Tag: Ipuk Fiestiandani

  • Layanan Publik di Banyuwangi Menumpuk Usai Libur Lebaran

    Layanan Publik di Banyuwangi Menumpuk Usai Libur Lebaran

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memeriksa sejumlah layanan publik dan layanan kesehatan pasca cuti libur Lebaran 2024. Hasilnya, ada beberapa yang perlu dievaluasi.

    Pertama, Bupati Ipuk mengecek sejumlah loket layanan publik administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi. Di tempat ini, Ipuk melihat langsung layanan cukup baik namun masih adanya penumpukan antrean.

    “Antrean memang banyak, maklum setelah Lebaran memang seperti ini. Biasanya dimanfaatkan orang luar kota yang mudik untuk mengurus dokumennya,” ungkap Ipuk.

    Selanjutnya, kondisi nyaris sama juga terjadi di beberapa layanan kesehatan. Di antaranya, di Puskesmas Kertosari dan RSUD Blambangan.

    “Selain memastikan layanan telah berjalan, ini juga untuk mengevaluasi,” kata Ipuk.

    Terutama di RSUD Blambangan, kata Ipuk, ruang tunggu terlihat rapat dengan orang. Pemandangan itu tidak hanya terjadi pada pasien, tapi juga dipenuhi oleh pengantar.

    Kondisi itu menjadi perhatian serius ke depan. Bupati Ipuk meminta agara adanya pembatasan jumlah pengantar dan pendamping.

    “Kami akan evaluasi terkait batasan jumlah pendamping, agar tidak terlalu padat di ruang tunggu. Apalagi sekarang pelayanan sudah dibuka semua,” kata Ipuk.

    Salah satu caranya, lanjut Ipuk, warga dan calon pasien agar mendaftar melalui online. Selain menghemat waktu juga dapat lebih mudah untuk menyesuaikan jadwal.

    “Kami meminta masyarakat untuk membiasakan daftar online dan datang sesuai jadwal yang telah ada. Biar tidak menumpuk seperti sekarang,” pungkasnya. [rin/beq]

  • Bupati Banyuwangi dan PD Muhammadiyah Sepakat Sinergi dan Kolaborasi

    Bupati Banyuwangi dan PD Muhammadiyah Sepakat Sinergi dan Kolaborasi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kolaborasi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyuwangi bakal terus berlanjut.

    Kondisi itu tercermin dari pertemuan kedua belah pihak dalam rangka silaturahmi bersama di momen lebaran ini.

    Pada pertemuan itu hadir Ketua PDM Banyuwangi Muhklis Lahuddin beserta jajaran. Termasuk pimpinan Aisiyah Banyuwangi Laili Dwi Damayanti serta jajaran OPD Pemkab Banyuwangi.

    Diketahui, sinergi dan kolaborasi yang selama ini terjalin tersebut tentunya dalam hal membangun daerah. Bahkan, Muhammadiyah dinilai telah banyak berkontribusi banyak pada berbagai bidang untuk Banyuwangi.

    Di antaranya, bidang pendidikan, kesehatan, hingga sosial. Sehingga tak ada salahnya jika Bupati Ipuk mengapresiasi atas peran Muhammadiyah itu.

    “Pemerintah daerah tentunya memiliki keterbatasan dalam menjangkau banyak hal, karena itu kontribusi yang diberikan oleh Muhammadiyah sangat berarti bagi kami dan juga masyarakat Banyuwangi. Kami berharap kedepan sinergi dan kolaborasi ini dapat terus berjalan dan diteruskan,” ujar Ipuk.

    Di samping itu, Bupati Ipuk juga siap menerima masukan dari siapa saja, tak terkecuali dari warga Muhammadiyah. Tentunya masukan itu demi untuk perbaikan dan kemajuan Banyuwangi kedepan.

    “Sebagai pribadi maupun pemimpin daerah, kami memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam sikap dan tindakan. Jangan segan untuk menegur dan juga memberi masukan pada kami agar ke depan bisa lebih baik lagi dalam memimpin Banyuwangi,” ungkap Ipuk.

    Setali tiga uang, Ketua PDM Muhklis Lahuddin sepakat dan berkomitmen mendukung semua program Banyuwangi. Karena, Muhammadiyah memiliki asas membawa manfaat di manapun berada.

    “Kami diharuskan mendukung pemerintah di manapun berada dan tidak boleh membebani. Fokus kami adalah ikut membantu pemerintah lewat bidang keagamaan, pendidikan, ekonomi dan sosial,” terang Muhklis.

    Muhklis juga menyampaikan Muhammadiyah berikhtiar untuk terus memberikan manfaat besar bagi Banyuwangi.

    “Kami juga berterima kasih kepada Pemkab yang telah memberikan dukungan pada semua kegiatan dan amal usaha yang dilaksanakan oleh Muhammdiyah,” pungkasnya. (rin/ted)

  • Janji Bupati Banyuwangi untuk Penyandang Difabel

    Janji Bupati Banyuwangi untuk Penyandang Difabel

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Momen Lebaran Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani bersilaturahmi dengan berbagai kalangan. Salah satunya bertemu dan halal bihalal bersama para difabel di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan.

    Pada kesempatan itu, ada janji dalam program pemerintahan Banyuwangi. Ipuk menyebut, pihaknya berkomitmen kuat memberikan hak-hak difabel.

    Ipuk meminta agar seluruh OPD terkait dapat bersinergi memberikan dukungan dalam pemenuhan hak-hak dasar bagi mereka. Mulai hak pendidikan, kesehatan, hak sipil, hingga dukungan sosial.

    “Saat ini Pemkab Banyuwangi telah menggulirkan berbagai program pro-difabel,” ungkap Ipuk.

    Misalnya, kata Ipuk, di bidang pendidikan ada program Agage Pintar. Program ini mewajibkan sekolah menerima pendaftaran anak berkebutuhan khusus (ABK).

    “Ada juga beasiswa Banyuwangi Cerdas khusus bagi siswa difabel yang berprestasi,” terangnya.

    Termasuk, lanjut, Ipuk, Banyuwangi kerap menggelar Festival Kita Bisa. Festival tersebut membuka ruang para difabel untuk mengekspresikan diri serta menampilkan bakat minat mereka.

    “Pemkab Banyuwangi punya program Go on Document (Godoc) dari rumah ke rumah untuk memberikan kemudahan kepada para difabel dalam proses pembuatan dokumen kependudukan untuk pemenuhan hak sipil,” ungkapnya.

    Terakhir, Ipuk menjelaskan mengenai ruang publik yang ramah difabel. Di mana, ruang publik dan destinasi wisata di Banyuwangi memiliki konsep ramah difabel.

    “Tak hanya itu sejak beberapa tahun terakhir kami juga membuka jalur khusus difabel dalam rekrutmen ASN di Banyuwangi. Bahkan, perusahaan swasta juga kami dorong untuk membuka lowongan kerja untuk mereka. Ini sebagai bentuk dukungan pemkab kepada para difabel,” kata Ipuk.

    Sehingga, kata Ipuk, pertemuan dengan para difabel menjadi momen yang tak bisa ditunda. Menurutnya, momen saat ini saat yang tepat karena selain menjalin silaturahmi juga berbagi kebahagiaan.

    “Ini adalah kegiatan yang memang sudah lama kami rencanakan. Di momen lebaran, kami ingin sekali berbagi kebahagiaan bersama teman-teman difabel,” kata Ipuk.

    Tak hanya itu, Bupati Ipuk juga tampak memberikan motivasi kepada mereka. Dalam pernyataannya, Ipuk meyakinkan bahwa setiap individu dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan, begitu juga dengan difabel.

    Di balik keterbatasan yang dimiliki, pasti ada potensi yang bisa digali dan dikembangkan lebih lanjut.

    “Teman-teman harus percaya diri. Untuk menjadi yang terbaik tidak harus menunggu sempurna. Tetap semangat, asah terus kemampuan dan keahlian kalian sehingga bisa berkembang sesuai dengan potensi yang kalian miliki,” kata Ipuk.

    Pada momen ini, Ipuk juga menyerahkan bantuan kepada sejumlah penyandang disabilitas. Antara lain kursi roda, kruk, walker, tongkat, alat bantu dengar, serta tangan dan kaki palsu.

    Bantuan tersebut disambut gembira oleh para penerima. Salah satunya, Syaiful Ibad (12) yang menerima bantuan kaki palsu. Ibad yang lahir tanpa telapak kaki kanan tersebut sudah 4 kali ini menerima bantuan kaki palsu dari Pemkab.

    “Senang sekali. Yang lama memang sudah waktunya ganti, sudah kekecilan. Terima kasih,” ujarnya. [rin/beq]

  • Open House, Momen Bupati Banyuwangi Minta Maaf ke Warga

    Open House, Momen Bupati Banyuwangi Minta Maaf ke Warga

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menggelar open house di momen Idulfitri 1445 H. Acara digelar di kediaman istri Abdullah Azwar Anas tersebut di Dusun/ Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari.

    Kegiatan itu mendapat sambutan antusias dari masyarakat sekitar dan beberapa warga dari daerah lain. Pada momen itu, Bupati Ipuk menyempatkan untuk meminta maaf kepada semua yang hadir dan tak terkecuali masyarakat Banyuwangi.

    “Selamat Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Sabtu (13/4/2024).

    Bahkan, kata Ipuk, kegiatan silaturahmi bersama ini pun tak pernah terlewat setiap kali lebaran. Termasuk, ada momen di mana warga mampu bertukar pikiran tentang Banyuwangi.

    “Tadi juga sempat bertukar pikiran mengenai Banyuwangi ke depan. Ramai warga seperti ini membuat suasana lebaran sangat terasa,” ujar Ipuk.

    Seperti yang terucap dari Mardiyah (24). Salah seorang warga asal Kecamatan Sempu itu mengaku bangga dan berterima kasih atas kebijakan Banyuwangi tentang program Banyuwangi Cerdas (PBC).

    “Terimakasih karena sudah sedikit banyak mengubah kesejahteraan hidup keluarga saya. Program PBC membantu saya dan teman-teman lain yang kurang beruntung untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan menggapai cita-cita,” ungkap Mardiyah.

    Sebenarnya, program Banyuwangi Cerdas telah berlangsung sejak 2013. Dari program itu, ribuan anak muda Banyuwangi dari golongan ekonomi kurang mampu menerima manfaat program tersebut.

    “Setiap bulannya dapat uang saku Rp1 juta, itu sudah cukup bagi saya untuk biaya hidup di perantauan,” ucap Mardiyah yang sedang berkuliah di UIN KHAS Jember.

    Begitu juga Achmad Ichsan Maulana. Dia merupakan lulusan santri Bustanul Makmur Genteng.
    Ichsan yang datang dengan rombongan itu mengaku sangat senang bisa bertemu Bupati Ipuk bersama keluarga. “Senang rasanya bisa bertemu Bu Ipuk,” ujarnya. [rin/suf]

  • Patut Dicontoh, Kiat Banyuwangi Raih Perencanaan Terbaik di Jawa Timur

    Patut Dicontoh, Kiat Banyuwangi Raih Perencanaan Terbaik di Jawa Timur

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi kembali berhasil meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penghargaan itu yakni sebagai daerah dengan perencanaan terbaik.

    Dalam kategori ini, Banyuwangi dinilai layak mendapatkan penghargaan itu lantaran berhasil menyusun perencanaan pembangunan yang terintegritas dari tahun ke tahun. Sehingga dampaknya mampu dirasakan langsung oleh masyarakat.

    Lebih dari itu, perencanaan pembangunan Banyuwangi dinilai juga sesuai dengan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur.

    “Terima kasih atas kinerja Bupati dan Wali Kota yang telah bekerja keras mewujudkan perencanaan yang terbaik. Ini sangat penting bagi Jawa Timur,” ucap Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono.

    Banyuwangi tentu tak sendiri. Masih ada Kabupaten Jember dan Blitar menyusul di belakangnya. Namun, pemerintah di ujung timur Pulau Jawa itu menjadi yang terbaik.

    Sedangkan kategori kota diraih oleh Kota Mojokerto, Malang dan Surabaya.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani membeberkan kiat daerahnya mampu dan layak mendapat penghargaan tersebut. Sejauh ini, Banyuwangi punya delapan rencana program prioritas yang tertuang dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

    Di antaranya, pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dan peningkatan ekosistem produktif pelaku pariwisata, UMKM, dan pertanian.

    Selain itu, penguatan modal sosial masuk di dalamnya. Termasuk, pengelolaan lingkungan hidup, tranformasi digital layanan publik. Ditambah pembangunan infrastruktur penunjang Kawasan Ekonomi Strategis (KES).

    “Apa yang kami rencanakan tersebut disesuaikan dengan arah pembangunan ke depan yang telah dicanangkan secara nasional, maupun oleh pemerintah provinsi, dengan menyesuaikan dengan dinamika lokal di Banyuwangi,” Bupati Ipuk.

    Ipuk mencontohkan dalam upayanya menekan angka kemiskinan. Seluruh komponen masyarakat dari tingkat kabupaten hingga unit terkecil di tingkat Rukun Tetangga dilibatkan. Tak terkecuali komponen sosial kemasyarakatan lainnya.

    “Untuk kemiskinan sendiri, alhamdulillah, tahun kemarin tercatat di angka 7,34 persen. Untuk sekarang kita canangkan nol persen untuk kemiskinan ekstrem,” jelas Ipuk.

    Selain itu, kata Ipuk, penguatan SDM juga ditingkatkan. Mulai dari hulu dengan pemberantasan stunting hingga mengantarkan ke jenjang pendidikan. Angka stunting berhasil ditekan. Pada bulan timbang Desember 2023 ada 2.305 balita stunting. Hal ini menurun 17,08 persen, jika dibandingkan bulan timbang Februari 2023 sebanyak 2.780 balita.

    “Ini akan terus kami genjot sampai benar-benar zero stunting. Begitu pula dengan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) juga terus ditekan sehingga seluruh anak bisa bersekolah,” pungkas Ipuk. (rin/ted)

  • Sebab Banyuwangi Raih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI

    Sebab Banyuwangi Raih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Ombudsman RI memberikan predikat kepatuhan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pemkab yang dipimpin oleh Bupati Ipuk Fiestiandani itu meraih opini kualitas tertinggi (kategori A) dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023.

    Dari penilaian itu, Banyuwangi mendapatkan nilai 92,25 masuk dalam zona hijau atau predikat kepatuhan tertinggi. Predikat itu menempatkan Banyuwangi naik satu level dibandingkan tahun 2022 yang berada di kategori B dengan opini kualitas tinggi

    Hasil itu menunjukkan Banyuwangi semakin baik dalam pemenuhan standar layanan, kompetensi penyelenggara, serta pengelolaan pengaduan.

    “Kami terus berupaya memperbaiki pelayanan kami. Memang belum sempurna, namun perbaikan dan evaluasi terus dilakukan. Ini semua berkat komitmen bersama seluruh staf pemkab yang mau meningkatkan kerja pelayanannya,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Menurut Ipuk, penilaian itu untuk mendorong pencegahan maladministrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penilaian juga menyasar lembaga, kementerian, pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten.

    “Termasuk masukan dari Ombudsman dari hasil penilaiannya kemarin. Hasil penilaian dan saran dari Ombudsman akan kami jadikan bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola serta peningkatan standar pelayanan publik di Banyuwangi,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Mujiono menjelaskan, penilaian ini meliputi 4 dimensi. Di antaranya, dimensi input yang terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan.

    “Kedua, dimensi proses terdiri dari variabel standar pelayanan. Ketiga, dimensi output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi. Terakhir, dimensi pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan, ” jelasnya.

    Banyuwangi, kata Mujiono, Ombudsman melakukan penilaian pada sejumlah instansi penyelenggara pelayanan publik. Di antaranya puskesmas Kertosari dan Singotrunan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPM PTSP).

    “Alhamdulillah, dari sekian titik yang dikunjungi nilai kita memuaskan. Dari skala 0-100, Banyuwangi mendapatkan skor 92,25 dan masuk dalam kategori A (kualitas tertinggi). Artinya dalam menyelenggarakan layanan, Banyuwangi dinilai telah mematuhi standar layanan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang,” ujar Mujiono.

    Bahkan, kata dia, Puskesmas Kertosari yang menjadi salah satu titik pantau juga berhasil meraih nilai sangat baik yakni 97,38.

    “Banyuwangi juga akan terus berkoordinasi dengan Ombudsman agar mendapatkan pendampingan untuk perbaikan pelayanan publik ke depan,” pungkasnya. (rin/ian)

  • Bupati Ipuk: Banyuwangi Butuh Bantuan Ikawangi

    Bupati Ipuk: Banyuwangi Butuh Bantuan Ikawangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menggelar acara buka puasa bersama dengan puluhan warga yang tergabung dalam Ikatan Warga Banyuwangi (Ikawangi) Jakarta. Ada pesan penting saat momen pertemuan pemimpin Banyuwangi tersebut dengan para diaspora di Ibu Kota.

    Salah satu pesannya adalah mengenai kampung halaman. Ya, Bupati Ipuk secara tidak langsung mengajak para warga Banyuwangi yang di luar kota untuk turut membangun daerah asal.

    “Banyuwangi sangat membutuhkan kontribusi bapak ibu sekalian. Kita bersinergi bersama untuk membangun kampung halaman,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat silaturahmi dan berbuka bersama di Rumah Dinas Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Kompleks Widya Candra, Jakarta.

    Banyuwangi, kata Ipuk, saat ini tengah berupaya untuk terus berkembang. Salah satunya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

    “Alhamdulillah, pada 2023 kemarin, menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), angka kemiskinan di Banyuwangi tersisa 7,34 persen. Ini terendah dalam sejarah Banyuwangi,” terangnya.

    Di samping itu, lanjut Ipuk, laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun juga menunjukkan progres yang terus naik. Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi 2023 yang terus pulih dan meningkat hingga 5,03 persen di atas pertumbuhan ekonomi Jatim.

    “Perekonomian Banyuwangi yang diukur dari PDRB di tahun 2023 juga meningkat mencapai Rp 101,297 triliun,” jelasnya.

    Sejauh ini, kata Ipuk, kontribusi Ikawangi dan para tokohnya cukup baik untuk Banyuwangi. Di antaranya, turut membangun Bumi Blambangan dan mengenalkan segala potensi di dalamnya termasuk pariwisata.

    “Seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Arief Yahya saat jadi menteri dulu, banyak sekali membantu,” terangnya.

    Arief Yahya sebagai pembina Ikawangi menyampaikan apresiasi atas pertumbuhan Banyuwangi. Sejak kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas hingga Ipuk Fiestiandani, pembangunan di Banyuwangi semakin pesat dan inovatif. “Ini perlu untuk terus didorong bersama,” ungkapnya.

    Acara yang berlangsung gayeng itu, dihadiri puluhan warga Banyuwangi yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Selain Menpan RB yang menjadi tuan rumah, juga ada Arief Yahya (Menteri Pariwisata RI 2014-2019), Bambang Sugiyono (sesepuh Ikawangi), Komjen Pol Susno Duadji (Kabareskrim RI 2008-2009) dan sejumlah nama lainnya.

    Terakhir, Pemkab Banyuwangi turut mengundang seluruh keluarga besar Ikawangi se-dunia untuk hadir dalam Festival Diaspora yang dihelat pada 13 April mendatang. [rin/beq]

  • Kapolresta Banyuwangi Jamin Rumah Warga Aman saat Lebaran

    Kapolresta Banyuwangi Jamin Rumah Warga Aman saat Lebaran

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kapolresta Banyuwangi, Kombes Nanang Haryono menjamin rumah warga aman selama masa Lebaran Idulfitri 1445 H/2024 M. Untuk itu, dia menginstruksikan kepada jajarannya meningkatkan keamanan wilayah masing-masing terutama tempat tinggal.

    “Kami mengimbau kepada seluruh kapolsek untuk meningkatkan pengamanan di wilayah mengingat akan banyak rumah yang ditinggal masyarakat selama libur Lebaran, agar tetap terjaga keamanannya,” ungkap Nanang Haryono, saat Rapat Koordinasi Eksternal Operasi Ketupat Semeru 2024 bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan jajaran Forkopimda, Selasa (3/4/2024).

    Nanang, mengatakan Operasi Ketupat Semeru akan berlangsung pada 4 hingga 16 April 2024 mendatang. Pihaknya akan mengedepankan tindakan preemptif dan preventif.

    “Didukung juga oleh penegakan hukum secara persuasif serta humanis,” katanya.

    Selama operasi, Kapolresta Banyuwangi telah menyiagakan 445 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemkab Banyuwangi. Termasuk melibatkan sejumlah stakeholder terkait lainnya.

    “Obyek pengamanan sebanyak 109 objek, yang terdiri dari 36 tempat wisata, 6 terminal, 8 stasiun, 3 pelabuhan, 1 bandara, 47 masjid, dan 8 pusat perbelanjaan,” terangnya.

    Polresta Banyuwangi juga menyiapkan 10 pos pengamanan yang tersebar di sejumlah titik strategis Banyuwangi. Terdiri atas 7 Pos Pengamanan (Pos Pam), 2 Pos Pelayanan (Pos Yan) dan 1 Pos Terpadu. [rin/beq]

  • Musim Mudik, Bupati Ipuk: Ciptakan Banyuwangi Aman dan Menyenangkan

    Musim Mudik, Bupati Ipuk: Ciptakan Banyuwangi Aman dan Menyenangkan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengajak seluruh stake holder untuk menciptakan suasana yang aman dan menyenangkan saat musim mudik Lebaran 2024. Dia ingin para pemudik bisa nyaman saat berada di Banyuwangi.

    “Mari kita sama-sama menciptakan suasana mudik yang aman dan menyenangkan,” ujar Ipuk, saat Rapat Koordinasi (Rakor) Operasi Ketupat Semeru 2024 di Aula Rupatama Polresta Banyuwangi, Rabu (3/4/2024).

    Dalam rakor itu, Bupati Ipuk bersama jajaran Forkopimda membahas mengenai pengamanan selama Lebaran. Hadir di rakor tersebut, Kapolresta Banyuwangi Kombes Nanang Haryono, Kepala Pengadilan Negeri Banyuwangi I Gede Yuliartha, perwakilan Kodim 0825, Danlanal Banyuwangi, serta seluruh kapolsek se-Banyuwangi.

    “Operasi Ketupat Semeru akan digelar mulai 4 hingga 16 April 2024 mendatang,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Ipuk meminta aparat yang bertugas tak segan membantu masyarakat khususnya para pemudik, yang membutuhkan pertolongan. Hal ini penting untuk mewujudkan arus mudik dan balik yang aman dan berkesan.

    “Kalau ada yang membutuhkan pertolongan tolong dibantu dengan ramah. Utamakan penindakan secara persuasif.

    Bupati Ipuk juga mengingatkan kepada petugas pengaman baik TNI maupun Polri agar selalu siap menjaga Banyuwangi.

    “Karena lebaran adalah nuansa suka cita. Kami mengapresiasi kesiapan matang Polri dan TNI dalam pengamanan lebaran. Semoga Banyuwangi selalu dalam kondisi aman dan nyaman,” pungkas Ipuk. [rin/beq]

  • KKP Serahkan Dua Kapal Rampasan dari Vietnam ke Nelayan Banyuwangi

    KKP Serahkan Dua Kapal Rampasan dari Vietnam ke Nelayan Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) menyerahkan dua kapal ikan hasil rampasan kepada kelompok usaha bersama (KUB) nelayan Banyuwangi.

    Penyerahan itu dilakukan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono secara simbolis di kawasan Kampung Nelayan Modern, Kelurahan Lateng. Hadir dalam penyerahan kapal ilegal asing itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    “Jadi kapal ini adalah barang rampasan yang sudah ditetapkan pengadilan menjadi milik negara. Agar barang rampasan dapat bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Menteri Wahyu, Sabtu (30/3/2024).

    Alasannya, kata Wahyu, KKP memiliki kebijakan berbeda dengan sebelumnya. Dia menyebut, kebijakan saat ini yaitu Tangkap-Manfaat.

    “Kebijakan kita sekarang adalah bagaimana penegakan hukum yang kita lakukan bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Jadi, kalau dulu kapal rampasan itu ditenggelamkan, sejak sekarang kita bicara dengan kejaksaan untuk KKP sumbangkan ke nelayan yang masih menggunakan kapal tradisional. Yang sudah selesai kita serahkan saja ke pemda untuk nelayan,” kata Wahyu.

    Dua kapal tersebut bernomor lambung KG. 9464 TS berukuran 106,67 GT dan kapal ikan KG. 9269 TS bertonase 60,05 GT merupakan kapal ikan asing berbendera Vietnam yang merupakan tangkapan Kapal Pengawas HIU 11 di bawah naungan Stasiun PSDKP Pontianak pada tanggal 10 September 2022. Pada saat itu KG 9464 TS telah melakukan penangkapan ikan secara bersama-sama dengan kapal pasangannya yakni KG 9269 TS.

    Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut, pihaknya mengapresiasi atas bantuan kapal tersebut pada nelayan Banyuwangi. Bantuan itu nantinya akan sangat bermanfaat bagi para nelayan Banyuwangi.

    “Kami berharap ini dengan kapal yang lebih besar, tentunya hasil tangkap nelayan lebih banyak, yang ujungnya pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Dan tentunya akan berdampak pada produksi perikanan tangkap,” pungkasnya. [rin/suf]