Buku-buku Kiri dan Anarkisme Disita Polisi, Istana: Tak Ada Larangan Baca
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Merespons penyitaan buku-buku anarkisme dan pemikiran kiri oleh polisi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada larangan bagi masyarakat untuk membaca buku apapun.
“Tapi kalau larangan membaca buku ya tentunya kan tidak ada,” kata Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Namun, ia enggan memberikan respons lebih jauh soal hal ini.
“Aku belum monitor,” tuturnya singkat.
Diketahui, Pos Lantas Waru Sidoarjo dirusak dan dibakar oleh kelompok tak dikenal saat ramai aksi demonstrasi yang berujung kericuhan di Surabaya pada Jumat (29/8/2025) malam hingga Sabtu (30/8/2025) dini hari.
Sejumlah anggota yang berpatroli di lokasi tersebut mengalami pengeroyokan. Sebanyak 18 orang ditangkap atas pembakaran Pos Lantas Waru, termasuk 10 anak berhubungan dengan hukum atau ABH.
Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 11 buku dari satu pelaku berinisial GLM (24).
Buku-buku ini dinilai polisi menganut paham-paham anarkisme.
Sebagai informasi, 11 judul buku yang disita di antaranya adalah “Pemikiran Karl Marx” karya Franz Magnis-Suseno, “Anarkisme” karya Emma Goldman, “Kisah Para Diktator” karya Jules Archer, dan “Strategi Perang Gerilya” karya Che Guevara.
Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Widi Atmoko, menjelaskan bahwa penyitaan buku bertujuan untuk menyelidiki pengaruh pemahaman narasi buku terhadap tindakan tersangka.
Sementara itu, Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan bahwa ia tidak melarang pembacaan buku-buku tersebut oleh kalangan profesional sebagai bagian dari pendalaman pemahaman.
“Tetapi kalau kemudian dipraktikkan, berarti kan proses pembelajarannya dari buku itu. Silakan baca buku, tetapi kalau tidak bagus jangan dipraktikkan,” ujar Nanang, Kamis (18/9/2025).
Polda Jawa Barat memublikasikan sejumlah buku yang menjadi barang bukti kericuhan aksi demonstrasi di Bandung dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Selasa (16/9/2025).
Beberapa buku tersebut disebut memuat teori anarkisme yang diduga menjadi referensi literasi kelompok pendemo anarkistis di Gedung DPRD Jawa Barat beberapa waktu lalu.
Berdasarkan pantauan, buku-buku ini tersusun rapi di atas meja, disertai dengan barang bukti lainnya.
“Bisa dilihat (buku) ajakan desersi juga ada, dan buku lainnya, tetapi ini semua narasinya setingkat anarkisme,” kata Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan.
Beberapa judul buku yang dipublikasikan antara lain Menuju Estetika Anarkis, Why I Am Anarchist, dan Sastra dan Anarkisme. Buku-buku ini tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi ada juga yang dibeli secara online dari luar negeri.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Irjen Pol Nanang Avianto
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5354196/original/042047300_1758203918-IMG-20250918-WA0085.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Demo Anarkis Berujung Pembakaran dan Penjarahan di Jatim Timbulkan Kerugian Rp 256 Miliar
Liputan6.com, Jakarta Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto membeberkankerugian pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota dan Polri, akibat demonstrasi anarkis berujung pembakaran serta penjarahan di sejumlah tempat.
“Jadi untuk total kerugian yang dari pihak Pemda dan Polri cukup lumayan dengan total Rp 256 miliar sekian. Dengan rincian, Polri Rp 42 miliar lebih sementara Pemda alami kerugian Rp 214 miliar lebih,” kata Nanang di Mapolda Jatim, Kamis (18/09/2025).
Nanang menyayangkan timbulnya kerugian akibat ulah para pelaku perusakan. Menurutnya, anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih baik.
“Jadi itu tadi yang saya sampaikan, berbijaksanalah kita di dalam menyikapi dengan penggunaan teknologi. Berbijaksanalah dalam menggunakan medsos,” ucapnya.
Nanang menyebut, masyarakat harus bisa menyaring, mencari mana yang baik untuk ditiru dan mana yang tidak.
“Kita harus sosialisasikan kepada masyarakat, jangan mudah terprovokasi. Dipikirkan kembali dampaknya, ana dampak positif, mana negatif,” ujarnya.
Polisi tidak berhenti pada penangkapan para pelaku. Nanang menegaskan akan mengungkap jaringan-jaringan yang terlibat dalam aksi makar akhir Agustus kemarin.
“Tim kami sudah berjalan. Dan kita bisa mengumpulkan semua bukti-bukti yang ada. Dan mudah-mudahan nanti akan bisa lebih mengerucut kepada siapa otak atau pelaku peristiwa ini,” ucapnya.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5354194/original/044125200_1758203104-IMG-20250918-WA0089.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Polisi Tangkap 997 Orang Dalam Demo Anarkis di Jatim, 682 Dipulangkan
Liputan6.com, Jakarta Polisi mengamankan 997 orang terlibat demo anarkis yang berlangsung di Jawa Timur pada akhir Agustus kemarin, di antaranya pembakaran Gedung Negara Grahadi, pos polisi serta fasilitas umum di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Kediri dan Malang.
“Kami mengamankan 997 orang dengan rincian 582 orang dewasa, 415 anak di bawah umur, dan sampai saat ini ada 682 orang dipulangkan, serta 315 orang menjalani proses hukum,” kata Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto di Mapolda Jatim, Kamis (18/09/2025).
“Ada yang dipulangkan karena anak di bawah umur. Dan tentunya kami akan menyerahkan langsung kepada orang tua, karena hampir semuanya orang tua tidak pernah tahu kegiatan anak-anaknya,” imbuh Nanang.
Nanang melanjutkan, demo ricuh berdampak pada banyak masyarakat yang terluka. Setidaknya kurang lebih 111 korban.
“Di samping masyarakat ada juga dari personel kami, dari Polri dan TNI. Di sini personel Polri ada 105 orang yang menjadi korban pada saat pengamanan unras. Kemudian personel TNI ada 12 orang dan ini sudah kita rawat,” ucapnya.
“Ada yang sudah kembali dan ada yang masih dalam rawat inap di rumah sakit. Dan ini tentunya suatu proses pembelajaran buat kita supaya tidak terulang ke depannya,” ujar Nanang.
Dia berpesan agar masyarakat bijaksana dalam menyikapi segala informasi, termasuk yang beredar di sosial media.
“Pada saat itulah kita harus bijaksana untuk melihat mana yang positif, mana yang negatif, mana yang harus diikuti, mana yang tidak,” ucapnya.
-

Sambut Kapolda Jatim, Mbak Wali Dorong Kebersamaan Wujudkan Kediri Aman
Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim menyambut kedatangan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, di Polsek Kota, Kamis (4/9/2025).
Kunjungan kerja Kapolda Jatim ini dilakukan dalam rangka meninjau beberapa tempat yakni Polsek Kota, Satlantas Polres Kediri Kota, serta Mako Polres Kediri Kota yang mengalami kerusakan akibat kerusuhan beberapa hari lalu.
Wali Kota Kediri menyampaikan terima kasih atas kehadiran Kapolda Jawa Timur yang dinilainya memberikan semangat dan dukungan bagi jajaran kepolisian di Kota Kediri. Kunjungan ini menjadi dorongan penting untuk memulihkan kondisi pasca kerusuhan beberapa hari lalu.
Lebih lanjut, Mbak Wali berharap fasilitas kepolisian yang terdampak bisa segera pulih, serta pelayanan kepada masyarakat kembali seperti semula.
“Serta saya juga berharap, situasi di Kota Kediri selalu kondusif, tidak terjadi lagi aksi anarkis seperti beberapa waktu lalu, sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan aman dan nyaman. Mari bersama-sama jaga Kota Kediri tercinta ini,” tegasnya.
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim menyambut kedatangan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, di Polsek Kota, Kamis (4/9/2025).
Sementara itu, dalam arahannya, Kapolda Jatim menegaskan pentingnya menjaga semangat kerja di tengah dinamika yang terjadi. Ia juga mengapresiasi kinerja kepolisian bersama TNI dan _stakeholder_ lain yang telah bahu membahu menjaga keamanan di Kediri dan sekitarnya.
“Saya datang untuk memastikan bahwa seluruh anggota tetap semangat dan baik-baik saja. Kita bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan keamanan di wilayah ini. Terima kasih, rekan-rekan sudah luar biasa dalam melaksanakan tugas, bersinergi dengan TNI dan berbagai pihak lainnya. Semua merasa punya tanggung jawab terhadap keamanan, sehingga kejadian yang ada bisa ditangani dan dampaknya diminimalisir,” ungkap Kapolda Jatim.
Lebih lanjut, Irjen Pol Nanang Avianto juga menekankan pentingnya memulihkan kondisi pascakejadian. Mulai dari perbaikan fasilitas umum hingga memastikan aktivitas masyarakat dapat berjalan normal kembali, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun layanan publik.
Terakhir, Kapolda Jatim ini juga berpesan agar seluruh jajaran kepolisian terus menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan kepada masyarakat, serta bijak dalam menggunakan media sosial.
“Mari kita guyub, bersatu, dan menjaga Kota Kediri tetap aman. Kerja keras rekan-rekan sangat luar biasa, dan sinergitas yang baik ini harus terus dipertahankan,” tegasnya.
Turut mendampingi kunjungan tersebut, Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji, Dandim 0809 Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama, Danbrigif 16 Wira Yudha Kolonel Inf Taufik Ismail, Kapolsek Kota Kompol Ridwan Sahara, serta Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Agung Hadi Wijanarko. [nm/but]
-

83 Polisi Terluka Saat Amankan Kerusuhan di Jawa Timur, 18 Dirawat Inap
Surabaya (beritajatim.com) – Demonstrasi yang berujung kerusuhan di sejumlah wilayah Jawa Timur menyisakan korban di pihak kepolisian. Dari data Biddokes Polda Jatim, tercatat sebanyak 83 anggota polisi mengalami luka akibat bentrokan saat melakukan pengamanan.
Dari jumlah tersebut, 65 personel menjalani rawat jalan, sementara 18 lainnya harus dirawat inap karena mengalami luka serius. Dari 18 personel yang dirawat, 15 orang mengalami luka robek, patah tulang, hingga cedera otak ringan. Mereka dirawat di RS Bhayangkara Surabaya.
Selain itu, satu personel dirawat di RSSA Malang Kota akibat patah tulang selangka, satu personel dirawat di RS Mitra Keluarga karena luka robek di kepala, dan seorang Polwan dirawat di RS Bhayangkara Kediri dengan luka robek di bagian depan kepala.
Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto, melalui Kabid Humas Kombes Pol Jules Abraham Abast, menyampaikan apresiasi atas dedikasi para personel yang tetap profesional di tengah risiko besar dalam pengamanan aksi unjuk rasa.
“Personel kami jadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban. Mereka menghadapi risiko serius, mulai lemparan benda keras, serangan fisik, hingga upaya pembakaran fasilitas kepolisian,” kata Jules, Selasa (2/9/2025).
Selain menimbulkan korban dari kepolisian, aksi anarkis juga meninggalkan dampak sosial yang luas. Puluhan pos polisi dirusak, kantor pemerintahan mengalami kerusakan, dan jalan protokol sempat lumpuh akibat blokade massa.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran warga, terutama di pusat kota Surabaya, Malang, dan Kediri. Polda Jatim menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas keamanan bersama elemen masyarakat agar kondisi tetap kondusif.
Polisi juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi pihak-pihak yang berupaya memecah belah persatuan. “Kami mengapresiasi tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya secara swakarsa dengan gerakan serentak warga jaga warga,” jelas Jules.
Menurutnya, gerakan warga jaga warga bukan hanya terlihat di Surabaya, tetapi juga di berbagai kota dan kabupaten lain di Jawa Timur. “Kesadaran kolektif ini yang menjadi kunci untuk Jogo Jatim agar Jawa Timur ini aman dan kondusif,” tutup dia. [uci/beq]
-

89 Pelaku Pembakar Gedung Grahadi Ditangkap, Kapolda Jatim: Masih Kita Kembangkan
Surabaya (beritajatim.com) – Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan ada 89 Pelaku yang sudah diamankan terkait pembakaran gedung Grahadi pada Minggu (31/8/2025) kemarin.
Dalam keterangan pers usai melakukan doa bersama di Polda Jatim, Kapolda menyatakan pihaknya masih terus mengembangkan siapa saja pihak yang terlibat dalam aksi anarkis tersebut.
” Masih kita kembangkan, nanti akan kita update terus,” ujar Kapolda, Selasa (2/9/2025).
Lebih lanjut Kapolda mengatakan, diamankannya sejumlah orang yang terlibat dalam pembakaran gedung Grahadi agar bisa dijadikan pelajaran bagi semua pihak.
” Agar dibuat pembelajaran, silahkan menyampaikan pendapat tapi dengan cara yang damai, cara yang elok cara yang santun bukan dengan cara yang provokatif,” ujar Kapolda.
Lebih lanjut Kapolda mengatakan, menyampaikan pendapat itu boleh, itu adalah hak dari masyarakat tapi jangan sampai merusak karena disitu ada hak masyarakat yang lain yang akan melakukan aktifitas dalam segala bidang.
Pihaknya sudah berkomitmen untuk menjaga dan melindungi masyarakat baik jiwa, raga maupun harta bendanya. Apabila terjadi tindakan anarkis maka akan dilakukan tindakan tegas dan terukur.
” Sudah kami perintahkan ke semua jajaran agar melakukan tindakan tegas dan terukur apabila ada yang melakukan tindakan anarkis. Mudah-mudahan tidak ada lagi terjadi hal-hal demikian. Mari kita jaga Jaw Timur, jaga semua setiap wilayah di Jawa Timur dengan baik agar Jawa Timur tetap kondusif,” ujarnya.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menegaskan langkah tegas dalam menangani aksi anarkis yang terjadi di enam wilayah, yakni Surabaya, Malang Kota, Malang Kabupaten, Kediri Kota, Kediri Kabupaten, dan Sidoarjo.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Polda Jatim, hingga kini ada sebanyak 580 orang diamankan, dengan rincian 89 orang diproses hukum dan 479 orang dipulangkan setelah pemeriksaan. [uci/beq]
-

Khofifah prihatin pembakaran Gedung Negara Grahadi oleh massa aksi
yang terbakar adalah kantor kerja Wakil Gubernur yang juga berada di kompleks Grahadi
Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan keprihatinan atas pembakaran Gedung Negara Grahadi di Surabaya yang dilempari bom molotov oleh massa aksi, karena gedung itu merupakan cagar budaya.
“Iya tentu itu bagian dari cagar budaya, kita semua prihatin bahwa bagian barat gedung Grahadi ternyata dilempari molotov juga,” kata Khofifah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Senin.
Sekitar 30 menit sebelum peristiwa pelemparan molotov, Khofifah bersama Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Rudy Saladin sempat menemui perwakilan massa aksi di depan Gedung Negara Grahadi.
Dia mengaku bahkan menghubungi Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto di hadapan massa, ketika perwakilan mereka meminta agar rekan-rekannya yang ditahan di Polrestabes Surabaya segera dikeluarkan.
Khofifah bersama Pangdam dan perwakilan mahasiswa kemudian mendatangi Polrestabes untuk memastikan tuntutan itu ditindaklanjuti.
Menurut dia, beberapa orang yang ditahan masih berusia 15-16 tahun sehingga Kapolda memutuskan untuk menyerahkan mereka langsung kepada pihak keluarga.
“Yang malam itu sampai dini hari, ya sampai (pukul) 01.30 WIB yang anggota keluarganya sudah datang menjemput semua dipulangkan,” ujarnya.
Khofifah juga memastikan para korban yang mengalami luka-luka akibat aksi massa mendapat perawatan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur di RSUD dr. Saiful Anwar Malang maupun RSUD dr. Soetomo Surabaya.
Terkait kerusakan bangunan, Khofifah menyebut bagian kanan dan kiri Gedung Grahadi telah dipasang garis polisi oleh Polrestabes Surabaya untuk keperluan pemeriksaan.
“Harapannya, garis polisi yang dipasang oleh Poltabes Surabaya dan proses pemeriksaan oleh Poltabes untuk melihat sisi-sisi Grahadi yang rusak karena proses pelemparan bom molotov itu semua bisa teridentifikasi,” katanya.
Khofifah juga meluruskan kabar bahwa rumah Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak turut dijarah dalam kericuhan. Menurut dia, yang terbakar adalah kantor kerja Wakil Gubernur yang juga berada di kompleks Grahadi.
“Ndak, bukan, jadi itu Kantor Wagub di Grahadi, bukan rumah, itulah yang terbakar bagian depan barat itu adalah kantor kerjanya Pak Wagub,” kata Khofifah.
Diketahui, sisi barat Gedung Negara Grahadi di Jalan Raya Gubernur Suryo Surabaya dibakar massa yang anarkis pada Sabtu (30/8) malam sekitar pukul 21.38 WIB.
Area tersebut terdapat sejumlah ruangan salahnya satunya adalah pressroom atau ruang wartawan yang biasa meliput kegiatan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Massa membakar Grahadi kurang lebih 1,5 jam setelah Khofifah menemui demonstran.
“Setelah itu mereka mulai melempar botol hingga bom molotov ke dalam Gedung Negara Grahadi Surabaya sisi barat,” ujar salah satu saksi mata, Anwar, warga Gubeng Surabaya.
Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Sejumlah Fasilitas Umum di Surabaya Rusak, Kapolda Jatim: Ojo Ngono Lah Rek!
Surabaya (beritajatim.com) – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si, memberikan pernyataan resmi terkait penanganan demonstrasi yang berujung pada pembakaran dan perusakan fasilitas di Kota Surabaya dan Jawa Timur .
Dalam keterangannya, Kapolda menjelaskan kronologi dan alasan di balik langkah-langkah yang diambil oleh pihak kepolisian, menegaskan bahwa semua tindakan dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
Dalam penjelasannya, Irjen Pol Nanang Avianto mengutarakan bahwa sejak awal, aparat kepolisian telah mengedepankan pendekatan simpatik dan himbauan.
“Pertama adalah simpatik dulu, himboan,” ujarnya. Namun, situasi mulai memanas ketika para demonstran mulai merusak fasilitas umum. Puncaknya, pengrusakan pagar kawat di area Gedung Grahadi yang merupakan simbol kebesaran Provinsi Jawa Timur, memaksa polisi untuk mengambil tindakan lebih tegas.
“Begitu tadi kita lihat kawat-kawatannya dirusak dan itu adalah Grahadi, simbol kebesaran dari Provinsi Jawa Timur, di situlah kok mau dirusak kami kan bertahan,” jelas Kapolda, Sabtu (30/8/2025).
Peringatan demi peringatan telah disampaikan, namun para demonstran tetap bertahan. Bahkan, saat polisi melakukan penyemprotan air, massa justru semakin agresif.
Irjen Pol Nanang Avianto mengungkapkan “situasi panas, disemprot air saya kira biar sejuk lha tambah giras arek-arek, ojo ngono lah rek.”kata Kapolda.
Situasi semakin tidak terkendali saat terjadi pembakaran kendaraan bermotor dan perusakan fasilitas umum lainnya seperti CCTV dan paving block yang digunakan untuk melempar. Karena demonstran tidak kunjung membubarkan diri meski waktu yang diizinkan telah habis, aparat akhirnya menggunakan gas air mata.
Kapolda memastikan bahwa polisi tidak menggunakan peluru tajam atau peluru karet. “Tidak ada kami menggunakan senjata apalagi peluru tajam, peluru karet aja gak, peluru apapun gak, kita menggunakan itu (gas air mata) supaya paling tidak minggir,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, Kapolda Jatim menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga Jawa Timur. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang dan mengajak semua pihak untuk menggunakan energi dan sumber daya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. “Wis koyo ngene iki wis rusak iki, ojo ditambahi meneh,” tutup Kapolda. “Daripada dipakai untuk beli-beli fasilitas umum kan bisa dipakai untuk membantu kesehatan, kesejahteraan, pendidikan masyarakat lain lebih membutuhkan.”pungkasnya. (ted)
-

DPRD Jatim minta masyarakat taati aturan soal `sound horeg`
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
DPRD Jatim minta masyarakat taati aturan soal `sound horeg`
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 12 Agustus 2025 – 17:46 WIBElshinta.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Suli Daim meminta seluruh lapisan masyarakat di wilayah setempat untuk menaati aturan terkait penggunaan sound horeg atau sound system bertenaga besar yang kerap menimbulkan kebisingan.
“Saya minta masyarakat menaati keputusan tersebut demi kemaslahatan bersama,” katanya di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.
Terbaru, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Bersama tentang Penggunaan Sound System atau Pengeras Suara di Jawa Timur
SE Bersama bernomor 300.1/6902/209.5/2025, Nomor SE/1/VIII/2025, dan Nomor SE/10/VIII/2025 tersebut ditandatangani Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto, serta Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin pada 6 Agustus 2025.
Menurut Suli, perlu ada jalan tengah agar keberadaan sound horeg tidak merugikan masyarakat sekitar.
Ia menekankan perlunya kajian menyeluruh terkait dampak kesehatan, sosial, dan lingkungan sebelum kegiatan tersebut digelar.
Anggota Komisi E DPRD Jatim itu menilai sound horeg merupakan salah satu bentuk ekspresi masyarakat, meski potensi dampak negatifnya perlu diminimalkan.
Ia juga menegaskan tidak berada di posisi mendukung atau menolak, melainkan mendorong pengaturan yang adil.
“Saya kira MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jatim juga telah melakukan kajian terkait dampak agar tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat,” ujarnya.
Suli menjelaskan pengaturan sound horeg mencakup pembatasan waktu penggunaan sound system nonstatis atau berpindah tempat.
Selain itu juga kewajiban mematikan pengeras suara saat melintas di tempat ibadah pada waktu ibadah berlangsung, rumah sakit, ketika ada ambulans yang mengangkut pasien, dan saat kegiatan pembelajaran di sekolah.
“Yang terpenting penggunaan sound system harus menjaga ketertiban, kerukunan, tidak menimbulkan konflik sosial, serta tidak merusak lingkungan dan fasilitas umum,” ujarnya.
Sumber : Antara
/data/photo/2025/09/19/68cd227d861d8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
