Xcloud.id

Tag: Ipuk Fiestiandani

  • Bupati Ipuk Ajak BPD Banyuwangi Kawal Program Desa agar Selaras dengan Pembangunan Daerah

    Bupati Ipuk Ajak BPD Banyuwangi Kawal Program Desa agar Selaras dengan Pembangunan Daerah

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menghadiri forum pertemuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Banyuwangi di Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Forum yang dikemas dalam bentuk gesah desa ini membahas peran BPD dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan desa dengan arah kebijakan pemerintah daerah.

    Dalam kesempatan itu, Ipuk menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus berupaya mendukung pembangunan desa melalui berbagai alokasi anggaran dan program strategis. Bahkan, dana desa kini ditransfer langsung dari pemerintah pusat ke rekening desa.

    “Dengan dukungan besar ini, saya berharap BPD ikut mengawal pelaksanaan program desa agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ipuk.

    Menurutnya, BPD memiliki peran vital dalam mengawasi jalannya kebijakan di tingkat desa agar sejalan dengan visi pembangunan daerah. “Daerah juga harus selaras dengan pemerintah pusat, pun desa juga harus sama. Kebijakan tingkat desa harus selaras dengan daerah, dan BPD juga harus turut mengawasi,” tambahnya.

    Ipuk menekankan bahwa di tengah kebijakan pengurangan dana transfer pusat ke daerah (TKD) pada tahun 2026, BPD diharapkan menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan desa.

    “Pemangkasan dana transfer pusat ke daerah ini perlu dipahami hingga tingkat desa. BPD perlu tahu agar bisa menjelaskan ke masyarakat ketika ada program yang mungkin belum optimal berjalan. Karena mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat di desa yang memiliki peran strategis dalam sosialisasi,” jelasnya.

    Forum gesah desa tersebut juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan BPD, sekaligus ruang untuk berdiskusi serta mencari solusi bersama atas persoalan di desa masing-masing.

    Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi Hartono Latif, menuturkan bahwa forum ini digelar untuk menyinergikan kembali perencanaan pembangunan antara desa dan pemerintah daerah.

    “Di desa masih banyak persoalan, baik dalam pelaksanaan maupun tata kelola yang perlu dibenahi. Makanya melalui forum diskusi BPD ini untuk merefresh, saling menguatkan, dan saling mengingatkan,” ujar Rudi.

    Forum tersebut turut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyuwangi. Pembahasan meliputi berbagai topik mulai dari fungsi BPD dalam pembangunan, efisiensi anggaran, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), hingga penguatan program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan ketahanan pangan. [alr/beq]

  • KAI Daop 9 renovasi tiga stasiun Banyuwangi jelang angkutan Natal

    KAI Daop 9 renovasi tiga stasiun Banyuwangi jelang angkutan Natal

    Banyuwangi (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 9 Jember merenovasi tiga stasiun di Banyuwangi, Jawa Timur, dengan nuansa adat Osing jelang angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 serta seiring meningkatnya pengguna kereta api ke kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu.

    Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan jumlah penumpang kereta tiga stasiun yang terus mengalami peningkatan dan direnovasi, yakni Stasiun Banyuwangi Kota, Stasiun Ketapang dan Stasiun Kalisetail.

    “Penumpang di tiga stasiun tersebut terus meningkat, apalagi saat ini menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru. Renovasi ini untuk meningkatkan kenyamanan penumpang, selain itu renovasi juga dilakukan agar tampilan stasiun memiliki ciri khas lokal Banyuwangi,” kata Cahyo dalam keterangannya di Banyuwangi, Kamis.

    Ia menyebutkan, data triwulan III/ 2025 jumlah penumpang tertinggi di wilayah Daop 9 memang Stasiun Jember dan posisi kedua hingga keempat ditempati oleh Stasiun Banyuwangi Kota, Ketapang, dan Kalisetail, dan apabila tiga stasiun digabungkan, Banyuwangi menjadi yang tertinggi.

    Dengan demikian, lanjut Cahyo, hal ini menunjukkan Banyuwangi menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan pengguna transportasi kereta api yang tinggi.

    “Renovasi paling banyak di Stasiun Ketapang, muka depan bangunan akan dibuat dengan nuansa adat khas Banyuwangi, yaitu bernuansa Osing seperti yang di Stasiun Banyuwangi Kota,” katanya.

    Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berterima kasih KAI memasukkan unsur kearifan lokal dalam infrastruktur stasiun kereta api di Banyuwangi.

    Konsep yang diusung KAI, katanya, sesuai dengan Pemkab Banyuwangi yang telah lama menjadikan ruang publik yang tidak hanya bisa dimanfaatkan masyarakat namun juga memiliki nilai budaya dan historis.

    “Jadi, stasiun bukan sekadar menjadi tempat naik turun penumpang, namun juga memiliki nilai historis dan menjadi ruang interaksi sosial bagi masyarakat. Dan masyarakat juga bisa beraktivitas di area stasiun tanpa harus bepergian dengan kereta,” ujar Ipuk.

    Renovasi Stasiun Ketapang telah dimulai sejak Juli 2025 dan ditargetkan selesai Desember 2025, agar bisa berfungsi optimal sebelum masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2026.

    Sementara di Stasiun Banyuwangi Kota, renovasi peninggian atap bangunan lama agar selaras dengan desain modern bangunan barunya. KAI juga meninggikan peron dan memperbarui atap agar serasi dengan lingkungan sekitar, dan ditargetkan pekerjaan selesai Maret 2026.

    Sedangkan di Stasiun Kalisetail, dilakukan penataan ulang pintu masuk, gate parkir, dan area parkir, serta menambah musala.

    Pewarta: Novi Husdinariyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daftar Lengkap 34 Pejabat Banyuwangi yang Dilantik Bupati Ipuk, Diajak Perkuat Kolaborasi

    Daftar Lengkap 34 Pejabat Banyuwangi yang Dilantik Bupati Ipuk, Diajak Perkuat Kolaborasi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melantik 34 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, di lingkungan Pemkab Banyuwangi, di GOR Tawangalun Banyuwangi, Rabu (15/10/2025).

    Dalam pelantikan itu, Bupati Ipuk melantik sejumlah pejabat di antara pejabat yang dilantik adalah Amir Hidayat sebagai Kepala Dinas Kesehatan, serta dr Siti Asiyah Anggraeni sebagai Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang sekaligus Plt Direkrut RSUD Blambangan, serta sejumlah camat dan lurah.

    Dalam pelantikan itu Ipuk berpesan untuk memperkuat kolaborasi dan inovasi di tengah pengurangan dana transfer pusat ke daerah (TKD).

    Bupati Ipuk mengaku, pada 2026 dana transfer pusat ke Banyuwangi akan mengalami penurunan hampir 20 persen, yakni sekitar Rp 665 miliar.

    “Ini adalah tantangan besar buat kita semua. Bagaimana dengan berkurangnya transfer pusat ke daerah tidak mengurangi pelayanan dasar. Layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan tidak boleh terganggu harus tetap berjalan dengan baik,” kata Ipuk.

    Karena itu di tengah tantangan tersebut, menurut Ipuk kuncinya adalah kolaborasi dan inovasi di setiap stakeholder yang ada.

    “Bagaimana di tengah berkurangnya transfer pusat, kita semua harus lincah menemukan solusi yang bisa mempercepat kerja kita tanpa harus menambah biaya,” tambah Ipuk.

    Ipuk mengatakan rotasi jabatan ini dilakukan untuk penyegaran agar mencapai kinerja yang terbaik.

    “Mudah-mudahan kinerjanya semakin lebih baik dan capaian kinerjanya semakin lebih meningkat lagi,” harap Ipuk.

    Pihaknya juga mengingatkan setiap posisi yang diterima merupakan hasil dari proses panjang, evaluasi, dan penilaian terhadap kinerja, bukan karena kedekatan pribadi.

    “Jabatan ini bukan atas bantuan dari seseorang, tapi karena kinerja masing-masing. Bukan karena kedekatan dengan bupati. Saya pastikan bahwa penunjukan ibu bapak semua bebas dari uang atau dana yang diperuntukkan untuk saya,” pungkasnya.

    DAFTAR PEJABAT YANG BARU DILANTIK

    Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama :
    – Amir Hidayat, S.KM., M.Si.,
    Jabatan Lama : Sekretaris Dinas Kesehatan
    Jabatan Baru : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi

    Mutasi Pejabat Administrator :
    – dr. Siti Asiyah Anggraeni, MMRS.
    Jabatan Lama : Direktur RSUD Genteng
    Jabatan Baru : Wakil direktur pelayanan dan penunjang RSUD Blambangan

    Promosi dan mutasi Pejabat Administrator dan Lainnya :
    1.Budi Priambodo, S.STP. sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),
    2.Mujito, S.KM., M.M.KES. sebagai Camat Sempu,
    3.Khoirul Anam, S.H. sebagai Camat Bangorejo,
    4.Edi Basuki, S.E. sebagai Camat Rogojampi,
    5.Edi Radiansyah, S.STP. sebagai Camat Blimbingsari,
    6.Henry Suhartoro, S.Sos., M.Si. sebagai Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,
    7.Joko Kuncoro, S.Sos. Camat Siliragung
    8.Eko Yuyanto, S.STP., M.Si. sebagai Camat Glenmore,
    9.Doni Arsilo Sofian, S.E. sebagai Camat Licin,
    10.Hanipan, S.KM., M.M. sebagai Kepala Bidang Penunjang RSUD Blambangan, dan
    11.dr. Sugiyo sebagai Kepala Bidang Penunjang RSUD Genteng.
    12.Abdurrahman S.Sos,.M.AP Sekretaris Kecamatan Giri
    13.Dwi Sasongko S.Sos. Sekretaris Kecamatan Kalipuro
    14.Arif Fauzi S.Kom. Kepala Bidang Teknolgi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
    15.Tri Jatmiko S.Hub MPP,.M.E Kepala bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Badan Kepagawaian Pendidikan dan Pelatihan
    16.Kushadini S.Pd. Kepala Bidang Produk Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
    17.Ervi Inggar Lestari S.Sos.,MM Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pelatihan
    18.Sabargianto S.AP. Lurah Banjarsari, Kecamatan Glagah
    19.R. Agus Supriyantono S.AP Lurah Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi
    20.Susianah S.AG Lurah Karangrejo, Banyuwangi
    21.Abdul Hari S.AG Lurah Pengatigan
    22.Salim S.AP Lurah Kalipuro
    23.Praptiwi Nartini S.E Lurah Giri
    24.Ahmad Sururudin S.E Kepala Sub Bagian Pertanahan pada pemerintahan Setda kabupaten
    25.Suhariyanto S.H Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga
    26.Sahroni S.T Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra Kecamatan Kabat
    27.Arum Sulistyowati S.E Kasubbag Umum dan Pelayanan Kecamatan Genteng
    28.R. Tulus Hariyono S.Sos Sekretaris Kelurahan Banjarsari, Glagah
    29.Yudea Ekowati Amd. Sekretaris Kelurahan Tamanbaru, Banyuwangi
    30.Wiji Utami S.Sos Kasubbag umum dan pelayanan kecamatan Licin
    31.Luki Lukman Nur Hakim S.E Kasi Pemerintahan Trantib Kelurahan Kebalenan
    32.Meri widyandari S.E Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kalipuro. [tar/ian]

  • Rumah Kebangsaan Banyuwangi simbol sinergi mahasiswa-aparat keamanan

    Rumah Kebangsaan Banyuwangi simbol sinergi mahasiswa-aparat keamanan

    “Kami mengajak para mahasiswa untuk bersama-sama menjaga kondusifitas dan berkontribusi untuk pembangunan daerah. Mahasiswa adalah agen perubahan, apa pun aspirasi yang sifatnya membangun, akan kami dukung,”

    Banyuwangi (ANTARA) – Kapolresta Banyuwangi, Jawa Timur, Kombes Pol Rama Samtama Putra apresiasi atas terbentuknya Rumah Kebangsaan yang menjadi wadah aliansi organisasi mahasiswa Cipayung Plus dan tempat tersebut menjadi simbol sinergi mahasiswa dan pemerintah serta aparat keamanan di wilayah itu.

    Rumah Kebangsaan Cipayung Plus Banyuwangi merupakan wadah lintas organisasi mahasiswa, ada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

    “Kami mengajak para mahasiswa untuk bersama-sama menjaga kondusifitas dan berkontribusi untuk pembangunan daerah. Mahasiswa adalah agen perubahan, apa pun aspirasi yang sifatnya membangun, akan kami dukung,” kata Kapolresta Kombes Pol Rama saat menghadiri peresmian Rumah Kebangsaan Cipayung Plus Banyuwangi, Senin.

    Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajak mahasiswa Cipayung Plus menjadikan Rumah Kebangsaan sebagai wadah melahirkan gagasan solutif bagi kemajuan daerah.

    “Gunakan tempat ini untuk melahirkan ide dan solusi atas berbagai persoalan Banyuwangi,” kata Ipuk pada peresmian Rumah Kebangsaan itu.

    Ia menyampaikan generasi muda berperan besar dalam menciptakan perubahan, oleh karena itu, setiap gagasan harus diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan, mulai sosial, teknologi, dan ekonomi di Banyuwangi.

    Bupati Ipuk juga berharap agar sinergi mahasiswa dan pemerintah terus terjaga demi masa depan Banyuwangi yang lebih baik.

    “Insya-Allah kalau semua berjalan bersama, ide dari anak muda bisa jadi kekuatan besar untuk kemajuan Banyuwangi,” ujarnya.

    Koordinator Rumah Kebangsaan Cipayung Plus Banyuwangi, Muhammad Haddad Alwi Nasyafiallah menyampaikan rasa syukur atas terwujudnya rumah kebangsaan satu-satunya di Jawa Timur di tingkat kabupaten tersebut.

    “Gabungan mahasiswa Cipayung Plus berkomitmen siap berpartisipasi aktif bersama pemerintah dan Forkopimda menjaga keharmonisan serta keutuhan Banyuwangi,” katanya.

    Dalam peresmian Rumah Kebangsaan Cipayung Plus itu, juga dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mulai Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Dandim 0825/ Banyuwangi Letkol Arm Triyadi Indrawijaya, dan Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Muhamad Puji Santoso.

    Pewarta: Novi Husdinariyanto
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Ipuk Kolaborasikan Restorative Justice dengan Program Sosial Banyuwangi

    Bupati Ipuk Kolaborasikan Restorative Justice dengan Program Sosial Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menandatangani nota kesepakatan Restorative Justice bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur di Surabaya, Kamis (9/10/2025). Melalui kerja sama ini, Bupati Ipuk berkomitmen memperkuat pelaksanaan keadilan restoratif dengan mengintegrasikannya ke dalam berbagai program penguatan sosial yang telah dijalankan Pemkab Banyuwangi.

    Kesepakatan tersebut merupakan inisiatif Kejati Jatim bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh seluruh pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah Jatim. Acara penandatanganan juga dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kajati Jatim Kuntadi, serta para kepala daerah dan kepala Kejari se-Jawa Timur.

    Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata pada aspek penghukuman. Pendekatan ini dilakukan melalui dialog dan mediasi untuk mencapai keadilan yang proporsional, memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, dan memungkinkan korban memperoleh pemulihan yang layak.

    Kajati Jatim Kuntadi menyebut, pendekatan tersebut telah banyak diterapkan di sejumlah daerah dan menunjukkan hasil positif. “Melalui kolaborasi ini kita bisa melihat perkara hukum dari sudut sosial. Kami tidak bisa sendirian, karena itu dibutuhkan kerja sama dengan seluruh pemerintah daerah. Nanti kita evaluasi keberhasilannya,” ujarnya.

    Bupati Ipuk mengapresiasi langkah kolaboratif ini. Menurutnya, tidak semua perkara hukum harus diselesaikan melalui penegakan hukum formal. “Kita juga harus melihat kondisi sosial dari para pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun keluarga keduanya,” ujar Ipuk.

    Ia mencontohkan, dalam kasus pencurian dengan nilai kecil yang dilatarbelakangi kondisi ekonomi atau keluarga yang sakit, penyelesaian dapat dilakukan melalui pendekatan restoratif. Setelah itu, Pemkab Banyuwangi akan melakukan asesmen sosial ekonomi terhadap pelaku dan korban. “Misalnya pelaku belum bekerja, bisa kami bantu dengan program pelatihan atau bantuan usaha. Kalau keluarganya sakit, kami pastikan sudah terdaftar BPJS dan mendapatkan perawatan. Di sinilah intervensi pemerintah hadir,” terang Ipuk.

    Menurutnya, Banyuwangi memiliki beragam program penguatan sosial yang bisa mendukung implementasi keadilan restoratif. Di antaranya bantuan alat usaha, pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal usaha, hingga bantuan sosial lainnya.

    Senada dengan itu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya langkah lanjutan pasca Restorative Justice. “Kita menyebutnya Restorative Justice Plus. Yang terpenting adalah bagaimana tindak lanjutnya. Karena itu kami minta kepada semua kepala daerah untuk memastikan ada penguatan setelah proses keadilan restoratif dilakukan,” ujar Khofifah. [alr/beq]

  • BPOM Jember Luncurkan Inovasi “Si Pandu Aja” untuk Permudah Layanan UMKM Banyuwangi

    BPOM Jember Luncurkan Inovasi “Si Pandu Aja” untuk Permudah Layanan UMKM Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – BPOM Jember resmi meluncurkan program inovasi pelayanan publik “Si Pandu Aja” di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi. Inovasi ini memungkinkan pengaduan dan pengurusan izin BPOM dilakukan secara digital, mempertemukan petugas dan masyarakat melalui layanan daring.

    Kepala BPOM Jember, Benny Hendrawan, menjelaskan bahwa “Si Pandu Aja” atau Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu Akses Dimana Saja, merupakan upaya meningkatkan kualitas layanan publik. Banyuwangi menjadi daerah pertama penerapan program karena kesiapan fasilitas dan tingginya jumlah pengakses layanan BPOM.

    “Banyuwangi paling siap fasilitas pelayanan publiknya. Di antaranya ada Mall Pelayanan Publik serta bisa terintegrasi dengan aplikasi masyarakat Banyuwangi – Smart Kampung. Karena itu kami juga ingin terus meningkatkan kualitas pelayanan kami,” ujar Benny.

    Dengan layanan ini, masyarakat Banyuwangi kini bisa mengakses layanan BPOM Jember setiap hari, dibandingkan sebelumnya yang hanya satu kali seminggu. “Saat ini kami bisa memberikan layanan sepekan penuh. 1 hari tetap ada tatap muka offline, sementara 4 hari dilayani Si Pandu Aja secara online,” tambah Benny.

    BPOM menyediakan dua cara akses layanan interaktif online. Pertama, melalui gerai BPOM di Mal Pelayanan Publik dengan piranti audio visual yang memungkinkan tatap muka online dengan petugas. Pemohon cukup menekan tombol di monitor untuk memanggil petugas dan langsung mendapat layanan konsultasi, pengaduan, hingga pendampingan perizinan atau sertifikasi edar obat dan makanan.

    Selain itu, “Si Pandu Aja” juga terintegrasi dengan aplikasi Smart Kampung sehingga masyarakat dapat mengakses layanan BPOM secara digital dari rumah. Benny menegaskan, masyarakat akan langsung mendapatkan feedback untuk pengaduan, dan pendampingan dokumen untuk perizinan.

    Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan apresiasi kepada BPOM Jember atas inovasi ini. Ia menekankan pentingnya pengurusan izin edar bagi UMKM untuk menjamin legalitas dan keamanan produk.

    “Dengan inovasi ini, kami berharap semakin banyak UMKM Banyuwangi yang mendapatkan kemudahan izin edar resmi dari BPOM untuk meningkatkan daya saing produk. Kami berharap masyarakat Banyuwangi bisa segera memanfaatkan layanan dari BPOM ini dengan sebaik-baiknya,” kata Ipuk. [alr/beq]

  • Bupati Banyuwangi sambut peserta ekspedisi Sail to Indonesia

    Bupati Banyuwangi sambut peserta ekspedisi Sail to Indonesia

    Banyuwangi (ANTARA) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut langsung peserta ekspedisi Sail to Indonesia 2025 yang menggunakan kapal yacht yang bersandar di kawasan wisata Pantai Marina Boom Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu.

    Acara tahunan Sail to Indonesia ini, pesertanya berasal dari Prancis, Inggris, Italia, Denmark, Rusia, Belanda, hingga Australia dan dijadwalkan akan menjelajahi keindahan alam dan budaya Banyuwangi selama empat hari (4-7 Oktober 2025).

    “Selamat datang di kabupaten Sunrise of Java, kota yang kaya seni budaya dan keindahan alamnya. Kota kami juga dikenal dengan keramahan masyarakatnya,” kata Bupati Ipuk menyambut peserta ekspedisi Sail to Indonesia 2025 di kawasan wisata Pantai Marina Boom Banyuwangi.

    Menurut dia, acara tahun internasional Sail to Indonesia itu merupakan ajang strategis mempromosikan Banyuwangi dan berbagai kota yang disinggahi wisatawan mancanegara itu.

    “Kehadiran rombongan kapal yacht Sail to Indonesia 2025 menjadi suatu kehormatan bagi kami, selamat menikmati keindahan dan pengalaman berlayar di Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.

    Kedatangan mereka disambut meriah oleh Bupati Ipuk bersama masyarakat, dan dalam upacara penyambutan diwarnai dengan penampilan tari gandrung, sebagai bentuk penghormatan khas Banyuwangi bagi tamu istimewa.

    Tahun ini menjadi kali kedua Banyuwangi menjadi salah satu titik singgah ekspedisi maritim berskala internasional tersebut. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Sail to Indonesia yang diselenggarakan oleh PT Pelindo.

    Ekspedisi tersebut dimulai dari Selandia Baru, dengan 32 kapal yacht yang melintasi Samudra Atlantik dan Pasifik, melewati Australia, sebelum berlabuh di sejumlah destinasi maritim Indonesia.

    Sebelum tiba di Banyuwangi, para pelaut dunia itu telah berlayar ke Tual (Maluku), Labuan Bajo (NTT), Lombok, dan Bali. Mereka akan melanjutkan perjalanan menuju beberapa pelabuhan wisata lainnya di Nusantara.

    Hingga hari ini, tujuh kapal yacht telah tiba di Marina Boom Banyuwangi, sedangkan puluhan lainnya masih berada di Bali, Lombok, dan Labuan Bajo. Mereka juga dijadwalkan untuk mengunjungi Banyuwangi dalam beberapa hari ke depan.

    Pewarta: Novi Husdinariyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Serahkan Helm dan Jaket Ke Ojek, Mensos Apresiasi Program Banyuwangi Berbagi

    Serahkan Helm dan Jaket Ke Ojek, Mensos Apresiasi Program Banyuwangi Berbagi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi selama dua hari, Kamis – Jumat (2-3 Oktober 2025). Selain meninjau pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial, Mensos juga menyerahkan bantuan Banyuwangi Berbagi kepada sejumlah ojek Banyuwangi.

    Gerakan Banyuwangi Berbagi merupakan upaya penanganan kemiskinan Banyuwangi yang melibatkan ribuan ASN hingga pegawai BUMN/swasta sejak tahun 2021. Di gerakan ini setiap orang memberikan bantuan setiap bulannya kepada warga miskin by name by adress yang datanya tersedia di aplikasi “Smart Kampung”.

    Tidak hanya sembako dan makanan, namun untuk momen tertentu misalnya tahun ajaran baru Banyuwangi Berbagi juga memberikan peralatan sekolah kepada anak-anak dari warga miskin. Sembako juga rutin diberikan kepada keluarga yang ada anak stuntingnya.

    Pada bulan, gerakan ini diarahkan untuk memberikan bantuan kepada ojek berupa helm dan jaket.

    Mensos yang akrab disapa Gus Ipul tersebut menyerahkan langsung helm dan jaket kepada ojek Banyuwangi bersama Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Panjaitan di Kopi Lego, Kampung Kopi Desa Gombengsari, Banyuwangi didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Sebelumnya Banyuwangi juga mencanangkan gerakan naik ojek online dan angkutan umum di setiap hari Jumat. Gerakan ini ditujukan bagi para ASN Banyuwangi yang akan berangkat maupun pulang kerja di setiap hari Jumat sebagai upaya meningkatkan pendapatan para pengemudi ojek dan angkutan umum.

    “Ini gerakan yang sangat baik dan perlu didukung,” kata Gus Ipul.

    Bupati Ipuk mengatakan, Banyuwangi Berbagi akan terus digerakkan pemkab Banywuangi melengkapi program bantuan sosial lain dari pemerintah.

    “Kali ini Banyuwangi Berbagi memberikan bantuan helm dan jaket kepada penarik ojek baik ojek online maupun ojek pangkalan untuk mendukung pekerjaan mereka,” kata Bupati Ipuk.

    Ipuk mengaku dengan diberikan helm dan jaket baru diharapkan bisa meningkatkan keselamatan dan juga kualitas layanan para pengemudi ojek. “Dengan helm dan jaket yang memenuhi standar tentunya pelanggan ojek akan merasa lebih aman dan nyaman, sehingga semakin senang untuk naik ojek” kata Bupati Ipuk.

    Sementara itu salah satu pengemudi ojek yang menerima bantuan adalah Herna Fidiyanti. Herna sudah dua tahun jadi driver ojek online. Ia merasa senang menapatkan bantuan helm dan jaket tersebut.

    “Kebetulan helm yang untuk pelanggan sudah lama, dengan helm baru ini semoga pelanggan saya semakin nyaman,” jelasnya. [tar/ian]

  • Berkunjung Ke Banyuwangi, Menteri sosial Bertemu Camat dan Kades untuk Bersama Sukseskan Digitalisasi Bansos

    Berkunjung Ke Banyuwangi, Menteri sosial Bertemu Camat dan Kades untuk Bersama Sukseskan Digitalisasi Bansos

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Di sela kunjungan kerjanya ke Banyuwangi, 2-3 Oktober 2025, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf bertemu dengan para camat, lurah, dan kepala desa di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan.

    Dalam kesempatan itu, Mensos mengajak mereka untuk berpartisipasi menyukseskan program digitalisasi bansos yang saat ini sedang diujicobakan di Banyuwangi.

    “Ayo semua dukung program ini. Camat, kades, dan lurah, ayo ajak warganya yang kurang mampu untuk segera mendaftar. Dampingi dan bantu mereka agar nantinya bisa menikmati bantuan dari pemerintah,” kata Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu.

    Pertemuan tersebut diikuti para camat, lurah dan kades se-Banyuwangi. Turut hadir Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Anggota Komisi 8 DPR RI Ina Ammania, serta segenap jajaran Pemkab Banyuwangi.

    Digitalisasi bansos merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, agar penyalurannya lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

    Banyuwangi dipilih sebagai pilot project dan telah melakukan uji coba sejak dua pekan lalu. Saat ini jumlah warga Banyuwangi yang telah mendaftar program bansos digital tersebut sebanyak 259 ribu orang.

    Pendaftaran dilakukan melalui dua mekanisme, yakni via aplikasi Perlinsos maupun melalui agen Perlinsos yang terdiri dari Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan tenaga sosial kesejahteraan kecamatan (TKSK).

    Selain mereka, Pemkab juga mengerahkan kader Dasawisma, Lurah, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi agen Perlinsos.

    “Saya senang Banyuwangi melibatkan ASN-nya untuk membantu pendataan digitalisasi bansos. Kolaborasi seperti ini sangat diperlukan agar program ini bisa sukses,” ujar Gus Ipul.

    Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul juga menyinggung tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini terus dimutakhirkan secara berkala dan wajib menjadi acuan seluruh program lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

    “Tidak boleh ada intervensi bansos yang menggunakan data lain, kecuali DTSEN. Kalau mau membuat program harus menggunakan DTSEN,” kata dia.

    Ia pun mengajak semua elemen di Banyuwangi untuk bersama-sama memastikan pemutakhiran DTSEN lebih sempurna. Sehingga masyarakat miskin bisa merasakan bantuan lebih banyak dari pemerintah.

    “Saya ingin bagi-bagi tugas untuk melakukan ground check (pemutakhiran). Kami minta para lurah melakukan ground check. Siapa saja warganya yang masuk dalam desil 1 – 10. Sehingga nanti di kelurahan bisa ketemu by name by address-nya,” jelas Gus Ipul.

    Mensos juga membahas pentingnya kolaborasi Sekolah Rakyat dengan pemerintah daerah. Setelah Sekolah Rakyat rintisan dimulai, selanjutnya akan dibangun gedung permanen.

    “Di Banyuwangi kita bangun tahun depan. Ibu Bupati sudah menyiapkan lahannya, kita juga sudah siapkan anggarannya. Karena ini di lahan pemkab, nantinya sekolah ini hanya menampung anak-anak kurang mampu dari Banyuwangi,” ungkapnya.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berterima kasih atas dukungan pemerintah pusat kepada Banyuwangi. “Kami berkomitmen akan menyukseskan setiap program prioritas pemerintah pusat,” kata Ipuk. [tar/ian]

  • Pemkab Siapkan Lahan Seluas 7 Ha untuk Sekolah Rakyat Secara Permanen

    Pemkab Siapkan Lahan Seluas 7 Ha untuk Sekolah Rakyat Secara Permanen

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa bangunan permanen Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Banyuwangi termasuk salah satu prioritas yang akan dibangun. Pemkab Banyuwangi turut mendukung dengan menyiapkan lahan seluas sekitar 6-7 hektare di wilayah Kecamatan Muncar.

    Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan, gedung SR akan memiliki beberapa fasilitas. Antara lain asrama siswa, asrama guru, aula, area bermain, sarana olahraga, hingga tempat ekstrakurikuler.

    “Mudah-mudahan tahun ini bisa dibangun dan tahun depan selesai. Jadi anak-anak akan pindah dari tempat sekarang ke gedung baru nantinya,” kata Gus Ipul, saat berdialog dengan siswa dan guru di yang bertempat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Muncar, Jumat (3/10/2025).

    Gus Ipul melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi selama dua hari, (2-3 Oktober 2025). Selain meninjau progres pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial di Banyuwangi, Mensos juga meninjau dua sekolah rakyat yang ada di Banyuwangi.

    Sehari sebelumnya, Gus Ipul juga meninjau SR Terintegrasi 2 Banyuwangi di Kecamatan Licin, pada Kamis (2/10/2025). SR Licin beroperasi sejak Juli 2025 dan bertempat di Balai Diklat Banyuwangi. SR ini memilik jumlah siswa sebanyak 250 orang pada jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).

    Menteri Gus Ipul bersama Bupati Ipuk saat mengunjungi sekolah rakyat.

    Sekolah Rakyat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Muncar mulai proses pembelajaran pada September lalu dengan jumlah siswa 73 anak.

    Gus Ipul menyebut, tempat SR yang beroperasi saat ini hanya bersifat sementara. Jika gedung SR telah terbangun dan siap ditempat, sekolah siswa akan berpindah ke gedung yang baru.

    Selain nantinya tinggal di tempat baru, masing-masing siswa juga akan mendapat total delapan seragam dan laptop untuk pembelajaran.

    “Sekolah Rakyat Ini memberi kesempatan untuk memberi anak dari keluarga kurang mampu untuk belajar, agar punya masa depan yang lebih baik,” sambung Gus Ipul.

    Ia menjelaskan, SR rintisan saat ini berjumlah 165 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Rinciannya 63 SR mulai kegiatan belajar mengajar pada Juli, 37 SR pada Agustus, dan 64 SR pada Sepember dan awal Oktober.

    Dari jumlah tersebut, Gus Ipul memprakirakan sekitar 100 bangunan permanen SR bisa dibangun tahun ini dan siap beroperasi tahun depan. Kemensos telah menyiapkan dua desain bangunan permanen SR.

    Desain yang akan digunakan bergantung dengan luasan lahan yang disediakan pemerintah daerah. Pembangunan SR diprakirakan memakan anggaran pemerintah pusat sebesar Rp 200 miliar untuk satu titik lokasi.

    “Banyuwangi termasuk yang menjadi prioritas untuk dibangun tahun ini. Yang penting lahannya clean and clear,” ucapnya.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menambahkan, pihaknya mendaftarkan lahan milik pemkab untuk dijadikan lokasi pembangunan gedung SR.

    Ipuk bersyukur apabila gedung SR di Banyuwangi bisa dibangun tahun ini, seperti yang diharapkan Mensos Gus Ipul. Dengan demikian, para siswa SR di dua tempat yang sudah ada bisa berada di satu lokasi yang lebih akan menunjang kegiatan mereka sehari-hari.

    “Yang kami daftarkan ke Kementerian Sosial, insyaallah rencananya di Kecamatan Muncar. Itu menggunakan lahan pemerintah daerah. Insya Allah nanti kita hibahkan untuk sekolah rakyat,” jelas Ipuk. [ayu/but]