Tag: Irwan Sabri

  • Dua Kepala Daerah Pimpin DPC PDIP di Kaltara, Sinyal Konsolidasi Politik dari Perbatasan

    Dua Kepala Daerah Pimpin DPC PDIP di Kaltara, Sinyal Konsolidasi Politik dari Perbatasan

    TANJUNG SELOR — Dua kepala daerah di Kalimantan Utara (Kaltara) resmi memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setelah pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) serentak di seluruh wilayah Kaltara.

    Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu dan Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan hasil musyawarah partai tersebut menetapkan Irwan Sabri, Bupati Nunukan, sebagai Ketua DPC PDIP Nunukan menggantikan Lewi, serta Sabri, Wakil Bupati Tana Tidung, sebagai Ketua DPC PDIP Tana Tidung menggantikan Markus.

    Penunjukan dua kepala daerah aktif ini dinilai sebagai langkah strategis PDIP untuk memperkuat struktur partai dari tingkat daerah sekaligus memperkuat posisi politiknya di wilayah perbatasan.

    “Dengan terpilihnya para kepala daerah sebagai ketua DPC, PDIP menunjukkan keseriusan menyiapkan kepemimpinan politik yang memahami kebutuhan masyarakat secara langsung,” ujar Deddy Sitorus, Senin, 20 Oktober.

    Sementara itu, tiga daerah lain tidak mengalami perubahan kepemimpinan. Markus Juk tetap memimpin DPC Bulungan, Edi Patanan di Tarakan, dan Bilung Ajang di Malinau.

    Di tingkat provinsi, Albertus Stefanus Marianus kembali dipercaya sebagai Ketua DPD PDIP Kaltara.

    Deddy Sitorus, anggota Fraksi PDIP DPR ini mengungkapkan, Konferda dan Konfercab serentak di Kaltara menjadi yang kedua dilaksanakan PDIP setelah Provinsi Bali.

    Acara ini juga dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Puti Guntur Soekarno, dan Deddy Yevri Sitorus.

    “Ibu Megawati menekankan pentingnya kesadaran ekologis. Jangan biarkan hutan Kalimantan menjadi korban eksploitasi tanpa batas. Kader partai harus berani bersuara,” imbuhnya.

    Deddy Yevri Sitorus mengingatkan seluruh kader PDIP di Kaltara agar fokus pada persoalan mendasar masyarakat, terutama di bidang agraria.

    “Masalah tanah di Kaltara ini seperti bom waktu. Banyak rakyat kehilangan lahan karena kebijakan yang tidak berpihak. Kader PDI Perjuangan harus hadir di tengah rakyat, melakukan advokasi, dan memperjuangkan keadilan,” tegasnya.

    Selain regenerasi, PDIP juga memperkuat keterwakilan perempuan. Komposisi perempuan dalam struktur pengurus mencapai lebih dari 30 persen, melampaui batas minimal yang ditetapkan undang-undang.

    “Kami tidak sekadar formalitas, tapi ingin perempuan benar-benar terlibat dalam proses politik,” ujar Deddy Sitorus.

    “Restrukturisasi ini dinilai sebagai sinyal kuat kesiapan PDIP menghadapi tahun-tahun politik ke depan, dengan menempatkan kaum muda dan perempuan sebagai motor perubahan dalam tubuh partai,” tambah dia.

    Sementara itu, Ketua DPD PDIP Kaltara Albertus Stefanus Marianus menegaskan komitmen partai untuk memperkuat basis ideologis dan memperluas kerja politik hingga ke akar rumput.

    “Kami siap menjalankan amanah partai dengan semangat gotong royong, memastikan PDI Perjuangan tetap hadir untuk rakyat di perbatasan,” kata dia.

  • Cara Bupati Nunukan Atasi Stunting, Inisiasi Lomba Memancing Ikan hingga Pecahkan Rekor MURI
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        18 Oktober 2025

    Cara Bupati Nunukan Atasi Stunting, Inisiasi Lomba Memancing Ikan hingga Pecahkan Rekor MURI Regional 18 Oktober 2025

    Cara Bupati Nunukan Atasi Stunting, Inisiasi Lomba Memancing Ikan hingga Pecahkan Rekor MURI
    Tim Redaksi
    NUNUKAN, KOMPAS.com
    – Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, Irwan Sabri, mengakui bahwa salah satu tantangan besar dalam pemerintahannya adalah tingginya angka stunting.
    Mengacu pada data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPBGM), angka stunting di Kabupaten Nunukan pada tahun 2023 mencapai 30,5 persen, namun diproyeksikan turun menjadi 15,8 persen pada tahun 2024.
    Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi, Irwan menggelar acara lomba memancing pada Sabtu (18/10/2025) di Dermaga Penyeberangan Kapal Feri, Sei Jepun, Nunukan Selatan.
    Acara ini berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) lantaran partisipasi 180 grup pemancing dan total peserta lebih dari 1.200 orang.
    Pengamanan acara yang melibatkan jumlah peserta yang besar dan berlangsung di laut terbuka dilakukan secara terpadu oleh Lanal Nunukan, Satpol Airud, KSOP, Basarnas, dan BPBD.
    “Momentum lomba mancing ini diharapkan dapat menjadi edukasi yang menekankan pentingnya sinergisitas antarwarga,” ujar Irwan.
    Ia menambahkan, melalui lomba memancing, terdapat sejumlah tujuan yang ingin dicapai, antara lain mensosialisasikan pentingnya mengonsumsi ikan dan tanggung jawab menjaga ekosistem laut.
    Irwan berharap lomba memancing ini dapat memperkuat citra pemerintah daerah sebagai penggerak nilai edukatif dan sosial dalam masyarakat.
    “Kami berharap, melalui lomba mancing ini, secara tidak langsung kita dapat menggelorakan serta mengedukasi masyarakat untuk membudayakan gemar makan ikan sebagai sumber protein hewani yang berguna bagi keluarga, terutama dalam upaya mendukung pencegahan stunting di daerah ini,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri Bima Arya Pastikan Penyesuaian TKD Perhatikan Standar Pelayanan Minimal
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        4 Oktober 2025

    Wamendagri Bima Arya Pastikan Penyesuaian TKD Perhatikan Standar Pelayanan Minimal Nasional 4 Oktober 2025

    Wamendagri Bima Arya Pastikan Penyesuaian TKD Perhatikan Standar Pelayanan Minimal
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, penyesuaian transfer ke daerah (TKD) tetap memperhatikan tugas pemerintah daerah (pemda) dalam melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM).
    Pernyataan itu ia sampaikan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara), Jumat (3/10/2025).
    Dalam forum tersebut, Bima menyampaikan bahwa pemerintah pusat melakukan penyesuaian TKD dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas program, dan kebutuhan realokasi anggaran yang manfaatnya tetap dirasakan oleh pemda.
    Meski demikian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tetap mendengar berbagai pandangan dari kepala daerah tentang kondisi daerahnya sebagai bahan pertimbangan.
    Bima menyampaikan bahwa Kemendagri menghitung kemampuan fiskal setiap daerah saat melakukan penyesuaian TKD.
    Hal tersebut dinilai penting agar pemerintah pusat memahami jumlah anggaran yang dibutuhkan pemda untuk tetap bisa menjalankan SPM.
    “Kami menghitung lebih rinci lagi berapa yang dibutuhkan sebetulnya agar seluruh pemda itu tetap bisa menjalankan standar pelayanan minimal untuk program-program yang betul-betul dibutuhkan oleh warga,” jelas Bima dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (4/10/2025).
    Melalui kajian bersama, lanjut dia, Kemendagri dan Kementerian Keuangan sepakat untuk menambah dukungan TKD agar seluruh pemda tetap bisa menjalankan program wajib yang mendasar, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan.
    Namun, Bima menekankan bahwa tambahan itu baru mencakup kebutuhan dasar. Hingga kini, pemerintah pusat masih melakukan pemetaan lebih lanjut terhadap kebutuhan infrastruktur dan program strategis lain yang dapat disinergikan dengan pemda.
    “Jadi, pada intinya kami mendengar, merasakan, dan berkoordinasi intens dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa 2026 itu teman-teman di daerah tidak terlalu terdampak secara signifikan,” ucapnya.
    Selain menyoroti penyesuaian TKD, Bima juga menyampaikan empat arahan penting yang selama ini ditekankan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada pemda.
    Pertama
    , peningkatan optimalisasi belanja daerah.
    Kedua
    , mendorong inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
    Ketiga
    , pemanfaatan program strategis nasional untuk mendukung pertumbuhan di daerah.
    Keempat
    , peningkatan kemudahan berusaha sebagai langkah strategis mendorong iklim investasi.
    Sebagai informasi, forum tersebut juga dihadiri sejumlah anggota Komisi II DPR RI, antara lain Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Giri Ramanda N Kiemas, Azis Subekti, dan Ahmad Heryawan.
    Selain itu, hadir pula Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang, Wali Kota Tarakan Khairul, Bupati Nunukan Irwan Sabri, serta pejabat terkait lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kebakaran di Pedalaman Mansalong, Bupati Nunukan Segera Tetapkan Status Tanggap Darurat
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        14 September 2025

    Kebakaran di Pedalaman Mansalong, Bupati Nunukan Segera Tetapkan Status Tanggap Darurat Regional 14 September 2025

    Kebakaran di Pedalaman Mansalong, Bupati Nunukan Segera Tetapkan Status Tanggap Darurat
    Tim Redaksi
    NUNUKAN, KOMPAS.com
    – Bupati Nunukan, Irwan Sabri segera menetapkan status tanggap darurat untuk mengatasi persoalan kebakaran yang menghanguskan 40 rumah di Mansalong, Kecamatan Lumbis, Minggu (14/9/2025) dini hari.
    “Kami akan rapat untuk mengeluarkan SK tanggap darurat sehingga kita bisa mengalokasikan bantuan, baik sembako, bantuan perbaikan rumah, kebutuhan pakaian, dan lainnya,” ujarnya saat dikonfirmasi.
    Irwan Sabri mengucapkan keprihatinannya dan mendoakan supaya korban tetap tabah atas musibah yang dialaminya.
    Pemda sudah meminta Camat Lumbis memvalidasi jumlah bangunan yang terbakar, jumlah KK, dan bantuan apa saja yang harus segera disalurkan.
    Ia juga sudah meminta OPD teknis dan BPBD Nunukan untuk berkoordinasi dengan rekanan Pemda di wilayah Lumbis.
    “Sekiranya ada hal mendesak, seperti sembako dan kebutuhan lain, silakan ambil dulu di rekanan kita. Nanti Pemda yang bereskan,” ujarnya. 
    Ia juga segera melakukan rapat maraton untuk pencairan dana belanja tidak terduga guna mempercepat alokasi bantuan kepada para korban kebakaran.
    “Kita upayakan segera pencairan BTT untuk alokasi bantuan. Semua melalui proses, jadi butuh rapat dan pendataan sebelum dilakukan pencairan,” kata dia.
    Sebuah kebakaran hebat melanda pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, di Mansalong, Kecamatan Lumbis, Minggu (14/9/2025) sekitar pukul 03.00 Wita.
    Peristiwa ini menyebar cepat dengan banyak unggahan video dan foto di media sosial, sehingga meramaikan jagat maya Nunukan yang dipenuhi ucapan duka cita dan bela sungkawa.
    Pemadaman dibantu oleh Petugas Damkar Kabupaten Malinau.
    Dinas Pemadam Kebakaran Nunukan merilis bahwa 40 rumah menjadi korban amukan api, sedangkan nilai kerugian masih dalam proses penghitungan.
    Polisi juga masih menyelidiki dari mana sumber api berasal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkab Nunukan Sigap Respons Putusnya Jembatan di Krayan Barat 

    Pemkab Nunukan Sigap Respons Putusnya Jembatan di Krayan Barat 

    NUNUKAN – Ketua Komisi III Ryan Antoni bersama warga Wilayah Kurid (6 Desa) menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan, Irwan Sabri, atas respons cepatnya dalam menangani putusnya jembatan poros jalan Simpang Lembudud-Kurid di Kecamatan Krayan Barat. 

    Jembatan yang putus akibat banjir itu kini mulai dikerjakan atas perintah bupati meskipun bersifat darurat. 

    “Warga setempat sangat bersyukur atas perhatian pemerintah daerah. Warga juga berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dapat menganggarkan dana untuk pembangunan jembatan permanen atau setidaknya semi permanen di tahun depan,” kata Riyan, Selasa, 22 April.

    Ryan Antoni mengatakan jembatan yang rusak ini terjadi sejak Februari lalu sehingga aktifitas warga terhambat apalagi jembatan ini sudah lama tidak tersentuh perbaikan. 

    “Jembatan ini awalnya dibangun menggunakan kayu bulat oleh masyarakat itu strukturnya mulai rapuh dan membahayakan pengguna jalan,” katanya.

  • Cetak Sawah Rakyat 4.800 Hektar, Nunukan Targetkan Mandiri Pangan di Perbatasan RI–Malaysia
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        17 April 2025

    Cetak Sawah Rakyat 4.800 Hektar, Nunukan Targetkan Mandiri Pangan di Perbatasan RI–Malaysia Regional 17 April 2025

    Cetak Sawah Rakyat 4.800 Hektar, Nunukan Targetkan Mandiri Pangan di Perbatasan RI–Malaysia
    Tim Redaksi
    NUNUKAN, KOMPAS.com
    – Upaya mendukung ketahanan dan
    kemandirian pangan
    di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia terus digalakkan.
    Pemerintah Kabupaten
    Nunukan
    , Kalimantan Utara, menggencarkan program
    Cetak Sawah
    Rakyat (CSR) seluas 4.800 hektare sebagai bagian dari strategi tersebut.
    “Dalam upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan, Pemkab Nunukan menargetkan optimalisasi lahan seluas 4800 hektar,” ujar Kabid Pangan Dinas
    Ketahanan Pangan
    dan Pertanian (DKPP) Nunukan, Sambio, saat ditemui pada Rabu (16/4/2025).
    Lahan pertanian yang akan dioptimalkan tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Nunukan, Sebatik, Sembakung, Lumbis, dan Krayan. Menurut Sambio, optimalisasi ini penting guna menjaga ketersediaan pangan secara berkelanjutan.
    “Salah satu cara mendukung percepatan program
    cetak sawah
    rakyat, ya memberikan sarana prasarana yang dibutuhkan. Itu yang terus kita lakukan,” kata dia.
    Dalam upaya mendukung petani, Pemkab Nunukan juga telah menandatangani kontrak kerja sama dengan PT Bulog.
    Melalui kerja sama ini, Bulog akan membeli gabah hasil panen petani dan mengolahnya sesuai standar, sehingga beras yang dihasilkan bisa dikemas dan dijual sebagai produk premium.
    “Kita terus memperluas sawah-sawah yang tidur dan tidak aktif. Kita mencoba menggenjot hasil panen dari 4,5 ton per hektar sekali panen, menjadi 5,5 ton per hektar sekali panen. Insya Allah kalau program terlaksana, kita bisa surplus beras,” lanjutnya.
    Selama ini, kualitas beras lokal kurang bersaing karena hasil panennya patah-patah dan kecil setelah keluar dari mesin heler, meskipun varietas padinya sama dengan beras premium. Benih padi sendiri didatangkan dari Balai Besar Penelitian Padi Sukamandi.
    “Padahal jenis varietas padinya sama dengan kualitas yang dijual premium. Kita datangkan dari Balai Besar Penelitian Padi Sukamandi. Dengan kerja sama Bulog, kita akan menaikkan kualitasnya ke premium, yang tentunya menaikkan harga jual,” kata Sambio.
    Untuk meningkatkan semangat bertani, Pemkab Nunukan juga memberikan bantuan alsintan (alat dan mesin pertanian) secara intensif kepada masyarakat. Bantuan ini diutamakan untuk petani yang aktif menjaga dan mengolah lahannya, seperti warga Desa Binalawan di Sebatik.
    “Mereka menjadi contoh dalam bekerja keras. Mereka berumput laut, bersawah, dan bersawit,” ujar Bupati Nunukan, Irwan Sabri, di sela pemberian alsintan di Pulau Sebatik.
    Irwan mengapresiasi etos kerja masyarakat Binalawan yang mampu mengelola berbagai usaha tani secara bersamaan. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus memberikan dukungan berupa alsintan untuk mempercepat langkah menuju kemandirian pangan.
    “Bantuan Alsintan akan terus diberikan kepada masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah Nunukan untuk menuju ketahanan dan kemandirian pangan,” imbuhnya.
    Adapun bantuan alsintan yang disalurkan meliputi:
    Irwan Sabri juga menyoroti fakta bahwa Kabupaten Nunukan masih sangat bergantung pada pasokan kebutuhan pokok dari Sulawesi Selatan maupun dari Tawau, Malaysia. Hal ini dianggap sebagai tradisi yang perlu diubah.
    “Pemerintah daerah, seiring sejalan dengan program
    ketahanan pangan
    pemerintah pusat. Kita memiliki mimpi menjadi mandiri dalam hal pangan, dan memutus ketergantungan dengan wilayah lain. Insyaallah bisa tercapai dengan target lima tahun ke depan,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.