Xcloud.id

Tag: Isaac Herzog

  • Penyelidik PBB Berharap Pemimpin Israel Diadili terkait Genosida di Gaza

    Penyelidik PBB Berharap Pemimpin Israel Diadili terkait Genosida di Gaza

    Jenewa –

    Seorang penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Navi Pillay, yang pekan ini menuduh Israel melakukan genosida di Jalur Gaza, mengatakan dirinya melihat kesamaan dengan pembantaian yang terjadi di Rwanda. Pillay mengharapkan para pemimpin Israel akan diadili dan dijebloskan ke penjara.

    Pillay, yang seorang mantan hakim Afrika Selatan ini, seperti dilansir AFP, Kamis (18/9/2025), pernah memimpin pengadilan internasional untuk genosida Rwanda tahun 1994 silam dan juga menjabat sebagai kepala hak asasi manusia PBB.

    Dalam wawancara dengan AFP, Pillay mengakui bahwa keadilan merupakan “proses yang lambat”. Namun dia mengutip pernyataan mendiang ikon anti-apartheid Afrika Selatan, Nelson Mandela, yang mengatakan bahwa “selalu terasa mustahil sampai hal itu terjadi”.

    “Saya menganggap bukannya tidak mungkin akan ada penangkapan dan pengadilan (di masa mendatang),” katanya.

    Komisi Penyelidikan Internasional Independen (COI) yang dipimpin Pillay, yang tidak mewakili PBB secara resmi, baru saja merilis laporan mengejutkan pada Selasa (16/9) yang menyimpulkan bahwa “genosida sedang terjadi di Gaza” — tuduhan yang dibantah keras oleh Israel.

    Para penyelidik COI juga menyimpulkan bahwa Presiden Israel Isaac Herzog, Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Yoav Gallant telah “menghasut dilakukannya genosida”.

    Israel dengan tegas menolak temuan penyelidikan tersebut, dan mengecam laporan itu sebagai “distorsi dan keliru”.

    Namun bagi Pillay, kesamaan apa yang terjadi di Jalur Gaza dengan Rwanda — tempat sekitar 800.000 orang, sebagian besar etnis Tutsi dan Hutu, dibantai — sudah jelas. Sebagai ketua Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda, Pillay mengatakan dirinya menyaksikan rekaman warga sipil dibunuh dan disiksa yang membekas “seumur hidup” baginya.

    Pemimpin Komisi Penyelidikan Internasional Independen (COI), Navi Pillay, yang menuduh Israel melakukan genosida di Gaza Foto: AFP

    Dikatakan oleh Pillay bahwa “saya melihat kemiripan” dengan apa yang terjadi di Jalur Gaza dan Rwanda. Dia juga menyebut soal “metode yang sama”.

    “Semua bukti (menunjukkan) bahwa Palestina sebagai kelompok yang menjadi sasaran (di Jalur Gaza),” sebutnya.

    Para pemimpin Israel, kata Pillay, telah melontarkan pernyataan yang mengingatkan pada retorika jahat yang juga digunakan selama genosida Rwanda. Dia membandingkan komentar pemimpin Israel yang menyebut warga Palestina sebagai “binatang”, dengan komentar ketika Tutsi disebut “kecoak”.

    Dalam kedua kasus, menurut Pillay, populasi yang menjadi target telah mengalami “dehumanisasi” atau dihilangkan harkat kemanusiaannya, yang menandakan bahwa “tidak apa-apa untuk membunuh mereka”.

    Akan Susun Daftar Tersangka untuk Pelanggaran di Gaza

    Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah merilis surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant atas dugaan kejahatan perang. Pillay mengakui bahwa mengamankan akuntabilitas tidak akan mudah, dan menekankan bahwa ICC “tidak memiliki sheriff atau kepolisian sendiri untuk melakukan penangkapan”

    Namun dia juga menekankan bahwa tuntutan rakyat dapat membawa perubahan mendadak, seperti yang terjadi di negara asalnya, Afrika Selatan. “Saya tidak pernah menyangka apartheid akan berakhir semasa hidup saya,” ucapnya.

    Pillay menambahkan bahwa ke depannya, COI akan menyusun daftar tersangka pelaku pelanggaran-pelanggaran di Jalur Gaza, dan juga menyelidiki dugaan “keterlibatan” negara-negara pendukung Israel.

    Namun pekerjaan itu sementara akan diserahkan kepada penggantinya, karena Pillay yang berusia 83 tahun ini akan meninggalkan COI pada November, dengan alasan usia dan masalah kesehatannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Komisi Penyelidik PBB Nyatakan Israel Lakukan Genosida di Gaza

    Komisi Penyelidik PBB Nyatakan Israel Lakukan Genosida di Gaza

    Jenewa –

    Komisi Penyelidik PBB menyatakan Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Komisi itu menyebut Tel Aviv telah memenuhi empat dari lima kriteria tindakan yang dikategorikan hukum internasional sebagai genosida.

    Keempat kriteria tersebut mencakup membunuh sejumlah anggota sebuah kelompok, menyebabkan penderitaan fisik serta mental secara serius, sengaja menciptakan kondisi yang bisa menghancurkan kelompok tersebut, dan mencegah kelahiran.

    Dalam pertimbangan untuk membuktikan adanya genosida, Komisi Penyelidik PBB turut menyitir pernyataan sejumlah pemimpin Israel dan menjabarkan pola militer yang mereka lakukan di Gaza.

    Kementerian Luar Negeri Israel menyangkal laporan tersebut, menyebutnya “menyimpang dan palsu.”

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel juga menuding tiga pakar dalam komisi itu sebagai “proksi Hamas” dan hanya mengandalkan “kebohongan Hamas yang telah berulang kali dipatahkan.”

    “Berbanding terbalik dengan kebohongan dalam laporan itu, Hamas lah yang justru mencoba melakukan genosida di Israel membunuh 1.200 orang, memerkosa perempuan, membakar keluarga hidup-hidup, dan secara terbuka menyatakan tujuannya membunuh setiap orang Yahudi,” lanjut Kementerian Luar Negeri Israel.

    Militer Israel melancarkan serangan ke Gaza pada 7 Oktober 2023 yang diklaim sebagai respons atas serangan Hamas ke Israel Selatan. Serangan itu menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 orang.

    Kementerian Kesehatan Hamas menyatakan korban akibat serangan Israel ke Gaza sejatinya jauh lebih besar, mencapai setidaknya 64.905 orang.

    Serangan berkepanjangan, menurut Kementerian Kesehatan Hamas, telah membuat mayoritas penduduk Gaza mengungsi; lebih dari 90% rumah rusak atau hancur; dan sistem kebersihan, kesehatan, dan air kolaps.

    Pakar ketahanan pangan PBB juga menyebut Gaza telah mengalami bencana kelaparan.

    Komisi Penyelidik Internasional Independen untuk Wilayah Palestina dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada 2021 untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional dan HAM.

    Komisi ini dipimpin Navi Pillay, mantan Ketua HAM PBB asal Afrika Selatan yang juga sempat memimpin pengadilan internasional soal genosida di Rwanda.

    Apa saja pelanggaran Israel?

    Apa saja tindakan Israel yang dikategorikan Komisi Penyelidik PBB sebagai genosida, seperti termaktub di Konvensi Genosida 1948?

    – Membunuh sejumlah anggota sebuah kelompok melalui serangan ke objek-objek yang dilindungi, menargetkan warga sipil, dan tindakan lain yang dilakukan secara sengaja hingga menyebabkan kematian.

    – Menyebabkan penderitaan fisik atau mental secara serius melalui serangan langsung ke warga sipil, menyiksa tahanan, memaksa warga mengungsi, dan merusak lingkungan.

    – Menciptakan kondisi hidup yang bisa menghancurkan sebuah kelompok melalui penghancuran infrastruktur vital, penghalangan ke akses kesehatan; memblokade bantuan, air, listrik, dan bahan bakar; melakukan kekerasan reproduksi; serta memukul anak-anak.

    – Mencegah kelahiran, misalnya, dalam serangan Desember 2023 ke klinik fertilitas terbesar di Gaza yang menghancurkan sekitar 4.000 embrio dan 1.000 sampel sperma dan sel telur yang disimpan di fasilitas kesehatan itu.

    Militer Israel memerintahkan evakuasi terhadap ratusan ribu orang Palestina dari Kota Gaza (Reuters)

    Sebuah tindakan dikategorikan genosida jika pelaku memiliki niat khusus untuk menghancurkan sebagian atau keseluruhan kelompok masyarakat.

    Guna memperkuat hal itu, Komisi kemudian menganalisis pernyataan para pemimpin Israel. Komisi itu mendapati bahwa para pemimpin Israel seperti Presiden Isaac Herzog, PM Benjamin Netanyahu, dan mantan Menhan Yoav Gallant telah “menghasut terjadinya genosida”.

    Dalam kesimpulannya, komisi itu juga menyebut “niat genosida adalah satu-satunya kesimpulan yang masuk akal” dari pola dan tindakan otoritas serta militer Israel di Gaza.

    “Sejak 7 Oktober 2023, Perdana Menteri [Benjamin] Netanyahu berjanji bakal melakukan ‘balas dendam besar’ ke ‘semua tempat di mana Hamas bersembunyi, kota terkutuk itu, akan kami jadikan puing’,” kata Pillay ke BBC.

    “Frasa ‘kota terkutuk’ dalam pernyataan yang sama juga menyiratkan bahwa seluruh Gaza dianggap [Netanyahu] bersalah dan dijadikan target balas dendam. Ia juga menyebut warga Palestina harus ‘segera pergi karena kami akan beroperasi dengan keras di mana-mana’.”

    Pillay menambahkan, “Perlu dua tahun buat kami [Komisi Penyelidik] mengumpulkan semua bukti dan memastikan faktanya Dan Konvensi Genosida baru bisa dipakai kalau tindakan-tindakan itu memang dilakukan dengan niat tersebut.”

    Ia menyebut, tindakan para pemimpin politik dan militer Israel dapat “dihubungkan langsung ke negara Israel”,

    Dengan demikian, terang Komisi Penyelidik PBB, Israel “bertanggung jawab atas kegagalan mencegah genosida, melakukan genosida, dan gagal menghukum pelakunya.”

    Lebih lanjut, komisi itu juga memperingatkan negara lain untuk “mencegah dan menghukum kejahatan genosida” dengan segala cara yang ada. Kalau tidak, terang Komisi, negara-negara itu bisa dianggap ikut terlibat.

    “Kami belum sejauh itu untuk menyebut pihak mana yang ikut bersekongkol atau terlibat genosida. Namun, itu bagian dari kerja kami yang masih berjalan. Nanti akan sampai ke sana,” kata Pillay.

    Tudingan genosida terhadap Israel seperti disampaikan Komisi Penyelidik PBB bukan yang pertama. Sebelumnya, sejumlah organisasi HAM internasional, pakar independen PBB, serta akademisi juga menuding Israel telah melakukan genosida di Gaza.

    Mahkamah Internasional (ICJ) juga sedang menggelar sidang kasus yang diajukan Afrika Selatan, menuduh militer Israel melakukan genosida.

    Adapun Israel, seperti pernyataan yang sudah-sudah menyebut kasus itu “sama sekali tidak berdasar” dan dibangun di atas “klaim palsu dan bias”.

    Mereka pun berkeras bahwa operasi militer yang dilakukan hanya ditujukan untuk melumpuhkan Hamas bukan warga Gaza. Mereka juga mengklaim para tentara telah mengikuti hukum internasional dan berusaha meminimalisasi jatuhnya korban sipil.

    (nvc/nvc)

  • Komisi PBB Tuding Israel Lakukan Genosida di Gaza

    Komisi PBB Tuding Israel Lakukan Genosida di Gaza

    Jakarta –

    Para penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tergabung dalam sebuah komisi penyelidikan, menuding Israel melakukan “genosida” di Gaza sebagai upaya untuk “menghancurkan rakyat Palestina di sana”.

    Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB (COI) menemukan bahwa “genosida sedang terjadi di Gaza dan terus terjadi”, kata kepala komisi tersebut, Navi Pillay kepada AFP, Selasa (16/9/2025).

    “Tanggung jawab berada di tangan negara Israel,” imbuhnya.

    Komisi tersebut, yang bertugas menyelidiki situasi hak asasi manusia di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki, menerbitkan laporan terbarunya ini hampir dua tahun setelah perang meletus di Gaza menyusul serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel.

    Hampir 65.000 orang telah tewas di Gaza sejak perang dimulai, menurut angka-angka dari Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai kelompok Hamas.

    Sebagian besar warga Gaza telah mengungsi setidaknya sekali. Lebih banyak pengungsian massal saat ini berlangsung seiring Israel meningkatkan upaya untuk menguasai Kota Gaza, di mana PBB telah menyatakan bencana kelaparan besar-besaran.

    Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB (COI) menyimpulkan bahwa otoritas dan pasukan Israel sejak Oktober 2023 telah melakukan “empat dari lima tindakan genosida” yang tercantum dalam Konvensi Genosida 1948.

    Ini termasuk “membunuh para anggota kelompok, menyebabkan cedera fisik atau mental yang serius pada anggota kelompok, dengan sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang dirancang untuk mengakibatkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian, dan menerapkan tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok”.

    Para penyelidik PBB mengatakan pernyataan eksplisit oleh otoritas sipil dan militer Israel beserta pola tindakan pasukan Israel “menunjukkan bahwa tindakan genosida dilakukan dengan niat untuk menghancurkan warga Palestina di Jalur Gaza sebagai sebuah kelompok”.

    Laporan komisi tersebut menyimpulkan bahwa Presiden Israel Isaac Herzog, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant telah “menghasut terjadinya genosida dan bahwa otoritas Israel telah gagal mengambil tindakan terhadap mereka untuk menghukum hasutan ini”.

    “Tanggung jawab atas kejahatan kekejaman ini berada di tangan otoritas Israel di eselon tertinggi,” ujar Pillay, 83 tahun, mantan hakim Afrika Selatan yang pernah memimpin pengadilan internasional untuk Rwanda dan juga menjabat sebagai kepala hak asasi manusia PBB.

    Komisi ini bukanlah badan hukum, tetapi laporannya dapat memberikan tekanan diplomatik dan berfungsi untuk mengumpulkan bukti yang nantinya dapat digunakan oleh pengadilan.

    Pillay mengatakan kepada AFP bahwa komisi tersebut bekerja sama dengan para jaksa International Criminal Court (ICC). “Kami telah berbagi ribuan informasi dengan mereka,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Presiden Herzog Peringatkan Israel Tidak Boleh Membakar Jembatan dengan Sekutu Regionalnya

    Presiden Herzog Peringatkan Israel Tidak Boleh Membakar Jembatan dengan Sekutu Regionalnya

    JAKARTA – Ketika mitra-mitra Arab Israel berkumpul dengan negara-negara Timur Tengah lainnya di Doha untuk menyerukan tindakan terhadap Israel, Presiden Isaac Herzog menyerukan Israel untuk tidak mengabaikan hubungannya dengan sekutu-sekutu regionalnya.

    Ada banyak negara, ujarnya pada upacara peringatan nasional untuk mendiang presiden dan perdana menteri Israel, “yang dengannya, di samping perbedaan pendapat — terkadang perbedaan pendapat yang sangat mendalam, dan bahkan posisi yang saya tolak keras — Israel memiliki hubungan yang luas dan signifikan dengan negara-negara ini, termasuk hubungan ekonomi yang penting,” katanya, dikutip dari The Times of Israel 15 September.

    “Mereka adalah bagian dari dunia yang menghadap Barat di mana kita ingin tetap berada, dan di negara-negara ini juga terdapat dukungan publik yang besar dan penting bagi Israel, yang ingin mendengar suara kita,” jelas Herzog.

    “Oleh karena itu, kita harus bertindak diplomatis dan dengan diplomasi publik, dengan tujuan dan tekad, tidak mengabaikan arena apa pun, berbicara dengan semua orang, dan bersikap proaktif. Kita tidak boleh meninggalkan hubungan kita. Kita tidak boleh membakar jembatan kita,” lanjutnya.

    Presiden Herzog mengatakan, Israel tidak boleh “menerima isolasi yang ingin dipaksakan musuh-musuh kita kepada kita.”

    Meskipun Herzog tidak menyebutkan namanya, sebuah sumber di kantornya mengatakan yang ia maksud terutama adalah Uni Emirat Arab.

    Pada saat yang sama, ia mengakui “Israel belum pernah mengalami permusuhan seperti itu. Tentu saja tidak di arena yang paling strategis dan berpengaruh. Kebencian terhadap Israel sedang menampakkan diri dengan kekuatan penuh, memaksa kita untuk berdiri dan melawannya – dengan segala cara, di semua lini.”

    Israel melancarkan serangan yang menargetkan petinggi Hamas di Doha, Qatar pekan lalu. Itu menuai kritik keras dari PBB, negara Arab dan Islam serta dunia internasional, termasuk Amerika Serikat.

    Negara Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menggelar pertemuan pada Hari Minggu dan Senin untuk menyiapkan respons terhadap serangan itu.

    Rancangan resolusi yang muncul dari pertemuan hari Minggu, yang dilihat oleh Reuters, tidak menyebutkan langkah diplomatik atau ekonomi apa pun terhadap Israel, tetapi memperingatkan itu mengancam normalisasi hubungan.

    Kutipan dari rancangan resolusi yang dilihat oleh Reuters menyatakan, “serangan brutal Israel terhadap Qatar dan berlanjutnya tindakan permusuhan Israel, termasuk genosida, pembersihan etnis, kelaparan, pengepungan, aktivitas kolonisasi, dan kebijakan ekspansi, mengancam prospek perdamaian dan koeksistensi di kawasan tersebut.”

    Tindakan-tindakan ini mengancam “segala yang telah dicapai dalam upaya normalisasi hubungan dengan Israel, termasuk perjanjian yang ada saat ini dan yang akan datang,” menurut rancangan tersebut, yang disusun oleh para menteri luar negeri yang bertemu menjelang KTT.

    Diketahui, Abraham Accords yang menjadi jembatan upaya normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab ditandatangani oleh Bahrain, Uni Emirat Arab dan Israel pada 15 September 2020 di Washington DC, Amerika Serikat. Maroko menyusul Desember 2020 dan Sudan Januari 2021.

  • Demonstran Pro Palestina Geruduk Pameran Alat Tempur di London Dihadiri Perusahaan Alutsista Israel

    Demonstran Pro Palestina Geruduk Pameran Alat Tempur di London Dihadiri Perusahaan Alutsista Israel

    JAKARTA – Demonstran peduli kemanusiaan Palestina menggeruduk pameran besar alat tempur atau alutsista yang digelar di London, Inggris pada Selasa 9 September waktu setempat.

    Polisi mengatakan sekitar 300 massa aksi mengibarkan bendera Palestina dan membentangkan poster berisi kritikan kepada negaranya.

    Salah satunya bertuliskan: “Inggris: Hentikan mempersenjatai Israel. Hentikan Genosida Gaza.”

    Inggris menolak kehadiran pejabat Pemerintah Israel dalam pembukaan pameran yang berlangsung selama empat hari tersebut akibat ketegangan dengan Israel terkait konflik di Gaza.

    Meski demikian, acara itu tetap dihadiri sebanyak 51 perusahaan pertahanan Israel, termasuk produsen senjata besar Elbit.

    Dalam pameran alutsista besar di Inggris itu, Israel menjadi kontingen terbesar kelima dalam pameran yang diselenggarakan di pusat pameran Excel London tersebut.

    Juru bicara massa demonstran menuntut perusahaan-perusahaan alat tempur Israel diadili atas dugaan terhadap kejahatan kemanusiaan.

    “Bukan justru diundang [dalam pameran alat tempur] untuk mengambil keuntungan dari kehancuran yang tak terbantahkan akibat perbuatan mereka di Gaza,” kata juru bicara Campaign Against Arms Trade, Emily Apple, dalam sebuah pernyataan.

    Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Inggris mengumumkan pada akhir Agustus bahwa tidak ada delegasi pemerintah Israel yang diundang, dengan alasan “keputusan Israel untuk lebih meningkatkan operasi militernya di Gaza.”

    Israel menyebut pengecualian para pejabatnya dari pameran Peralatan Pertahanan dan Keamanan Internasional (DSEI) sebagai “diskriminasi.”

    Pada saat yang sama, Presiden Israel Isaac Herzog dijadwalkan berada di London pada hari ini untuk kunjungan resmi tiga hari.

  • Proses Damai Menuju Negara Palestina Harus Segera Dimulai

    Proses Damai Menuju Negara Palestina Harus Segera Dimulai

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul memperingatkan, Israel menghadapi risiko isolasi internasional jika kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza tidak segera membaik. Peringatan itu disampaikannya usai melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Israel di Yerusalem.

    “Dalam banyak hal, proses perdamaian di Timur Tengah berada di persimpangan jalan, dan pada akhirnya seluruh kawasan,” ujar Wadephul, Kamis (25/7), merujuk pada perdebatan di Uni Eropa terkait wacana penjatuhan sanksi terhadap Israel, serta bertambahnya jumlah negara-negara Eropa yang siap mengakui negara Palestina.

    “Dengan adanya ancaman terbuka untuk menganeksasi Palestina dari sebagian elemen dalam pemerintahan Israel, semakin banyak negara — termasuk banyak di Eropa — kini bersiap untuk mengakui negara Palestina, bahkan tanpa didahului proses negosiasi,” kata Wadephul. “Karena itu, kawasan dan proses perdamaian Timur Tengah berada di titik kritis.”

    Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap arah kebijakan pemerintah Israel. Koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencakup dua partai sayap kanan ekstrem yang menyerukan penaklukan penuh Gaza , dan pendirian kembali permukiman Yahudi di wilayah tersebut. Dua menteri senior Israel pada hari Kamis juga menyatakan dukungan, untuk menganeksasi Tepi Barat yang saat ini diduduki Israel.

    Teguran dari sekutu dekat

    Di Yerusalem, Wadephul bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, serta Presiden Isaac Herzog.

    Terkait situasi kelaparan di Gaza, Wadephul menyatakan betapa “situasinya benar-benar tidak dapat diterima dan harus segera berubah.” Dia menekankan perlunya “perbaikan mendasar bagi warga sipil di Jalur Gaza.”

    Wadephul juga menyerukan gencatan senjata penuh, menilai jeda pertempuran harian tidak lagi memadai. “Sudah waktunya untuk mengakhiri perang ini,” tegasnya, dengan menyasar pernyataannya terutama kepada kelompok militan Palestina, Hamas.

    Menteri luar negeri Jerman yang baru menjabat pada Mei lalu itu, dijadwalkan bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah pada Jumat (1/8), guna membahas meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

    Sebelumnya, Wadephul mendesak Israel untuk membuka akses darat dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Penyaluran bantuan dengan menggunakan truk , betapapun juga merupakan satu-satunya cara paling efektif untuk meringankan penderitaan di Gaza yang disebutnya “tak terbayangkan.”

    “Hanya melalui jalur darat bantuan dapat mencapai warga dalam jumlah yang cukup,” ujarnya. “Karena itu saya mendesak pemerintah Israel agar mengizinkan PBB dan organisasi bantuan internasional untuk mengakses wilayah tersebut secara aman, serta mendistribusikan bantuan secara aman dan efektif.”

    Wadephul tiba di Tel Aviv pada Kamis sore sebelum melanjutkan perjalanan ke Yerusalem.

    Kematian di Gaza capai ‘tingkat yang tak terbayangkan’

    Sebelum keberangkatannya, Wadephul menekankan bahwa Israel harus “segera memperbaiki situasi bencana di Jalur Gaza secara menyeluruh dan berkelanjutan.” Menurutnya, operasi militer teranyar telah menimbulkan kematian dan penderitaan pada “tingkat yang tak terbayangkan.”

    Menurut otoritas kesehatan Gaza, jumlah korban jiwa dalam perang hampir dua tahun antara Israel dan kelompok militan Hamas telah melampaui 60.000 jiwa minggu ini. Jumlah warga sipil yang meninggal karena kelaparan dan malnutrisi terus meningkat.

    Sementara itu, foto dan video anak-anak kelaparan yang berseliweran di dunia maya mengguncang opini publik global, dan memperkuat kritik terhadap Israel terkait blokade bantuan ke wilayah Palestina.

    Wadephul menegaskan bahwa Jerman akan tetap mendukung Israel untuk memastikan Hamas membebaskan para sandera yang tersisa, termasuk warga negara Jerman.

    Milisi Islam Palestina itu, menurutnya, harus dilucuti dan tak lagi dibiarkan berkuasa di wilayah Palestina. “Hamas tidak boleh lagi menjadi ancaman bagi Israel,” ujarnya.

    Namun di saat yang sama, dia juga memperingatkan Israel, untuk tidak terus meningkatkan eskalasi konflik. “Jerman juga akan dipaksa untuk merespons langkah-langkah sepihak,” terhadap keutuhan wilayah Palestina, tandasnya.

    “Jika langkah-langkah sepihak diambil, maka Jerman pun akan terdorong untuk merespons.”

    Belum ada pengakuan negara Palestina

    Wadephul menegaskan, saat ini Jerman belum mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina, dan bahwa solusi dua negara yang dinegosiasikan tetap menjadi satu-satunya jalan bagi kedua pihak untuk hidup dalam damai, aman, dan bermartabat. Menurutnya, bagi Jerman, “pengakuan negara Palestina lebih mungkin dilakukan di akhir proses perdamaian. Dan proses itu harus dimulai sekarang,” tambahnya, seperti dilansir kantor berita Jerman dpa.

    Kanselir Friedrich Merz menyatakan, arah pembicaraan yang sedang berlangsung dapat memengaruhi keputusan Jerman terkait kemungkinan mendukung sanksi terhadap Israel, mitra dekatnya.

    Berbeda dengan sejumlah negara lain, Jerman sejauh ini enggan menjatuhkan sanksi terhadap sekutunya itu. Namun Merz mengatakan bahwa pemerintah Jerman tetap membuka opsi untuk mengambil langkah terkait jika perlu.

    Komisi Eropa sejauh ini telah merekomendasikan untuk menutup sebagian akses bagi Israel untuk menerima program pendanaan riset Horizon Europe. Belum jelas, apakah Jerman akan mendukung langkah tersebut.

    Tekanan politik di dalam negeri

    Sebelum keberangkatan Wadephul ke Tel Aviv, Partai Sosial Demokrat (SPD) – mitra koalisi junior dalam pemerintahan Merz – mendesak pemerintah agar menekan Israel untuk mengizinkan pengiriman bantuan ke Gaza melalui jalur darat.

    Wakil ketua fraksi parlemen SPD, Siemtje Mller, mengatakan kepada stasiun ARD, harus ada “tekanan nyata” untuk mengakhiri penderitaan di Gaza. Mller, yang turut dalam rombongan Wadephul ke kawasan tersebut, juga menegaskan kembali posisi SPD bahwa pengiriman senjata yang digunakan untuk tindakan yang melanggar hukum internasional, seperti yang terjadi di Gaza, tidak boleh lagi diizinkan.

    Franziska Brantner, ketua bersama Partai Hijau yang kini berada di kursi oposisi, juga menyatakan keinginannya agar Wadephul mendorong “dengan seluruh kekuatannya” bantuan kemanusiaan ke Gaza, pembebasan para sandera, serta dimulainya proses politik untuk mengakhiri perang.

    Brantner menyebutkan, posisi Jerman yang kuat mendukung Israel, menjadi penghambat aksi kolektif di level Eropa, sebagaimana disampaikannya dalam wawancara dengan radio Jerman.

    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga video “Jerman Desak Israel Beri Bantuan ke Gaza” di sini:

    (ita/ita)

  • Keras! Belanda Nyatakan Tak Sudi Terima 2 Menteri Israel Ini, Ada Apa?

    Keras! Belanda Nyatakan Tak Sudi Terima 2 Menteri Israel Ini, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Belanda secara resmi menyatakan dua menteri senior Israel sebagai persona non grata alias orang yang tak diinginkan, menyusul tudingan bahwa mereka menghasut kekerasan terhadap warga Palestina dan menyerukan pembersihan etnis di Gaza.

    Hal ini jadi sebuah langkah diplomatik tegas yang menandai memburuknya hubungan antara Amsterdam dan Tel Aviv di tengah perang yang terus berkecamuk di wilayah tersebut.

    Dalam sebuah surat kepada parlemen yang dirilis Senin (28/7/2025) malam waktu setempat, sebagaimana dilansir AFP, Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp menyatakan bahwa Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir telah “berulang kali menghasut kekerasan pemukim terhadap warga Palestina, mempromosikan perluasan pemukiman ilegal, dan menyerukan pembersihan etnis di Gaza.”

    Deklarasi persona non grata ini menyusul upaya yang dilakukan Belanda pada bulan Juni lalu ketika mereka mendukung proposal Swedia di Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi terhadap kedua pejabat Israel tersebut. Namun, usulan itu gagal mendapat konsensus di antara negara-negara anggota UE.

    Menanggapi keputusan Belanda, Smotrich menyebut para pemimpin Eropa telah “menyerah pada kebohongan Islam radikal yang tengah mengambil alih” dan pada “antisemitisme yang kian meningkat.” Dalam pernyataan di platform X, ia menegaskan penolakannya terhadap tudingan tersebut.

    Sementara itu, Ben-Gvir juga mengeluarkan pernyataan keras. “Bahkan jika saya dilarang memasuki seluruh Eropa, saya akan terus bertindak untuk Israel,” tulisnya di X.

    Ia juga menuduh Eropa bersikap hipokrit. “Di tempat di mana terorisme ditoleransi dan para teroris diterima dengan tangan terbuka, seorang menteri Yahudi dari Israel dianggap tidak diinginkan, para teroris bebas, dan orang-orang Yahudi diboikot.”

    Dalam suratnya kepada parlemen, Menlu Veldkamp menegaskan bahwa tujuan utama Belanda adalah meringankan penderitaan penduduk di Gaza. Ia menyebut bahwa pengiriman bantuan melalui udara adalah metode yang mahal dan berisiko, sehingga pemerintahnya kini mencari alternatif melalui jalur darat.

    “Ini sebabnya Belanda juga mengambil langkah untuk mendukung lebih lanjut pengiriman bantuan melalui darat,” ujarnya.

    Adapun pengiriman bantuan udara ke Gaza kembali dilakukan pada Minggu lalu setelah Israel mengumumkan jeda kemanusiaan sementara di sejumlah wilayah Gaza yang dikepung. Namun, situasi di lapangan tetap sangat mengkhawatirkan.

    Sekitar 2,4 juta warga Palestina di Gaza kini menghadapi ancaman kelaparan dan malnutrisi parah. Lembaga pemantau pangan global yang didukung PBB, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), pada Selasa menyatakan bahwa kelaparan kini sedang berlangsung di sebagian besar wilayah Gaza, dengan ambang batas bencana telah terlampaui dan lebih dari 20.000 anak telah dirawat karena malnutrisi akut sejak April.

    Sebagai tanggapan atas krisis tersebut, Veldkamp mengatakan Belanda akan mendorong penangguhan bagian perdagangan dalam EU-Israel Association Agreement jika Israel gagal memenuhi kewajiban kemanusiaannya.

    “Pemanggilan diplomatik ini juga akan digunakan untuk mengingatkan Israel agar mematuhi kewajibannya di bawah hukum humaniter internasional,” ujarnya.

    Perdana Menteri Belanda Dick Schoof juga telah menyampaikan sikap resmi pemerintah setelah berbicara melalui sambungan telepon dengan Presiden Israel Isaac Herzog.

    “Posisi pemerintah sangat jelas,” kata Schoof. “Warga Gaza harus segera mendapatkan akses yang tak terhalang, aman, dan langsung terhadap bantuan kemanusiaan.”

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Serukan Israel Beri Pengampunan ke Netanyahu dalam Kasus Korupsi

    Trump Serukan Israel Beri Pengampunan ke Netanyahu dalam Kasus Korupsi

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyerukan kepada otoritas Israel untuk memberikan pengampunan atau menggugurkan kasus korupsi yang menjerat Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

    Trump bahkan mendesak agar Netanyahu, yang disebutnya sebagai “Perdana Menteri Masa Perang yang Hebat”, untuk dibebaskan dari tuduhan yang menjeratnya setelah konflik dengan Iran.

    Dalam pernyataannya via media sosial, seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (26/6/2025), Trump menggambarkan persidangan kasus korupsi yang telah berlangsung lama terhadap Netanyahu sebagai “perburuan penyihir” atau “witch hunt”.

    “PERBURUAN PENYIHIR semacam itu, terhadap seorang pria yang telah memberikan begitu banyak hal, tidak terpikirkan oleh saya,” tulis Trump dalam sebuah postingan panjang via media sosial Truth Social miliknya pada Rabu (25/6).

    Netanyahu didakwa pada tahun 2019 atas serangkaian dakwaan korupsi, mulai dari penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan oleh jaksa penuntut Israel. Sang PM Israel itu telah membantah semua dakwaan yang menjerat dirinya.

    Persidangan kasus korupsi yang menjerat Netanyahu telah berlangsung sejak tahun 2020, dengan melibatkan tiga kasus pidana secara terpisah. Netanyahu mengaku tidak bersalah atas semua kasus tersebut.

    Trump, yang juga pernah menghadapi serangkaian dakwaan pidana dan hukuman yang disebutnya bermotif politik, mengatakan bahwa dirinya “baru saja mengetahui jika Bibi (nama panggilan Netanyahu-red) telah dipanggil ke pengadilan pada Senin (23/6).

    “Persidangan Bibi Netanyahu harus DIBATALKAN, SEGERA, atau pengampunan diberikan kepada Pahlawan Hebat, yang telah melakukan begitu banyak hal untuk negaranya,” cetus Trump.

    Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Pernyataan Trump ini disampaikan saat media lokal Israel melaporkan bahwa pemeriksaan silang terhadap Netanyahu telah dimulai pada 3 Juni dan diperkirakan akan memakan waktu sekitar satu tahun untuk diselesaikan.

    Presiden Israel, Isaac Herzog, memiliki wewenang untuk memberikan pengampunan kepada Netanyahu. Namun, menurut laporan media lokal Israel, Herzog mengatakan bahwa pengampunan “saat ini belum ada di atas meja”. Dia juga menyatakan bahwa “tidak ada permintaan seperti itu yang telah diajukan.

    Trump, dalam pernyataannya, memuji Netanyahu sebagai “pejuang” namun dia juga menyebut AS sebagai penyelamat Israel.

    “Amerika Serikat-lah yang menyelamatkan Israel, dan sekarang Amerika Serikat-lah yang akan menyelamatkan Bibi Netanyahu,” sebut Trump dalam postingannya.

    Pernyataan itu tampaknya merujuk pada keterlibatan dan dukungan AS dalam serangan Israel terhadap Iran. Namun tidak diketahui jelas apakah Trump bermaksud untuk mengatakan bahwa AS dapat melakukan apa pun untuk membantu Netanyahu keluar dari masalah hukum yang menjeratnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Situasi Mencekam Rumah Sakit di Israel, Porak-poranda Kena Rudal Iran

    Situasi Mencekam Rumah Sakit di Israel, Porak-poranda Kena Rudal Iran

    Jakarta –

    Rudal-rudal terus diluncurkan Iran dan menghantam pusat kota Tel Aviv serta daerah lainnya di Israel. Tak terkecuali pusat kesehatan atau rumah sakit di negara tersebut.

    Dikutip dari Times of Israel, rumah sakit di Israel bagian tengah mengatakan ada enam orang yang dirawat dalam kondisi serius setelah serangan rudal pagi ini. Dua dari mereka berada di Sheba Medical Center di Ramat Gan, dan empat lainnya berada di Wolfson Medical Center di Holon.

    Rumah sakit yang juga mendapat serangan dari rudal Iran adalah rumah sakit utama di Israel selatan. Pejabat kesehatan melaporkan rumah sakit tersebut mendapat serangan langsung pada Kamis (19/6/2025) dan mengalami kerusakan parah.

    Serangan juga diluncurkan ke wilayah Tel Aviv, di Israel Tengah. Salah satu rumah sakit di Tel Aviv menerima 16 orang yang terluka, tiga di antaranya mengalami luka serius.

    Pusat Medis Soroka di Beer Sheba juga mengalami kerusakan yang parah dan menyebabkan beberapa orang terluka. Bahkan, juru bicara rumah sakit meminta agar tidak ada lagi pasien yang datang ke rumah sakit tersebut untuk berobat.

    Berdasarkan laporan pejabat Israel, para pasien yang berada di rumah sakit yang terkena serangan telah dievakuasi.

    Kesaksian Relawan di Rumah Sakit di Tengah Serangan Iran

    Seorang relawan di Pusat Medis Soroka, Sara Bushri, mengatakan bahwa langit-langit rumah sakit hingga kaca semuanya hancur imbas serangan rudal Iran. Pihak rumah sakit langsung memindahkan pasien ke tempat yang lebih aman.

    “Kami pikir ledakan itu terjadi tepat di dalam bangsal. Semuanya hancur berantakan. Kaca, langit-langit semuanya runtuh,” kata Bushri dikutip dari The Times of Israel, Kamis (19/6).

    “Kami mengevakuasi semua orang dan untungnya tidak ada satupun pasien yang terluka, meskipun ada kaca di tempat tidur. Kami menerima keajaiban besar dari surga,” sambungnya.

    Di dalam video yang beredar, terlihat serangan dari Iran terus diluncurkan. Hal ini membuat para tenaga kesehatan (nakes) dan pasien berlarian untuk mendapatkan perlindungan.

    NEXT: Fasilitas medis ditutup dan pasien dipindahkan ke bawah tanah

    Fasilitas Medis Ditutup Kecuali untuk Darurat

    Dikutip dari The Associated Press, dua dokter dari Pusat Medis Soroka menceritakan bagaimana saat rudal menghantam dan membunyikan sirene. Kondisi itu menyebabkan ledakan keras yang dapat didengar dari ruang aman.

    Mereka berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk memberi tahu media.

    Dokter itu mengatakan serangan rudal berdampak pada gedung bedah lama yang telah dievakuasi dalam beberapa hari terakhir. Setelah serangan itu, fasilitas medis ditutup untuk semua pasien, kecual untuk kasus yang mengancam jiwa.

    Rumah Sakit Dipindahkan ke Bawah Tanah

    Banyak rumah sakit di Israel yang mengaktifkan rencana darurat dalam seminggu terakhir. Seperti di antaranya mengubah parkir bawah tanah menjadi lantai rumah sakit dan memindahkan pasien ke bawah tanah, terutama mereka yang menggunakan ventilator atau sulit dipindahkan dengan cepat.

    Presiden Isaac Herzog terlihat mengunjungi pasien-pasien yang terluka akibat serangan rudal Iran di rumah sakit bawah tanah Sheba Medical Center di Ramat Gan. Sejak dioperasikannya rumah sakit bawah tanah ini, tercatat ada 200 orang yang terluka akibat serangan Iran dengan tingkat keparahan luka yang bervariasi.

    “(Rumah sakit bawah tanah) untuk melindungi mereka (pasien) dari serangan rudal (Iran) yang datang,” tulis pernyataan dari kantor kepresidenan Israel.

    Rumah sakit bawah tersebut memiliki fasilitas yang terbilang lengkap untuk merawat pasien, seperti EKG Center hingga ruang operasi.

  • Takut Dihantam Rudal Iran, Rumah Sakit Israel Dipindahkan ke Bawah Tanah

    Takut Dihantam Rudal Iran, Rumah Sakit Israel Dipindahkan ke Bawah Tanah

    Jakarta –

    Rudal-rudal Iran terus menerus menghantam pusat kota Tel Aviv dan daerah-daerah lain di Israel. Demi keselamatan warganya, pemerintah Israel mulai memindahkan pasien-pasien ke rumah sakit bawah tanah.

    Dikutip dari The Times of Israel, Presiden Isaac Herzog mengunjungi pasien-pasien yang terluka akibat serangan rudal Iran di rumah sakit bawah tanah Sheba Medical Center di Ramat Gan.

    Sejak dioperasikannya rumah sakit bawah tanah ini, tercatat ada 200 orang yang terluka akibat serangan Iran dengan tingkat keparahan luka yang bervariasi.

    “(Rumah sakit bawah tanah) untuk melindungi mereka (pasien) dari serangan rudal (Iran) yang datang,” tulis pernyataan dari kantor kepresidenan Israel.

    Dikutip dari NBC News, rumah sakit bawah tersebut memiliki fasilitas yang terbilang lengkap untuk merawat pasien, seperti EKG Centre hingga ruang operasi.

    Tidak hanya terkait medis, perang tersebut juga membuat suasana di berbagai wilayah di Israel semakin mencekam. Bahkan, banyak warga Israel yang melakukan panic buying atau pembelian mendadak untuk barang-barang konsumsi.

    (dpy/kna)