Tag: Itamar Ben-Gvir

  • Tolak Gencatan Senjata Gaza, Menteri Kontroversial Israel Mundur

    Tolak Gencatan Senjata Gaza, Menteri Kontroversial Israel Mundur

    Tel Aviv

    Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir, dan dua menteri lainnya dari partai nasionalis-religiusnya telah mengundurkan diri dari kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mereka mundur karena menolak kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

    Dilansir Al-Jazeera, Jumat (19/1/2025), Partai Otzma Yehudit atau Kekuatan Yahudi tidak lagi menjadi bagian dari koalisi yang berkuasa. Tetapi, mereka mengatakan tidak akan mencoba menjatuhkan pemerintahan Netanyahu.

    Ben-Gvir merupakan pemukim di Kiryat Arba yang menjadi salah satu permukiman paling radikal di Tepi Barat yang diduduki Israel. Ben-Gvir juga pernah dihukum karena hasutan rasisme, merusak properti, memiliki materi propaganda organisasi ‘teroris’ dan mendukung organisasi ‘teroris’ atau kelompok terlarang Kach milik Meir Kahane yang ia ikuti saat berusia 16 tahun.

    Namun dalam pemilihan umum Maret 2021, partai Jewish Power milik Ben-Gvir berhasil memasuki Parlemen Israel dengan bergabung bersama Partai National Union milik Bezalel Smotrich. Koalisi mereka menjadi kubu Zionisme Religius atas perintah PM saat itu Benjamin Netanyahu, kalah dalam pemilihan umum melawan gabungan kubu Naftali Bennet dan Yair Lapid.

    Ben-Gvir menjadi salah satu menteri yang kerap melontarkan pernyataan ataupun melakukan hal kontroversial. Dia pernah dihujat oleh dunia internasional usai melontarkan keinginan membangun sinagoge di kompleks Al-Aqsa.

    Gencatan senjata di Gaza disetujui setelah satu tahun mediasi intensif oleh Qatar dan Mesir. Gencatan senjata menjadi langkah pertama dalam proses panjang dan rapuh yang bertujuan untuk mengakhiri perang selama 15 bulan.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menginstruksikan militer bahwa gencatan senjata tidak akan dimulai sampai Israel memiliki daftar sandera yang akan dibebaskan. Hamas sendiri menyatakan berkomitmen untuk menyediakannya. Namun, Hamas beralasan ada kendala teknis sehingga daftar itu sulit diselesaikan tepat waktu.

    Israel pun terus menyerang Gaza pada Minggu (19/1) meski telah masuk waktu gencatan senjata. Badan pertahanan sipil Gaza mengatakan serangan Israel telah menewaskan sedikitnya delapan orang dan melukai lebih dari 25 orang. Juru bicara badan tersebut Mahmud Bassal mengatakan tiga orang tewas di Gaza utara dan lima orang di Kota Gaza.

    Perang di Gaza telah terjadi sejak 7 Oktober 2023. Israel berdalih serangan ke Gaza untuk menghabisi Hamas yang melakukan serangan ke wilayah mereka.

    Serangan Hamas itu menewaskan 1.200 orang di Israel. Selain itu, ada ratusan orang yang ditahan dan menjadi sandera Hamas.

    Sementara, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 46 ribu orang di Gaza. Selain itu, ada ratusan ribu orang terluka dan jutaan orang menjadi pengungsi akibat serangan Israel.

    (haf/imk)

  • Meski Dukung Netanyahu, Ben-Gvir Ancam Mundur dari Pemerintahan Jika Israel-Hamas Berdamai – Halaman all

    Meski Dukung Netanyahu, Ben-Gvir Ancam Mundur dari Pemerintahan Jika Israel-Hamas Berdamai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir mengancam akan mengundurkan diri dari pemerintahan jika kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas yang melibatkan pertukaran tahanan disetujui.

    Ben-Gvir menegaskan bahwa meskipun ia mendukung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, kesepakatan ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip pertahanan yang ia pegang.

    “Jika kesepakatan ini disetujui, kami akan meninggalkan pemerintah dengan berat hati,” kata Ben-Gvir dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Anadolu Ajansi.

    “Saya mencintai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan saya akan memastikan dia tetap menjabat, tetapi saya akan mengundurkan diri karena perjanjian ini sangat buruk,” tambahnya.

    Ben-Gvir mengkritik kesepakatan gencatan senjata tersebut.

    Menurutnya kesepakatan gencatan senjata 19 Januari itu akan melemahkan kemampuan pertahanan Israel, terutama di wilayah strategis seperti Koridor Philadelphia yang berbatasan dengan Gaza.

    “Kesepakatan ini akan menghancurkan keberhasilan perang,” jelasnya.

    “Saya tidak bisa mendukung perjanjian yang mengalahkan Israel dalam hal pertahanan dan keamanan.”

    Meskipun menentang kesepakatan tersebut, Ben-Gvir memastikan bahwa partainya, Otzma Yehudit, tidak akan menjatuhkan pemerintahan Netanyahu.

    “Kami tidak akan menjatuhkan pemerintahan ini dan kami akan mendukungnya dari luar, tetapi kami tidak akan menjadi mitra dalam perjanjian yang mengalah,” tegasnya.

    Dengan enam kursi di Knesset dan tiga posisi menteri dalam kabinet, pengunduran diri Ben-Gvir dari pemerintahan tidak akan memberikan dampak besar terhadap jalannya pemerintahan.

    Hal ini mengingat mayoritas dukungan untuk pengesahan perjanjian tersebut masih ada di dalam Kabinet Keamanan dan pemerintahan Israel.

    Kesepakatan gencatan senjata yang diumumkan Qatar pada Rabu (15/1/2025) bertujuan untuk mengakhiri lebih dari 15 bulan serangan mematikan Israel di Gaza, Al Jazeera melaporkan.

    Namun, kesepakatan ini tetap menjadi sumber ketegangan, terutama bagi anggota partai sayap kanan seperti Ben-Gvir yang merasa bahwa itu akan merugikan keamanan Israel.

    Pemerintah Israel juga menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional akibat tindakan mereka di Gaza.

    Dalam hal ini, Ben-Gvir tetap mendukung Netanyahu, tetapi tetap menegaskan bahwa ia tidak bisa terlibat dalam kesepakatan yang dianggapnya merugikan negara.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Hamas dan Israel Sepakat Gencatan Senjata, Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya? – Halaman all

    Hamas dan Israel Sepakat Gencatan Senjata, Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hamas dan Israel akhirnya mencapai kata sepakat atas gencatan senjata di Gaza setelah 15 bulan berperang.

    Kesepakatan gencatan senjata ini akan mulai berlaku pada Minggu (19/1/2025) mendatang.

    Meski telah mencapai kata sepakat, namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan rincian akhir kesepakatan masih dalam tahap pengerjaan.

    Akan tetapi, Netanyahu berterima kasih kepada Presiden AS, Joe Biden karena telah “mempromosikan” kesepakatan itu.

    Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya setelah Hamas dan Israel damai?

    Setelah Hamas dan Israel sepakat untuk melaksanakan gencatan senjata, ada beberapa rencana pascaperang di Gaza.

    Rencana pascaperang di Gaza ini sempat diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken pada Selasa (14/1/2025) lalu.

    Dalam pernyataan publik terakhirnya sebagai Menteri Luar Negeri, Blinken berusaha membela kebijakan pemerintahan Biden terkait Gaza – sebuah kebijakan yang telah menuai kritik tajam dari sejumlah anggota parlemen Demokrat dan pejabat AS saat ini dan sebelumnya, serta organisasi hak asasi manusia yang mengatakan Israel melakukan genosida.

    Dalam pidatonya, diplomat tinggi AS itu mengakui adanya perpecahan mendalam atas kebijakan pemerintah di Gaza.

    “Saya berharap dapat berdiri di sini hari ini dan memberi tahu Anda dengan pasti bahwa kami telah mengambil setiap keputusan dengan benar. Saya tidak bisa,” kata Blinken, dikutip dari CNN.

    “Saya berharap dapat memberi tahu Anda bahwa para pemimpin di kawasan ini selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan mereka sendiri.”

    “Namun, mereka tidak melakukannya,” lanjutnya.

    Blinken mengatakan rencana tersebut akan mengharuskan “semua pihak untuk mengumpulkan kemauan politik untuk membuat keputusan yang sulit, untuk membuat kompromi yang sulit”.

    Hal itu, ujar Blinken, termasuk reformasi dari Otoritas Palestina (PA) dan penerimaan oleh pemerintah Israel atas aturan PA atas negara Palestina yang bersatu.

    “Kami percaya bahwa Otoritas Palestina harus mengundang mitra internasional untuk membantu mendirikan dan menjalankan pemerintahan sementara yang bertanggung jawab atas sektor-sektor sipil utama di Gaza, seperti perbankan, air, energi, kesehatan, koordinasi sipil dengan Israel,” jelas Blinken.

    Blinken mengatakan bahwa pemerintahan sementara akan mencakup warga Palestina dari Gaza dan anggota PA.

    “Mereka akan menyerahkan tanggung jawab penuh kepada pemerintahan PA yang telah direformasi sepenuhnya segera setelah memungkinkan,” katanya.

    Tanpa menyebut nama negara tertentu, Blinken mengatakan bahwa “beberapa mitra AS telah menyatakan kesediaan mereka untuk menyumbangkan pasukan dan polisi untuk misi tersebut”.

    “Tetapi jika dan hanya jika disepakati bahwa Gaza dan Tepi Barat disatukan kembali di bawah PA yang direformasi sebagai bagian dari jalan menuju negara Palestina yang merdeka,” ujar Blinken.

    Blinken mengatakan bahwa jalur tersebut harus “terikat waktu” dan “berdasarkan kondisi,” dan mengatakan bahwa “prinsip-prinsip tersebut saling memperkuat”.

    “Terbatas waktu, karena tidak seorang pun akan percaya atau menerima proses yang tidak ada habisnya,” katanya.

    “Berdasarkan kondisi karena meskipun warga Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, hak tersebut disertai dengan tanggung jawab.”

    “Tidak seorang pun boleh mengharapkan Israel untuk menerima negara Palestina yang dipimpin oleh Hamas atau ekstremis lainnya,” ungkap Blinken.

    Diplomat tertinggi AS itu mengangkat prospek kesepakatan normalisasi Israel-Saudi yang sulit dipahami sebagai “peluang terbaik untuk mencapai tujuan yang telah lama dicari yakni integrasi Israel yang lebih besar di kawasan tersebut”.

    Blinken menyetujui ekstremisme pejabat sayap kanan Israel seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.

    “Israel harus meninggalkan mitos bahwa mereka dapat melakukan aneksasi de facto tanpa biaya dan konsekuensi bagi demokrasi Israel, kedudukannya, dan keamanannya.”

    “Kami sungguh berharap para pihak akan siap untuk membuat pilihan sulit di masa mendatang, namun, kenyataan yang tak terbantahkan adalah bahwa hingga saat ini, mereka gagal membuat keputusan sulit atau bertindak dengan cara yang membuat kesepakatan dan perdamaian jangka panjang semakin sulit dicapai,” lanjutnya.

    Pemerintah Israel, kata Blinken, secara sistematis telah merusak kapasitas dan legitimasi satu-satunya alternatif yang layak bagi Hamas, yakni Otoritas Palestina.

    Blinken mengungkapkan bahwa Israel terus menahan pendapatan pajak PA yang dikumpulkannya atas nama Palestina, dana yang merupakan milik Palestina dan yang dibutuhkan PA untuk membayar orang-orang yang menyediakan layanan penting.

    “Israel memperluas permukiman resmi dan menasionalisasi tanah dengan kecepatan lebih cepat daripada sebelumnya dalam satu dekade terakhir, sambil menutup mata terhadap pertumbuhan permukiman ilegal yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

    “Serangan kekerasan oleh pemukim ekstremis terhadap warga sipil Palestina telah mencapai rekor tertinggi,” ungkap Blinken.

    Tangisan Warga Gaza

    Setelah Hamas dan Israel sepakat untuk melaksanakan gencatan senjata, warga di Jalur Gaza bersorak sambil menangis kegirangan.

    “Saya bahagia, ya, saya menangis, tetapi itu adalah air mata kebahagiaan,” kata salah seorang warga Gaza, Ghada, dikutip dari Middle East Monitor.

    “Kami terlahir kembali, dengan setiap jam penundaan, Israel melakukan pembantaian baru, saya harap semuanya segera berakhir,” lanjut Ghada.

    Para pemuda menabuh rebana, meniup terompet, dan menari di jalan di Khan Yunis di bagian selatan daerah kantong tersebut beberapa menit setelah mendengar berita tentang perjanjian yang dicapai di Ibu Kota Qatar, Doha.

    Kesepakatan tersebut, yang belum diumumkan secara resmi, menguraikan fase gencatan senjata awal selama enam minggu dan mencakup penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza.

    Kesepakatan itu juga mengatur pembebasan sandera yang ditahan Hamas dengan imbalan tahanan Palestina yang ditahan Israel, kata seorang pejabat yang diberi pengarahan mengenai negosiasi tersebut kepada Reuters.

    (Tribunnews.com/Whiesa)

  • Tolak Gencatan Senjata, Menteri Garis Keras Israel Ancam Netanyahu

    Tolak Gencatan Senjata, Menteri Garis Keras Israel Ancam Netanyahu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mengancam akan keluar dari pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, Selasa (14/1/2025). Hal ini disebabkan progres gencatan senjata antara Israel dengan milisi penguasa Gaza Palestina, Hamas.

    Dalam laporan Reuters, Ben-Gvir, yang kepergiannya belum bisa menjatuhkan Netanyahu, mendesak Menteri Keuangan sayap kanan lainnya, Bezalel Smotrich, untuk bergabung dengannya dalam upaya mencegah kesepakatan gencatan senjata. Ia menggambarkan kesepakatan itu sebagai penyerahan diri kepada Hamas.

    “Langkah ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk mencegah (kesepakatan) itu terlaksana, dan mencegah Israel menyerah kepada Hamas, setelah lebih dari setahun perang berdarah, yang mengakibatkan lebih dari 400 tentara IDF (Pasukan Pertahanan Israel) gugur di Jalur Gaza, dan untuk memastikan bahwa kematian mereka tidak sia-sia,” kata Ben-Gvir di X.

    Smotrich sendiri telah mengatakan pada hari Senin bahwa ia menolak kesepakatan tersebut tetapi tidak mengancam akan membubarkan koalisi Netanyahu. Mayoritas menteri diperkirakan akan mendukung kesepakatan gencatan senjata bertahap, yang merinci penghentian pertempuran dan pembebasan sandera.

    Ben-Gvir menggemakan pernyataan Smotrich. Ia sempat mengatakan pada hari Senin bahwa Israel harus melanjutkan kampanye militernya di Gaza hingga kelompok militan Palestina Hamas menyerah sepenuhnya.

    Israel memulai serangannya di Gaza setelah para pejuang yang dipimpin Hamas menyerang komunitas-komunitas Israel pada 7 Oktober 2023, menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang. Israel mengatakan sekitar 100 sandera masih ditahan, tetapi tidak jelas berapa banyak yang masih hidup.

    Pihak berwenang di Gaza mengatakan kampanye Israel telah menewaskan lebih dari 46.000 warga Palestina dan membuat sebagian besar penduduk yang berjumlah 2,3 juta orang mengungsi. Sebagian besar daerah kantong pesisir itu juga dilaporkan hancur.

    Sejauh ini, para mediator belum berhasil menyelesaikan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Sumber yang dekat dengan diskusi tersebut mengatakan bahwa Qatar dan Mesir telah mampu menyelesaikan beberapa perbedaan antara pihak-pihak yang bertikai tetapi masih ada titik-titik yang mengganjal.

     

    (luc/luc)

  • Menteri Israel Ben-Gvir Ancam Mundur Jika Netanyahu Setujui Gencatan Senjata

    Menteri Israel Ben-Gvir Ancam Mundur Jika Netanyahu Setujui Gencatan Senjata

    Video: Menteri Israel Ben-Gvir Ancam Mundur Jika Netanyahu Setujui Gencatan Senjata

    12 Views | Rabu, 15 Jan 2025 05:49 WIB

    Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mengancam akan mengundurkan diri jika Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyetujui gencatan senjata Gaza. Diketahui, mayoritas menteri Israel diperkirakan akan mendukung kesepakatan gencatan senjata bertahap.

    Yumna Khan/Reuters – 20DETIK

  • Hamas Serahkan Daftar Tahanan, Israel Tolak Bebaskan Marwan Barghouti, Ben-Gvir Mau Sabotase – Halaman all

    Hamas Serahkan Daftar Tahanan, Israel Tolak Bebaskan Marwan Barghouti, Ben-Gvir Mau Sabotase – Halaman all

    Hamas Serahkan Daftar Tahanan, Israel Tolak Bebaskan Marwan Barghouti, Ben-Gvir Mau Sabotase

    TRIBUNNEWS.COM – Negosiasi antara Israel dan Hamas mengenai kesepakatan pertukaran tahanan berlanjut.

    Dalam laporan perkembangan negosiasi, Hamas dilaporkan sudah menyerahkan daftar nama tahanan yang diminta untuk dibebaskan oleh Israel.

    Pada saat yang sama, Israel mengajukan daftar 34 tahanan yang menuntut pembebasan mereka pada tahap pertama.

    Dilaporkan, Israel menyatakan menolak untuk melepaskan beberapa nama seperti Marwan Barghouti, seorang pemimpin gerakan Fatah.

    Menurut laporan yang diterbitkan oleh situs berbahasa Ibrani “Ynet”, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, membuat marah keluarga para tahanan yang ditawan Hamas dengan pernyataannya baru-baru ini.

    Pernyataan Netanyahu itu menegaskan bahwa ia “tidak akan setuju untuk mengakhiri perang sebelum melenyapkan Hamas”.

    Bagi keluarga tahanan yang ditawan Hamas, pernyataan Netanyahu dianggap sebagai konflik posisi yang potensial menghambat tercapainya kesepakatan akhir negosiasi pertukaran tahanan dengan Hamas.

    Dalam sebuah pernyataan, Einav Tsinguker, perwakilan keluarga tahanan Israel, ibu dari sandera Matan Tsinguker mengatakan, “Netanyahu ingin mengubur Matan,” mengacu pada kekhawatiran akan terganggunya negosiasi karena pernyataan Netanyahu tersebut.

    Sumber-sumber Palestina juga mengindikasikan tahap pertama dari kesepakatan tersebut mencakup pembebasan 250 tahanan Palestina.

    Gambar yang diambil dari video selebaran yang dirilis oleh Kantor Media Hamas menunjukkan seorang anggota Brigade Al-Qassam menyerahkan sandera kepada pejabat Komite Palang Merah Internasional di Gaza pada 24 November 2023, sebelum mereka dipindahkan ke Israel. Setelah 48 hari baku tembak dan pemboman yang merenggut ribuan nyawa, sandera pertama yang dibebaskan berdasarkan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas diserahkan pada 24 November, kata kedua belah pihak, hampir tujuh minggu setelah mereka ditangkap. (Photo by HAMAS MEDIA OFFICE / AFP) (AFP/-)

    Tawar-menawar Israel-Hamas

    Negosiasi yang sedang berlangsung juga berhias tawar-menawar mengenai isu-isu lain seperti pembukaan penyeberangan Rafah serta penarikan mundur pasukan Israel, dan kembalinya para pengungsi. 

    Israel menuntut jaminan untuk mengakhiri perang dengan Hamas, yang masih menjadi perdebatan utama dalam negosiasi.

    Di sisi lain, Hamas bersikeras memasukkan jaminan mengakhiri perang jika tercapai kesepakatan berkelanjutan.

    Namun desakan Israel untuk menghilangkan kekuasaan Hamas di Gaza mungkin menghambat tuntutan tersebut, sehingga membuat kesepakatan tahap kedua, yang mencakup pembebasan tentara dan tahanan, menjadi lebih rumit.

    Sedangkan tahap ketiga fokus pada pelepasan jenazah.

    Mengenai deportasi, laporan menegaskan bahwa Hamas mungkin setuju untuk mendeportasi beberapa tahanan ke negara ketiga seperti Türkiye atau Qatar, sementara Israel menentang persetujuan untuk membebaskan banyak dari mereka.

    Beberapa permasalahan masih tertunda, seperti tuntutan Israel untuk mendeportasi pejabat senior atau menerima kompensasi khusus.

    Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Katz menegaskan bahwa poros Philadelphia dan poros Netzer tidak akan menjadi hambatan untuk mencapai kesepakatan, yang tampaknya disetujui oleh Hamas sampai batas tertentu.

    Namun Hamas bersikeras agar Israel sepenuhnya menarik diri dari beberapa wilayah.

    Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir: (khaberni)

    Upaya Sabotase Ben-Gvir

    Di sisi lain, Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, dituduh membocorkan informasi dan menuntut verifikasi kemajuan kesepakatan, yang dapat mengakibatkan tertundanya beberapa isu yang bisa menunda kesepakatan akhir gencatan senjata.

    Dalam konteks terkait, mantan Menteri Angkatan Darat Israel Benny Gantz menekankan bahwa penundaan negosiasi dapat mengakibatkan hilangnya nyawa banyak tahanan, dan menekankan bahwa situasi saat ini memerlukan percepatan solusi dan mengakhiri negosiasi secepat mungkin.

    Dia menambahkan, keterlambatan dalam menyelesaikan kesepakatan dapat menyebabkan lebih banyak kerugian.

    Adapun pada tahap pertama kesepakatan, Israel berupaya untuk membebaskan lebih banyak tahanan Israel yang ada di tangan Hamas.

    “Namun Hamas tetap bersikeras pada jumlah yang terbatas, perselisihan terkait daftar tersebut diharapkan dapat diselesaikan secepat mungkin,” tulis khaberni.

     

    (oln/khbrn/*)
     

  • Tolak Gencatan Senjata Gaza, Menteri Kontroversial Israel Mundur

    Menteri Israel Larang Masjid Kumandangkan Azan

    Tel Aviv

    Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan kanan ekstrem, Itamar Ben-Gvir, melarang masjid-masjid di Israel mengumandangkan azan. Dia mengatakan polisi harus mengatasi masalah kebisingan.

    Dilansir Al-Jazeera dan The Times of Israel, Senin (2/12/2024), Itamar Ben-Gvir, lewat akun X-nya, mengatakan polisi perlu ‘menangani dan menegakkan masalah kebisingan di masjid’.

    Channel 12 Israel sebelumnya juga melaporkan Ben-Gvir telah mengirimkan instruksi kepada polisi tentang penegakan larangan tersebut, termasuk dengan menyita pengeras suara dan memberikan denda. Menurut Pew Research Center, sekitar 14 persen penduduk Israel beragama Islam.

    Anggota parlemen dan aktivis sayap kanan di Israel telah mempelopori upaya untuk meredam pengeras suara di masjid selama bertahun-tahun. Penduduk Yahudi di Yerusalem Timur dan daerah lain di Israel mengeluhkan apa yang mereka sebut sebagai kebisingan berlebihan dengan mengatakan hal tersebut membangunkan mereka di tengah malam.

    “Aturan tersebut memberikan opsi untuk menyita sistem audio (di masjid). Ini adalah alat yang efektif untuk pencegahan. Saat kita menggunakan alat ini, alat ini akan bergema di seluruh sektor (Muslim). Pada akhirnya, kita perlu mendapatkan hasil di lapangan,” tulis Ben Gvir kepada komandan polisi dalam sebuah surat yang diterbitkan pada Sabtu malam.

    Dia juga mengaku akan mengajukan rancangan undang-undang yang pada akhirnya akan menaikkan denda bagi masjid yang dianggap membuat kebisingan. Wali kota di kota-kota Arab mengatakan kepada Channel 12 bahwa mereka melihat langkah ini sebagai ‘provokasi baru dari Ben Gvir’ terhadap komunitas Arab dan Muslim yang dapat menyebabkan kekacauan dan kerusuhan.

    Organisasi Abraham Initiatives, yang mengupayakan kesetaraan dan kerja sama antara orang Yahudi dan Arab di Israel, mengatakan ini adalah tanda lain dari upaya Ben Gvir untuk mempolitisasi polisi.

    Lihat juga Video ‘Serangan Israel di Tepi Barat Tewaskan 4 Orang’:

    Saksikan juga Sosok: Nila Sari, Bina Kebun Cinta di Gereja

    (haf/idn)

  • Respons Surat Penangkapan, Netanyahu Tuding ICC Lakukan Antisemitisme

    Respons Surat Penangkapan, Netanyahu Tuding ICC Lakukan Antisemitisme

    Jakarta

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) melakukan anti-Semitisme. Hal tersebut merespons ICC yang menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya dan Mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant.

    Dilansir AFP, Kamis (21/11/2024), Netanyahu juga membandingkan situasi ini dengan kasus terkenal yang terjadi di abad ke-19, di mana kapten tentara Yahudi Prancis Alfred Dreyfus dihukum secara keliru atas pengkhianatan.

    “Keputusan anti-Semit dari Pengadilan Kriminal Internasional dapat dibandingkan dengan pengadilan Dreyfus modern–dan akan berakhir dengan cara yang sama,” kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

    Netanyahu menganggap perang Israel terhadap Gaza adil dan menganggap wajar jika Israel menolak tudingan tak masuk akal.

    Netanyahu kemudian menuduh Kepala Jaksa ICC Karim Khan, yang meminta pengadilan menerbitkan surat penangkapan terhadap dirinya, sebagai upaya “untuk menyelamatkan dirinya dari tuduhan serius pelecehan seksual”. Untuk diketahui, Khan telah membantah tuduhan tersebut.

    Netanyahu mengatakan para hakim “didorong oleh kebencian anti-Semit terhadap Israel” dan bersumpah bahwa surat perintah penangkapan “tidak akan mencegah Negara Israel membela warganya”.

    Sementara, Presiden Israel Isaac Herzog menggambarkan langkah pengadilan tersebut sebagai “hari yang gelap bagi keadilan”.

    Menteri Luar Negeri Gideon Saar mengatakan ICC telah “kehilangan semua legitimasi” dengan “serangannya terhadap hak Israel untuk membela diri”.

    Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir mendesak pemerintah untuk menanggapi dengan mencaplok seluruh wilayah Tepi Barat yang diduduki yang diklaim Palestina sebagai bagian dari negara masa depan mereka.

    Pemimpin oposisi beraliran tengah Israel Yair Lapid juga mengkritik keputusan pengadilan tersebut.

    “Israel membela kehidupan warganya dari organisasi teroris yang menyerang, membunuh, dan memperkosa rakyat kami. Surat perintah penangkapan ini merupakan hadiah untuk terorisme,” kata Lapid dalam sebuah pernyataan.

    Seperti diketahui, Pengadilan Kriminal Internasional atau International Criminal Court (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. ICC menilai keduanya diduga melakukan kejahatan perang sejak 8 Oktober 2023.

    “Majelis mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk dua orang, Tuan Benjamin Netanyahu dan Tuan Yoav Gallant, atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan setidaknya sejak 8 Oktober 2023 hingga setidaknya 20 Mei 2024, hari ketika Jaksa Penuntut mengajukan permohonan surat perintah penangkapan,” kata ICC yang berpusat di Den Haag dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir AFP, Kamis (21/11/2024).

    Langkah ICC sekarang secara teoritis membatasi pergerakan Netanyahu karena salah satu dari 124 anggota nasional pengadilan tersebut akan diwajibkan untuk menangkapnya di wilayah mereka.

    Selain itu, ICC juga menerbitkan surat perintah penangkapan untuk kepala militer Hamas Mohammed Deif. Pada awal Agustus lalu, Israel mengklaim telah membunuh Deif dalam serangan udara di Gaza selatan pada bulan Juli, meskipun Hamas membantah kabar tewas pentolannya itu.

    (taa/dnu)

  • Apa Kabar Putusan ICJ yang Perintahkan Israel Cegah Genosida di Gaza?

    Apa Kabar Putusan ICJ yang Perintahkan Israel Cegah Genosida di Gaza?

    Jakarta

    Pada Januari silam, Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan Israel untuk mencegah pernyataan publik yang memicu genosida. Setengah tahun sesudah putusan itu, para kritikus mengeklaim Israel tidak melakukan tindakan yang cukup.

    “Bakar Gaza sekarang, tidak kurang dari itu!”

    Ketika Nissim Vaturi, wakil ketua parlemen Israe, Knesset menggunggah komentar tersebut di X pada November silam, platform tersebut kemudian memblokir akunnya dan memintanya menghapus unggahan tersebut.

    Nissim Vaturi melakukan apa yang diminta, dan akunnya telah diaktifkan kembali, namun dia tidak meminta maaf.

    Komentarnya adalah salah satu dari banyak pernyataan kontroversial yang dibuat oleh beberapa tokoh penting Israel ketika militer negara tersebut melakukan serangan udara dan operasi darat di Gaza.

    Tindakan Israel ini sebagai balasan atas serangan mematikan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 lalu.

    Pada hari terjadinya serangan, Nissim Vaturi menulis: “Sekarang kita semua memiliki satu tujuan yang samamenghapus Jalur Gaza dari muka bumi.”

    Unggahan tersebut yang masih terlihat di X dikutip dalam kasus Afrika Selatan melawan Israel di Mahkamah Internasional (ICJ).

    Dalam gugatannya, Afrika Selatan menuduh Israel melakukan genosida terhadap Palestina dalam perang di Gaza.

    Namun Israel menyebut tuduhan tersebut “sepenuhnya tidak berdasar” dan didasarkan pada “klaim yang bias dan salah”.

    Sebagai bagian dari keputusan sementara pada Januari, ICJ memutuskan bahwa Israel harus mencegah pernyataan publik yang memicu genosida.

    Meskipun pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk menerapkan putusan ini, Israel setuju untuk menyerahkan laporan yang merinci tindakan yang telah diambil untuk menyelidiki dan mengadili kemungkinan terjadinya hasutan.

    Pengadilan mengonfirmasi bahwa laporan tersebut diterima pada Februari lalu, namun belum mengumumkan isinya kepada publik.

    Beberapa pakar hukum yakin Israel tidak berbuat banyak untuk menyelidiki kasus-kasus potensial.

    Baca juga:

    “Warga Israel yang memicu genosida atau menggunakan retorika genosida kebal dari tuntutan,” kata pengacara hak asasi manusia Israel, Michael Sfard.

    Sulit untuk membuktikan adanya hasutan untuk melakukan genosida, yang merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional dan hukum Israel.

    Genosida didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk menghancurkansecara keseluruhan atau sebagiansuatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama.

    Namun membedakan antara menghasut genosida dan menghasut kekerasan atau rasismedan apa yang bisa dianggap sebagai kebebasan berpendapatbisa jadi rumit.

    BBC telah mempelajari beberapa pernyataan yang dibuat Israel sejak perintah ICJ untuk melihat apakah mereka dapat melanggar putusan tersebut dan berkonsultasi dengan ahli hukum untuk menilainya.

    Meskipun perintah ini ditujukan kepada Israel, BBC juga telah mengkaji bahasa yang digunakan dalam pidato sejumlah pejabat Hamas yang beberapa di antaranya menyebut akan mengulangi serangan mereka pada tanggal 7 Oktober.

    Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mendukung kebijakan yang mendorong warga Gaza untuk pindah secara sukarela. (EPA)

    Sebuah organisasi hak asasi manusia pro-Palestina yang terdiri dari jaringan para ahli dan peneliti di seluruh dunia yang memantau konflik tersebut, Law for Palestine, telah menyelidiki kasus-kasus yang diyakini bahwa pejabat Israel dan tokoh masyarakat lainnya telah memicu genosida.

    Daftarnya mencakup beberapa pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir.

    Ben-Gvir telah menganjurkan kebijakan untuk mendorong warga Palestina meninggalkan Gaza, dengan mengatakan bahwa orang Israel harus menetap di sana.

    Dia memimpin partai ultranasionalis yang banyak dikritik karena mendukung kebijakan anti-Arab yang diskriminatif secara rasial.

    Dia pernah dijatuhi hukuman sebelumnya oleh pengadilan Israelsebelum dia menjabat sebagai menterikarena menghasut rasisme dan mendukung terorisme.

    Baca juga:

    Seorang pria lanjut usia menggandeng tangan anggota keluarganya ketika dia berjalan melewati bangunan yang luluh lantak akibat pemboman Israel di kamp pengungsi Bureij, Gaza, 25 Agustus 2024. (Getty Images)

    Dua hari setelah keputusan ICJ pada Januari, ia menganjurkan kebijakan untuk mendorong warga Palestina meninggalkan Gaza dan menggantikan mereka dengan pemukim Israel.

    Dia mengatakan bahwa untuk menghindari terulangnya serangan Hamas terhadap Israel “kita harus kembali ke rumah dan mengendalikan wilayah [Gaza] mendorong migrasi dan memberikan hukuman mati kepada teroris”, serta mengusulkan bahwa setiap emigrasi harus dilakukan secara sukarela.

    “Kami menganggap seruan agar penduduk Gaza mengungsi sebagai bagian dari pembersihan etnis yang sedang berlangsung di Gaza,” kata pendiri Law for Palestine, Ihsan Adel.

    Dia meyakini seruan tersebut harus dianggap sebagai hasutan untuk melakukan genosida, dan bahwa genosida sedang terjadi sebuah tuduhan yang dibantah oleh Israel.

    Namun tidak semua orang setuju dengan penilaiannya.

    “Saya tentu saja tidak akan membela pernyataan-pernyataan seperti itu, namun pernyataan-pernyataan tersebut tidak akan mencapai tingkat genosida,” kata Anne Herzberg, penasihat hukum di LSM Monitor, yang melaporkan aktivitas LSM internasional dari perspektif pro-Israel.

    Baik Ben-Gvir maupun Vaturi tidak menanggapi permintaan tanggapan dari BBC.

    Kaitan antara apa yang dikatakan politisi dan apa yang dikatakan tentara Israel merupakan bagian inti dari gugatan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional.

    Dalam video YouTube yang diunggah pada akhir 2023, sekelompok tentara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terdengar meneriakkan: “Menempati, mengusir, dan menetap.”

    Dan militer Israel telah membuat video lain sejak keputusan ICJ pada Januari yang mengejek dan merayakan kehancuran Gaza.

    IDF mengatakan kepada BBC bahwa mereka memeriksa laporan video yang beredar di dunia maya dan jika ada dugaan tindak pidana, polisi militer akan menyelidikinya dan “dalam beberapa kasus yang diperiksa, jika disimpulkan bahwa ekspresi atau perilaku tentara dalam rekaman tersebut tidak pantas itu ditangani sebagaimana mestinya”.

    Pasukan Israel beroperasi di Jalur Gaza pada Juni 2024. (Reuters)

    Sorotan juga tertuju pada para pemimpin agama Israel.

    Rabbi Eliyahu Mali menarik perhatian setelah ia memberikan ceramah pada Maret silam di sebuah konferensi yeshiva Zionis Israel, sekolah agama Yahudi yang memiliki keyakinan kuat pada Negara Israel.

    Rabbi Mali adalah kepala yeshiva yang merupakan bagian dari jaringan yang menerima dana dari Kementerian Pertahanan Israel. Siswanya menggabungkan studi Taurat dengan dinas militer.

    Dia menggambarkan ceramahnya tersebut mengenai “perlakuan terhadap penduduk sipil di Gaza selama perang”.

    Rekaman dibagikan secara online. Setelah mengutip seorang sarjana Yahudi abad ke-12 tentang perang suci, Rabbi Mali berkata: “[Dan jika demikian] aturan dasar yang kita miliki ketika kita melakukan perang mitzvah, dalam hal ini Gaza, menurut kitab suci, ‘Jangan biarkan jiwa tetap hidup,’ penjelasannya sangat jelasjika Anda tidak membunuh mereka, mereka akan membunuh Anda.”

    Dalam Yudaisme, perang mitzvah adalah perang membela kedaulatan Yahudi dan dianggap wajib dan bukan pilihan.

    Kami menghubungi Rabbi Mali dan tanggapan yang dikirim atas namanya menyatakan bahwa kata-katanya “sangat disalahartikan karena kutipannya diambil di luar konteks”.

    Baca juga:

    Dikatakan bahwa ia telah menguraikan posisi pada zaman dahulu, namun ia telah “menjelaskan dengan jelas bahwa siapa pun yang mengikuti perintah Alkitab saat ini akan menyebabkan kerugian besar bagi tentara dan negara” dan bahwa berdasarkan hukum nasional “adalah dilarang untuk menyakiti penduduk sipil mulai dari anak-anak hingga orang tua”.

    BBC menyaksikan keseluruhan ceramah dan dalam beberapa kesempatan dia mengingatkan hadirin mengenai poin-poin tersebut, termasuk pada kesimpulannya, dan juga mengatakan di awal: “Anda harus melakukan persis seperti yang diperintahkan oleh perintah militer.”

    Namun, dalam ceramah tersebut, dia secara khusus menyebutkan masyarakat Gaza dengan mengatakan: “Saya pikir ada perbedaan antara penduduk sipil di tempat lain dan penduduk sipil di Gaza,” dan menambahkan klaim yang tidak berdasar bahwa “95% hingga 98% tertarik pada kematian kita, itu adalah mayoritas, itu mencengangkan.”

    Ketika seorang penonton bertanya tentang bayi, dia menjawab: “Sama Taurat mengatakan: ‘Jangan biarkan satu jiwa pun tetap hidup’ Hari ini dia masih bayi, besok dia laki-laki, besok dia menjadi pejuang.”

    Dalam ceramah tersebut, rabbi juga menceritakan apa yang ia katakan kepada putranya, yang pergi berperang setelah serangan 7 Oktober.

    Dia mengatakan putranya harus “membunuh segala sesuatu yang bergerak”.

    Dia menjelaskan posisinya dengan menambahkan bahwa komandan putranya telah mengatakan hal yang sama kepadanya dan bahwa dia menginstruksikan putranya untuk “mendengarkan perintah komandan”.

    Belakangan, dia menegaskan kembali bahwa dia tidak mengharapkan tentara melakukan apa yang ditetapkan dalam Taurat.

    Dia mengatakan bahwa jika hukum negara bertentangan dengan hukum Taurat, maka hukum negaralah yang harus dipatuhi dan “hukum negara hanya ingin membunuh teroris dan bukan penduduk sipil”.

    Eitay Mack, seorang pengacara dari kelompok Israel Tag Meir yang berkampanye melawan rasisme dan diskriminasi, mengatakan dia telah meminta polisi untuk menyelidiki rabbi tersebut atas dugaan hasutan untuk melakukan genosida, kekerasan dan terorisme.

    Ia mengaku masih menunggu kabar apakah pemeriksaan yang dimintanya akan dilakukan.

    EPASalah satu target Hamas pada 7 Oktober 2023 adalah festival musik Nova Israel.

    Klaim lain yang ditudingkan oleh Afrika Selatan pada sidang ICJ adalah tentang “pesan-pesan genosida yang secara rutin disiarkantanpa kecaman atau sanksidi media Israel”.

    Pada Februari, di saluran berita sayap kanan Channel 14, jurnalis Yaki Adamker mengatakan: “Warga Gaza, menurut saya, bisa mati kelaparan. Apa peduli saya terhadap mereka?”

    Pada April, seorang jurnalis Israel di saluran yang paling banyak ditonton di negara tersebut, Channel 12, Yehuda Schlesinger, menyuarakan sentimen serupa, dengan mengatakan: “Tidak ada orang yang tidak bersalah di Jalur Gaza, tidak ada. Mereka memilih Hamas, mereka menginginkan Hamas.”

    Bagi Anne Herzberg dari LSM Monitor, hal ini mungkin menunjukkan “kurangnya empati terhadap masyarakat di Gaza dan apa yang mereka alami,” namun “hal ini tidak menyerukan genosida”.

    BBC menghubungi kedua lembaga penyiaran tersebut tetapi tidak mendapat tanggapan.

    Terkait apakah pihak berwenang harus mengatur siaran dengan lebih ketat, pengacara hak asasi manusia Israel Michael Sfard memperingatkan bahwa “regulator, yaitu negara, harus memastikan bahwa siaran publik tidak dieksploitasi” oleh orang-orang yang melontarkan komentar provokatif.

    Meskipun keputusan ICJ tentang pencegahan hasutan genosida ditujukan kepada Israel, Hamas juga dituduh membuat pernyataan dengan “niat genosida”.

    Getty ImagesYahya Sinwar menjadi pemimpin Hamas setelah Ismail Haniyeh terbunuh di Iran pada bulan Juli.

    “Bahasa anihilasi dalam piagam Hamas sering diulang-ulang oleh para pemimpinnya,” kata Tal Becker, penasihat hukum Kementerian Luar Negeri Israel.

    Pada 2021, Yahya Sinwar , yang baru saja menjadi pemimpin umum Hamas mengatakan: “Kami mendukung penghapusan Israel melalui jihad dan perjuangan bersenjata, ini adalah doktrin kami.”

    Dan, baru-baru ini, beberapa pejabat Hamas menyatakan mereka ingin mengulangi serangan tanggal 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 orangsebagian besar warga sipildan 251 orang disandera.

    Pada November, anggota biro politik Hamas, Ghazi Hamad, mengatakan: “Kita harus memberi pelajaran kepada Israel dan kita akan melakukan ini lagi dan lagi.”

    Pada waktu yang hampir bersamaan, pemimpin Hamas di luar negeri, Khaled Mashaal, mengatakan bahwa 7 Oktober “membuka jalan raya menuju penghapusan Israel”.

    Hamas tidak menanggapi permintaan komentar BBC.

    Banyak yang ingin melihat kelompok tersebut yang disebut sebagai organisasi teroris oleh AS, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara lain pertanggungjawaban.

    “Sangat jelas bahwa mereka mempunyai niat melakukan genosida, dan kami sangat sedikit mendengar tentang investigasi Hamas, dan saya pikir itu adalah bagian yang hilang dalam seluruh konflik ini,” kata Anne Herzberg dari LSM Monitor.

    Pelapor khusus PBB mengenai hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese yang kritiknya terhadap tindakan Israel sangat ditentang, khususnya di Israel dan Amerika Serikat setuju bahwa para pemimpin Hamas harus bertanggung jawab.

    Namun dia mengatakan: “Ketika menilai genosida, kita tidak hanya harus melihat kata-kata yang diucapkan para pemimpin, tetapi juga kapasitas untuk melakukan genosida, yang tampaknya tidak dimiliki oleh Hamas.”

    Getty ImagesPada bulan Januari, ICJ memutuskan bahwa Israel harus melakukan segala kemungkinan untuk mencegah genosida dan hasutan untuk melakukan genosida

    Berbeda dengan Israel, Hamas tidak bisa dibawa ke ICJ karena bukan sebuah negara. Namun badan lain, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), dapat meminta pertanggungjawaban individu.

    Pada Mei, jaksa penuntutnya mengajukan surat perintah penangkapan bagi para pemimpin Hamas Yahya Sinwar, Mohammed Deif dan Ismail Haniyeh (Haniyeh telah dibunuh di Iran dan Israel mengatakan mereka membunuh Deif di Gaza) karena kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

    Dia juga meminta surat perintah untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Baik Hamas maupun Israel bereaksi keras.

    Mengenai apa yang dilakukan pihak berwenang Israel untuk mencegah dan mengadili orang-orang yang dicurigai menghasut kekerasan, jaksa agung dan jaksa negara Israel telah mengakui bahwa pernyataan apa pun yang menyerukan kekerasan yang disengaja terhadap warga sipil “dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana, termasuk pelanggaran penghasutan”.

    Tepat sebelum sidang ICJ pada Januari mereka mengatakan bahwa beberapa kasus sedang diperiksa.

    Namun baru-baru ini, Haaretz melaporkan bahwa jaksa penuntut negara merekomendasikan agar tidak ada penyelidikan kriminal yang dilakukan terhadap tokoh masyarakat senior, termasuk menteri dan anggota Knesset, yang “mengundang untuk merugikan warga sipil di Jalur Gaza”. Keputusan akhir ada di tangan jaksa agung.

    BBC menghubungi pengacara negara Israel, komisaris polisi dan Kementerian Kehakiman untuk memberikan tanggapan.

    Hanya Kementerian Kehakiman yang menjawab, dengan mengatakan mereka harus menyeimbangkan “hak konstitusional atas kebebasan berpendapat sambil menjaga terhadap hasutan yang merugikan”.

    Mereka menambahkan: “Aparat penegak hukum terus-menerus bertindak untuk mengurangi pelanggaran hasutan, dan upaya ini telah diprioritaskan oleh jaksa agung Israel dalam beberapa bulan terakhir.”

    Dan ketika ICJ terus berupaya mencapai keputusan akhir dalam kasusnya, jumlah korban jiwa terus meningkatsejak Oktober, lebih dari 40.000 warga Palestina dilaporkan terbunuh di Gaza, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.

    Apa itu genosida?Genosida: Tindakan yang dimaksudkan untuk menghancurkan secara fisik, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama; termasuk melukai tubuh dan dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan yang diperkirakan akan mengakibatkan kehancuran fisik; diakui sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional sejak tahun 1946Penghasutan untuk melakukan genosida: Konvensi Genosida PBB menyatakan bahwa penghasutan publik untuk melakukan genosida juga dapat dihukumPembersihan etnis: Suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu kelompok etnis atau agama untuk mengusir penduduk sipil dari kelompok lain dari suatu wilayah tertentu dengan kekerasan atau intimidasi.

    Sumber: Konvensi Genosida PBB dan Komisi Eropa

    (ita/ita)

  • Arab Saudi Kutuk Aksi Menteri Garis Keras Israel-Warga di Al-Aqsa

    Arab Saudi Kutuk Aksi Menteri Garis Keras Israel-Warga di Al-Aqsa

    Jakarta

    Pemerintah Arab Saudi mengutuk “penyerbuan” ke Masjid Al-Aqsa yang dipimpin oleh seorang menteri garis keras Israel. Saudi menegaskan kembali seruannya untuk menghormati status quo historis Yerusalem.

    “Kerajaan mengutuk dengan keras penyerbuan yang mencolok dan terus-menerus terhadap Masjid Al-Aqsa oleh para pejabat pendudukan dan pemukim Israel,” kata Kementerian Luar Negeri Saudi, dilansir Al Arabiya, Kamis (15/8/2024).

    Kementerian Saudi tersebut juga menekankan pentingnya menghormati kesucian agama, dan memperingatkan tentang konsekuensi dari “pelanggaran terus-menerus terhadap hukum internasional dan status quo historis Yerusalem, serta provokasi jutaan Muslim di seluruh dunia.”

    Kementerian pun menegaskan kembali seruannya kepada masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawabnya dalam mengakhiri “pelanggaran Israel yang terus-menerus ini.”

    Sebelumnya pada hari Selasa (13/8) waktu setempat, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memimpin ribuan warga Israel ke kompleks masjid Al-Aqsa di Yerusalem timur yang dianeksasi, dan melakukan ibadah untuk memperingati hari raya Yahudi.

    Kompleks tersebut merupakan situs tersuci ketiga bagi umat Islam dan simbol identitas nasional Palestina, tetapi juga merupakan tempat tersuci bagi agama Yahudi, yang dihormati sebagai situs kuil kuno yang dihancurkan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi.

    Meskipun orang Yahudi dan non-Muslim lainnya diizinkan untuk mengunjungi kompleks masjid tersebut pada jam-jam tertentu, mereka tidak diizinkan untuk berdoa atau memperlihatkan simbol-simbol keagamaan.

    Dalam beberapa tahun terakhir, pembatasan tersebut semakin dilanggar oleh kaum nasionalis garis keras seperti Ben-Gvir, yang terkadang memicu reaksi keras dari warga Palestina.

    Masuknya rombongan Ben-Gvir ke kompleks Masjid Al-Aqsa pada hari Selasa (13/8) itu, bertepatan dengan hari berkabung Yahudi, Tisha Be’Av, yang memperingati penghancuran kuil kuno tersebut.

    Bulan lalu, Ben-Gvir, yang dikenal dengan gerakan provokatifnya, mengatakan bahwa ia telah berdoa di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa, menentang aturan lama yang mengizinkan kunjungan orang Yahudi tetapi melarang berdoa di sana.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)