Xcloud.id

Tag: Ipuk Fiestiandani

  • Bupati Ipuk Panen Padi Bersama Petani Banyuwangi dalam Peringatan Hari Tani Nasional

    Bupati Ipuk Panen Padi Bersama Petani Banyuwangi dalam Peringatan Hari Tani Nasional

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, turut serta dalam panen padi bersama petani di Desa Mangir, Kecamatan Rogojampi, Rabu (24/9/2025). Acara ini menjadi ajang apresiasi kepada petani yang telah berperan penting dalam menunjang produksi pangan daerah.

    Bupati Ipuk tak hanya menyaksikan panen, namun juga merasakan pengalaman menaiki mesin combat yang digunakan untuk memanen padi di lahan seluas 8.000 meter persegi. Dalam kesempatan tersebut, Ipuk menyampaikan rasa terima kasih kepada petani atas kontribusinya terhadap ketahanan pangan di Banyuwangi.

    “Petani ini sangat berharga, Banyuwangi bisa surplus ini juga berkat beliau para petani. Oleh karenanya saya ucapkan banyak-banyak terimakasih,” ungkap Ipuk.

    Selepas panen, Ipuk meluangkan waktu untuk duduk bersama petani, mendengarkan keluhan, serta memberikan apresiasi atas kerja keras mereka.

    Dalam dialog tersebut, Bupati Ipuk mengungkapkan bahwa berkat kerja keras petani, Banyuwangi tetap bertengger sebagai salah satu dari lima daerah penghasil pertanian terbesar di Jawa Timur. “Tahun ini, selain padi, produksi hortikultura di Banyuwangi juga sangat memuaskan,” lanjut Ipuk.

    Sebagai bagian dari upaya mendukung petani, dalam dialog tersebut, beberapa usulan pun disampaikan oleh para petani. Salah satu permintaan utama adalah penambahan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) untuk mempercepat proses panen.

    Tanggapi permintaan tersebut, Ipuk berjanji akan berupaya merealisasikan lewat berbagai skema, baik melalui koordinasi dengan pemerintah pusat ataupun pencarian dukungan melalui program CSR dari perusahaan-perusahaan di Banyuwangi.

    Saat ini, Banyuwangi memiliki lima mesin combat, namun Ipuk menyatakan bahwa jumlah tersebut masih kurang mengingat luas lahan yang cukup besar. “Semoga bisa kita penuhi dengan dukungan dari pemerintah pusat ataupun CSR,” ujar Ipuk.

    Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertapa) Banyuwangi, Ilham Juanda, mengungkapkan bahwa produksi pertanian, terutama padi, menunjukkan tren positif dibandingkan tahun lalu. Dari Januari hingga September 2025, luas lahan padi di Banyuwangi mencapai 101.023 hektare, naik seribu hektare dibandingkan tahun sebelumnya.

    Dengan rata-rata produksi 6 ton per hektare, Banyuwangi berpotensi menghasilkan sekitar 600 ribu ton gabah. “Selain itu, harga gabah yang stabil dan cukup tinggi, sekitar Rp6.500 per kilogram, juga turut mendorong semangat para petani untuk terus bertani,” kata Ilham.

    Ilham juga menyampaikan bahwa dukungan pemerintah melalui program intensifikasi pertanian, distribusi pupuk, serta pendampingan dari penyuluh lapangan telah berperan penting dalam menjaga produktivitas pertanian.

    “Meskipun hujan turun, petani tetap melanjutkan penanaman padi, yang menunjukkan bahwa siklus tanam dapat berjalan lebih intensif dan produktif,” tambahnya. [les/suf]

  • Penerbangan Surabaya-Banyuwangi jadi pilihan perjalanan wisatawan

    Penerbangan Surabaya-Banyuwangi jadi pilihan perjalanan wisatawan

    Banyuwangi (ANTARA) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan beroperasinya kembali penerbangan rute Surabaya-Banyuwangi akan semakin melengkapi pilihan perjalanan bagi pelaku bisnis dan wisatawan karena waktu tempuh lebih cepat ke kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu.

    Mulai Rabu, 24 September 2025, penerbangan rute Banyuwangi-Surabaya nantinya dilayani oleh Maskapai Wings Air dengan menggunakan pesawat ATR 72 dengan kapasitas 72 orang penumpang.

    “Aksesibilitas semakin bertambah, makin banyak pilihan ke Banyuwangi, dan Bandara Banyuwangi tidak hanya melayani rute Jakarta-Banyuwangi tiap hari, tapi mulai besok kembali melayani Surabaya-Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk di Banyuwangi, Selasa.

    Menurutnya, sejak pandemi COVID-19 penerbangan rute Banyuwangi-Surabaya sempat terhenti, dan mulai Rabu (24/9) Maskapai Wings Air kembali beroperasi.

    “Alhamdulillah sudah banyak yang pesan tiket secara daring. Kami apresiasi Maskapai Wings Air yang kembali membuka rute ini, tentunya ini akan berdampak bagus untuk Banyuwangi, dan perekonomian daerah,” kata Ipuk.

    Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi Komang Sudira Atmaja menambahkan, saat ini tiket pesawat sudah bisa dipesan secara daring, dan harganya pun cukup bersaing, yakni sekitar Rp700.000.

    Ia menyampaikan untuk sementara penerbangan rute Surabaya-Banyuwangi memang baru dua kali dalam sepekan, dan jika terus berkembang, pihak maskapai akan melakukan penyesuaian.

    Jadwal penerbangan rute Surabaya-Banyuwangi, beroperasi dua kali dalam sepekan, yakni pada Rabu dan Minggu, dengan waktu tempuh 50 menit. Pesawat berangkat dari Surabaya pukul 12.10 WIB, dan tiba di Bandara Banyuwangi pukul 13.00 WIB, dari Banyuwangi pesawat bertolak pukul 13.20 WIB dan tiba di Surabaya pukul 14.05 WIB.

    “Selain melalui udara, jalur Banyuwangi-Surabaya juga dilayani kereta api, dan transportasi kereta api Banyuwangi – Surabaya merupakan salah satu rute terpadat,” kata Komang.

    “Di Banyuwangi juga tersedia kapal cepat yang menghubungkan Banyuwangi dan Denpasar (Bali), waktu tempuhnya hanya 2,5 jam, dan penumpang sudah bisa sampai ke Denpasar,” katanya menambahkan.

    Pewarta: Novi Husdinariyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penerbangan Surabaya–Banyuwangi Kembali Dibuka Besok, Wings Air Layani Dua Kali Sepekan

    Penerbangan Surabaya–Banyuwangi Kembali Dibuka Besok, Wings Air Layani Dua Kali Sepekan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Penerbangan rute Surabaya–Banyuwangi kembali beroperasi mulai Rabu (24/9/2025) setelah sempat terhenti sejak pandemi Covid-19. Maskapai Wings Air melayani rute ini menggunakan pesawat ATR 72 dengan kapasitas 72 penumpang.

    “Setelah sempat terhenti selama covid, Wings Air kembali buka rute Surabaya – Banyuwangi. Mulai besok Rabu 24 September 2025. Alhamdulillah sudah banyak yang pesan di online,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Selasa (23/9/2025).

    Ipuk menyebut hadirnya kembali rute penerbangan ini akan semakin melengkapi pilihan perjalanan ke Banyuwangi, baik bagi pelaku bisnis, wisatawan, maupun masyarakat umum karena waktu tempuhnya yang lebih singkat.

    “Bandara Banyuwangi tidak hanya layani rute Jakarta – Banyuwangi tiap hari, namun kini kembali layani Surabaya – Banyuwangi. Kami mengapresiasi Maskapai Wings Air yang kembali membuka rute ini, tentunya ini akan berdampak bagus untuk Banyuwangi. Mendorong perekonomian daerah,” ujarnya.

    Plt. Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, Komang Sudira Atmaja menjelaskan jadwal penerbangan rute ini akan beroperasi dua kali sepekan, yakni setiap Rabu dan Minggu dengan waktu tempuh sekitar 50 menit. Pesawat berangkat dari Surabaya pukul 12.10 WIB dan tiba di Bandara Banyuwangi pukul 13.00 WIB. Dari Banyuwangi, pesawat lepas landas pukul 13.20 WIB dan tiba di Surabaya pukul 14.05 WIB.

    Menurut Komang, tiket penerbangan sudah bisa dipesan secara online dengan harga sekitar Rp700 ribuan. “Saat ini tiket sudah bisa dipesan online. Harganya juga cukup bersaing Rp. 700 ribuan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, hingga kini tercatat 32 penumpang telah membeli tiket untuk perjalanan Banyuwangi–Surabaya, sementara 37 penumpang sudah memiliki tiket untuk rute Surabaya–Banyuwangi.

    “Sekarang penerbangan memang baru dua kali dalam sepekan. Seiring jumlah penumpang yang akan terus berkembang, pihak maskapai akan melakukan penyesuaian,” jelas Komang.

    Selain jalur udara, perjalanan Banyuwangi–Surabaya juga dilayani enam rangkaian kereta api setiap harinya. Sementara itu, opsi transportasi lain tersedia melalui kapal cepat yang menghubungkan Banyuwangi dengan Denpasar, Bali, dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam.

    “Penumpang bisa beli tiket di aplikasi Express Bahari,” kata Komang. [alr/beq]

  • Lantik Sekda di Tempat Pengolahan Sampah, Bupati Ipuk: ASN Itu Melayani Bukan Dilayani

    Lantik Sekda di Tempat Pengolahan Sampah, Bupati Ipuk: ASN Itu Melayani Bukan Dilayani

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melantik Sekretaris Daerah (Sekda), Guntur Priambodo, di Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Desa Balak, Kecamatan Songgon. Pelantikan merupakan moment unik karena baru pertama kalinya pelantikan pejabat dilakukan di tempat pengolahan sampah.

    Proses pelantikan digelar di halaman gedung pengolahan sampah. Meski berbaur dengan aroma kurang sedap tak membuat proses pelantikan terganggu. Prosesi itu tetap berjalan dengan lancar tanpa hambatan.

    Selain dihadiri oleh seluruh pejabat Pemkab Banyuwangi, pelantikan juga dihadiri puluhan pegawai TPS3R sebagai tamu. Mereka turut mengikuti prosesi mulai awal hingga akhir.

    “Ini bagian dari sebuah pelantikan yang “istimewa”. Karena selain tempatnya, juga dihadiri oleh para karyawan dari TPS3R Balak,” kata Ipuk, Senin (22/9/2025).

    Pemilihan TPS3R sebagai lokasi pelantikan bukan tanpa alasan. Dengan cara itu, Ipuk mengingatkan agar para pejabat di lingkup Pemkab Banyuwangi sesering mungkin turun ke lapangan.

    “Bahwa tugas pemerintah daerah itu tidak hanya merancang kebijakan. Tetapi juga harus mampu menyelesaikan secara konkret permasalahan yang ada di masyarakat dengan turun langsung ke lapangan,” imbuh Ipuk.

    Kepada Guntur, Ipuk mengingatkan tugas sekda adalah pusat dari kendali birokrasi. Maka, dia meminta agar sekda mampu mengendalikan birokrasi juga bisa menghubungkan visi kepala daerah dengan eksekusinya dalam program-program kerja.

    Ipuk turut menjabarkan berbagai hal pokok yang harus dicapai untuk membawa Banyuwangi sebagai daerah yang berdaya saing. Tugas-tugas itu antara lain menurunkan angka kemiskinan, menciptakan inovasi yang berdampak, hingga mendorong sumber daya manusia yang unggul.

    “Kepada sekda yang baru, saya titipkan amanah, saya minta membangun birokrasi yang melayani, bukan dilayani. Saya minta kepada semua pejabat untuk turun ke lapangan, lihat kondisi di bawah,” ucapnya.

    Sementara Guntur menyatakan siap untuk mengemban berbagai tugas dari Bupati Banyuwangi. Termasuk untuk mendukung visi-misi kepala daerah dalam program-program pemerintah.

    “Tugas-tugas pokok dari sekda adalah menyambungkan, menghubungkan, mengkoordinasikan, mengkarakterasi program kerja di OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” katanya.

    Guntur merupakan salah satu ASN berpengalaman di Lingkungan Pemkab Banyuwangi. Sebelum dilantik menjadi Sekda, Guntur pernah menjabat sebagai Plh Sekda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas PU Pengairan Pengairan, dan sejumlah jabatan lainnya.

    Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi, Ilzam Nuzuli menambahkan, mekanisme pengangkatan sekda telah melalui tahapan sesuai PP 11 Tahun 2017, sebagaimana diubah dengan PP 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.

    Seluruh proses pelaksanaan di bawah pengawasan Deputi Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara.

    Pemkab Banyuwangi juga telah membuka pendaftaran jabatan Sekda melalui website resmi asnkarier.bkn.go.id, dan telah menyosialisasikan ke BKPP lingkungan Pemprov Jatim.

    “Mulai dari dibukanya seleksi terbuka selama 15 hari kalender, dan perpanjangan seleksi terbuka sebanyak 15 hari kalender tidak ada PNS yang mendaftar,” kata Ilzam.

    Karena tidak ada yang mendaftar selanjutnya Menpan RB telah memberikan pertimbangan pengisian Sekda melalui mekanisme mutasi/rotasi dengan uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemkab Banyuwangi, termasuk usia di atas 58 tahun.

    Hasil uji kompetensi JPT Pratama telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala BKN sebagai dasar, untuk penetapan dan pengangkatan JPT Pratama Sekda dari Pejabat yang terpilih.

    Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan persetujuan Gubernur Jatim melalui surat tertanggal 22 September 2025 tentang Koordinasi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda Banyuwangi, selanjutnya menetapkan dan melantik Sekda Banyuwangi melalui mekanisme rotasi dan mutasi. [tar/ian]

  • 66 PPPK di Banyuwangi Resmi Terima SK, Bupati Ipuk Ingatkan Kinerja Harus Inovatif

    66 PPPK di Banyuwangi Resmi Terima SK, Bupati Ipuk Ingatkan Kinerja Harus Inovatif

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Sebanyak 66 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuwangi resmi menerima surat keputusan (SK) pengangkatan. Mereka terdiri dari tenaga kesehatan dan teknis yang lolos seleksi PPPK tahap II tahun 2024.

    “Seluruh PPPK harus punya peran besar terhadap pembangunan daerah. Setelah resmi jadi ASN, kinerja harus semakin ditingkatkan,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Jumat (19/9/2025).

    Kepada para penerima SK, Ipuk menegaskan pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam menjalankan tugas. Ia mendorong agar setiap pegawai mampu mendukung percepatan program pembangunan daerah.

    “PPPK harus inovatif. Semuanya harus bekerja sesuai prioritas,” pesan Ipuk.

    Ia juga meminta seluruh pegawai tidak berhenti meningkatkan kompetensi di era digital. “Tingkatkan terus kompetensi dan kualitas diri kalian. Manfaatkan digitalisasi untuk mengakselerasi kinerja,” tambahnya.

    Bupati Ipuk menyebut, selain 66 PPPK yang telah diangkat, Banyuwangi juga tengah memproses pengangkatan ribuan tenaga honorer. “Ada 4.909 honorer yang kita usulkan menjadi PPPK paruh waktu. Saat ini mereka tengah melakukan pemberkasan untuk pengusulan penetapan Nomor Induk ke BKN,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, merinci bahwa 66 PPPK yang mendapatkan SK terdiri atas 55 tenaga kesehatan dan 11 tenaga teknis. Mereka adalah peserta yang lolos pada seleksi penerimaan PPPK periode kedua formasi tahun 2024.

    “Untuk tahap dua ini tidak ada formasi guru. Karena formasi guru sudah terpenuhi pada tahap I lalu,” ungkap Ilzam.

    Adapun total pendaftar pada seleksi PPPK tahap II lalu mencapai 2.179 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 66 peserta yang dinyatakan lolos dan resmi menerima SK pengangkatan sebagai ASN PPPK. [tar/ian]

  • World Cleanup Day, Bupati Ipuk Bersama Ratusan Warga Bersihkan Sampah di Pantai Seranite

    World Cleanup Day, Bupati Ipuk Bersama Ratusan Warga Bersihkan Sampah di Pantai Seranite

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Momentum hari bersih-bersih sedunia atau World Cleanup Day, Pemkab Banyuwangi bersama ratusan warga melakukan gerakan aksi bersih lingkungan di Pantai Seranite, Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Jumat pagi (19/9/2025).

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani tampak ikut membaur bersama relawan membersihkan sampah di sepanjang garis pantai kawasan tersebut.

    Gerakan ini merupakan aksi gotong royong diikuti jajaran TNI-Polri, nelayan, pelajar, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga belasan relawan lingkungan. Di antaranya dari Emfitrust, yayasan Rijig Pradana Wetan, Eco Enzyme Nusantara, Osoji Club, termasuk Sungai Watch organisasi yang berfokus pada pelestarian lingkungan, khususnya ekosistem sungai.

    Para peserta tampak bersemangat menyisir setiap sudut pantai membersihkan sampah-sampah yang tercecer. Mereka juga membawa kantong plastik besar untuk menampung sampah yang dipungut lalu dikumpulkan jadi satu.

    “Gerakan bersih pantai ini bukan sekedar seremonial hari ini saja, tapi harus berkelanjutan dan menjadi budaya bagi kita semua agar membuang sampah pada tempatnya,” kata Ipuk.

    Ipuk menyebut, Pantai Seranite merupakan area destinasi wisata yang cukup ramai dikunjungi wisatawan. Dengan menjaga kebersihan pantai bisa membuat para wisatawan nyaman dan betah berlama-lama. Sehingga otomatis ekonomi warga sekitar ikut terangkat.

    “Melalui gerakan ini kami berharap masyarakat semakin sadar menjaga lingkungan di wilayah masing-masing,” ujarnya.

    Ditambahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi, Dwi Handayani, gerakan bersih lingkungan ini sudah dimulai sejak 15 September dan akan terus berlanjut hingga 15 Oktober. Sementara aksi hari ini dilakukan serentak di Banyuwangi.

    Khusus aksi bersih-bersih di Pantai Seranite, mereka menghasilkan 327 kilogram sampah yang didominasi sampah anorganik yakni plastik. Sampah-sampah tersebut akan diangkut ke tempat pengelolaan sampah di TPS 3R Balak, Kecamatan Songgon untuk didaur ulang.

    “Kami banyak menemukan sampah jenis styrofoam yang tidak bisa diolah sama sekali. Sampah jenis ini merupakan limbah residu yang sulit terurai. Jadi kami harap masyarakat lebih bijak lagi memilih kemasan makanan yang mungkin lebih bisa terurai dengan cepat,” ucap Yani.

    Prasetyo Ibnu Toat perwakilan Banyuwangi Hijau yang menjadi inisiator gerakan ini mengatakan jika ada sekitar 15-20 relawan yang dilibatkan. Selama kurang lebih sebulan pelaksanaan kegiatan ini, pihaknya menargetkan Banyuwangi bisa bersih dari sampah.

    “Untuk mencapai target tersebut, keterlibatan semua pihak sangat dibutuhkan. Bukan hanya kami relawan persampahan. Karena setiap orang menghasilkan sampah, maka setiap orang harus bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan,” kata Deputi Program Manager Banyuwangi Hijau itu. [tar/ian]

  • Digitalisasi Bansos di Banyuwangi, Bupati Ipuk: Pendaftaran Cepat dan Sederhana

    Digitalisasi Bansos di Banyuwangi, Bupati Ipuk: Pendaftaran Cepat dan Sederhana

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi ditunjuk sebagai pilot project digitalisasi bansos nasional. Uji coba pendaftaran telah dimulai sejak Kamis (18/9/2025), di dua desa/kelurahan, yakni Desa Kemiren, Kecamatan Glagah dan Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi.

    Proses pendaftaran cepat dan lebih sederhana melalui smartphone untuk satu orang sangat singkat, tak sampai 5 menit langsung selesai.

    Untuk warga yang tidak punya handphone atau tidak familiar dengan teknologi, bisa mendaftarkan diri dengan bantuan operator desa/kelurahan. Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) juga telah terjun membantu warga yang tak memiliki telepon genggam untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima program.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani datang langsung meninjau proses uji coba di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah.

    “Alhamdulillah tidak ada kendala berarti dan berjalan dengan lancar. Pendaftaran cepat dan lebih sederhana. Masyarakat juga sangat antusias dengan pendaftaran digitalisasi bansos ini,” kata Ipuk,

    Uji coba digitalisasi bansos di Desa Kemiren, Kabupaten Banyuwangi.

    Ipuk mengatakan, Pemkab Banyuwangi juga akan terus mengedukasi masyarakat terkait pendaftaran digitalisasi bansos, sehingga masyarakat paham mereka yang nantinya terpilih sebagai penerima bansos merupakan hasil dari verifikasi pemerintah pusat dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan.

    “Kami bersyukur program ini dimulai di Banyuwangi. Ini bagian dari perubahan perilaku di masyarakat, perubahan perilaku juga dalam birokrasi tentunya, menggunakan digital untuk lebih tepat sasaran, dan tepat manfaat,” lanjutnya.

    Hadir dalam ujicoba awal di Banyuwangi tersebut antara lain Dirjen Kependudukan dan Capil, Kemendagri Teguh Setyabudi; Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono; Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas dari Dewan Ekonomi Nasional Tubagus Nugraha. Juga hadir Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto; Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi Yessi Arnaz Ferari; Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital PAN RB, Adi Nugroho.

    Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto, berharap agar masyarakat yang membutuhkan bansos bisa segera mendaftar. “Baik warga yang memang membutuhkan bansos, baik mereka yang sudah pernah mendapat bansos, atau yang belum pernah mendapatkan bansos,” kata Joko.

    Joko mengatakan proses pendaftaran cepat dan mudah.

    Hal ini juga dirasakan Agen Perlinsos yang juga Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kemiren, Ratna Purnamadewi, mengatakan, proses pendaftaran digitalisasi tak sulit.

    Tata cara yang sederhana membuat agen bisa maksimal untuk mendaftarkan sebanyak mungkin warga yang merasa membutuhkan bansos.

    “Saya mulai dengan mendaftarkan warga yang selama ini menerima bantuan. Setelah itu, dilanjutkan ke warga-warga lain,” kata Ratna.

    Dalam beberapa hari ke depan, Ratna akan memaksimalkan waktu untuk menemui kelompok warga, terutama warga yang memang layak dapat bantuan namun belum tersentuh bantuan.

    “Jika tak ada hambatan, ia yakin proses pendataan bisa rampung dalam sekitar sepekan,” kata Ratna.

    Kepala Desa Kemiren M Arifin membenarkan, pendaftaran digitalisasi bansos di desanya berjalan lancar. Warga antusias untuk mendaftarkan diri dengan berbagai metode yang tersedia.

    Menurutnya, pendaftaran digitalisasi bansos juga tak ribet. Warga bisa mendaftar langsung melalui handphone. Sementara yang tak punya handphone, tinggal menyiapkan nomor NIK dan akan dibantu pendamping PKH, TKSK, dan operator desa.

    “Tadi mulai jam 10 pendataftaran di balai desa. Jam 12 siang sudah banyak sekali yang sudah terdaftar,” imbuhnya.

    Arifin menyebut, desanya memiliki 1.147 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, 400 kepala keluarga merupakan penerima bantuan sosial dengan metode pendataan konfensional.

    “Dengan adanya digitalisasi bansos, siapapun warga yang merasa membutuhkan, bisa mendaftarkan diri. Semoga dengan digitalisasi, mereka yang benar-benar membutuhkan dan selama ini belum mendapatkan bantuan, bisa mendapatkan,” pungkasnya. [alr/but]

     

  • Uji Coba Digitalisasi Bansos Mulai Berjalan di Banyuwangi, Sistem Baru Dinilai Lebih Efektif

    Uji Coba Digitalisasi Bansos Mulai Berjalan di Banyuwangi, Sistem Baru Dinilai Lebih Efektif

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk sebagai pilot project nasional digitalisasi bantuan sosial (bansos), sebuah program mandat Presiden Prabowo untuk memastikan ketepatsasaran penerima. Warga Banyuwangi menyambut antusias uji coba ini karena optimis sistem baru lebih mudah diakses dan adil bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bersama Pemkab Banyuwangi memulai uji coba pendaftaran di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, dan Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi. Kepala Desa Kemiren, M Arifin, menyebut warganya bersemangat mendaftarkan diri dengan berbagai metode yang tersedia.

    “Dengan adanya sistem digitalisasi bansos, siapapun warga yang merasa membutuhkan, bisa mendaftarkan diri. Semoga dengan program ini, mereka yang benar-benar membutuhkan dan selama ini belum mendapatkan bantuan, bisa mendapatkan,” kata Arifin yang menyebut desanya memiliki 1.147 kepala keluarga, dengan 400 di antaranya penerima bansos.

    Kepala Desa Olehsari Kecamatan Glagah, Joko Mukhlis, menambahkan program ini akan mempermudah kerja desa sekaligus membantu masyarakat. “Dengan program ini, akan lebih tepat sasaran dan lebih fleksibel. Karena selama ini ada warga yang sudah tidak kami ajukan dari daftar penerima, tapi tetap saja dapat bantuan. Saya optimis dengan program ini, mereka yang telah meningkat taraf hidupnya pasti akan tercoret dari daftar,” ujarnya.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang hadir dalam uji coba menyampaikan optimisme serupa. “Alhamdulillah semua berjalan lancar. Warga terlihat antusias mencoba, ada yang mendaftar mandiri juga ada yang dibantu oleh agen perlinsos. Kita semua berharap cara baru ini akan lebih tepat sasaran, semua warga bisa daftar sehingga tidak ada warga yang tertinggal untuk bisa didaftarkan,” kata Ipuk.

    Dukungan juga datang dari Ketua Badan Musyawarah Keagamaan (Bamag), Pendeta Anang. Menurutnya, digitalisasi akan mengurangi penyimpangan dan kesalahan pendataan. “Kami sangat mengapresiasi karena dengan digitalisasi ini akan menghindari penyimpangan dan kesalahan pendataan. Semoga bisa segera membenahi sehingga penyalurannya tidak meleset,” ungkapnya.

    Maryati (60), buruh tani asal Desa Kemiren, mengaku baru pertama kali berkesempatan mendaftar. “Saya ini kan buruh tani, anak saya juga buruh tani tapi tidak pernah dapat bantuan. Tidak tahu kenapa. Semoga dengan langsung didaftarkan ke pemerintah, saya bisa dapat bansos,” harapnya.

    Dalam uji coba awal ini hadir Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, Kepala Pusdatin Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto, Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi Yessi Arnaz Ferari, dan Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital PANRB Adi Nugroho.

    Masyarakat bisa mendaftar bansos dengan dua cara. Pertama, secara mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial) dengan syarat memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kedua, melalui agen perlinsos yang telah dilatih, berjumlah sekitar 500 orang di Banyuwangi, terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), serta operator desa dan kelurahan.

    Tubagus Nugraha, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional, menjelaskan pendaftaran digitalisasi bansos di Banyuwangi secara menyeluruh akan dimulai Oktober 2025. Data hasil digitalisasi ini akan dipakai dalam penyaluran PKH dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun 2026.

    “Selanjutnya, jika sudah ada hasil yang sekiranya dirasa lebih akurat maka warga akan menerima pemberitahuan apakah layak atau tidak menerima disertai sejumlah alasan. Apabila tidak puas dengan hasil verifikasi, di portal tersebut disediakan kolom Sanggahan,” jelas Tubagus. [alr/beq]

  • Pemkab Banyuwangi Jaga Stabilitas Harga dan Daya Beli Melalui Program Berikut

    Pemkab Banyuwangi Jaga Stabilitas Harga dan Daya Beli Melalui Program Berikut

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan terus digeber Pemkab Banyuwangi. Bahkan jangkauannya menyasar hingga ke desa-desa.

    Bupati Ipuk Fiestiandani mengatakan, seperti operasi pasar yang digelar di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi yang disambut antusiasme. Para warga datang berbondong-bondong datang untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

    “Pemkab bekerjasama dengan Bulog, Bank Indonesia (BI) Jember, dan pelaku usaha di Banyuwangi rutin menggelar operasi pasar. Hal ini agar menjaga harga bahan-bahan pokok di masyarakat. Lokasinya kita gilir di tiap kecamatan atau desa,” kata Bupati Ipuk.

    Operasi pasar murah itu diselenggarakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskop UMP) Banyuwangi bersama Perum Bulog, Bank Indonesia (BI) Jember, dan pelaku usaha lainnya. Operasi pasar ini digelar tiga hari, mulai 15-17 September di Balai Desa Gintangan.

    Kepala Diskop UMP Banyuwangi, Nanin Oktaviantie, menyampaikan operasi pasar rutin dilaksanakan sebagai upaya menjaga ketersediaan pangan. “Kami ingin harga tetap stabil, semoga upaya ini juga memberikan dampak bagi warga” ujarnya.

    Nanin menguatakan, kegiatan ini berlangsung dengan dua pola. Operasi pasar mandiri bekerja sama dengan Bulog digelar setiap hari, sementara operasi gabungan bersama Bank Indonesia Jember dilakukan bulanan antara 3-4 hari.

    Beragam bahan pokok disediakan, mulai telur dengan pasokan harian 450 kilogram selama tiga hari hingga beras medium sebanyak tiga ton per hari seharga 67.500 tiap 5 kilogram.

    Komoditas lain juga dijual, termasuk beras premium dengan pasokan 500 kilogram selama tiga hari dijual seharga Rp74.000 per 5 kilogram, serta beras SPHP yang mencapai 990 kilogram, dengan harga Rp 57.500 tiap lima kilogramnya.

    Selain itu, tersedia minyak goreng sebanyak 272 liter, 45 dos mi instan, tepung 40 kilogram, gula pasir hingga 80 kilogram, serta gas elpiji 3 kg selama tiga hari. “Masyarakat bisa membeli kebutuhan dengan harga lebih terjangkau lewat operasi pasar yang kami gelar ini,” jelas Nanin. [kun]

  • Banyuwangi Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional, Uji Coba Dimulai Hari Ini

    Banyuwangi Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional, Uji Coba Dimulai Hari Ini

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk sebagai daerah percontohan (pilot project) program digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional. Uji coba pendaftaran program terbaru dari pemerintah pusat ini dimulai pada Kamis (18/9/2025) di dua lokasi, yakni Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, dan Desa Kemiren, Kecamatan Glagah.

    Masyarakat dapat mendaftar dengan dua cara. Pertama, secara mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial) yang terhubung dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kedua, melalui agen perlinsos yang sudah dilatih sebelumnya.

    Saat ini terdapat sekitar 500 agen perlinsos di Banyuwangi yang terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan operator desa/kelurahan.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa para agen sudah mendapatkan pelatihan khusus untuk mendampingi warga yang mengalami kendala pendaftaran mandiri.

    “Bagi warga yang tidak bisa mendaftar mandiri, misalkan tidak punya gadget atau kendala lainnya, bisa melalui pendamping PKH, TKSK. Mereka yang akan menyisir warga tak mampu di daerahnya yang sekiranya tidak bisa melakukan pendaftaran mandiri,” ujar Ipuk.

    Selain melalui agen, warga juga dapat datang ke desa/kelurahan untuk dibantu operator SIKS-NG yang bertugas menginput dan memvalidasi data kemiskinan. Ipuk menambahkan, Pemkab Banyuwangi akan melibatkan kader dasa wisma sebagai agen perlinsos tambahan. “Jika hal tersebut terealisasi, jumlah agen perlinsos di Banyuwangi bisa mencapai sekitar 2.000 orang,” imbuhnya.

    Menurut Ipuk, Banyuwangi siap mendukung penuh uji coba ini. “Kita bersama-sama dengan tim dari lintas kementerian dan lembaga akan berkolaborasi untuk sama-sama melakukan penyempurnaan program ini,” jelasnya.

    Sementara itu, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Danu Andika, menjelaskan bahwa uji coba tahap awal hanya berlaku untuk warga Banyuwangi. “Setelah proses uji coba di Kemiren dan Lateng berjalan, pendaftaran digitalisasi perlinsos secara keseluruhan di Banyuwangi akan dimulai pada Oktober mendatang,” terangnya.

    Andika menambahkan, setiap warga dapat mendaftarkan diri, namun wajib memberikan izin akses data pribadi untuk keperluan verifikasi. “Dari proses verifikasi dan formulasi nantinya diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi lanjutan terkait sistem seleksi penargetan ini. Jika sudah ada hasil yang lebih akurat maka warga akan menerima pemberitahuan apakah layak atau tidak menerima dengan sejumlah alasan. Apabila tidak puas, warga bisa menyanggah data hasil verifikasi melalui kolom Sanggahan di portal,” jelasnya.

    Hasil digitalisasi perlinsos ini akan digunakan untuk penyaluran PKH dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun mendatang. Sementara penyaluran bansos tahun ini masih memakai data dan mekanisme lama. “Pemerintah berharap digitalisasi perlinsos bisa meminimalisir program bantuan tak tepat sasaran,” pungkas Andika. [alr/beq]