Tag: Irwandi

Dari Bingung Kerja, Irwandi Kini Mampu Kuliahkan Anak dan Bangun Rumah dari Berjualan Kelapa di Indralaya Regional 9 November 2025

Dari Bingung Kerja, Irwandi Kini Mampu Kuliahkan Anak dan Bangun Rumah dari Berjualan Kelapa di Indralaya
Tim Redaksi
OGAN ILIR, KOMPAS.com
– Irwandi, warga Kelurahan Indralaya Indah, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, telah menekuni usaha berjualan kelapa muda sejak tahun 2014. Usaha tersebut awalnya ia lakukan karena saat itu ia tidak memiliki pekerjaan tetap.
Irwandi bercerita, pada waktu itu ia yang sudah menikah dan memiliki tiga anak bingung harus bekerja apa karena tidak ada lowongan.
Namun, suatu hari, ia melihat penjual
kelapa muda
di Pasar
Indralaya
dan memutuskan mencoba berjualan.
“Langsung saja kelima kelapa muda itu saya beli seharga Rp 1.000 per butir dan saya bawa pulang,” kenangnya.
Sesampainya di rumah, ia menyiapkan peralatan dan mulai berjualan di pinggir jalan lintas Palembang–Indralaya.
“Saya masih teringat siapa yang membeli kelima dogan yang saya jual saat itu, pemilik Sekolah Lingua Prima Indralaya,” katanya.
Melihat peluang, ia mulai membeli kelapa muda langsung dari rumah-rumah warga yang memiliki pohon. Ia membayar orang untuk memanjat dengan upah Rp 500 per butir, ditambah ongkos antar sekitar Rp 45.000.
“Di tahun 2014 harga per butir masih Rp 1.500 di tempat, saya jual Rp 9.000 dengan tambahan es batu dan satu sachet kental manis,” katanya.
Kini usahanya berkembang. Dalam sehari Irwandi dapat menjual sekitar 80 hingga 100 butir kelapa muda dengan harga Rp 10.000 tanpa kental manis dan Rp 12.000 dengan kental manis. Omzet hariannya berkisar Rp 800.000 hingga Rp 1.000.000.
“Seminggu bisa mencapai 350 sampai 500 butir,” ujar Irwandi.
Selain kelapa muda, ia juga menjual empek-empek, model, tekwan, dan pada malam hari berjualan pecel lele.
Dari usahanya, kehidupan Irwandi membaik.
“Alhamdulillah, hasil dari berjualan kelapa muda bisa membiayai kuliah anak di Universitas Sriwijaya, membangun rumah untuk orangtua di kampung halaman, membeli tanah dan kendaraan,” katanya.
Irwandi mengaku tidak khawatir dengan banyaknya penjual kelapa muda lain di Ogan Ilir.
“Saya ini perintis jualan kelapa muda di Indralaya Ogan Ilir, banyak yang datang bertanya dan akhirnya berjualan kelapa muda juga. Tapi saya tidak khawatir sama sekali, saya percaya rejeki Tuhan yang mengatur,” katanya.
Ia berharap usahanya terus berkembang, meski hingga kini belum ada bantuan modal dari pemerintah.
“Belum ada bantuan modal dari pemerintah pak, saya belum pernah mengajukan bantuan modal, kalau pinjaman ke bank pernah sekali,” katanya.
Sementara itu, dua pelanggan, Heru Perkasa dan Ahmad Joko, mengaku senang menikmati kelapa muda di tempat Irwandi.
“Air kelapa mudanya segar dan manis, dan lokasinya adem,” ucap Heru.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/11/2025 16:39
Pakar Wanti-wanti Penerapan MinerbaOne, Soroti Keandalan Sistem

Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan sistem digital MinerbaOne dinilai merupakan langkah positif pemerintah dalam mempercepat proses perizinan sektor pertambangan mineral dan batu bara. Namun, kesiapan sistem dan sumber daya manusia agar kebijakan ini tidak justru menghambat.

Chairman Indonesia Mining Institute (IMI) Irwandi Arif mengatakan pada 2023 proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sempat terhambat karena sistem digitalisasi untuk mineral belum berjalan.

“Batu bara sudah terdigitalisasi, tetapi untuk mineral saat itu belum. Dari daerah ke pusat ada sekitar 4.000–5.000 pengajuan, dikurangi batu bara sekitar 900-an, jadi tetap banyak sekali,” ujar Irwandi dalam dalam agenda Bisnis Indonesia Forum bertajuk ‘Evaluasi & Dampak Kebijakan RKAB Digital, Selasa (21/10/2025).

Menurut dia, keterlambatan digitalisasi sempat membuat proses evaluasi RKAB dilakukan manual dan memakan waktu lama.

Bahkan, kala itu terdapat 29 parameter dalam matriks RKAB yang kemudian disederhanakan menjadi 5. Namun, karena keterlambatan penerbitan keputusan menteri, terjadi kekacauan administrasi.

Kini, seluruh proses sudah beralih ke sistem MinerbaOne yang terhubung ke berbagai kementerian dan lembaga. Meski demikian, sistem baru itu belum bebas dari kendala.

“Kalau proses digital berhenti di satu tahapan, perusahaan harus mengulang dari awal. Ini tentu menyulitkan dan seharusnya ada mekanisme kemudahan,” tuturnya.

Dia menilai, pemerintah perlu memastikan kesiapan sistem digital MinerbaOne, kemampuan SDM, dan jaminan kontinuitas operasional.

“Kalau delapan hari tidak ada persetujuan otomatis disetujui, itu hal positif. Tapi di daerah, tidak semua perusahaan siap dengan digitalisasi,” jelasnya.

Menurut dia, perbedaan kapasitas sistem antara pusat dan daerah dapat menimbulkan persoalan besar, baik bagi pelaku usaha maupun pemerintah. Padahal, salah satu prinsip utama pengelolaan Minerba adalah meningkatkan penerimaan negara dan mengontrol pasar.

“Tidak ada yang benar-benar bisa mengontrol pasar kecuali melalui produksi, dan itu pun bukan satu-satunya faktor. Contohnya, penurunan permintaan baja akibat perang global berdampak pada harga nikel,” jelasnya.

Lebih jauh, dia menilai sistem RKAB tiga tahun sebenarnya lebih ideal bagi perusahaan tambang karena memberikan ruang perencanaan jangka panjang.

“Tambang itu tidak bisa direncanakan tahunan. Dengan tiga tahun, perusahaan bisa membuat rencana investasi lebih stabil, sementara pemerintah tetap bisa melakukan evaluasi setiap tahun,” imbuhnya.

Selain membantu stabilitas investasi, sistem RKAB tiga tahun disebut mendukung prinsip tata kelola pertambangan yang baik, mulai dari eksplorasi, peningkatan pendapatan negara, hingga pengaturan aset dan investasi domestik.

“Sebaliknya, RKAB satu tahun memang memungkinkan penyesuaian produksi lebih cepat, tapi menambah beban administratif, baik bagi Ditjen Minerba maupun perusahaan,” ujarnya.

Dia menambahkan, banyak perusahaan kini harus menurunkan SDM hanya untuk mengisi sistem MinerbaOne. Pasalnya, dari ribuan pegawai, sebagian dialihkan untuk urusan administrasi digital.

“Ini jelas memengaruhi produktivitas tambang dan pada akhirnya produktivitas nasional,” tambahnya.

Meski kebijakan baru ini tujuannya baik, pemerintah perlu memperhitungkan dampak administratif dan kesiapan sistem.

“Koreksi dan pengawasan tetap bisa dilakukan dengan skema tiga tahun tanpa harus memberatkan industri,” pungkasnya.

21/10/2025 22:30
“Saya Enggak Mau Pulang”, Cerita Safara Temukan Rumah Kedua di Sekolah Rakyat Regional 20 Oktober 2025

“Saya Enggak Mau Pulang”, Cerita Safara Temukan Rumah Kedua di Sekolah Rakyat
Tim Redaksi
LOMBOK BARAT, KOMPAS.com
– Lebih dari tiga bulan lamanya, Lusiana Safara (13) bersekolah di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) di Sentra Paramita, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Selama belajar di Sekolah Rakyat dan tinggal di asrama, remaja yang bercita-cita menjadi guru IPA ini mengaku senang dan betah tinggal di asrama.
“Senang, saya enggak mau pulang, saya senang di sini karena ada Bu Guru,” kata Safara ditemui
Kompas.com
di SRMP Sentra Paramita.
Safara merupakan seorang piatu yang berasal dari Gerung, Kabupaten Lombok Barat.
Ibunya sudah meninggal, sedangkan ayahnya merantau ke Bali untuk mencari nafkah.
Sebelum masuk Sekolah Rakyat, sehari-hari Safara tinggal bersama nenek dan kakaknya yang sudah menikah.
Ia mengaku senang tinggal di asrama sekolah rakyat karena memiliki banyak teman.
Selain gratis, fasilitas di asrama dan sekolah rakyat juga lengkap.
Disediakan mulai dari makan, pakaian seragam, buku, dan kebutuhan pribadi siswa.
“Bagusan di sini ada kita dikasih laptop besok sama-sama satu, ada perpustakaan, ada lapangan bola,” kata Safara.
Di Sekolah Rakyat, Safara juga berkesempatan mengikuti lomba dongeng yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Hal yang sama juga dirasakan Muliyadi (13), siswa SRMP asal Kediri Lombok Barat yang berhasil masuk 20 besar dalam lomba Bahasa Inggris dan IPA di Kota Mataram.
Muliyadi mengaku senang bisa belajar dan tinggal di Sekolah Rakyat.
“Seru di sini, makan tiga kali sehari,” kata Muliyadi.
Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Sentra Paramita Lombok Barat ini merupakan angkatan pertama dengan jumlah 100 siswa.
Mayoritas siswa yang bersekolah di Sekolah Rakyat merupakan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kepala SRMP Lombok Barat, Satria Irwandi mengatakan, awal sekolah rakyat ini berdiri, banyak siswa siswi yang menangis karena harus tinggal di asrama dan berpisah dengan keluarganya.
“Pada saat pertama ya seperti biasa ada yang histeris nangis sekian orang nangis semua terutama cewek, hampir setengahnya menangis,” ujar Satria Irwandi.
Setelah melakukan evaluasi dan pendekatan serta membangun
bonding
antara guru dan siswa, para siswa akhirnya betah berada di asrama sekolah.
Kurikulum yang dipakai di sekolah rakyat ini sama dengan sekolah reguler dan menerapkan sistem
full day.
Selain itu, ada kegiatan asrama untuk peningkatan pendidikan karakter, kedisiplinan, bahasa asing dan kegiatan agama.
Pihaknya ingin anak-anak dari sekolah rakyat mampu bersaing dengan siswa lain dari sekolah negeri dan swasta.
“Banyak kegiatan saya ikutkan anak-anak untuk membangun kepercayaan diri, bahwa mereka bisa sejajar dengan orang lain,” kata Satria.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas presiden Prabowo Subianto, untuk memberikan akses pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga yang miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama gratis, jadi karena konsepnya asrama gratis makan ditanggung 3 kali sehari dan
snack
2 kali sehari, ada bed satu-satu, meja belajar kursi satu-satu, nanti laptop satu-satu,” kata Kepala Sentra Paramita Mataram, Arif Rohman.
Di dalam asrama juga terdapat kamar mandi dengan fasilitas wastafel, toilet duduk dan kamar mandi dengan
shower.
Seluruh kebutuhan sekolah, pakaian seragam dan kebutuhan pribadi para siswa disediakan oleh sekolah rakyat.
Arif Rohman mengatakan, dana untuk satu siswa di sekolah rakyat adalah Rp 48 juta per tahun.
Anak-anak lulusan sekolah rakyat ini nantinya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi pilihannya dengan bantuan pendidikan KIP kuliah ataupun bekerja.
“Anak-anak ini diubah jadi
zero to hero
agen-agen perubahan yang nanti bermanfaaat bagi keluarganya dan komunitas sekitarnya. Walaupun dari orang miskin tapi ini calon-calon pemimpin bangsa,” kata Arif.
Saat ini, ada lima rintisan sekolah rakyat yang ada di NTB.
Selain sekolah rakyat jenjang SMP di Sentra Paramita (100 siswa), ada juga sekolah rakyat jenjang SMA di Lombok Timur (125 siswa), sekolah rakyat jenjang SD di Gunung Sari (100 siswa) dan sekolah rakyat jenjang SD di Sumbawa (75 siswa).
Dalam waktu dekat akan dibangun Sekolah Rakyat yang bisa menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA dilengkapi lapangan sepakbola berstandar internasional di atas lahan 8-10 hektar di Kabupaten Lombok Utara (KLU).
Pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan sejumlah kepala daerah di NTB untuk menyediakan lahan guna pembangunan sekolah rakyat.
Jika lahan sudah tersedia, selanjutnya sekolah rakyat akan dibangun oleh kementerian PUPR.
“Kita perjuangkan ada 4 lagi di sini dengan kapasitas 1.000 (siswa) per satu sekolah, anggaran pembangunan untuk satu sekolah rakyat menelan Rp 300 miliar,” kata Arif.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/10/2025 22:36
Bakal Muncul ke Publik Jadi Pribadi Baru

GELORA.CO – Konten kreator, Ferry Irwandi mengungkap kabar terbaru mengenai politikus, Ahmad Sahroni.

Awalnya, Sahroni berencana tampil langsung untuk memberikan klarifikasi di hadapan publik, termasuk di podcast.

Namun, rencana itu urung dilaksanakan karena ada masalah yang menimpa keluarganya.

“Yang niatnya kita mau ngobrol langsung gitu ya mau di-podcast-in atau apapun gitu untuk menjelaskan duduk perkara, segala macam, ada yang terjadi sama keluarganya beliau dan dia bilang demi keselamatan keluarganya waktu itu terpaksa dia diam,” ungkap Ferry pada Selasa (30/9/2025) dikutip dari Instagramnya.

Ferry juga mengungkap keberadaan Sahroni kini.

Sahroni membantah bahwa dirinya berada di luar negeri saat aksi penjarahan itu terjadi.

Ia mengklarifikasi bahwa dirinya memang berada di Singapura, tetapi beberapa hari sebelum aksi penjarahan rumahnya terjadi.

Setelah itu, Sahroni sudah berada di Jakarta.

“Dia sempat ke luar negeri memang ke Singapura, tapi urusan kerjaan dan dua hari atau tiga hari sebelum aksi penjarahan itu dia udah di Jakarta,” katanya.

Kendati demikian, Sahroni melalui Ferry menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia.

Ia menegaskan tidak pernah berniat buruk atas ucapan maupun tindakan sebelumnya.

“Dia juga nitip maaf kepada masyarakat indonesia atas apa yang dia lakukan atau dia ucapkan enggak ada niat buruk, dan gua bilang kalau mau minta maaf langsung anda sendiri pak ke publik dan dia bilang dalam waktu dekat, dia mau muncul ke publik,” katanya.

Namun, untuk saat ini Sahroni masih fokus memulihkan kondisi keluarganya.

Ia berjanji akan segera muncul ke publik dengan pribadi yang baru.

“Tapi, untuk sekarang fokus memulihkan keadaan keluarganya dulu, orang-orang terdekatnya anak istrinya. dia nanti pasti akan muncul lagi di publik dan ingin menjadi pribadi yang berbeda lah sambil mengevaluasi apapun kesalahan dia di periode itu,” pungkasnya.

30/09/2025 23:05
Disebut Dalang Kerusuhan, Influencer Hera Lubis Laporkan Ferry Irwandi ke Polda Sumut

Liputan6.com, Medan – Hera Enica Lubis influencer aktif di platform X (Twitter), melaporkan CEO Malaka Project sekaligus konten kreator, Ferry Irwandi, ke Polda Sumut.

Laporan polisi itu dibuat Influencer Medan Hera Lubis pada Jumat, 26 September 2025 dengan Nomor: LP/B/1570/IX/2025/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA.

Kuasa hukum Hera, Fridolin Siahaan mengatakan, pihaknya melaporkan 2 akun media sosial, Instagram @irwandiferry dan kanal YouTube @ferryirwandi, yang diduga memuat konten merugikan kliennya.

“Kami melaporkan dua pasal terkait Undang-Undang ITE, fitnah maupun pencemaran nama baik. Dalam unggahan itu, akun klien kami disebut sebagai salah satu dalang kerusuhan demo pada 25 dan 26 Agustus lalu,” kata Fridolin usai membuat laporan di SPKT Polda Sumut.

Menurut Fridolin, tudingan itu sangat merugikan kliennya yang selama ini aktif menyuarakan opini di media sosial.

“Apa yang dimaksud dengan dalang itu? Kami juga tidak tahu. Yang jelas, tuduhan itu muncul di akun Instagram @irwandiferry maupun kanal YouTube @ferryirwandi. Apakah akun itu benar milik Ferry Irwandi atau tidak? Biarlah penyidik yang mendalami,” bebernya.

Diungkapkan Fridolin, pihaknya tidak melakukan somasi karena kasus ini termasuk pidana umum. Pihaknya langsung menempuh jalur hukum dengan membuat laporan polisi.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Direktorat Siber, dan laporan ini diterima untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.

Nama Ferry Irwandi juga sempat menjadi sorotan setelah TNI berencana melaporkannya atas dugaan pencemaran nama baik institusi. Namun rencana itu batal setelah adanya klarifikasi dan komunikasi yang berakhir damai.

Laporan dari Hera Lubis menambah daftar persoalan hukum yang menyeret nama Ferry. Kasus ini dipastikan akan ditangani Direktorat Siber Polda Sumut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

27/09/2025 09:45
TNI-Ferry Irwandi Tempuh Jalur Damai

GELORA.CO -Perselisihan antaran Markas Besar (Mabes) TNI dengan CEO Malaka Project Ferry Irwandi berakhir.

Mabes TNI membatalkan niat melaporkan CEO Malaka Project Ferry Irwandi terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ke kepolisian, setelah berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah menjelaskan, langkah ini dilakukan agar tidak ada lagi gejolak dan konflik di masyarakat dan menghindari adanya hoax yang dapat memecah belah bangsa.

“Menjaga dari disinformasi dan misinformasi yang bisa menimbulkan gejolak di masyarakat. TNI telah berkomunikasi dengan saudara Ferry Irwandi untuk saling meluruskan informasi yang salah, agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar, dan menjalani keseharian dengan tenang,” kata Freddy kepada wartawan, Minggu, 14 September 2025.

“Tekad kami satu ‘Sama-sama berjuang menjaga Indonesia tercinta’,” sambungnya.

Di sisi kain, Ferry mengaku permasalahannya dengan pihak TNI sudah selesai.

“Saya sudah dihubungi via telepon dengan Kapuspen TNI, Bapak Brigjen TNI Freddy Ardianzah. Terjadi dialog antara saya dan beliau, yang intinya ada banyak kesalahpahaman di antara situasi ini,” ujar Ferry.

“Beliau meminta maaf atas situasi yang terjadi kepada saya dan yang harus saya hadapi. Begitu juga sebaliknya, saya juga sudah meminta maaf atas situasi yang terjadi pada tubuh TNI saat ini,” sambung Ferry.

Seperti diketahui, kasus ini berawal ketika sejumlah jenderal di Mabes TNI mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Senin, 8 September 2025. Kedatangan mereka untuk berkonsultasi terkait dugaan pencemaran nama baik yang ditimbulkan leh kreator dan pendiri Malaka Project Ferry Irwandi.

Menurutnya, temuan itu berasal dari patroli siber yang dilakukan tim siber dari TNI

15/09/2025 09:56
Mabes TNI Ungkap Alasan Pilih Berdamai dan Batalkan Proses Hukum Ferry Irwandi ke Polisi

GELORA.CO – TNI batal memproses hukum CEO Malaka Project Ferry Irwandi ke pihak kepolisian soal dugaan pencemaran nama baik dan memilih berdamai.

Kapuspen TNI Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan alasannya yakni agar tidak ada lagi gejolak dan konflik di masyarakat.

Selain itu untuk menghindari adanya hoaks yang dapat memecah belah bangsa.

“Termasuk menjaga dari disinformasi dan misinformasi yang bisa menimbulkan gejolak di masyarakat,” kata Freddy kepada wartawan, Minggu (14/9/2025).

Freddy menambahkan pihaknya juga telah berkomunikasi secara langsung dengan Ferry Irwandi.

Hasil komunikasi, kata Freddy, kedua belah pihak sudah sepakat untuk saling meluruskan informasi yang tidak benar.

Freddy mengatakan hal itu sesuai dengan tekad TNI yakni sama-sama berjuang menjaga Indonesia.

“TNI telah berkomunikasi dengan saudara Ferry Irwandi untuk saling meluruskan informasi yang salah, agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar, dan menjalani keseharian dengan tenang,” tukasnya.

Diketahui bahwa kasus pencemaran nama baik TNI oleh Ferry Irwandi ramai usai tiga jenderal TNI mendatangi Polda Metro Jaya, Senin (8/9/2025) sore.

Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring datang bersama Danpuspom TNI, Kababinkum TNI dan Kapuspen TNI.

Kepada wartawan, Brigjen Juinta menyebut maksud kedatangannya untuk konsultasi dengan Polda Metro Jaya.

“Kehadiran kami di Polda Metro Jaya selain bersilauturahmi dengan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang ada di sini, kami juga tadi telah melakukan konsultasi dengan saudara-saudara kami di Polda Metro Jaya,” ucapnya.

Brigjen Juinta menuturkan dari hasil patri Siber TNI menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi.

Ferry Irwandi sendiri dikenal sebagai CEO Malaka Project dan Youtuber.

Belakang Ferry Irwandi kerap tampil menyuarakan 17+8 Tuntutan Rakyat.

“Saya ulangi, kami menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi,” imbuhnya.

Brigjen Juinta menambahkan atas dugaan tindak pidana tersebut TNI akan melakukan langkah-langkah hukum.

14/09/2025 22:27
Alasan TNI-Ferry Irwandi Saling Memaafkan, Kapuspen: Menjaga Persatuan

Bisnis.com, JAKARTA — Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) mengungkapkan alasan memilih saling memaafkan terkait dengan polemik CEO Malaka Project, Ferry Irwandi.

Kapuspen TNI, Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan bahwa sikap saling memaafkan itu diambil untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Betul [menjaga persatuan dan kesatuan bangsa],” kata Brigjen Freddy Ardianzah saat dikonfirmasi, Minggu (14/9/2025).

Dia menambahkan, alasan lainnya yakni berkaitan dengan menjaga disinformasi dan misinformasi yang bisa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Adapun Freddy juga mengungkap bahwa pihaknya telah berkomunikasi secara langsung dengan Ferry untuk saling meluruskan informasi terkait dengan polemik yang ada sebelumnya.

“TNI telah berkomunikasi dengan saudara Ferry Irwandi untuk saling meluruskan informasi yang salah, agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar dan menjalani keseharian dengan tenang,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ferry melalui akun Instagram pribadinya @irwandiferry menyatakan bahwa dirinya dan Freddy sempat berdialog lewat sambungan telepon pada Sabtu (13/9/2025).

Dari hasil dialog tersebut, Ferry dan Freddy sepakat telah terjadi kesalahpahaman di antara keduanya terkait dengan beberapa isu belakangan ini.

“Beliau meminta maaf atas situasi yang terjadi kepada saya dan yang harus saya hadapi, begitu juga sebaliknya, saya juga sudah meminta maaf atas situasi yang terjadi pada tubuh TNI saat ini,” tulis Ferry.

Ferry mengatakan bahwa masih banyak prajurit TNI yang mencintai Indonesia dan ingin melindungi warganya. Ferry juga memastikan bahwa pihak TNI tidak ada yang melanjutkan proses hukum kepada dirinya.

“Urusan saya dan TNI sudah selesai teman-teman,” ujarnya.

Namun demikian, Ferry meminta masyarakat sekaligus pendukungnya agar berfokus mengawal tuntutan terkait aksi demonstrasi, seperti menuntut agar warga yang ditangkap bisa dibebaskan.

“Seperti yang sudah saya sampaikan, masih banyak kenkawan kita yang ditangkap, masih ada yang hilang, masih ada yang belum mendapatkan keadilan. Mari saling jaga, jaga warga,” pungkasnya.

14/09/2025 12:54
Urusan dengan TNI Selesai, Begini Pesan Ferry Irwandi – Page 3

Dengan sudah adanya permintaan maaf dari kedua belah pihak tersebut. Ferry ingin agar saat ini bisa lebih fokus atas tuntutan serta kepada mereka yang masih dilakukan penahanan.

“Jadi kenkawan sudah tidak ada tindak lanjut hukum apapun kedepannya terhadap saya, saya terima kasih dukungan teman-teman semua, mari kita fokus ke tuntutan, kenkawan kita yang masih ditangkap dan teman-teman kita yang masih belum tahu nasibnya dimana,” tegasnya.

“Saling jaga! Jaga warga!,” pungkasnya.

Saat dikonfirmasi, Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardianzah membenarkan telah menelepon Ferry. Dia juga menyatakan persoalan yang terjadi telah diselesaikan dengan baik.

“Benar,” singkatnya.

14/09/2025 09:23
4 Polemik Ferry Irwandi dan TNI Berakhir Damai, Apa Akar Masalahnya? Megapolitan

Polemik Ferry Irwandi dan TNI Berakhir Damai, Apa Akar Masalahnya?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, menyatakan polemik dugaan pencemaran nama baik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah berakhir.
Ferry menyampaikan hal itu lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, @irwandiferry.
Ia mengaku sudah berbincang langsung dengan Brigadir Jenderal TNI (Marinir) Freddy Ardianzah untuk meluruskan persoalan yang sempat memanas.
“Yang intinya banyak ada banyak kesalahpahaman di antara situasi ini,” tulis Ferry seperti dikutip
Kompas.com
, Sabtu (13/9/2025).
Dalam pertemuan itu, Ferry dan Freddy saling menyampaikan permintaan maaf. Ferry menegaskan bahwa dirinya masih menaruh kepercayaan terhadap TNI sebagai institusi yang melindungi rakyat.
“Banyak prajurit yang memang sangat mencintai negara ini dan melindungi warga negaranya saat ini, saya masih percaya itu,” kata Ferry.
Ferry juga memastikan proses hukum terhadap dirinya tidak akan berlanjut. Menurut dia, perseteruan dengan TNI sudah selesai dan diselesaikan secara baik-baik.
“Urusan saya dengan TNI telah selesai, teman-teman,” ujarnya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk kembali fokus pada tuntutan yang lebih mendesak, termasuk pembebasan massa aksi yang ditangkap.
“Mari kita fokus ke tuntutan, kenkawan kita yang masih ditangkap dan teman-teman kita yang masih belum tahu nasibnya di mana,” tutur Ferry.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengonfirmasi telah ada komunikasi dengan Ferry.
“Benar (ada komunikasi),” ujar Freddy, saat dikonfirmasi, Sabtu (13/9/2025). Namun, Freddy enggan membongkar banyak apa yang dibahas dalam percakapan telepon dengan Ferry.
Sebelumnya, pada Senin (8/9/2025), empat perwira tinggi TNI mendatangi Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya untuk konsultasi hukum.
Mereka adalah Dansatsiber TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring, Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto, Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardianzah, dan Kababinkum TNI Laksda Farid Ma’ruf.
Kehadiran mereka dilatarbelakangi unggahan Ferry di media sosial yang dinilai mengandung unsur provokasi, fitnah, kebencian, serta framing negatif terhadap institusi TNI.
“Intinya, ada dugaan pernyataannya di ruang publik, baik melalui media sosial maupun wawancara, yang berisi upaya-upaya provokatif, fitnah, kebencian, serta disinformasi yang dimanipulasi dengan
framing
untuk menciptakan persepsi dan citra negatif,” kata Freddy saat itu.
Menurut Freddy, tindakan tersebut bukan hanya mendiskreditkan TNI, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan, memecah persatuan, serta mengadu domba masyarakat dengan aparat, termasuk antara TNI dan Polri.
Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus mengonfirmasi kedatangan para perwira TNI itu berkaitan dengan rencana pelaporan dugaan pencemaran nama baik.
Namun, Fian menegaskan, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), institusi tidak dapat menggunakan pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
“Kan menurut MK, institusi enggak bisa melaporkan, harus pribadi kalau pencemaran nama baik,” kata Fian.
(Penulis: Baharudin Al-Farisi, Shela Octavia)

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/09/2025 06:01