Keraton Yogyakarta Beri Surat Palilah ke Polda DIY, Restu Gedung Baru Mapolda
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
–
Keraton Yogyakarta
memberikan
palilah
kepada
Polda DIY
. Pemberian palilah ini menunjukkan Polda DIY telah diizinkan untuk menggunakan
tanah Sultan Ground
(SG).
Sultan Ground nantinya bakal digunakan sebagai
markas baru
Polda DIY.
Surat
Palilah
bernomor 02.0335/DDS/10/2024 itu diserahkan langsung Sri Sultan Hamengku Buwono X kepada Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono, Jumat (2/5) pukul 19.00 WIB, di Pendapa Ndalem Kilen, Keraton Yogyakarta, serta disaksikan oleh Asisten Logistik Kapolri Irjen Pol Suwondo Nainggolan.
Wakil Penghageng Kawedanan Hageng Datu Dana Suyasa GKR Hayu menyampaikan, luas Tanah Kasultanan yang nantinya digunakan sebagai Mapolda DIY sebesar 75.000 meter persegi atau 7,5 hektar.
“Letaknya ada di Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (4/8/2025).
Lanjut GKR Hayu, penyediaan tanah Kasultanan ini merupakan wujud peran Kasultanan dalam mendukung tugas kepolisian, khususnya di wilayah DIY, sekaligus mewujudkan amanat Perdais No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten.
Berdasarkan aturan tersebut, Tanah Kasultanan sejatinya mempunyai fungsi untuk Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat.
“Kasultanan berharap dengan semakin meningkatnya sarana prasarana, yakni setelah terbangunnya gedung baru Mapolda DIY, jajaran Polda DIY lebih maksimal dalam menjalankan tugas kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat,” imbuh GKR Hayu.
Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono pada kesempatan tersebut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kasultanan Yogyakarta atas Serat Palilah yang diberikan.
“Hari ini kami telah menerima Serat Palilah untuk pendirian gedung baru Mapolda DIY. Adanya pembangunan gedung baru ini dilakukan karena situasi dan kondisi gedung yang sekarang belum cukup maksimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Kapolda DIY menambahkan bahwa untuk proses pembangunannya sepenuhnya akan menunggu instruksi dari pusat (Polri).
“Yang jelas kami akan ajukan terlebih dahulu untuk proses
ground breaking
dan pembangunannya, tetapi keputusannya tetap menunggu arahan dari Kapolri,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Sleman Harda Kiswaya, yang juga menghadiri agenda tersebut, menyatakan kesiapan pemerintah kabupaten untuk memberikan dukungan pada proses pembangunan gedung baru Mapolda DIY.
“Tentunya kami senang dan bangga sehingga kami akan membantu Polda DIY memulai proses izinnya dari sekarang,” katanya.
“Pada saatnya nanti, semua sudah siap dan pembangunan sudah bisa dilakukan. Ini juga (bangunan) Polda DIY bisa jadi contoh, bahwa dalam membangun tentunya harus melalui proses perizinan,” tutur Harda.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Irjen Pol Suwondo Nainggolan
-
/data/photo/2025/05/02/6814b729a97fb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Keraton Yogyakarta Beri Surat Palilah ke Polda DIY, Restu Gedung Baru Mapolda Yogyakarta 4 Mei 2025
-

Profil Brigjen Pol Anggoro Sukartono, Kapolda DIY yang Baru
Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri telah menunjuk Brigadir Jenderal Polisi Anggoro Sukartono, SIK, sebagai kepala kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Kapolda DIY) yang baru, menggantikan Irjen Pol Suwondo Nainggolan yang kini menjabat sebagai Asisten Logistik (Aslog) Kapolri.
Sebelum diangkat sebagai Kapolda DIY, Brigjen Pol Anggoro menjabat sebagai kepala Biro Pengamanan Internal (Karopaminal) Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri sejak 4 Agustus 2022.
Dengan penunjukan ini, Brigjen Pol Anggoro dipastikan akan naik pangkat menjadi inspektur jenderal (Irjen) atau perwira tinggi berbintang dua.
Pengalaman dan rekam jejaknya di kepolisian menjadikannya sosok yang dipercaya untuk memimpin Polda DIY dalam menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah tersebut.
Profil Brigjen Pol Anggoro
Brigjen Pol Anggoro Sukartono lahir di Jakarta pada 24 April 1972 dan saat ini berusia 52 tahun. Beliau merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1994 dan memiliki latar belakang di bidang reserse.
Setelah lulus dari Akpol, ia melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) serta Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.
Karier kepolisian Brigjen Pol Anggoro diawali dengan menjabat sebagai Kasubbid Catpers Bidang Litpers Puspaminal Divpropam Polri. Setelah itu, ia dipercaya untuk memimpin Kepolisian Resor Nganjuk Polda Jawa Timur pada tahun 2012. Dua tahun kemudian, ia dipromosikan sebagai Kapolres Sidoarjo Polda Jawa Timur.
Pada tahun 2015, Brigjen Pol Anggoro mengemban tugas baru sebagai Kepala Bidang Propam Polda Riau. Satu tahun berikutnya, ia dipercaya untuk menjabat sebagai Kasubdit Narkotika Alami di Direktorat Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) RI.
Kariernya terus berkembang saat ditugaskan sebagai analis kebijakan madya bidang paminal Divpropam Polri pada tahun 2018.
Pada tahun 2020, Brigjen Pol Anggoro mendapat promosi sebagai Sekretaris Biro Pengamanan Internal Divpropam Polri. Di tahun yang sama, ia kemudian menjabat sebagai Kepala Biro Pengawasan, Penyidikan, dan Pembinaan Profesi Divpropam Polri.
Sejak 4 Agustus 2022, ia diamanahi jabatan sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal Divpropam Polri sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Kapolda DIY.
Riwayat JabatanKasubbid Catpers Bidang Litpers Puspaminal Divpropam Polri.Kapolres Nganjuk (2012).Kapolres Sidoarjo (2014).Kepala Bidang Propam Polda Riau (2015).Kasubdit Narkotika Alami Direktorat Narkotika BNN RI (2016).Analis Kebijakan Madya Bidang Paminal Divpropam Polri (2018).Sekretaris Biro Pengamanan Internal Divpropam Polri (2020).Kepala Biro Pengawasan, Penyidikan, dan Pembinaan Profesi Divpropam Polri (2020).Kepala Biro Pengamanan Internal Divpropam Polri (2022-2025).
Di bawah kepemimpinan Brigjen Pol Anggoro sebagai kapolda baru, Polda DIY diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban secara lebih efektif di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya.
-

Polri Mutasi 1.255 Personel, 10 Kapolda Digeser dan 10 Polwan Jadi Kapolres
loading…
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho menjelaskan mutasi besar-besaran sebanyak 1.255 personel, di antaranya di jajaran perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen). Foto/Ist
JAKARTA – Polri kembali melakukan mutasi besar-besaran di jajaran perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) pada 2025. Mutasi ini tertuang dalam enam surat telegram (ST) yang diterbitkan pada 12 Maret 2025.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, ada 1.255 personel yang dimutasi dalam enam Surat Telegram (ST).
Dia menyatakan, pergeseran jabatan itu ditujukan untuk penyegaran organisasi dan strategi penguatan kelembagaan.
Mutasi ini tercantum dalam enam surat telegram:- ST/488/III/KEP./2025 – 111 personel
– ST/489/III/KEP./2025 – 442 personel
– ST/490/III/KEP./2025 – 261 personel
– ST/491/III/KEP./2025 – 153 personel
– ST/492/III/KEP./2025 – 202 personel
– ST/493/III/KEP./2025 – 86 personel“Mutasi ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Selain sebagai penyegaran, ini juga bagian dari pembinaan karier untuk meningkatkan profesionalisme anggota,” ujar Sandi dalam keterangan tertulis, Kamis (13/3/2025).
Dari total 1.255 personel yang dimutasi, sebanyak 881 personel mendapat promosi jabatan.
Dua Pati menduduki jabatan strategis di Mabes Polri
– Irjen Pol Anwar sebagai Asisten SDM Kapolri
– Irjen Pol Suwondo Nainggolan sebagai Asisten Logistik Kapolri
10 Kapolda yang baru, di Antaranya:
– Brigjen Pol Mardiyono sebagai Kapolda Bengkulu
-

Tiba di Yogyakarta, Prabowo Bakal Pimpin Upacara Parade Senja Retret Kepala Daerah
loading…
Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Adisutjipto, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (27/2/2025) sekitar pukul 14.30 WIB. FOTO/SETPRES
YOGYAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Adisutjipto, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (27/2/2025) sekitar pukul 14.30 WIB. Presiden akan memimpin Parade Senja di Retret Kepala Daerah.
Tampak menyambut kedatangan Presiden Prabowo di Bandara Adisutjipto adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Deddy Suryadi, Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan, serta Danlanud Adisutjipto Marsma TNI Setiawan.
Dari bandara, Prabowo kemudian melanjutkan perjalanan menuju Akademi Militer (Akmil) di Kabupaten Magelang melalui jalur darat. Di Akmil, Prabowo dijadwalkan untuk memimpin langsung Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera Merah Putih.
“Esok hari, Jumat, 28 Februari 2025, Presiden Prabowo akan memberikan pengarahan dalam rangka Pembelajaran Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah Seluruh Indonesia,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangannya, Kamis (27/2/2025).
Sebelumnya, Prabowo dan rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta sekitar pukul 13.45 WIB. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan kerja kali ini adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
(abd)
-
/data/photo/2025/02/12/67ac2839bfc08.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
10 Solusi Sultan dan Polisi soal Surat Tantangan "Carok" di Yogyakarta Yogyakarta
Solusi Sultan dan Polisi soal Surat Tantangan “Carok” di Yogyakarta
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
– Unggahan soal surat tantangan “carok” baru-baru ini ramai di media sosial.
Surat tersebut muncul karena adanya insiden seseorang yang tidak membayar saat belanja di
warung kelontong Madura
yang berada di Babarsari, Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta
(DIY).
Menanggapi situasi ini,
Pemerintah DIY
, Kepolisian, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar pertemuan untuk menjaga kondusifitas wilayah.
Pada Rabu (12/2/2025), Komunitas Keluarga Madura Yogyakarta bertemu dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Sultan menyampaikan bahwa dialog telah dilakukan antara Pemerintah DIY, kepolisian, TNI, dan unsur keamanan lainnya untuk menanggapi situasi yang berkembang.
“Semua unsur yang berkait sudah melakukan dialog-dialog pertemuan dan
report
itu saya terima semua. Sehingga kami tadi pertemuan kita tidak baca proses-proses seperti ini, tapi kesimpulan sudah ada dari pimpinan Madura yang punya hasil rapat Forkopimda dan mereka sudah berproses,” ungkap Sultan.
Dua poin penting disepakati dalam pertemuan tersebut.
Pertama
, warung Madura diwajibkan untuk menempelkan tulisan “bayar tunai” di tempat usaha mereka.
“Kesimpulannya hanya dua kesimpulan jangka pendek, yaitu warung itu punya tulisan bayar tunai. Perkara mau dibantu gratis itu urusan individu dengan tunai secara hukum punya posisi,” jelas Sultan.
Kedua
, Sultan menegaskan pentingnya
penegakan hukum
jika terjadi pemaksaan atau kasus tidak membayar.
“Kami minta proses hukum,” imbuhnya.
Sultan berharap langkah ini dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
“Itu saja keputusannya yang bisa dilakukan segera untuk mendinginkan kesalahpahaman. Proses surat menyurat sudah selesai,” tegasnya.
Sementara itu, Juru Bicara Komunitas Keluarga Madura Yogyakarta, Mahrus Ali, menegaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk mencari solusi.
“Sudah ada usulan yang sangat praktis dari Sultan, misalnya teman-teman kami dari Madura yang jualan atau kelontong, itu ya, ditulislah misalnya, dibayar tunai,” ungkapnya.
Mahrus juga menjelaskan bahwa unggahan surat yang viral di media sosial tidak dimaksudkan untuk menimbulkan perseteruan antarkelompok.
Ia mencatat bahwa dalam satu tahun terakhir, terdapat 15 kejadian tidak menyenangkan yang dialami pengusaha warung kelontong Madura.
“Itu warung Madura itu jadi subyeknya bisa bermacam-macam, tapi obyeknya akan satu, tetap kami. Makanya, untuk mencegah agar ke depan tidak terjadi lagi, ya kita ketemu ini,” tuturnya.
Kapolda DIY, Irjen Pol Suwondo Nainggolan, menegaskan bahwa permasalahan ini murni permasalahan individu, bukan permasalahan etnis.
“Ini bukan persoalan etnis, tapi masalah individu melakukan tindak pidana,” ujarnya.
Suwondo menambahkan bahwa pertemuan antara Polda DIY, Gubernur DIY, dan perwakilan Komunitas Keluarga Madura Yogyakarta bertujuan untuk silaturahmi dan meluruskan isu yang muncul terkait surat tantangan “carok”.
Ia menegaskan bahwa fokus pertemuan ini adalah menjaga keamanan Yogyakarta serta menyelesaikan masalah yang muncul dari surat tantangan tersebut secara dialog.
“Kami dari Kepolisian, Pemda, Bais, TNI, dan BIN datang ke setiap kelompok masyarakat untuk duduk bersama dan membahas permasalahan yang ada, sehingga masing-masing pihak memahami situasi kasus per kasus,” tambahnya.
Suwondo juga mengungkapkan bahwa Polisi akan mengubah gaya berpatroli untuk meningkatkan keamanan di DIY.
Selain berpatroli keliling, anggota Polisi juga akan ditugaskan untuk patroli dengan duduk-duduk di warung.
“Kami ubah patrolinya, itu bersifat nantinya stasioner mungkin di warung kelontongnya, duduk di warmindonya, seperti itu,” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa metode patroli sebelumnya yang bersifat berkeliling kini akan digantikan dengan pendekatan yang lebih bertahan di satu tempat.
“Kalau dulu patroli
around
kita pergi sekarang berposisi seperti itu (bertahan di satu tempat),” jelasnya.
Suwondo meminta masyarakat tidak beranggapan bahwa petugas hanya duduk-duduk di warung, melainkan ini adalah bagian dari metode patroli baru yang diterapkan.
“Mengubah metode akan melapis patroli dan preventif kita kedepankan. Kalau harus menegakkan hukum kami tegakkan hukum sesuai rasa keadilan dari semua pihak,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.




