JK dan Agung Laksono Berebut Ketum PMI, Golkar: Itu Contoh yang Tidak Baik
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com –
Wakil Ketua Umum Partai Golkar
Idrus Marham
menilai kisruh dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai contoh yang tidak baik.
Perseteruan ini terjadi antara dua politikus senior Partai Golkar,
Jusuf Kalla
(JK) dan Agung Laksono, yang saling memperebutkan posisi Ketua Umum PMI.
“Menurut kami itu adalah contoh yang tidak baik, yang tidak boleh kita contoh, karena itu tidak mencerminkan nilai-nilai Partai Golkar,” ujar Idrus di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (10/12/2024).
Idrus menyarankan agar sesama kader Golkar, JK dan Agung Laksono, melakukan diskusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Ia menekankan bahwa perebutan posisi Ketua Umum PMI seharusnya tidak sampai melibatkan ranah hukum.
“Mestinya kalau sesama kader Partai Golkar, dari awal bicara lah dengan baik, jangan terjadi seperti itu, apalagi terjadi tuntut menuntut sampai kepada hukum,” ucapnya.
Lebih lanjut, Idrus menilai bahwa sikap JK dan Agung tidak patut dicontoh oleh generasi muda di Partai Golkar.
“Sekali lagi cara-cara seperti ini tidak mencerminkan nilai-nilai Partai Golkar dan tidak patut dicontoh oleh generasi-generasi pelanjut Partai Golkar,” tambahnya.
Kisruh ini bermula dari Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI yang digelar pada Minggu (8/12/2024) lalu.
Munas tersebut berujung pada kemunculan munas tandingan.
Hasil dari Munas ke-22 PMI menetapkan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029, terpilih secara aklamasi. Dengan demikian, JK telah memimpin lembaga ini selama empat periode.
Namun, di saat yang sama, muncul munas tandingan yang memenangkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum PMI.
Kisruh ini juga mendapat perhatian dari pemerintah dan DPR RI.
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta agar PMI dikelola oleh individu yang independen dan tidak terafiliasi dengan partai politik.
“Sebagai organisasi nirlaba,
nonprofit oriented
, seharusnya tidak dikelola oleh partai politik atau yang terafiliasi dengan parpol. Harusnya PMI dikelola oleh profesional yang independen,” kata Irma saat dikonfirmasi pada Selasa (10/12/2024).
Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pihaknya akan memediasi dualisme kepemimpinan di PMI setelah menerima struktur kepengurusan dari kedua kubu.
Menurutnya, mediasi adalah langkah yang lumrah dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan semacam ini.
“Semua yang kami lakukan di Kementerian Hukum sebelum ambil keputusan, terkait dualisme kepengurusan, terutama terkait perkumpulan, badan usaha, dan organisasi profesi, semua dilakukan dengan proses mediasi,” kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Irma Suryani Chaniago
-
/data/photo/2024/12/12/675ac848911d6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "JK dan Agung Laksono Berebut Ketum PMI, Golkar: Itu Contoh yang Tidak Baik")
JK dan Agung Laksono Berebut Ketum PMI, Golkar: Itu Contoh yang Tidak Baik
-
Irma Chaniago Puji Layanan ‘Lapor Mas Wapres’, Sindir Anies Bisanya Cuma Nyuruh
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, memuji langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan program Lapor Mas Wapres.
Irma menilai langkah tersebut sebagai terobosan baru yang menunjukkan komitmen langsung pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan di daerah.
“Nah kalau ini yang Gibran lakukan, menurut saya ini keren, wakil Presiden loh turun tangan langsung,” ujar Irma dikutip dari unggahan akun X @tham878 (14/11/2024).
Irma menyoroti pentingnya peran langsung pemimpin dalam menyelesaikan masalah.
“Waktu era SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) tidak turun tangan langsung Wakil Presidennya, anda apa lagi,” sebutnya.
Baginya, kritik yang dilontarkan terhadap program tersebut, termasuk yang menganggap langkah ini sebagai kemunduran, justru tidak berdasar.
“Gubenurnya gak turun, cuma nyuruh doang, yah gak selesai,” sentilnya.
Irma menegaskan bahwa program ini merupakan langkah maju yang membawa perubahan nyata.
“Kan yang memegang otoritas untuk menyelesaikan itu Gubernur, Presiden, Wakil Presiden, itu orang yang punya otoritas,” Irma menuturkan.
“Kalau ngomong cuma sama cecunguk-cecunguk di bawah, kasih laporan, mau anda kirim ke mana juga gak bakal selesai,” tambahnya.
Irma juga mengkritik efektivitas sistem pelaporan sebelumnya, dengan menyinggung kasus Wanda Hamidah yang menurutnya tidak berhasil diselesaikan.
“Anda bilang punya IT, punya tools yang begitu bagus, gak ada hasilnya. Kan gak ada hasil. Gak berubah kok, banyak tuh kasusnya Wanda Hamidah aja anda gak selesaikan. Itu di depan mata sahabat saya itu. Ngadu kok ke sana, ke TUGPP. Apa hasilnya, gaji gede gak ada hasil,” terangnya.
-
Video Momen Komisi IX DPR Tegur Dirut RSUP Hoesin Palembang
Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago tegur Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang. Lantaran susah dihubungi dan pelayanan RS lambat. Keluhan itu disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX dengan para Dirut RS Vertikal di DPR.
-
Politikus Nasdem Kritik Menteri Maruarar Gara-gara Tak Pasang Foto Gibran
Bisnis.com, JAKARTA — Politikus Nasdem Irma Suryani Chaniago mengkritik tindakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara yang hanya menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto saat paparan di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
Irma menyampaikan kritikan itu melalui platform TikTok dengan username @irmasuryanichaniago pada Selasa (12/11/2024). Dalam unggahannya, Irma berpendapat bahwa Ara blunder dan menciptakan kegaduhan. Menurutnya, program kerja presiden sama dengan program wakil presiden.
“Naif sekali bicara satu komando dengan cuma mau pajang satu foto! Kirain cerdas, eh ternyata cuma segitu doang kapasitasnya,” katanya.
Adapun, alasan Irma menyampaikan kritikan itu dikarenakan dia berpandangan bahwa visi misi presiden dan wakil presiden itu satu, tidak ada visi misi presiden dan visi misi wakil presiden. Karena, lanjut dia, yang dipilih rakyat itu pasangan presiden dan wakil presiden.
“Satu komando itu bukan berarti hanya satu foto, satu komando itu berarti hanya ada satu perintah, yaitu perintah presiden. Jadi nggak ada kaitan dengan hanya memasang satu foto demi ingin menyampaikan satu komando’,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, pada Rabu (13/11/2024).
Irma turut menjelaskan, satu komando dalam definisi dirinya adalah perintah yang hanya keluar dari satu orang. Dalam konteks di sini, menurutnya wakil presiden hanya boleh mengerjakan sesuatu jika ada persetujuan dari presiden.
“Definisi satu komando itu adalah perintah hanya keluar dari satu orang, tdk boleh ada matahari kembar! Wakil presiden hanya boleh mengerjakan sesuatu jika disetujui oleh presiden,” terangnya.
Irma menjelaskan urgensi kritikan ini perlu dilayangkan, karena banyak oknum yang ingin membenturkan tentang hubungan Presiden Prabowo dengan Presiden RI ke-7 Jokowi, dan ini masih belum berhenti sampai sekarang.
“Belum 100 hari kerja presiden kok sudah ada yang membuka ruang bagi oknum-oknum yang masih terus ingin membenturkan Prabowo-Gibran. Salah satunya melalui akun bodong fufufafa, nah kalau statement Ara tidak segera diluruskan, maka gorengan-gorengan tersebut akan makin meningkat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, saat kegiatan Rakornas yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri pekan lalu berlangsung, Ara menjadi salah satu pemateri untuk topik “Strategi Kebijakan berkaitan Perumahan Rakyat”. Dalam paparannya, Ara hanya memasang foto Presiden Prabowo saja, tidak ada foto Wapres Gibran.
“Gambarnya hanya satu, saya izin sama Pak Wapres gambarnya hanya Bapak Prabowo, karena kita satu komando, satu barisan, satu hati, dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju?” ujarnya di Sentul, Kamis (7/11/2024).