Xcloud.id

Tag: Irjen Sandi Nugroho

  • Polri Siapkan Nama Calon Wakapolri Baru Pengganti Komjen Ahmad Dofiri

    Polri Siapkan Nama Calon Wakapolri Baru Pengganti Komjen Ahmad Dofiri

    Polri Siapkan Nama Calon Wakapolri Baru Pengganti Komjen Ahmad Dofiri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepolisian Republik Indonesia (
    Polri
    ) tengah menyiapkan sejumlah nama untuk menduduki jabatan Wakil Kapolri (
    Wakapolri
    ) untuk menggantikan Komjen
    Ahmad Dofiri
    .
    Posisi
    wakapolri
    akans egera kosong karena
    Komjen Ahmad Dofiri
    bakal memasuki usia
    pensiun
    pada bulan Juni 2025 ini.
    “Wakapolri bulan ini memang memasuki masa pensiun dan saat ini sedang dipersiapkan calon-calon terbaik yang sudah berpangkat bintang 3 atau yang memenuhi syarat untuk menggantikan Wakapolri,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
    Ia mengaku belum dapat menyebutkan ada berapa nama yang dijagokan dalam
    bursa Wakapolri
    ini.
    Sebab, nama-nama yang dipertimbangkan sebagai pengganti Dofiri masih disiapkan oleh Polri.
    “Saat ini sedang dalam proses. Nama yang disusun nanti Pak Kapolri akan menyampaikan,” kata Sandi lagi.
    Diketahui, Dofiri menjabat sebagai Wakapolri selama kurang dari enam bulan.
    Penunjukan Ahmad Dofiri menjadi Wakapolri tersebut termaktub dalam surat telegram dengan nomor ST/2517/XI/KEP./2024 yang berisi daftar mutasi pejabat tinggi (pati) dan pejabat menengah (pamen) Polri pada November 2024 yang ditandatangani oleh Kapolri.’
    Sebelum menjadi Wakapolri, Dofiri diketahui menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.
    Dofiri diketahui memulai kariernya sebagai Kanit Resintel Polsekta Tangerang di Polda Metro Jaya pada 1990.
    Dia lalu menjabat sebagai Kanit Resmob Polres Tangerang pada 1991.
    Kemudian, pada 2005, Ahmad Dofiri diangkat sebagai Kassubag Jabpamentil di Bagian SDM Polri.
    Dua tahun setelahnya, pada 2007, Dofiri dipercaya mengemban tugas sebagai Kapolres Bandung.
    Kemudian, pada 2009, dia menjadi Wakapolwiltabes Bandung serta Kapoltabes Yogyakarta.
    Dofiri diketahui melanglang buana ke sejumlah daerah untuk menempati jabatan Kapolda, sebelum akhirnya ditarik ke Jakarta untuk menjadi Asisten Logistik Kapolri pada 2019.
    Kariernya beranjak naik hingga akhirnya ia menjabat Wakapolri sampai memasuki usia pensiun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR apresiasi operasi antipremanisme: Bukti negara lindungi rakyat

    DPR apresiasi operasi antipremanisme: Bukti negara lindungi rakyat

    “Sejak operasi dimulai, Polri telah menangani ribuan kasus premanisme di berbagai wilayah Indonesia. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga ketertiban,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengapresiasi langkah tegas Polri dalam menindak 3.326 kasus premanisme melalui Operasi Kepolisian Kewilayahan yang digelar secara nasional.

    Ia menilai operasi yang dimulai sejak 1 Mei 2025 itu menunjukkan kehadiran negara dalam merespons keresahan masyarakat dan menjaga ketertiban umum.

    “Sejak operasi dimulai, Polri telah menangani ribuan kasus premanisme di berbagai wilayah Indonesia. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga ketertiban,” kata Tandra dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dia menegaskan tindakan premanisme yang kerap meresahkan warga dan mengganggu aktivitas sosial maupun ekonomi harus diberantas hingga ke akar. Oleh karena itu, ia mendukung penuh langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilai cepat, tegas, dan responsif dalam menjaga stabilitas keamanan.

    “Kapolri telah menunjukkan kepemimpinan yang tegas. Langkah ini sangat penting untuk menjamin rasa aman masyarakat, sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi,” ujarnya.

    Selain menyoroti penanganan premanisme, Tandra juga mengapresiasi keberhasilan Polri dalam mengungkap sejumlah kejahatan besar lainnya. Salah satunya adalah penggagalan penyelundupan 71 kilogram sabu di Jambi pada awal Mei 2025 yang disebutnya sebagai bagian dari kerja nyata memberantas narkotika.

    Ia juga menyambut baik pembentukan Desk Pemberantasan Judi Online yang telah menangani lebih dari seribu kasus sejak dibentuk pada 4 November 2024. Dalam kasus terbaru, desk tersebut berhasil menyita dana senilai Rp530 miliar dari ribuan rekening bank.

    “Ini pencapaian yang luar biasa dan harus terus dikawal. Pemberantasan judi online adalah bentuk perlindungan terhadap rakyat dari praktik merusak, terutama generasi muda,” tambah Tandra.

    Lebih lanjut, Tandra juga menyinggung pengungkapan perdagangan ilegal 494,4 ton sianida yang diimpor dari China menggunakan perusahaan fiktif. Dengan omzet mencapai Rp59 miliar, ia menyebut kasus ini sebagai ancaman serius yang ditangani Polri secara sigap.

    “Respons cepat Polri terhadap kejahatan lintas negara patut diapresiasi. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga upaya melindungi rakyat dari ancaman serius terhadap keselamatan dan kedaulatan,” tegasnya.

    Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan Operasi Kepolisian Kewilayahan ini merupakan langkah konkret untuk menumpas praktik premanisme yang meresahkan masyarakat.

    “Operasi ini adalah bentuk nyata upaya Polri memberantas premanisme yang mengganggu rasa aman masyarakat dan menghambat iklim investasi,” pungkas Sandi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR apresiasi Polri tindak 3.326 kasus premanisme

    DPR apresiasi Polri tindak 3.326 kasus premanisme

    “Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia atas kinerja luar biasa selama operasi ini. Penanganan aksi premanisme ini tidak hanya menunjukkan efektivitas aparat dalam penegakan hukum, tetapi juga memp

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh Rano Alfath memberikan apresiasi tinggi kepada Polri atas keberhasilan mengungkap 3.326 kasus premanisme di berbagai wilayah Indonesia selama periode 1–9 Mei 2025.

    Menurutnya, capaian ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin rasa aman masyarakat.

    “Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia atas kinerja luar biasa selama operasi ini. Penanganan aksi premanisme ini tidak hanya menunjukkan efektivitas aparat dalam penegakan hukum, tetapi juga memperkuat persepsi publik terhadap supremasi hukum di Indonesia,” kata Rano dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dia menegaskan bahwa premanisme merupakan ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan ekonomi, karena menyasar ruang publik strategis seperti kawasan industri, tempat usaha, dan aktivitas masyarakat kecil. Ia menilai operasi yang digelar Polri sebagai respons cepat dan relevan terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dalam konteks akademis, premanisme merupakan bentuk kriminalitas terorganisir yang bisa berkembang menjadi kejahatan lebih kompleks bila tidak ditangani dengan segera. Karena itu, pendekatan Polri melalui deteksi dini, tindakan preventif, hingga represif adalah contoh praktik baik dalam tata kelola keamanan nasional,” jelasnya.

    Rano juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil dalam membentuk sistem ketahanan sosial yang kuat. Ia menilai masyarakat harus berani melaporkan aksi premanisme dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas pengaduan tersebut.

    “Upaya kolektif dalam memberantas premanisme adalah bagian dari pembangunan peradaban hukum. Saya mendukung penuh tindakan tegas Polri terhadap pelaku maupun oknum yang mencoba bersembunyi di balik organisasi masyarakat,” ujar Rano.

    Sementara itu, Polri mencatat telah menangani 3.326 kasus dalam Operasi Kepolisian Kewilayahan yang menyasar praktik premanisme di seluruh Indonesia. Operasi ini dimulai pada 1 Mei 2025.

    Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan operasi ini merupakan langkah konkret untuk menumpas premanisme yang meresahkan masyarakat dan menghambat iklim investasi.

    “Operasi ini adalah upaya nyata Polri dalam menjaga rasa aman masyarakat dan mendukung iklim usaha yang sehat,” tambah Sandi.

    Beberapa kasus menonjol yang berhasil diungkap dalam operasi ini antara lain: Polres Subang mengamankan 9 pelaku premanisme di kawasan industri; Polresta Tangerang menangkap 85 pelaku; Polda Banten mengamankan 146 orang pelaku; Polda Kalimantan Tengah memanggil Ketua GRIB Kalteng terkait penutupan PT BAP; dan Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan 10 orang yang membawa senjata tajam dan senjata api.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polri Catat Telah Tuntaskan 3.326 Perkara Terkait Premanisme

    Polri Catat Telah Tuntaskan 3.326 Perkara Terkait Premanisme

    Bisnis.com, JAKARTA — Polri mengklaim telah menuntaskan 3.326 perkara terkait operasi pemberantasan premanisme yang dilakukan serentak sejak (1/5/2025).

    Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan operasi ini menyasar praktik premanisme yang meresahkan masyarakat serta mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.

    “Polri mencatat telah menyelesaikan 3.326 perkara selama pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan secara serentak dimulai pada 1 Mei 2025,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (9/5/2025).

    Dia merincikan sejumlah kasus yang menonjol dalam operasi ini. Misalnya, penangkapan preman di kawasan industri oleh Polres Subang.

    Kemudian, penangkapan 85 preman oleh Polresta Tangerang; penangkapan 146 oleh Polda Banten; dan penangkapan 10 preman yang dilengkapi sajam dan senjata api di Jakarta Selatan.

    Selain itu, kata Sandi, dalam operasi ini Polda Kalteng telah melakukan pemanggilan terhadap Ketua Grib Kalteng terkait penutupan PT BAP.

    “Premanisme dalam bentuk apa pun tidak bisa dibiarkan. Kami ingin memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, agar ruang publik dan iklim bisnis di Indonesia tetap kondusif,” imbuhnya.

    Di samping itu, Sandi menekankan bahwa operasi pemberantasan preman ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. 

    “Kami tidak akan mentolerir aksi-aksi intimidatif, pemerasan, maupun kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok berkedok organisasi masyarakat,” pungkasnya.

  • Isu Politik-Hukum Sepekan: Rencana Pertemuan Prabowo dengan Megawati

    Isu Politik-Hukum Sepekan: Rencana Pertemuan Prabowo dengan Megawati

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum selama sepekan terakhir menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com. Berita terkait rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menarik perhatian pembaca.

    Berita politik dan hukum lainnya, yakni jurnalis asing yang meliput di Indonesia harus memiliki surat keterangan kepolisian (SKK), retret kepala daerah jilid II, langkah pemerintah Indonesia merespons kebijakan tarif impor Trump, hingga KPK yang mengundur batas akhir pelaporan LHKPN.

    Isu Politik dan Hukum Beritasatu.com

    1. Pertemuan Prabowo-Megawati, Dasco: Sudah Dibahas dengan Puan

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku dirinya sudah membahas dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani soal pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

    Dasco mengatakan, pertemuan Prabowo dan Megawati akan berlangsung secepatnya setelah Lebaran Idulfitri 2025. Dasco membicarakan pertemuan Prabowo dan Megawati dengan Puan di sela-sela acara open house Ketua MPR Ahmad Muzani di kediamannya, kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

    Senada dengan Dasco, Puan Maharani juga mengungkapkan, Megawati Soekarnoputri akan bertemu Prabowo Subianto setelah libur Idulfitri 2025.

    2. Soal Jurnalis Asing Punya SKK, Polri: Harus Ada Permintaan Penjamin

    Mabes Polri buka suara terkait informasi jurnalis asing yang meliput di Indonesia harus ada surat keterangan kepolisian (SKK). Polri menegaskan aturan dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing hanya berdasarkan permintaan pihak penjamin.

    Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, penerbitan Perpol itu merupakan tindak lanjut dari revisi Undang-undang Keimigrasian Nomor 63 Tahun 2024.

    Dikatakan Sandi, Perpol itu dibuat berlandaskan upaya preemtif dan preventif kepolisian dengan memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap WNA dengan koordinasi bersama instansi terkait. Tujuannya untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terhadap keamanan dan keselamatan orang asing.

    3. Retret Gelombang 2 Diikuti 25 Kepala Daerah, Konsepnya Lebih Sederhana

    Selain terkait rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati, isu politik dan hukum lainnya, yakni Retret kepala daerah gelombang kedua tidak akan serupa dengan gelombang pertama. Pelaksanaan retret akan dibuat lebih sederhana dari sebelumnya.

    Menurutnya, peserta retret gelombang dua tersebut termasuk kepala kepala daerah yang di Bali yang absen pada retret di Magelang sebelumnya, serta kepala daerah yang sempat bersengketa di Mahkamah Konstitusi.

    Kemendagri sudah menyiapkan anggaran untuk retret kepala daerah gelombang kedua. Lokasi retret belum bisa dipastikan, apakah akan menggunakan Akademi Militer, Magelang atau tidak.

    4. Respons Tarif Impor Trump, Pemerintah Kirim Tim Lobi Tingkat Tinggi

    Pemerintah Indonesia akan mengirimkan tim lobi tingkat tinggi ke Amerika Serikat (AS) untuk menegosiasikan pengenaan tarif impor sebesar 32% yang baru saja diumumkan Presiden AS Donald Trump. Secara paralel, pemerintah juga tengah menghitung dengan cermat dampak dari penerapan tarif tersebut.

    Hasan menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga telah mempersiapkan tiga langkah strategis menghadapi gejolak ekonomi global, terutama akibat adanya kebijakan tarif impor baru AS oleh Donald Trump.

    5. KPK Undur Batas Akhir Pelaporan LHKPN hingga 11 April 2025

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundur batas akhir pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 2024 hingga 11 April 2025, karena ada libur Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. KPK memandang periode libur Idulfitri dapat mempengaruhi kelancaran proses pelaporan LHKPN para penyelenggara negara.

    Dengan mundurnya batas akhir tersebut, KPK berharap penyelenggara negara memiliki waktu yang cukup untuk merampungkan penyampaian LHKPN 2024. KPK juga berharap penyelenggara negara menjadi terdorong menyampaikan LHKPN secara patuh, baik dalam hal ketepatan waktu maupun kelengkapan dan kebenaran isinya.

    Demikian isu politik dan hukum terkini Beritasatu.com, di antaranya terkait rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati.

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Tarif Impor Trump hingga Retret Jilid 2

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Tarif Impor Trump hingga Retret Jilid 2

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Kamis (3/4/2025) hingga pagi ini. Langkah strategis Presiden Prabowo Subianto menghadapi gejolak ekonomi global imbas penerapan tarif impor baru Amerika Serikat yang diberlakukan Presiden Donald Trump masih menjadi perhatian publik.

    Isu lain yang banyak jadi sorotan soal retret kepala daerah gelombang kedua yang sedang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Waktu dan tempat masih belum pasti.

    Isu Politik dan Hukum Terkini

    1. Ini 3 Langkah Prabowo Hadapi Tarif Impor Trump

    Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan tiga Langkah strategis menghadapi gejolak ekonomi global terutama akibat kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump.

    Tiga langkah Presiden Prabowo itu, adalah memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri

    2. Kemendagri Minta Pemda Tak Angkat Pegawai Honorer Baru Lagi

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk tidak mengangkat pegawai non aparatur sipil negara (ASN) alias honorer baru. 

    “Tidak boleh ada pengangkatan baru untuk honorer. Semuanya ikut skema pusat,” kata Bima.

    3. 700 Narapidana Narkoba Lolos Verifikasi Amnesti

    Isu politik dan hukum terkini lainnya yang masih menjadi sorotan, adalah terkait sebanyak 700 narapidana (napi) kasus narkoba telah lolos verifikasi untuk mendapatkan amnesti atau pengampunan dari presiden. 

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan para napi itu dikategorikan sebagai pengguna narkoba dan memenuhi kriteria yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 untuk mendapatkan amnesti.

    4. Soal SKK Jurnalis Asing, Polri: Harus Ada Penjamin

    Polri buka suara terkait informasi jurnalis asing yang meliput di Indonesia harus ada surat keterangan kepolisian (SKK). Polri menegaskan aturan dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing hanya berdasarkan permintaan pihak penjamin.

    Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, penerbitan Perpol itu merupakan tindak lanjut dari revisi Undang-undang Keimigrasian Nomor 63 Tahun 2024.

    5. Retret Gelombang 2 Diikuti 25 Kepala Daerah, Konsepnya Lebih Sederhana

    Retret gelombang kedua akan diikuti oleh 25 kepala daerah. Pelaksanaan akan dibuat lebih sederhana dari sebelumnya. Waktu dan tempatnya belum diputuskan, meski anggarannya sudah tersedia.

    “Ada 49 kepala daerah yang belum mengikuti retret secara total. Sebagian akan mengikuti gelombang kedua,” kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto seusai bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (3/4/2025).

    Demikian isu politik dan hukum terkini yang masih menjadi perhatian pembaca. Ikuti terus update berita terkini dan informasi menarik lainnya baik dari dalam maupun luar negeri hanya di Beritasatu.com.

  • Soal Jurnalis Asing Punya SKK, Polri: Harus Ada Permintaan Penjamin

    Soal Jurnalis Asing Punya SKK, Polri: Harus Ada Permintaan Penjamin

    Jakarta, Beritasatu.com – Mabes Polri buka suara terkait informasi jurnalis asing yang meliput di Indonesia harus ada surat keterangan kepolisian (SKK). Polri menegaskan aturan dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing hanya berdasarkan permintaan pihak penjamin.

    Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, penerbitan Perpol itu merupakan tindak lanjut dari revisi Undang-undang Keimigrasian Nomor 63 Tahun 2024.

    “Memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap warga negara asing (WNA) seperti para jurnalis asing yang sedang bertugas di seluruh Indonesia, misalkan di wilayah rawan konflik,” kata Sandi melalui keterangannya, Kamis (3/4/2025).

    Dikatakan Sandi, Perpol itu dibuat berlandaskan upaya preemtif dan preventif kepolisian dengan memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap WNA dengan koordinasi bersama instansi terkait. Tujuannya untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terhadap keamanan dan keselamatan orang asing.

    Sementara itu mengenai kabar yang menyebutkan aturan kepemilikan SKK diwajibkan bagi seluruh jurnalis asing, Sandi merasa perlu untuk meluruskannya.

    “Terkait dengan pernyataan wajib, perlu diluruskan bahwa penerbitan SKK diterbitkan berdasarkan permintaan penjamin. Jika tidak ada permintaan dari penjamin SKK, tidak bisa diterbitkan,” ucapnya.

    Menurut Sandi, dalam penerbitan SKK tersebut pihak yang berhubungan dengan Polri adalah pihak penjamin dan bukan WNA atau jurnalis asing.

    Tidak hanya itu, Sandi juga menyebut SKK tidak bersifat wajib bagi jurnalis asing dan tanpa SKK, jurnalis asing tetap bisa melaksanakan tugas di Indonesia sepanjang tidak melanggar peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

    “Jadi pemberitaan terkait dengan kata-kata wajib, tidak sesuai karena dalam perpol tidak ada kata wajib, tetapi SKK diterbitkan berdasarkan permintaan penjamin,” tuturnya.

    “Sebagai contoh jika jurnalis akan melakukan kegiatan di wilayah Papua yang rawan konflik, maka penjamin dapat meminta SKK kepada Polri dan juga meminta pelindungan karena bertugas di wilayah konflik,” pungkas Sandi mengenai izin jurnalis asing.

  • Mukti Juharsa Promosi Irjen, Ini 4 Kiprahnya Berantas Narkoba Jaringan Internasional

    Mukti Juharsa Promosi Irjen, Ini 4 Kiprahnya Berantas Narkoba Jaringan Internasional

    loading…

    Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Mukti Juharsa resmi menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari brigjen menjadi irjen. Foto/Dok. SindoNews

    JAKARTA – Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Mukti Juharsa resmi menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari brigjen menjadi irjen . Kenaikan resmi ini usai Upacara Korps Raport, Minggu (30/5/2025).

    Mukti menjadi satu dari 38 perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati) Polri yang menerima kenaikan pangkat dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo . Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut pemberian kenaikan pangkat itu sebagai bentuk komitmen Kapolri kepada personil yang berdedikasi.

    Usai kenaikan pangkat itu, Mukti akan menempati posisi baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri. Posisinya sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri akan digantikan Brigjen Eko Hadi Santoso.

    Selama masa kepemimpinannya, Mukti tercatat kerap membongkar bandar-bandar narkotika baik yang ada di dalam negeri maupun jaringan internasional. Berikut sejumlah pengungkapan bandar besar narkotika yang dipimpin Mukti.

    1. Jaringan Internasional Fredy Pratama
    Pengungkapan paling menghebohkan yang terjadi selama Mukti menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yakni terkait bandar besar narkotika jaringan internasional Fredy Pratama alias Miming alias Cassanova.

    Pada September 2023, Mukti dan jajarannya berhasil menyita total 10,2 ton sabu yang terafiliasi jaringan Fredy di Indonesia selama periode 2020-2023. Fredy diketahui merupakan gembong utama yang mengendalikan peredaran narkoba di 14 provinsi dari Negara Thailand.

    Hingga Mei 2024, Bareskrim Polri berhasil menyita sejumlah aset milik jaringan Fredy Pratama senilai Rp432,2 miliar yang terdiri dari uang tunai, aset tanah dan bangunan hingga perhiasan dan kendaraan mewah. Dalam kasus ini sedikitnya ada 60 kaki tangan Fredy Pratama yang berhasil ditangkap dan diproses hukum.

    2. Jaringan Hydra di Bali
    Kemudian pada periode Mei 2024, Mukti dan jajarannya kembali mengungkap peredaran narkotika jaringan internasional di wilayah Bali. Pengungkapan dilakukan pada sebuah clandestine lab jaringan ‘Hydra’ yang dioperasikan oleh Warga Negara Asing (WNA).

    Jaringan Hydra itu membuat lab pabrik produksi ganja hidroponik di sebuah basement vila di wilayah Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Dalam kasus ini, Bareskrim Polri berhasil menangkap seluruh pelaku termasuk aktor intelektual Roman Nazrenco yang sempat melarikan diri ke Thailand.

    Selama beroperasi, jaringan itu diketahui memiliki modus tertentu dengan menempelkan stiker di sejumlah sudut jalan di kawasan Bali sebagai kode untuk bertransaksi narkoba. Mereka juga memasarkan ganja dengan modus menggunakan jaringan Hydra Indonesia atau Darknet Forum 2 Roads.

  • Kapolri Naikkan Pangkat 38 Pati, 2 Irjen Jadi Komjen

    Kapolri Naikkan Pangkat 38 Pati, 2 Irjen Jadi Komjen

    Kapolri Naikkan Pangkat 38 Pati, 2 Irjen Jadi Komjen

    key: Polri, Kenaikan Pangkat

    sum: Kapolri memimpin upacara kenaikan pangkat (Korps Raport) 38 Pati Polri berdasarkan Surat Telegram Nomor STR/818/III/KEP./2025 tertanggal 27 Maret 2025.

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara kenaikan pangkat (Korps Raport) 38 Pati Polri berdasarkan Surat Telegram Nomor STR/818/III/KEP./2025 tertanggal 27 Maret 2025.

    Adapun dalam upacara itu ada dua personel yang dinaikan pangkatnya dari inspektur jenderal (Irjen) menjadi komisaris jenderal (Komjen).

    Keduanya yaitu Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementerian Dalam Negeri, Komjen Makhruzi Rafiman dan Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komjen Lotharia Latif.

    “Iya hari ini Bapak kapolri memimpin upacara Korps Raport 38 pati, terdiri dua komjen, 10 irjen, dan 26 brigjen,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam keterangannya, Minggu (30/3/2025).

    Menurut Sandi, Korps Raport ini sebagaimana komitmen reward kepada jajaran yang selalu disampaikan oleh kapolri. Harapannya, kenaikan pangkat ini dapat menjadi motivasi anggota lainnya untuk selalu bekerja maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

    “Kenaikan pangkat ini juga menunjukkan komitmen Polri dalam memberikan apresiasi kepada anggota yang telah berprestasi,” ucapnya.

    Berikut daftar Pati Polri yang mendapatkan kenaikan pangkat:

    Dari Irjen menjadi Komjen

    1. Komjen Makhruzi Rafiman – Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementerian Dalam Negeri
    2. Komjen Lotharia Latif – Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

    Dari Brigjen menjadi Irjen

    3. Irjen Edfrie R. Maith – Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementerian Dalam Negeri
    4. Irjen Agus Salim – Widyaiswara Kepolisian Utama TK Sespim Lemdiklat Polri
    5. Irjen Anggoro Sukartono – Kapolda DIY
    6. Irjen Aries Syarief Hidayat – Sahlisosbud Kapolri
    7. Irjen Endar Priantoro – Kapolda Kaltim
    8. Irjen Kristiyono – Sahlisosek Kapolri
    9. Irjen Mardiyono – Kapolda Bengkulu
    10. Irjen Mukti Juharsa – Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri
    11. Irjen Waris Agono – Kapolda Maluku Utara
    12 . Irjen Ruslan Aspan – Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas Barang Bp Batam

    Dari Kombes menjadi Brigjen

    13. Brigjen Andi Herindra Rahmawan – Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Pada Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian
    14. Brigjen Hery Wiyanto – Inspektur Wilayah Pada Inspektorat Utama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
    15. Brigjen Sunarto – Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informatika Publik Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
    16. Brigjen Novriturangga Effendy – Staf Khusus Ketua Dewan Perwakilan Daerah
    17. Brigjen Esmed Eryadi – Staf Khusus Ketua Dewan Perwakilan Daerah
    18. Brigjen Diki Budiman – Inspektur Investigasi Kementerian Perindustrian
    19. Brigjen Leonardus Simarmata – Inspektur III Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
    20. Brigjen Budi Satria Wiguna – Direktur Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
    21. Brigjen Julisa Kusumowardono – Direktur Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
    22. Brigjen Ari Wahyu Widodo – Wakapolda Aceh
    23. Brigjen Boro Windu Danandito – Dircegah Kortastipikor Polri
    24. Brigjen Edi Ciptianto – Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama TK. II Divtik Polri
    25. Brigjen Faizal – Dirgakkum Korlantas Polri
    26. Brigjen Firman Nainggolan – Widyaiswara Kepolisian Utama TK. II Sespim Lemdiklatpolri
    27. Brigjen Gatot Mangkurat Putra – Danpaspelopor Korbrimob Polri
    28. Brigjen Idil Tabransyah – Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri
    29. Brigjen Latif Usman – Wakapolda Jawa Tengah
    30. Brigjen Lilik Apriyanto – Agen Intelijen Kepolisian Utama TK II Baintelkam Polri
    31. Brigjen Moch Sagi Dharma Adhyakta – Karofaskon Slog Polri
    32. Brigjen Priyo Waseso – Widyaiswara Kepolisian Utama TK. II Sespim Lemdiklat Polri
    33. Brigjen Sonny Irawan – Kasespimma Lemdiklat Polri
    34. Brigjen Tory Kristianto – Dirpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri
    35. Brigjen Turman Sormin Siregar – Widyaiswara Kepolisian Utama TK. II Sespim Lemdiklat Polri
    36. Brigjen Ucu Kuspriyadi – Karorenmin Itwasum Polri
    37. Brigjen Yohanes Ragil Heru Susetyo – Karopsi SSDM Polri
    38. Brigjen Yudo Hermanto – Karopaminal Divpropam Polri

  • Top 3 News: SPBU di Bogor Curangi Takaran, Setahun Raup Untung Rp3,4 Miliar – Page 3

    Top 3 News: SPBU di Bogor Curangi Takaran, Setahun Raup Untung Rp3,4 Miliar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Mabes Polri mengungkap kasus manipulasi takaran BBM kepada konsumen di SPBU 34-16712 Jalan Alternatif Sentul, Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itulah top 3 news hari ini.

    Direktur Dittipidter Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan Husni Zaini Harun selaku pengawas SPBU masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

    Ditanya soal keterlibatan pemilik SPBU dalam kasus manipulasi takaran BBM ini, Syaifuddin mengungkapkan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Sampai saat ini, pihaknya telah memeriksa 8 orang saksi, baik dari saksi ahli, pengawas, hingga operator di SPBU itu.

    Sementara itu, Menteri Hukum atau Menkum Supratman Andi Agtas seusai bertemu pimpinan DPR mendatangi mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi. Mahasiswa melakukan demonstrasi sejak siang dan telah membubarkan diri.

    Adapun, dialog tersebut dilakukan di area gerbang Pancasila gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu sore 19 Maret 2025. Dalam dialog yang berlangsung sekitar 15 menit tersebut, Andi Agtas duduk dikelilingi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka terkait RUU TNI yang sedang dalam proses pembahasan ini.

    Para mahasiswa mengatakan mereka menolak RUU TNI dan menegaskan amanat reformasi untuk memperkuat supremasi sipil. Supratman, yang berada di lokasi bersama anggota Komisi XIII DPR Vita Ervina, mengatakan akan menjembatani komunikasi antara mahasiswa dengan pemerintah dan pimpinan DPR.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Satgas Humas Operasi Ketupat 2025 menggelar apel pasukan kesiapsiagaan di halaman Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Rabu 19 Maret 2025. Karopenmas Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko memimpin upacara mewakili Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho.

    Trunoyudo menyampaikan, seluruh personel harus menjalankan tugas sesuai SOP yang telah ditentukan, serta memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi pemudik lebaran Idulfitri 1446 Hijriah. Satgas Humas Operasi Ketupat 2025 menurunkan sebanyak 43 personel.

    Truyudo menyebut, jumlah pemudik diperkirakan mencapai kurang lebih 146,47 juta orang atau sebesar 52 persen dari populasi masyarakat Indonesia. Kemudian, terdapat 126.736 objek yang menjadi fokus pengamanan.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Rabu 19 Maret 2025:

    Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Bareskrim Polri menyegel salah satu SPBU di Sentul, Bogor, Jawa Barat. SPBU tersebut disegel lantaran ditemukan adanya kecurangan dalam penjualan bahan bakar.