Xcloud.id

Tag: Ipuk Fiestiandani

  • Kemensos dan Kemen PU Tinjau Kesiapan Sekolah Rakyat Banyuwangi

    Kemensos dan Kemen PU Tinjau Kesiapan Sekolah Rakyat Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) meninjau langsung kesiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Banyuwangi, Sabtu (31/5/2025). Sekolah berbasis asrama untuk anak-anak dari keluarga miskin ini dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025/2026, Juli mendatang.

    Lokasi Sekolah Rakyat berada di gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, yang kini tengah direnovasi. Tim dari dua kementerian tersebut mengecek kondisi sarana dan prasarana, mulai dari infrastruktur bangunan, ruang kelas, penginapan, jaringan internet, hingga fasilitas pendukung lainnya.

    “Banyuwangi merupakan salah satu daerah siap memulai pelaksanaan tahun ajaran baru 2025/2026. Kami sudah meninjau proses renovasinya,” ujar Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis (PPS) Jawa Timur Kementerian PU, I Gusti Agung Ari Wibawa.

    Tim Kemensos juga turut memantau kesiapan gedung serta sarana penunjang proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Banyuwangi. Kunjungan ini menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap inisiatif daerah dalam menghadirkan pendidikan inklusif dan berkelanjutan.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut, secara fungsi dan fasilitas, Balai Diklat sudah cukup memenuhi kebutuhan pendidikan berasrama. Renovasi dilakukan agar bangunan bisa mendukung kegiatan belajar-mengajar dengan optimal.

    “Tim dari Kemensos dan Kemen PU telah datang langsung dan meninjau sarana dan prasarana di Sekolah Rakyat. Alhamdulilah, Banyuwangi dinyatakan siap untuk menggelar Sekolah Rakyat di tahun ajaran baru ini,” kata Ipuk.

    Pemkab Banyuwangi juga menyiapkan tenaga pengajar terbaik dari kalangan PNS dan PPPK daerah. Para guru tersebut sudah diusulkan ke pemerintah pusat sesuai arahan dari kementerian.

    “Kami siapkan SDM terbaik, baik guru maupun tenaga kependidikan. Semua berasal dari aparatur daerah dan sudah berpengalaman,” jelas Ipuk.

    Kuota siswa untuk jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati. Sedangkan pendaftaran untuk jenjang SD masih dibuka.

    Kunjungan Kemensos dan Kemen PU ini menjadi bagian dari tahapan finalisasi peluncuran Sekolah Rakyat yang diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Banyuwangi. [alr/beq]

  • Pemkab Banyuwangi Uji Coba Pompa Air Tenaga Surya

    Pemkab Banyuwangi Uji Coba Pompa Air Tenaga Surya

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serius mengembangkan pertanian berbasis teknologi modern yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan melakukan uji coba pemanfaatan pompa air tenaga surya. Teknologi ini digunakan untuk mengairi lahan pertanian tanpa bergantung pada Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun listrik konvensional.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjelaskan bahwa pemanfaatan pompa tenaga surya ini merupakan bagian dari strategi mendukung program swasembada pangan sekaligus mengadopsi teknologi ramah lingkungan kepada petani.

    “Kita dorong petani untuk mulai memanfaatkan sumber energi yang bersih, hemat, dan terbarukan. Pompa tenaga surya ini salah satu contohnya. Ini menjadi bagian dari mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Selain efisiensi energi, pompa surya juga dinilai ramah lingkungan dan berumur panjang,” ujarnya.

    Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi Ilham Juanda menerangkan uji coba pompa tenaga surya dilakukan pada lahan milik Kelompok Tani Katelas di Desa Alasrejo, Kecamatan Wongsorejo, bekerja sama dengan produsen pompa air tenaga surya.

    “Kalau ini berhasil, kita akan ajukan usulan perluasan ke kelompok tani lain di Wongsorejo, bahkan ke kecamatan lain,” tambahnya.

    Teknologi pompa tenaga surya memberikan opsi baru bagi petani untuk bertani secara mandiri, terutama di musim kemarau yang selama ini sulit karena keterbatasan air. Ilham berharap uji coba ini dapat meningkatkan indeks pertanaman dari tiga kali menjadi empat hingga lima kali tanam per tahun dengan sistem pengairan yang lebih mudah.

    “Ini diharapkan dapat menambah indeks pertanaman dan meningkatkan pendapatan petani,” katanya.

    Pompa tenaga surya dipasang secara permanen di lahan kelompok tani dan telah diuji coba selama beberapa pekan. Air dipompa dari sumur dangkal kemudian dialirkan ke petak sawah menggunakan sistem irigasi sederhana. Penyuluh pertanian juga dilibatkan dalam sosialisasi penggunaan dan perawatan alat agar dapat beroperasi optimal dan berkelanjutan.

    Para anggota Kelompok Tani Katelas menyambut antusias teknologi ini, terutama di musim kemarau. Salah satu petani, Susanto, menyatakan bahwa pompa tenaga surya sangat membantu efisiensi pengairan.

    “Biasanya kami harus menyalakan pompa diesel yang boros bahan bakar. Untuk tanaman jagung membutuhkan biaya sekitar 4 juta atau setara 600 liter. Tapi sekarang cukup dengan energi matahari, air bisa naik ke lahan. Biaya operasional jadi turun drastis,” ujarnya. [alr/beq]

  • Kuota SMP dan SMA Terpenuhi, Sekolah Rakyat Banyuwangi Siap Dibuka

    Kuota SMP dan SMA Terpenuhi, Sekolah Rakyat Banyuwangi Siap Dibuka

    Liputan6.com, Banyuwangi – Program pendidikan gratis berbasis asrama untuk keluarga miskin yang digagas Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat siap dibuka di Banyuwangi. Saat ini, kuota siswa untuk rombongan belajar tingkat SMP dan SMA sudah terpenuhi, tinggal tingkat SD yang masih dibuka pendaftaran.  

    “Alhamdulillah kuota siswa untuk tingkat SMP dan SMA sudah terpenuhi. Mereka akan memulai sekolah secara resmi pada tahun ajaran 2025/2026,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Selasa (27/5/2025)

    Para siswa tingkat SMP dan SMA yang diterima telah dibuatkan SK Bupati. Kuota Sekolah Rakyat Banyuwangi untuk tingkat SD sebanyak satu rombel, serta tingkat SMP dan SMA masing-masing sebanyak dua rombel. Tiap rombel diisi oleh 25 siswa.

    Untuk kuota rombel tingkat SMP dan SMA saat sudah terpenuhi, sementara tingkat SD masih dibuka pendaftaran. Salah satu upayanya dilakukan melalui penjaringan oleh koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan.

    “Karena ini sekolah dengan konsep asrama, bisa dimaklumi jika orangtua mungkin belum tega melepas anak-anaknya ke asrama sejak usia awal SD. Kami juga berkoordinasi dengan Kemensos agar untuk tingkat SD bisa dimulai dari kelas empat atau lima, tidak harus dari kelas satu,” jelas Ipuk.

    Ditambahkan Kepala Dinas Sosial Henik Setyorini, siswa berasal dari keluarga miskin yang berasal dari desil satu dan dua Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial (Kemensos).

    “Program ini diperuntukkan bagi warga tidak mampu. Bagi yang akan mendaftar silakan menghubungi pendamping keluarga harapan (PKH) di wilayah masing-masing. Jika tidak tahu siapa pendampingnya, bisa melapor ke desa/kelurahan, nanti akan dihubungkan,” terang Henik.

    Untuk pendaftar tingkat SD, lanjut Henik, kuota 25 orang siswa dengan rentang usia sembilan sampai sebelas tahun.

    Untuk proses pembelajarannya, kata Henik, akan dilaksanakan di Gedung Diklat PNS di Kecamatan Licin. Saat ini gedung tersebut masih dalam tahap renovasi.

    “Targetnya renovasi bisa selesai bulan Juni dan bisa difungsikan saat ajaran baru dimulai pada bulan Juli,” tambah Henik.

     

  • Banyuwangi Raih Penghargaan Nasional atas Komitmen Revitalisasi Bahasa Using

    Banyuwangi Raih Penghargaan Nasional atas Komitmen Revitalisasi Bahasa Using

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Dalam ajang Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FBIN) 2025 yang digelar di Jakarta pada Senin (26/5/2025), Banyuwangi dianugerahi penghargaan bergengsi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi Banyuwangi dalam merevitalisasi bahasa daerah, khususnya bahasa Using. Ini menjadi kali kedua Banyuwangi meraih penghargaan serupa, membuktikan upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam menjaga kekayaan budaya lokal.

    Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dikdasmen Atip Latipulhayat dan disaksikan oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti. Dalam keterangannya, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Using.

    “Bahasa Using merupakan salah satu identitas Banyuwangi yang terus kami jaga. Penghargaan ini, sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi untuk terus mengembangkannya,” kata Ipuk Fiestiandani.

    Ipuk juga menegaskan bahwa upaya pelestarian bahasa daerah sejalan dengan visi pembangunan kebudayaan yang telah lama dijalankan di Banyuwangi. Melalui Peta Jalan Kebudayaan, Kabupaten Banyuwangi mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan secara menyeluruh.

    “Kami melakukan perencanaan, penganggaran hingga mengimplementasikannya dalam berbagai kebijakan,” terang Ipuk.

    Penghargaan serupa tahun ini juga diberikan kepada 44 kepala daerah lainnya di Indonesia. Program revitalisasi bahasa daerah yang diinisiasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen ini menargetkan pemulihan 114 bahasa dan dialek daerah di 38 provinsi sepanjang tahun 2025.

    Mewakili Bupati, Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno hadir menerima penghargaan. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan Banyuwangi tak lepas dari rekomendasi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. “Banyuwangi memenuhi tiga indikator utama penilaian yang telah ditentukan,” ujar Suratno.

    Tiga indikator utama tersebut meliputi regulasi, penganggaran, dan penerapan program. Selain menyusun Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan, Banyuwangi telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2003 yang mewajibkan muatan lokal Bahasa Osing di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP).

    “Para guru di Banyuwangi juga dilatih dengan kegiatan master trainer bahasa Using. Beberapa festival juga diselenggarakan untuk mendukung. Seperti Festival Literasi Bahasa Using, Festival Padang Ulanan, Festival Gendhing Using dan lain sebagainya,” pungkas Suratno.

    Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Banyuwangi sebagai daerah yang tidak hanya menjaga eksistensi bahasa Using, tetapi juga menjadi teladan nasional dalam pelestarian bahasa daerah dan warisan budaya. [alr/suf]

  • 625 ASN Baru Terima SK Pengangkatan, Bupati Banyuwangi Dorong Optimalisasi Teknologi untuk Akselerasi Kinerja

    625 ASN Baru Terima SK Pengangkatan, Bupati Banyuwangi Dorong Optimalisasi Teknologi untuk Akselerasi Kinerja

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Sebanyak 625 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dari Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Penyerahan SK dilakukan pada Jumat (23/5/2025) untuk memperkuat jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

    Dalam arahannya, Bupati Ipuk menekankan pentingnya peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung peningkatan kinerja ASN di era digital. Ia menginginkan ASN yang mampu bekerja keras dan tidak mudah mengeluh dalam menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan daerah.

    “Banyuwangi butuh ASN yang pekerja keras dan tidak banyak mengeluh untuk membantu menuntaskan masalah pembangunan. Saya minta ASN tidak hanya bekerja biasa-biasa saja. Semuanya harus bekerja sesuai prioritas. Manfaatkan digitalisasi untuk mengakselerasi kinerja,” tegas Ipuk di hadapan ratusan ASN baru.

    Ipuk juga mengajak para ASN untuk segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan budaya organisasi yang telah berjalan di Pemkab Banyuwangi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai kunci percepatan pelayanan publik.

    “Jadilah ASN yang adaptif dan inovatif, bisa cepat menyesuaikan budaya kerja yang sudah berjalan di Pemkab Banyuwangi. ASN juga harus bisa bekerja lintas batas. Semua harus bisa berkolaborasi tanpa sekat-sekat antar OPD,” tambahnya.

    Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, merinci bahwa dari total 625 ASN baru tersebut, 544 orang merupakan tenaga PPPK dan 81 orang adalah CPNS. Mereka adalah peserta yang berhasil lolos pada seleksi CPNS dan PPPK periode pertama formasi tahun 2024.

    “Untuk CPNS terdiri atas tenaga teknis dan kesehatan. Sementara PPPK terdiri atas tenaga kesehatan, pendidikan, dan teknis,” jelas Ilzam.

    Ilzam menyebutkan, kekurangan tenaga ASN di Banyuwangi masih cukup tinggi, mencapai sekitar 6.000 orang. Setiap tahun, rata-rata 700 ASN pensiun, dengan sekitar 70 persen berasal dari tenaga pendidik. Oleh sebab itu, Pemkab Banyuwangi akan terus membuka formasi baru, terutama untuk tenaga guru dan kesehatan.

    “Jumlah pensiun kita rata-rata 700-an orang per tahun, dimana 70 persennya dari tenaga guru. Maka, untuk pengadaan CPNS ke depan kita akan prioritaskan untuk formasi guru dan tenaga kesehatan,” ujarnya.

    Guna menyiasati kekurangan ASN, Ilzam menjelaskan bahwa saat ini Pemkab menerapkan sistem squad, di mana antar OPD saling mendukung dan berbagi tugas dalam menjalankan program prioritas pemerintah daerah.

    “Sementara ini, untuk menutup kekurangan tenaga, kita sikapi dengan sistem squad. Yakni antar OPD saling mensupport, sehingga semua program kita keroyok bareng-bareng,” pungkasnya. [alr/suf]

  • Pemkab Banyuwangi Luncurkan Akses Layanan Publik Anti Ribet

    Pemkab Banyuwangi Luncurkan Akses Layanan Publik Anti Ribet

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meluncurkan Banyuwangi One ID (Banyuwangi One/Single Identity). Sebuah sistem integrasi dimana warga mengakses pelayanan publik hanya cukup dengan memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) lewat aplikasi Smart Kampung. Program ini dimasukan guna memudahkan urusan pelayanan publik bagi warga.

    Banyuwangi One ID memudahkan warga untuk mengurus layanan publik seperti adminduk dan kesehatan dengan sangat mudah. Lewat aplikasi Smart Kampung, warga yang akan mengurus seperti KTP hilang atau surat kematian bisa langsung mengurusnya tanpa mengupload berkas apapun, cukup dengan memasukkan NIK.

    “Ini bagian dari komitmen pemerintah daerah agar warga menikmati akses pelayanan publik yang lebih mudah dan cepat,” kata Ipuk saat peluncuran Banyuwangi One IDE di Pendopo Sabha Swagata Banyuwangi, Jumat (23/5/2025).

    Menurut Ipuk sistem integrasi ini bagian dari penguatan tata kelola berdasarkan data yang tepat. Dengan data yang baik dan presisi akan mewujudkan tata kelola yang tepat dan pelayanan akan semakin cepat.

    “Data adalah masa depan. Data yang semrawut dan tak akurat hanya akan menghasilkan masalah. Bantuan yang tak tepat sasaran, pelayanan yang tak efisien dan beragam problem lainnya. Nah, dengan menggunakan single ID ini secara tidak langsung memacu kami untuk terus melakukan tata kelola data yang baik,” kata Ipuk.

    Dengan Banyuwangi One ID, proses bisnis layanan menjadi lebih pendek. Contohnya penerbitan KTP baru atau KTP hilang yang semula membutuhkan 7 berkas, sekarang cukup 1 berkas; pencatatatan kematian warga dari 9 berkas menjadi 2 berkas saja.

    Banyuwangi One ID tidak hanya melayani masalah adminduk, namun juga layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan kepegawaian untuk ASN.

    “Warga tidak lagi repot-repot dengan urusan berkas yang banyak. Bertahap, kami akan perluas ke layanan lainnya. Ini adalah ikhtiar kami menjadikan semua urusan menjadi mudah,” kata Ipuk.

    Peluncuran tersebut juga dihadiri secara online oleh Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kemetrian PAN RB Cahyono Tri Birowo yang mengapresiasi Banyuwangi yang terus melakukan trasnformasi digital dalam pelayanan publik.

    Menurutnya, Banyuwangi tidak hanya melakukan perubahan proses bisnisnya tapi juga telah membangun mindset SDM birokrasinya untuk melakukan pondasi tata kelola yang baik.

    “Banyuwangi tidak hanya sekedar mendigitalisasi layanan, namun juga proses bisnis yang dilakukan ini tujuannya untuk mempermudah pelayanan kepada warga. Perubahan mindset semacam inilah yang bisa kita sebut transformasi digital,” kata Cahyono.

    “Kami mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Banyuwangi. Ini akan menjadi pola yang akan kita kaji untuk dibawa ke tingkat nasional,” imbuhnya. [alr/but]

     

  • Banyuwangi Perluas Program Sampah Sirkular, Gandeng Austria dan UEA

    Banyuwangi Perluas Program Sampah Sirkular, Gandeng Austria dan UEA

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Setelah sukses di Kecamatan Muncar dan Songgon, Pemkab Banyuwangi memperluas program pengelolaan sampah sirkular ke seluruh wilayah kabupaten. Fasilitas pengolahan sampah baru ini merupakan bagian dari program Banyuwangi Hijau yang berkolaborasi dengan Borealis Austria dan Clean Rivers Uni Emirat Arab (UEA).

    Program tersebut resmi diluncurkan di Pendopo Banyuwangi, Kamis (22/5/2025), oleh Bupati Ipuk Fiestiandani bersama Anthony Berthold dari Borealis dan Deborah Baccus dari Clean Rivers UEA. Acara juga dihadiri oleh Deputi Kemenko Pangan Nani Hendiarti dan Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra.

    “Penanganan sampah ramah lingkungan ini bagian dari Banyuwangi Hijau Fase 2 dan Fase 3,” ujar Bupati Ipuk. Ia mengapresiasi dukungan dari pemerintah pusat, mitra internasional, Project Stop, serta Perhutani Selatan yang telah menyediakan lahan.

    Peluncuran ini sekaligus menjadi momen peletakan batu pertama pembangunan TPS 3R di Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo. Fasilitas ini akan menjangkau 37 desa di delapan kecamatan dan mampu mengolah hingga 160 ton sampah per hari.

    Program pengelolaan sampah sirkular Banyuwangi telah dimulai sejak 2018 melalui kerja sama dengan Project Stop. Dua TPS 3R awal di Muncar telah melayani 90.000 jiwa dan mengelola lebih dari 116.000 ton sampah. Pada 2022, program diperluas ke Songgon melalui Banyuwangi Hijau Fase 1, melayani 60.000 jiwa di enam kecamatan.

    Selain TPS di Purwoharjo, dua terminal sampah Stasiun Peralihan Antara (SPA) juga akan dibangun di bawah Banyuwangi Hijau Fase 3, masing-masing berkapasitas 50 ton per hari. Total kapasitas pengolahan akan mencapai 260 ton per hari.

    Deborah Baccus dari UEA menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. “Banyuwangi menjadi contoh baik pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berdampak secara ekonomi, sosial, dan lingkungan,” katanya.

    Sementara Anthony Berthold dari Borealis Austria menambahkan, “Kami bangga kembali mendukung Banyuwangi yang memiliki visi transformasi lingkungan yang kuat.” [alr/beq]

  • Banyuwangi dan PT KAI Kolaborasi Majukan Wisata, Revitalisasi Stasiun Jadi Sorotan

    Banyuwangi dan PT KAI Kolaborasi Majukan Wisata, Revitalisasi Stasiun Jadi Sorotan

    Jakarta (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi kembali menegaskan posisinya sebagai destinasi wisata unggulan nasional. Saat libur panjang awal Mei 2025, jalur kereta api tujuan Banyuwangi tercatat sebagai salah satu dari tiga rute terpadat di Indonesia, menjadi bukti tingginya minat wisatawan.

    Menyikapi tren positif tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menjalin kolaborasi strategis dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk terus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Pertemuan penting berlangsung di Jakarta pada Rabu (21/5/2025), menghadirkan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani secara daring, serta jajaran Pemkab dan Wakil Bupati Mujiono secara langsung.

    Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo, menyampaikan apresiasinya terhadap perkembangan pesat pariwisata Banyuwangi. “Banyuwangi sangat menginspirasi. Kami siap berkolaborasi untuk meningkatkan penumpang ke Banyuwangi,” ujar Didiek dalam pertemuan tersebut.

    Dalam kerja sama ini, PT KAI akan menggandeng Pemkab Banyuwangi untuk menghadirkan atraksi wisata menarik serta memberdayakan pelaku UMKM lokal. “Nanti kita akan melibatkan UMKM lokal untuk mengangkat ekonomi rakyat. Karena memang prinsip kami adalah Hidup dan Menghidupkan,” tambah Didiek.

    Didiek juga menekankan pentingnya membangun sistem transportasi yang terintegrasi melalui sinergi dengan pemerintah daerah. Ia mencontohkan keberhasilan renovasi Stasiun Banyuwangi Kota yang mengusung arsitektur khas budaya Osing sebagai acuan pengembangan stasiun lainnya.

    Ke depan, PT KAI berencana melakukan revitalisasi Stasiun Ketapang dan Stasiun Kalisetail dengan sentuhan kearifan lokal dan desain ramah lingkungan. “Kami senang dengan ide-ide Banyuwangi di mana ruangan publiknya mengangkat arsitek khas lokal dan bangunan yang ramah lingkungan,” kata Didiek.

    Bupati Ipuk Fiestiandani menyambut baik dukungan dari PT KAI. Menurutnya, transportasi publik kini berfungsi lebih dari sekadar mobilitas, tetapi juga menjadi ruang publik yang menghidupkan aktivitas ekonomi dan budaya.

    “Dengan ini ketika orang tiba di Banyuwangi dengan kereta, mereka langsung bisa merasakan suasana lokal baik dari desain stasiunnya, hingga kuliner dan kebudayaan yang disuguhkan,” ujar Ipuk. [alr/beq]

  • City Branding Banyuwangi: dari Kota Santet ke Destinasi Wisata Unggulan

    City Branding Banyuwangi: dari Kota Santet ke Destinasi Wisata Unggulan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Dalam rangka menyegarkan kembali semangat kerja dan meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menghadirkan pakar marketing nasional, Yuswohadi, untuk memberikan wawasan tentang pentingnya city branding bagi kemajuan daerah.

    “Semangat kita untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat harus terus dijaga dan ditingkatkan. Untuk merecharge-nya, perlu disuntik dengan ilmu dan wawasan baru agar ada kesamaan persepsi sehingga lahir inovasi,” kata Ipuk.

    Kegiatan yang diikuti oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Bidang, hingga para camat ini bertujuan menciptakan persepsi yang selaras dalam menjalankan visi Banyuwangi, khususnya dalam merawat dan mengembangkan citra daerah.

    Ipuk menegaskan bahwa city branding memiliki peranan penting karena selama ini Banyuwangi telah berhasil mentransformasi citranya dari kota santet menjadi destinasi pariwisata unggulan di Indonesia.

    “Namun citra ini akan hilang jika tidak dirawat dan terus diperbaharui dengan benar,” kata Ipuk.

    Lebih lanjut, Ipuk menekankan bahwa city branding tidak hanya soal citra, tetapi juga menyangkut identitas daerah yang berdampak pada peningkatan potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    “Apabila potensi daerah akan dikenal luas, maka akan berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakatnya,” tambahnya.

    Sementara itu, Yuswohadi menjelaskan bahwa city branding memiliki tujuan yang terangkum dalam rumusan TTTI (Tourist, Trade, Talent, Investor). Ia memaparkan bahwa branding yang tepat akan mengundang wisatawan (tourist), yang kemudian mendorong aktivitas perdagangan (trade), menarik investasi (investor), serta mendatangkan talenta (talent) yang berkontribusi pada pengembangan daerah.

    dia menekankan bahwa keempat elemen ini saling berpengaruh dan menghasilkan imbal balik yang menggerakkan pembangunan serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

    “Empat hal tersebut bisa saling mempengaruhi satu sama lain yang nantinya akan saling menghasilkan imbal balik. Dengan terwujudnya empat hal inilah, maka pembangunan daerah akan bergerak maju dan melahirkan kesejahteraan,” terang penulis buku ‘Global Chaser’ itu.

    Menurut Yuswohadi, penentuan city branding harus berangkat dari potensi dan kondisi nyata yang dimiliki daerah. Ia menyampaikan pentingnya positioning suatu daerah. Positioning tersebut diambil dari kondidi dan potensi daerah yang ada.

    “Banyuwangi mengambil positioning sebagai kota pariwisata hari ini, adalah keputusan yang tepat. Ada beragam potensi pariwisata yang layak untuk dijual. Dan saat ini telah terbukti laku dijual,” paparnya.

    Namun demikian, ia mengingatkan bahwa city branding bukan sesuatu yang dapat berjalan otomatis tanpa perawatan. Perlu ada penguatan terus-menerus agar branding tersebut dapat berkembang secara alami dan melekat kuat.

    “Membangun city branding itu sulit, tapi lebih sulit lagi untuk merawat dan mempertahankan branding yang telah melekat,” tegasnya.

    Yuswohadi pun menutup paparannya dengan menegaskan pentingnya peran ASN sebagai ujung tombak pemerintahan daerah dalam menjaga dan merawat branding yang telah terbentuk.

    “ASN sebagai motor penggerak kebijakan Pemkab Banyuwangi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat branding ini,” pungkasnya. [alr/aje]

  • Kemenpar Dorong Konektivitas Wisata 3B: Banyuwangi–Bali Barat–Bali Utara

    Kemenpar Dorong Konektivitas Wisata 3B: Banyuwangi–Bali Barat–Bali Utara

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kementerian Pariwisata terus mendorong percepatan program konektivitas pariwisata 3B yang menghubungkan Banyuwangi, Bali Barat, dan Bali Utara. Upaya ini bertujuan mendistribusikan arus wisatawan secara merata, sekaligus memperkuat potensi pariwisata antarwilayah.

    Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyampaikan hal tersebut dalam rapat teknis bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang digelar secara daring. “Banyuwangi sudah ada nama dan juga promosi yang kuat selama ini. Dengan kondisi Bali Selatan yang sudah over kapasitas wisatawan, perlu ada distribusi wisatawan ke wilayah lainnya. Kami harap kedua daerah ini bisa saling sharing untuk bisa saling menguatkan pariwisata Banyuwangi-Bali,” ujarnya.

    Program 3B akan mengedepankan konektivitas antardaerah melalui pengembangan paket wisata lintas destinasi dan optimalisasi jalur transportasi laut. Salah satu langkah konkret yang tengah disiapkan adalah pengoperasian kapal cepat rute Banyuwangi–Buleleng (Bali Utara). “Adanya kapal cepat bisa mempersingkat jarak tempuh sehingga diharapkan semakin menarik wisatawan,” kata Wamenpar.

    Ni Luh juga menekankan pentingnya percepatan eksekusi program dengan pendekatan lebih agresif. “Pembahasan di rapat kali ini sudah sampai tataran teknis. Kami ingin lebih agresif lagi terkait pelaksanaan program pariwisata 3B ini,” imbuhnya.

    Menanggapi hal ini, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan kesiapan daerahnya untuk terlibat aktif dalam konektivitas wisata 3B. “Kami berharap paket wisata 3B bisa semakin memajukan pariwisata masing-masing wilayah. Bisa mendistribusikan wisatawan dari Banyuwangi ke wilayah Bali Utara dan Bali Barat dan begitu juga sebaliknya,” kata Ipuk.

    Ipuk optimistis bahwa sinergi antarwilayah akan memberikan dampak ekonomi positif, terutama bagi pelaku wisata dan UMKM lokal. “Banyuwangi sudah siap, bandara, pelabuhan, hotel dan homestay kami sudah memadai, serta agenda di Banyuwangi, bahkan juga sudah cukup banyak. Kulinernya juga menarik dan beragam,” pungkasnya. [alr/beq]