Tag: Isaac Herzog

Israel Akan Beri Penghargaan Sipil Tertinggi untuk Trump

Tel Aviv –

Presiden Israel Isaac Herzog mengatakan pada Senin (13/10) bahwa dirinya akan memberikan penghargaan sipil tertinggi kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Penghargaan itu diberikan atas peran Trump dalam mengamankan pembebasan sandera Israel dari Jalur Gaza dan membantu mengakhiri perang.

“Melalui upayanya yang tak kenal lelah, Presiden Trump tidak hanya membantu memulangkan orang-orang tercinta kita, tetapi juga telah meletakkan fondasi bagi era baru di Timur Tengah yang dibangun di atas keamanan, kerja sama, dan harapan sejati untuk masa depan yang damai,” kata Herzog dalam pernyataan yang dirilis kantor kepresidenan Israel, seperti dilansir AFP, Senin (13/10/2025).

“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menganugerahkan Medali Kehormatan Presiden Israel kepadanya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Herzog mengatakan penghargaan tersebut akan diberikan dalam “beberapa bulan mendatang”, dan bahwa dirinya akan memberitahu Trump tentang keputusannya ketika presiden AS itu mengunjungi Israel pada Senin (13/10) waktu setempat.

Dalam kunjungan singkatnya ke Israel, Trump akan bertemu dengan keluarga para sandera dan berpidato di hadapan parlemen Israel.

Penghargaan Presiden Israel, menurut kantor kepresidenan Tel Aviv, diberikan kepada individu yang dianggap telah memberikan kontribusi luar biasa bagi negara Israel atau bagi kemanusiaan.

Israel sebelumnya telah memberikan penghargaan sipil tertinggi itu kepada mantan Presiden AS Barack Obama pada tahun 2013 lalu.

Israel dan Hamas akan melakukan pertukaran sandera-tahanan pada Senin (13/10) waktu setempat, sebagai bagian dari tahap pertama rencana perdamaian Gaza yang diusulkan Trump.

Trump mengumumkan pada Rabu (8/10) waktu AS pekan lalu bahwa Israel dan Hamas menyetujui tahap pertama dari rencana perdamaian 20 poin yang disusunnya untuk mewujudkan gencatan senjata Gaza.

Tahap pertama rencana perdamaian itu mencakup pembebasan semua sandera Israel yang ditahan di Jalur Gaza, dengan imbalan pembebasan sekitar 2.000 tahanan Palestina dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari seluruh wilayah Jalur Gaza. Tahap pertama mulai berlaku pada Jumat (10/10) siang waktu setempat.

Tahap kedua dari rencana perdamaian itu menyerukan pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Jalur Gaza tanpa partisipasi Hamas, pembentukan pasukan keamanan yang terdiri atas warga Palestina dan pasukan dari negara-negara Arab serta Muslim, serta perlucutan senjata Hamas.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

13/10/2025 13:21
Setelah PBB Bilang Israel Genosida di Gaza, Lantas Apa?

Jakarta –

Komisi Penyelidik PBB telah menyatakan Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. PBB menilai Israel telah memenuhi empat dari lima kriteria tindakan yang dikatergorikan hukum internasional sebagai genosida.

Seperti dikutip BBC, Rabu (17/9), keempat kriteria tersebut mencakup membunuh sejumlah anggota sebuah kelompok, menyebabkan penderitaan fisik serta mental secara serius, sengaja menciptakan kondisi yang bisa menghancurkan kelompok tersebut, dan mencegah kelahiran. Komisi Penyelidik PBB juga mengutip pernyataan sejumlah pemimpin Israel dan menjabarkan pola militer yang mereka lakukan di Gaza untuk membuktikan genosida di Gaza.

Kementerian Luar Negeri Israel tak terima dan menyangkal laporan tersebut dengan menyebutnya ‘menyimpang dan palsu’. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel juga menuding tiga pakar dalam komisi itu sebagai ‘proksi Hamas’ dan hanya mengandalkan ‘kebohongan Hamas yang telah berulang kali dipatahkan’.

“Berbanding terbalik dengan kebohongan dalam laporan itu, Hamas lah yang justru mencoba melakukan genosida di Israel membunuh 1.200 orang, memerkosa perempuan, membakar keluarga hidup-hidup, dan secara terbuka menyatakan tujuannya membunuh setiap orang Yahudi,” lanjut Kementerian Luar Negeri Israel.

Militer Israel melancarkan serangan ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 yang diklaim sebagai respons atas serangan Hamas ke Israel Selatan. Ribuan orang tewas dan ratusan orang disandera.

Menurut Kementerian Kesehatan Hamas, serangan Israel membuat mayoritas penduduk Gaza mengungsi, lebih dari 90% rumah rusak atau hancur dan sistem kebersihan, kesehatan, dan air kolaps.

Komisi Penyelidik Internasional Independen (COI) untuk Wilayah Palestina dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada 2021 untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional dan HAM. Komisi ini dipimpin Navi Pillay, mantan Ketua HAM PBB asal Afrika Selatan yang juga sempat memimpin pengadilan internasional soal genosida di Rwanda.

Komisi kemudian menganalisis pernyataan para pemimpin Israel. Komisi mendapati bahwa para pemimpin Israel seperti Presiden Isaac Herzog, PM Benjamin Netanyahu, dan mantan Menhan Yoav Gallant telah “menghasut terjadinya genosida”.

Dalam kesimpulannya, komisi itu juga menyebut “niat genosida adalah satu-satunya kesimpulan yang masuk akal” dari pola dan tindakan otoritas serta militer Israel di Gaza.

“Sejak 7 Oktober 2023, Perdana Menteri [Benjamin] Netanyahu berjanji bakal melakukan ‘balas dendam besar’ ke ‘semua tempat di mana Hamas bersembunyi, kota terkutuk itu, akan kami jadikan puing’,” kata Pillay ke BBC.

“Frasa ‘kota terkutuk’ dalam pernyataan yang sama juga menyiratkan bahwa seluruh Gaza dianggap [Netanyahu] bersalah dan dijadikan target balas dendam. Ia juga menyebut warga Palestina harus ‘segera pergi karena kami akan beroperasi dengan keras di mana-mana’.”

Pillay menambahkan, “Perlu dua tahun buat kami [Komisi Penyelidik] mengumpulkan semua bukti dan memastikan faktanya Dan Konvensi Genosida baru bisa dipakai kalau tindakan-tindakan itu memang dilakukan dengan niat tersebut.”

Ia menyebut, tindakan para pemimpin politik dan militer Israel dapat “dihubungkan langsung ke negara Israel”,

Dengan demikian, terang Komisi Penyelidik PBB, Israel “bertanggung jawab atas kegagalan mencegah genosida, melakukan genosida, dan gagal menghukum pelakunya.”

Selain itu, Komisi juga memperingatkan negara lain untuk ‘mencegah dan menghukum kejahatan genosida’ dengan segala cara yang ada. Kalau tidak, terang Komisi, negara-negara itu bisa dianggap ikut terlibat.

“Kami belum sejauh itu untuk menyebut pihak mana yang ikut bersekongkol atau terlibat genosida. Namun, itu bagian dari kerja kami yang masih berjalan. Nanti akan sampai ke sana,” kata Pillay.

Tudingan genosida terhadap Israel seperti disampaikan Komisi Penyelidik PBB bukan yang pertama. Sebelumnya, sejumlah organisasi HAM internasional, pakar independen PBB, serta akademisi juga menuding Israel telah melakukan genosida di Gaza.

Harap Pimpinan Israel Segera Diadili

Pillay mengatakan dirinya melihat kesamaan apa yang terjadi di Gaza dengan pembantaian yang terjadi di Rwanda. Pillay mengharapkan para pemimpin Israel akan diadili dan dijebloskan ke penjara.

Pillay pernah memimpin pengadilan internasional untuk genosida Rwanda tahun 1994 silam dan juga menjabat sebagai kepala hak asasi manusia PBB. Dalam wawancara dengan AFP, Pillay mengakui keadilan merupakan “proses yang lambat”. Namun dia mengutip pernyataan mendiang ikon anti-apartheid Afrika Selatan, Nelson Mandela, yang mengatakan bahwa “selalu terasa mustahil sampai hal itu terjadi”.

“Saya menganggap bukannya tidak mungkin akan ada penangkapan dan pengadilan (di masa mendatang),” katanya.

Namun bagi Pillay, kesamaan apa yang terjadi di Jalur Gaza dengan Rwanda — tempat sekitar 800.000 orang, sebagian besar etnis Tutsi dan Hutu, dibantai — sudah jelas. Sebagai ketua Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda, Pillay mengatakan dirinya menyaksikan rekaman warga sipil dibunuh dan disiksa yang membekas “seumur hidup” baginya.

Dikatakan oleh Pillay bahwa “saya melihat kemiripan” dengan apa yang terjadi di Jalur Gaza dan Rwanda. Dia juga menyebut soal “metode yang sama”.

“Semua bukti (menunjukkan) bahwa Palestina sebagai kelompok yang menjadi sasaran (di Jalur Gaza),” sebutnya.

Dalam kedua kasus itu, menurut Pillay, populasi yang menjadi target telah mengalami “dehumanisasi” atau dihilangkan harkat kemanusiaannya, yang menandakan bahwa “tidak apa-apa untuk membunuh mereka”.

Akan Susun Daftar Tersangka untuk Pelanggaran di Gaza

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah merilis surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant atas dugaan kejahatan perang. Pillay mengakui mengamankan akuntabilitas tidak akan mudah, dan menekankan bahwa ICC “tidak memiliki sheriff atau kepolisian sendiri untuk melakukan penangkapan”

Namun dia juga menekankan bahwa tuntutan rakyat dapat membawa perubahan mendadak, seperti yang terjadi di negara asalnya, Afrika Selatan. “Saya tidak pernah menyangka apartheid akan berakhir semasa hidup saya,” ucapnya.

Pillay menambahkan bahwa ke depannya, COI akan menyusun daftar tersangka pelaku pelanggaran-pelanggaran di Jalur Gaza, dan juga menyelidiki dugaan “keterlibatan” negara-negara pendukung Israel.

Namun pekerjaan itu sementara akan diserahkan kepada penggantinya, karena Pillay yang berusia 83 tahun ini akan meninggalkan COI pada November, dengan alasan usia dan masalah kesehatannya.

Israel, seperti pernyataan yang sudah-sudah menyebut kasus itu “sama sekali tidak berdasar” dan dibangun di atas “klaim palsu dan bias”.

Mereka pun berkeras bahwa operasi militer yang dilakukan hanya ditujukan untuk melumpuhkan Hamas bukan warga Gaza. Mereka juga mengklaim para tentara telah mengikuti hukum internasional dan berusaha meminimalisasi jatuhnya korban sipil.

Halaman 2 dari 3

(idn/rfs)

19/09/2025 07:00
Krisis Gaza Makin Parah, Uni Eropa Siapkan Sanksi Baru untuk Israel

Brussels –

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Kaja Kallas mengajukan proposal untuk membatasi perdagangan dengan Israel, serta memberlakukan pembatasan terhadap para menteri Israel dari sayap kanan, seperti Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir hingga Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.

“Saya jelaskan, tujuannya bukan untuk menghukum Israel. Tujuannya untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza,” kata Kaja Kallas. “Perang perlu diakhiri. Penderitaan harus dihentikan dan semua sandera harus dibebaskan.”

Hanya saja dari 27 negara anggota blok tersebut, masih belum dapat dipastikan akan ada suara mayoritas yang mendukung usulan Kaja Kallas. UE sendiri telah dikritik karena gagal menekan Israel untuk mengakhiri perang.

Sebelumnya, juru bicara pemerintah Jerman mengatakan bahwa Berlin sudah mengetahui dukungan itu, hanya saja “belum menentukan keputusan akhir” terkait langkah-langkah yang diusulkan.

Kemudian, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga sempat mengumumkan bahwa UE akan menghentikan bantuan dana kepada Israel. Serta, pihak eksekutif organisasi itu sedang mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut.

Pada Selasa (16/09), Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar mengatakan bahwa penangguhan manfaat perdagangan tertentu yang diberlakukan UE “tidak proporsional” dan “tidak pernah terjadi sebelumnya.”

Di tengah diskusi soal hal tersebut, Israel terus mengirim pasukannya semakin jauh ke Kota Gaza.

Militer Israel makin bergerak ke dalam Kota Gaza

Militer Israel mengatakan bahwa unit angkatan udara dan artileri telah menyerang Gaza lebih dari 150 kali, di saat pasukan darat bersiap untuk bergerak masuk.

Pada Rabu (17/09), pasukan dan tank Israel bergerak lebih dalam ke Kota Gaza. Sejauh ini, Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas melaporkan bahwa jumlah kematian warga Palestina lebih dari 65.000 jiwa.

Serangan-serangan tersebut telah memutus layanan telepon dan internet, yang mengakibatkan warga Palestina kesulitan untuk memanggil ambulans selama serangan militer terbaru tersebut.

Belakangan, Israel membuka wilayah lain di selatan Kota Gaza selama dua hari sejak Rabu (17/09) agar penduduk dapat mengungsi.

UNICEF: Pengungsi Gaza mengalami trauma

Ketika Israel melanjutkan aktivitasnya di Kota Gaza, diperkirakan sedikitnya 400.000 orang atau 40% dari penduduk Kota Gaza telah melarikan diri sejak pengumuman serangan militer Tel Aviv pada 10 Agustus 2025.

Kantor media di Gaza mengatakan bahwa 190.000 orang telah menuju ke selatan dan 350.000 lainnya pindah ke area tengah dan barat kota. Sementara, Israel masih memperkirakan sekitar 100.000 warga sipil tetap berada di Gaza.

Kepada DW, jubir UNICEF di Gaza Tess Ingram mengatakan bahwa warga Palestina mengaku takut tidak aman, entah ketika menetap di Gaza atau menyelamatkan diri.

Zona kemanusiaan Al Mawasi, kata Tess Ingram, bukanlah tempat yang aman karena tidak ada layanan dan pasokan penting untuk bertahan hidup. Selain itu, dalam dua minggu terakhir, kawasan ini dilaporkan menerima serangan yang menewaskan delapan orang anak saat korban berupaya mengakses air minum.

“Para keluarga kelelahan, mereka trauma. Ada anak-anak yang berjalan enam jam di atas puing-puing dan aspal yang hancur tanpa alas kaki dan kaki mereka berdarah. Mereka berjalan menuju ketidakpastian,” papar Ingram.

Terlepas dari kehadiran UNICEF di Kota Gaza dan di selatan wilayah tersebut, tegas Ingram, bantuan kemanusiaan saat ini tidak memenuhi kebutuhan warga, “belum lagi jika ratusan ribu orang mendatangi area ini.”

“Kami sangat membutuhkan, sekarang lebih dari sebelumnya, supaya semua penyeberangan ke Jalur Gaza dibuka, agar Jalur Gaza diberikan bantuan yang telah kami serukan selama berbulan-bulan,” desaknya.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Laporan PBB soal genosida Israel

Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB mengatakan bahwa Israel telah melakukan genosida di Jalur Gaza sejak 2023.

Penyidik mengatakan bahwa empat dari lima tindakan genosida yang tercantum dalam Konvensi Genosida PBB 1948 telah dilakukan di Gaza.

Mereka menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Isaac Herzog dan Mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant sebagai terduga perencana genosida.

Laporan tersebut sejalan dengan kesimpulan yang disampaikan oleh berbagai asosiasi terkemuka dunia para sarjana genosida, hingga sejumlah kelompok hak asasi internasional.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi dan Adelia Dinda Sani

Editor: Tezar Aditya dan Hani Anggraini

(nvc/nvc)

18/09/2025 13:32
Penyelidik PBB Berharap Pemimpin Israel Diadili terkait Genosida di Gaza

Jenewa –

Seorang penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Navi Pillay, yang pekan ini menuduh Israel melakukan genosida di Jalur Gaza, mengatakan dirinya melihat kesamaan dengan pembantaian yang terjadi di Rwanda. Pillay mengharapkan para pemimpin Israel akan diadili dan dijebloskan ke penjara.

Pillay, yang seorang mantan hakim Afrika Selatan ini, seperti dilansir AFP, Kamis (18/9/2025), pernah memimpin pengadilan internasional untuk genosida Rwanda tahun 1994 silam dan juga menjabat sebagai kepala hak asasi manusia PBB.

Dalam wawancara dengan AFP, Pillay mengakui bahwa keadilan merupakan “proses yang lambat”. Namun dia mengutip pernyataan mendiang ikon anti-apartheid Afrika Selatan, Nelson Mandela, yang mengatakan bahwa “selalu terasa mustahil sampai hal itu terjadi”.

“Saya menganggap bukannya tidak mungkin akan ada penangkapan dan pengadilan (di masa mendatang),” katanya.

Komisi Penyelidikan Internasional Independen (COI) yang dipimpin Pillay, yang tidak mewakili PBB secara resmi, baru saja merilis laporan mengejutkan pada Selasa (16/9) yang menyimpulkan bahwa “genosida sedang terjadi di Gaza” — tuduhan yang dibantah keras oleh Israel.

Para penyelidik COI juga menyimpulkan bahwa Presiden Israel Isaac Herzog, Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Yoav Gallant telah “menghasut dilakukannya genosida”.

Israel dengan tegas menolak temuan penyelidikan tersebut, dan mengecam laporan itu sebagai “distorsi dan keliru”.

Namun bagi Pillay, kesamaan apa yang terjadi di Jalur Gaza dengan Rwanda — tempat sekitar 800.000 orang, sebagian besar etnis Tutsi dan Hutu, dibantai — sudah jelas. Sebagai ketua Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda, Pillay mengatakan dirinya menyaksikan rekaman warga sipil dibunuh dan disiksa yang membekas “seumur hidup” baginya.

Pemimpin Komisi Penyelidikan Internasional Independen (COI), Navi Pillay, yang menuduh Israel melakukan genosida di Gaza Foto: AFP

Dikatakan oleh Pillay bahwa “saya melihat kemiripan” dengan apa yang terjadi di Jalur Gaza dan Rwanda. Dia juga menyebut soal “metode yang sama”.

“Semua bukti (menunjukkan) bahwa Palestina sebagai kelompok yang menjadi sasaran (di Jalur Gaza),” sebutnya.

Para pemimpin Israel, kata Pillay, telah melontarkan pernyataan yang mengingatkan pada retorika jahat yang juga digunakan selama genosida Rwanda. Dia membandingkan komentar pemimpin Israel yang menyebut warga Palestina sebagai “binatang”, dengan komentar ketika Tutsi disebut “kecoak”.

Dalam kedua kasus, menurut Pillay, populasi yang menjadi target telah mengalami “dehumanisasi” atau dihilangkan harkat kemanusiaannya, yang menandakan bahwa “tidak apa-apa untuk membunuh mereka”.

Akan Susun Daftar Tersangka untuk Pelanggaran di Gaza

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah merilis surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant atas dugaan kejahatan perang. Pillay mengakui bahwa mengamankan akuntabilitas tidak akan mudah, dan menekankan bahwa ICC “tidak memiliki sheriff atau kepolisian sendiri untuk melakukan penangkapan”

Namun dia juga menekankan bahwa tuntutan rakyat dapat membawa perubahan mendadak, seperti yang terjadi di negara asalnya, Afrika Selatan. “Saya tidak pernah menyangka apartheid akan berakhir semasa hidup saya,” ucapnya.

Pillay menambahkan bahwa ke depannya, COI akan menyusun daftar tersangka pelaku pelanggaran-pelanggaran di Jalur Gaza, dan juga menyelidiki dugaan “keterlibatan” negara-negara pendukung Israel.

Namun pekerjaan itu sementara akan diserahkan kepada penggantinya, karena Pillay yang berusia 83 tahun ini akan meninggalkan COI pada November, dengan alasan usia dan masalah kesehatannya.

Halaman 2 dari 2

(nvc/idh)

18/09/2025 12:03
Komisi Penyelidik PBB Nyatakan Israel Lakukan Genosida di Gaza

Jenewa –

Komisi Penyelidik PBB menyatakan Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Komisi itu menyebut Tel Aviv telah memenuhi empat dari lima kriteria tindakan yang dikategorikan hukum internasional sebagai genosida.

Keempat kriteria tersebut mencakup membunuh sejumlah anggota sebuah kelompok, menyebabkan penderitaan fisik serta mental secara serius, sengaja menciptakan kondisi yang bisa menghancurkan kelompok tersebut, dan mencegah kelahiran.

Dalam pertimbangan untuk membuktikan adanya genosida, Komisi Penyelidik PBB turut menyitir pernyataan sejumlah pemimpin Israel dan menjabarkan pola militer yang mereka lakukan di Gaza.

Kementerian Luar Negeri Israel menyangkal laporan tersebut, menyebutnya “menyimpang dan palsu.”

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel juga menuding tiga pakar dalam komisi itu sebagai “proksi Hamas” dan hanya mengandalkan “kebohongan Hamas yang telah berulang kali dipatahkan.”

“Berbanding terbalik dengan kebohongan dalam laporan itu, Hamas lah yang justru mencoba melakukan genosida di Israel membunuh 1.200 orang, memerkosa perempuan, membakar keluarga hidup-hidup, dan secara terbuka menyatakan tujuannya membunuh setiap orang Yahudi,” lanjut Kementerian Luar Negeri Israel.

Militer Israel melancarkan serangan ke Gaza pada 7 Oktober 2023 yang diklaim sebagai respons atas serangan Hamas ke Israel Selatan. Serangan itu menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 orang.

Kementerian Kesehatan Hamas menyatakan korban akibat serangan Israel ke Gaza sejatinya jauh lebih besar, mencapai setidaknya 64.905 orang.

Serangan berkepanjangan, menurut Kementerian Kesehatan Hamas, telah membuat mayoritas penduduk Gaza mengungsi; lebih dari 90% rumah rusak atau hancur; dan sistem kebersihan, kesehatan, dan air kolaps.

Pakar ketahanan pangan PBB juga menyebut Gaza telah mengalami bencana kelaparan.

Komisi Penyelidik Internasional Independen untuk Wilayah Palestina dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada 2021 untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional dan HAM.

Komisi ini dipimpin Navi Pillay, mantan Ketua HAM PBB asal Afrika Selatan yang juga sempat memimpin pengadilan internasional soal genosida di Rwanda.

Apa saja pelanggaran Israel?

Apa saja tindakan Israel yang dikategorikan Komisi Penyelidik PBB sebagai genosida, seperti termaktub di Konvensi Genosida 1948?

– Membunuh sejumlah anggota sebuah kelompok melalui serangan ke objek-objek yang dilindungi, menargetkan warga sipil, dan tindakan lain yang dilakukan secara sengaja hingga menyebabkan kematian.

– Menyebabkan penderitaan fisik atau mental secara serius melalui serangan langsung ke warga sipil, menyiksa tahanan, memaksa warga mengungsi, dan merusak lingkungan.

– Menciptakan kondisi hidup yang bisa menghancurkan sebuah kelompok melalui penghancuran infrastruktur vital, penghalangan ke akses kesehatan; memblokade bantuan, air, listrik, dan bahan bakar; melakukan kekerasan reproduksi; serta memukul anak-anak.

– Mencegah kelahiran, misalnya, dalam serangan Desember 2023 ke klinik fertilitas terbesar di Gaza yang menghancurkan sekitar 4.000 embrio dan 1.000 sampel sperma dan sel telur yang disimpan di fasilitas kesehatan itu.

Militer Israel memerintahkan evakuasi terhadap ratusan ribu orang Palestina dari Kota Gaza (Reuters)

Sebuah tindakan dikategorikan genosida jika pelaku memiliki niat khusus untuk menghancurkan sebagian atau keseluruhan kelompok masyarakat.

Guna memperkuat hal itu, Komisi kemudian menganalisis pernyataan para pemimpin Israel. Komisi itu mendapati bahwa para pemimpin Israel seperti Presiden Isaac Herzog, PM Benjamin Netanyahu, dan mantan Menhan Yoav Gallant telah “menghasut terjadinya genosida”.

Dalam kesimpulannya, komisi itu juga menyebut “niat genosida adalah satu-satunya kesimpulan yang masuk akal” dari pola dan tindakan otoritas serta militer Israel di Gaza.

“Sejak 7 Oktober 2023, Perdana Menteri [Benjamin] Netanyahu berjanji bakal melakukan ‘balas dendam besar’ ke ‘semua tempat di mana Hamas bersembunyi, kota terkutuk itu, akan kami jadikan puing’,” kata Pillay ke BBC.

“Frasa ‘kota terkutuk’ dalam pernyataan yang sama juga menyiratkan bahwa seluruh Gaza dianggap [Netanyahu] bersalah dan dijadikan target balas dendam. Ia juga menyebut warga Palestina harus ‘segera pergi karena kami akan beroperasi dengan keras di mana-mana’.”

Pillay menambahkan, “Perlu dua tahun buat kami [Komisi Penyelidik] mengumpulkan semua bukti dan memastikan faktanya Dan Konvensi Genosida baru bisa dipakai kalau tindakan-tindakan itu memang dilakukan dengan niat tersebut.”

Ia menyebut, tindakan para pemimpin politik dan militer Israel dapat “dihubungkan langsung ke negara Israel”,

Dengan demikian, terang Komisi Penyelidik PBB, Israel “bertanggung jawab atas kegagalan mencegah genosida, melakukan genosida, dan gagal menghukum pelakunya.”

Lebih lanjut, komisi itu juga memperingatkan negara lain untuk “mencegah dan menghukum kejahatan genosida” dengan segala cara yang ada. Kalau tidak, terang Komisi, negara-negara itu bisa dianggap ikut terlibat.

“Kami belum sejauh itu untuk menyebut pihak mana yang ikut bersekongkol atau terlibat genosida. Namun, itu bagian dari kerja kami yang masih berjalan. Nanti akan sampai ke sana,” kata Pillay.

Tudingan genosida terhadap Israel seperti disampaikan Komisi Penyelidik PBB bukan yang pertama. Sebelumnya, sejumlah organisasi HAM internasional, pakar independen PBB, serta akademisi juga menuding Israel telah melakukan genosida di Gaza.

Mahkamah Internasional (ICJ) juga sedang menggelar sidang kasus yang diajukan Afrika Selatan, menuduh militer Israel melakukan genosida.

Adapun Israel, seperti pernyataan yang sudah-sudah menyebut kasus itu “sama sekali tidak berdasar” dan dibangun di atas “klaim palsu dan bias”.

Mereka pun berkeras bahwa operasi militer yang dilakukan hanya ditujukan untuk melumpuhkan Hamas bukan warga Gaza. Mereka juga mengklaim para tentara telah mengikuti hukum internasional dan berusaha meminimalisasi jatuhnya korban sipil.

(nvc/nvc)

17/09/2025 09:23
Komisi PBB Tuding Israel Lakukan Genosida di Gaza

Jakarta –

Para penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tergabung dalam sebuah komisi penyelidikan, menuding Israel melakukan “genosida” di Gaza sebagai upaya untuk “menghancurkan rakyat Palestina di sana”.

Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB (COI) menemukan bahwa “genosida sedang terjadi di Gaza dan terus terjadi”, kata kepala komisi tersebut, Navi Pillay kepada AFP, Selasa (16/9/2025).

“Tanggung jawab berada di tangan negara Israel,” imbuhnya.

Komisi tersebut, yang bertugas menyelidiki situasi hak asasi manusia di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki, menerbitkan laporan terbarunya ini hampir dua tahun setelah perang meletus di Gaza menyusul serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel.

Hampir 65.000 orang telah tewas di Gaza sejak perang dimulai, menurut angka-angka dari Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai kelompok Hamas.

Sebagian besar warga Gaza telah mengungsi setidaknya sekali. Lebih banyak pengungsian massal saat ini berlangsung seiring Israel meningkatkan upaya untuk menguasai Kota Gaza, di mana PBB telah menyatakan bencana kelaparan besar-besaran.

Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB (COI) menyimpulkan bahwa otoritas dan pasukan Israel sejak Oktober 2023 telah melakukan “empat dari lima tindakan genosida” yang tercantum dalam Konvensi Genosida 1948.

Ini termasuk “membunuh para anggota kelompok, menyebabkan cedera fisik atau mental yang serius pada anggota kelompok, dengan sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang dirancang untuk mengakibatkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian, dan menerapkan tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok”.

Para penyelidik PBB mengatakan pernyataan eksplisit oleh otoritas sipil dan militer Israel beserta pola tindakan pasukan Israel “menunjukkan bahwa tindakan genosida dilakukan dengan niat untuk menghancurkan warga Palestina di Jalur Gaza sebagai sebuah kelompok”.

Laporan komisi tersebut menyimpulkan bahwa Presiden Israel Isaac Herzog, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant telah “menghasut terjadinya genosida dan bahwa otoritas Israel telah gagal mengambil tindakan terhadap mereka untuk menghukum hasutan ini”.

“Tanggung jawab atas kejahatan kekejaman ini berada di tangan otoritas Israel di eselon tertinggi,” ujar Pillay, 83 tahun, mantan hakim Afrika Selatan yang pernah memimpin pengadilan internasional untuk Rwanda dan juga menjabat sebagai kepala hak asasi manusia PBB.

Komisi ini bukanlah badan hukum, tetapi laporannya dapat memberikan tekanan diplomatik dan berfungsi untuk mengumpulkan bukti yang nantinya dapat digunakan oleh pengadilan.

Pillay mengatakan kepada AFP bahwa komisi tersebut bekerja sama dengan para jaksa International Criminal Court (ICC). “Kami telah berbagi ribuan informasi dengan mereka,” ujarnya.

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

16/09/2025 15:25
Presiden Herzog Peringatkan Israel Tidak Boleh Membakar Jembatan dengan Sekutu Regionalnya

JAKARTA – Ketika mitra-mitra Arab Israel berkumpul dengan negara-negara Timur Tengah lainnya di Doha untuk menyerukan tindakan terhadap Israel, Presiden Isaac Herzog menyerukan Israel untuk tidak mengabaikan hubungannya dengan sekutu-sekutu regionalnya.

Ada banyak negara, ujarnya pada upacara peringatan nasional untuk mendiang presiden dan perdana menteri Israel, “yang dengannya, di samping perbedaan pendapat — terkadang perbedaan pendapat yang sangat mendalam, dan bahkan posisi yang saya tolak keras — Israel memiliki hubungan yang luas dan signifikan dengan negara-negara ini, termasuk hubungan ekonomi yang penting,” katanya, dikutip dari The Times of Israel 15 September.

“Mereka adalah bagian dari dunia yang menghadap Barat di mana kita ingin tetap berada, dan di negara-negara ini juga terdapat dukungan publik yang besar dan penting bagi Israel, yang ingin mendengar suara kita,” jelas Herzog.

“Oleh karena itu, kita harus bertindak diplomatis dan dengan diplomasi publik, dengan tujuan dan tekad, tidak mengabaikan arena apa pun, berbicara dengan semua orang, dan bersikap proaktif. Kita tidak boleh meninggalkan hubungan kita. Kita tidak boleh membakar jembatan kita,” lanjutnya.

Presiden Herzog mengatakan, Israel tidak boleh “menerima isolasi yang ingin dipaksakan musuh-musuh kita kepada kita.”

Meskipun Herzog tidak menyebutkan namanya, sebuah sumber di kantornya mengatakan yang ia maksud terutama adalah Uni Emirat Arab.

Pada saat yang sama, ia mengakui “Israel belum pernah mengalami permusuhan seperti itu. Tentu saja tidak di arena yang paling strategis dan berpengaruh. Kebencian terhadap Israel sedang menampakkan diri dengan kekuatan penuh, memaksa kita untuk berdiri dan melawannya – dengan segala cara, di semua lini.”

Israel melancarkan serangan yang menargetkan petinggi Hamas di Doha, Qatar pekan lalu. Itu menuai kritik keras dari PBB, negara Arab dan Islam serta dunia internasional, termasuk Amerika Serikat.

Negara Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menggelar pertemuan pada Hari Minggu dan Senin untuk menyiapkan respons terhadap serangan itu.

Rancangan resolusi yang muncul dari pertemuan hari Minggu, yang dilihat oleh Reuters, tidak menyebutkan langkah diplomatik atau ekonomi apa pun terhadap Israel, tetapi memperingatkan itu mengancam normalisasi hubungan.

Kutipan dari rancangan resolusi yang dilihat oleh Reuters menyatakan, “serangan brutal Israel terhadap Qatar dan berlanjutnya tindakan permusuhan Israel, termasuk genosida, pembersihan etnis, kelaparan, pengepungan, aktivitas kolonisasi, dan kebijakan ekspansi, mengancam prospek perdamaian dan koeksistensi di kawasan tersebut.”

Tindakan-tindakan ini mengancam “segala yang telah dicapai dalam upaya normalisasi hubungan dengan Israel, termasuk perjanjian yang ada saat ini dan yang akan datang,” menurut rancangan tersebut, yang disusun oleh para menteri luar negeri yang bertemu menjelang KTT.

Diketahui, Abraham Accords yang menjadi jembatan upaya normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab ditandatangani oleh Bahrain, Uni Emirat Arab dan Israel pada 15 September 2020 di Washington DC, Amerika Serikat. Maroko menyusul Desember 2020 dan Sudan Januari 2021.

15/09/2025 23:51
Demonstran Pro Palestina Geruduk Pameran Alat Tempur di London Dihadiri Perusahaan Alutsista Israel

JAKARTA – Demonstran peduli kemanusiaan Palestina menggeruduk pameran besar alat tempur atau alutsista yang digelar di London, Inggris pada Selasa 9 September waktu setempat.

Polisi mengatakan sekitar 300 massa aksi mengibarkan bendera Palestina dan membentangkan poster berisi kritikan kepada negaranya.

Salah satunya bertuliskan: “Inggris: Hentikan mempersenjatai Israel. Hentikan Genosida Gaza.”

Inggris menolak kehadiran pejabat Pemerintah Israel dalam pembukaan pameran yang berlangsung selama empat hari tersebut akibat ketegangan dengan Israel terkait konflik di Gaza.

Meski demikian, acara itu tetap dihadiri sebanyak 51 perusahaan pertahanan Israel, termasuk produsen senjata besar Elbit.

Dalam pameran alutsista besar di Inggris itu, Israel menjadi kontingen terbesar kelima dalam pameran yang diselenggarakan di pusat pameran Excel London tersebut.

Juru bicara massa demonstran menuntut perusahaan-perusahaan alat tempur Israel diadili atas dugaan terhadap kejahatan kemanusiaan.

“Bukan justru diundang [dalam pameran alat tempur] untuk mengambil keuntungan dari kehancuran yang tak terbantahkan akibat perbuatan mereka di Gaza,” kata juru bicara Campaign Against Arms Trade, Emily Apple, dalam sebuah pernyataan.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Inggris mengumumkan pada akhir Agustus bahwa tidak ada delegasi pemerintah Israel yang diundang, dengan alasan “keputusan Israel untuk lebih meningkatkan operasi militernya di Gaza.”

Israel menyebut pengecualian para pejabatnya dari pameran Peralatan Pertahanan dan Keamanan Internasional (DSEI) sebagai “diskriminasi.”

Pada saat yang sama, Presiden Israel Isaac Herzog dijadwalkan berada di London pada hari ini untuk kunjungan resmi tiga hari.

10/09/2025 03:07
Proses Damai Menuju Negara Palestina Harus Segera Dimulai

Jakarta –

Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul memperingatkan, Israel menghadapi risiko isolasi internasional jika kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza tidak segera membaik. Peringatan itu disampaikannya usai melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Israel di Yerusalem.

“Dalam banyak hal, proses perdamaian di Timur Tengah berada di persimpangan jalan, dan pada akhirnya seluruh kawasan,” ujar Wadephul, Kamis (25/7), merujuk pada perdebatan di Uni Eropa terkait wacana penjatuhan sanksi terhadap Israel, serta bertambahnya jumlah negara-negara Eropa yang siap mengakui negara Palestina.

“Dengan adanya ancaman terbuka untuk menganeksasi Palestina dari sebagian elemen dalam pemerintahan Israel, semakin banyak negara — termasuk banyak di Eropa — kini bersiap untuk mengakui negara Palestina, bahkan tanpa didahului proses negosiasi,” kata Wadephul. “Karena itu, kawasan dan proses perdamaian Timur Tengah berada di titik kritis.”

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap arah kebijakan pemerintah Israel. Koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencakup dua partai sayap kanan ekstrem yang menyerukan penaklukan penuh Gaza , dan pendirian kembali permukiman Yahudi di wilayah tersebut. Dua menteri senior Israel pada hari Kamis juga menyatakan dukungan, untuk menganeksasi Tepi Barat yang saat ini diduduki Israel.

Teguran dari sekutu dekat

Di Yerusalem, Wadephul bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, serta Presiden Isaac Herzog.

Terkait situasi kelaparan di Gaza, Wadephul menyatakan betapa “situasinya benar-benar tidak dapat diterima dan harus segera berubah.” Dia menekankan perlunya “perbaikan mendasar bagi warga sipil di Jalur Gaza.”

Wadephul juga menyerukan gencatan senjata penuh, menilai jeda pertempuran harian tidak lagi memadai. “Sudah waktunya untuk mengakhiri perang ini,” tegasnya, dengan menyasar pernyataannya terutama kepada kelompok militan Palestina, Hamas.

Menteri luar negeri Jerman yang baru menjabat pada Mei lalu itu, dijadwalkan bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah pada Jumat (1/8), guna membahas meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Sebelumnya, Wadephul mendesak Israel untuk membuka akses darat dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Penyaluran bantuan dengan menggunakan truk , betapapun juga merupakan satu-satunya cara paling efektif untuk meringankan penderitaan di Gaza yang disebutnya “tak terbayangkan.”

“Hanya melalui jalur darat bantuan dapat mencapai warga dalam jumlah yang cukup,” ujarnya. “Karena itu saya mendesak pemerintah Israel agar mengizinkan PBB dan organisasi bantuan internasional untuk mengakses wilayah tersebut secara aman, serta mendistribusikan bantuan secara aman dan efektif.”

Wadephul tiba di Tel Aviv pada Kamis sore sebelum melanjutkan perjalanan ke Yerusalem.

Kematian di Gaza capai ‘tingkat yang tak terbayangkan’

Sebelum keberangkatannya, Wadephul menekankan bahwa Israel harus “segera memperbaiki situasi bencana di Jalur Gaza secara menyeluruh dan berkelanjutan.” Menurutnya, operasi militer teranyar telah menimbulkan kematian dan penderitaan pada “tingkat yang tak terbayangkan.”

Menurut otoritas kesehatan Gaza, jumlah korban jiwa dalam perang hampir dua tahun antara Israel dan kelompok militan Hamas telah melampaui 60.000 jiwa minggu ini. Jumlah warga sipil yang meninggal karena kelaparan dan malnutrisi terus meningkat.

Sementara itu, foto dan video anak-anak kelaparan yang berseliweran di dunia maya mengguncang opini publik global, dan memperkuat kritik terhadap Israel terkait blokade bantuan ke wilayah Palestina.

Wadephul menegaskan bahwa Jerman akan tetap mendukung Israel untuk memastikan Hamas membebaskan para sandera yang tersisa, termasuk warga negara Jerman.

Milisi Islam Palestina itu, menurutnya, harus dilucuti dan tak lagi dibiarkan berkuasa di wilayah Palestina. “Hamas tidak boleh lagi menjadi ancaman bagi Israel,” ujarnya.

Namun di saat yang sama, dia juga memperingatkan Israel, untuk tidak terus meningkatkan eskalasi konflik. “Jerman juga akan dipaksa untuk merespons langkah-langkah sepihak,” terhadap keutuhan wilayah Palestina, tandasnya.

“Jika langkah-langkah sepihak diambil, maka Jerman pun akan terdorong untuk merespons.”

Belum ada pengakuan negara Palestina

Wadephul menegaskan, saat ini Jerman belum mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina, dan bahwa solusi dua negara yang dinegosiasikan tetap menjadi satu-satunya jalan bagi kedua pihak untuk hidup dalam damai, aman, dan bermartabat. Menurutnya, bagi Jerman, “pengakuan negara Palestina lebih mungkin dilakukan di akhir proses perdamaian. Dan proses itu harus dimulai sekarang,” tambahnya, seperti dilansir kantor berita Jerman dpa.

Kanselir Friedrich Merz menyatakan, arah pembicaraan yang sedang berlangsung dapat memengaruhi keputusan Jerman terkait kemungkinan mendukung sanksi terhadap Israel, mitra dekatnya.

Berbeda dengan sejumlah negara lain, Jerman sejauh ini enggan menjatuhkan sanksi terhadap sekutunya itu. Namun Merz mengatakan bahwa pemerintah Jerman tetap membuka opsi untuk mengambil langkah terkait jika perlu.

Komisi Eropa sejauh ini telah merekomendasikan untuk menutup sebagian akses bagi Israel untuk menerima program pendanaan riset Horizon Europe. Belum jelas, apakah Jerman akan mendukung langkah tersebut.

Tekanan politik di dalam negeri

Sebelum keberangkatan Wadephul ke Tel Aviv, Partai Sosial Demokrat (SPD) – mitra koalisi junior dalam pemerintahan Merz – mendesak pemerintah agar menekan Israel untuk mengizinkan pengiriman bantuan ke Gaza melalui jalur darat.

Wakil ketua fraksi parlemen SPD, Siemtje Mller, mengatakan kepada stasiun ARD, harus ada “tekanan nyata” untuk mengakhiri penderitaan di Gaza. Mller, yang turut dalam rombongan Wadephul ke kawasan tersebut, juga menegaskan kembali posisi SPD bahwa pengiriman senjata yang digunakan untuk tindakan yang melanggar hukum internasional, seperti yang terjadi di Gaza, tidak boleh lagi diizinkan.

Franziska Brantner, ketua bersama Partai Hijau yang kini berada di kursi oposisi, juga menyatakan keinginannya agar Wadephul mendorong “dengan seluruh kekuatannya” bantuan kemanusiaan ke Gaza, pembebasan para sandera, serta dimulainya proses politik untuk mengakhiri perang.

Brantner menyebutkan, posisi Jerman yang kuat mendukung Israel, menjadi penghambat aksi kolektif di level Eropa, sebagaimana disampaikannya dalam wawancara dengan radio Jerman.

Editor: Agus Setiawan

Tonton juga video “Jerman Desak Israel Beri Bantuan ke Gaza” di sini:

(ita/ita)

01/08/2025 18:29
Keras! Belanda Nyatakan Tak Sudi Terima 2 Menteri Israel Ini, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Belanda secara resmi menyatakan dua menteri senior Israel sebagai persona non grata alias orang yang tak diinginkan, menyusul tudingan bahwa mereka menghasut kekerasan terhadap warga Palestina dan menyerukan pembersihan etnis di Gaza.

Hal ini jadi sebuah langkah diplomatik tegas yang menandai memburuknya hubungan antara Amsterdam dan Tel Aviv di tengah perang yang terus berkecamuk di wilayah tersebut.

Dalam sebuah surat kepada parlemen yang dirilis Senin (28/7/2025) malam waktu setempat, sebagaimana dilansir AFP, Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp menyatakan bahwa Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir telah “berulang kali menghasut kekerasan pemukim terhadap warga Palestina, mempromosikan perluasan pemukiman ilegal, dan menyerukan pembersihan etnis di Gaza.”

Deklarasi persona non grata ini menyusul upaya yang dilakukan Belanda pada bulan Juni lalu ketika mereka mendukung proposal Swedia di Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi terhadap kedua pejabat Israel tersebut. Namun, usulan itu gagal mendapat konsensus di antara negara-negara anggota UE.

Menanggapi keputusan Belanda, Smotrich menyebut para pemimpin Eropa telah “menyerah pada kebohongan Islam radikal yang tengah mengambil alih” dan pada “antisemitisme yang kian meningkat.” Dalam pernyataan di platform X, ia menegaskan penolakannya terhadap tudingan tersebut.

Sementara itu, Ben-Gvir juga mengeluarkan pernyataan keras. “Bahkan jika saya dilarang memasuki seluruh Eropa, saya akan terus bertindak untuk Israel,” tulisnya di X.

Ia juga menuduh Eropa bersikap hipokrit. “Di tempat di mana terorisme ditoleransi dan para teroris diterima dengan tangan terbuka, seorang menteri Yahudi dari Israel dianggap tidak diinginkan, para teroris bebas, dan orang-orang Yahudi diboikot.”

Dalam suratnya kepada parlemen, Menlu Veldkamp menegaskan bahwa tujuan utama Belanda adalah meringankan penderitaan penduduk di Gaza. Ia menyebut bahwa pengiriman bantuan melalui udara adalah metode yang mahal dan berisiko, sehingga pemerintahnya kini mencari alternatif melalui jalur darat.

“Ini sebabnya Belanda juga mengambil langkah untuk mendukung lebih lanjut pengiriman bantuan melalui darat,” ujarnya.

Adapun pengiriman bantuan udara ke Gaza kembali dilakukan pada Minggu lalu setelah Israel mengumumkan jeda kemanusiaan sementara di sejumlah wilayah Gaza yang dikepung. Namun, situasi di lapangan tetap sangat mengkhawatirkan.

Sekitar 2,4 juta warga Palestina di Gaza kini menghadapi ancaman kelaparan dan malnutrisi parah. Lembaga pemantau pangan global yang didukung PBB, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), pada Selasa menyatakan bahwa kelaparan kini sedang berlangsung di sebagian besar wilayah Gaza, dengan ambang batas bencana telah terlampaui dan lebih dari 20.000 anak telah dirawat karena malnutrisi akut sejak April.

Sebagai tanggapan atas krisis tersebut, Veldkamp mengatakan Belanda akan mendorong penangguhan bagian perdagangan dalam EU-Israel Association Agreement jika Israel gagal memenuhi kewajiban kemanusiaannya.

“Pemanggilan diplomatik ini juga akan digunakan untuk mengingatkan Israel agar mematuhi kewajibannya di bawah hukum humaniter internasional,” ujarnya.

Perdana Menteri Belanda Dick Schoof juga telah menyampaikan sikap resmi pemerintah setelah berbicara melalui sambungan telepon dengan Presiden Israel Isaac Herzog.

“Posisi pemerintah sangat jelas,” kata Schoof. “Warga Gaza harus segera mendapatkan akses yang tak terhalang, aman, dan langsung terhadap bantuan kemanusiaan.”

(luc/luc)

[Gambas:Video CNBC]

29/07/2025 21:10