakini bergantung pada mitranya dari kubu ultranasionalis yang dikenal menolak gencatan senjata dengan Hamas.

    Dilansir Al-Jazeera dan Associated Press, Selasa (18/6/2024), pembubaran kabinet perang ini kemungkinan besar mengurangi peluang gencatan senjata di Jalur Gaza dalam waktu dekat. Kebijakan perang besar-besaran sekarang hanya akan disetujui oleh Kabinet Keamanan Netanyahu – sebuah badan yang didominasi oleh kelompok garis keras dan dikenal menentang proposal gencatan senjata yang didukung AS serta ingin melanjutkan perang di Gaza, Palestina.

    Netanyahu diperkirakan akan berkonsultasi mengenai beberapa keputusan dengan sekutu dekatnya dalam pertemuan ad-hoc, kata seorang pejabat Israel yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang memberi pengarahan kepada media.

    Pertemuan tertutup ini dapat menumpulkan pengaruh kelompok garis keras. Namun, Netanyahu sendiri tidak menunjukkan antusiasme terhadap rencana gencatan senjata dan ketergantungannya pada kabinet keamanan penuh dapat memberinya perlindungan untuk memperpanjang keputusannya.

    Pembubaran kabinet perang ini diyakini semakin menjauhkan Netanyahu dari politisi garis tengah yang lebih terbuka terhadap perjanjian gencatan senjata dengan Hamas. Pembicaraan gencatan senjata selama berbulan-bulan telah gagal menemukan titik temu antara Hamas dan para pemimpin Israel.

    Baik Israel maupun Hamas enggan untuk sepenuhnya mendukung rencana yang didukung Amerika Serikat (AS). Perjanjian itu antara lain berisi pembebasan sandera, membuka jalan untuk mengakhiri perang, dan memulai upaya pembangunan kembali wilayah Gaza yang hancur.

    Netanyahu sekarang akan bergantung pada anggota kabinet keamanannya, yang beberapa di antaranya menentang perjanjian gencatan senjata dan menyuarakan dukungan untuk menduduki kembali Gaza. Setelah kepergian Gantz, Menteri Keamanan Nasional ultranasionalis Israel, Itamar Ben-Gvir, menuntut dirinya masuk ke kabinet perang yang diperbarui.

    Langkah yang diambil Netanyahu dengan membubarkan kabinet perang diyakini dapat membantu menjaga jarak dari Ben-Gvir, tetapi hal itu tidak dapat mengesampingkannya sama sekali. Langkah ini juga memberi Netanyahu kelonggaran untuk mengakhiri perang agar tetap berkuasa.

    Para pengkritik Netanyahu menuduhnya menunda berakhirnya perang berarti penyelidikan atas kegagalan pemerintah pada 7 Oktober 2023 dan meningkatkan kemungkinan diadakannya pemilu baru ketika popularitas perdana menteri sedang rendah.

    “Ini berarti bahwa dia akan membuat semua keputusan sendiri, atau dengan orang-orang yang dia percayai dan tidak menentangnya,” kata Ketua Departemen Ilmu Politik di Universitas Ibrani Yerusalem, Gideon Rahat.

    “Dan ketertarikannya adalah melakukan perang yang lambat,” ujar Rahat.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    2 Menteri Problematik di Sisi Netanyahu

    Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich merupakan perwakilan dari konstituen ultra-Ortodoks dan sayap kanan dalam politik Israel. Mereka juga terkait erat dengan gerakan pemukim, yang berupaya membangun di tanah Palestina.

    Keduanya telah mengancam akan mengundurkan diri jika Israel tidak melancarkan serangan ke Rafah di Gaza, yang merupakan rumah bagi 1,5 juta pengungsi. Keduanya juga mengancam akan mundur jika Netanyahu melanjutkan perjanjian gencatan senjata yang didukung AS sebelum mereka menganggap Hamas ‘hancur’.

    Ben-Gvir dan Smotrich juga mendukung pendirian permukiman ilegal di Gaza, menyusul ‘migrasi sukarela’ warga Palestina yang tinggal di sana – sebuah posisi yang sangat kontras dengan kebijakan perang resmi Israel. Terakhir adalah kedudukan internasional mereka, yang cukup bermasalah.

    Tak satu pun sekutu Israel, termasuk AS, yang kemungkinan akan terlibat dengan salah satu politisi tersebut. Secara fundamental, keberadaan keduanya akan melemahkan peran potensial apa pun dalam kabinet perang.

    Ben-Gvir dan Smotrich memiliki gabungan 14 kursi di parlemen Israel, Knesset. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan dengan Partai Persatuan Nasional pimpinan Gantz yang memiliki 12 kursi.

    Penarikan diri dua menteri ultranasionalis itu akan menyebabkan runtuhnya kabinet koalisi dan berakhirnya masa jabatan Netanyahu. Netanyahu diyakini akan membentuk kabinet dapur yang lebih kecil, di mana diskusi dan konsultasi sensitif dapat dilakukan.

    Menurut surat kabar Yedioth Ahronoth, badan baru tersebut akan mencakup Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, serta Ketua Dewan Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi. Ini juga akan menghalangi upaya Smotrich dan Ben-Gvir untuk bergabung dengan badan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/imk)

  • Pemimpin Fatah Marwan Barghouti Mungkin Jadi Presiden Palestina, Siapa Dia?

    Pemimpin Fatah Marwan Barghouti Mungkin Jadi Presiden Palestina, Siapa Dia?

    Tepi Barat

    Nama pemimpin gerakan Fatah yang dipenjara oleh Israel, Marwan Al-Barghouti, kini menjadi pusat perhatian. Dia mungkin akan menjadi salah satu tahanan yang dilepaskan dalam kesepakatan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas.

    Nama Barghouti bahkan telah muncul sebagai calon potensial presiden Otoritas Palestina.

    Kelompok Hamas yang menyandera warga Israel usai serangan 7 Oktober lalu menegaskan bahwa Barghouti harus dibebaskan dalam kesepakatan baru tentang pertukaran tahanan dan sandera.

    Osama Hamdan, seorang pemimpin Palestina di Hamas, mengatakan kepada BBC News Arab, “Sebagai sebuah gerakan, kami telah mengambil posisi jelas yang kami pegang, yaitu pembebasan semua napi dan tahanan di penjara-penjara pendudukan [Israel] tanpa kecuali.”

    Hamdan menambahkan, “Kami menganggap ini sebagai misi nasional. Setiap tahanan yang mengorbankan dirinya untuk Palestina harus diperlakukan sama.”

    “Ini sebenarnya yang kami lakukan dalam operasi Wafa al-Ahrar [sebutan Hamas untuk pertukaran tahun 2006 antara tentara Israel Gilad Shalit dengan napi Palestina di penjara-penjara Israel],” ujarnya kemudian.

    Menurut surat kabar Israel Ma’ariv, Barghouti telah dipindahkan dari Penjara Ofer ke penjara lain yang tidak disebutkan namanya pada Februari lalu.

    Barghouti dilaporkan ditempatkan di sel isolasi pada Februari 2023 (Getty Images)

    Dia pun ditempatkan di sel isolasi setelah “otoritas penjara Israel menerima informasi yang menunjukkan bahwa al-Barghouti bekerja melalui beberapa salurannya untuk melakukan gangguan di Tepi Barat dalam upaya untuk memicu pemberontakan ketiga.”

    Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menyambut baik pemindahan Barghouti ke sel isolasi.

    Namun, Komisi Urusan Tahanan dan Pembebasan Palestina mengecam pengurungan Barghouti di sel isolasi itu.

    Israel menolak membebaskan Barghouti.

    Gerakan Fatah

    Barghouti memulai aktivitas politiknya pada usia 15 tahun melalui gerakan Fatah, yang dipimpin oleh mendiang Yasser Arafat.

    Ketika karier politiknya berkembang, ia menggalang dukungan untuk perjuangan Palestina.

    “Ketika saya, dan gerakan Fatah yang saya ikuti, sangat menentang serangan dan penargetan warga sipil di Israel, tetangga masa depan kami, saya juga berhak untuk melindungi diri saya sendiri, melawan pendudukan Israel di negara saya dan memperjuangkan kebebasan saya,” tulisnya di Washington Post pada tahun 2002.

    Barghouti bergabung dengan gerakan Fatah pimpinan Yasser Arafat saat remaja hingga menjadi pemimpin senior (Getty Images)

    “Saya masih mengupayakan hidup berdampingan secara damai antara negara Israel dan Palestina yang setara dan merdeka, berdasarkan penarikan penuh dari wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1967.”

    “Sejujurnya, kami lelah selalu menyalahkan sikap keras kepala Israel padahal yang kami cari hanyalah penerapan hukum internasional.”

    Analis politik mengatakan kepada BBC News Arab bahwa Barghouti, yang dipenjara oleh Israel sejak tahun 2002, bisa menjadi “pilihan konsensus” untuk mengambil alih kekuasaan Palestina dan bersiap menjadi pemimpin berikutnya jika kesepakatan tercapai.

    Brigade Syahid Al-Aqsa

    Barghouti ditangkap dalam Operation Defensive Shield pada tahun 2002, ketika Israel menuduhnya mendirikan kelompok militer Brigade Syahid Al-Aqsa, sebuah klaim yang dibantahnya.

    Organisasi tersebut disebut melakukan serangkaian serangan mematikan terhadap tentara dan pemukim Israel.

    Israel menuduh Barghouti mendirikan kelompok militer Brigade Syahid Al-Aqsa, sebuah klaim yang dibantahnya (Getty Images)

    Baca juga:

    Barghouti kemudian dijatuhi lima hukuman penjara seumur hidup, yang ditambah 40 tahun penjara atas keterlibatannya.

    Dia menolak mengakui otoritas pengadilan Israel.

    Istrinya, Fadwa, mengatakan kepada BBC News Arab: “Tuduhan itu diajukan bukan karena dia melakukan tindakan tersebut dengan tangannya sendiri, melainkan karena dia adalah seorang pemimpin.”

    Fadwa, seorang pengacara, mengatakan bahwa selama interogasi, Barghouti menolak “semua tuduhan terhadapnya,” dan “membantah tuduhan bahwa dia mendirikan Brigade Syahid Al-Aqsa.”

    Fadwa Barghouti (tengah) dan pengunjuk rasa lainnya memegang plakat bergambar Marwan Barghouti, saat unjuk rasa pada tanggal 15 April 2015 (Getty Images)

    Mungkinkah Barghouti menjadi presiden Palestina?

    Perwakilan Hamas, Osama Hamdan, yakin reputasi Barghouti akan memberikan dampak positif.

    “Tidak diragukan lagi, seseorang seperti Marwan Barghouti memiliki sejarah revolusioner, dan beberapa orang mungkin melihat ini sebagai hal yang membuat dia memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin, dan kami menghormatinya, namun sebagai sebuah gerakan, kami pada prinsipnya belum membahas masalah ini…”

    “Kami percaya pendirian kami jelas: bahwa rakyat Palestina menentukan kepemimpinan mereka melalui pemilu, di mana rakyat Palestina memutuskan siapa yang mewakili mereka, dan setiap orang harus menghormati keinginan ini.”

    Baca juga:

    Dalam jajak pendapat pemilih Otoritas Palestina pada bulan Desember 2023, Barghouti lebih populer dibandingkan kandidat lainnya secara keseluruhan.

    Hasil survei menunjukkan Marwan Barghouti mendapat dukungan lebih besar dari masyarakat Gaza dan Tepi Barat (BBC)

    Hamas telah lama berkampanye mendorong pembebasan Barghouti.

    Sebuah pernyataan dari Khalil al-Hayya, kepala Kantor Hubungan Arab dan Islam Hamas, dipublikasikan di akun Telegram gerakan tersebut pada November 2021.

    Dia berkata, “Kami berupaya untuk menyertakan pemimpin Marwan Barghouti dan Ahmed Saadat [Sekjen Front Rakyat Pembebasan Palestina-PFLP] dalam daftar nama kesepakatan pertukaran.”

    Tentara Israel Gilad Shilat dibebaskan oleh Hamas dalam pertukaran tahanan dengan Israel tahun 2011 (Getty Images)

    Israel pernah menolak membebaskan Barghouti pada tahun 2011 sebagai bagian dari pertukaran antara tentara Israel Gilad Shalit dengan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel, termasuk pembebasan pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar.

    Analis dan peneliti politik Oraib Al-Rantawi mengatakan potensi penyerahan Barghouti kepada Otoritas Palestina dapat dikaitkan dengan kesepakatan pertukaran antara Hamas dan Israel.

    Hamdan mengatakan Israel menghalangi kesepakatan seperti itu.

    Pertukaran tahanan

    Al-Rantawi mengatakan kepada BBC News Arab bahwa pembebasan Barghouti bergantung pada apakah Israel akan “mengorbankan sandera untuk menghindari membuat konsesi dan melanjutkan perang tanpa memprioritaskan pembebasan warga Israel yang ditahan oleh Hamas.”

    Namun, ia berpandangan bahwa “tekanan Amerika dan dari internal Israel akan mempersulit Netanyahu [Perdana Menteri Israel] untuk memilih opsi ini, sehingga ia mungkin akan memilih kesepakatan pertukaran tahanan dan sandera.”

    Benjamin Netanyahu menggambarkan tuntutan Hamas untuk membebaskan sejumlah besar warga Palestina sebagai “delusi”.

    Baca juga:

    Fatah telah berkampanye untuk pembebasan Barghouti sejak penangkapannya pada bulan April 2002 (Getty Images)

    Berpotensi bebas

    Pada tahun 2009, dari dalam penjara, Barghouti menanggapi sebuah pertanyaan tentang kemungkinan pencalonannya (sebagai presiden), dengan menulis, “Ketika rekonsiliasi nasional tercapai dan ada kesepakatan untuk mengadakan pemilu, saya akan membuat keputusan yang tepat.”

    Pada tahun 2021, meski dipenjara, ia mencalonkan diri dalam pemilihan presiden Palestina. Namun, Presiden saat ini, Mahmoud Abbas, membatalkan pemilu tersebut, dengan alasan penolakan Israel untuk mengizinkan Yerusalem Timur ambil bagian.

    Namun Al-Rantawi mengatakan, “Perlawanan akan menuntut pembebasan Marwan dan rekan-rekannya.”

    Baca juga:

    Gambar Barghouti dan Yasser Arafat di tembok kontroversial Israel yang memisahkan Ramallah dan Yerusalem (Getty Images)

    Meir Masri, seorang profesor ilmu politik di Universitas Ibrani Yerusalem dan anggota Komite Sentral Partai Buruh Israel, mengatakan kepada BBC News Arab bahwa sulit membayangkan pemerintah Israel mengambil langkah seperti itu, “karena preseden sejarah,” mengacu pada kesepakatan yang membebaskan Sinwar.

    Alasannya antara lain adalah “Barghouti menjalani beberapa hukuman seumur hidup,” dan juga penolakan kelompok sayap kanan Israel terhadap pembebasan yang Masri gambarkan sebagai “teroris.”

    Solusi dua negara

    Seorang penulis dari Israel,Gershon Baskin, menulis di surat kabar Haaretz pada Januari bahwa masa transisi setelah perang Gaza membutuhkan “seorang pemimpin Palestina yang mampu mendorong persatuan Palestina dan berkomitmen untuk perlucutan senjata di wilayah tersebut.”

    “Pemimpin tersebut bisa jadi adalah Barghouti.”

    Baskin menekankan bahwa Barghouti “masih mendukung solusi dua negara”.

    Sementara itu, diplomat Amerika dan Presiden Dewan Kebijakan Timur Tengah, Gina Winstanley, mengatakan kepada BBC, “Pemerintah Israel saat ini telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak memiliki kemauan atau niat untuk melanjutkan solusi dua negara.”

    Warga Palestina mengibarkan spanduk bertuliskan slogan menuntut pembebasan Barghouti dan menyebut dia sebagai simbol kebebasan (Getty Images)

    “Dibutuhkan banyak upaya dari komunitas internasional untuk membawa mereka ke sana. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk memutus siklus kekerasan yang mengerikan antara Palestina dan Israel.”

    Winstanley menambahkan bahwa bahkan jika Barghouti dibebaskan, “tidak ada jalan yang jelas menuju solusi dua negara…”

    “Perdana menteri Israel saat ini mungkin tidak akan berkuasa dalam jangka panjang, namun menggerakkan pemimpin Israel ke arah perundingan adalah hal yang diperlukan, tetapi tidak mudah.”

    Mengapa Barghouti menjadi pilihan?

    Tarek Fahmi, Direktur Unit Studi Israel di Pusat Studi Timur Tengah Nasional, yakin Israel tidak mungkin membebaskan Barghouti.

    Dia mengatakan kepada BBC, “Marwan memiliki sejarah revolusioner yang hebat, namun Israel tidak akan membiarkan dia dibebaskan [untuk] mengambil alih kepemimpinan otoritas [Palestina] saat ini. Mungkin ada tokoh lain yang diusulkan, dan sebenarnya dia tidak akan menjadi presiden.”

    Namun, Winstanley berpendapat bahwa “pembebasan Marwan Barghouti akan menjadi langkah strategis Israel, karena ia dianggap sebagai pilihan yang layak bagi kepemimpinan non-Hamas untuk Palestina.”

    Warga Palestina berjalan melewati grafiti Marwan Barghouti (Getty Images)

    Al-Rantawi memandang pembebasan Barghouti adalah demi kepentingan Hamas.

    Dia mengatakan hal itu akan membangun kembali Fatah, membantu menghidupkan kembali Organisasi Pembebasan Palestina, menciptakan rekonsiliasi dan membangun kesatuan bagi rakyat Palestina.

    Namun bisakah Barghouti menjalankan Otoritas Palestina dari dalam selnya?

    Al-Rantawi mengatakan salah satu usulannya adalah Barghouti akan menjadi presiden dari sel penjaranya. Lalu, wakil presiden akan mengambil peran seremonial dan Israel kemudian akan ditekan untuk melepaskan Barghoutti untuk memerintah secara efektif.

    Di sisi lain, Meir Masri berpendapat bahwa pengambilan alih kekuasaan oleh Barghouti dari dalam penjara adalah “usulan yang tidak realistis”.

    Menurut Masri, Israel tidak akan merasakan tekanan untuk membebaskannya.

    Ditambah lagi, Barghouti tidak akan efektif memerintah dari lokasi yang terisolasi dengan sedikit akses komunikasi.

    Al-Rantawi yakin Barghouti “relatif moderat”, dibandingkan dengan beberapa pemimpin Palestina lainnya.

    Dia mengatakan “kepribadiannya yang nasional dan pemersatu, tidak berafiliasi dengan arus ekstremis dalam gerakan nasional Palestina, membuatnya populer dan diterima oleh mayoritas faksi.”

    Otoritas Palestina belum menanggapi permintaan komentar hingga berita ini diterbitkan.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menhan Israel Bilang Palestina Akan Tetap Kuasai Gaza

    Menhan Israel Bilang Palestina Akan Tetap Kuasai Gaza

    Jakarta

    Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada hari Kamis (04/01) mengatakan, Palestina akan sepenuhnya memegang kendali di Gaza, setelah perang Israel melawan Hamas berakhir.

    “Hamas tidak akan memerintah Gaza dan Israel tidak akan menjalankan urusan sipil atas Gaza,” kata Gallant, seperti dikutip oleh kantor berita Reuters dan media lainnya.

    “Penduduk Gaza adalah orang Palestina, oleh karena itu, badan-badan Palestina akan bertanggung jawab sepenuhnya, dengan syarat tidak ada tindakan permusuhan atau ancaman terhadap Negara Israel,” tegasnya.

    Gallant menambahkan bahwa Israel akan tetap memiliki hak untuk beroperasi secara militer di Gaza.

    Sementara Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu kini sering menahan diri untuk tidak memberikan gambaran garis besar yang jelas mengenai Gaza pascaperang. Netanyahu sebelumnya mengatakan, Hamas tidak akan memerintah Gaza, begitu pula Fatah, yang saat ini menguasai Tepi Barat.

    Selain itu, negara-negara Arab dan Muslim juga enggan untuk mengambil kendali politik atas Gaza setelah terjadinya perang yang masih terus berlangsung.

    PBB ‘terganggu’ rencana Israel ungsikan warga Gaza

    Komisioner Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Volker Türk mengatakan, dirinya “sangat terganggu dengan pernyataan pejabat tinggi Israel,” terkait rencana pemindahan warga sipil dari Jalur Gaza ke negara ketiga.

    Türk menekankan; “hukum internasional melarang pemindahan paksa orang-orang yang dilindungi di dalam wilayah yang diduduki atau terdeportasi dari wilayah yang diduduki.”

    Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir pada hari Senin (01/01) menyerukan “solusi untuk mendukung emigrasi bagi warga Gaza.”

    Komentar Ben-Gvir yang memicu kontroversi itu, dilontarkan setelah sebelumnya Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, juga mendesak dikembalikannya para pemukim Yahudi ke Gaza pascaperang.

    Walau begitu, pemerintah Israel belum secara resmi mengajukan rencana untuk mengusir warga Gaza atau mengembalikan pemukim Yahudi kembali ke wilayah konflik, sejak pecahnya perang Israel-Hamas pada bulan Oktober 2023.

    Blinken mulai upaya diplomasi baru di Timur Tengah

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken memulai kunjungan ke Timur Tengah pada hari Kamis (04/01), untuk mengintensifkan upaya diplomatik, di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa perang Israel-Hamas akan menjadi ancaman konflik regional yang lebih luas.

    Selain melakukan kunjungan ke Israel dan wilayah Tepi Barat yang diduduki, Blinken juga akan mengunjungi Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Turki, hingga Yunani dalam satu minggu ke depan, menurut juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) AS Matthew Miller.

    “Tidak ada satu pihakpun, baik itu Israel, kawasan ini, maupun dunia, yang menghendaki konflik ini menyebar hingga ke luar Gaza,” kata Miller.

    Blinken telah melakukan beberapa kali perjalanan ke wilayah konflik tersebut, sejak serangan teror Hamas ke wilayah Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

    “Kami tidak memperkirakan setiap pembicaraan dalam perjalanan ini akan berlangsung mudah,” ujar Miller. Dia menambahkan, “jelas ada isu-isu sulit yang dihadapi kawasan ini dan pilihan-pilihan sulit yang menanti.”

    Miller juga mengatakan bahwa Blinken akan fokus pada perluasan bantuan kemanusiaan ke Gaza, mendesak Israel untuk meminimalisir korban warga sipil Palestina, pembebasan sandera yang masih ditahan oleh Hamas, dan pentingnya perencanaan bagi urusan sipil Gaza pascaperang.

    kp/ha/as (Reuters, AFP, dpa, AP)

    Lihat Video ‘Penampakan Dampak Serangan Israel di Pemukiman Warga di Rafah Gaza’

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Klaim Pasukannya Berada di Kondisi Kesiapan Sangat Tinggi

    Israel Klaim Pasukannya Berada di Kondisi Kesiapan Sangat Tinggi

    Tel Aviv

    Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces/IDF) pada Selasa malam (02/01) kemarin mengungkap bahwa mereka telah bersiap untuk melakukan operasi penyerangan maupun bertahan.

    “IDF saat ini berada dalam kondisi kesiapan yang tinggi di seluruh ranah, baik itu menyerang dan bertahan,” kata Juru Bicara Angkatan Darat IDF Daniel Hagari dalam pernyataannya di sosial media.

    “Kami sangat bersiap untuk segala skenario. Yang paling penting untuk disampaikan, malam ini kami masih fokus, dan akan tetap fokus untuk menumpas Hamas.”

    Hamas dikategorikan sebagai sebuah kelompok teror oleh Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE) dan beberapa negara lain.

    Pernyataan ini disampaikan usai IDF melanjutkan pertempuran dan sebuah serangan di Beirut pada Selasa (02/01). Dalam serangan ini, petinggi senior Hamas bernama Saleh Arouri dilaporkan tewas terbunuh.

    Namun, Israel belum mengeluarkan pernyataan apa pun tentang kematian Arouri di Beirut.

    Arouri sendiri merupakan orang nomor dua dalam hierarki Hamas dan merupakan salah satu pendiri dari kelompok sayap militer. Dia diketahui sempat memimpin organisasi di Tepi Barat.

    WHO: serangan pada rumah sakit di Khan Younis tewaskan lima warga sipil

    Rumah sakit Al-Amal di bagian Selatan Gaza dilaporkan terkena serangan pada Selasa (02/01), demikian dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) Tedros Adhanom.

    Rumah sakit di Khan Younis dioperasikan oleh Palang Merah Palestina (Palestine Red Crescent Society/PRCS). Tedros menyebut serangan “tidak masuk akal” itu menewaskan lima warga sipil dan merusak pusat pelatihan PRCS.

    “Berdasarkan data dari PRCS, serangan tersebut menewaskan sedikitnya lima orang, termasuk seorang bayi berusia lima hari,” jelas Tedros.

    “14.000 orang berlindung di rumah sakit di kota Khan Younis, di Gaza selatan. Banyak di antara mereka yang saat ini sudah pergi, dan mereka yang menetap sangat mencemaskan keselamatannya dan berencana untuk meninggalkan tempat yang mereka jadikan sebagai tempat berlindung.”

    Dia menyatakan, “rumah sakit, ambulans, tenaga medis, dan orang yang mencari pertolongan medis, setiap saat, berada di bawah hukum humaniter internasional.”

    AS kecam komentar ‘tidak bertanggung jawab’ menteri sayap kanan Israel soal Gaza

    Departemen Luar Negeri AS mendesak dua anggota parlemen sayap kanan Israel untuk “segera berhenti” mendukung diadakannya pemukiman kembali untuk warga Palestina di luar Jalur Gaza.

    Pada Minggu (31/12/2023), Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengimbau penduduk Palestina di Gaza agar meninggalkan Gaza, sementara Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengatakan bahwa pertempuran itu memberikan “kesempatan untuk berkonsentrasi mendorong migrasi penduduk Gaza.”

    “Retorika ini menghasut dan tidak bertanggung jawab,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan, Selasa (02/01).

    “Kami telah diberitahu berulang kali dan secara konsisten oleh pemerintah Israel, termasuk oleh Perdana Menteri, pernyataan seperti itu tidak mewakili kebijakan pemerintah Israel.”

    “(Posisi) Kami sudah jelas, konsisten dan tegas, bahwa Gaza adalah tanah Palestina dan akan tetap menjadi tanah Palestina, tanpa kendali Hamas terhadap masa depan Gaza, dan tidak ada kelompok teror yang dapat mengancam Israel,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya.

    mh/hp (afp, rtr, ap)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menteri-Pejabat Israel yang Keras Kepala Tolak Setop Agresi Israel

    Menteri-Pejabat Israel yang Keras Kepala Tolak Setop Agresi Israel

    Jakarta, CNN Indonesia

    Gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina kembali diperpanjang hingga Jumat (1/12) atas kesepakatan kelompok Hamas dan Israel dengan Qatar sebagai mediator.

    Namun, gencatan senjata ini bukan berarti berakhirnya perang antara Hamas dan Israel.

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terus menegaskan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan penghancuran kelompok Hamas setelah gencatan senjata berlangsung.

    “Sejak awal perang, saya menetapkan tiga tujuan: melenyapkan Hamas, mengembalikan semua korban penculikan, dan memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel,” kata perdana menteri Netanyahu, dikutip dari Times of Israel.

    Beberapa menteri sampai politikus Israel juga menyampaikan penolakan terhadap pemberhentian agresi Israel ke Palestina.

    Berikut deret pejabat hingga menteri Israel yang menolak setop agresi Israel.

    Menteri Pertahanan Yoav Gallant

    Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, mengatakan pada Jumat (24/11) bahwa gencatan senjata yang disepakati selama beberapa hari di Gaza hanyalah “Jeda singkat”.

    Pernyataan ini dikeluarkan Gallant kepada mitranya dari Italia yang sedang berkunjung ke Tel Aviv, dikutip dari Reuters.

    Saat itu, Israel sedang mempersiapkan penerimaan 13 sandera yang dibebaskan dari Gaza sebagai imbalan pembebasan 39 warga Palestina.

    “Akan ada jeda singkat dan kemudian kami akan melanjutkan operasi dengan kekuatan militer penuh. Kami tidak akan berhenti sampai kami mencapai tujuan kami: menghancurkan Hamas dan memulangkan sandera dari Gaza ke Israel – ada 240 sandera dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kami tidak bisa menerima dan tidak bisa mentoleransinya,” kata Gallant.

    Menteri Kabinet Perang Benny Gantz

    Menteri Israel, Benny Gantz, pada pertengahan bulan lalu sempat melakukan panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, yang meminta penghentian kekerasan oleh pemukim Israel kepada warga Palestina di Tepi Barat.

    Dilansir dari Aljazeera, Benny Gantz merupakan pemimpin oposisi berhaluan tengah yang bergabung dengan kabinet masa perang Netanyahu setelah serangan kelompok Hamas ke Israel 7 Oktober.

    Gantz termasuk dalam empat pejabat Israel yang melakukan konferensi pers jumat lalu terkait kesiapan untuk melanjutkan perang.

    Keterlibatan Gantz dalam kabinet perang Israel yang dibentuk oleh Netanyahu mengejutkan banyak pihak. Selama ini Gantz dan Netanyahu dikenal berselisih dan bersaing dalam urusan politik.

    Mereka mungkin bersatu dalam perang, namun berselisih dalam politik.

    Salah satu foto yang diambil saat konferensi pers minggu lalu viral di media sosial karena memperlihatkan Netanyahu yang sendirian, sedangkan Gallant dan Gantz berdiri bersama di samping, dikutip dari Alshar Al-Awsat.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    Kepala Staf IDF Letjen Herzi Halevi

    Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Herzi Halevi, menyetujui rencana operasional untuk melanjutkan operasi darat di Jalur Gaza pada Rabu (29/11).

    “Herzi Halevi, kepala staf, mengadakan sesi hari ini (Rabu) untuk menyetujui rencana pertempuran tahap selanjutnya di markas Komando Selatan,” kata tentara Israel, dikutip dari Anadolu Agency.

    “Kami tahu apa yang perlu dilakukan, dan kami siap untuk langkah selanjutnya,” imbuhnya.

    Halevi selama ini memimpin berbagai serangan Israel ke Jalur Gaza dengan meningkatkan target sasaran serangan.

    Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir

    Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mengancam akan memecah belah pemerintahan jika agresi militer ke Palestina tidak dilanjutkan.

    Ancaman tersebut disampaikan Ben Gvir saat terciptanya kesepakatan perpanjangan gencatan senjata hingga Kamis (30/11).

    “Menghentikan perang sama dengan menghancurkan pemerintah,” ungkap Ben Gvir, dikutip dari Times of Israel.

    Ben Gvir termasuk sebagai menteri yang menolak perjanjian bagi Hamas untuk melepaskan sandera yang mereka tangkap dengan imbalan gencatan senjata selama hari di Gaza.

    Ben Gvir memang dikenal sebagai menteri Israel yang sangat anti-Palestina. Ben Gvir sering menimbulkan kontroversi atas komentar-komentarnya terhadap Palestina.

  • Menteri Israel Ancam Pemerintah sampai Erdogan Marah ke Netanyahu

    Menteri Israel Ancam Pemerintah sampai Erdogan Marah ke Netanyahu

    Jakarta, CNN Indonesia

    Wacana perpanjangan gencatan senjata Israel dan Hamas di Jalur Gaza Palestina menjadi sorotan berita internasional.

    Isu perpecahan dalam pemerintah Israel gegara situasi perang juga menjadi sorotan. Berikut kilas berita internasional pada Rabu (29/11):

    Hamas Akan Rilis 30 Sandera Lagi, Sinyal Gencatan Senjata Diperpanjang

    Pejabat senior Hamas, Mussa Abu Marzuq, menuturkan kelompoknya berencana membebaskan sejumlah warga Rusia yang menjadi sandera di Jalur Gaza Palestina pada Rabu (29/11) malam waktu lokal.

    Marzuq menuturkan sejauh ini baru satu warga Rusia yang dibebaskan kelompoknya. Menurutnya, pembebasan warga Rusia yang menjadi sandera ini bentuk apresiasi atas pendirian Presiden Vladimir Putin yang kerap membela Palestina.

    Marzuq menekankan kesepakatan Hamas-Israel hanya mencakup pembebasan tahanan dan sandera perempuan serta anak-anak.

    Marah Agresi Israel, Erdogan Panggil Netanyahu ‘Tukang Jagal Gaza’

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mencap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai “tukang jagal Gaza” dan menuduhnya menyebarkan anti-Semitisme di seluruh dunia.

    Dalam pidatonya yang disiarkan di televisi nasional Turki, Erdogan menganggap keberadaan Netanyahu berbahaya tak hanya bagi Palestina, tapi juga bagi orang Yahudi di seluruh dunia.

    “Netanyahu telah mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai penjagal Gaza,” kata Erdogan dalam pidatonya yang disiarkan secara nasional pada Rabu (29/11).

    Menteri Israel Ancam Ubrak-abrik Pemerintah Jika Agresi Gaza Berhenti

    Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengancam akan memecah belah pemerintah jika Tel Aviv tidak memulai kembali agresi ke Jalur Gaza Palestina.

    Ancaman itu diutarakan Ben-Gvir menyusul gencatan senjata di Jalur Gaza antara Israel dan milisi Hamas Palestina yang diperpanjang dua hari hingga Kamis (30/11).

    “Menghentikan perang = menghancurkan pemerintah,” kata Ben-Gvir dalam sebuah pernyataan pada Rabu (29/11).

    (rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Menteri Israel Ancam Ubrak-abrik Pemerintah Jika Agresi Gaza Berhenti

    Menteri Israel Ancam Ubrak-abrik Pemerintah Jika Agresi Gaza Berhenti

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengancam akan memecah belah pemerintah jika Tel Aviv tidak memulai kembali agresi ke Jalur Gaza Palestina.

    Ancaman itu diutarakan Ben-Gvir menyusul gencatan senjata di Jalur Gaza antara Israel dan milisi Hamas Palestina yang diperpanjang dua hari hingga Kamis (30/11).

    “Menghentikan perang = menghancurkan pemerintah,” kata Ben-Gvir dalam sebuah pernyataan pada Rabu (29/11).

    Ben-Gvir dan partainya, Otzma Yehudit, memegang enam kursi dalam koalisi pemerintah, dengan tiga menteri berada di kabinet beranggotakan 38 orang ini.

    Dikutip dari Times of Israel, ancaman pembelotan Ben-Gvir ini diprediksi tidak akan mempengaruhi kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dengan asumsi pemerintah tetap mendapat dukungan dari Partai Persatuan Nasional yang dipimpin Benny Gantz.

    Ben-Gvir juga menjadi satu dari tiga menteri kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menolak keras gencatan senjata dengan Hamas di Jalur Gaza. Dua menteri lainnya juga berasal dari partai yang sama dengan Ben-Gvir.

    Namun, Israel tetap menyepakati gencatan senjata dengan Hamas pada pekan lalu dengan bantuan Qatar, Amerika Serikat, dan Mesir.

    Ben-Gvir merupakan salah satu menteri Israel yang sangat anti-Palestina. Ia dikenal kontroversial lantaran tak segan melontarkan komentar-komentar yang menyulut kemarahan warga Palestina.

    Ben-Gvir pernah menuai kecaman karena seenaknya mengunjungi Masjid Al Aqsa di Yerusalem.

    Ia pernah berseteru dengan model internasional, Bella Hadid, yang mengkritik unggahan media sosialnya. Dilansir dari Al Jazeera, Ben-Gvir menyebut Bella Hadid sebagai pembenci Israel dan menggambarkannya sebagai sosok yang rasialis.

    Ben-Gvir juga ditahan pada 2007 karena mengungkapkan hasutan rasis kepada orang-orang Arab dan mendukung kelompok yang dianggap teroris oleh Israel serta Amerika Serikat.

    Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina menuturkan bahwa terpilihnya Ben-Gvir menciptakan bencana pada konflik Palestina-Israel, dikutip dari Reuters.

    Pada perang Hamas-Israel kali ini, Ben-Gvir juga membuat keputusan kontroversial dengan memaksakan agenda supremasi Yahudinya. Agenda ini melonggarkan pembatasan senjata bagi warga Israel sehingga mereka dapat dengan mudah dapat memiliki senjata api untuk ikut berperang.

    Agresi Israel ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober lalu telah menewaskan lebih dari 15 ribu orang, termasuk 6.150 anak-anak dan 4.000 perempuan.

    (rds/rds)

    [Gambas:Video CNN]