Xcloud.id

Tag: Isa Rachmatarwata

  • KPK Panggil Dirjen Bea Cukai di Kasus Rita Widyasari

    KPK Panggil Dirjen Bea Cukai di Kasus Rita Widyasari

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Askolani) di kasus mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

    Askolani (A) dijadwalkan untuk diperiksa oleh penyidik sebagai saksi pada kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang oleh Rita. 

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada Kav.4 Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama A, Direktur Jenderal Bea dan Cukai,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Jumat (20/12/2024).

    Dalam catatan Bisnis, ini bukan pertama kalinya eselon I Kemenkeu diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus Rita. Sebelumnya, pada Oktober 2024, lembaga antirasuah telah memeriksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata. 

    Pada keterangan terpisah, Tessa menyebut saat itu Isa diperiksa dalam kaitannya untuk mendalami soal penerimaan negara bukan pajak (PNBP) produksi batu bara di Kutai Kartanegara.  

    “Saksi dimintakan keterangannya terkait dengan PNBP dari Produksi Batubara di Kab. Kutai Kartanegara,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024). 

    Untuk diketahui, kasus Rita berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi olehnya dari perusahaan-perusahaan atas produksi batu bara per metric tonne. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pernah menjelaskan, KPK menduga adanya penerimaan gratifikasi oleh Rita saat menjabat Bupati terkait dengan produksi batu bara di daerahnya. 

    Kasusnya berbeda dengan suap izin pertambangan. Asep memaparkan, Rita diduga menerima jatah sekitar US$3,3 sampai dengan US$5 untuk per metrik ton produksi batu bara sejumlah perusahaan.

    “Kecil sih jumlahnya, jatahnya per metrik ton antara US$3,3 sampai US$5. Ini kan kalau US$5 dikalikan Rp15.000 [kurs rupiah per dolar], cuma Rp75.000. Tapi kan dikalikan metrik ton, ribuan bahkan jutaan bertahun-tahun sampai habis kegiatan pertambangan itu. Jadi ini terus-terusan,” kata Asep kepada wartawan beberapa waktu lalu.  

    Adapun KPK juga menduga ada praktik pencucian uang dari hasil korupsi Rita. Pada Mei 2024, KPK melakukan penggeledakan di Jakarta, Samarinda dan Kutai Kartanegara. Penggeledahan dilakukan pada sembilan kantor dan 19 rumah. 

    Hasilnya, penyidik menyita 72 mobil dan 32 motor; 6 tanah dan bangunan; uang Rp6,7 miliar dalam bentuk rupiah serta setara Rp2 miliar dalam bentuk dolar AS dan lainnya; serta barang bukti dokumen elektronik. 

  • Kuota LPG 3 Kg Jebol, Bahlil Tambah Kuota 200 Ribu Metrik Ton

    Kuota LPG 3 Kg Jebol, Bahlil Tambah Kuota 200 Ribu Metrik Ton

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan penyaluran LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi yang melebihi kuota. Saat ini penyaluran kuota LPG 3 kg sudah mencapai 103%.

    Terkait overkuota itu, Bahlil mengatakan sudah menyiapkan kuota tambahan 150-200 ribu metrik ton. Tambahan pasokan ini digunakan untuk menutupi kelebihan kuota sekaligus menjaga ketersediaan LPG 3 kg selama Natal dan Tahun Baru 2024/2025.

    “Ya kurang lebih sekitar 150-200 ribu metrik ton dan barangnya sudah ada. Jadi, nggak perlu dipersoalkan. (Pasokan buat Nataru) Aman,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2024).

    Lebih lanjut, penambahan kuota ini sudah dikoordinasikan dengan PT Pertamina (Persero), Kementerian Keuangan, serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan Bahlil juga sudah melapor ke Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, penambahan kuota ini tidak akan bertambah pada anggaran subsidi.

    “Jadi ada terjadi memang penambahan kuota. Tapi penambahan kuota ini tidak berdampak pada penambahan subsidi. Saya dengan Pak Simon (Direktur Utama Pertamina) sudah rapat dan sudah kami rapatkan dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Udah clear, dan saya juga sudah laporkan ke Bapak Presiden lewat ratas ya,” jelas Bahlil.

    Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri membeberkan progres penyaluran LPG 3 kg bersubsidi terkini. Dia mengatakan, penyaluran LPG 3 kg mencapai 103% dari kuota.

    “Untuk realisasi PSO yang sudah dijalankan hingga Desember ini, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk LPG memang ada kelebihan kurang lebih 3% over quota,” kata Simon saat konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

    Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membenarkan bahwa penyaluran LPG 3 kg bersubsidi telah melampaui kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Pihaknya mengaku akan terus memantau perkembangan ini sambil melihat ruang fiskal.

    Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan anggaran subsidi energi cukup fleksibel dengan LPG 3 kg, BBM dan listrik. Ia menyebut sejauh ini masih ada ruang untuk bermain dalam pagu itu.

    “Untuk LPG 3 kg subsidi, Pertamina mengatakan kuotanya sudah terlampaui. Memang kita lihat di sini volumenya sudah di atas 1,9% di atas pagu atau kuotanya ini,” kata Isa dalam konferensi pers APBN KiTA, Rabu (11/12/2024).

    “Apakah ada ruang fiskal? Secara keseluruhan pagu untuk subsidi kita cukup fleksibel antara LPG, BBM, listrik dan kita melihat sejauh ini masih ada ruang untuk kita bermain dalam pagu itu,” tambahnya.

    Lihat juga Video: Beli Elpiji 3 Kg Wajib Pakai KTP, Ini Kata Pemilik Pangkalan Gas

    (ara/ara)

  • Pemerintah Persiapkan Data Penerima BLT Subsidi, Berlaku Mulai 2025

    Pemerintah Persiapkan Data Penerima BLT Subsidi, Berlaku Mulai 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan masih mempersiapkan data bersama Badan Pusat Statistik/BPS terkait calon penerima subsidi BBM skema baru melalui BLT yang akan berlaku pada 2025. 

    Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menuturkan bersama BPS, pihaknya membentuk pusat data tunggal mengenai penduduk Indonesia sesuai dengan tingkat kemiskinannya. 

    Bukan hanya dengan BPS, pemerintah juga sedang memadankan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 

    “Itu yang sedang dicoba dikombinasikan seluruh datebase yang ada. Database yang dimiliki PLN dan Pertamina semua sedang dipadukan oleh BPS dan itu akan jadi dasar nanti BLT subsidi langsung dan lain sebagaianya,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (11/12/2024). 

    Mengacu Undang-Undang (UU) No. 62/2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, tercantum pemerintah akan melakukan program subsidi energi yang lebih tepat sasaran. 

    Pemerintah akan melaksanakan penguatan basis data dan pengawasan implementasinya mulai tahun depan atau 2025. 

    Meski demikian, pelaksanaan penyaluran subsidi dengan berbasis data pengguna akan dilakukan secara bertahap dengan kesiapan teknis, kondisi ekonomi, dan/atau daya beli masyarakat.

    Untuk tahun depan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana melakukan belanja subsidi energi, yakni BBM, LPG, dan listrik pada 2025 senilai Rp203,41 triliun atau naik 7,56% dari pagu 2024. 

    Besaran anggaran untuk belanja subsidi energi tersebut belum termasuk kompensasi energi senilai Rp190,89 triliun untuk 2025.

    Terdiri dari subsidi listrik yang naik dari Rp75,83 triliun dalam pagu 2024 menjadi Rp89,75 triliun untuk tahun depan. Kemudian subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) tercatat mencapai Rp26,66 triliun. Angka tersebut naik dari pagu 2024 yang senilai Rp25,82 triliun. 

    Sementara subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg justru terpantau turun pada tahun depan, dari Rp87,45 triliun menjadi Rp87 triliun. 

    Lain kesempatan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan terkait skema baru penyaluran BBM subsidi telah rampung. 

    Skema penyaluran BBM subsidi belakangan bakal berbentuk blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Adapun subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM. 

    “Menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang insya allah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas [rapat terbatas] dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan,” kata Bahlil usai menghadiri Rakornas Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

  • Subsidi BBM Jadi BLT Mulai Januari 2025, Data Ini Akan Jadi Acuan

    Subsidi BBM Jadi BLT Mulai Januari 2025, Data Ini Akan Jadi Acuan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan memastikan, data penyaluran subsidi BBM yang rencananya juga akan dialihkan sebagian menjadi bantuan langsung tunai atau BLT pada 2025 akan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Saat ini, BPS sedang kerja terutama untuk bikin data base tunggal mengenai penduduk Indonesia sesuai dengan tingkat kemiskinan dan sebagainya,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Isa mengatakan, data yang diramu BPS itu akan mengkombinasikan data base penduduk dari berbagai sumber, bulai dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, hingga data base PLN dan Pertamina.

    Meski begitu, Isa menekankan, hingga saat ini data itu masih diolah oleh BPS, sehingga belum ada detail dari jumlah peneriman hingga kebutuhan anggaran yang disediakan dari perubahan skema subsidi tersebut.

    “Itu akan jadi dasar nanti BLT, subsidi langsung, dan lain sebagainya. Ini sekarang sedang dikerjakan, ini mungkin ada penjelasannya lebih jelas di 2025,” ucap Isa.

    Sebagai informasi, Pemerintah akan mengambil keputusan dan mengumumkan skema baru penyaluran subsidi energi, baik Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik, pada awal 2025 mendatang.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, keputusan skema baru penyaluran subsidi energi ini akan diumumkan setelah Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto yang diperkirakan baru akan dilakukan pada 2025 mendatang.

    Bahlil menyebut, kajian metode pemberian subsidi pun sudah rampung.

    “Kalau ditanya tentang itu (subsidi BBM) menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang insya Allah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan. Yang jelas mencari jalan untuk kebaikan semua,” ungkapnya saat ditemui usai menghadiri Rapat Koordinasi Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    “2025, Insyaallah,” ungkap Bahlil saat ditanya kapan perkiraan ratas dan pengumumannya.

    (arj/haa)

  • Sri Mulyani-Cak Imin Kumpul di Kantor Bahlil Bahas BBM, Ini Hasilnya!

    Sri Mulyani-Cak Imin Kumpul di Kantor Bahlil Bahas BBM, Ini Hasilnya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tiba-tiba kumpul di kantor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Kedatangan mereka untuk membahas mengenai kebijakan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sri Mulyani hadir didampingi Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu.

    Berdasarkan informasi yang beredar, rapat itu telah digelar sejak pagi tadi, dan rencananya akan digelar konferensi pers bersama para menteri pada pukul 11.00 WIB. 

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, yang hadir dalam rapat tersebut diantaranya, Menkeu Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pemberdayaan Masyarakat Cak Imin, Menperin Agus Gumiwang, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wamen BUM Kartika Wirjoatmojo atau Tiko dan lainnya.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan tenggat waktu dua pekan kepada jajaran menterinya untuk untuk menyelesaikan skema baru pemberian subsidi.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, ada beberapa opsi diantaranya perubahan subsidi barang menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain itu juga ada skema blending subsidi yang langsung ke barang atau produk BBM-nya. “Akan diputuskan nanti di hari yang tepat dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana,” ungkap Menteri Bahlil dalam Konferensi Pers, Senin (4/11/2024).

    Bahlil menyatakan, andaikan terjadi subsidi BLT, kelak, kendaraan umum yang memakai plat kuning masih dipertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya.

    “Ini kan harusnya ada yang tepat sasaran ada yang tidak. yang tidak ini akan kita bentuk yang lain. Jadi subsidi tetap ada tapi berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang,” jelas Bahlil.

    Pemerintah juga terus melanjutkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 tahun 2014 mengenai BBM. Kelak, dalam revisi beleid itu akan diatur mengenai siapa yang berhak mengisi BBM subsidi.

    Bahlil menambahkan, revisi Perpres itu sedang berjalan. Untuk keputusannya, pihaknya masih mempertimbangkan mengenai inflasi dan pemerataan nilai ekonomi masyarakat.

    “Jadi harus betul hati-hati. Setelah ada aturan formulasi akan kita putuskan. Baik terima kasih,” jelas Bahlil.

    Sementara Liquefied Petroleum Gas (LPG), kata Bahlil tidak akan ada perubahan. “Kami sudah putuskan untuk LPG kami usulkan kepada Presiden untuk tidak dilakukan koreksi. Apa artinya? Untuk LPG masih berlaku untuk sampai saat ini. Itu yang akan kami usulkan karena ini terkait dengan UMKM, konsumsi rumah tangga,” jelas Bahlil.

    (mij/mij)

  • Pemerintahan Prabowo Gelontorkan Rp139,4 Triliun Demi Ketahanan Pangan

    Pemerintahan Prabowo Gelontorkan Rp139,4 Triliun Demi Ketahanan Pangan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, total anggaran untuk ketahanan pangan nasional pada tahun 2025 adalah sebesar Rp139,4 triliun. Adapun total anggaran ini, katanya, tersebar di Kementerian/Lembaga dan BUMN pangan yang berkaitan dengan ketahanan pangan nasional.

    Pria yang akrab disapa Zulhas mengatakan, karena anggaran ketahanan pangan saat ini masih tersebar, maka perlu disatukan melalui tim kerjasama yang kuat, sejalan dengan tujuan target pemerintahan Presiden Prabowo agar RI bisa swasembada pangan tahun 2028-2029.

    “Barusan kita rapat mengenai anggaran, dan ini rapat yang keempat kali. Memang (untuk ketahanan pangan) itu menyebar, baik kewenangan maupun anggarannya. Nah ini perlu disatukan di dalam satu tim kerjasama yang kuat untuk tujuan swasembada,” kata Zulhas kepada wartawan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    “Ternyata anggaran untuk ketahanan pangan tahun 2025 ini cukup besar, itu ada Rp139,4 triliun totalnya, tapi tersebar. Ada melalui Kementerian/Lembaga yang terkait ketahanan pangan, ada Kementan, ada KKP, ada Kementerian PU, Kementerian lainnya. BUMN pupuk Rp44 triliun misalnya,” imbuh dia.

    Selain menyebar di Kementerian/Lembaga dan BUMN yang berkaitan dengan pangan, Zulhas menyebut anggaran ketahanan pangan tahun 2025 juga mengalir melalui dana desa dan Pemerintah Daerah (Pemda), yakni sebesar Rp16,259 triliun untuk dana desa dan hampir Rp20 triliun melalui Pemda.

    “Harus peruntukannya untuk ketahanan pangan. Nah ini kita akan koordinasikan, nanti outputnya apa, apa yang akan dikerjakan harus betul-betul bisa terintegrasi dan terarah, sehingga target yang kita ingin capai, (yakni) swasembada pangan itu betul-betul bisa kita realisasikan,” ujarnya.

    Alokasi Anggaran Ketahanan Pangan

    Zulhas mengungkapkan, anggaran sebesar Rp139,4 triliun itu juga termasuk untuk program cetak sawah seluas 150 hektare (ha) dan intensifikasi lahan sawah 80 ribu ha, dengan total anggaran yang digelontorkan sebesar Rp15 triliun.

    Sementara untuk anggaran program makan bergizi gratis (MBG) yang akan resmi dimulai 2 Januari 2025 mendatang, katanya, di luar dari alokasi anggaran untuk ketahanan pangan sebesar Rp139,4 triliun.

    “Anggaran makan bergizi gratis Rp71 triliun. Tadi kita enggak membahas itu, tapi badan gizi itu dibagi beberapa. Badan gizi Rp71 triliun itu terdiri dari program pemenuhan gizi nasional Rp63.356.823.500.000, dan program pendukungan manajemennya itu Rp7.433.176.500.000. Tapi kalau anggaran makan bergizi beda, kalau ditambah dengan anggaran gizi lain lagi. Lebih besar lagi (jumlah besaran nilainya),” terang dia.

    Lebih lanjut, Zulhas menyampaikan, serangkaian kegiatan rapat koordinasi yang dilakukan pihaknya beberapa waktu ini, selaras untuk menyatukan langkah, program, irama, visi dan misi.

    “Sehingga semua jelas, pemerintah daerah dengan dana desa yang bantuan transfer ke daerah, kementerian dan lembaga terkait, kemudian juga instansi terkait, termasuk riset dan lain-lain,” ucapnya.

    Adapun rapat koordinasi yang dilakukan hari ini, turut dihadiri oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu Luky Alfirman, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Budi Sulistyo, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy, dan jajaran direksi Kementerian/Lembaga sektor pangan yang mewakili.

    (dce)

  • Bahas Anggaran 2025, Bos Badan Gizi Nasional Ikut Rapat di DPR

    Bahas Anggaran 2025, Bos Badan Gizi Nasional Ikut Rapat di DPR

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana untuk pertama kalinya mengikuti rapat di DPR RI sejak dilantik 19 Agustus 2024. Kehadirannya dalam rangka membahas Rancangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2025 bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Pada siang hari ini kami mengundang Kepala Badan Gizi Nasional yang akan mendapatkan anggaran cukup signifikan, Bapak Dadan Hindayana,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam Rapat Panja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (10/9/2024).

    Selain Badan Gizi Nasional, hadir juga perwakilan dari kementerian/lembaga (K/L) yang mendapat anggaran cukup signifikan yakni POLRI, Kementerian Pertahanan, Mahkamah Agung, Kementerian Kesehatan, Kemendikbudristek, Kementerian Pertanian dan lainnya.

    Adapun total belanja pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp 2.701,4 triliun di 2025. Jumlah itu terdiri untuk belanja K/L Rp 1.160 triliun dan belanja non K/L Rp 1.541 triliun

    “Kebijakan belanjanya kita akan terus mendorong efisiensi belanja barang untuk operasional pemerintahan. Kita juga akan mencoba belanja lebih inklusif untuk bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak orang dan belanja modalnya mendukung mobilitas dan produktivitas dan subsidi dan perlindungan sosial tepat sasaran dan berkeadilan,” ucap Isa.

    Total belanja sebesar Rp 2.701,4 triliun itu terbagi ke dalam 11 fungsi. Rinciannya fungsi pelayanan umum Rp 829,9 triliun, fungsi pertahanan Rp 166,1 triliun, fungsi ketertiban dan keamanan Rp 209,8 triliun, fungsi ekonomi Rp 782,1 triliun, fungsi perlindungan lingkungan hidup Rp 11,3 triliun, fungsi perumahan dan fasilitas umum Rp 15,7 triliun, fungsi kesehatan Rp 114,9 triliun, fungsi pariwisata Rp 2,2 triliun, fungsi agama Rp 12,9 triliun, fungsi pendidikan Rp 285,9 triliun dan perlinsos Rp 270,6 triliun.

    Khusus Badan Gizi Nasional akan mendapatkan anggaran Rp 71 triliun. Anggaran tersebut untuk menjalankan program makan bergizi gratis, yang menjadi program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto.

    (aid/kil)

  • Anggarannya Nambah, Gaji-Tunjangan PNS Tahun Depan Naik?

    Anggarannya Nambah, Gaji-Tunjangan PNS Tahun Depan Naik?

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi anggaran belanja pegawai kementerian dan lembaga (K/L) yang meningkat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Peningkatan itu dinilai sesuatu yang normal.

    “Itu pertumbuhan normal itu, normal aja,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

    Dalam Buku Nota Keuangan Beserta RAPBN 2025, total belanja pegawai K/L tahun depan direncanakan Rp 513,22 triliun. Jumlah itu meningkat dibandingkan total belanja pegawai K/L 2024 senilai Rp 460,86 triliun.

    Jumlah itu terdiri dari belanja pegawai K/L dan belanja pegawai non K/L. Khusus belanja pegawai K/L untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja para aparatur negara, nilainya juga meningkat dari Rp 285,80 triliun di 2024 menjadi Rp 297,71 triliun di 2025.

    Kebijakan belanja pegawai pada tahun depan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas; serta melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional dan berintegritas.

    “Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi Aparatur Negara; dan memperhitungkan kebutuhan pegawai baru dengan menerapkan kebijakan new growth untuk pegawai non tenaga pendidikan dan non tenaga kesehatan, serta mendorong pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan,” imbuhnya.

    Anggaran Sudah Memperhitungkan Gaji PNS Naik

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyatakan APBN 2025 sudah didesain untuk kenaikan gaji ASN. Hanya saja keputusan kenaikannya akan diserahkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

    “Mengenai penyesuaian gaji dan sebagainya, itu APBN untuk 2025 sudah kita desain untuk siap apabila itu dilakukan. Tetapi keputusannya sesuai dengan komitmen antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu diserahkan kepada presiden baru,” kata Isa saat ditemui usai Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025 di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8).

    Sayangnya Isa tidak membeberkan berapa persen kenaikan gaji ASN yang disiapkan dalam RAPBN 2025. Termasuk kepastian waktu penyampaiannya ada di Prabowo.

    “Jadi kapannya, berapanya dan sebagainya itu nanti Pak Prabowo,” ujar Isa.

    Isa membeberkan bahwa pemerintah sekarang maupun pemerintah yang akan datang tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN termasuk TNI/Polri.

    “Yang penting adalah berbagai upaya tadi untuk meningkatkan produktivitas mereka, kemudian integritas mereka dan sebagainya,” ucap Isa.

    (aid/rrd)

  • BNPB Klaim Bantuan Rp8 Juta Jokowi ke Petani Diketahui Kemenkeu

    BNPB Klaim Bantuan Rp8 Juta Jokowi ke Petani Diketahui Kemenkeu

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bantuan Rp8 juta per hektare yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada petani Jawa Tengah sudah dapat restu Kementerian Keuangan.

    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bantuan langsung tunai (BLT) puso itu mulanya dari perintah langsung Presiden Jokowi.

    “Iya, setiap penggunaan anggaran harus melalui persetujuan Kementerian Keuangan,” kata pria yang akrab disapa Aam kepada CNNIndonesia.com, Rabu (24/1).

    “Mekanismenya dari perintah presiden, kemudian ditindaklanjuti dengan rapat tingkat menteri mengenai kondisi kerugian akibat bencana, dan pengusulan anggaran ke Kemenkeu. Tidak ada penggunaan anggaran yang tidak dikoordinasikan dengan Kemenkeu,” tegasnya.

    CNNIndonesia.com telah menghubungi Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata untuk menanyakan teknis penggunaan anggaran dan klaim BNPB tersebut. Namun, yang bersangkutan belum menjawab hingga berita ini tayang.

    Terpisah, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan bantuan secara simbolis di Grobogan, Jawa Tengah menyebut penyaluran tersebut akan diberikan via Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ia menegaskan tidak akan ada potongan kepada para petani penerima.

    Suharyanto mengatakan nominal bantuan tersebut tak berubah, tetap seperti yang pernah dibagikan Jokowi kepada kelompok petani di Pekalongan, Jawa Tengah pada Desember 2023 silam. Bahkan, kali ini Jokowi memperluas bantuan tersebut ke lima kabupaten/kota lain di Jateng, yakni Grobogan, Jepara, Demak, Pati, dan Kudus.

    Catatan BNPB menunjukkan 136 kabupaten dan kota di 20 provinsi terdampak gagal panen karena banjir sepanjang 2023. Total lahan terdampak ada 110.383 hektare dengan 54.442 hektare lahan mengalami puso.

    Lalu, pemerintah daerah terdampak mengusulkan luas lahan yang perlu diberikan BLT puso sebanyak 26.995 hektare dengan jumlah 35.500 petani. Khusus lahan di Jawa Tengah yang terdampak gagal panen ada 16.321 hektare dengan jumlah petani sebanyak 6.439 orang.

    Jika data usulan pemda yang dipakai, BNPB harus menggelontorkan Rp215,96 miliar demi memuluskan BLT puso yang dibagikan Jokowi. Ini akan diberikan kepada 35.500 petani yang terdampak banjir dan El Nino.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi mengklaim ide BLT puso ini muncul dari Kepala BNPB Suharyanto. Ia dan Suharyanto sepakat bahwa gagal panen yang dirasakan petani juga bagian dari bencana alam, sama seperti gempa bumi.

    “Pak Jenderal (Suharyanto) menyampaikan kepada saya ‘Pak, sama, sebetulnya bencana kena gempa sama kena banjir itu ya sama, bisa dibantu,’ oh oke bantu saja. Kayak gitu. Perintah langsung. Bantu,” katanya saat bertemu para petani di Grobogan, Jawa Tengah.

    “Wong kalau gempa rumahnya roboh atau retak aja dibantu sama BNPB. Ini sawah kena banjir sama kan penderitaannya kok ndak dibantu. Bantu,” tandas Jokowi.

    (skt/agt)