Xcloud.id

Tag: Irwansyah

  • BMKG Deteksi 48 Titik Api Karhutla di Riau, Terbanyak di Rokan Hilir

    BMKG Deteksi 48 Titik Api Karhutla di Riau, Terbanyak di Rokan Hilir

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru mendeteksi 48 titik panas (hotspot) yang mengindikasikan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Riau.

    Dari total tersebut, jumlah terbanyak ditemukan di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dengan 41 titik hotspot.

    Kepala BMKG SSK II Pekanbaru, Irwansyah Nasution, melalui petugas prakirawan (forecaster on duty) Debby C, menyebutkan bahwa titik panas tersebar di enam kabupaten/kota di Riau, dengan dominasi terbesar di Rokan Hilir.

    “Total terdeteksi 48 hotspot karhutla, 41 di antaranya berada di Rokan Hilir,” ujar Debby, Jumat (18/7/2025).

    Ia memerinci, satu titik panas masing-masing terdeteksi di Kabupaten Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Kota Dumai. Sementara di Kabupaten Rokan Hulu terpantau tiga titik, dan sisanya di Rokan Hilir.

    Debby menambahkan, jarak pandang di sebagian besar wilayah berkisar antara 5 hingga 8 kilometer. Namun, di Kabupaten Indragiri Hulu, jarak pandang menurun drastis hingga hanya 600 meter akibat kabut.

    Sementara itu, kualitas udara di Kota Pekanbaru tercatat masih dalam kategori baik. Kondisi cuaca di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya dilaporkan cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat celsius.

  • Pengakuan Ade Armando Saat Ditunjuk Jadi Komisaris Anak Usaha PLN

    Pengakuan Ade Armando Saat Ditunjuk Jadi Komisaris Anak Usaha PLN

    Jakarta –

    Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando telah ditunjuk sebagai komisaris anak perusahaan PT PLN (Persero), PT PLN Nusantara Power (PLN NP). Ia mengatakan serah terima jabatan dilakukan pada Kamis (4/7/2025) di Kantor PLN NP.

    Ade mengatakan, dirinya dihubungi oleh PLN NP sehari sebelum acara serah terima jabatan. “Saya sudah memperoleh tugas sebagai Komisaris pada Kamis kemarin di kantor PLN NP,” terang Ade Armando kepada detikcom, Jumat (4/7/2025).

    Ade juga mengkonfirmasi daftar nama-nama direksi dan komisaris yang beredar di media sosial. Ia mengatakan sebetulnya telah mengetahui daftar nama tersebut.

    “Itu betul (Daftar nama direksi dan komisaris) ternyata memang benar dan saya sudah dapat daftar nama itu, tapi saya tidak berani respons karena saya tidak yakin asli atau tidak. Tapi pada hari Rabu lalu saya dikontak oleh PT PLN NP untuk serah terima jabatan pada Kamis kemarin,” katanya.

    Berikut susunan lengkap komisaris dan direksi PT PLN NP terbaru:

    Direksi

    Direktur Utama : Ruly Firmansyah
    Direktur Operasi Pembangkit Batubara: M. Irwansyah Putra sebagai Direktur
    Direktur Keuangan dan Manajemen: Teguh Widhi Harsono
    Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi: TB Ari Wibawa Mukti
    Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga: Dwi Hartono
    Direktur Operasi Pembangkit Gas: Komang Parmita

    Komisaris

    Komisaris Utama/Komisaris Independen: Edi Srimulyanti
    Komisaris: Ade Armando
    Komisaris: Suharyono
    Komisaris: M. Pradana Indraputra
    Komisaris: Adam Muhammad
    Komisaris: Muhammad Syafi’i

    (hns/hns)

  • Ade Armando Ditunjuk Jadi Komisaris Anak Usaha PLN

    Ade Armando Ditunjuk Jadi Komisaris Anak Usaha PLN

    Jakarta –

    Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando membenarkan bahwa dirinya ditunjuk sebagai komisaris anak perusahaan PT PLN (Persero) yakni PT PLN Nusantara Power (PLN NP). Ia mengatakan serah terima jabatan dilakukan pada Kamis, (4/7/2025) di Kantor PLN NP.

    Ade mengatakan, dirinya dihubungi oleh PLN NP pada Rabu, sebelum acara serah terima jabatan pada Kamis.

    “Saya sudah memperoleh tugas sebagai Komisaris pada Kamis kemarin di kantor PLN NP,” katanya saat dihubungi detikcom, Jumat (4/7/2025).

    Ade juga mengkonfirmasi terkait daftar nama-nama direksi dan komisaris yang beredar di media sosial. Ia mengatakan sebetulnya telah mengetahui daftar-daftar nama tersebut pada Kamis pekan lalu.

    “Itu betul (Daftar nama direksi dan komisaris) ternyata memang benar dan saya sudah dapat daftar nama itu, tapi saya tidak berani respon karena saya tidak yakin asli atau tidak. Tapi pada hari Rabu lalu saya dikontak oleh PT PLN NP untuk serah terima jabatan pada Kamis kemarin,” katanya.

    Berikut susunan lengkap komisaris dan direksi PT PLN NP terbaru:

    Direksi

    Direktur Utama : Ruly Firmansyah
    Direktur Operasi Pembangkit Batubara: M. Irwansyah Putra sebagai Direktur
    Direktur Keuangan dan Manajemen: Teguh Widhi Harsono
    Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi: TB Ari Wibawa Mukti
    Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga: Dwi Hartono
    Direktur Operasi Pembangkit Gas: Komang Parmita

    Komisaris

    Komisaris Utama/Komisaris Independen: Edi Srimulyanti
    Komisaris: Ade Armando
    Komisaris: Suharyono
    Komisaris: M. Pradana Indraputra
    Komisaris: Adam Muhammad
    Komisaris: Muhammad Syafi’i

    (acd/acd)

  • Kemenperin perkuat IKM fesyen dan otomotif lewat inkubator bisnis

    Kemenperin perkuat IKM fesyen dan otomotif lewat inkubator bisnis

    penguatan kapasitas SDM dan kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi dalam mewujudkan wirausaha industri yang mandiri, inovatif dan berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu produktivitas dan daya saing industri kecil menengah (IKM) fesyen dan otomotif agar konsisten menjadi penggerak perekonomian nasional, salah satunya melalui program inkubator bisnis.

    “Di era transformasi industri dan digitalisasi yang cepat, penguatan kapasitas SDM dan kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi dalam mewujudkan wirausaha industri yang mandiri, inovatif dan berkelanjutan. Sasaran ini juga berlaku untuk pengembangan para pelaku IKM dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu.

    Kemenperin mencatat potensi IKM di Indonesia, tercermin dari populasinya yang mencapai 4,19 juta unit usaha atau berkontribusi sebesar 99,7 persen dari total unit usaha industri di Indonesia, sehingga memberikan dampak yang luas bagi perekonomian nasional.

    Dengan populasi tersebut, IKM turut andil terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu sebanyak 65,52 persen dari total tenaga kerja industri nasional.

    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin Masrokhan menegaskan upaya akselerasi untuk menumbuhkan wirausaha industri baru, termasuk di sektor IKM, perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM yang kompeten dan sinergi antar lembaga.

    ”Oleh karena itu, kolaborasi lintas instansi, sektor dan daerah menjadi sangat krusial. Kolaborasi bukan hanya soal berbagi tugas, tetapi juga bertukar wawasan, menjalin kemitraan strategis, dan merancang masa depan industri Indonesia secara bersama,” jelasnya.

    Mengawali semester kedua tahun 2025, Balai Diklat Industri (BDI) Jakarta, satuan kerja di bawah naungan BPSDMI Kemenperin, telah menyelenggarakan ‘Kickoff” Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Jakarta Tahun 2025.

    Program inkubator bisnis yang dirancang khusus oleh BDI Jakarta ini untuk mengembangkan wirausaha industri di sektor fesyen, custom made, produk tekstil, aksesori otomotif, kerajinan logam dan batik.

    Dari 272 pendaftar yang berasal dari 14 daerah berbeda di seluruh Indonesia, nantinya terpilih enam wirausaha industri yang akan mendapatkan pendampingan intensif untuk mengembangkan bisnis.

    Asisten Deputi Inkubasi dan Digitalisasi Wirausaha, Kementerian UMKM Irwansyah Putra menyampaikan inkubator bisnis sebagai platform strategis yang mampu menyatukan jejaring dan menjadi aksi nyata untuk mencetak wirausaha yang tidak sekadar bertahan, tetapi mampu tumbuh dan naik kelas.

    “Bukan hanya soal peningkatan omzet, melainkan proses pembentukan karakter wirausaha yang tangguh dan berdaya saing, itu yang juga menjadi penting,” ujarnya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kenapa Ustaz Khalid Basalamah Diperiksa KPK? Nasional 25 Juni 2025

    Kenapa Ustaz Khalid Basalamah Diperiksa KPK? Nasional 25 Juni 2025

    Kenapa Ustaz Khalid Basalamah Diperiksa KPK?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pendakwah
    Ustaz Khalid Basalamah
    diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (23/6/2025). 
    Pendakwah dengan nama lengkap Khalid Zeed Basalamah ini digali keterangannya terkait kasus
    dugaan korupsi
    dalam penentuan kuota haji pada saat penyelenggaraan ibadah haji 2024 di Kementerian Agama (Kemenag).
    “Benar, yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji,” kata Juru Bicara
    KPK
    Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin.
    Budi mengatakan, Ustaz Khalid Basalamah kooperatif ketika memberikan keterangan yang diminta penyidik terkait perkara ini.
    “(Ustaz Khalid Basalamah) menyampaikan informasi dan pengetahuannya sehingga sangat membantu penyelidik,” ujarnya.
    Budi berharap sikap tersebut menjadi contoh semua pihak saat dimintai keterangan oleh penyidik agar penanganan perkara menjadi efektif.
    “Tentu ini penting juga bagi pihak-pihak lain untuk kemudian kooperatif dan menyampaikan informasi dan keterangan yang diketahui, supaya penanganan perkara yang terkait dengan haji ini dapat secara efektif dan bisa segera terang,” ucap dia.
    Saat ini, kasus yang terjadi di era kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut ini masih dalam tahap penyelidikan Komisi Antirasuah. Artinya, belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan KPK sejauh ini.
     
    Penyelenggaraan haji 2024 memang mendapatkan sorotan publik karena adanya sejumlah masalah yang terjadi. Bahkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara khusus membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikannya.
    Salah satu yang paling disorot waktu itu adalah adanya dugaan penyelewengan atau gratifikasi yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) terkait kuota haji khusus.
    Pasalnya, 3.503 jemaah haji khusus bisa langsung berangkat ke Tanah Suci pada tahun lalu. Padahal semestinya mereka mengantre hingga 2031, karena ada 167.000 jemaah haji yang masih menunggu untuk bisa mendapatkan antrean haji.
    Persoalan ini yang kemudian dikritisi Pansus Haji DPR RI.
    KPK sendiri memastikan akan mengusut persoalan ini setelah sebelumnya mendapatkan laporan.
    Namun, Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan.
    “Ya benar (Penyelidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kemenag),” kata Asep saat dikonfirmasi, Kamis (19/6/2025).
    Ustaz Khalid Basalamah merupakan kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan pada 1 Mei 1975.
    Ustaz Khalid Basalamah merupakan anak dari pendiri masjid dan pondok pesantren Addaraen di Makassar, Ustaz Zeed Abdullah Basalamah.
    Khalid Basalamah memperoleh gelar S1 dari Universitas Islam Madinah dan gelar magister dari Universitas Muslim Indonesia.
    Dalam dunia dakwah, Ustaz Khalid Basalamah diketahui kerap memberikan ceramah melalui video yang diunggah di kanal YouTube miliknya sejak tahun 2013.
    Dia setiap hari memberikan kajian melalui kanal YouTube-nya Khalid Basalamah Official.
    Namanya sempat diperbincangkan karena sempat menyatakan bahwa istrinya adalah seorang mualaf.
    Kemudian, sang istri memperbolehkannya untuk berpoligami tetapi sang Ustaz tidak memiliki niat untuk poligami.
    Ustaz Khalid Basalamah diketahui juga berteman dengan sejumlah pesohor di Tanah Air, seperti presenter serba bisa Raffi Ahmad dan aktor Irwansyah.
    Dia juga kerap tampil dalam sejumlah podcast artis dan memberikan kajian atau dakwah.
    Berdasarkan catatan Kompas.com, Ustaz Khalid Basalamah pernah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian serta diskriminasi ras dan etnis pada tahun 2022.
    Laporan itu dibuat pesohor Sandy Tumiwa dengan laporan polisi nomor LP/B/0069/II/2022/SPKT/BARESKRIM tanggal 17 Februari 2022.
    Dalam laporan itu, Khalid disangkakan Pasal 14 KUHP dan/atau Pasal 15 KUHP, serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 156 KUHP.
    Khalid dilaporkan karena pernyataannya di media sosial yang menyatakan kalau wayang dilarang oleh agama sehingga lebih baik dimusnahkan.
    “Menanggapi perihal ini saya (Sandy Tumiwa) yang bertujuan menempatkan suatu nilai kehidupan secara benar, baik sisi budaya dan sisi keyakinan. Yang sesungguhnya saling mengisi,” kata Sandy dalam keterangannya kepada awak media seperti dikutip Tribunnews pada 15 Februari 2022.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kenapa Ustaz Khalid Basalamah Diperiksa KPK? Nasional 25 Juni 2025

    3 Siapa Ustaz Khalid Basalamah yang Diperiksa KPK Terkait Kasus Kuota Haji? Nasional

    Siapa Ustaz Khalid Basalamah yang Dimintai Keterangan KPK Terkait Kasus Kuota Haji?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) meminta keterangan ustaz
    Khalid Basalamah
    terkait kasus dugaan korupsi penentuan
    kuota haji
    dalam penyelenggaraan haji 2024 di Kementerian Agama (Kemenag) pada Senin, 23 Juni 2025.
    Diketahui, KPK memang tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji di Kemenag pada 2024.
    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Khalid Basalamah kooperatif memberikan keterangan kepada penyelidik.
    “Tentu ini penting juga bagi pihak-pihak lain untuk kemudian kooperatif dan menyampaikan informasi serta keterangan yang diketahui,” ujar Budi, Senin.
    “Supaya penanganan perkara yang terkait dengan haji ini dapat secara efektif dan bisa segera terang,” ujarnya lagi.
    Terkait permintaan keterangan tersebut, ustaz Khalid Basalamah disebut bakal memberikan klarifikasi dalam program “Tanya Ustaz” yang bakal ditayangkan secara langsung di kanal YouTube Khalid Basalamah Official pada Rabu, 25 Juni 2025, pukul 18.30 WIB.
    Berikut adalah sosok ustaz Khalid Basalamah dirangkum
    Kompas.com
    dari berbagai sumber.
    Pemilik nama Khalid Zeed Basalamah ini adalah salah satu pendakwah terkenal di Tanah Air.
    Pria yang lahir pada 1 Mei 1975 ini merupakan anak dari pendiri masjid dan pondok pesantren Addaraen di Makassar, ustaz Zeed Abdullah Basalamah.
    Khalid Basalamah memeroleh gelar S1 dari Universitas Islam Madinah dan gelar magister dari Universitas Muslim Indonesia.
    Dalam dunia dakwah, ustaz Khalid Basalamah diketahui kerap memberikan ceramah melalui video yang diunggah di kanal YouTube miliknya sejak tahun 2013.
    Dia setiap hari memberikan kajian melalui kanal YouTube-nya Khalid Basalamah Official.
    Namanya sempat diperbincangkan karena sempat menyatakan bahwa istrinya adalah seorang mualaf.
    Kemudian, sang istri memperbolehkannya untuk berpoligami tetapi sang ustaz tidak memiliki niat untuk poligami.
    Ustaz Khalid Basalamah diketahui juga berteman dengan sejumlah pesohor di Tanah Air, seperti presenter serba bisa Raffi Ahmad dan aktor Irwansyah.
    Dia juga kerap tampil dalam sejumlah podcast artis dan memberikan kajian atau dakwah.
    Berdasarkan catatan
    Kompas.com
    , ustaz Khalid Basalamah pernah dilaporkan ke Bareskrim Polti atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian serta diskriminasi ras dan etnis pada tahun 2022.
    Laporan itu dibuat pesohor Sandy Tumiwa dengan laporan polisi nomor LP/B/0069/II/2022/SPKT/BARESKRIM tanggal 17 Februari 2022.
    Dalam laporan itu, Khalid disangkakan Pasal 14 KUHP dan/atau Pasal 15 KUHP, serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Disrkiminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 156 KUHP.
    Khalid dilaporkan karena pernyataannya di media sosial yang menyatakan kalau wayang dilarang oleh agama sehingga lebih baik dimusnahkan.
    “Menanggapi perihal ini saya (Sandy Tumiwa) yang bertujuan menempatkan suatu nilai kehidupan secara benar, baik sisi budaya dan sisi keyakinan. Yang sesunguhnya saling mengisi,” kata Sandy dalam keterangannya kepada awak media seperti dikutip Tribunnews pada 15 Februari 2022.
    Sebelumnya, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang mengusut kasus tersebut pada tahap penyelidikan
    Sementara itu, KPK pada tanggal 10 September 2024 mengungkapkan siap untuk mengusut dugaan gratifikasi terkait pengisian kuota haji khusus pada pelaksanaan Haji 2024.
    KPK menyatakan langkah tersebut penting agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dapat menghadirkan keadilan dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tanpa korupsi.
    Terkait kuota haji khusus dan penyelenggaraan ibadah haji 2024, diketahui telah dipersoalkan oleh DPR periode 2019-2024. Bahkan, telah dibentuk panitia khusus (Pansus) Haji.
    Persoalan bermula ketika Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 kuota haji kepada Indonesia. Saat itu, Kemenag mengklaim bahwa kuota dibagi 50:50 antara haji reguler dan haji khusus, atas perintah Arab Saudi.
    Namun, anggota Pansus Haji Marwan Jafar mengaku, mendapat informasi bahwa pemerintah Saudi tidak pernah mengatur soal pembagian kuota tersebut.
    Marwan juga menilai dapur katering tidak sesuai standar dan menduga adanya praktik patgulipat antara pihak katering dan Kemenag yang merugikan jemaah.
    Selain itu, persoalan lain yang muncul adalah dugaan adanya 3.503 jemaah haji khusus yang berangkat tanpa antre pada tahun lalu. Padahal, mestinya mereka baru berangkat tahun 2031.
    DPR pun menduga bahwa Kemenag lebih fokus pada keuntungan finansial, alih-alih penguatan pelayanan kepada jemaah.
    Usai memanggil berbagai pihak terkait, Pansus Haji akhirnya membuat rekomendasi terkait evaluasi penyelenggaraan haji 2024.
    Pertama, dibutuhkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta revisi UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
    Revisi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji yang ada di Arab Saudi.
    Kedua, perlunya sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji. Khususnya, dalam ibadah haji khusus termasuk pengalokasian kuota tambahan.
    “Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan dinformasikan secar terbuka kepada publik,” ujar Ketua Pansus Haji DPR, Nusron Wahid pada 30 September 2024.
    Ketiga, negara diminta memperkuat dan mengoptimalkan fungsi kontrol terkait pelaksanaan ibadah haji khusus.
    Keempat, Panitia Hak Angket Haji DPR RI mendorong penguatan peran lembaga pengawas internal pemerintah seperti Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama dan BPKP agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan Haji.
    Jika nantinya dibutuhkan tindak lanjut, menurut Nusron, dapat melibatkan dan bekerja sama dengan pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum.
    Terakhir, pansus mengharapkan pemerintah mendatang agar dalam mengisi posisi Menteri Agama dengan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengkoordinir, mengatur, dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sempat Kecewa Warungnya Dibongkar, Irwansyah Kini Dukung Dedi Mulyadi Bongkar Bangunan Liar Megapolitan 21 Juni 2025

    Sempat Kecewa Warungnya Dibongkar, Irwansyah Kini Dukung Dedi Mulyadi Bongkar Bangunan Liar Megapolitan 21 Juni 2025

    Sempat Kecewa Warungnya Dibongkar, Irwansyah Kini Dukung Dedi Mulyadi Bongkar Bangunan Liar
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Irwansyah (51) sempat kecewa terhadap Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    lantaran warung kopinya yang berdiri di atas bantaran saluran irigasi Kampung Gabus, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dibongkar pada Rabu (18/6/2025).
    Saking kecewanya, Irwansyah bahkan berjanji tidak akan lagi mencoblos Dedi seandainya mantan Bupati Purwakarta itu kembali maju pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Barat 2029.
    Namun, kekecewaan tersebut perlahan sirna usai Dedi menemui Irwansyah pada Jumat (20/6/2025).
    Bahkan, Irwansyah kini meminta Dedi untuk membongkar semua
    bangunan liar
    yang masih berdiri di atas bantaran saluran irigasi Kampung Gabus.
    Kekecewaan Irwansyah terhadap Dedi berawal dari langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi yang membongkar 50 bangunan liar di Jalan Kong Isah pada Rabu kemarin.
    Pembongkaran bangunan liar tersebut dilakukan atas perintah Dedi Mulyadi melalui Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
    Dari puluhan bangunan liar yang dibongkar, salah satunya adalah warung kopi milik Irwansyah. Irwansyah pun merasa dikhianati.
    “Enggak mau milih lagi (Dedi Mulyadi) saya, sudah kecewa. Saya rakyat kecil, jual kopi Rp 1.000-Rp 2.000, keuntungannya buat nafkahin anak saya, kalau begini kan saya mau makan dari mana, kerjaan susah,” ungkap Irwansyah, Rabu.
    Menurut dia, mayoritas pemilik bangunan liar di Kampung Gabus merupakan pemilih Dedi pada Pilkada Jawa Barat 2024.
    “Ya terserah pemerintah mau diganti ya syukur, kalau enggak ya sudah, saya ihklasin, paling Dedi Mulyadi satu periode,” kata Irwansyah.
    Irwansyah juga menyayangkan sikap Dedi yang tidak menyampaikan pemberitahuan rencana pembongkaran ketika berkunjung ke Kampung Gabus beberapa waktu lalu.
    Surat pemberitahuan pembongkaran justru baru diterima menjelang jadwal pelaksanaan pembongkaran.
    “Enggak dikasih tahu (saat Dedi Mulyadi berkunjung ke Kampung Gabus), cuma ngonten doang,” kata Irwansyah.
    Setelah tempat usahanya dibongkar, Irwansyah belum tahu akan kembali berdagang di lokasi mana.
    “Tahu, saya juga bingung mau usaha di mana, di pinggir jalan dibongkarin,” imbuh dia.
    Irwansyah juga mengaku bahwa warung kopinya dibangun di atas tanah warisan kakeknya yang tak lain Bupati Swatantra Tingkat II Bekasi periode 1958-1960, Nausan.
    Klaim garis keturunan dan kepemilikan tanah warisan itu menjadi dasar keyakinan Irwansyah untuk mendirikan bangunan di atas lahan yang kini dikelola oleh Perum Jasa Tirta (PJT), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola sumber daya air.
    “Ini tanah warisan engkong saya, Kong Haji Nausan, Bupati (ketiga) Bekasi. Itu ada makamnya di situ. Makanya saya berani bangun warung di sini, buat usaha,” ucap Irwansyah.
    Mendengar adanya kekecewaan dari warganya, Dedi langsung menemui Irwansyah dan sejumlah pemilik bangunan liar.
    Dedi menuturkan bahwa tidak ada persoalan antara dirinya dan Irwansyah.
    Sebaliknya, dalam pertemuan itu justru Irwansyah memintanya untuk membongkar semua bangunan liar yang masih berdiri di atas bantaran saluran irigasi Jalan Kong Isah.
    “Aman, sudah ketemu sama saya. Dia sekarang malah nyuruh saya bongkar semua,” kata Dedi Mulyadi di lokasi, Jumat.
    Selain itu, Dedi Mulyadi juga berjanji akan merenovasi makam kakek Irwansyah yang berjarak sekitar 20 meter dari lokasi warung yang dibongkar.
    “Saya akan merenovasi makam dari leluhurnya, saya akan merenovasi, tadi sudah sepakat, dan dia mau jualan lagi,” imbuh dia.
    Dedi juga mengatakan akan memberikan kompensasi bagi pemilik bangunan liar yang dibongkar.
    Untuk itu, ia meminta data lengkap mengenai jumlah pemilik bangunan liar.
    “Saya kan juga manusia, saya ngerti betul perasaan masyarakat, saya minta berapa sih yang digusur di sini, didata untuk segera ya kami berikan sesuatu yang membuat mereka bahagia,” ujar Dedi.
    Dedi menyatakan tetap memberikan kompensasi kendati para pemilik menyadari kesalahannya mendirikan bangunan liar di atas tanah negara.
    Bantuan ini diberikan setidaknya agar para pemilik bangunan bisa membuka usahanya kembali.
    “Minimal untuk modal mereka usaha berikutnya,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tuai Berbagai Penolakan Atas Kebijakannya, Dedi Mulyadi: Saya Siap Dibenci, Asal Tinggalkan Legasi untuk Rakyat Megapolitan 21 Juni 2025

    Tuai Berbagai Penolakan Atas Kebijakannya, Dedi Mulyadi: Saya Siap Dibenci, Asal Tinggalkan Legasi untuk Rakyat Megapolitan 21 Juni 2025

    Tuai Berbagai Penolakan Atas Kebijakannya, Dedi Mulyadi: Saya Siap Dibenci, Asal Tinggalkan Legasi untuk Rakyat
    Penulis

    KOMPAS.com –

    Gubernur Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat yang terus mendukung langkah-langkah
    kebijakan
    yang ia ambil, terutama yang menyangkut kepentingan jangka panjang.
    Dalam sebuah pernyataan terbarunya,
    Dedi
    mengakui berbagai keputusan yang diambilnya sebagai kepala daerah tidak selalu memuaskan semua pihak.
    Meski demikian, dirinya menegaskan, bahwa segala kebijakannya tetap berorientasi untuk kepentingan masyarakat luas.
    “Saya paham tidak semua kebijakan dan tindakan saya memuaskan semua orang. Pasti ada yang merasa terganggu atau dirugikan,” ujar Dedi dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya @
    dedimulyadi71
    , Jumat, (20/6/2025).
    “Tapi pemimpin itu harus mengambil keputusan untuk banyak orang. Jangan mengorbankan banyak orang hanya untuk melindungi sedikit orang. Itulah pemimpin,” lanjutnya.
    Dedi juga menyinggung situasi yang dihadapi sebelumnya, seperti maraknya tambang ilegal, kondisi infrastruktur jalan yang rusak, premanisme, hingga persoalan lingkungan seperti sampah dan kawasan kumuh.
    Dengan gaya bahasa metafora, Dedi menggambarkan bagaimana kebijakannya dalam menangani berbagai masalah tersebut justru menimbulkan keberatan dari sejumlah pihak.
    “Ketika kita membabat semak, pasti banyak tikus yang berlari, ular yang meronta, dan kecoa yang berteriak. Tapi semua itu harus dihadapi dan diselesaikan bersama,” ujar Dedi.
    Dedi turut menegaskan, bahwa ia tidak mencari popularitas semata. Ia lebih memilih untuk meninggalkan warisan yang bermakna dibandingkan dengan sekadar mendapat pujian sesaat.
    “Saya lebih memilih menjadi pemimpin yang dibenci tapi meninggalkan legasi, daripada dipuja tapi hanya meninggalkan harapan hampa,” tegasnya.
    Sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, sejumlah
    kebijakan Dedi Mulyadi
    kerap menimbulkan
    kontroversi
    dan perdebatan publik.
    Beberapa pihak juga kerap menyatakan ketidaksetujuannya atas kebijakan mantan Bupati Purwakarta tersebut, salah satu yang terbaru ialah Irwansyah (51), warga Kampung Gabus, Bekasi.
    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Irwansyah sempat kecewa terhadap Dedi Mulyadi karena warung kopinya di bantaran saluran irigasi Jalan Kong Isah, Kampung Gabus dibongkar Satpol PP.
    Ia mengaku sebagai rakyat kecil yang kehilangan mata pencaharian dan merasa warungnya berdiri di atas tanah warisan keluarganya.
    Irwansyah sendiri merupakan cucu dari Nausan, yang merupakan Bupati Swantatra Bekasi periode 1958-1960.
    Irwansyah juga menyayangkan Dedi Mulyadi yang tak langsung menyampaikan pemberitahuan akan dilakukan pembongkaran ketika berkunjung ke Kampung Gabus beberapa waktu lalu.
    Surat pemberitahuan pembongkaran justru diterima berdekatan dengan hari pelaksanaan pembongkaran, atau tak lama setelah Dedi Mulyadi berkunjung ke Kampung Gabus.
    Namun, situasi berubah setelah Dedi Mulyadi menemui Irwansyah pada Jumat (20/6/2025).
    Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan disertai canda tawa tersebut, Dedi Mulyadi dan Irwansyah tampak berbincang sembari berjalan di dalam klister.
    Usai pertemuan tersebut, Dedi Mulyadi mengaku dirinya tidak ada persoalan dengan Irwansyah.
    Sebaliknya, Dedi mengatakan, bahwa Irwansyah memintanya untuk membongkar seluruh bangunan liar yang masih berdiri di bantaran saluran irigasi Jalan Kong Isah.
    “Aman, sudah ketemu sama saya. Dia sekarang malah nyuruh saya bongkar semua,” kata Dedi kepada
    Kompas.com
    di lokasi.
    Dedi pun berjanji akan merenovasi makam leluhur Irwansyah dan mendukungnya untuk kembali berdagang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sempat Kecewa Warungnya Dibongkar, Irwansyah Kini Dukung Dedi Mulyadi Bongkar Bangunan Liar Megapolitan 21 Juni 2025

    4 Dedi Mulyadi Temui Warga yang Kesal Warung Dibongkar: Sekarang Nyuruh Bongkar Semua Megapolitan

    Dedi Mulyadi Temui Warga yang Kesal Warung Dibongkar: Sekarang Nyuruh Bongkar Semua
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Gubernur
    Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    langsung menemui
    Irwansyah
    (51), warga Kampung Gabus, Tambun Utara, Kabupaten
    Bekasi
    , pada Jumat (20/6/2025) sore.
    Irwansyah merupakan pria yang sempat berujar enggan memilih Dedi Mulyadi kembali pada pemilihan kepala daerah (pilkada) karena kesal warungnya dibongkar pada Rabu (18/6/2025).
    Dedi menemui Irwansyah dengan didampingi Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di salah satu klaster yang berada di samping lokasi bekas warung milik Irwansyah yang digusur.
    Dalam pertemuan ini, Dedi Mulyadi dan Irwansyah tampak berbincang sembari berjalan di dalam klaster.
    Di tengah perbincangan itu, Dedi Mulyadi dan Irwansyah berulang kali melepaskan tawa.
    Dedi Mulyadi juga sesekali merangkul pundak Irwansyah saat keduanya berjalan.
    Usai pertemuan tersebut, Dedi Mulyadi mengaku bahwa dirinya tidak ada persoalan dengan Irwansyah.
    Sebaliknya, dalam pertemuan itu justru Irwansyah memintanya untuk membongkar seluruh bangunan liar yang masih berdiri di bantaran saluran irigasi Jalan Kong Isah.
    “Aman, sudah ketemu sama saya. Dia sekarang malah nyuruh saya bongkar semua,” kata Dedi Mulyadi di lokasi, Jumat.
    Selain itu, Dedi Mulyadi juga berjanji akan merenovasi makam kakek Irwansyah, Nausan yang merupakan Bupati Swantatra Bekasi periode 1958-1960.
    Makam Nausan
    berjarak sekitar 20 meter dari lokasi bekas warung Irwansyah yang dibongkar Dedi Mulyadi.
    “Saya akan merenovasi makam dari leluhurnya, saya akan merenovasi, tadi sudah sepakat, dan dia mau jualan lagi,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, Irwansyah kecewa terhadap Dedi Mulyadi ketika warungnya dibongkar Satpol PP Kabupaten Bekasi pada Rabu kemarin.
    Atas pembongkaran tersebut, Irwansyah berharap Dedi Mulyadi memimpin Jawa Barat cukup satu periode.
    “Enggak mau milih lagi (Dedi Mulyadi) saya, sudah kecewa. Saya rakyat kecil, jual kopi Rp 1.000-Rp 2.000, keuntungannya buat nafkahin anak saya, kalau begini kan saya mau makan dari mana, kerjaan susah,” ungkap Irwansyah.
    Irwansyah mengeklaim, pemilik bangunan liar yang dibongkar di Kampung Gabus mayoritas pemilih Dedi Mulyadi.
    Ia tak menyangka setelah Dedi Mulyadi menjabat gubernur justru tempat usahanya dibongkar oleh sosok pilihannya sendiri.
    “Ya terserah pemerintah mau diganti ya syukur, kalau enggak ya sudah, saya ikhlasin, paling Dedi Mulyadi satu periode,” kata Irwansyah.
    Di sisi lain, Irwansyah juga menyayangkan Dedi Mulyadi yang tak langsung menyampaikan pemberitahuan akan dilakukan pembongkaran ketika berkunjung ke Kampung Gabus beberapa waktu.
    Surat pemberitahuan pembongkaran justru diterima berdekatan dengan hari pelaksanaan pembongkaran, atau tak lama setelah Dedi Mulyadi berkunjung ke Kampung Gabus.
    “Enggak dikasih tahu (saat Dedi Mulyadi berkunjung ke Kampung Gabus), cuma ngonten doang,” ungkap Irwansyah.
    Setelah tempat usahanya dibongkar, Irwansyah belum tahu akan kembali berdagang di lokasi mana.
    “Tahu, saya juga bingung mau usaha di mana, di pinggir jalan dibongkarin,” imbuh dia.
    Selain itu, Irwansyah juga mengaku sebagai cucu Nausan. Ia mengaku warung kopi miliknya dibangun di atas tanah warisan keluarganya.
    Namun, warung tersebut termasuk dalam deretan bangunan liar yang dibongkar oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi.
    “Ini tanah warisan engkong saya, Kong Haji Nausan Bupati (ketiga) Bekasi. Itu ada makamnya di situ. Makanya saya berani bangun warung di sini, buat usaha,” ucap Irwansyah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Kala Dedi Mulyadi Buat Kecewa Warga Gabus Usai Kunjungan Diganti Pembongkaran… Megapolitan

    3 Kala Dedi Mulyadi Buat Kecewa Warga Gabus Usai Kunjungan Diganti Pembongkaran… Megapolitan

    Kala Dedi Mulyadi Buat Kecewa Warga Gabus Usai Kunjungan Diganti Pembongkaran…
    Editor
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Kunjungan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    ke
    Kampung Gabus
    , Desa Srimukti, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, menyisakan kekecewaan untuk warga.
    Alih-alih membawa harapan, lawatan tersebut justru menjadi awal dari penggusuran 50 bangunan liar yang dihuni dan dimanfaatkan warga untuk tempat tinggal maupun usaha kecil.
    Rabu (18/6/2025), Satpol PP Kabupaten Bekasi membongkar bangunan-bangunan yang berdiri di sepanjang Jalan Kong Isah.
    Pembongkaran dilakukan karena bangunan tersebut menempati tanah milik Perum Jasa Tirta, BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya air.
    Pemerintah daerah menyebut kawasan itu akan dinormalisasi dan dibangun fasilitas oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat.
    “Setelah penertiban akan melaksanakan normalisasi dari Perum Jasa Tirta, dari SDA Jawa Barat juga sama akan dilakukan pembangunan, kita juga dari pemerintah daerah juga sama,” kata Kepala Bidang Trantib Satpol PP Kabupaten Bekasi, Ganda Sasmita, di lokasi.
    Pembongkaran ini merupakan perintah langsung Dedi Mulyadi, yang disampaikan melalui Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang usai kunjungannya ke lokasi.
    “Ini didasari dari kunjungan Pak Gubernur, kemudian meminta kepada Pak Bupati untuk menertibkan bangunan yang ada di Srimukti,” ujar Ganda.
    Namun di balik alasan penataan ruang dan pengelolaan irigasi, suara warga justru mengandung kekecewaan mendalam.
    Salah satunya datang dari Irwansyah (51), pemilik warung kopi yang turut dibongkar. Ia merasa dikhianati oleh sosok pemimpin yang dulu ia pilih.
    “Enggak mau milih lagi (Dedi Mulyadi) saya, sudah kecewa. Saya rakyat kecil, jual kopi Rp1.000–Rp2.000, keuntungannya buat nafkahin anak saya, kalau begini kan saya mau makan dari mana, kerjaan susah,” kata Irwansyah dengan nada getir.
    Irwansyah mengaku terkejut pembongkaran dilakukan hanya beberapa hari setelah Dedi Mulyadi datang berkunjung.
    Ia menyayangkan tidak adanya pemberitahuan langsung saat gubernur hadir di tengah warga.
    “Enggak dikasih tahu (saat Dedi Mulyadi berkunjung ke Kampung Gabus), cuma ngonten doang,” sindir Irwansyah.
    Ia juga mengklaim mayoritas warga yang bangunannya digusur adalah pendukung Dedi Mulyadi saat pemilihan lalu.
    Rasa kecewa itu pun membekas dalam harapan agar sang gubernur tidak melanjutkan masa jabatan lebih dari satu periode.
    “Ya terserah pemerintah mau diganti ya syukur, kalau enggak ya sudah, saya ihklasin, paling Dedi Mulyadi satu periode,” imbuhnya.
    Sementara itu, Camat Tambun Utara, Najmuddin, memberikan sedikit ruang harapan kepada warga.
    Menurutnya, warga tetap bisa berdagang di lokasi yang sebelumnya digunakan, asalkan tidak mendirikan bangunan permanen.
    “Kalau untuk berdagang selagi itu bermanfaat silakan saja, enggak dilarang. Yang enggak boleh itu dibangun bangunan permanen,” kata Najmuddin.
    (Reporter: Achmad Nasrudin Yahya | Editor: Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.