Tag: Irjen Sandi Nugroho

  • Eks Dirnarkoba Polda Metro Dipecat Imbas Kasus Pemerasan DWP

    Eks Dirnarkoba Polda Metro Dipecat Imbas Kasus Pemerasan DWP

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak dipecat usai geger kasus pemerasan polisi terhadap warga negara Malaysia di acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

    Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) itu diungkapkan oleh Komisioner Kompolnas M Choirul Anam berdasarkan hasil sidang pelanggaran kode etik dan profesi Polri (KEPP) yang dijalankan pada Selasa (31/12).

    “Dengan putusan PTDH untuk Direktur Narkoba,” kata Anam dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (1/1).

    Anam mengatakan sanksi yang sama juga diberikan kepada Kepala Unit Narkoba Polda Metro Jaya. Sementara itu, Kepala Subdirektorat Narkoba Polda Metro Jaya belum selesai menjalani sidang etik.

    “Untuk Kasubdit belum ada putusan karena diskors dan akan dilanjutkan pada hari Kamis besok,” kata Anam.

    Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri sebelumnya menggelar sidang pelanggaran kode etik terhadap 18 anggota polisi yang diduga terlibat kasus pemerasan terhadap sejumlah warga Malaysia penonton konser DWP.

    Sidang itu digelar pada Selasa (31/12) oleh Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) di Gedung TNCC Mabes Polri.

    Sebanyak 45 warga Malaysia diduga menjadi korban pemerasan saat menonton DWP 2024. Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim mengatakan barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan kepada WN Malaysia tersebut mencapai Rp2,5 miliar.

    CNNIndonesia.com telah menghubungi Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, dan Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko untuk meminta keterangan, namun belum mendapatkan respons.

    Donald sebelumnya juga sudah dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Donald dipindahkan ke posisi Analis Kebijakan Madya bidang Pembinaan Masyarakat Badan Pemeliharaan Keamanan (Binmas Baharkam Polri).

    Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mencopot 34 anggota dari satuan reserse narkoba buntut kasus pemerasan yang dilakukan kepada penonton DWP 2024 asal Malaysia.

    Mutasi terhadap Perwira Menengah (Pamen), Perwira Pertama (Pama) hingga Bintara itu tertuang dalam Surat Telegram ST/429/XII/KEP.2024 tanggal 25 Desember 2024.

    Dalam surat yang ditandatangani oleh Karo SDM Kombes Dwita Kumu Wardana itu mereka dimutasi ke Yanma Polda Metro Jaya dalam rangka pemeriksaan.

    Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim mengatakan total warga negara Malaysia yang menjadi korban dugaan pemerasan saat menonton DWP 2024 mencapai 45 orang.

    Abdul Karim mengatakan barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan kepada WN Malaysia oleh 18 polisi tersebut mencapai Rp2,5 miliar. Ia menambahkan saat ini para pelaku juga telah menjalani penempatan khusus (Patsus) di Propam Polri.

    Di sisi lain, Karim mengatakan saat ini pihaknya juga masih terus mendalami motif aksi pemerasan tersebut. Pasalnya hal itu dilakukan oleh anggota dari satuan kerja yang berbeda.

    (blq/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kapolri Copot Kapolres Solok Selatan, Buntut Kasus Polisi Tembak Mati Polisi? – Page 3

    Kapolri Copot Kapolres Solok Selatan, Buntut Kasus Polisi Tembak Mati Polisi? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi sejumlah jabatan di tubuh Polri. Salah satunya jabatan Kapolres Solok Selatan, yang anggotanya terlibat kasus penembakan terkait kasus tambang ilegal.

    Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/2776/XII/KEP./2024 tertanggal 29 Desember 2024. 

    AKBP Arief Mukti Surya Adhi Sabhara yang sebelumnya Kapolres Solok Selatan dicopot dan ditugaskan menjadi Pamen Stamaops Polri. 

    Sementara jabatan yang ditinggalkan yakni Kapolres Solok Selatan kini diemban AKBP M Faisal Perdana, yang sebelumnya Anjak Muda Bidang Propam Polda Sumbar.

    Sebagai informasi, Polri sebelumya telah memecat Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar, pelaku yang menembak mati rekannya yakni Kasat Reskrim AKP Ulil Ryanto Anshari. Hal itu berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar hari ini, Selasa (26/11/2024).

    “Sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” tutur Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

    Sidang KKEP memutuskan AKP Dadang Iskandar terbukti bersalah dan melakukan perbuatan tercela dalam kasus polisi tembak polisi itu. Atas putusan tersebut, AKP Dadang Iskandar tidak mengajukan banding.

     

  • 40 Ribu Lebih Tiket Kereta Api Ludes Terjual saat Hari Libur Perayaan Natal 2024 – Halaman all

    40 Ribu Lebih Tiket Kereta Api Ludes Terjual saat Hari Libur Perayaan Natal 2024 – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT KAI (Persero) Daop 1 Jakarta menyebut jumlah penumpang yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Jakarta masih tinggi pada saat Hari Raya Natal 2024.

    Tercatat, ada lebih dari 40 ribu tiket kereta api yang sudah habiz terjual pada Rabu (25/12/2024).

    “Untuk keberangkatan hari ini, Rabu (25/12) yang berangkat sebanyak 40.854 penumpang,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko dalam keterangannya, Rabu.

    Dari total tiket yang terjual, Ixfan mengatakan 14.824 tiket terjual kepada penumpang yang berangkat dari Stasiun Gambir. Sedangkan, 26.030 sisanya berangkat dari Stasiun Pasar Senen.

    Ixfan melanjutkan, secara total selama Nataru 2024/2025, PT KAI menyediakan sebanyak 821.972 tempat duduk. Stasiun gambir 358.358 seat dan Pasar Senen 463.614 seat. 

    “Dari kapasitas seat/tempat duduk yang disediakan, sampai dengan hari ini Rabu (25/12) telah terjual sebanyak 475.000 tiket atau 58 persen dari kapasitas tersedia,” jelasnya.

    Meski begitu, Ixfan mengatakan jumlah tersebut masih bisa berubah karena penjualan tiket masih terbuka.

    “Bagi para calon penumpang yang masih belum memiliki tiket diharapkan dapat segera membelinya, agar tidak kehabisan tiket saat akan berangkat,” tuturnya.

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memprediksi sebanyak 110,6 juta orang akan melaksanakan mudik Natal dan Tahun Baru.

    Angka itu meningkan 2,83 persen daripada tahun sebelumnya.

    “Tentunya di lapangan bisa meningkat realisasinya karena memang dibandingkan tahun sebelumnya juga terjadi peningkatan kurang lebih sekitar 3 sampai atau kurang lebih 17 persen daripada hasil survei,” kata Sigit usai Rakor Pelaksanaan PAM Nataru di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2024).

    Dalam hal ini, Polri pun bersama stakeholder terkait bakal menggelar Operasi Lilin 2024 untuk melakukan pengamanan pada saat perayaan tersebut.

    “TNI-Polri dan seluruh stakeholder tentunya akan bergabung bersama dan kita jg sudah menyiapkan 2.794 Posko terdiri dari 1.852 Pos PAM, 735 Pos Pelayanan, dan 207 Pos Terpadu untuk mengamankan 61.452 obyek pengamanan, di antaranya gereja, pusat perbelanjanaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, obyek wisata, maupun obyek perayaan tahun baru,” urainya.

    Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan Operasi Lilin 2024 akan berlangsung selama 13 hari, dari 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025.

    Sebanyak 141.605 personel gabungan serta mendirikan 2.794 posko terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu.

    Kadivhumas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menjelaskan Operasi Lilin bertujuan menjamin keamanan masyarakat di masa libur panjang ini. 

    “Kegiatan ini adalah upaya kami untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan menjalankan aktivitas, baik untuk ibadah, perjalanan mudik, maupun rekreasi,” kata Irjen Sandi saat Apel Kesiapsiagaan Divhumas Polri dalam rangka persiapan Ops Lilin 2024, Rabu (18/12/2024).

  • Apakah Operasi Lilin Menilang? Simak Informasinya

    Apakah Operasi Lilin Menilang? Simak Informasinya

    JABAR EKSPRES – Banyak masyarakat mempertanyakan terkait operasi lilin 2024 apakah menilang?

    Untuk menjawab pertanyaan tersebut simak baik-baik informasinya ya.

    Baca juga : 6 Tips Mudik Aman dan Nyaman Saat Libur Nataru 2024/2025

    Operasi Lilin 2024 resmi digelar mulai 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025, berlangsung selama 13 hari untuk mendukung keamanan dan kelancaran masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru.

    Sebanyak 141.605 personel gabungan dikerahkan dalam operasi ini, yang juga melibatkan pendirian 2.794 posko di seluruh Indonesia.

    Rinciannya adalah 1.852 pos pengamanan, 735 pos pelayanan, dan 207 pos terpadu.

    Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menjelaskan bahwa operasi ini bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam berbagai aktivitas, baik ibadah, perjalanan mudik, maupun rekreasi.

    Operasi Lilin 2024 memprioritaskan kelancaran arus lalu lintas, terutama pada puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada 21 dan 28 Desember 2024, serta arus balik pada 29 Desember 2024 dan 1 Januari 2025.

    Untuk mendukung kelancaran lalu lintas, Polri akan menerapkan rekayasa seperti contra flow dan one way di sejumlah titik sesuai kebutuhan.

    Selain itu, pengamanan juga difokuskan pada 61.452 lokasi strategis seperti tempat ibadah, objek wisata, pusat perbelanjaan, dan fasilitas transportasi.

    Apakah Operasi Lilin Menilang?

    Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso menegaskan, penegakan hukum tetap menjadi bagian dari Operasi Lilin 2024.

    Pengendara yang melanggar aturan lalu lintas akan dikenakan sanksi tilang.

    Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran dan kecelakaan, terutama di lokasi dengan mobilitas tinggi seperti jalan tol, jalur penyeberangan, dan area wisata favorit masyarakat.

    Korlantas juga mempersiapkan berbagai strategi, termasuk pengaturan teknis pelaksanaan operasi dan koordinasi dengan pihak terkait di jalur penyeberangan.

    Baca juga : Catat! Ini Daftar Titik Rawan Macet di Bandung Saat Libur Nataru 2024/2025

    “Kami berupaya memastikan keselamatan masyarakat di tengah meningkatnya volume kendaraan,” ujar Raden Slamet.

    Dengan fokus pada rekayasa lalu lintas, pengamanan lokasi strategis, dan penegakan hukum, Operasi Lilin 2024 diharapkan mampu menciptakan suasana liburan yang aman dan tertib bagi seluruh masyarakat.

  • Pimpin Apel Pasukan Operasi Lilin Jaya 2024, Kapolda Metro Ingatkan Ancaman Kejahatan Konvensional – Halaman all

    Pimpin Apel Pasukan Operasi Lilin Jaya 2024, Kapolda Metro Ingatkan Ancaman Kejahatan Konvensional – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengingatkan ancaman kejahatan konvensional yang kerap terjadi di momen libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Hal itu disampaikan saat memimpin apel gelar pasukan Operasi Lilin Jaya 2024 di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024) pagi.

    “Kami akan terus tingkatkan patroli TNI-Polri dan stakeholder lainnya akan terus memetakan,” ucap Karyoto.

    Menurutnya, penting kesadaran masyarakat yang mungkin akan mudik ke kampung halaman.

    Karyoto berpesan untuk menitipkan barang-barang berharga kepada Ketua RT atau pengurus lingkungan.

    “Jangan sungkan untuk menitipkan kendaraan atau properti itu atau kepada kami, Pak Pangdam juga siap membuka kantornya, kami juga siap membuka kantornya, Pj Gubernur juga sama,” sambungnya.

    Di sisi lain arus pergerakan manusia melalui moda transportasi diprediksi akan naik yakni kendaraan roda 2 dan roda 4.

    Kemudian penggunaan jalur kereta api, kendaraan umum, kapal laut, dan juga pesawat udara.

    “Nah ini jumlahnya memang ada lonjakan hampir secara nasional rata-rata 3,04 persen, ini tadi juga diharapkan juga dengan adanya proses pergerakan kehidupan sosial masyarakat ini bisa juga memberikan dampak yang baik kepada daerah-daerah yang dituju sebagai daerah tujuan bagi pemudik,” ujarnya.

    Dalam apel gelar pasukan, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto didampingi Pangdam Jaya Mayjen Rafael Granada Baay dan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

    Ribuan personel gabungan berbaris rapi di Silang Monas, Jakarta Pusat. 

    Adapun apel tersebut dimulai dengan pengecekan pasukan oleh Irjen Karyoto dan Mayjen Rafael Granada Baay, dan Teguh Setyabudi.

    Kerahkan Ratusan Ribu Personel

    Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan Operasi Lilin 2024 akan berlangsung selama 13 hari, dari 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025.

    Sebanyak 141.605 personel gabungan serta mendirikan 2.794 posko terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu.

    Irjen Sandi menjelaskan Operasi Lilin bertujuan menjamin keamanan masyarakat di masa libur panjang ini. 

    “Kegiatan ini adalah upaya kami untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan menjalankan aktivitas, baik untuk ibadah, perjalanan mudik, maupun rekreasi,” kata dia.

    TNI-Polri dan seluruh stakeholder akan bergabung bersam menyiapkan 2.794 Posko terdiri dari 1.852 Pos PAM, 735 Pos Pelayanan, dan 207 Pos Terpadu untuk mengamankan 61.452 obyek pengamanan, di antaranya gereja, pusat perbelanjanaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, obyek wisata, maupun obyek perayaan tahun baru.

  • Polri Terjunkan 141 Ribu Personel untuk Operasi Lilin Natal-Tahun Baru

    Polri Terjunkan 141 Ribu Personel untuk Operasi Lilin Natal-Tahun Baru

    Jakarta, CNN Indonesia

    Mabes Polri menggelar Operasi Lilin 2024 dalam rangka pengamanan momen libur Natal dan tahun baru 2025.

    Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut operasi terpusat itu akan dilaksanakan selama 13 hari, mulai 21 Desember 2024 sampai 2 Januari 2025.

    “Kegiatan ini adalah upaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan menjalankan aktivitas, baik untuk ibadah, perjalanan mudik, maupun rekreasi,” kata Sandi dalam keterangan tertulis, Rabu (18/12).

    Sandi menjelaskan ada 141.605 personel kepolisian yang dikerahkan mulai dari tingkat Mabes Polri hingga polda di tiap wilayah.

    Nantinya akan didirikan 2.794 posko yang terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, hingga pos terpadu untuk masyarakat.

    Sandi menegaskan Polri menjamin keamanan bagi masyarakat yang akan beraktivitas pada masa libur panjang mendatang. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, diprediksi akan ada peningkatan pergerakan masyarakat sebesar 2,83 persen atau mencapai 110,67 juta orang pada akhir tahun nanti.

    “Lonjakan ini diprediksi akan terjadi pada puncak arus mudik tanggal 21 dan 28 Desember 2024, serta puncak arus balik pada 29 Desember 2024 dan 1 Januari 2025,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Sandi mengatakan Korps Lalu Lintas Polri juga akan menerapkan rekayasa berupa contraflow hingga one way di sejumlah ruas jalan apabila terjadi kemacetan.

    “Strategi ini telah terbukti efektif dalam Operasi Ketupat 2024 dan akan kembali digunakan untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Sandi menegaskan Operasi Lilin 2024 juga dilakukan dalam rangka pengamanan tempat ibadah, objek wisata, pusat perbelanjaan, hingga fasilitas transportasi.

    “Polri juga akan memprioritaskan pengamanan di tempat ibadah umat Nasrani agar rangkaian perayaan Natal dapat berjalan dengan khidmat. Selain itu, perhatian ekstra juga diberikan pada lokasi yang berpotensi menjadi pusat keramaian malam pergantian tahun,” katanya.

    (tfq/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • 6 Polisi Terkait Kasus Sambo Naik Jabatan, Komisi III DPR Beri Catatan Keras untuk Polri

    6 Polisi Terkait Kasus Sambo Naik Jabatan, Komisi III DPR Beri Catatan Keras untuk Polri

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo memberikan catatan keras kepada Polri seusai enam polisi terkait kasus Ferdy Sambo naik pangkat. Menurut dia, seharusnya petinggi Polri hati-hati dalam memutuskan kenaikan pangkat jajarannya dengan memperhatikan aspek keadilan masyarakat dan Polri sendiri.

    Dia menilai Polri seharusnya memperhatikan tiga poin penting dalam kelaikan jabatan perwiranya. “Yang pertama soal, apa namanya, standar etik, apakah ada seorang yang sudah diputus bersalah, mendapatkan sanksi dan teguran, lalu kemudian layak dipromosikan kembali. Itu jadi pertanyaan kan, standar etik,” ujar Rudianto kepada wartawan, Selasa (10/12/2024).

    Kedua, kata dia, memenuhi standar hukum atau aturan. Menurut dia, perwira yang dipromosikan haruslah bersih secara hukum atau tidak pernah dinyatakan bersalah oleh putusan hukum berkekuatan tetap.

    Rudianto menilai banyak anggota polisi yang bersih dari masalah hukum, mempunyai prestasi, kompetensi, pengalaman, dan rekam jejak yang baik. “Pasti kan masih banyak anggota Polri yang baik, yang punya prestasi. Masih banyak anggota Polri yang punya rekam jejak baik, kompetensi, integritas. Namun, mungkin karena tidak mengenal siapa-siapa sehingga tidak mendapatkan posisi, misalkan,” tutur dia.

    Ketiga, kata Rudianto, penempatan dan promosi jabatan harus memperhatikan moral institusi. Polri, kata dia, harus menjaga institusinya untuk tidak mempromosikan anggotanya yang pernah mendapatkan sanksi etik dan pidana.

    Menurut dia, yang perlu dijaga adalah institusi Polri, bukannya hanya orang-orangnya. “Jangan sampai orang-orang yang pernah disanksi, orang-orang yang pernah dianggap bersalah dalam sidang kode etik, meskipun saksinya hanya teguran atau apa, tetapi dia dianggap bersalah sehingga dianggap masyarakat ini bisa mencederai institusi itu sendiri,” tegas dia.

    Diketahui, Polri mengatakan enam polisi Kasus Sambo naik pangkat berdasarkan rapat Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam memberikan reward (penghargaan) maupun punishment (hukuman).

    “Dari hasil rapat itulah memutuskan seseorang bisa mendapatkan reward dan maupun mendapatkan putusan terhadap apa yang telah dilakukan. Yang baik akan diberi reward dan yang salah juga akan diberikan tindakan pasti,” ujar Kepala Divisi Humas Polri (Kadivhumas), Irjen Sandi Nugroho di PTIK, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

    Menurut Sandi, pangkat baru keenam perwira tersebut diberikan setelah putusan internal maupun pidananya selesai dijalankan. “Dalam hal ini yang menentukan dalam rapat pimpinan,” tegas Sandi.

    Berikut ini adalah enam perwira yang terlibat kasus Sambo dan mendapatkan kenaikan pangkat, pertama, Kombes Budi Herdi Susianto selaku mantan Kapolres Jakarta Selatan. Budi kini dipromosikan menjadi Karowatpers SSDM Polri dan mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Brigjen.

    Kedua, Kompol Chuck Putranto yang mendapat promosi melalui STR nomor ST/1628/VIII/KEP/2024 tertanggal 1 Agustus 2024. Chuck yang semula bertugas Kasubbagaudit Baggak Etika Rowabprof Divpropam Polri dipindahkan ke Pamen Polda Metro Jaya dan mendapatkan kenaikan pangkat menjadi AKBP.

    Ketiga, mantan Kabag Penegakkan Hukum Provist Div Propam Polri, Kombes Susanto yang mendapatkan promosi melalui STR nomor ST/2750/XII/2023. Dalam STR itu, Susanto ditugaskan di Penyidik Tindak Pidana Madya Tk II di Bareskrim Mabes Polri.

    Keempat, AKBP Handik Zusen yang menjabat Kasubbag Opsnal Dittipidum Bareskrim Polri. Kelima, Kombes Murbani Budi Pitono yang mendapatkan promosi sebagai Irbidjemen SDM II Itwil III Itwasum Polri.

    Terakhir dari enam polisi Kasus Sambo naik pangkat, yaitu Kombes Denny Setia Nugraha Nasution yang dipromosikan sebagai Kanagjianling Rojianstra SOPS Polri.

  • 6 Perwira di Pusaran Kasus Sambo Naik Jabatan, Mabes Polri Buka Suara

    6 Perwira di Pusaran Kasus Sambo Naik Jabatan, Mabes Polri Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri menjelaskan soal enam anggota yang mendapatkan jabatan baru di lingkungan Polri meski berada dalam pusaran kasus Ferdy Sambo.

    Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menekankan bahwa pemberian jabatan baru terhadap enam anggota itu sudah melalui pertimbangan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). 

    “Tentunya itu kebijakan pimpinan dalam memberikan reward maupun punishment berdasarkan rapat Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi,” ujar Sandi di STIK-PTIK, Jakarta pada Senin (9/12/2024).

    Dia juga menekankan bahwa keputusan untuk memberikan reward dan punishment akan ditetapkan berdasarkan penilaian dari rapat pimpinan.

    Misalnya, kata Sandi, pihaknya bakal memberikan apresiasi bagi anggota yang berkelakuan baik atau berprestasi. Sementara, anggota yang menyalahi aturan akan mendapat punishment.

    “Yang baik akan diberi reward dan yang salah juga akan diberikan tindakan pasti. Tetapi, memberikan tindakan juga tentu saja juga harus berdasarkan putusannya dan dipastikan sudah selesai. Dalam ini yang menentukan adalah rapat pimpinan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, enam anggota Polri yang terseret dalam kasus Sambo yaitu Kombes Budi Herdhi Susianto. Dia dinonaktifkan dari jabatannya sebagai eks Kapolres Jakarta Selatan saat menangani kasus Sambo.

    Kini, Budi menjadi sorotan setelah ditunjuk menjadi Karowatpers Polri. Dalam jabatan ini, Budi bakal menyandang jenderal bintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen).

    Selain itu, ada Kompol Chuck Putranto, eks Kasubbagaudit Bagak Etika Rowabprof Divisi Propam Polri yang menjadi Pamen Polda Metro Jaya. 

    Kemudian, Murbani Budi Pitono eks Kabag Renmin Divpropam Polri menjadi Irbidjemen SDM II Itwil III Itwasum; Kombes Susanto eks Kepala Bagian Penegakan Hukum Provos Div Propam Polri menjadi Penyidik Tindak Pidana Madya Tk. II Bareskrim Polri.

    Tak hanya itu, AKBP Handik Zusen eks Kasubdit Resmob Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menjadi Kasubbag Opsnal Dittipidum Bareskrim Polri; dan Kombes Denny Setia Nugraha Nasution eks Sesro Paminal Propam Polri menjadi Kabagjianling Rojianstra SOPS Polri.

  • 1
                    
                        Polri Cek Laporan Jusuf Kalla terhadap Agung Laksono soal Kisruh Ketum PMI
                        Nasional

    1 Polri Cek Laporan Jusuf Kalla terhadap Agung Laksono soal Kisruh Ketum PMI Nasional

    Polri Cek Laporan Jusuf Kalla terhadap Agung Laksono soal Kisruh Ketum PMI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) dikabarkan telah melaporkan Agung Laksono ke Bareskrim Polri pada Senin (9/12/2024).
    Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan, pihaknya akan mengecek pelaporan tersebut.
    “Nanti kita cek,” kata Sandi di Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).
    Jusuf Kalla terpilih di Munas ke-22 sebagai
    Ketua Umum PMI
    . Namun, JK menyebut ada upaya dari Agung Laksono untuk merebut kursinya secara ilegal.
    JK pun melaporkan Agung Laksono ke Bareskrim Polri terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI.
    “Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu, dan itu kebiasaan beliau,” katanya dalam keterangan video, seperti dikutip Senin (9/12/2024).
    JK mengatakan, upaya Agung Laksono memang kerap membuat isu, termasuk di internal Golkar.
    “Itu ilegal, dan pengkhianatan dan kedua itu kebiasaan Pak Agung Laksono dia pecah Golkar dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya, tapi itu kita harus kita lawan karena berbahaya bagi kemanusiaan,” katanya.
    Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia.
    “PMI itu hanya ada satu dalam satu negara,” ujar JK.
    Ia lantas mengungkapkan, sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD/ART.
    JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah.
    “Siapa bilang, tadi berapa menteri yang bicara. Kalau tidak harmonis tidak ada menteri yang datang. jadi semua menteri yang terkait, menteri sosial, menteri kesehatan kita undang,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dicopot karena Kasus Sambo, Eks Kapolres Jaksel Budhi Herdi Susianto Naik Pangkat Jadi Brigjen

    Dicopot karena Kasus Sambo, Eks Kapolres Jaksel Budhi Herdi Susianto Naik Pangkat Jadi Brigjen

    Dicopot karena Kasus Sambo, Eks Kapolres Jaksel Budhi Herdi Susianto Naik Pangkat Jadi Brigjen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) Kombes
    Budhi Herdi Susianto
    naik pangkat menjadi brigadir jenderal (brigjen) atau jenderal bintang 1.
    Dalam Surat Telegram bernomor ST/2517/XI/KEP./2024 yang diterbitkan pada 11 November 2024 lalu, Budhi tampak dipromosikan ke dalam jabatan baru. ST ini sudah dikonfirmasi oleh Kadiv Humas
    Polri
    Irjen Sandi Nugroho pada 12 November 2024 lalu.
    “Mutasi Pati dan Pamen Polri bulan November 2024. Terdapat 1 ST Mutasi pada tanggal 11-11-2024, ST/2517/XI/KEP./2024 sebanyak 55 personel,” ujar Sandi saat itu.
    Dalam surat mutasi tersebut, Budhi yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Pelayanan Hak (Kabagyanhak) Biro Perawatan Personel (Rowatpers) SSDM Polri naik jabatan menjadi Kepala Biro (Karo) Watpers SSDM Polri.
    Budhi menggeser posisi Brigjen Erthel Stephan yang dimutasi menjadi Karo Dalpers SSDM Polri.
    Itu artinya, Budhi pecah bintang menjadi jenderal bintang 1 karena mendapat kepercayaan untuk menjadi seorang kepala biro di lingkungan Mabes Polri.
    Budhi merupakan salah satu polisi yang pernah dicopot dari Kapolres Jaksel karena melanggar etik dalam penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan eks Kadiv Propam Polri
    Ferdy Sambo
    .
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat itu menyebutkan bahwa Budhi Herdi terlalu cepat mengambil kesimpulan soal peristiwa penembakan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau
    Brigadir J
    .
    Di awal mencuatnya kasus ini, Budhi menyampaikan bahwa Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan Bharada E di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022).
    Peristiwa itu disebut bermula dari dugaan pelecehan Brigadir J terhadap istri Sambo, Putri Candrawathi.
    “Apa yang disampaikan oleh Kapolres tersebut tentunya terlalu cepat mengambil kesimpulan,” kata Sigit dalam rapat berdama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022).
    Sigit menjelaskan, Kombes Budhi menggelar konferensi pers empat hari setelah kematian Brigadir J atau pada Selasa (12/7/2022).
    Saat itu, Budhi mengatakan pihaknya telah melakukan olah TKP dan memeriksa 4 saksi di lokasi penembakan Brigadir J.
    Padahal, proses pemeriksaan itu diintervensi oleh Ferdy Sambo sehingga penyidikan dan olah TKP menjadi tidak profesional.
    “Narasi yang disampaikan oleh Kapolres secara umum menjelaskan bahwa penanganan peristiwa di Duren Tiga telah sesuai dengan prosedur dan kronologis, diawali dengan peristiwa pelecehan terhadap Saudara P,” terang Sigit.
    Kapolri mengungkap, saat itu Budhi juga menyampaikan hasil otopsi sementara terhadap jenazah Brigadir J.
    Disebutkan bahwa ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar di tubuh Yosua
    “Kemudian didapati bahwa Kapolres datang terlambat pada saat datang ke TKP,” kata Sigit.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.