Xcloud.id

Tag: Ipuk Fiestiandani

  • Ipuk-Mujiono Sah Pimpin Banyuwangi Setelah MK Tolak Gugatan Ali-Ali

    Ipuk-Mujiono Sah Pimpin Banyuwangi Setelah MK Tolak Gugatan Ali-Ali

    Jakarta (beritajatim.com) — Kemenangan pasangan Ipuk Fiestiandani-Mujiono dalam Pilkada Banyuwangi 2024 resmi dikukuhkan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Gugatan perselisihan hasil pilkada yang diajukan rivalnya, Ali Makki-Ali Ruchi, ditolak karena selisih suara mencapai 4,21%, jauh melampaui ambang batas hukum 0,5% .

    Dasar Penolakan Gugatan oleh MK
    1. Selisih Suara Telah Lampaui Batas Legal
    MK menegaskan selisih suara antara Ipuk-Mujiono (404.366 suara) dan Ali Makki-Ali Ruchi (371.688 suara) mencapai 32.678 suara atau 4,21%.

    Angka ini jauh di atas ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang hanya memperbolehkan gugatan jika selisih ≤0,5% (3.880 suara) .

    Hakim Konstitusi Arsul Sani menyatakan, “Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena selisih suara melebihi ambang batas yang diatur undang-undang”.

    2. Tidak Ada Bukti Pelanggaran Serius
    MK menyatakan tidak ditemukan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang memengaruhi hasil pilkada. Tuduhan penggantian pejabat enam bulan sebelum penetapan paslon dan penyalahgunaan program pemerintah oleh Ipuk-Mujiono dianggap tidak terbukti secara hukum .

    KPU Banyuwangi juga telah melakukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan mengganti petugas KPPS sesuai rekomendasi Bawaslu, sehingga proses dinilai sudah memenuhi standar .

    Kronologi Gugatan dan Respons Pihak Terkait
    Tuduhan TSM oleh Ali-Ali
    Pasangan calon nomor urut 2 mengklaim Ipuk-Mujiono sebagai petahana melakukan TSM dengan mengganti pejabat strategis dan menggunakan program pemerintah untuk keuntungan kampanye.

    Mereka juga menuding Bawaslu Banyuwangi tidak netral setelah muncul surat pernyataan kontroversial: “01 harus menang, ini perintah dari atas”.

    Bantahan Tim Hukum Ipuk-Mujiono
    Kuasa hukum Ipuk, Yusuf Febri, menyebut gugatan Ali-Ali “tidak memiliki dasar hukum sejak awal”. Ia menegaskan MK konsisten dengan aturan ambang batas 0,5%, sehingga penolakan gugatan sudah diprediksi .
    Dampak Putusan MK

    1. Pelantikan Ipuk-Mujiono Segera Dilaksanakan
    Dengan putusan ini, Ipuk-Mujiono resmi menjadi pemenang dan akan dilantik oleh Kementerian Dalam Negeri pada 20 Februari 2025, bersamaan dengan kepala daerah lain yang tidak tersengketa .

    2. Pemulihan Stabilitas Politik
    Putusan ini diharapkan mengakhiri ketegangan politik di Banyuwangi. Ipuk sebelumnya telah mengajak masyarakat bersatu pasca-pilkada, menyatakan “Tidak ada lagi kubu 01 atau 02. Saatnya membangun Banyuwangi bersama” .

    Analisis Quick Count dan Kredibilitas Hasil
    Kemenangan Ipuk-Mujiono sejalan dengan hasil quick count LSI Denny JA yang mencatat keunggulan 52,4% Vs 47,6% (selisih 4,8%).

    LSI memiliki rekam jejak akurat dengan margin error hanya 0,2% dibanding hasil resmi KPU, seperti pada Pilpres 2019 dan 2024 .

    Fokus Ipuk-Mujiono Pasca-Kemenangan
    Ipuk menegaskan prioritasnya adalah:
    1. Penguatan ekonomi lokal melalui UMKM dan pariwisata.
    2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
    3. Transparansi anggaran daerah untuk pembangunan infrastruktur .

     

  • Gugatan Ali-Ali Ditolak MK, Ipuk-Mujiono Jadi Pemenang Pilkada Banyuwangi

    Gugatan Ali-Ali Ditolak MK, Ipuk-Mujiono Jadi Pemenang Pilkada Banyuwangi

    Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Banyuwangi, Mohamad Ali Makki dan Ali Ruchi mengucapkan selamat kepada pasangan calon Bupati dan wakil bupati Banyuwangi, Ipuk Mujiono.

    Ucapan selamat itu disampaikan Gus Makki sapaan akrab Mohammad Ali Makki Zaini usai hakim Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pleno pengucapan putusan atau ketetapan perkara nomor 119/PHPU.BUP-XXIII/2025.

    “Kami mengucapkan selamat berhidmat, selamat bertugas, selamat menjalankan amanat kepada pasangan Ipuk Fiestiandani dan Pak Mujiono. Sekali lagi kami ucapkan selamat, bismillah, bismillah, bismillah,” ujar Gus Makki yang dikutip Liputan6.com dari Akun TikTok Gus Makki Center 

    Dengan sikap legowo, Gus Makki juga meminta kepada seluruh pendukungnya untuk menerima keputusan MK tersebut.

    “Konco-konco seluruhnya saja, simpatisan, Ali-Ali di manapun panjenengan berada. Setelah mengikuti sidang MK yang pada hari ini dilaksanakan, kami merasa lega karena ikhtiar sudah kami laksanakan dengan semaksimal mungkin,” katanya.

    “Dan sebagaimana sering saya sampaikan bahwa, apapun nanti keputusan Allah melalui Mahkamah Konstitusi, itu yang kita terima,” lanjut Gus Makki.

    MK telah membacakan keputusan bahwa sengketa Pilkada Banyuwangi tidak bisa diterukan dan tidak dapat diterima.

    “Maka dari itu, saya matur nuwun yang luar biasa kepada seluruh pendukung, simpatisan, partai pengusul, relawan, seluruhnya saja, mulai dari tingkat kabupaten, sampai tingkat dusun-dusun terpencil,” kata Gus Makki.

    Gus Makki juga mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang selama ini kurang berkenan.

    “Baik dari sisi ucapan kami bersama Pak Ali Ruchi, dari sisi tindakan kami bersama Pak Ali Ruchi. Semuanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya,” ujarnya.

    Gus Makki juga berterima kasih kepada KPUD, bawaslu, kepolisian, dan TNI. “Kami berdua Ali Makki dan Ali Ruchi matur nuwun yang banyak. Karena kami telah dapat fasilitas yang sangat luar biasa,” katanya.

    “Selanjutnya, kami mengucapkan selamat berhidmat, selamat bertugas, selamat menjalankan amanat kepada pasangan Ipuk Fiestiandani dan Pak Mujiono sekali lagi kami ucapkan selamat, bismillah, bismillah, bismillah, sekali matur nuwun dan mohon maaf, assalamu’alaikum warah matullohi wabarokatuh,” pungkas Gus Makki.

    Dengan putusan MK yang menolak permohonan pasangan Ali-Ali, maka pasangan Ipuk – Mujiono sah sebagai pemenang Pilkada dan selanjutnya menjadi pemimpin Banyuwangi.

     

  • Menko Pangan Minta Banyuwangi Tularkan Program Regenerasi Petani Muda ke Daerah Lain

    Menko Pangan Minta Banyuwangi Tularkan Program Regenerasi Petani Muda ke Daerah Lain

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengapresiasi program pengembangan regenerasi petani muda di Kabupaten Banyuwangi. Menko yang akrab disapa Zulhas itu meminta agar Banyuwangi menularkan program tersebut ke daerah-daerah lain.

    “Saya apresiasi program ini dan kami minta kepada Ibu Bupati agar ilmunya di-share kepada yang lain agar petani-petani muda tumbuh di banyak daerah,” ujar Zulhas, saat berdialog bersama para kelompok tani di Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Senin (3/2/2025).

    Kabupaten Banyuwangi memang memiliki banyak program yang mendukung munculnya petani-petani usia muda. Salah satunya, program Jagoan Tani. Dalam program itu, pemkab mendampingi para muda-mudi untuk berwirausaha di sektor pertanian.

    Digagas sejak 2021, Jagoan Tani telah menelurkan ratusan petani milenial daerah. Mereka eksis mulai dari sisi hulu hingga hilir pertanian. Mulai dari terjun langsung menanam hingga memasarkan produk olahan.

    Menurut Zulhas, petani muda dibutuhkan untuk melanjutkan sektor pertanian. Apalagi, pertanian menjadi salah satu prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

    Hubungan antara petani senior dan junior itu dianggap penting untuk saling berbagi ilmu. Petani muda memiliki banyak kelebihan. Salah satunya, mereka cakap memanfaatkan teknologi.

    “Ada yang nanamnya pakai mesin, memupuknya pakai drone, marketingnya pakai platform digital. Itu yang petani lama-lama tidak bisa. Itu yang perlu ditularkan,” sambung dia.

    “Ini sudah dikembangkan di Banyuwangi, mudah-mudahan nanti bisa ditransfer ke daerah-daerah lain,” imbuh Menko.

    Di Banyuwangi telah berdiri Koperasi Petani Milenial Banyuwangi yang sebagian besar anggotanya merupakan alumnus program Jagoan Tani Banyuwangi. Ahmad Maulana, Ketua Koperasi Petani Milenial “Jenggirat Tangi Banyuwangi Nusantara” mengaku Pemkab Banyuwangi terus mendukung para anak muda yang memiliki passion di bidang pertanian, lewat program Jagoan Tani.

    “Koperasi ini kami bentuk berfokus untuk mendukung pemasaran produk-produk bidang pertanian yang dihasilkan oleh rekan-rekan alumni Jagoan Tani. Kami membantu pemasaran baik secara online maupun offline. Saat ini anggota kami berjumlah 170 orang dan usianya rata-rata di bawah 40 tahun,” kata Ahmad Maulana.

    Sejumlah produk pertanian alumni anggota Jagoan Tani yang dipasarkan di antaranya susu, jamur, cabai, dan buah naga. Juga ada produk olahan seperti sale buah naga, keripik buah naga, dan sale pisang.

    Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, berterima kasih atas dukungan pemerintah pusat kepada Banyuwangi.

    “Bagi Banyuwangi, sektor pertanian menjadi salah satu perhatian dan perlu dipikirkan regenerasinya. Salah satunya program pertanian untuk anak-anak muda, karena kami sadar mereka adalah tulang punggung pangan ke depan. Selain itu, pertanian juga termasuk penggerak utama ekonomi daerah,” kata Ipuk. [ian]

  • Zulkifli Hasan Tinjau Dapur Makan Bergizi Gratis di Banyuwangi

    Zulkifli Hasan Tinjau Dapur Makan Bergizi Gratis di Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, Senin (3/2/2025). Dapur ini merupakan unit pelaksana penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk memastikan asupan gizi anak-anak sekolah.

    Menko Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas mengapresiasi penataan dapur serta pengelolaan makanan bagi siswa di Banyuwangi.

    “Keren sekali, penataannya rapi dan bersih. Ada tempat makanan basah dan kering. Saya lihat dapur di Banyuwangi sudah memenuhi standar,” ujarnya.

    Dalam kunjungan tersebut, Zulhas didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Joko Sukoyo. Ia meninjau berbagai fasilitas, mulai dari tempat penyimpanan peralatan, bahan makanan, area memasak, hingga kebersihan dapur.

    Selain itu, Zulhas juga melihat langsung mobil khusus pengangkut makanan yang akan mendistribusikan ke sekolah-sekolah. Menurutnya, dapur umum SPPG sudah sesuai standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan siap untuk beroperasi dalam mendukung program MBG.

    “Semua sudah ada standarnya, dan saya melihat Banyuwangi siap untuk mulai melaksanakan program Makan Bergizi Gratis. Terima kasih Ibu Bupati dan semua pihak yang telah gotong royong menyukseskan program ini,” lanjutnya.

    Pada kesempatan yang sama, Zulhas juga meresmikan SPPG di Rogojampi Banyuwangi dan meninjau langsung distribusi serta pelaksanaan program MBG di SMPN 2 Banyuwangi. Ia menegaskan bahwa menu makanan yang disediakan telah disusun sesuai standar gizi.

    “Jadi ada yang tanya, anak-anak tidak suka karena menunya berbeda. Namun perlu diketahui, memang ada standar nutrisinya. Seperti sayur, belum tentu anak-anak suka. Tapi itu harus ada,” kata Zulhas.

    Program Makan Bergizi Gratis ini merupakan salah satu komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan akses makanan sehat dan bergizi. Mantan Menteri Perdagangan tersebut juga mengajak UMKM, Badan Usaha Milik Desa, hingga pondok pesantren untuk terlibat dalam penyediaan bahan pangan bagi program ini.

    Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan kesiapan daerahnya dalam mendukung implementasi MBG. Ia menyebut program ini tidak hanya memastikan asupan gizi anak-anak, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian lokal.

    “Selain itu juga berdampak pada peningkatan perekonomian sekitar, karena pasokan bahan makanan bisa dioptimalkan dari produk lokal sendiri. Ini akan meningkatkan kesejahteraan petani, UMKM, peternak, dan lainnya,” ungkap Ipuk.

    Pada pelaksanaan perdana program MBG di Kecamatan Rogojampi, SPPG menyiapkan 1.005 porsi makanan yang didistribusikan ke empat sekolah, yakni SMPN 2 Rogojampi, TK Miftahul Falah, TK Kartika, dan SDN 3 Karangbendo. Kehadiran program ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam mendukung pemenuhan gizi anak-anak sekolah di Banyuwangi dan sekitarnya. (tar/ian)

  • Menko Pangan Zulhas Tinjau Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis Perdana di Banyuwangi

    Menko Pangan Zulhas Tinjau Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis Perdana di Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) perdana di SMPN 2 Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Senin (3/1/2025).

    Sebanyak 828 siswa menikmati makan siang program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyantap menu yang disediakan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berupa ayam asam manis, cap cay, buah pisang, dan susu.

    “Saya lihat Banyuwangi sudah siap untuk melaksanakan program makan siang gratis,” kata menteri yang akrab disapa Zulhas tersebut saat bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Salah satu murid, Putri Nadita, mengaku suka dengan menu yang diberikan . “Enak rasanya. Saya suka,” kata murid kelas 9 itu.

    Siswa lainnya, Septian, juga senang ada program makan bergizi gratis, karena bisa menghemat uang saku. “Tidak perlu beli makan siang. Kan, sudah dapat makan gratis,” akunya.

    Zulhas menjelaskan program makan siang gratis tahun ini di tahap awal menjangkau 15 juta sasaran se-Indonesia. Jumlah tersebut memungkinkan bertambah apabila alokasi anggaran untuk program MBG bertambah.

    “Kalau nanti September atau Agustus dapat lagi anggaran, tambah Rp 140 triliun, maka kami akan dapat 82 juta lebih penerima manfaat,” kata Zulhas.

    Program MBG tersebut, imbuh Zulhas, sebagai ikhtiar besar untuk menyiapkan generasi masa depan yang unggul. “Ini kan program besar presiden untuk menyongsong masa depan yang ebih baik. Gizi masa depan anak harus terjamin,” terangnya.

    Zulhas tidak memungkiri bahwa masih banyak hal yang harus diperbaiki dari program MBG tersebut. Tapi, hal itu bukanlah menjadi penghambat terlaksananya program yang menyasar jutaan anak di Indonesia itu.

    “Tentu terus kita lakukan evaluasi. Semuanya akan terstandarisasi. Mulai dari gizinya hingga proses menyiapkannya,” imbuhnya.

    MBG di Banyuwangi dilaksanakan secara bertahap. Pada pelaksanaan perdana ini, SPPG Banyuwangi yang berada di Kecamatan Rogojampi menyediakan 1.005 porsi makanan untuk sekolah di sekitarnya. Mulai jenjang TK hingga SMP.

    Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani menyatakan kesiapan pemkab untuk mendukung program nasional itu. “Inshaallah daerah siap. Kita lakukan secara bertahap sesuai dengan arahan pusat,” tegas Ipuk.

    Kabupaten Banyuwangi, lanjut Ipuk, yang kaya akan bahan pangan akan memberikan support maksimal untuk menyukseskan MBG. Ipuk mengaku tak ragu untuk melibatkan warga dalam mendukung program tersebut.

    “Misalnya, kita akan fasilitasi petani untuk membantu menyiapkan beras dan buah lokal. Sehingga harganya lebih terjangkau,” terang Ipuk.

    Selain itu, Ipuk juga menyebut MBG bisa dikorelasikan dengan program serupa yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi selama ini. Seperti halnya pemberian bantuan makanan bergizi untuk ibu hamil risiko tinggi dalam rangka mencegah stunting.

    “Ini kelanjutannya. Memastikan asupan gizi anak-anak kita tercukupi mulai dari kehamilan hingga tumbuh kembangnya,” pungkasnya. [tar/suf]

  • Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan Resmikan MBG di Kabupaten Banyuwangi

    Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan Resmikan MBG di Kabupaten Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meresmikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (3/2/2025).

    Peresmian SPPG tersebut dilaksanakan sebagai tanda dimulainya program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Bumi Blambangan.

    “Makanan Bergizi Gratis ini sebagai salah satu wujud komitmen presiden prabowo untuk memberikan makan sehat untuk seluruh anak Indonesia Untuk menyongsong visi hari-hari mendatang,” ujar Zulkifli Hasan.

    Dia menjelaskan, sejak diluncurkan atau kick off MBG pada 6 Januari 2025 lalu, hingga saat ini telah tersedia sebanyak 2.554 SPPG di seluruh Indonesia.Dengan anggaran sebanyak Rp 71 Triliun MBG ditargetkan akan diterima oleh 15 penerima manfaat.

    Tentunya, angka tersebut diharapkan dapat bertambah dengan disetujuinya penambahan anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau usulan anggaran disetujui nanti presiden akan memberikan lagi dana sebanyak Rp 140 triliun sesuai usulan Badan Gizi Nasional. Dari anggaran tersebut tentunya penerima akan meningkat menjadi hingga 82 juta lebih,” jelas Zulkifli.

    Pihaknya menambahkan, MBG yang dibagikan kepada para siswa tentunya telah diukur melalui standart yang terdiri dari karbohidrat, protein, hingga serat dari sayur yang telaj disediakan.

    “Saya juga telah melihat langsung kondisi dapur SPPG di Kabupaten Banyuwangi. Kami berharap segala standart yang telah ditetapkan bisa terus terjaga,” pungkasnya. (tar/ted)

  • Pengolahan Sampah Kapasitas 500 Ton per Hari Dibangun di Banyuwangi

    Pengolahan Sampah Kapasitas 500 Ton per Hari Dibangun di Banyuwangi

    Liputan6.com, Banyuwangi – Kementerian PU akan membangun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berkapasitas 500 ton sampah per hari di Banyuwangi.

    “Kami berterima kasih kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian PU yang terus mendukung pembangunan di Banyuwangi. Pembangunan fasilitas baru ini akan memperkuat program penanganan sampah yang telah kami lakukan di Banyuwangi selama ini,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Sabtu (1/2/2025). 

    Tim Kementerian PU lewat Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), Jatim telah melakukan tinjau lapang ke Banyuwangi yang didampingi langsung oleh Pj Sekretaris Daerah Banyuwangi, Guntur Priambodo.

    Sejumlah wilayah di Banyuwangi yang memungkinkan dibangun TPA telah ditinjau bersama. 

    “Ada sejumlah lokasi yang kami tinjau. Dan saat ini kami terus berkomunikasi dengan menggelar rapat bersama kementerian untuk memastikan lokasi yang paling layak dibangun TPA dan TPST,” kata Ipuk.

    Sementara Pj Sekretaris Daerah Banyuwangi, Guntur  Priambodo, menambahkan TPA tersebut akan dilengkapi TPST, yang memiliki teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar refuse-derived fuel (RDF), sehingga meminimalisir residu.

    “TPA ini didesain memiliki kapasitas hingga 500 ton sampah per hari. Harapannya tahun ini bisa dilelang, sehingga akhir 2025 atau awal 2026 sudah bisa mulai konstruksi,” tambah Guntur.

    Pembangunan fasilitas baru tersebut akan dilakukan beberapa tahap. Tahap awal akan dimulai dengan membangun TPST, selanjutkan akan dilanjutkan dengan pembangunan fasilitas yang lain.

    Saat ini di Banyuwangi telah dibangun dan dioperasikan 26 TPS3R di sejumlah kecamatan. Di antaranya TPS3R Balak, memiliki kapasitas pengolahan mencapai 84 ton perhari dengan sasaran 55.491 rumah tangga. Sementara TPS3R Muncar setiap bulannya, rerata sampah yang dikelola 12-25 ton/hari dengan menyisakan residu ke TPA hanya 2 ton/hari. 

     

    RDF, Mesin Pengubah Sampah Jadi Batubara Berkapasitas 600 Ton di Cilacap

  • Program Makan Bergizi Gratis di Banyuwangi, Bupati Tunggu Intruksi Pusat

    Program Makan Bergizi Gratis di Banyuwangi, Bupati Tunggu Intruksi Pusat

    Liputan6.com, Banyuwangi – Kemenenterian Dalam Negeri berharap partisipasi pemerintah daerah dalam mendukung suksesnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui APBD. Menanggapi hal itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, lebih memilih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait hal itu. “Kita masih menunggu arahan dari pemerintah pusat, khususnya dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan, terkait dengan patungan MBG itu,”ujar Ipuk, Kamis (23/1/2025)

    Kata Ipuk, selain Kemendagri dan Kemenkeu pihaknya juga masih menunggu koordinasi dengan Badan Gizi Nasional. “Kita saat ini juga masih menunggu Badan Gizi Nasional bagaimana prosedurnya,”katanya

    Dia menjelaskan, hingga saat ini pemerintah daerah masih belum bisa mencairkan anggaran karena penyesuaian aturan atau kebijakan yang baru.“Sampai  saat ini pemerintah daerah masih belum bisa mencairkan anggaran karena ada aturan yang belum terselesaikan atau mungkin ada kebijakan baru dari pemerintah,” paparnya

    Sebelumnya, pemerintah daerah diminta partisipasinya untuk ikut mendanai program MBG, namun demikian Kemendagri menyatakan hal tersebut tidak wajib. “Tidak wajib tetapi sangat sesuai. Sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah,” kata Wamendagri Bima Arya.

    Bima Arya mengatakan, rencana patungan MBG oleh pemerintah daerah kini masih dalam tahap sinkronisasi. “Tentunya ini kan proses sinkronisasi lagi. Namanya anggaran akan ada pergeseran dan lain-lain, ini dalam proses semua,” tuturnya.

  • Wujudkan Good Governance, Pemkab Banyuwangi Lanjutkan Kerjasama Hukum dengan Kejari Banyuwangi

    Wujudkan Good Governance, Pemkab Banyuwangi Lanjutkan Kerjasama Hukum dengan Kejari Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemkab dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

    Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan perpanjangan nota kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU) tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) antara Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dan Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Suhardjono, di Ruang Rempeg Jogopati, Kamis (24/1/2025).

    Ipuk mengatakan kolaborasi ini sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, terutama dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat. Menurut Ipuk, tantangan dalam mengelola pemerintahan semakin kompleks di era globalisasi, sehingga sinergi bersama ini sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan dan kepastian hukum.

    “Saya berharap kerja sama yang terus terjalin ini dapat mendukung optimalisasi tugas-tugas pemerintahan sekaligus memastikan semuanya berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Ipuk.

    Ipuk menyebut kerja sama ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan membangun kemitraan yang kokoh antara pemerintah daerah dan Kejari, khususnya dalam pencegahan dan penyelesaian masalah hukum.

    “Terutama langkah-langkah preventif yang tujuannya untuk kembali mengingatkan aturan-aturan yang berlaku. Terkadang PNS dalam melakukan kerja ini kurang komprehenaif memahami aturan, dan kami butuh legal assistance oleh Kejari,” kata Ipuk.

    Sementara itu, Kepala Kejari Banyuwangi, Suhardjono, menegaskan pendampingan yang diberikan fokus pada aspek hukum. Meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan layanan hukum.

    Ia menambahkan, analisis hukum diperlukan untuk memastikan kegiatan yang dilakukan memiliki dasar yang kuat dan tidak melanggar aturan, terutama ketika terdapat interpretasi berbeda terhadap regulasi.

    “Termasuk legal assistance dan pemberian legal opinion. Lewat kerjasama ini, kami berharap bisa memberikan manfaat yang lebih baik lagi untuk mewujudkan good governance di Banyuwangi,” pungkasnya. (kun)

  • Banyuwangi Berbagi: Upaya Solidaritas untuk Warga Pra-Sejahtera

    Banyuwangi Berbagi: Upaya Solidaritas untuk Warga Pra-Sejahtera

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Senyuman bahagia terpancar dari wajah Mbah Muanin, seorang lelaki sepuh kelahiran 1936.

    Ia tak menyangka kediamannya di tengah perkebunan karet Lingkungan Sumber Pakem, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, bakal dikunjungi langsung oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, beserta rombongan.

    “Terima kasih, Bu,” ucap Mbah Muanin kepada Bupati Ipuk yang menyerahkan bantuan melalui program Gerakan Banyuwangi Berbagi, Jumat (24/1/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Bupati Ipuk didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Hj. Mafruchatin Nikmah, Wakapolresta Banyuwangi, serta perwakilan Kodim 0825 dan Lanal Banyuwangi.

    Bukan hanya Mbah Muanin yang merasakan manfaat program ini. Lebih dari 18 ribu warga pra-sejahtera di Banyuwangi yang terdaftar dalam database UGD Kemiskinan menerima bantuan sembako dan sumber protein.

    Program ini melibatkan berbagai elemen, seperti ASN, Kepolisian, TNI, DPRD, BUMN, BUMD, organisasi profesi, hingga pelaku usaha.

    “Gerakan berbagi dan bersedekah ini sebenarnya sudah dilakukan oleh banyak pihak. Namun, sekarang kami orkestrasi agar lebih tepat sasaran dan merata,” jelas Bupati Ipuk.

    Pemanfaatan Teknologi untuk Bantuan Tepat Sasaran
    Gerakan ini didukung oleh teknologi melalui aplikasi Smart Kampung, yang memuat data berbasis nama dan alamat (by name by address).

    Para donatur dapat langsung mengakses informasi warga pra-sejahtera untuk menyalurkan bantuan, baik melalui kantor kecamatan terdekat maupun langsung ke lokasi.

    “Kalau sebelumnya bantuan hanya disalurkan ke lingkungan sekitar, sekarang bisa menjangkau pelosok yang mungkin selama ini luput dari perhatian,” tegas Ipuk.

    Gotong Royong sebagai Solusi
    Di tengah keterbatasan fiskal pemerintah, aksi solidaritas seperti ini menjadi solusi efektif dalam penanganan kemiskinan. Terlebih di awal tahun, ketika program bantuan pemerintah masih dalam tahap awal pelaksanaan.

    “Tingkat kemiskinan di Banyuwangi telah mencapai titik terendah dalam sejarah, yakni 6,54 persen menurut data BPS tahun 2024. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Upaya terus kita lakukan, terutama untuk menekan kemiskinan ekstrem,” ungkap Ipuk.

    Program Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
    Ipuk juga menekankan bahwa penanganan kemiskinan di Banyuwangi tidak hanya bersifat kuratif, tetapi dilakukan secara terstruktur. Mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan lapangan kerja, hingga pembangunan infrastruktur.

    “Semua ini sudah tertuang dalam RPJMD Banyuwangi. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan gotong royong dari seluruh elemen masyarakat, saya yakin kita bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan di Banyuwangi,” tutup Ipuk. (ted)