Xcloud.id

Tag: Isa Rachmatarwata

  • Bahas Anggaran 2025, Bos Badan Gizi Nasional Ikut Rapat di DPR

    Bahas Anggaran 2025, Bos Badan Gizi Nasional Ikut Rapat di DPR

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana untuk pertama kalinya mengikuti rapat di DPR RI sejak dilantik 19 Agustus 2024. Kehadirannya dalam rangka membahas Rancangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2025 bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Pada siang hari ini kami mengundang Kepala Badan Gizi Nasional yang akan mendapatkan anggaran cukup signifikan, Bapak Dadan Hindayana,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam Rapat Panja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (10/9/2024).

    Selain Badan Gizi Nasional, hadir juga perwakilan dari kementerian/lembaga (K/L) yang mendapat anggaran cukup signifikan yakni POLRI, Kementerian Pertahanan, Mahkamah Agung, Kementerian Kesehatan, Kemendikbudristek, Kementerian Pertanian dan lainnya.

    Adapun total belanja pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp 2.701,4 triliun di 2025. Jumlah itu terdiri untuk belanja K/L Rp 1.160 triliun dan belanja non K/L Rp 1.541 triliun

    “Kebijakan belanjanya kita akan terus mendorong efisiensi belanja barang untuk operasional pemerintahan. Kita juga akan mencoba belanja lebih inklusif untuk bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak orang dan belanja modalnya mendukung mobilitas dan produktivitas dan subsidi dan perlindungan sosial tepat sasaran dan berkeadilan,” ucap Isa.

    Total belanja sebesar Rp 2.701,4 triliun itu terbagi ke dalam 11 fungsi. Rinciannya fungsi pelayanan umum Rp 829,9 triliun, fungsi pertahanan Rp 166,1 triliun, fungsi ketertiban dan keamanan Rp 209,8 triliun, fungsi ekonomi Rp 782,1 triliun, fungsi perlindungan lingkungan hidup Rp 11,3 triliun, fungsi perumahan dan fasilitas umum Rp 15,7 triliun, fungsi kesehatan Rp 114,9 triliun, fungsi pariwisata Rp 2,2 triliun, fungsi agama Rp 12,9 triliun, fungsi pendidikan Rp 285,9 triliun dan perlinsos Rp 270,6 triliun.

    Khusus Badan Gizi Nasional akan mendapatkan anggaran Rp 71 triliun. Anggaran tersebut untuk menjalankan program makan bergizi gratis, yang menjadi program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto.

    (aid/kil)

  • Anggarannya Nambah, Gaji-Tunjangan PNS Tahun Depan Naik?

    Anggarannya Nambah, Gaji-Tunjangan PNS Tahun Depan Naik?

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi anggaran belanja pegawai kementerian dan lembaga (K/L) yang meningkat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Peningkatan itu dinilai sesuatu yang normal.

    “Itu pertumbuhan normal itu, normal aja,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

    Dalam Buku Nota Keuangan Beserta RAPBN 2025, total belanja pegawai K/L tahun depan direncanakan Rp 513,22 triliun. Jumlah itu meningkat dibandingkan total belanja pegawai K/L 2024 senilai Rp 460,86 triliun.

    Jumlah itu terdiri dari belanja pegawai K/L dan belanja pegawai non K/L. Khusus belanja pegawai K/L untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja para aparatur negara, nilainya juga meningkat dari Rp 285,80 triliun di 2024 menjadi Rp 297,71 triliun di 2025.

    Kebijakan belanja pegawai pada tahun depan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas; serta melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional dan berintegritas.

    “Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi Aparatur Negara; dan memperhitungkan kebutuhan pegawai baru dengan menerapkan kebijakan new growth untuk pegawai non tenaga pendidikan dan non tenaga kesehatan, serta mendorong pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan,” imbuhnya.

    Anggaran Sudah Memperhitungkan Gaji PNS Naik

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyatakan APBN 2025 sudah didesain untuk kenaikan gaji ASN. Hanya saja keputusan kenaikannya akan diserahkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

    “Mengenai penyesuaian gaji dan sebagainya, itu APBN untuk 2025 sudah kita desain untuk siap apabila itu dilakukan. Tetapi keputusannya sesuai dengan komitmen antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu diserahkan kepada presiden baru,” kata Isa saat ditemui usai Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025 di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8).

    Sayangnya Isa tidak membeberkan berapa persen kenaikan gaji ASN yang disiapkan dalam RAPBN 2025. Termasuk kepastian waktu penyampaiannya ada di Prabowo.

    “Jadi kapannya, berapanya dan sebagainya itu nanti Pak Prabowo,” ujar Isa.

    Isa membeberkan bahwa pemerintah sekarang maupun pemerintah yang akan datang tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN termasuk TNI/Polri.

    “Yang penting adalah berbagai upaya tadi untuk meningkatkan produktivitas mereka, kemudian integritas mereka dan sebagainya,” ucap Isa.

    (aid/rrd)

  • BNPB Klaim Bantuan Rp8 Juta Jokowi ke Petani Diketahui Kemenkeu

    BNPB Klaim Bantuan Rp8 Juta Jokowi ke Petani Diketahui Kemenkeu

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bantuan Rp8 juta per hektare yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada petani Jawa Tengah sudah dapat restu Kementerian Keuangan.

    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bantuan langsung tunai (BLT) puso itu mulanya dari perintah langsung Presiden Jokowi.

    “Iya, setiap penggunaan anggaran harus melalui persetujuan Kementerian Keuangan,” kata pria yang akrab disapa Aam kepada CNNIndonesia.com, Rabu (24/1).

    “Mekanismenya dari perintah presiden, kemudian ditindaklanjuti dengan rapat tingkat menteri mengenai kondisi kerugian akibat bencana, dan pengusulan anggaran ke Kemenkeu. Tidak ada penggunaan anggaran yang tidak dikoordinasikan dengan Kemenkeu,” tegasnya.

    CNNIndonesia.com telah menghubungi Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata untuk menanyakan teknis penggunaan anggaran dan klaim BNPB tersebut. Namun, yang bersangkutan belum menjawab hingga berita ini tayang.

    Terpisah, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan bantuan secara simbolis di Grobogan, Jawa Tengah menyebut penyaluran tersebut akan diberikan via Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ia menegaskan tidak akan ada potongan kepada para petani penerima.

    Suharyanto mengatakan nominal bantuan tersebut tak berubah, tetap seperti yang pernah dibagikan Jokowi kepada kelompok petani di Pekalongan, Jawa Tengah pada Desember 2023 silam. Bahkan, kali ini Jokowi memperluas bantuan tersebut ke lima kabupaten/kota lain di Jateng, yakni Grobogan, Jepara, Demak, Pati, dan Kudus.

    Catatan BNPB menunjukkan 136 kabupaten dan kota di 20 provinsi terdampak gagal panen karena banjir sepanjang 2023. Total lahan terdampak ada 110.383 hektare dengan 54.442 hektare lahan mengalami puso.

    Lalu, pemerintah daerah terdampak mengusulkan luas lahan yang perlu diberikan BLT puso sebanyak 26.995 hektare dengan jumlah 35.500 petani. Khusus lahan di Jawa Tengah yang terdampak gagal panen ada 16.321 hektare dengan jumlah petani sebanyak 6.439 orang.

    Jika data usulan pemda yang dipakai, BNPB harus menggelontorkan Rp215,96 miliar demi memuluskan BLT puso yang dibagikan Jokowi. Ini akan diberikan kepada 35.500 petani yang terdampak banjir dan El Nino.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi mengklaim ide BLT puso ini muncul dari Kepala BNPB Suharyanto. Ia dan Suharyanto sepakat bahwa gagal panen yang dirasakan petani juga bagian dari bencana alam, sama seperti gempa bumi.

    “Pak Jenderal (Suharyanto) menyampaikan kepada saya ‘Pak, sama, sebetulnya bencana kena gempa sama kena banjir itu ya sama, bisa dibantu,’ oh oke bantu saja. Kayak gitu. Perintah langsung. Bantu,” katanya saat bertemu para petani di Grobogan, Jawa Tengah.

    “Wong kalau gempa rumahnya roboh atau retak aja dibantu sama BNPB. Ini sawah kena banjir sama kan penderitaannya kok ndak dibantu. Bantu,” tandas Jokowi.

    (skt/agt)