Tag: Ipuk Fiestiandani

  • Bupati Banyuwangi Titip Pesan di Milad Aisyiyah ke 107

    Bupati Banyuwangi Titip Pesan di Milad Aisyiyah ke 107

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Ribuan kader Aisyiyah se Banyuwangi hadir saat acara Milad Organisasi Wanita Muhammadiyah Aisyiyah ke 107 di Pendopo Sabha Swagata, Blambangan bersama Bupati. Selain itu, hadir pula Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jatim Rukmini Amar, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyuwangi, Mukhlis Lahuddin, dan Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Banyuwangi Laili Dwi Damayanti.

    Termasuk organisasi wanita Islam Banyuwangi lain antara lain Fatayat dan Muslimat NU, Persis, Al-Irsyad dan LDII.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang menyambut acara ini turut mengajak segenap kader Aisyiyah terus memperkuat peran perempuan di dalam keluarga hingga pembangunan. Menurutnya, Aisyiyah telah menjadi salah satu mitra pemkab yang berperan penting.

    Selain itu, kata Ipuk, program Aisyiyah selama ini telah berjalan seiring dengan program pemerintah khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan pendidikan anak-anak sejak dini.

    “Karena itu pemkab sangat berterima kasih atas peran Aisyiyah tersebut. Dengan pemberdayaan perempuan dan pendidikan anak sejak dini menjadi kunci memperkuat ketahanan keluarga dari berbagai tantangan di luar. Semoga peran ini terus ditingkatkan,” ujar Bupati Ipuk.

    Ipuk juga mendorong kader Aisyiyah untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah. Aisyiyah menurutnya menjadi wadah yang tepat untuk mendidik dan memberikan motivasi keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan tersebut.

    “Untuk terlibat tidak harus masuk politik, meskipun bisa juga demikian. Namun dengan memiliki pengetahuan yang baik tentang berbagai perkembangan, maka akan menjadi bekal dalam mendidik calon pemimpin-pemimpin hebat Banyuwangi di masa depan,” kata Ipuk.

    Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jatim Rukmini Amar yang menyampaikan pesan tentang semangat juang tokoh pahlawan nasional sekaligus pendiri Aisiyah Nyai Siti Walidah atau lebih dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan.

    “Beliau merupakan penggerak kemajuan di tengah masyarakat yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci kemajuan kaum wanita, hingga mendorong kiprah perempuan di tengah masyarakat. Hal inibpatut kita teladani,” pungkas Rukmini. [rin/aje]

  • Hanya di Banyuwangi, Ibu Menyusui Diwisuda, Anak Masuk PAUD Gratis

    Hanya di Banyuwangi, Ibu Menyusui Diwisuda, Anak Masuk PAUD Gratis

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Orang tua di Banyuwangi patut berlega hati jika mendapat program gratis masuk PAUD atau Pendidikan Anak Usia Dini. Ya, program itu benar-benar bisa terwujud jika orang tua memenuhi persyaratan.

    Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memang tengah melakukan program gratis masuk PAUD. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi orang tua, salah satunya tentang riwayat pemberian air susu ibu (ASI).

    Catatannya, orang tua khususnya ibu harus memberikan ASI paling tidak selama enam bulan, hingga dua tahun.

    Program ini berjalan melalui pendampingan Puskesmas Kalibaru Kulon bersama Dinas Pendidikan dan TP PKK Kalibaru. Para ibu yang baru melahirkan mendapat pendampingan untuk memberikan ASI eksklusif minimal selama enam bulan.

    Selain itu, para ibu juga mendapat arahan mengonsumsi nutrisi yang mendukung kelancaran ASI. Bahkan, ibusui dari keluarga kurang mampu juga mendapat perhatian.

    Mereka mendapat makanan dan nutrisi yang berasal dari program gotong royong Banyuwangi. Di antaranya, Banyuwangi Berbagi, Belanja di Hari Cantik, program penanganan stunting, dan berbagai program lainnya.

    “Tidak mudah memberikan ASI, butuh kesabaran. Tapi manfaatnya sangat besar dan lama, karena akan dirasakan hingga anak tumbuh dewasa,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, saat mewisuda dan memberikan sertifikat pada ratusan ibu yang telah memberikan ASI Ekslusif minimal selama 6 bulan, di Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru.

    Saat itu, Bupati Ipuk mewisuda 250 orang ibu. Mereka para ibu menyusui yang berhasil memberikan ASI Eksklusif.

    “Kami sangat menghargai semua pihak di Kecamatan Kalibaru yang menginisiasi program ini. Bahkan untuk mendorong ibu-ibu memberikan ASI hingga 2 tahun diberikan insentif pendidikan. Ini sangat keren,” kata Ipuk.

    Dalam program ini tidak hanya sertifikat ASI ekslusif, para ibu yang berhasil memberikan ASI hingga dua tahun usia anak juga akan diberikan sertifikat. Sertifikat dua tahun ASI itu dapat digunakan untuk mendaftarkan anaknya sekolah Paud gratis.

    “Dengan program ini kami harapkan bisa mencetak generasi masa depan yang berkualitas. Ini layak dicontoh kecamatan lainnya,” kata Ipuk.

    Selain penting untuk tumbuh kembang anak, Ipuk mengatakan ASI juga dapat menghindari anak dari stunting. Karena itu, Ipuk mendorong agar ibu-ibu bisa melanjutkan memberikan ASI pada anaknya hingga usia dua tahun.

    Sementara itu, Kepala Puskesmas Kalibaru Kulon, Hadi Kusairi, wisuda ibu menyusui tersebut berasal dari enam desa di Kalibaru.

    “Kami punya data by name by adress para ibu yang baru melahirkan. Mereka mendapat pendampingan dari Puskesmas dan PKK, untuk dipantau dan disuport memberikan ASI ekslusif pada anaknya,” kata Hadi.

    Beruntungnya, usai diwisuda dan mendapatkan sertifikat, ibu tersebut bisa mendaftarkan anaknya ke PAUD secara gratis.

    “Kami telah bekerjasama dengan korwil satdik Dinas Pendidikan, bagi mereka yang berhasil memberikan ASI hingga dua tahun akan dibebaskan uang pendaftaran masuk PAUD di seluruh wilayah Kecamatan Kalibaru,” tambah Hadi. [rin/but]

  • Bupati Banyuwangi Ngantor di Desa, Temukan Potensi Unik di Kaki Raung

    Bupati Banyuwangi Ngantor di Desa, Temukan Potensi Unik di Kaki Raung

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani kali ini ngantor di Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru. Ternyata, di desa ini banyak menyimpan potensi yang melimpah khususnya di bidang pertanian.

    Desa yang berada di lereng Gunung Raung ini memiliki hawa yang sejuk, sehingga sangat cocok untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian. Di antaranya, kopi, sayur mayur, buah-buahan, hingga hewan ternak khususnya domba, serta beragam potensi lainnya.

    Banyuanyar juga dikenal sebagai daerah penghasil kopi. Luasan kebun kopi rakyat di desa ini 50,82 ha dengan produksi antara 3 kwintal hingga 1,5 ton. Di desa ini memiliki kopi andalan yakni kopi Yellow dan Orange Bourbound.

    Biji kopi ini berwarna kuning dan oranye yang merupakan biji kopi peninggalan zaman Belanda. “Untuk kopi Dinas Koperasi dan UMKM bisa membantu untuk branding dan packaging, agar pasarnya lebih luas. Kopi ini bisa menjadi khas Kalibaru,” kata Ipuk.

    Ipuk juga mengunjungi sentra pertanian, yang berada di Dusun Lekap pekarangan. Warga di dusun ini mayoritas menanam sayur mayur di lereng gunung Raung, secara tumpangsari di kebun tanaman kopi. Sayur mayur yang dihasilkan dari sini dipasok ke berbagai pasar di Banyuwangi.

    Ipuk bertemu dan berdialog dengan kelompok peternak domba. Desa ini dikenal sebagai salah satu sentra domba di Banyuwangi. Terdapat total populasi domba sekitar 5.000 ekor. Ada domba Sopas, Dormas, juga ras ekor gemuk.

    “Ini bagus. Kami akan minta dinas pertanian untuk mendampingi terus, dan memberikan pelatihan-pelatihan bagi para peternak. Misalnya pelatihan pembuatan kompos ataupun pembuatan pakan ternak,” pungkas Ipuk. [rin/but]

  • Bertemu Ikawangi Jakarta, Bupati Banyuwangi dapat Kode Penting Jelang Pilkada

    Bertemu Ikawangi Jakarta, Bupati Banyuwangi dapat Kode Penting Jelang Pilkada

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menghadiri pertemuan tahunan Ikatan Keluarga Banyuwangi (Ikawangi) Jakarta Raya di Padi Sport Center, Kabupaten Tangerang.

    Saat itu, ada ratusan warga Banyuwangi dari berbagai penjuru kordinator wilayah dan kelompok masyarakat. Mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, Tangerang Raya, hingga Cilegon-Merak-Serang (Cimerang).

    Selain itu, ada tokoh pula yang hadir. Salah satunya Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Pariwisata 2014-2019 Arief Yahya, Bambang Sugiyono (sesepuh Ikawangi), Komjen Pol Susno Duadji (Kabareskrim RI 2008-2009), dan beberapa tokoh lainnya.

    Momen itu menjadi hangat saat Ketua Ikawangi Pusat Mayjen (Purn) Rusdi Maksum memberikan kode penting kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Kode itu berisi amanat untuk menjaga tanah kelahiran.

    “Ada satu pesan dari para sesepuh Ikawangi. Jika ingin Ikawangi ini keren, maka Banyuwangi harus keren. Oleh karena itu, saya titip ke ibu bupati agar Banyuwangi bisa tetap dijaga “keren”,” ungkapnya.

    Kode lainnya, juga terlontar dari salah satu sesepuh Ikawangi ini. Apalagi, saat ini mendekati Pilkada Banyuwangi yang akan digelar November mendatang.

    Rusdi mengatakan, Banyuwangi telah keren. Banyak prestasi yang telah ditorehkan. Seperti halnya ditetapkan sebagai kabupaten terinovatif, kabupaten berkinerja terbaik dan sebagainya.

    “Ini harus dipertahankan. Agar kita sebagai orang Banyuwangi yang tinggal di luar bisa semakin lantang mengaku sebagai orang Banyuwangi,” terangnya.

    Pernyataan itu menjadi masukan penting bagi Bupati Ipuk. Hal itu, menjadi ajakan positif di tengah prestasi yang diraih Banyuwangi. Menurut Ipuk, semua itu merupakan hasil kerja keras bersama.

    “Transformasi Banyuwangi ini, dengan seluruh prestasinya, adalah berkat kerja bersama-sama. Termasuk teman-teman Ikawangi,” tegasnya.

    Ipuk juga tak berfikir jumawa, pasalnya, untuk meningkatkan keberhasilan itu perlu semua pihak ikut mendukung. Termasuk Ikawangi juga harus turut mengambil peran itu.

    “Ada banyak [Ikawangi] yang sukses. Ini bisa menjadi stimulan dan penyemangat, utamanya bagi anak-anak muda di Banyuwangi untuk berprestasi pula,” pintanya.

    Ipuk juga berharap Ikawangi bisa menjadi inkubator bagi warga Banyuwangi untuk menumbuhkan jejaring ekonomi baru. Dari Banyuwangi ke berbagai kota dan negara tempat rantau. “Ayo kita tingkatkan pengembangan ekonomi asli Banyuwangi dengan daerah-daerah lain,” pungkasnya. [rin/suf]

  • PPD Banyuwangi Terbaik Tingkat Jawa Timur, Ini Buktinya

    PPD Banyuwangi Terbaik Tingkat Jawa Timur, Ini Buktinya

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bukti dari sejumlah program Banyuwangi berjalan baik, puncaknya daerah tersebut mendapatkan penghargaan dari Presiden Joko Widodo. Bahkan, Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Banyuwangi tersebut terbaik tingkat Jawa Timur.

    Dampak dari beragam program tersebut sudah terukur. Di antaranya, berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen (dari 8,06 persen pada 2020 menjadi 8,07 persen pada 2021).

    “Itu merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim (semua daerah mengalami kenaikan kemiskinan akibat pandemi),” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Selain itu, pada 2022, angka kemiskinan Banyuwangi kembali menurun menjadi 7,5 persen. Bahkan kembali turun menjadi 7,34 persen pada 2023.

    “Ini merupakan level terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka,” terangnya.

    Bahkan, Banyuwangi juga dinilai mampu mengelola inflasi dengan baik. Sehingga ditetapkan sebagai kabupaten dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik se-Jawa dan Bali empat tahun berturut-turut, yang penghargaannya diserahkan Presiden Joko Widodo.

    Salah satu indikator keberhasilan program pembangunan lainnya, papar Ipuk, dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat dari 71,85 (2020), 72,62 (2021), 73,15 (2022), dan 73,79 (2023).

    Angka IPM Banyuwangi sudah masuk kategori “tinggi” dan tercatat sebagai yang tertinggi di wilayah timur Pulau Jawa yang kerap disebut “Sekar Kijang” (meliputi Situbondo, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang). [rin/aje]

  • Bupati Banyuwangi Raih Penghargaan dari Presiden Jokowi, Tapi Pesannya Tegas

    Bupati Banyuwangi Raih Penghargaan dari Presiden Jokowi, Tapi Pesannya Tegas

    Jakarta (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mendapatkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dari Presiden Joko Widodo. Penghargaan itu diserahkan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional 2024.

    PPD adalah raihan atas segenap perencanaan, pelaksanaan, dan dampak yang dihasilkan dari berbagai program pembangunan. Kondisi itu sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk menggunakan anggaran berdasarkan prioritas program yang berdampak langsung pada masyarakat.

    “Mengelola fiskal dan anggaran betul-betul harus hati-hati. Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang kita buat. Perhatikan betul-betul skala prioritas,” pesan Jokowi.

    Tidak hanya Bupati Ipuk, tapi Banyuwangi juga meraih PPD terbaik tingkat Jawa Timur. Usai meraih penghargaan itu, Bupati Ipuk menyebut hal tersebut sebagai pelecut semangat bagi daerah untuk menghasilkan program yang memiliki dampak luas.

    “Sebagaimana arahan Bapak Presiden, kita tidak bisa lagi hanya sekadar membuat kegiatan yang penting berjalan. Perlu dilakukan berbagai inovasi untuk menghasilkan program yang dampaknya bisa dirasakan langsung masyarakat,” terangnya.

    Ipuk menambahkan, untuk menghadapi tantangan daerah, Pemkab Banyuwangi menjalankan payung program besar yang disebut sebagai Banyuwangi Rebound.

    “Di dalamnya terdapat program yang berfokus pada penguatan sektor ekonomi, yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran sebagai tujuan utama; ditopang oleh sektor infrastruktur, pertanian, pariwisata, dan UMKM sebagai penggeraknya,” katanya.

    Selain itu, ada program sektor kesehatan dan pendidikan yang fokus pada peningkatan akses (pemerataan) dan kualitas layanan, yang ditopang dengan pemenuhan SDM guru dan tenaga kesehatan secara berkelanjutan. (rin)

    Ket : Presiden Joko Widodo usai menyerahkan penghargaan kepada kepala daerah di sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional 2024, salah satunya kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. [rin/aje]

  • Jawaban Cerdas Bupati Soal Resep Banyuwangi Raih WTP 12 Kali Beruntun

    Jawaban Cerdas Bupati Soal Resep Banyuwangi Raih WTP 12 Kali Beruntun

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjawab pertanyaan mengenai resep Banyuwangi mampu meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Tahun ini bukanlah yang pertama kali, tapi penghargaan tersebut bertahan didapat selama 12 tahun berturut-turut.

    Menurut Ipuk, capaian opini WTP dari BPK itu menunjukkan Banyuwangi berhasil mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah. Torehan 12 kali beruntun tersebut juga sebagai bukti pengelolaan keuangan kabupaten the Sunrise of Java telah sesuai standar akuntansi pemerintahan dan perundang-undangan.

    “Alhamdulillah, kita semua berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan daerah. Terima kasih kepada BPK yang telah mengaudit dan memberikan arahan dari tahun ke tahun. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan perangkat daerah,” ujar Ipuk, Jumat (3/5/2025).

    Tak hanya itu, jawaban cerdas Bupati Ipuk mengenai opini WTP dari BPK tak berhenti di situ. Dia menyebut, raihan penghargaan itu bukan lantas membuat kendor, namun mampu memotivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

    “Kami memang serius terkait pengelolaan keuangan daerah. Karena ini bukan sekadar soal administrasi, tapi tata kelola keuangan yang baik juga akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dengan output-outcome program pembangunan yang jelas,” terangnya.

    Capaian 12 kali beruntun meraih opini WTP dari BPK meyakinkan Ipuk bahwa menciptakan program pelayanan publik dan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan.

    Berdasarkan hasil audit, Kepala Perwakilan BPK Jatim Karyadi menyerahkan langsung LKPD tersebut kepada Bupati Ipuk Fiestiandani di Auditorium Kantor BPK Jatim, Sidoarjo. Selain kepada Pemkab Banyuwangi, BPK juga menyerahkan LHP kepada 36 pemerintah kabupaten dan kota se-Jatim.

    Kepala Perwakilan BPK Jatim Karyadi mengucapkan selamat atas prestasi Pemkab Banyuwangi dan Pemprov Jatim serta kabupaten dan kota lain yang telah berhasil mempertahankan predikat WTP. Dia mengingatkan agar seluruh kepala daerah dan jajarannya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah tercantum dalam masing-masing LHP.

    “Di dalamnya sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi dan juga action plan. Kami harap tidak ada penundaan dari seluruh entitas yang hadir hari ini (Selasa),” ujarnya.

    Sekadar diketahui, opini WTP berhasil dirah Pemkab Banyuwangi sejak tahun 2012 lalu. Setelah itu, opini serupa berhasil direngkuh secara berturut-turut hingga LHP tahun 2023 yang diserahkan di tahun ini. [rin/but]

     

  • PPD Banyuwangi Terbaik Tingkat Jawa Timur, Ini Buktinya

    Kabupaten Banyuwangi Raih Penghargaan dari Kemendikbud Ristek

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi menjadi satu-satunya daerah yang meraih penghargaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek). Penghargaan itu berkat konsistensi Banyuwangi dalam pelestarian bahasa daerah, yakni Bahasa Osing.

    Selain Banyuwangi, penghargaan Revitalisasi Bahasa Daerah 2024 juga diserahkan kepada 19 daerah se-Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Nadiem kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Banyuwangi, M.Yanuarto Bramuda saat Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional di Jakarta.

    “Terima kasih pemerintah pusat terus mengapresiasi Banyuwangi. Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk terus melestarikan bahasa Using secara masif, sebagai bahasa asli Banyuwangi,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Bupati Ipuk mendukung penuh upaya pemerintah pusat dalam melakukan revitalisasi bahasa daerah. Hal itu menjadi tanggungjawab bersama sebagai warisan generasi ke depan.

    “Kekayaan budaya, termasuk bahasa daerah, tidak boleh punah. Kekayaan ini harus kita rawat agar bisa diwariskan kepada anak cucu kita kelak,” ungkap Ipuk. [rin/but]

  • Kabar Baik bagi PPPK Banyuwangi, Ini Bocorannya

    Kabar Baik bagi PPPK Banyuwangi, Ini Bocorannya

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan signal baik bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kabarnya, sebanyak 3.789 pegawai bakal yang telah memiliki SK penetapan dari pemerintah mendapat alokasi dana yang cukup besar.

    Nilainya mencapai Rp. 258 Miliar. Total sebanyak 97,31 persen atau sekitar 3.687 pegawai.

    Mereka terdiri dari pegawai untuk pelayanan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, seperti untuk guru, perawat, dan bidan. Namun, jumlah itu belum termasuk guru dan tenaga kesehatan yang berstatus PNS karena aparatur sipil negara (ASN) terdiri atas dua jenis, yaitu PNS dan PPPK.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut, alokasi anggaran sebagai komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan layanan ke masyarakat, terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

    “Pendidikan dan kesehatan adalah sektor wajib karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus pilar untuk menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) yang baik dan unggul. Pemkab Banyuwangi menyeimbangkan antara program penyiapan SDM ini dengan berbagai program lain, seperti infrastruktur, pertanian, kelautan, UMKM, pariwisata, dan pelayanan publik,” ujar Ipuk, Kamis (2/5/2024).

    Sejauh ini, kata Ipuk, PPPK guru dan tenaga kesehatan telah ditempatkan di berbagai desa di Banyuwangi. Tenaga kesehatan ditempatkan di 45 Puskesmas yang tersebar di seluruh Banyuwangi serta rumah sakit umum daerah (RSUD).

    “Sebagian juga membantu di Puskesmas Pembantu yang menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota,” katanya.

    Pemkab Banyuwangi juga menempatkan para guru di berbagai penjuru Banyuwangi. Termasuk di SD dan SMP yang terletak di pinggiran, sekitar kawasan hutan, dan daerah yang jauh dari pusat kota.

    “Kita berharap ini menjadi pendorong pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, di samping kita juga terus berupaya memperbaiki fasilitas pendidikan maupun kesehatan,” pungkasnya. [rin/aje]

  • Banyuwangi Beri Pendampingan Hukum dan Psikologis Korban Rudapaksa

    Banyuwangi Beri Pendampingan Hukum dan Psikologis Korban Rudapaksa

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemkab akan melakukan pendampingan hukum dan psikologis kepada korban terkait kasus rudapaksa terhadap anak gadis di kawasan salah satu pantai Banyuwangi. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan, Pemkab Banyuwangi berada di pihak korban, dan akan mengupayakan segala langkah yang diperlukan secara optimal untuk membantu korban.

    “Saya sudah telepon dinas hingga kecamatan terkait untuk bergerak cepat, memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada korban,” kata Ipuk.

    Dua pria yang menjadi pelaku tersebut kini sudah ditangkap dan telah ditahan di Polsek Pesanggaran. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

    “Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Kami akan berikan pendampingan pada korban, baik secara hukum maupun psikologis,” kata Ipuk.

    Pendampingan utamanya dilakukan agar korban bisa segera pulih dari traumatis.

    Sementara itu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Muhammad Yanuarto Bramuda menambahkan Pemkab telah berkoordinasi dengan pihak Polsek Pesanggaran terkait kasus ini.

    Meskipun lokasi kejadian bukan di area pengelolaan wisata, menurut Bramuda, pihaknya juga berkoordinasi dengan Camat, Pemerintah Desa, Dusun, dan Pokmas setempat, untuk meningkatkan pengawasan terutama pada malam hari.

    “Kejadiannya pada malam hari dan sepi, tidak ada aktivitas wisata. Kami minta kepada para pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan, terutama pada malam hari,” kata Bramuda. [rin/aje]