Xcloud.id

Tag: Irianto

  • BNN dan IDI tingkatkan standardisasi rehabilitasi medis

    BNN dan IDI tingkatkan standardisasi rehabilitasi medis

    Ini merupakan tonggak penting mengingat nilai strategis dan anggaran besar yang terlibat

    Jakarta (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional (BNN) RI bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meningkatkan standardisasi rehabilitasi medis melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) terkait penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam bidang rehabilitasi medis di Jakarta, Kamis (23/10).

    Deputi Rehabilitasi BNN RI Bina Ampera Bukit mengungkapkan saat ini pihaknya membina lebih dari 200 klinik rehabilitasi yang tidak hanya fokus pada penanganan penyalahgunaan narkoba, tetapi juga menyediakan layanan berbasis bukti yang aman dan berkualitas.

    “Ini merupakan tonggak penting mengingat nilai strategis dan anggaran besar yang terlibat,” ujar Bina dalam acara penandatangan, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Ruang lingkup kerja sama yang disepakati di antaranya pelatihan daring, luring, atau hybrid yang diselenggarakan oleh IDI melalui Lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LP3S-IDI).

    Bentuk kegiatan meliputi webinar, pelatihan, simposium, workshop, konferensi, dan e-learning. Selain itu, pengembangan kurikulum atau modul serta penjaminan mutu dan sertifikasi kegiatan ilmiah juga menjadi bagian penting dari kerja sama.

    Bina menuturkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui webinar dan pelatihan yang dapat terakreditasi merupakan bagian dari transformasi mutu layanan rehabilitasi.

    Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI dr. Slamet Budiarto mengatakan kerja sama tersebut bersifat mutualisme dengan tujuan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.

    “Kami memiliki LP3S, lembaga pendidikan Ikatan Dokter Indonesia, yang akan membantu teman-teman BNN sehingga SDM kesehatan di BNN bisa meningkat dan semakin bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Slamet dalam kesempatan yang sama.

    Adapun perjanjian diteken langsung oleh Deputi Rehabilitasi BNN RI serta Ketua Umum PB IDI, yang disaksikan langsung oleh Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN RI Agus Irianto.

    Melalui kolaborasi strategis, BNN dan IDI berkomitmen untuk mempercepat standardisasi kompetensi tenaga medis guna meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi yang terstruktur dan berdampak luas bagi masyarakat.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DLH Surabaya Jelaskan Penyebab Sungai Pegirian ‘Merah Darah’

    DLH Surabaya Jelaskan Penyebab Sungai Pegirian ‘Merah Darah’

    Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya telah menelusuri penyebab perubahan warna air sungai di kawasan Pegirian, Kecamatan Semampir, yang sempat menjadi merah darah beberapa hari lalu.

    Peristiwa ini menarik perhatian publik setelah unggahan video di akun TikTok @azmiazzahra53 menjadi viral. Tepatnya pada saat hari kejadian, Jumat (17/10/2025).

    ​Dalam unggahan viral tersebut, air sungai tampak berwarna merah pekat, yang sontak membuat banyak pihak menduga perubahan warna itu disebabkan oleh limbah darah dari Rumah Potong Hewan (RPH).

    Namun, dugaan tersebut dibantah setelah DLH melakukan penelusuran lebih lanjut terkait sumber warna merah tersebut.

    “Info dari teman-teman petugas adalah berasal dari cat, kejadiannya hari Jumat,” kata Kepala DLH Surabaya Dedik Irianto, Senin (20/10/2025).

    ​Dedik Irianto, menegaskan bahwa hasil penelusuran petugas DLH menunjukkan penyebabnya adalah tumpahan cat. Bukan terkait dugaan limbah darah RPH yang viral di media sosial.

    “Siang ini kondisi sungai sudah kembali normal,” jelasnya.

    DLH Surabaya dan Camat Semampir hingga saat ini masih menelusuri siapa pelaku pembuang cat di aliran sungai tersebut. Apabila didapati pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sepadan atas perbuatannya.

    “Kemarin sore belum ketemu siapa yang membuang cat. Sekarang (kami DLH) koordinasi dengan pak Camat,” tutupnya. (rma/ted)

  • Di Hadapan Ribuan Massa Aksi, DPRD Pati Jamin Ketua Pansus Hak Angket Tidak Akan Diganti

    Di Hadapan Ribuan Massa Aksi, DPRD Pati Jamin Ketua Pansus Hak Angket Tidak Akan Diganti

    Untuk diketahui, 6 poin tuntutan MPB yang disepakati pimpinan DPRD Pati antara lain:

    1. Mengawal sampai tuntas Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo secara akuntabel, substantif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    2. Tidak mengakui dan menolak semua produk kebijakan yang disusun oleh Sudewo selama dia menjabat Bupati Pati, baik kebijakan struktural (penetapan jabatan ASN), produk kebijakan (aneka kebijakan termasuk Peraturan bupati, dll) maupun kebijakan perencanaan anggaran (APBD 2025) karena terbukti tidak prosedural, sewenang-wenang, berbau KKN (seperti yang sudah terungkap dalam sidang-sidang Pansus).

    3. Parpol dan DPRD Pati harus melawan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan arogansi kekuasaan, terutama di tingkat kabupaten hingga tingkat desa.

    4. Seluruh anggota DPRD Pati harus bekerja maksimal untuk kemaslahatan warga Pati.

    5. Menuntut agar konsisten bersama rakyat Pati untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo; tidak mengganti Bapak Teguh Bandang Waluyo sebagai Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Sudewo Bupati Pati; dan mengganti Joko Wahyudi dari keanggotaan Pansus.

    6. Kepada Gerindra sebagai partai pengusung Bupati Pati Sudewo agar segera mengganti Irianto Budi Utomo dari keanggotaan Pansus karena terindikasi berpihak kepada Sudewo; mengawal kasus indikasi tindak pidana korupsi Sudewo yang ditangani KPK RI; dan DPC Gerindra Kabupaten Pati segera meminta kepada DPP Gerindra agar mencabut status Sudewo sebagai pengurus maupun anggota Partai Gerindra di semua level dan sekaligus menghentikan Sudewo dari jabatan sebagai Bupati Pati

  • Warga Tuntut Bupati Pati Dimakzulkan, Gerindra Janji Sampaikan Surat ke DPP Gerindra

    Warga Tuntut Bupati Pati Dimakzulkan, Gerindra Janji Sampaikan Surat ke DPP Gerindra

    FAJAR.CO.ID, PATI — Posisi Sudewo sebagai Bupati Pati semakin terancam. Itu setelah masyarakat Pati kembali turun ke jalan dengan menyuarakan tuntutan agar sang bupati segera dimakzulkan.

    Menanggapi tuntutan terbaru masyarakat Pati itu, Gerindra Kabupaten Pati, Jawa Tengah, siap mengusulkan pemecatan keanggotaan Bupati Pati Sudewo, dari partai berlambang garuda tersebut.

    Usulan pemecatan tersebut mencuat menyusul adanya desakan masyarakat Pati yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Pati, Jumat.

    “Kami akan menyampaikan surat sesuai tuntutan Masyarakat Pati Bersatu (MPB) kepada DPP Partai Gerindra melalui DPD Partai Gerindra Jawa Tengah,” kata Ketua DPC Gerindra Pati, Hardi, saat menemui massa aksi bersama Ketua DPRD Pati Ali Badrudin beserta jajaran di depan gedung DPRD Pati.

    Selain pemecatan, warga juga menuntut adanya pergantian anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati dari Fraksi Gerindra, yakni Irianto Budi Utomo, dengan anggota lain juga disetujui dan segera ditindaklanjuti.

    “Pada prinsipnya, Partai Gerindra mendukung penuh Pansus Hak Angket DPRD Pati yang saat ini sedang berjalan. Tentu melalui mekanisme usulan dari fraksi kepada pimpinan dewan,” ujar Hardi yang juga wakil ketua DPRD Pati.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menegaskan pihaknya bersama seluruh anggota dewan berkomitmen menuntaskan Pansus Hak Angket DPRD Pati hingga tuntas.

    “DPRD Pati akan mengawal dan menyelesaikan pansus ini semaksimal mungkin. Kami tidak akan menyetujui kebijakan Bupati Sudewo apabila terbukti melanggar hukum,” ujarnya.

  • Gerindra Pati siap usulkan pemecatan Bupati Sudewo dari anggota partai

    Gerindra Pati siap usulkan pemecatan Bupati Sudewo dari anggota partai

    Pati (ANTARA) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Pati, Jawa Tengah, siap mengusulkan pemecatan keanggotaan Bupati Pati Sudewo, dari Partai Gerindra, menyusul desakan masyarakat Pati yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Pati, Jumat.

    “Kami akan menyampaikan surat sesuai tuntutan Masyarakat Pati Bersatu (MPB) kepada DPP Partai Gerindra melalui DPD Partai Gerindra Jawa Tengah,” kata Ketua DPC Gerindra Pati Hardi, saat menemui massa aksi bersama Ketua DPRD Pati Ali Badrudin beserta jajaran di depan gedung DPRD Pati.

    Selain pemecatan, warga juga menuntut adanya pergantian anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati dari Fraksi Gerindra, yakni Irianto Budi Utomo, dengan anggota lain juga disetujui dan segera ditindaklanjuti.

    “Pada prinsipnya, Partai Gerindra mendukung penuh Pansus Hak Angket DPRD Pati yang saat ini sedang berjalan. Tentu melalui mekanisme usulan dari fraksi kepada pimpinan dewan,” ujar Hardi yang juga wakil ketua DPRD Pati.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menegaskan pihaknya bersama seluruh anggota dewan berkomitmen menuntaskan Pansus Hak Angket DPRD Pati hingga tuntas.

    “DPRD Pati akan mengawal dan menyelesaikan pansus ini semaksimal mungkin. Kami tidak akan menyetujui kebijakan Bupati Sudewo apabila terbukti melanggar hukum,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai mayoritas di DPRD tetap berkomitmen mempertahankan Teguh Bandang Waluyo sebagai Ketua Pansus Hak Angket. Namun, sesuai aspirasi masyarakat, salah satu anggota Pansus dari PDI Perjuangan, Jokowi Yudi juga akan diganti karena dinilai jarang mengikuti rapat.

    Aksi unjuk rasa yang dilakukan aliansi masyarakat Kabupaten Pati Bersatu menyampaikan sedikitnya enam poin tuntutan. Salah satunya terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Bupati Sudewo yang kini tengah diselidiki melalui Hak Angket DPRD.

    DPRD dan partai-partai pengusung menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat dan menjaga integritas proses politik di Kabupaten Pati.

    Sebelumnya, pengunjuk rasa meragukan komitmen anggota pansus dalam menyelesaikan hak angket tersebut karena ada dugaan penggembosan.

    Tristoni, Tim Advokasi Masyarakat Pati Bersatu menyoroti dugaan adanya praktik penggembosan dalam kerja Pansus DPRD Pati.

    Menurut dia, tim advokasi menemukan sejumlah bukti dan informasi terkait dugaan tersebut. Namun, pihaknya menegaskan data lengkap baru bisa disampaikan secara resmi di kantor tim advokasi.

    Ia menilai indikasi penggembosan terlihat jelas dari sikap sejumlah anggota Pansus yang dinilai pasif.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Berkas P2I, Eks Sekda Bandung Tersangka Kasus Korupsi Bandung Zoo Segera Disidang

    Berkas P2I, Eks Sekda Bandung Tersangka Kasus Korupsi Bandung Zoo Segera Disidang

    JABAR – Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) melimpahkan berkas perkara dan tersangka mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Yossi Irianto, terkait kasus korupsi penguasaan aset negara berupa lahan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo).

    Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, mengatakan berkas kasus ini telah P21 dan pelimpahan dilakukan pada Kamis 18 September di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

    “Telah dilaksanakan penyerahan barang bukti dan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi menguasai tanah negara secara melawan hukum berupa aset Pemerintah Kota Bandung,” kata Nur di Bandung, Jumat, disitat Antara.

    Nur menjelaskan, tersangka Yossi Irianto telah dilakukan penahanan Rutan Kebonwaru Bandung selama 20 hari ke depan, hingga nanti berkas perkaranya bisa dilimpahkan ke pengadilan.

    “Tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan terhitung tanggal 18 September 2025 hingga 7 Oktober sesuai dengan surat perintah penahanan,” katanya.

    Sebelumnya, Kejati Jabar telah menahan Yossi Irianto pada Mei 2025 setelah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejati Jabar Nomor: TAP-37/M.2/Fd.2/05/2025.

    Kejati Jabar juga telah menetapkan dua tersangka lain dalam perkara ini, yakni dua petinggi Yayasan Margasatwa Tamansari Bandung, Raden Bisma Bratakoesoema dan Sri Devi, diduga menyalahgunakan tanah seluas hampir 140 ribu meter persegi di Jalan Tamansari.

    Lahan yang berstatus Barang Milik Daerah (BMD) itu sudah disewa sejak 2005, namun perjanjian sewa berakhir pada 30 November 2007.

    Meski perjanjian telah berakhir, yayasan tetap mengelola kebun binatang tanpa membayar sewa ke kas daerah. Dalam kurun 2017 hingga 2020, terdakwa diduga menerima uang sewa hingga Rp6 miliar yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

  • Pilihan Tepat Presiden Prabowo: Erick Thohir Angkat Derajat Pemuda dan Olahraga – Page 3

    Pilihan Tepat Presiden Prabowo: Erick Thohir Angkat Derajat Pemuda dan Olahraga – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Keputusan ini dinilai tepat di tengah upaya pemerintah memperkuat standar kepemimpinan di kementerian serta menghadirkan figur yang visioner, profesional, dan mampu menjawab tantangan zaman.

    Indonesia saat ini sedang bergerak menuju puncak bonus demografi, dengan mayoritas penduduk berada pada usia muda. Kondisi ini membuka peluang besar sekaligus tantangan, karena generasi muda membutuhkan ruang luas untuk berkarya, berinovasi, dan mengasah kapasitas mereka di berbagai bidang.

    Dengan pengalaman panjang Erick Thohir di dunia manajemen, olahraga, dan kepemimpinan nasional, publik menaruh harapan besar agar pemuda Indonesia semakin berdaya dan olahraga nasional mampu naik kelas ke panggung dunia.

    Penunjukan ini juga mencerminkan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan standar baru dalam tata kelola kementerian, di mana figur yang dipilih tidak hanya berpengalaman tetapi juga memiliki visi membangun generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik posisi baru Erick Thohir sebagai sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Sosoknya sebagai Menpora membuat banyak kalangan optimistis.

    Salah satunya dari Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Pariwisata Olahraga dan Minat Khusus, AM Hendropriyono. Dia berharap, Erick mampu membawa transformasi nyata bagi olahraga Indonesia.

    “Erick Thohir adalah figur yang tepat di waktu yang tepat. Dengan pengalaman global dan kepemimpinan yang visioner, ia bisa membawa transformasi nyata bagi olahraga Indonesia sekaligus memberdayakan generasi muda,” kata Hendropriyono kepada wartawan, Rabu (17/9/2025).

    Senada dengan itu, Pengamat Olahraga Djoko Pekik Irianto menilai keputusan Presiden Prabowo memilih Erick Thohir sebagai Menpora adalah tepat. Menurut dia, Erick Thohir menjadi harapan baru olahraga Indonesia.

    “Terpilihnya Erick Thohir sebagai Menpora adalah harapan baru bagi olahraga Indonesia dengan rekam jejak dan jaringan internasional yang dimiliki,” kata Djoko dalam kesempatan terpisah.

    “Saya kira Pak Erick Thohir paham apa yang harus segera dilaksanakan. Misalnya dengan segera mensinergikan stakeholder seperti KONI, KOI, dan cabang olahraga lainnya menuju keterlaksanaan desain besar olahraga nasional,” imbuh dia.

    Djoko berharap, Erick dapat langsung fokus dalam persiapan teknis terkait SEA Games, Asian Games, Olimpiade, termasuk mendongkrak kembali prestasi bulu tangkis dan juga membawa sepak bola lolos ke Piala Dunia 2026.

    “Erick Thohir cocok dan pantas menjadi Menpora karena memiliki kapabilitas dan manajerial yang mumpuni,” tutur dia.

    Dengan pengalaman Erick Thohir di bidang olahraga, Djoko percaya, banyak lagi yang bisa diselesaikan oleh Erick ke depannya.

    “Kita berharap Indonesia betul-betul bisa tancap gas untuk mengakselerasi di pentas dunia, tidak hanya sepak bola tapi di semua cabang, utamanya menuju Olimpiade,” kata Djoko.

    Ketua PSSI, Erick Thohir, resmi menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI. Dia menggantikan Dito Ariotedjo.

  • Menpora Baru, Pengamat Olahraga Sebut Erick Thohir Bisa Tingkatkan Prestasi Olahraga Indonesia

    Menpora Baru, Pengamat Olahraga Sebut Erick Thohir Bisa Tingkatkan Prestasi Olahraga Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat olahraga sekaligus akademisi UNY Djoko Pekik Irianto menilai reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo dengan menempatkan Erick Thohir jadi Menpora akan membawa dampak baik bagi dunia olahraga.

    Djoko Pekik menilai momentum reshuffle kabinet adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan posisi Indonesia di bidang olahraga. Menurutnya, Erick Thohir sangat tepat menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga karena memiliki jam terbang yang sangat tinggi di dunia olahraga nasional maupun internasional.

    Dia juga meyakini bahwa sosok Erick Thohir mampu membawa olahraga Indonesia ke pentas dunia jika resmi ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Menpora.

    Pasalnya, Erick Thohir pun beberapa kali sudah mengisi berbagai posisi penting di dalam dunia olahraga skala nasional dan internasional.

    “Kalau Mas ET ditunjuk menjadi Menpora, maka olahraga Indonesia masuk ke pentas dunia bisa terwujud,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Rabu (17/9).

    Pekik juga membeberkan sejumlah prestasi Erick Thohir di dunia olahraga nasional dan internasional seperti menjadi Ketua Inasgoc pada tahun 2018, kemudian membawa para atlet Indonesia ke pertandingan olimpic di London beberapa tahun lalu.

    “Kans dia sangat tinggi di olahraga ya. Jadi saya kira Mas ET sangat cocok jadi Menpora,” katanya.

    Selain itu, Pekik juga menilai bahwa Erick Thohir memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk menduduki jabatan Menpora karena tangan dinginnya sudah siap membawa atlet Indonesia ke kancah dunia.

    “Mas ET ini punya kapasitas dan kapabilitas yang proper di dunia olahraga karena sudah banyak lembaga olahraga yang dipegang Mas ET,” ujarnya.

    List reshuffle kabinet hari Ini, Rabu (17/9/2025) untuk masa jabatan periode 2024–2029:

    1. Djamari Chaniago, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

    2. Erick Thohir, sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga

    3. Afriansyah Noor, sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan

    4. Rohmat Marzuki, sebagai Wakil Menteri Kehutanan

    5. Faridah Faricha, sebagai Wakil Menteri Koperasi

    6. Angga Raka Prabowo, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

    7. Muhammad Kudari, sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

    8. Ahmad Dhafiri, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.

    9. Nani Sudariati Dayang, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

    10. Sonny Sanjaya, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

    11. Sarah Sadiqah, sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

  • Leak hingga Pocong Meriahkan Rangkaian Borobudur Marathon di Kampung Jokowi

    Leak hingga Pocong Meriahkan Rangkaian Borobudur Marathon di Kampung Jokowi

    Liputan6.com, Solo – Sebanyak 1.000 peserta mengikuti Bank Jateng Friendship Run (BJFR) 2025 yang merupakan rangkaian dari kegiatan Bank Jateng Borobudur Marathon (BJBM) 2025, di Solo, Minggu (14/9/2025). Selain menjadi ajang lari, even tersebut menghadirkan beragam kuliner khas sejumlah daerah di Jawa Tengah.

    Pelaksanaan BJFR 2025 dimulai di Komplek Taman Sriwedari, sekitar pukul 06.05 WIB. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno, didampingi Direktur Utama Bank Jateng Irianto Harko Saputro melakukan flag off sebagai tanda dimulainya lomba lari tersebut.

    Even lari yang menjadi ajang pemanasan untuk Borobudur Marathon itu menempuh jarak sejauh 5 kilometer. Dimulai dari Sriwedari, para perlai akan melintasi jalan utama Kota Solo dan melintasi sejumlah titik-titik bersejarah dan ikonik. Setelah menyelesaikan rute lari, para peserta finish di Komplek Taman Sriwedari, Solo.

    Tak hanya memakai jersey lari, sejumlah peserta yang mengikuti BJFR 2025 juga memakai berbagai kostum unik, seperti memakai topeng leak Bali, pocong, hingga sarung. Tak ayal kehadiran para peserta yang memakai konstum unik dan nyentrik itu menjadi daya daya tarik peserta lain dan masyarakat yang menyaksikannya karena kegiatan tersebut berbarengan dengan Car Free Day Solo.

    Wali Kota Solo Respati Ardi menyampaikan rasa bangganya atas penyelenggaraan event ini. Bahkan ia juga turut serta berlari bersama dengan Sekda Jawa Tengah dan sejumlah petinggi Bank Jateng untuk menyusuri rute di jalanan Kota Solo. 

    “BJFR 2025 ini menunjukkan bahwa olahraga bisa jadi ruang yang fun sekaligus mempererat persahabatan. Kami bangga Solo bisa menjadi tuan rumah bagi acara yang menyatukan olahraga, budaya, dan masyarakat dalam suasana penuh kegembiraan,” kata dia di Sriwedari, Minggu (14/9/2025).

    Selain berolahraga, dalam BJFR 2025 itu yang diselenggarakan di Solo juga terdapat Pasar Harmoni. Menurut Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno bahwa Pasar Harmoni lahir dari semangat Borobudur Marathon yang buan hanya merayakan olahraga tetapi juga memberi dampak nyata bagi masryarakat.

    “Kami ingin menciptakan ruang di mana pelari dan pengunjung bisa merasakan langsung kekayaan budaya, kuliner, serta produk lokal Jawa Tengah dalam satu pengalaman yang harmonis,” katanya.

    “Pelari tidak hanya berlari tetapi juga menikmati wisata rasa dan karya. Setelah race, mereka bisa memcicipi kuliner khas UMKN Bank Jateng Pawone dan melihat kriya serta fashion ungggulan UMKM Jateng Berdikari,” sambungya.

     

  • Partai Hanura Akan Gelar Bimtek Keliling Nasional Serentak di Tiga Lokasi

    Partai Hanura Akan Gelar Bimtek Keliling Nasional Serentak di Tiga Lokasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Hanura akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) nasional. Bimtek ini akan diikuti 525 anggota DPRD dari Partai Hanura yang ada di provinsi, dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

    Sekjen DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani mengatakan, Bimtek tahun ini merupakan terobosan baru. Di mana Hanura tidak ingin menjadikan Bimtek ini menjadi siklus tahunan semata, tanpa menghasilkan peningkatan kualitas anggota DPRD dan kader partai di daerah.

    “Ini merupakan evaluasi sejauh mana anggota dewan Partai Hanura di daerah mampu menyentuh kehidupan masyarakat di daerah,” kata Benny dalam keterangan tertulisnya kepada media, Kamis (11/9/2025).

    Benny mengatakan, Bimtek Hanura tahun 2025 ini akan digelar serentak di tiga lokasi berbeda yaitu di Surabaya, Medan, dan Makassar. Bimtek pertama digelar di Surabaya pada 12-14 September 2025 yang diikuti 189 Anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari 11 provinsi meliputi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    Bimtek kedua, lanjut Benny, di Medan pada 19-21 September 2025. Bimtek di Medan akan diikuti 172 Anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.

    Bimtek ketiga dilanjutkan di Makassar pada 26-28 September 2025 yang diikuti 164 anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya.

    Benny menyebut tema utama Bimtek yaitu ‘Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera’ dengan Sub Tema ‘Memberdayakan Daerah di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran’.

    Benny mengungkapkan, Hanura akan menggali persoalan kesulitan anggaran di daerah di tengah efisiensi anggaran yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

    Harapannya, para anggota DPRD dari Hanura bisa menghasilkan terobosan baru bersama pemerintah daerah yang muaranya peningkatan ekonomi masyarakat di daerah.

    “Kami harap bimtek kelililng daerah ini menjadi role model agar kader Hanura di daerah lebih dekat dan merasa lebih memiliki partai ini. Hal ini juga menjadi tolak ukur kekuatan Hanura di daerah menyongsong pemilu 2029 mendatang,” tegasnya.

    Ketua Panitia Bimtek Nasional Partai Hanura, Bambang Irianto mengatakan, seluruh kader Hanura se Jawa Timur dan para anggota DPRD se Jawa, NTT, Bali, NTB, dan Kalimantan siap menyambut kehadiran Ketum Hanura Oesman Sapta.

    “Persiapan Kami sudah matang. Bapak Oesman Sapta akan hadir dan membuka bimtek keliling nasional ini. Kerja sama dan sinergitas panitia DPP dengan DPD Hanura Jawa Timur sangat baik dan kami mengapresiasi itu semua,” ungkapnya.

    Bambang menambahkan sebelum digelar bimtek di Surabaya, Ketum Hanura Oesman Sapta akan melantik Pengurus DPD Hanura Jatim periode 2025-2030. Diketahui Sumarzen Marzuki telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Hanura Jatim periode 2025-2030 pada musda yang telah digelar pada 1-2 juli 2025 lalu.

    Bimtek Hanura ini rencananya akan dihadiri dan dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura DR. Oesman Sapta beserta jajaran elit pengurus DPP Pattai Hanura. Bimtek serentak ini merupakan kali pertama dilakukan oleh Partai Hanura dan belum pernah ada partai lain yang menggelar bimtek serentak di berbagai daerah.

    Sederet narasumber akan memberikan materi dalam bimtek ini seperti Pengamat Politik Indikator Politik Indonesia Prof. Burhanuddin Muhtadi yang akan mengupas positioning Partai Hanura dalam politik Indonesia.

    Selanjutnya, ada Wakil Ketua Umum Partai Hanura Dr. Patrice Rio Capella yang menganalisa posisi strategis DPRD Partai Hanura dalam konstelasi politik nasional. Lalu dari Kementrian Dalam Negeri Dr.Drs. Agus Fathoni M.Si akan menyampaikan sambutan sekaligus mengisi materi tentang APBD berdaulat dan tantangan efisiensi kebijakan pemerintah pusat dalam politik anggaran.

    Di internal DPP Partai Hanura, Irjen Pol Purn Marwan Paris akan mengisi materi tentang Fungsi pengawasan Internal Partai Hanura. Materi yang menarik juga akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Porludem), Heroik Mutaqin Pratama. Dia akan menyampaikan materi Pengaruh ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) terhadap kualitas pemilu Indonesia.

    Tidak kalah menarik materi yang akan disampaikan oleh Dosen FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo. Suko akan mengupas persoalan Fungsi pengawasan legislator sebagai kontrol demokrasi. Mantan anggota DPR RI Akbar Faisal juga akan hadir dan mengisi materi tentang Dinamika Politik Nasional dan implikasinya terhadap Partai Hanura. (tok/ian)