Xcloud.id

Tag: Iriana joko widodo

  • Said Didu Sebut Kasus Raja Ampat Hanya Puncak Gunung Es, Ungkit Kawasan Industri di Morowali

    Said Didu Sebut Kasus Raja Ampat Hanya Puncak Gunung Es, Ungkit Kawasan Industri di Morowali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu, menyebut kasus Raja Ampat hanya gunung es dari polemik pertambangan di Indonesia.

    “Kasus Raja Ampat ini hanya puncak gunung es masalahnya. Rekayasa Jokowi untuk memasukkan tambang ini di bawah agar lepas dari pengawasan itu izinnya bukan dari Menteri Pertambangan,” kata Didu dikutip dari videonya yang kini viral di media sosial dikutip Rabu (11/6/2025).

    Didu pun mengungkit kawasan industri di Morowali. “Puncak rekayasa tambang, untuk mengambil alih tambang, untuk menyerahkan tambang ke China, itu Morowali,” ujarnya.

    “Supaya publik paham. Kita pelajari dulu la, kenapa terjadi di Raja Ampat,” tambahnya.

    Ia menjelaskan, saat itu, izin Morowali keluar dari Kementerian Perindustrian dengan alasan hirilisasi. Sehingga tidak melalui Sudirman Said dan Said Didu. 

    “Itu yang dilakukan oleh menteri yang sangat berkuasa tadi. Dan lihat, pejabat-pejabat kawasan industri Morowali itu adalah bekas Dirjen Perindustrian semua,” imbuhnya.

    Setelah itu, Didu mengatakan menteri yang sangat berkuasa itu merekayasa semua aturan. Karenanya bebas pajak, bebas bea, dan perhitungan royaltinya hanya kepada pemilik IUP.

    “Jadi China yang ada di Morowali itu sama sekali bebas dari pajak. Tidak ada pajak sama sekali,” ucapnya.

    “Ingat! Dikasihnya itu 30 tahun loh! Oleh menteri yang sangat berkuasa. Sampai sekarang ada di dalam, dan rekayasanya dia semua,” tambahnya.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal kapal-kapal yang dinarasikan sebagai pengangkut bijih nikel dengan nama mirip dengan inisial Jokowi dan Iriana.

  • Terungkap Alasan IMC Pelita Logistik Namai Kapalnya JKW Mahakam dan Dewi Iriana

    Terungkap Alasan IMC Pelita Logistik Namai Kapalnya JKW Mahakam dan Dewi Iriana

    Bisnis.com, JAKARTA — PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) buka suara penamaan kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang diduga mengangkut nikel dari kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Nama armada kapal itu menjadi sorotan warganet. Di media sosial X, tak sedikit yang berspekulasi mengaitkan nama armada kapal tersebut dengan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan istrinya, Iriana, karena kemiripan nama.

    Kapal bernama JKW Mahakam dan Dewi Iriana itu belakangan diketahui adalah milik PSSI. PSSI pun mengatakan pemilihan nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana  dilakukan berdasarkan keputusan internal. Perseroan juga mengklaim, nama kedua kapal itu tak merujuk pada tokoh publik mana pun.

    “Penamaan kapal ‘JKW Mahakam’ dan ‘Dewi lriana’ dilakukan oleh perseroan berdasarkan pertimbangan internal dan tidak dimaksudkan untuk merujuk atau mengasosiasikan dengan tokoh publik mana pun, serta mengacu pada wilayah operasional di Kalimantan Timur khususnya sekitar Sungai Mahakam,” kata perseroan melalui keterangan resmi, Selasa (10/6/2025).

    PSSI menegaskan bahwa pihaknya merupakan perusahaan jasa logistik laut yang bergerak di bidang angkutan barang curah khususnya produk mineral melalui penyewaan kapal kepada berbagai klien di Indonesia.

    Menurut perseroan, kegiatan usaha ini dilakukan berdasarkan kontrak kerja dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

    Perseroan juga menegaskan bahwa tidak memiliki afiliasi kepemilikan, atau keterlibatan dalam aktivitas pertambangan, termasuk yang berada di wilayah Raja Ampat.

    “Dokumentasi yang beredar merupakan dokumentasi lama dan tidak mencerminkan kondisi operasional saat ini. Kapal yang disebut dalam pemberitaan saat ini sedang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur dan tidak terkait dengan aktivitas pengangkutan di wilayah Raja Ampat,” kata PSSI.

    PSSI menambahkan bahwa peran perseroan murni sebagai penyedia jasa transportasi laut, dan kegiatan operasional kapal-kapal dilakukan oleh penyewa berdasarkan kebutuhan logistik mereka.

    Sebelumnya, aktivitas tambang nikel di Pulau Gag juga tengah menjadi sorotan karena dinilai merusak lingkungan. Kegiatan tambang dituding mengancam kawasan pariwisata Papua Barat Daya.

    Belakangan, jagat media sosial dihebohkan dengan kapal pengangkut nikel dari pulau tersebut yang bernama TB JKW Mahakam dan Dewi Iriana.

    Berdasarkan penelusuran Bisnis, Senin (9/6/2025), jika merujuk pada website Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terdapat delapan kapal bernama JKW Mahakam.  

    Perinciannya, JKW Mahakam 1, JKW Mahakam 2, JKW Mahakam 3, JKW Mahakam 5, JKW Mahakam 6, JKW Mahakam 7, JKW Mahakam 8, dan JKW Mahakam 11.  

    Setengah dari jumlah kapal bernama JKW Mahakam itu adalah milik PT Pelita Samudera Sreeya (PSS), anak usaha PSSI. Perinciannya, kapal milik PSS itu adalah JKW Mahakam 3, 10, 6, dan 1.

    Sementara itu, kapal bernama Dewi Irina terdapat enam unit. Perinciannya, Dewi Iriana 1, Dewi Iriana 2, Dewi Iriana 3, Dewi Iriana 5, Dewi Iriana 6, dan Dewi Iriana 8. PSSI dan anak usahanya PSS menjadi mayoritas pemilik kapal, yakni Dewi Iriana 1, 2, 3, dan 5.

    PSSI merupakan perusahaan publik yang bergerak di sektor pelayaran dan jasa pengangkutan laut. Jasa angkutan meliputi pengangkutan barang mineral, batu bara, nikel, pasir silika, dan besi antar pulau maupun ke luar negeri.

    Perusahaan itu didirikan pada 2007 dengan nama awal PT Pelita Samudera Shipping Tbk. Kemudian, berubah nama menjadi PSSI pada 2022. Mayoritas saham PSSI dikendalikan oleh PT Indoprima Marine dengan kepemilikan 43,83% saham per 31 Maret 2025.

    PT Indoprima Marine juga memegang 45% saham dari PSS. Adapun, PT Indoprima Marine dikendalikan oleh PT Himpunan Primajaya yang sahamnya dimiliki oleh Constant Marino Ponggawa dan Al Hakim Hanafiah. 

  • 4 Bahlil Respons Kapal JKW dan Dewi Iriana Terkait Tambang Nikel Raja Ampat Nasional

    4 Bahlil Respons Kapal JKW dan Dewi Iriana Terkait Tambang Nikel Raja Ampat Nasional

    Bahlil Respons Kapal JKW dan Dewi Iriana Terkait Tambang Nikel Raja Ampat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    angkat bicara soal kapal-kapal yang dinarasikan sebagai pengangkut bijih nikel dengan nama mirip dengan inisial
    Jokowi
    dan Iriana.
    Ketika ditanya mengenai dugaan keterkaitan Jokowi dan Iriana dalam pusaran
    tambang nikel
    di Raja Ampat, Bahlil membantahnya.
    “Oh, itu enggak ada itu, di mana itu,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/5/2025).
    Bahlil juga ia membantah bahwa izin usaha pertambangan (IUP) yang ada di
    Raja Ampat
    dikeluarkan di era Jokowi.
    Bahlil lantas menegaskan, pemerintah sudah mencabut IUP dari empat perusahaan yang beroperasi di Kawasan Raja Ampat.
    Keempat perusahaan tersebut adalah PT Kawei Sejahtera Mining yang berlokasi di Pulau Kawe; PT Mulia Raymond Perkasa yang berlokasi di Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun; PT Anugerah Surya Pertama yang berlokasi di Pulau Manuran; dan PT Nurham di Pulau Yesner Waigeo Timur.
    Menurut Bahlil, izin usaha tambang dari empat perusahaan ini sudah keluar sejak 2004.
    “Itu izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Yang 4 IUP kita cabut itu kan, IUP-nya keluar 2004, 2006 masih rezim undang-undang izinnya dari daerah,” ujar Bahlil.
    Sebagai informasi, aktivitas penambangan di Raja Ampat menjadi sorotan oleh berbagai pihak.
    Terbaru, banyak unggahan video yang viral di media sosial memperlihatkan keberadaan kapal-kapal yang dinarasikan sebagai pengangkut bijih nikel.
    Yang jadi kontroversi, kapal-kapal tersebut memiliki nama mirip dengan inisial Jokowi dan mantan Ibu Negara.
    Berdasarkan penelusuran Kompas.com pada laman Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan (Ditkapel Kemenhub), ternyata memang benar ada kapal-kapal dengan nama lambung TB JKW Mahakam dan tongkang Dewi Iriana.
    TB adalah singkatan dari
    tug boat
    , sebutan untuk kapal jenis kapal tunda.
    Kapal ini digunakan khusus untuk menarik atau mendorong kapal lainnya, seperti kapal yang hendak berlabuh ke pelabuhan hingga kapal tongkang yang tidak memiliki mesin penggerak sendiri.
    Dari penelusuran data pencarian kapal di situs Ditkapel Kemenhub, setidaknya ada delapan kapal yang bernama JKW Mahakam.
    Namun demikian, kepemilikannya terafiliasi dengan empat perusahaan berbeda.
    Rincian kapal dengan nama lambung mirip inisial Presiden ke-7 RI tersebut antara lain JKW Mahakam 1, JKW Mahakam 2, JKW Mahakam 3, JKW Mahakam 5, JKW Mahakam 6, JKW Mahakam 7, JKW Mahakam 8, dan JKW Mahakam 10.
    Masih merujuk pada data yang diakses dari Ditkapel Kemenhub, beberapa kapal dengan nama JKW dimiliki oleh PT Pelita Samudera Sreeya (PSS).
    Perusahaan tersebut merupakan anak usaha PT IMC Pelita Logistik Tbk (kode emiten: PSSI).
    Adapun kapal yang namanya mirip dengan nama istri Jokowi, yakni
    Kapal Dewi Iriana
    , jumlahnya mencapai enam unit.
    Rinciannya adalah Dewi Iriana 1, Dewi Iriana 2, Dewi Iriana 3, Dewi Iriana 5, Dewi Iriana 6, dan Dewi Iriana 8.
    Sama dengan kapal-kapal dengan nama lambung JKW, sebagian kapal-kapal dengan nama Dewi Iriana ini dimiliki oleh perusahaan PT PSS dan perusahaan induknya, yaitu PT PSSI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil klarifikasi izin tambang Raja Ampat terbit sebelum era Jokowi

    Bahlil klarifikasi izin tambang Raja Ampat terbit sebelum era Jokowi

    PT GAG Nikel, yang kini masih beroperasi, bukanlah perusahaan baru dan telah memiliki kontrak karya sejak 1972.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menepis isu yang mengaitkan mantan Presiden RI Joko Widodo maupun Iriana Joko Widodo dengan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Seusai menghadiri konferensi pers terkait pencabutan empat IUP di Raja Ampat, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, Bahlil menegaskan bahwa seluruh izin yang menjadi polemik saat ini telah terbit jauh sebelum pemerintahan presiden ke-7 RI Jokowi.

    “Oh, itu enggak ada. Itu ‘kan izin-izinnya itu ‘kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi,” ujar Bahlil.

    Bahlil menjelaskan bahwa empat IUP yang resmi dicabut pemerintah diterbitkan pada periode 2004–2006, saat kewenangan pemberian izin masih berada di tingkat pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu.

    Ia juga menambahkan bahwa PT GAG Nikel, yang kini masih mendapat izin beroperasi, bukanlah perusahaan baru dan telah memiliki kontrak karya sejak 1972.

    “Kalau PT GAG ‘kan sejak 1972 kontrak karya. Sejak 1998 kontrak karyanya. Masih pada zaman Orde Baru. Jadi, enggak ada sama sekali (keterkaitan dengan Jokowi maupun Iriana-red),” tegas Bahlil.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah resmi mencabut IUP empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat karena terbukti melanggar ketentuan lingkungan serta berdomisili di kawasan geopark.

    Empat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama yang berdomisili di Pulau Manuran seluas 1.173 hektare,PT Nurham di Yesner Waigeo seluas 3.000 hektare, PT Mulia Raymond Perkasa di Pulau Batang Pele dan Pulau Mayaifun seluas 2.193 hektare, dan PT Kawei Sejahtera Mining di Pulau Kawe seluas 5.922 hektare.

    Pernyataan Bahlil itu untuk meluruskan isu-isu liar yang berkembang di tengah publik dan media sosial, yang menyebutkan keterlibatan sejumlah tokoh nasional dalam proyek tambang kontroversial di kawasan konservasi Raja Ampat.

    Salah satunya, beredar kabar di media sosial X, mayoritas muatan ore atau bijih nikel diangkut dengan kapal bernama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Ada yang berspekulasi mengaitkan dengan nama armada kapal tersebut dengan nama Joko Widodo dan istrinya, Iriana, karena kemiripan nama.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil Bantah Isu Keterlibatan Jokowi di Tambang Nikel Raja Ampat

    Bahlil Bantah Isu Keterlibatan Jokowi di Tambang Nikel Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah keras tudingan yang mengaitkan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dengan dugaan pelanggaran lingkungan dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat, termasuk isu liar yang menyeret nama kapal pengangkut nikel “JKW–Dewi Iriana”. 

    Menurut Bahlil, perizinan terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang saat ini menjadi sorotan sudah diterbitkan jauh sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi dimulai. 

    “Itu enggak ada itu, gimana itu. Itu izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi,” tegasnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/6/2025). 

    Bahlil menjelaskan, empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dicabut oleh pemerintah semuanya diterbitkan pada periode 2004 dan 2006, saat kewenangan pemberian izin tambang masih berada di tangan pemerintah daerah.

    “Yang empat IUP kita cabut itu kan, IUP-nya keluar tahun 2004, 2006, masih rezim undang-undang yang izinnya dari daerah,” katanya.

    Tak hanya itu, dia  juga menyoroti PT GAG Nikel yang saat ini masih diperbolehkan beroperasi karena memiliki kontrak karya yang legal dan sesuai AMDAL. Kontrak perusahaan tersebut telah ada sejak masa Orde Baru dan bukan bagian dari kebijakan tambang era Jokowi.

    “Sementara kalau PT GAG, sejak 1972 [eksplorasi] kontrak karya sejak tahun 1998 di zaman Orde Baru. Jadi nggak ada sama sekali [kaitannya dengan Pak Jokowi],” tandas Bahlil. 

    Sebelumnya, operasi pengangkutan bijih nikel dari kawasan Raja Ampat kembali memicu sorotan. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah keberadaan kapal-kapal bernama JKW Mahakam dan Dewi Iriana, yang diduga digunakan dalam distribusi nikel dari Pulau Gag, Papua Barat Daya. 

    Nama-nama kapal tersebut memunculkan spekulasi publik di media sosial, karena mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan istrinya, Iriana. Namun, data resmi menunjukkan bahwa kedua armada tersebut tidak terkait langsung dengan keluarga mantan presiden.

    Direktur The National Maritime Institute Siswanto Rusdi menyampaikan bahwa penggunaan nama-nama tersebut pasti memiliki tujuan tertentu. 

    “Kalau dalam ranah hukum, ada yang namanya mens rea. Dari banyaknya nama yang ada, kenapa mereka [pemilik kapal] menggunakan nama-nama itu?” ujarnya kepada Bisnis, Senin (6/9/2025).

    Siswanto menyampaikan bahwa di industri pelayaran, penggunaan nama kapal – dalam hal ini JKW Mahakam dan Dewi Iriana – pasti memiliki tujuan tertentu misalnya perlindungan agar tidak ‘diganggu’ oleh pihak lainnnya. 

    Adapun, mengacu informasi dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Senin (9/6/2025), sedikitnya terdapat delapan unit kapal yang menggunakan nama JKW Mahakam.

    Dari jumlah tersebut, empat unit kapal, yakni JKW Mahakam 1, 3, 6, dan 10 dimiliki oleh PT Pelita Samudera Sreeya (PSS), anak usaha emiten pelayaran PT IMC Pelita Logistik Tbk. (PSSI).

    Adapun, PT IMC Pelita Logistik Tbk. (PSSI) tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan bergerak di sektor logistik laut untuk angkutan komoditas tambang seperti nikel dan batu bara.

    Per akhir Maret 2025, PT Indoprima Marine tercatat sebagai pemegang saham mayoritas PSSI sebesar 43,83%. Indoprima Marine dikendalikan oleh PT Himpunan Primajaya, dengan dua nama yang tercatat sebagai pemilik akhir adalah Constant Marino Ponggawa dan Al Hakim Hanafiah.

    Aset dan Kinerja IMC Pelita Logistik

    Menilik laporan keuangan di laman resmi BEI per 31 Maret 2025, total aset IMC Pelita Logistik (PSSI) tercatat sebesar US$187,62 juta atau Rp3,09 triliun (asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS). Nilai aset itu susut dibandingkan US$189,56 juta per akhir Desember 2024.

    Adapun, total liabilitas perseroan tercatat sebesar US$29,82 juta, sedangkan ekuitasnya senilai US$157,79 juta.Secara terperinci, PSSI memiliki 31 kapal tunda, 26 tongkang, 5 kapal curah besar, 2 tongkang derek apung dan 2 fasilitas muatan apung.

    Ditinjau kinerja keuangannya, PSSI membukukan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar US$15,02 juta per kuartal I/2025. Angka turun 27,32% secara year-on-year (YoY) dibandingkan periode sama 2024 sebesar US$20,67 juta.

    Kemudian, beban pokok PSSI tercatat sebanyak US$12,93 juta per akhir Maret 2025, atau susut dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$13,96 juta. 

    Alhasil, setelah dikurangi beban dan biaya-biaya lainnya, PSSI justru membukukan kerugian sebesar US$464.503 pada tiga bulan pertama 2025, dibandingkan periode sama pada 2024 yang mencatatkan laba bersih US$5,17 juta.

  • Fakta Penyakit Kulit Jokowi: Bermula dari Vatikan, Sudah Ditangani Dokter

    Fakta Penyakit Kulit Jokowi: Bermula dari Vatikan, Sudah Ditangani Dokter

    Bisnis.com, JAKARTA – Ajudan Joko Widodo (Jokowi) beberkan fakta mengenai penyakit kulit yang diderita oleh sang mantan presiden.

    Kompol Syarif Muhammad mengatakan, Jokowi diduga mulai mengidap penyakit alergi kulit setelah pulang dari Vatikan.

    Namun ia menegaskan bahwa penyakit tersebut tidak menular. Sang istri, Iriana Jokowi, dikabarkan dalam keadaan sehat dan tidak tertular penyakit kulit yang dialami Jokowi.

    “Enggak, enggak menular itu [alergi kulit Jokowi],” tutur Syarif saat diwawancarai wartawan di kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Kamis (5/6/2025), dikutip dari Solopos.

    Dalam beberapa kesempatan, ia menyebutkan bahwa Jokowi juga berinteraksi dengan keluarga atau orang lain dan mereka tidak tertular.

    Syarif juga menyatakan alergi kulit yang dialami Jokowi tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Bahkan, Jokowi sempat bersepeda dan menemani cucu-cucunya yang bermain.

    “Aktivitas sehari-hari tidak terganggu, kemarin sempat bersepeda, main sama cucu, lalu kami juga sempat sarapan bareng sama beliau. Jadi sama sekali tidak mengganggu aktivitas,” lanjutnya.

    Dalam beberapa hari ini, Jokowi juga masih melayani warga yang berdatangan ke rumahnya di Jalan Kutai Utara Nomor 1 Sumber, Banjarsari, Solo. Jokowi juga melayani permintaan foto-foto warga.

    “Namun ada yang mungkin belum tahu secara langsung, hanya melihat di layar TV karena mungkin muncul di kulit beliau. Jadi banyak yang bertanya [alergi kulit yang dialami Jokowi],” jelas dia.

    Kemudian mengenai tudingan Jokowi terkena penyakit autoimun hingga sindrom Steven Johnson, hal itu langsung dibantah oleh Syarif.

    Dia mengatakan Jokowi mengalami alergi kulit yang diduga disebabkan cuaca di Vatikan. Alergi tersebut juga sudah ditangani oleh dokter.

    “Sudah, sudah [ditangani dokter],” kata dia.

    Syarif secara tegas juga menepis kabar yang menyebutkan Jokowi dilarikan ke Jepang. Ia mengatakan kabar tersebut adalah hoax. 

    “Wah hoax itu, enggak benar itu, enggak lah. Alergi biasa,” tutur dia.

    Syarif juga menyatakan alergi yang dialami Jokowi beberapa pekan terakhir bukan tergolong autoimun.

    “Enggak, enggak sampai ke sana,” terang dia.

    Soal kondisi kesehatan Jokowi saat ini, menurut Syarif, sudah mulai membaik.

    “Kondisinya sudah mulai membaik. Pekan kemarin beliau sempat sepedaan, car free day, jadi secara fisik beliau sangat-sangat fit, hanya saja mungkin alergi. Jadi ya muncul di kulitnya beliau,” ungkap dia.

  • Gencar Soroti Ijazah Jokowi, Dokter Tifa Sebut Ada Pihak yang Mencoba Retas Akunnya

    Gencar Soroti Ijazah Jokowi, Dokter Tifa Sebut Ada Pihak yang Mencoba Retas Akunnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menjadi salah satu dari tiga terlapor ijazah mantan Presiden Jokowi di Polda Metro Jaya, Dokter Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa Dokter Tifa mendapat banyak teror.

    Hal ini diungkapkan Tifa pada cuitan terbarunya di X. Menggambarkan sebuah perlawanan atas apa yang diterimanya usai terus menyoroti ijazah Jokowi.

    “Kalau soal teror lewat WA, DM, Inbox, jangan ditanya!,” kata Tifa dalam keterangannya (29/5/2025).

    Bukan hanya teror lewat WhatsApp hingga pesan di Instagram, Tifa juga mengklaim terdapat pihak yang hendak meretas akun X pribadinya.

    “Ada pihak yang meretas akun X saya,” tandasnya.

    Tifa belakangan ini memang menjadi sosok yang terus menyerang Jokowi. Bahkan melempar isu dugaan ijazah palsu ke Iriana Jokowi.

    Sebelumnya, Dokter Tifa kembali melempar isu ijazah palsu. Tapi kini menyasar Iriana Jokowi.

    Melalui cuitannya di X, Tifa mempertanyakan kampus Iriana sehingga memperoleh gelar Sarjana dan Magister.

    “Mungkin ada yang punya update info Ibu Iriana lulus Sarjana Ekonomi (SE) dan Magister Manajemen (MM) dari Universitas mana saja ya?,” kata Tifa.

    Bukan tanpa alasan, Iriana yang disebut memiliki gelar tersebut namun tidak tercatat di laman Wikipedia.

    “Karena info di Wikipedia kurang update, di situ tertulis Ibu Iriana pernah kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta tapi hanya sampai 6 semester,” ucapnya.

    Di Wikipedia, Iriana dijelaskan berhenti melanjutkan pendidikannya pada semester enam karena menikah dengan Jokowi.

    “Kasihan beliau kalau betul sudah Sarjana bahkan S2, maka Wikipedianya perlu dikoreksi,” tandasnya.

  • Dokumen Ijazah Jokowi Diserahkan ke Polisi, Keluarga Harap Kasus Cepat Tuntas

    Dokumen Ijazah Jokowi Diserahkan ke Polisi, Keluarga Harap Kasus Cepat Tuntas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Proses hukum terkait dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), masih terus berjalan di kepolisian. Dalam perkembangan terbaru, adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, menyatakan harapannya agar persoalan ini segera menemui titik terang.

    Wahyudi datang ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, bersama tim kuasa hukum Presiden Jokowi untuk menyerahkan dokumen resmi berupa ijazah SMA dan ijazah kuliah.

    Dokumen-dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Wahyudi sebagai bagian dari dukungan terhadap proses penyelidikan.

    “Kami dipercaya Pak Jokowi diutus membawa dokumen ijazah untuk menyerahkan di Bareskrim ini. Sementara hanya diperintahkan seperti itu saja karena kita sebagai adik ipar dipercaya untuk membawa dokumen ini dan sekarang sudah diserahkan ke Bareskrim,” jelas Wahyudi kepada wartawan, dikutip Jumat (9/5/2025).

    Wahyudi, yang merupakan saudara dari Iriana Jokowi, menyampaikan bahwa ia tidak menerima instruksi khusus dari Presiden Jokowi selain menyerahkan dokumen tersebut. Ia juga menegaskan bahwa sebagai keluarga, ia berharap proses hukum ini dapat berjalan dengan cepat dan transparan.

    “(Semoga) cepat selesai ini, dan cepat gamblang. Tidak ada (pesan khusus) hanya membawakan dokumen ini saja untuk diserahkan ke Bareskrim,” tambahnya.

    Sementara itu, penyidikan terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Hingga saat ini, sudah 31 orang diperiksa terkait kasus ini, termasuk pelapor, staf dari Universitas Gadjah Mada (UGM), alumni SMA Negeri 6 Surakarta, serta pihak-pihak yang dianggap memiliki keterkaitan.
    (Wahyuni/Fajar)

  • Nunggak, Mobil yang Ditumpangi Jokowi saat Lapor Polisi Akhirnya Bayar Pajak Hari Ini

    Nunggak, Mobil yang Ditumpangi Jokowi saat Lapor Polisi Akhirnya Bayar Pajak Hari Ini

    GELORA.CO – Setelah menjadi sorotan publik, mobil yang ditumpangi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi)saat menyambangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan tudingan ijazah palsu akhirnya sudah dilunasi tunggakan pajaknya.

    Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan nomor polisi B 2329 SXI tersebut tercatat atas nama perusahaan yang dimiliki putri semata wayang Jokowi, Kahiyang Ayu.

    Berdasarkan penelusuran RMOL, Kamis, 1 Mei 2025, pajak mobil yang berakhir pada 3 Maret 2025 sudah dibayarkan sehingga jatuh tempo pajaknya menjadi 3 Maret 2026 atau berbarengan dengan masa berlaku STNK. Total pajak yang dibayar Rp6.212.000.

    “Status Masa Pajak Masih Berlaku,” bunyi keterangan pada Samsat Provinsi DKI Jakarta, Kamis, 1 Mei 2025.

    Sebelumnya, pada Rabu 30 April 2025, mobil atas nama PT Indonesia Berlian Y itu tercatat menunggak pajak berdasarkan Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Dari data itu, mobil tercatat dikenakan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp121.400 dan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp35 ribu. Sehingga total yang harus dibayar adalah Rp6.368.400.

    Sementara itu, informasi diperoleh RMOL berdasarkan data Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Kahiyang Ayu merupakan pemilik saham mayoritas di PT Indonesia Berlian Y dengan kepemilikan 495 lembar senilai Rp247.500.000. Sisanya 5 lembar saham senilai Rp2.500.000 merupakan milik Meingga Mahaning Nurwahridya, kerabat Iriana Widodo yang juga ibu Kahiyang.

    “Harga per lembar Rp500.000 modal disetor Rp250.000.000,” tulis data AHU dilihat redaksi malam ini, Rabu 30 April 2025.

    Beralamat kantor di Wisma MRA lantai 9 Jalan TB Simatupang No 19 Cilandak Jakarta Selatan, PT Indonesia Berlian Y bergerak dalam 55 daftar kegiatan usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Mulai dari usaha kehutanan, budidaya ikan air tawar, reparasi mobil dan motor, konstruksi gedung, industri besi, baja, karet, plastik, farmasi hingga industri produk dari batu bara.

    Kegiatan usahan lainnya antara lain periklanan, real estate yang dimiliki sendiri atau disewa, real estate atas dasar balas jasa, serta perdagangan besar perhiasan dan jam.

    Kahiyang Ayu di PT Indonesia Berlian Y tercatat menjadi pengurus dengan jabatan sebagai direktur. Tertulis Kahiyang beralamat di Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Adapun Meingga Mahaning dengan alamat Surakarta, Jawa Tengah, tercatat menjadi  komisaris.

    Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya ditemani tim kuasa hukum dan dikawal pasukan pengamanan Presiden (Paspampres). Jokowi datang menggunakan pakaian batik berwarna cokelat.

    Jokowi resmi melaporkan 5 orang dengan tuduhan Pasal 310 tentang pencemaran nama baik dan penghinaan, serta Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Selain itu juga Pasal 27A, Pasal 32, dan Pasal 35 UU ITE.

  • Nunggak Pajak, Mobil yang Ditumpangi Jokowi buat Melapor Ternyata Milik Perusahaan Kahiyang Ayu

    Nunggak Pajak, Mobil yang Ditumpangi Jokowi buat Melapor Ternyata Milik Perusahaan Kahiyang Ayu

    GELORA.CO – Mobil Toyota Kijang Innova yang ditumpangi mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Metro Jaya untuk melaporkan tuduhan ijazah palsu diketahui atas nama PT Indonesia Berlian Yasawirya yang ternyata merupakan perusahaan milik Kahiyang Ayu, putri semata wayang Jokowi.

    Informasi diperoleh RMOL berdasarkan data Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Kahiyang Ayu merupakan pemilik saham mayoritas di PT Indonesia Berlian Y dengan kepemilikan 495 lembar senilai Rp247.500.000. Sisanya 5 lembar saham senilai Rp2.500.000 merupakan milik Meingga Mahaning Nurwahridya, kerabat Iriana Widodo yang juga ibu Kahiyang.

    “Harga per lembar Rp500.000 modal disetor Rp250.000.000,” tulis data AHU dilihat redaksi malam ini, Rabu 30 April 2025.

    Beralamat kantor di Wisma MRA lantai 9 Jalan TB Simatupang No 19 Cilandak Jakarta Selatan, PT Indonesia Berlian Y bergerak dalam 55 daftar kegiatan usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Mulai dari usaha kehutanan, budidaya ikan air tawar, reparasi mobil dan motor, konstruksi gedung, industri besi, baja, karet, plastik, farmasi hingga industri produk dari batu bara.

    Kegiatan usahan lainnya antara lain periklanan, real estate yang dimiliki sendiri atau disewa, real estate atas dasar balas jasa, serta perdagangan besar perhiasan dan jam.

    Kahiyang Ayu di PT Indonesia Berlian Y tercatat menjadi pengurus dengan jabatan sebagai direktur. Tertulis Kahiyang beralamat di Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Adapun Meingga Mahaning dengan alamat Surakarta, Jawa Tengah, tercatat menjadi  komisaris.

    Mobil Innova hitam yang ditumpangi Jokowi saat membuat laporan ke Polda Metro Jaya pagi tadi, Rabu 30 April 2025, diketahui bernomor polisi B 2329 SXI. Dari penelusuran secara online melalui aplikasi Cek Ranmor dan Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mobil yang digunakan Jokowi tercatat atas nama PT Indonesia Berlian Y dan menunggak pajak.

    Tercatat masa pajak mobil berakhir pada 3 Maret 2025 dengan masa berlaku STNK 3 Maret 2026.

    “Status masa pajak habis,” bunyi keterangan pada website Samsat Jakarta.

    Kemudian, mobil tercatat dikenakan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp121.400 dan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp35 ribu. Sehingga total yang harus dibayar adalah Rp6.368.400.

    Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya ditemani tim kuasa hukum dan dikawal pasukan pengamanan Presiden (Paspampres). Jokowi datang menggunakan pakaian batik berwarna cokelat.

    Tak ada sepatah kata pun yang disampaikan Jokowi kepada awak media. Jokowi langsung masuk ke gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.

    Setelah beberapa menit kemudian Jokowi nampak bergeser ke Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).

    Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, membenarkan Jokowi datang ke Polda Metro Jaya untuk melapor terkait tudugan ijazah palsu.

    “Betul (terkait ijazah palsu),” kata dia melalui pesan singkat.