Xcloud.id

Tag: Ipuk Fiestiandani

  • Jawaban Cerdas Bupati Soal Resep Banyuwangi Raih WTP 12 Kali Beruntun

    Jawaban Cerdas Bupati Soal Resep Banyuwangi Raih WTP 12 Kali Beruntun

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjawab pertanyaan mengenai resep Banyuwangi mampu meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Tahun ini bukanlah yang pertama kali, tapi penghargaan tersebut bertahan didapat selama 12 tahun berturut-turut.

    Menurut Ipuk, capaian opini WTP dari BPK itu menunjukkan Banyuwangi berhasil mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah. Torehan 12 kali beruntun tersebut juga sebagai bukti pengelolaan keuangan kabupaten the Sunrise of Java telah sesuai standar akuntansi pemerintahan dan perundang-undangan.

    “Alhamdulillah, kita semua berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan daerah. Terima kasih kepada BPK yang telah mengaudit dan memberikan arahan dari tahun ke tahun. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan perangkat daerah,” ujar Ipuk, Jumat (3/5/2025).

    Tak hanya itu, jawaban cerdas Bupati Ipuk mengenai opini WTP dari BPK tak berhenti di situ. Dia menyebut, raihan penghargaan itu bukan lantas membuat kendor, namun mampu memotivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

    “Kami memang serius terkait pengelolaan keuangan daerah. Karena ini bukan sekadar soal administrasi, tapi tata kelola keuangan yang baik juga akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dengan output-outcome program pembangunan yang jelas,” terangnya.

    Capaian 12 kali beruntun meraih opini WTP dari BPK meyakinkan Ipuk bahwa menciptakan program pelayanan publik dan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan.

    Berdasarkan hasil audit, Kepala Perwakilan BPK Jatim Karyadi menyerahkan langsung LKPD tersebut kepada Bupati Ipuk Fiestiandani di Auditorium Kantor BPK Jatim, Sidoarjo. Selain kepada Pemkab Banyuwangi, BPK juga menyerahkan LHP kepada 36 pemerintah kabupaten dan kota se-Jatim.

    Kepala Perwakilan BPK Jatim Karyadi mengucapkan selamat atas prestasi Pemkab Banyuwangi dan Pemprov Jatim serta kabupaten dan kota lain yang telah berhasil mempertahankan predikat WTP. Dia mengingatkan agar seluruh kepala daerah dan jajarannya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah tercantum dalam masing-masing LHP.

    “Di dalamnya sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi dan juga action plan. Kami harap tidak ada penundaan dari seluruh entitas yang hadir hari ini (Selasa),” ujarnya.

    Sekadar diketahui, opini WTP berhasil dirah Pemkab Banyuwangi sejak tahun 2012 lalu. Setelah itu, opini serupa berhasil direngkuh secara berturut-turut hingga LHP tahun 2023 yang diserahkan di tahun ini. [rin/but]

     

  • Kabupaten Banyuwangi Raih Penghargaan dari Kemendikbud Ristek

    Kabupaten Banyuwangi Raih Penghargaan dari Kemendikbud Ristek

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi menjadi satu-satunya daerah yang meraih penghargaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek). Penghargaan itu berkat konsistensi Banyuwangi dalam pelestarian bahasa daerah, yakni Bahasa Osing.

    Selain Banyuwangi, penghargaan Revitalisasi Bahasa Daerah 2024 juga diserahkan kepada 19 daerah se-Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Nadiem kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Banyuwangi, M.Yanuarto Bramuda saat Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional di Jakarta.

    “Terima kasih pemerintah pusat terus mengapresiasi Banyuwangi. Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk terus melestarikan bahasa Using secara masif, sebagai bahasa asli Banyuwangi,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Bupati Ipuk mendukung penuh upaya pemerintah pusat dalam melakukan revitalisasi bahasa daerah. Hal itu menjadi tanggungjawab bersama sebagai warisan generasi ke depan.

    “Kekayaan budaya, termasuk bahasa daerah, tidak boleh punah. Kekayaan ini harus kita rawat agar bisa diwariskan kepada anak cucu kita kelak,” ungkap Ipuk. [rin/but]

  • Kabar Baik bagi PPPK Banyuwangi, Ini Bocorannya

    Kabar Baik bagi PPPK Banyuwangi, Ini Bocorannya

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan signal baik bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kabarnya, sebanyak 3.789 pegawai bakal yang telah memiliki SK penetapan dari pemerintah mendapat alokasi dana yang cukup besar.

    Nilainya mencapai Rp. 258 Miliar. Total sebanyak 97,31 persen atau sekitar 3.687 pegawai.

    Mereka terdiri dari pegawai untuk pelayanan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, seperti untuk guru, perawat, dan bidan. Namun, jumlah itu belum termasuk guru dan tenaga kesehatan yang berstatus PNS karena aparatur sipil negara (ASN) terdiri atas dua jenis, yaitu PNS dan PPPK.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut, alokasi anggaran sebagai komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan layanan ke masyarakat, terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

    “Pendidikan dan kesehatan adalah sektor wajib karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus pilar untuk menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) yang baik dan unggul. Pemkab Banyuwangi menyeimbangkan antara program penyiapan SDM ini dengan berbagai program lain, seperti infrastruktur, pertanian, kelautan, UMKM, pariwisata, dan pelayanan publik,” ujar Ipuk, Kamis (2/5/2024).

    Sejauh ini, kata Ipuk, PPPK guru dan tenaga kesehatan telah ditempatkan di berbagai desa di Banyuwangi. Tenaga kesehatan ditempatkan di 45 Puskesmas yang tersebar di seluruh Banyuwangi serta rumah sakit umum daerah (RSUD).

    “Sebagian juga membantu di Puskesmas Pembantu yang menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota,” katanya.

    Pemkab Banyuwangi juga menempatkan para guru di berbagai penjuru Banyuwangi. Termasuk di SD dan SMP yang terletak di pinggiran, sekitar kawasan hutan, dan daerah yang jauh dari pusat kota.

    “Kita berharap ini menjadi pendorong pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, di samping kita juga terus berupaya memperbaiki fasilitas pendidikan maupun kesehatan,” pungkasnya. [rin/aje]

  • Banyuwangi Beri Pendampingan Hukum dan Psikologis Korban Rudapaksa

    Banyuwangi Beri Pendampingan Hukum dan Psikologis Korban Rudapaksa

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemkab akan melakukan pendampingan hukum dan psikologis kepada korban terkait kasus rudapaksa terhadap anak gadis di kawasan salah satu pantai Banyuwangi. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan, Pemkab Banyuwangi berada di pihak korban, dan akan mengupayakan segala langkah yang diperlukan secara optimal untuk membantu korban.

    “Saya sudah telepon dinas hingga kecamatan terkait untuk bergerak cepat, memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada korban,” kata Ipuk.

    Dua pria yang menjadi pelaku tersebut kini sudah ditangkap dan telah ditahan di Polsek Pesanggaran. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

    “Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Kami akan berikan pendampingan pada korban, baik secara hukum maupun psikologis,” kata Ipuk.

    Pendampingan utamanya dilakukan agar korban bisa segera pulih dari traumatis.

    Sementara itu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Muhammad Yanuarto Bramuda menambahkan Pemkab telah berkoordinasi dengan pihak Polsek Pesanggaran terkait kasus ini.

    Meskipun lokasi kejadian bukan di area pengelolaan wisata, menurut Bramuda, pihaknya juga berkoordinasi dengan Camat, Pemerintah Desa, Dusun, dan Pokmas setempat, untuk meningkatkan pengawasan terutama pada malam hari.

    “Kejadiannya pada malam hari dan sepi, tidak ada aktivitas wisata. Kami minta kepada para pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan, terutama pada malam hari,” kata Bramuda. [rin/aje]

  • Banyuwangi Borong Penghargaan, Tingkat Kemiskinan Terendah Sejak Indonesia Merdeka

    Banyuwangi Borong Penghargaan, Tingkat Kemiskinan Terendah Sejak Indonesia Merdeka

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi meraih double penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo. Pertama daerah di ujung timur Pulau Jawa tersebut meraih prestasi sebagai Kabupaten Berkinerja Terbaik se-Indonesia yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Kedua, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berhak menyandang tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. Apa dasar, Banyuwangi meraih penghargaan itu, tentunya tidak semudah yang saat ini didapatkan. Pasalnya, harus melalui serangkaian penilaian dan evaluasi.

    Penilaian dilakukan dari ratusan indikator, termasuk evaluasi dampak kinerja yang langsung dirasakan publik, seperti upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

    “Kami bersyukur Banyuwangi bisa mempertahankan capaian ini. Bagi kami, ini bukan sekadar prestasi, namun menjadi penyemangat untuk berkinerja lebih baik lagi untuk kemajuan Banyuwangi,” ungkap Bupati Ipuk.

    Menurut Ipuk, di tengah banyak tantangan dan keterbatasan, Banyuwangi terus berupaya melakukan berbagai upaya pembenahan.

    Misalnya, untuk kemiskinan, berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen, merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim. Per 2022, angka kemiskinan Banyuwangi 7,5 persen; ini merupakan yang terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka. Di 2023, angka kemiskinan Banyuwangi kembali turun menyentuh angka 7,34 persen.

    “Stunting juga terus kita turunkan. Di antaranya lewat pemberian makanan bergizi gratis tiap hari kepada balita stunting dan ibu hamil berisiko tinggi,” pungkas Ipuk. (rin/ian)

  • Kalahkan 514 Pemkab se-Indonesia, Bupati Banyuwangi Sabet Penghargaan dari Presiden Joko Widodo

    Kalahkan 514 Pemkab se-Indonesia, Bupati Banyuwangi Sabet Penghargaan dari Presiden Joko Widodo

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berhak menyandang penghargaan tertinggi dari Presiden Joko Widodo berkat prestasinya. Ipuk menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

    Penghargaan itu didapat berdasarkan hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2023. Bahkan, Banyuwangi mendapatkan nilai terbaik nasional dengan status kinerja Tertinggi dengan skor 3,8118 poin, mengalahkan 514 Pemkab se-Indonesia.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima penghargaan satu kali seumur hidup itu saat puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) XXVIII di Kota Surabaya. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Tak hanya Ipuk, Pemkab Banyuwangi juga meraih prestasi sebagai Kabupaten Berkinerja Terbaik se-Indonesia yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Selamat dan terima kasih kepada para penerima penghargaan yang telah bekerja dengan baik di berbagai bidang,” ungkap Tito Karnavian.

    Penilaian itu, kata Ipuk, tidak semata hanya dilakukan oleh Kemendagri. Tapi, juga melibatkan berbagai instansi terkait. Baik di kementerian atau lembaga negara lainnya. Bahkan, juga melibatkan pihak eksternal seperti halnya para akademisi maupun sejumlah organisasi non-pemerintah.

    “Kita harus bangga. Ini bukan pesanan atau karena diintervensi oleh pihak lain,” tegas Tito.

    Usai meraih penghargaan, Bupati Ipuk bersyukur. Bahkan, capaian itu menjadi titik balik dari pencapaian sebelumnya.

    “Kami bersyukur Banyuwangi bisa mempertahankan capaian ini. Bagi kami, ini bukan sekadar prestasi, namun menjadi penyemangat untuk berkinerja lebih baik lagi untuk kemajuan Banyuwangi,” ujar Ipuk. (rin/ian)

  • Mendagri: Gibran Tak Dapat Satyalancana, Tapi…

    Mendagri: Gibran Tak Dapat Satyalancana, Tapi…

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka tidak mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

    Namun, Wakil Presiden terpilih itu hanya dapat penghargaan kinerja Pemerintah Daerah di Hari Puncak Otonomo Daerah (Otodo).

    “Saya sampaikan penghargaan yang diberikan dalam bentuk Satyalancana pada sejumlah kepala daerah termasuk Khofifah. Kalau Mas Gibran tidak dapat Satyalancana tetapi dapat piagam penghargaan masuk kelompok kedua (Pemda) itu,” kata Tito, usai upacara Hari Otoda di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/4/2024).

    Tito menyampaikan alasan Gibran yang telah terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia itu absen hadir di event nasional ini karena bentrok dengan jadwal kegiatan yang padat.

    Usai dinyatakan terpilih menjadi Wapres, kata dia, Gibran banyak jadwal pertemuan. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu hanya menitipkan pesan terima kasih atas penghargaan yang diberikan.

    “Saya sangat memahami (agenda Gibran) sampai malam mungkin, sedang kita acaranya pagi jadi saya dapat informasi tidak dapat hadir karena waktunya sangat mepet sekali. Tapi beliau menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang tekah diberikan,” ujarnya.

    Sekedar diketahui 14 nama kepala daerah yang mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha yakni :

    1. Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa.

    2. BupatiSumedang, Dr. H Dony Ahmad Munir.

    3. Bupati Kulon Progo, Drs. H. Sutedjo.

    4. Bupati Wonogori, Joko Sutopo.

    5. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar.

    6. Bupati Bojonegoro, Dr. Hj. Anna Mu’awanah.

    7. Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta.

    8. Bupati Hulu Sungai Selatan, Drs. H Achmad Fikri.

    9.Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa.

    10. Walikota Medan, Muhammad Bobby Alif Nasution.

    11. Walikota Serang, H. Syafrudin.

    12. Walikota Bogor, Bima Arya.

    13.Walikota Surabaya, Eri Cahyadi.

    14. Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara.

    [asg/beq]

  • Presiden Jokowi Beri Satya Lencana Bupati Banyuwangi

    Presiden Jokowi Beri Satya Lencana Bupati Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani akan menjadi salah satu penerima penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI, Joko Widodo. Penghargaan itu diberikan lantaran berkat kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terbaik.

    Rencananya, penyematan tanda kehormatan itu diberikan saat puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) di Balai Kota Surabaya.

    [irp]

    “Rencananya, akan diserahkan bersamaan dengan peringatan Hari Otoda di Surabaya. Penghargaan Lencana itu diberikan kepada wali kota, bupati dan gubernur yang akan diberikan sekali seumur hidup atas prestasi di wilayah masing-masing,” kata Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono.

    Mujiono menyebut, Bupati Ipuk berhak mendapat penghargaan itu berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2022. Termasuk berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2021.

    “Ada 15 kepala daerah yang bakal menerima tanda kehormatan tersebut. Ada Walikota Surabaya, Walikota Solo, Bupati Badung,” kata Mujiono.

    Bahkan, kata Mujiono, tahun ini Banyuwangi berhasil mempertahankan predikat Kabupaten berkinerja terbaik nasional dua tahun berturut-turut. Hal itu didapatkan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

    Mujiono membeberkan, ada 10 aspek yang menjadi dasar penilaian. Meliputi aspek pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, e-government, kerjasama daerah, inflasi daerah, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.

    [irp]

    “Bupati Banyuwangi menerima karena sejumlah prestasi terkait 10 aspek di atas. Mulai turunnya angka stunting, angka kemiskinan, peningkatan kapasitas desa lewat TIK. Termasuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah,” kata Mujiono.

    [rin/aje]

  • Sosok KH Abdul Manan di Mata Bupati Banyuwangi

    Sosok KH Abdul Manan di Mata Bupati Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat menghadiri peringatan haul ke-45 KH Abdul Manan mengaku kagum dengan sosok sang kiai. Salah satu pendiri Pondok Pesantren Minhajut Thullab, Kecamatan Muncar itu memiliki kharisma yang tinggi.

    Tak salah, jika Ipuk mengajak para hadirin yang datang untuk meneladani sosok Kiai Manan. Terutama dalam hal keilmuan dan pendidikan.

    “Kiai Abdul Manan ini merupakan sosok yang patut kita teladani. Kiprah perjuangan beliau, utamanya dalam meningkatkan kualitas pendidikan,” ungkap Ipuk.

    Buktinya, meski sosok Kiai Manan telah tiada. Namun, Pondok Pesantren Minhajut Thullab kini justru berkembang pesat. Sanad keilmuan sang Kiai juga tidak hanya menyebar di Muncar saja.

    Akan tetapi, berkat keturunan dan santri-santrinya telah berdiri berbagai pesantren lain di seantero Indonesia. Bahkan, tak jarang pondok yang berdiri lengkap dengan pendidikan formalnya.

    “Penting kiranya kita meneruskan perjuangan ini. Bagaimana kita memperkuat pendidikan di tengah masyarakat. Baik pendidikan agama Islam maupun pendidikan umum lainnya,” tegas Ipuk.

    Dalam haul ke-45 itu tampak sejumlah kiai yang hadir. Di antaranya adalah KH. Fakhruddin Manan, KH. Toha Muntoha Manan, dan sejumlah kiai lainnya. Hadir pula KH. Reza Ahmad Zahid dari Pesantren Lirboyo, Kediri.

    Kiai Fakhruddin Manan selaku tuan rumah dan Pengasuh Pondok Pesantren Minhajut Thullab mengucapkan terima kasih. Terutama atas kehadiran Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam acara yang dirangkai dengan halal bi halal tersebut.

    “Semoga kita semua mendapat keberkahan dari Kiai Manan. Bisa meneladani dan melanjutkan perjuangannya,” pungkasnya. [rin/but]

     

  • Mendagri: Gibran Tak Dapat Satyalancana, Tapi…

    Gibran Absen di Puncak Peringatan Hari Otoda di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, absen di Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) yang digelar di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024). Padahal, Gibran dikabarkan akan menerima Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha bersama 15 kepala daerah lainnya.

    Pantauan beritajatim.com, hanya terlihat menantu Presiden Joko Widodo yakni Wali Kota Medan, Bobby Nasution hadir dan menerima penghargaan itu. Sedangkan Gibran tak terlihat baik di kursi peserta maupun saat penyerahan.

    Tanda penghormatan penghargaan sekali seumur hidup tersebut diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Menariknya, Khofifah Indar Parawansa satu-satunya Gubernur yang mendapatkan tanda kehormatan itu Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

    Para kepala daerah pun khidmat mengukuti jalanannya acara meski hujan mengguyur halaman Balai Kota Surabaya sejak pukul 07.00 WIB hingga saat ini 09.00 WIB.

    Sebelumnya 15 nama kepala daerah yang bakal disebut mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha yakni :

    1. Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa.

    2. Bupati Sumedang, Dr. H Dony Ahmad Munir.

    3. Bupati Kulon Progo, Drs. H. Sutedjo.

    4. Bupati Wonogori, Joko Sutopo.

    5. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar.

    6. Bupati Bojonegoro, Dr. Hj. Anna Mu’awanah.

    7. Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta.

    8. Bupati Hulu Sungai Selatan, Drs. H Achmad Fikri.

    9.Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa.

    10. Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Alif Nasution.

    11. Wali Kota Serang, H. Syafrudin.

    12. Wali Kota Bogor, Bima Arya.

    13. Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka.

    14. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

    15. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara.

    [asg/beq]